Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemensos

  • Banyak Bansos Tak Tepat Sasaran, Ini Cara Mensos Mencegahnya Nasional 12 Agustus 2025

    Banyak Bansos Tak Tepat Sasaran, Ini Cara Mensos Mencegahnya Nasional 12 Agustus 2025

    Banyak Bansos Tak Tepat Sasaran, Ini Cara Mensos Mencegahnya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul buka suara soal banyaknya sorotan terhadap penyaluran bantuan sosial (bansos) yang tidak tepat sasaran.
    Ia mengatakan, Kementerian Sosial (Kemensos) akan terus berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam melakukan perbaikan data penerima bansos.
    “Selama ini kan banyak itu, protes-protes bansos tidak tepat sasaran. Nah, maka itu Presiden menerbitkan Inpres nomor 4 tahun 2025. Dengan Inpres ini, kita memperbaiki data-data itu, dipimpin oleh BPS,” ujar Gus Ipul dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (12/8/2025).
    “Caranya bagaimana? Dimutakhirkan, dicek ke lapangan. Dilihat dari berbagai sisi, termasuk profil rekening penerima bansos kita,” sambungnya.
    Ia sendiri tidak menampik adanya kejanggalan terhadap penyaluran bansos. Salah satunya adalah penerima bansos yang memiliki saldo di atas Rp 5 juta.
    Menurutnya, penerima bansos yang memiliki saldo di rekeningnya lebih dari Rp 5 juta tidak masuk akan untuk kategori masyarakat desil 1 dan 2.
    “Yang intinya nanti, kalau semua itu sesuai dengan kenyataan, kita akan coret sebagai penerima bansos,” ujar Gus Ipul.
    Jika ada masyarakat yang tercoret sebagai penerima bansos, padahal memenuhi syarat, Gus Ipul mengimbau masyarakat untuk mengajukan sanggahan melalui aplikasi Cek Bansos.
    “Jadi bisa lihat di aplikasi Cek Bansos, di situ ada usul sanggah. Silakan usul, silakan sanggah. Tapi dengan beberapa bukti yang harus dilampirkan supaya kami bisa meninggalkan BPS,” ujar Gus Ipul.
    Diketahui, sejumlah kejanggalan ditemukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam data penerima bansos yang diajukan Kemensos.
    Salah satu kejanggalan adalah temuan 27.932 pegawai BUMN yang terindikasi menerima bansos tersebut.
    Selain pegawai BUMN, PPATK juga menemukan 7.479 penerima bansos yang berprofesi sebagai dokter.
    Lalu, PPATK juga menemukan lebih dari 6.000 penerima bansos yang bekerja sebagai eksekutif atau manajerial.
    dok. PosIND Ilustrasi bansos
    Sebelum itu, PPATK juga mengungkap, sebanyak 9,7 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) terindikasi bermain judi online.
    Dari 9,7 juta NIK itu, sebanyak 571.410 di antaranya merupakan penerima bantuan sosial (bansos) pada 2024.
    Sedangkan dari 571.410 penerima bansos itu, terdapat total deposit untuk judi online mencapai Rp 957 miliar atau hampir Rp 1 triliun.
    Ketua DPR Puan Maharani pun mengingatkan pentingnya verifikasi data dalam penyaluran bansos ke masyarakat agar tepat sasaran.
    “Jangan sampai kemudian rakyat yang berhak mendapatkan semua program itu tidak mendapatkan. Malah orang yang tidak berhak, mendapatkan program-program tersebut,” tegas Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (11/8/2025).
    Verifikasi data, kata Puan, menjadi salah satu yang ditekankan selama dirinya menjadi Menteri Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK).
    Menurutnya, data merupakan pegangan paling penting bagi Kementerian Sosial (Kemensos) dalam penyaluran bansos.
    “Kalau saya tetap berharap mengimbau bahkan meminta terkait dengan hal-hal verifikasi data itu paling penting. Jadi verifikasi data dulu. Jangan sampai mengubah satu program tanpa verifikasi data yang baik, yang detail, yang benar, karena data itu yang paling penting, sebagai pegangan,” ujar Puan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Video: Siswa Sekolah Rakyat Bakal Dapat Laptop dari Pemerintah

    Video: Siswa Sekolah Rakyat Bakal Dapat Laptop dari Pemerintah

    Jakarta, CNBC Indonesia –Menteri Sosial Syaifullah Yusuf menyebut pemerintah akan menyiapkan 15.000 laptop untuk seluruh siswa sekolah rakyat. Nantinya setiap siswa akan mendapatkan satu unit laptop.

    Selengkapnya dalam program Evening Up CNBC Indonesia (Senin, 11/08/2025) berikut ini.

  • Pegawai BUMN hingga Dokter Terima BSU, Puan Ingatkan Pemerintah Verifikasi Data Nasional 11 Agustus 2025

    Pegawai BUMN hingga Dokter Terima BSU, Puan Ingatkan Pemerintah Verifikasi Data Nasional 11 Agustus 2025

    Pegawai BUMN hingga Dokter Terima BSU, Puan Ingatkan Pemerintah Verifikasi Data
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah untuk selalu memverifikasi data penerima bantuan sosial (Bansos), sebelum proses penyaluran. Tak terkecuali untuk program Bantuan Subsidi Upah (BSU).
    Hal itu disampaikan Puan saat mendapatkan informasi soal dugaan penyaluran BSU tak tepat sasaran. Sebab, terdapat penerima yang berstatus pegawai BUMN hingga dokter.
    “Kalau saya tetap berharap mengimbau bahkan meminta terkait dengan hal-hal verifikasi data itu paling penting. Jadi verifikasi data dulu. Jangan sampai mengubah satu program tanpa verifikasi data yang baik, yang detail, yang benar, karena data itu yang paling penting, sebagai pegangan,” ujar Puan di Gedung DPR RI, Senin (11/8/2025).
    Puan menegaskan bahwa proses verifikasi data menjadi hal yang krusial dalam penyaluran Bansos oleh pemerintah.
    Langkah tersebut menjadi salah satu upaya untuk memastikan warga yang berhak menerima bansos, benar-benar mendapatkannya.
    “Jangan sampai kemudian rakyat yang berhak mendapatkan semua program itu tidak mendapatkan. Malah orang yang tidak berhak, mendapatkan program-program tersebut,” kata Puan.
    Puan kemudian mencontohkan pengalaman sebagai Menteri Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menkon PMK). Kala itu, dirinya selalu memperhatikan dan mengedepankan akurasi data penerima bansos.
    “Menko mengkoordinasikan semua kementerian tersebut, berdasarkan data yang terbaru. Itu untuk apakah kemudian memutuskan program tersebut akan diubah, diganti atau diperbaiki atau dievaluasi dan lain-lain sebagainya. Jadi tolong perbaiki dulu datanya, evaluasi datanya,” pungkasnya.
    Diberitakan sebelumnya, sejumlah kejanggalan ditemukan PPATK dalam data penerima bansos yang diajukan Kemensos.
    Salah satu kejanggalan adalah temuan 27.932 pegawai BUMN yang terindikasi menerima bansos tersebut.
    Selain pegawai BUMN, PPATK juga menemukan 7.479 penerima bansos yang berprofesi sebagai dokter.
    Lalu, PPATK juga menemukan lebih dari 6.000 penerima bansos yang bekerja sebagai eksekutif atau manajerial.
    Sementara itu, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul akan melakukan verifikasi data terhadap laporan yang menunjukkan hampir 28 ribu pegawai BUMN terindikasi menerima bansos.
    “Makanya kita ingin tahu, apakah benar mereka pegawai BUMN. Itu masih perlu diverifikasi, dan pasti kita akan koordinasi ya (dengan Kementerian BUMN),” ujar Gus Ipul di Kantor Kemensos, Jakarta, Kamis (8/8/2025).
    Ia menjelaskan, verifikasi data ini menjadi penting untuk melihat fakta yang terjadi di lapangan terkait penyaluran bansos.
    Kemensos juga akan berkoordinasi dengan Menteri BUMN Erick Thohir dalam menindaklanjuti temuan PPATK tersebut.
    “Kalau benar mereka adalah pegawai BUMN, pasti kita akan koordinasi. Tapi ini masih akan kita dalami,” ujar Gus Ipul.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DPR Minta Data Tunggal Sosial Ekonomi Perbaiki Penyaluran Bansos

    DPR Minta Data Tunggal Sosial Ekonomi Perbaiki Penyaluran Bansos

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Komisi VIII DPR, Maman Imanul Haq, menegaskan pentingnya keberadaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran.

    “Kami berharap ke depan tidak ada lagi bansos yang salah sasaran. DTSEN harus menjadi fondasi agar penyaluran tepat kepada mereka yang berhak dan benar-benar membutuhkan,” ujar Maman dalam keterangan tertulisnya, Senin (11/8/2025).

    Pernyataan ini menanggapi temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mengungkap sebanyak 28 ribu karyawan BUMN menerima bansos. Selain itu, terdapat 7.479 dokter dan 6.000 eksekutif atau pejabat manajerial yang juga tercatat sebagai penerima.

    Menurut Maman, temuan ini menunjukkan perlunya validasi ulang data penerima bansos. “Persepsi umum karyawan BUMN sudah memiliki kesejahteraan layak. Jika mereka menerima bansos, perlu dilihat apakah memang berhak atau ini kesalahan data,” tambahnya.

    Sebelumnya, PPATK melakukan analisis enam bulan terhadap 10 juta rekening penerima bansos. Hasilnya disampaikan kepada Kementerian Sosial (Kemensos) untuk ditindaklanjuti.

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan pihaknya akan menelusuri temuan tersebut bersama PPATK dan otoritas terkait. “Jika terbukti tidak layak, rekening akan diblokir dan bantuannya dialihkan kepada yang berhak,” tegasnya.

  • Kick Off Program Laut Sebasah, Kemensos Salurkan Bantuan ke Warga Muara Kamal

    Kick Off Program Laut Sebasah, Kemensos Salurkan Bantuan ke Warga Muara Kamal

    Jakarta, Beritasatu.com — Solidaritas Perempuan untuk Indonesia (Seruni) Kabinet Merah Putih bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggelar Kick Off Laut Sehat Bebas Sampah (Laut Sebasah) dan Groundbreaking Kawasan Mangrove Nasional di Gelanggang Olahraga Muara Kamal, Penjaringan, Jakarta Utara. Kegiatan ini menjadi langkah strategis mengurangi volume sampah yang mencemari lautan dengan intervensi langsung di kawasan sungai, pesisir, pulau kecil, hingga pelabuhan. Selain menjaga lingkungan, program ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui aktivitas berbasis lingkungan dan pemberdayaan sosial.

    Dalam rangkaian acara tersebut, Kementerian Sosial (Kemensos) turut berkolaborasi melalui aksi peduli sosial dengan menyalurkan bantuan bagi warga sekitar Muara Kamal. Total bantuan yang disalurkan mencapai Rp 273.003.860, menyasar 100 penerima manfaat dari empat kluster, yakni anak, disabilitas, korban bencana dan kedaruratan, serta lanjut usia (lansia).

    Wakil Ketua Seruni Bidang 3 sekaligus Penasihat I Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kemensos, Fatma Saifullah Yusuf, menyampaikan rasa syukurnya atas kolaborasi ini. Ia berharap bantuan yang diberikan dapat memberikan manfaat nyata bagi para penerima manfaat di kawasan pesisir.

    “Bidang tiga Seruni bersama Kementerian Sosial melalui Sentra Handayani mendapatkan kesempatan untuk ikut membantu masyarakat di area Kamal Muara ini. Kami menyalurkan bantuan senilai Rp 273 juta untuk 100 penerima manfaat di seputar area Kamal Muara yang tentunya yang sudah di asesmen. Harapan saya semoga bantuan yang kami berikan ini bisa meringankan beban masyarakat dan membawa keberkahan untuk semuanya,” ujar Fatma di Jakarta, Minggu (10/8/2025).

    Bantuan tersebut mencakup pemenuhan hidup layak, alat bantu disabilitas seperti kursi roda cerebral palsy, kursi roda biasa, dan motor roda tiga. Tak hanya itu, empat penerima manfaat disabilitas juga menerima paket kewirausahaan untuk usaha fotokopi, usaha pengantaran makanan, usaha kuliner, dan warmindo.

    Salah satu penerima manfaat, Aisyah (52), mengungkapkan rasa bahagianya menerima kursi roda cerebral palsy untuk putrinya, Liyah (25), yang selama ini hanya terbaring di ranjang.

    “Alhamdulillah, selama ini Liyah hanya bisa tiduran di rumah. Paling kalau mandi saya gendong. Dapat kursi roda ini, saya bisa bawa Liyah keluar,” ucap Aisyah penuh haru.

    Acara yang dihadiri oleh pembina Seruni, Selvi Gibran Rakabuming, anggota Seruni khususnya Bidang 3 dan 4 itu berlangsung meriah meski cuaca pesisir cukup terik. Kehadiran siswa-siswi SDN Muara Kamal 01 dan 100 penerima manfaat menambah semarak suasana.

    Selvi dan Fatma pun menyempatkan diri berinteraksi hangat dengan para penerima manfaat dan anak-anak yang hadir. Salah satu PM, Rokayah, yang saat ini masih tinggal di tenda pengungsian usai kebakaran di Kapuk Muara pada 6 Juni 2025, mendapat perhatian dari Selvi dan Fatma.

    Meski dalam kondisi terbatas, Rokayah tetap peduli pada kebersihan lingkungan dan memilah sampah sebelum dibuang. Atas sikapnya itu, Selvi memberikan apresiasi dan mengajak semua warga untuk meneladani semangat Rokayah dalam menjaga lingkungan.

    Turut hadir mendampingi Fatma dalam kegiatan Seruni kali ini, Intan Agus Jabo penasihat 2 DWP, Veronika Robben Rico Ketua DWP Kemensos serta Masryani Mansyur Kepala Sentra Handayani.

  • Pengadaan laptop Siswa Sekolah Rakyat transparan akuntabel

    Pengadaan laptop Siswa Sekolah Rakyat transparan akuntabel

    Gus Ipul saat mengajak Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti makan malam bersama siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 9 Kota Bandung, Sabtu (9/8/2025).

    Pengadaan laptop Siswa Sekolah Rakyat transparan akuntabel
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Minggu, 10 Agustus 2025 – 09:53 WIB

    Elshinta.com – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memastikan pengadaan lebih dari 15.000 laptop untuk siswa Sekolah Rakyat akan  dilakukan secara transparan dan akuntabel.  “Saya sudah minta kepada penanggung jawab pengadaan untuk melakukan pengadaan dengan transparan, dengan terbuka, tidak kongkalikong, tidak ada lagi praktek-praktek yang melanggar aturan,” kata Gus Ipul saat mengajak Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti makan malam bersama siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 9 Kota Bandung, Sabtu (9/8/2025).

    Seluruh siswa Sekolah Rakyat akan mendapatkan satu unit laptop untuk menunjang proses belajar mengajar. Pada tahap pertama, sebanyak 9.705 siswa akan menerima laptop. Tahap kedua menyusul dengan 5.665 siswa, sehingga total mencapai lebih dari 15.370 siswa penerima manfaat. Spesifikasi laptop akan disesuaikan dengan kebutuhan jenjang pendidikan masing-masing siswa. 

    Selain laptop, Kementerian Sosial juga menyalurkan seragam sekolah sebagai bagian dari fasilitas pendukung. Mensos menegaskan, seluruh proses pengadaan laptop dan seragam dilakukan secara transparan dan terbuka, sesuai arahan Presiden untuk memastikan tidak ada praktik korupsi, kolusi, maupun pelanggaran aturan. 

    “Karena ini sesuai dengan arahan presiden, tidak ada korupsi. Pastikan bahwa semua proses itu sesuai dengan prosedur, sesuai dengan ketentuan. Kita juga minta didampingi oleh aparat,” ujarnya. 

    Menurutnya, penyediaan laptop bukan sekadar bantuan fasilitas, melainkan langkah strategis untuk memperkuat kualitas pembelajaran di Sekolah Rakyat. Fasilitas ini adalah bagian dari komitmen untuk memastikan siswa Sekolah Rakyat mendapatkan lingkungan dan sarana belajar yang layak dan setara dengan sekolah-sekolah terbaik. 

    Saat ini Sekolah Rakyat telah beroperasi di  67 titik dan ditargetkan mencapai 100 titik pada pertengahan Agustus 2025. Pada September mendatang, jumlahnya akan bertambah menjadi 159 titik yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. 

    Pada kunjungan kerja di SRMP 9 Kota Bandung,  Mensos dan Wamen PU tidak hanya berdialog dengan siswa dan tenaga pendidik. Namun juga duduk membaur makan malam bersama siswa-siswi. 

    Momen hangat itu diwarnai obrolan santai dan canda, menciptakan suasana kekeluargaan di antara anak-anak yang kini tinggal di asrama sekolah. Bagi Mensos, interaksi langsung seperti ini penting untuk memahami kebutuhan siswa sekaligus memberikan dukungan moral.

    Sekolah Rakyat adalah program yang digagas Presiden Prabowo yang dilaksanakan oleh beberapa Kementerian dan Lembaga. Kementerian Sosial bertanggung jawab atas operasional dan  pembangunan gedung dan sarana prasarana oleh Kementerian Pekerjaan Umum.

    Sementara itu, kurikulum dan seleksi guru digodok oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dengan guru agama dari Kementerian Agama.  Pemerintah daerah juga dilibatkan dalam penetapan siswa serta penyediaan lahan untuk pembangunan gedung permanen.

    Penulis: Suwiryo/Ter

     

     

    Sumber : Radio Elshinta

  • Bantuan Rp273 juta Kemensos untuk Warga Muara Kamal

    Bantuan Rp273 juta Kemensos untuk Warga Muara Kamal

    Selvi Girban dan Seruni Kabinet Merah Putih dan KKP gelar kick off Sehat Bebas Sampah (Laut Sebasah) dan Groundbreaking Kawasan Mangrove Nasional di Gelanggang Olahraga Muara Kamal, Penjaringan, Jakarta Utara., Minggu (10/8/2025). Foto: Kemensos

    Bantuan Rp273 juta Kemensos untuk Warga Muara Kamal
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Minggu, 10 Agustus 2025 – 15:57 WIB

    Elshinta.com – Solidaritas Perempuan untuk Indonesia (Seruni) Kabinet Merah Putih bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggelar Kick Off Laut Sehat Bebas Sampah (Laut Sebasah) dan Groundbreaking Kawasan Mangrove Nasional di Gelanggang Olahraga Muara Kamal, Penjaringan, Jakarta Utara.

    Program ini bertujuan mengurangi volume sampah laut melalui intervensi di sungai, pesisir, pulau kecil, dan pelabuhan, sekaligus mendorong pemberdayaan sosial masyarakat pesisir.

    Dalam rangkaian kegiatan, Kementerian Sosial (Kemensos) menyalurkan bantuan senilai Rp 273.003.860 kepada 100 penerima manfaat dari empat kluster: anak, penyandang disabilitas, korban bencana dan kedaruratan, serta lanjut usia.

    Wakil Ketua Seruni Bidang 3 sekaligus Penasihat I Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kemensos, Fatma Saifullah Yusuf, menyampaikan apresiasi atas kolaborasi tersebut.

    “Bidang tiga Seruni bersama Kementerian Sosial melalui Sentra Handayani mendapatkan kesempatan untuk ikut membantu masyarakat di area Kamal Muara ini. Dan kami menyalurkan bantuan senilai Rp 273 juta untuk 100 penerima manfaat di seputar area Kamal Muara yang tentunya yang sudah di asesmen. Harapan saya semoga bantuan yang kami berikan ini bisa meringankan beban masyarakat dan membawa keberkahan untuk semuanya,” ujarnya, Minggu (10/8/2025).

    Bantuan meliputi pemenuhan kebutuhan hidup layak, alat bantu disabilitas seperti kursi roda cerebral palsy, kursi roda biasa, dan motor roda tiga, serta paket kewirausahaan untuk usaha fotokopi, kuliner, pengantaran makanan, dan warmindo.

    Salah satu penerima manfaat, Aisyah (52), mengaku bersyukur mendapat kursi roda cerebral palsy untuk putrinya, Liyah (25). “Alhamdulillah banget ya, selama ini Liyah hanya bisa tiduran di rumah. Paling kalau mandi saya gendong. Dapat kursi roda ini, saya bisa bawa Liyah keluar,” katanya.

    Acara dihadiri pembina Seruni, Selvi Gibran Rakabuming, anggota Seruni Bidang 3 dan 4, siswa SDN Muara Kamal 01, dan para penerima manfaat. Selvi dan Fatma juga berinteraksi langsung dengan warga, termasuk Rokayah, korban kebakaran Kapuk Muara 6 Juni 2025, yang tetap aktif memilah sampah meski tinggal di tenda pengungsian.

    Turut hadir mendampingi Fatma, Intan Agus Jabo (Penasihat II DWP), Veronika Robben Rico (Ketua DWP Kemensos), dan Masryani Mansyur (Kepala Sentra Handayani).

    Penulis: Rizky Rian Saputra/Ter

    Sumber : Radio Elshinta

  • Sri Mulyani-Gus Ipul makan siang bareng siswa Sekolah Rakyat

    Sri Mulyani-Gus Ipul makan siang bareng siswa Sekolah Rakyat

    Menkeu Sri Mulyani dan Mensos Gus Ipul makan siang bareng siswa SRMA 10 Jakarta Selatan, Sabtu (9/8/2025). Foto: Kemensos

    Sri Mulyani-Gus Ipul makan siang bareng siswa Sekolah Rakyat
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Minggu, 10 Agustus 2025 – 13:33 WIB

    Elshinta.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) makan siang bersama para siswa Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 10 Jakarta Selatan, Sabtu (9/8/2025).

    Tanpa sekat, Sri Mulyani, Gus Ipul, dan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono duduk dan berbincang dengan para siswa. Kegiatan diawali doa bersama sebelum menikmati hidangan sederhana namun bergizi.

    Dalam dialognya, Sri Mulyani menyoroti cerita seorang siswa yang kini bisa makan tiga kali sehari setelah bersekolah di SRMA. “Kita lihat tadi anak-anak tadi cerita bahwa mereka ada yang biasanya makan hanya satu kali, atau dua kali sehari. Mereka sekarang (di Sekolah Rakyat) mendapatkan makanan tiga kali sehari, plus snack,” jelasnya.

    Siswa tersebut adalah Jasmia. Sebelum bersekolah di SRMA, ia mengaku biasanya hanya makan sekali atau dua kali sehari. “Makannya (di sini), alhamdulillah, tiga kali sehari, Bu, Pak. biasanya saya di rumah dua kali, bahkan sekali atau enggak, tidak makan,” ujarnya.

    Di SRMA, Jasmia terbiasa mengikuti jadwal harian yang teratur mulai dari makan, beribadah, hingga tidur. “Jadi saya di sini makin disiplin,” katanya.

    Usai santap siang, Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat Prof Mohammad Nuh menyampaikan apresiasi kepada Sri Mulyani. “Matur sembah nuwun Ibu, panjenengan berkenan rawuh (datang) dan dahar (makan) bersama murid-murid atau siswa-siswa Sekolah Rakyat yang ada di sini,” tuturnya.

    Kepada Sri Mulyani, Prof Nuh memaparkan tiga aspek utama yang dipetakan sejak awal penerimaan siswa yang direkrut berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) desil 1 dan 2, tanpa tes masuk.

    Aspek pertama adalah kebugaran, meliputi pengukuran usia, tinggi badan, berat badan, lingkar perut, hingga indikasi stunting. Aspek kedua adalah kesehatan, mencakup kebutuhan kacamata, perawatan gigi, hingga pemeriksaan anemia.

    Tidak berhenti di situ, aspek ketiga adalah pemetaan psikososial dan talenta siswa. “Semua anak-anak ini sudah dipetakan talenta-talentanya, melalui DNA talent mapping. Sehingga kita tahu kecenderungan anak-anak itu nanti bakatnya ke mana, sehingga para guru itu nanti, kepala sekolah dan guru, pendamping, semuanya bisa mengarahkan sesuai dengan talentanya,” jelas Prof Nuh.

    Penulis: Rizky Rian Saputra/Ter

    Sumber : Radio Elshinta

  • Penerima Bansos Wajib Punya Mobile Banking? Simak Penjelasannya di Sini

    Penerima Bansos Wajib Punya Mobile Banking? Simak Penjelasannya di Sini

    YOGYAKARTA – Pemberian bantuan sosial atau bansos kini diberikan melalui transfer bank, contohnya Program Keluarga Harapan (PKH). Bank-bank yang digunakan untuk menyalurkan bantuan ini yaitu bank Himbara yang meliputi BRI, BNI, Mandiri, dan BTN. Lantas apakah penerima bansos wajib punya mobile-banking?

    Apakah Penerima Bansos Wajib Punya Mobile Banking?

    Jawabannya tidak. Namun, agar penerima tidak merasa kesulitan melakukan pengecekan apakah bantuan sudah masuk atau belum, pembuatan m-banking sangat disarankan.

    Dengan mempunyai m-banking, Anda tidak harus datang ke bank untuk memeriksa transfer PKH. Pengelolaan keuangan pun akan lebih sederhana dengan menggunakan m-banking. Saat ini lembaga-lembaga perbankan pun langsung mengharuskan nasabahnya mempunyai m-banking ketika pertama kali membuka rekening. Hal ini dilakukan agar mempermudah nasabah dalam menjalankan transaksi, sekaligus menyampaikan informasi atau pembaruan dari bank.

    Seperti yang dikabarkan, Bansos PKH Tahap III 2025 cair mulai Agustus 2025. Meskipun demikian, belum keluar informasi resmi dari Kementerian Sosial mengenai jadwal pencairan bansos ini. Data penerima PKH dapat Anda periksa melalui website resmi Kementerian Sosial di bawah ini beserta langkah-langkahnya.

    Masuk ke laman https://cekbansos.kemensos.go.id/Lengkapi data wilayah sesuai KTP, yaitu provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan.Masukkan data nama PM (Penerima Manfaat) sesuai KTP.Lengkapi 4 huruf kode captcha pada kolom yang tersedia.Selanjutnya, klik ‘Cari Data’ untuk mengetahui hasilnya.

    Jika data Anda tersedia dalam laman tersebut, maka dapat dipastikan Anda akan menerima bantuan sosial. Sementara itu, rincian besaran PKH yang berhak diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) adalah sebagai berikut.

    Ibu hamil/nifas: Rp750.000/tahap atau Rp3 juta per tahun.Anak usia dini/balita: Rp750.000/tahap atau Rp3 juta per tahun.Penyandang disabilitas: Rp600.000/tahap atau Rp2,4 juta per tahun.Lansia: Rp600.000/tahap atau Rp2,4 juta per tahun.Anak sekolah SMA: Rp500.000/tahap atau Rp2 juta per tahun.Anak sekolah SMP: Rp375.000/tahap atau Rp1,5 juta per tahun.

    Sebagai informasi yang perlu diketahui, Data Tunggal Sistem Ekonomi Nasional (DTSEN) mulai diterapkan sebagai basis penyaluran bantuan sosial (bansos) seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) mulai kuartal II tahun 2025. Bagi siapa pun penerima bansos, data biasanya akan muncul secara otomatis di DTSEN. Namun, jika terjadi eror, cara penanganan data tidak muncul di DTSEN juga tidak sulit.

    Seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), DTSEN juga dapat Anda cek melalui situs cek bansos. Jika nama tidak muncul, padahal seharusnya Anda berhak mendapatkan bansos, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasinya. Pertama, pastikan semua data yang Anda gunakan untuk login sudah benar. Jika tetap tidak bisa, Anda bisa mencoba di lain waktu, khususnya di saat jaringan internet lancar. Jika tetap tidak bisa, Anda bisa menghubungi call center Kementerian Sosial (Kemensos) di nomor 171 serta Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!).

    Demikianlah ulasan apakah penerima bansos wajib punya mobile banking. Semoga informasi ini bermanfaat! Kunjungi VOI.id untuk mendapatkan informasi menarik lainnya

  • Bantuan Rp273 juta Kemensos untuk Warga Muara Kamal

    Bantuan Rp 273 juta Kemensos untuk Warga Muara Kamal

    Selvi Girban dan Seruni Kabinet Merah Putih dan KKP gelar kick off Sehat Bebas Sampah (Laut Sebasah) dan Groundbreaking Kawasan Mangrove Nasional di Gelanggang Olahraga Muara Kamal, Penjaringan, Jakarta Utara., Minggu (10/8/2025). Foto: Kemensos

    Bantuan Rp 273 juta Kemensos untuk Warga Muara Kamal
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Minggu, 10 Agustus 2025 – 15:57 WIB

    Elshinta.com – Solidaritas Perempuan untuk Indonesia (Seruni) Kabinet Merah Putih bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggelar Kick Off Laut Sehat Bebas Sampah (Laut Sebasah) dan Groundbreaking Kawasan Mangrove Nasional di Gelanggang Olahraga Muara Kamal, Penjaringan, Jakarta Utara.

    Program ini bertujuan mengurangi volume sampah laut melalui intervensi di sungai, pesisir, pulau kecil, dan pelabuhan, sekaligus mendorong pemberdayaan sosial masyarakat pesisir.

    Dalam rangkaian kegiatan, Kementerian Sosial (Kemensos) menyalurkan bantuan senilai Rp 273.003.860 kepada 100 penerima manfaat dari empat kluster: anak, penyandang disabilitas, korban bencana dan kedaruratan, serta lanjut usia.

    Wakil Ketua Seruni Bidang 3 sekaligus Penasihat I Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kemensos, Fatma Saifullah Yusuf, menyampaikan apresiasi atas kolaborasi tersebut.

    “Bidang tiga Seruni bersama Kementerian Sosial melalui Sentra Handayani mendapatkan kesempatan untuk ikut membantu masyarakat di area Kamal Muara ini. Dan kami menyalurkan bantuan senilai Rp 273 juta untuk 100 penerima manfaat di seputar area Kamal Muara yang tentunya yang sudah di asesmen. Harapan saya semoga bantuan yang kami berikan ini bisa meringankan beban masyarakat dan membawa keberkahan untuk semuanya,” ujarnya, Minggu (10/8/2025).

    Bantuan meliputi pemenuhan kebutuhan hidup layak, alat bantu disabilitas seperti kursi roda cerebral palsy, kursi roda biasa, dan motor roda tiga, serta paket kewirausahaan untuk usaha fotokopi, kuliner, pengantaran makanan, dan warmindo.

    Salah satu penerima manfaat, Aisyah (52), mengaku bersyukur mendapat kursi roda cerebral palsy untuk putrinya, Liyah (25). “Alhamdulillah banget ya, selama ini Liyah hanya bisa tiduran di rumah. Paling kalau mandi saya gendong. Dapat kursi roda ini, saya bisa bawa Liyah keluar,” katanya.

    Acara dihadiri pembina Seruni, Selvi Gibran Rakabuming, anggota Seruni Bidang 3 dan 4, siswa SDN Muara Kamal 01, dan para penerima manfaat. Selvi dan Fatma juga berinteraksi langsung dengan warga, termasuk Rokayah, korban kebakaran Kapuk Muara 6 Juni 2025, yang tetap aktif memilah sampah meski tinggal di tenda pengungsian.

    Turut hadir mendampingi Fatma, Intan Agus Jabo (Penasihat II DWP), Veronika Robben Rico (Ketua DWP Kemensos), dan Masryani Mansyur (Kepala Sentra Handayani).

    Penulis: Rizky Rian Saputra/Ter

    Sumber : Radio Elshinta