Kementrian Lembaga: Kemensos

KPK Usut Dugaan Korupsi Pengangkutan Penyaluran Beras Bansos, Sudah Ada Tersangka Nasional 13 Agustus 2025

KPK Usut Dugaan Korupsi Pengangkutan Penyaluran Beras Bansos, Sudah Ada Tersangka
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan korupsi pengangkutan penyaluran beras bantuan sosial (Bansos) di Kementerian Sosial (Kemensos).
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, KPK sudah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru terkait perkara tersebut.
“KPK menerbitkan sprindik baru terkait pengangkutan penyaluran bantuan sosial di Kementerian Sosial. Penyidikan ini sejak Agustus 2025, pengembangan dari perkara bansos di Kemensos sebelumnya,” kata Budi, dalam keterangannya, Rabu (13/8/2025).
Budi mengatakan, penyidikan dilakukan sejak bulan ini, Agustus 2025, dan KPK sudah menetapkan tersangka dalam perkara tersebut.
Perkara ini, kata dia, merupakan pengembangan dari dugaan korupsi bansos yang sudah ditangani sebelumnya.
“Pengadaan penyaluran bantuan sosial beras ini untuk tahun 2020. Dalam penyidikannya, sudah ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka,” ujar dia.
Budi menambahkan, untuk mengusut dugaan korupsi pengangkutan bansos beras, penyidik mulai memanggil lima saksi.
Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih, Jakarta, pada Rabu.
Kelima saksi tersebut adalah Herry Tho selaku Direktur Operasional PT Dosni Roha Logistik tahun 2021-2024, Kanisius Jerry Tengker yang merupakan Direktur Utama PT Dosni Roha Logistik tahun 2018-2022, Ibnu Solihin dan Fathin Chamama yang merupakan pegawai negeri sipil (PNS) Kemensos, serta Gary Judianto Tanoesoedibjo selaku Komisaris PT DOS-NI-ROHA (PT DNR) sejak tahun 2018 hingga sekarang dan Direktur Business Development PT Storesend Elogistics.
Untuk diketahui, saat ini terdapat tiga kasus korupsi terkait bansos yang tengah diusut KPK.
Pertama, menyangkut kerugian keuangan negara dalam pengadaan Bansos Covid-19 yang menyeret mantan Menteri Sosial Juliari Batubara.
Kemudian, distribusi bantuan sosial beras (BSB) untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada Program Keluarga Harapan (PKH), Kementerian Sosial.
Lalu, pengadaan 6 juta paket Bansos Bantuan Presiden (Banpres) atau Bansos Presiden di kawasan Jabodetabek.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

13/08/2025 22:19
Kemensos-Himbara percepat Burekol penerima bansos

Mensos Gus Ipul dan Wamensos Agus Jabo di Jakarta, Selasa (12/8/2025). Foto: Kemensos

Kemensos-Himbara percepat Burekol penerima bansos
Dalam Negeri
Editor: Nandang Karyadi
Rabu, 13 Agustus 2025 – 18:54 WIB

Elshinta.com – Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) sepakat mempercepat proses buka rekening kolektif (Burekol) bagi penerima bantuan sosial (bansos) agar penyaluran bantuan lebih efektif dan tepat sasaran. Selama ini, Burekol kerap menjadi kendala karena prosesnya membutuhkan waktu lama.

Hal ini disampaikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) didampingi Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono dalam konferensi pers usai Rapat Koordinasi dengan Himbara di kantor Kemensos, Jakarta, Selasa (12/8/2025).

Kami diskusi mencoba mencari jalan supaya bisa lebih cepat, karena insya Allah setiap tiga bulan akan ada burekol. Alhamdulillah setelah melakukan diskusi lebih dari satu jam, kami menemukan solusi yang insya Allah solusi ini bisa mempercepat pembukaan rekening kolektif,” kata Gus Ipul.

Ia menuturkan, Kemensos dan Himbara menyepakati agar data-data Burekol bisa dikirim secara bertahap. “Yang kemudian setiap hari bisa dicetak kartunya,” katanya.

Menurut Gus Ipul, penyaluran bansos dilakukan setiap tiga bulan berdasarkan pemutakhiran data Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru. “Pemutakhiran itu selalu saja kita temukan adanya penerima manfaat baru yang belum memiliki nomor rekening,” ujarnya.

Ia memastikan penerima bansos berpedoman pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Namun, karena data bersifat dinamis, selalu ada inclusion error dan exclusion error yang mempengaruhi siapa saja yang berhak menerima bansos. “Salah satu masalahnya adalah bahwa ketika burekol ini dilakukan, Himbara atau perbankan memerlukan waktu,” kata Gus Ipul.

Mensos merinci, waktu yang dibutuhkan untuk Burekol dimulai dari pengiriman data Kemensos, pembersihan data (cleansing), hingga penentuan data yang memenuhi syarat. Data yang lolos akan diteruskan ke Himbara, sementara yang tidak memenuhi syarat akan dikembalikan.

“Yang triwulan ini kita membuka rekening kolektif di semua bank penyalur itu 3,6 juta. Dari jumlah itu, selama dua bulan lebih ini sudah selesai sekitar 2 juta lebih. Sisanya masih dalam proses,” jelasnya.

Menurut Gus Ipul, jumlah pembukaan rekening kolektif yang besar dipengaruhi dua faktor. Pertama, adanya pengalihan penyaluran dari PT Pos ke Himbara. Kedua, hasil pengecekan lapangan (ground check) dari pemutakhiran data. “Sehingga lebih dari 3 juta itu kita memerlukan untuk membuka rekening kolektif,” katanya.

Ia menambahkan, Kemensos terus berkoordinasi dan berkonsolidasi dengan lembaga terkait untuk pemutakhiran DTSEN agar profil penerima bansos bisa diketahui lebih detail. “Ini kita mulai dalami, baik melakukan ground check datang ke rumah setiap penerima bansos dan juga kita mengetahui profil rekeningnya penerima bansos. Disamping dengan PPATK kita juga dengan perbankan,” katanya.

Penulis: Rizky Rian Saputra/Ter

Sumber : Radio Elshinta

13/08/2025 21:34
Mensos Sebut Sekolah Rakyat sebagai Miniatur Pengentasan Kemiskinan

Jakarta –

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut Sekolah Rakyat sebagai miniatur pengentasan kemiskinan yang memadukan berbagai program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Mulai dari Cek Kesehatan Gratis (CKG), Makan Bergizi Gratis (MBG), jaminan kesehatan, Koperasi Merah Putih, hingga Program 3 Juta Rumah.

“Anaknya sekolah, orang tuanya diberdayakan. Bagi yang punya usaha, akan kita bantu. Kalau ingin meningkatkan keterampilan, kita bantu dengan pelatihan-pelatihan,” kata Saifullah dalam keterangan tertulis, Rabu (13/8/2025).

Pemberdayaan dilakukan melalui bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, dan akses pasar lewat Koperasi Merah Putih. Hal itu diungkapkan olehnya saat kunjungan kerja (Kunker) Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Cirebon, hari ini.

“Nanti orang tuanya juga akan didorong menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih (yang) bisa menjual produk-produknya di Koperasi Desa Merah Putih,” ujarnya.

Dia menjelaskan, sebelum mulai belajar, setiap siswa mengikuti cek kesehatan gratis sebagai bagian dari program nasional CKG. Dari 7.409 siswa yang diperiksa secara nasional, 52 persen memerlukan pemeriksaan lanjutan. Masalah yang paling banyak ditemukan adalah penyakit gigi, disusul anemia, kekurangan gizi, dan kebugaran rendah.

Untuk memastikan kebutuhan gizi terpenuhi, sekolah ini juga menjalankan Program Makan Bergizi Gratis dari Badan Gizi Nasional.

“Kalau di sekolah umum sehari sekali, di Sekolah Rakyat dapat tiga kali sehari. Itu juga programnya Presiden Prabowo,” tuturnya.

Pemerintah juga menargetkan perbaikan rumah keluarga siswa melalui Program 3 Juta Rumah agar layak huni. Menurutnya, seluruh langkah ini merupakan strategi terstruktur dan terintegrasi untuk memutus rantai kemiskinan ekstrem.

“Kalau bapaknya pemulung, anaknya tidak harus jadi pemulung. Kalau bapaknya tukang becak, anaknya tidak harus jadi tukang becak. Mari kita sukseskan program ini, di masa depan anak-anak dari keluarga tidak mampu akan menjadi anak-anak hebat,” tegasnya.

Di lapangan, perubahan mulai terasa. Salah satu guru Sekolah Rakyat, Rahman (24) mengaku awalnya siswa sulit diatur.

“Sebulan ini sudah ada progres. Mereka mulai mau mengikuti aturan,” kata Rahman.

Sementara itu, salah satu siswa Naufal Azzam (8) mengaku senang bersekolah di Sekolah Rakyat.

“Belajar, baca, gambar dan banyak lagi,” tutup Naufal.

Sebagai informasi tambahan, saat ini, Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Cirebon menampung 75 siswa: 32 siswa SD (24 laki-laki, 8 perempuan) dan 43 siswa SMP (25 laki-laki, 18 perempuan).

Sejak 14 Juli 2025, 63 Sekolah Rakyat rintisan di berbagai daerah telah memulai Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Menyusul, 37 titik lainnya dimulai pada bulan Agustus, dan 59 titik tambahan akan diluncurkan pada September. Total 159 Sekolah Rakyat siap beroperasi pada Tahun Ajaran 2025/2026 dengan target 15.370 siswa.

(anl/ega)

13/08/2025 15:37
Kemensos percepat pembukaan rekening kolektif untuk penyaluran bansos

Sumber foto: Antara/elshinta.com.

Kemensos percepat pembukaan rekening kolektif untuk penyaluran bansos
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Selasa, 12 Agustus 2025 – 21:48 WIB

Elshinta.com – Kementerian Sosial (Kemensos) mempercepat pembukaan rekening kolektif bekerja sama dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk penyaluran bantuan sosial (bansos) berdasarkan hasil pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

“Sebagaimana yang kita ketahui, setiap tiga bulan kita menyalurkan bansos, dan penyaluran itu didasarkan pada hasil pemutakhiran data BPS yang paling terakhir, itu yang akan kita jadikan pedoman lah. Pemutakhiran itu selalu saja kita temukan adanya penerima manfaat baru yang belum memiliki nomor rekening, maka kita membuka rekening bagi keluarga penerima manfaat yang belum memiliki rekening karena kita tahu data ini dinamis,” kata Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) di Jakarta, Selasa.

Ia menjelaskan, dalam pemutakhiran penerima bansos yang dilakukan oleh BPS seringkali ditemukan inclusion dan exclusion error yang akan memengaruhi keluarga penerima manfaat dalam mendapatkan bantuan dari pemerintah.

“Salah satu masalah adalah bahwa ketika buka rekening kolektif ini dilakukan, Himbara atau perbankan memerlukan waktu yang lumayan cukup panjang, mulai dari data yang kami kirimkan, kemudian dibersihkan, dan yang memenuhi syarat diteruskan, sedangkan yang belum memenuhi syarat dikembalikan dan seterusnya. Itu memerlukan waktu antara dua sampai tiga bulan,” paparnya.

Untuk itu, Gus Ipul mengemukakan pihaknya telah berdiskusi dan mencari jalan keluar bersama Himbara agar pembukaan buku rekening kolektif tersebut bisa lebih dipercepat.

“Karena in syaa Allah setiap tiga bulan akan ada buku rekening kolektif, alhamdulillah setelah melakukan diskusi, kami menemukan solusi yang bisa mempercepat pembukaan rekening kolektif, nanti dilanjutkan dengan pembagian kartu kepada penerima manfaat di rumah masing-masing,” ujar dia.

Ia menegaskan, penyaluran bansos tetap berpedoman pada DTSEN yang telah dimutakhirkan oleh BPS.

Gus Ipul menyatakan, Kemensos juga telah menghentikan 55 ribu penerima bantuan sosial (bansos) anomali yang berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Mensos mengungkap ada lebih dari 100 ribu penerima bantuan sosial (bansos) yang anomali atau seharusnya tidak menerima bantuan.

“Dari jumlah itu, 55 ribu sudah tidak terima bansos lagi, tinggal sekarang 44 ribu yang sedang kita proses untuk tidak lagi menerima bansos,” kata Gus Ipul.

Selain ASN dan BUMN, penerima bansos berprofesi anomali itu juga mencakup anggota TNI-Polri, dokter, dosen, manajer, eksekutif, serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bahkan mencatat ada 27.932 pegawai BUMN yang terindikasi menerima bansos.

Untuk mencegah bansos tidak tepat sasaran, Kemensos berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan berbagai pihak terkait untuk mengimplementasikan Instruksi Presiden (Inpres) No. 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang menekankan pentingnya akurasi, interoperabilitas, pembaruan data, dan sinergi antarkementerian atau lembaga.

Sumber : Antara

13/08/2025 12:55
Program Pekerja Migran Bisa Tekan Pengangguran & Tambah Devisa Rp 440 T

Jakarta –

Indonesian Business Council (IBC) menyebut, penempatan pekerja migran menjadi salah satu upaya yang dapat menekan jumlah pengangguran nasional. Pekerja migran dapat menurunkan angka pengangguran sebesar 0,28 poin dengan devisa mencapai Rp 440 triliun.

CEO IBC Sofyan Djalil menjelaskan, hal ini dapat dilakukan jika penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) dapat ditingkatkan 30%. Berdasarkan survei IBC, Indonesia baru berkontribusi sebanyak 12% penempatan PMI melalui skema Specified Skilled Worker (SSW).

Padahal, terang Sofyan, Jepang sendiri membutuhkan sekitar 820.000 tenaga kerja asing hingga 2029 melalui skema tersebut. Besaran kuota ini menjadi kesempatan strategis untuk memperkuat daya saing PMI.

“Tantangan yang kita hadapi saat ini adalah bagaimana menutup kesenjangan dengan negara lain dan memastikan PMI kita tidak hanya siap bekerja, tetapi juga diakui sebagai tenaga kerja berkualitas tinggi,” terang Sofyan dalam acara Strengthening Workforce Diplomacy: Indonesia’s Strategic SSW Expansion to Japan, di Fairmont Hotel, Jakarta, Rabu (13/8/2025).

Untuk memanfaatkan potensi ini, Sofyan menyebut perlu adanya kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha. Karena menurutnya, peluang SSW Jepang bukan hanya soal penempatan tenaga kerja, tetapi juga membangun posisi Indonesia sebagai pemasok talenta unggul di tingkat global.

“Dengan kemitraan yang kuat antara pemerintah, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya, kita dapat mengubah potensi ini menjadi kekuatan ekonomi nyata sekaligus reputasi internasional bagi Indonesia,” tutupnya.

Lihat juga Video Mensos: Strategi Presiden Mengentaskan Kemiskinan Mulai Munculkan Hasil

(kil/kil)

13/08/2025 12:37
Kemensos dan Himbara Percepat Burekol Penerima Bansos – Page 3

Ia memastikan penerima bansos akan berpedoman pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Namun, karena data bersifat dinamis sehingga terjadi inclusion error dan exclusion error yang mempengaruhi siapa saja yang berhak menerima bansos.

“Salah satu masalahnya adalah bahwa ketika burekol ini dilakukan, Himbara atau perbankan memerlukan waktu,” katanya.

Ia merinci waktu yang dibutuhkan untuk burekol mulai pengiriman data dari Kemensos dan cleansing data. Data yang memenuhi syarat akan diteruskan ke Himbara dan yang belum memenuhi syarat akan dikembalikan. Proses tersebut memerlukan waktu.

“Yang triwulan ini kita membuka rekening kolektif di semua bank penyalur itu 3,6 juta. Dari jumlah itu, selama dua bulan lebih ini sudah selesai sekitar 2 juta lebih. Sisanya masih dalam proses,” kata Gus Ipul.

13/08/2025 10:02
Kabinet Era Jokowi Berpeluang Cetak Rekor Terbanyak Terjerat Korupsi

GELORA.CO -Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi berpeluang besar mencetak rekor terkait menteri-menterinya yang terjerat kasus korupsi.

Hal ini diungkap pegiat media sosial, Chusnul Chotimah melalui akun X pribadinya yang dikutip Rabu 13 Agustus 2025.

“Apakah rekor @jokowi akan bertambah sbg presiden dgn menteri terbyk korupsi?” kata Chusnul Chotimah.

Chusnul Chotimah berharap rekor negatif tersebut tidak ditiru menteri-menteri Presiden Prabowo Subianto.

“Min @Gerindra bilangin ketummu yg seperti ini jgn ditiru ya,” sambung Chusnul Chotimah dengan emoji tersenyum.

Saat ini, tercatat ada dua menteri era Jokowi yang tengah berurusan dengan aparat penegak hukum.

Keduanya adalah mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang terseret kasus kuota haji di KPK dan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Telnologi, Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi chromebook yang merugikan negara Rp1,98 triliun di Kejaksaan Agung (Kejagung).

Nadiem Makarim juga tengah dibidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam dugaan penyimpangan proyek pengadaan layanan Google Cloud.

Sebelumnya, sudah ada lima menteri era Jokowi yang masuk penjara gara-gara menggarong duit negara.

Pertama, Syahrul Yasin Limpo Syahrul Yasin Limpo (SYL) merupakan salah satu nama yang pernah mengisi jabatan Menteri Pertanian (Mentan) sejak 23 Oktober 2019 hingga 6 Oktober 2023.

SYL telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada pertengahan 2023. Ia dijerat dengan pasal pemerasan, gratifikasi hingga tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Kedua, Johnny Gerard Plate selaku Menteri Komunikasi dan Informatika/Kominfo (sekarang bernama Komdigi) periode 2019-2023.

Politikus Nasdem ini ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pembangunan menara BTS 4G dan infrastuktur pendukung BAKTI Kominfo tahun 2020-2022.

Ketiga, Idrus Marham Idrus Marham selaku Menteri Sosial (Mensos) periode Januari-Agustus 2018. Idrus tersandung kasus korupsi kesepakatan kontrak kerja sama proyek PLTU Riau-1.

Keempat, Imam Nahrawi selaku Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) periode 2014-2019. Imam terjerat kasus suap dana hibah KONI.

Kelima, Edhy Prabowo selaku Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2019-2020. Edhy ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait izin ekspor benih lobster pada November 2020.

Keenam, Juliari Batubara selaku Menteri Sosial periode Oktober 2019 hingga Desember 2020. Ia terlibat korupsi dana bantuan sosial (bansos) Covid-19.

13/08/2025 07:12
Kemensos hentikan 55 ribu penerima bansos anomali berprofesi ASN-BUMN

Sumber foto: Antara/elshinta.com.

Kemensos hentikan 55 ribu penerima bansos anomali berprofesi ASN-BUMN
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Selasa, 12 Agustus 2025 – 20:22 WIB

Elshinta.com – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyatakan Kemensos telah menghentikan 55 ribu penerima bantuan sosial (bansos) anomali yang berprofesi sebagai aparatur sipil negara (ASN) hingga pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Gus Ipul mengungkap ada lebih dari 100 ribu penerima bantuan sosial (bansos) yang anomali atau seharusnya tidak menerima bantuan.

“Dari jumlah itu, 55 ribu sudah tidak terima bansos lagi, tinggal sekarang 44 ribu yang sedang kita proses untuk tidak lagi menerima bansos,” kata Gus Ipul di Jakarta pada Selasa.

Selain ASN dan BUMN, penerima bansos berprofesi anomali itu juga mencakup anggota TNI-Polri, dokter, dosen, manajer, eksekutif, serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bahkan mencatat ada 27.932 pegawai BUMN yang terindikasi menerima bansos.

Untuk mencegah bansos tidak tepat sasaran, Kemensos berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan berbagai pihak terkait untuk mengimplementasikan Instruksi Presiden (Inpres) No. 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang menekankan pentingnya akurasi, interoperabilitas, pembaruan data, dan sinergi antarkementerian atau lembaga.

Gus Ipul menjelaskan, pemutakhiran data dilakukan rutin setiap tiga bulan untuk menyesuaikan dengan perubahan kondisi masyarakat, seperti kelahiran, kematian, atau perpindahan penduduk. Hasil pemutakhiran diserahkan kepada BPS untuk divalidasi dan diverifikasi sebelum digunakan sebagai dasar penyaluran bansos.

Bansos yang tidak tepat sasaran akan dialihkan kepada masyarakat yang lebih berhak, terutama mereka yang berada dalam desil 1 hingga desil 4, mencakup kelompok miskin ekstrem, miskin, dan rentan.

“Secara bertahap yang salah sasaran akan kita koreksi, kita alihkan kepada mereka yang berikutnya. Fokus kita menyalurkan kepada desil 1 sampai desil 4,” ujar dia.

Gus Ipul juga mendorong peran aktif masyarakat dalam pemutakhiran data melalui aplikasi Cek Bansos, yang memungkinkan warga melaporkan penerima bansos tidak layak atau mendaftarkan calon penerima yang seharusnya berhak namun belum mendapatkan bantuan. Untuk pengajuan tersebut, pelapor harus melampirkan identitas dan kelengkapan lain sebagai bahan verifikasi dan validasi.

“Kalau merasa ada tetangganya, atau mungkin dirinya sendiri seharusnya mendapat bansos tapi tidak mendapatkan, berikan informasi identitasnya supaya kita bisa verifikasi,” tuturnya.

Dengan langkah-langkah tersebut, Kemensos berharap penyaluran bansos semakin akurat, tepat sasaran, dan mampu membantu mereka yang benar-benar membutuhkan.

Sumber : Antara

13/08/2025 00:59
Mensos Uji Coba Penyaluran Bansos Melalui Payment ID di Banyuwangi Nasional 12 Agustus 2025

Mensos Uji Coba Penyaluran Bansos Melalui Payment ID di Banyuwangi
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan telah melakukan uji coba penyaluran bantuan sosial (bansos) melalui sistem Payment ID sebagai bagian dari program digitalisasi penyaluran bansos.
Program ini merupakan inisiatif dari Dewan Ekonomi Nasional (DEN) bersama Bank Indonesia (BI), dan Kementerian Sosial menjadi salah satu anggota tim pelaksana.
Menurut Gus Ipul, digitalisasi diharapkan membuat penyaluran bansos lebih cepat, tepat waktu, akurat, dan tepat sasaran.
“Dengan adanya digitalisasi penyaluran bansos itu Insya Allah nanti akan lebih cepat, tepat waktu, dan juga lebih akurat untuk bisa sampai kepada mereka yang berhak. Uji cobanya sudah kita mulai di Kabupaten Banyuwangi,” kata Gus Ipul di kantornya, Selasa (12/8/2025).
Meski menggunakan Payment ID, mekanisme penyaluran akan tetap melibatkan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) maupun PT Pos Indonesia.
Bedanya, sistem ini memungkinkan adanya integrasi data dan pembatasan penggunaan dana sesuai tujuan bansos.
“Misalnya, kalau ini bantuan untuk beli sembako, ada barcode-nya, hanya bisa untuk beli sembako. Tapi ini masih uji coba, ditunggu saja,” ujarnya.
Gus Ipul bilang, digitalisasi saat ini menjadi tuntutan untuk menciptakan transparansi, efisiensi, dan ketepatan sasaran.
Namun, ia mengakui ada tantangan di lapangan, terutama bagi penerima bansos lansia atau masyarakat yang belum terbiasa dengan teknologi.
“Himbara otomatis tetap dipakai. Memang hari ini kita supaya lebih transparan, lebih tepat sasaran, dan lebih efisien,” ujar dia.
“Jadi banyak manfaatnya kalau kita bisa melaksanakan digitalisasi penyaluran bansos. Memang tantangannya masih banyak di lapangan ya,” pungkasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

12/08/2025 18:56
Pemerintah-Masyarakat Diimbau Waspadai Hujan Lebat dan Banjir di Jabodetabek Nasional 12 Agustus 2025

Pemerintah-Masyarakat Diimbau Waspadai Hujan Lebat dan Banjir di Jabodetabek
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengingatkan kementerian/lembaga terkait untuk siap siaga dalam mewaspadai terjadinya banjir di wilayah Jabodetabek.
Hal ini menyusul peringatan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), di mana hujan lebat akan mengguyur wilayah Jabodetabek pada 11-13 Agustus 2025.
“BNPB pastikan kesiapan daerah rawan banjir dan fasilitas evakuasi, Kementerian PU menjaga kelancaran saluran air serta kekuatan tanggul,” ujar Pratikno dalam keterangannya, Selasa (12/8/2025).
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), kata Pratikno, juga diminta berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait penanggulangan banjir.
Lalu untuk Kementerian Sosial (Kemensos), diminta menyiapkan bantuan logistik dan layanan psikososial untuk masyarakat pasca terjadinya banjir.
“Pemerintah daerah, kementerian/lembaga, serta masyarakat untuk mengambil langkah antisipasi dan meningkatkan kesiapsiagaan,” ujar Pratikno.
Tak lupa, ia mengimbau masyarakat untuk terus memantau informasi dari BMKG dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Pemerintah mengimbau agar masyarakat tetap waspada dan memantau informasi resmi dari BMKG dan BNPB,” ujar Pratikno.
Di samping itu, Kemenko PMK saat ini tengah menginisiasi penyusunan Instruksi Presiden tentang Percepatan Pengurangan Risiko Bencana Banjir di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, puncak, dan Cianjur (Jabodetabekpunjur) sebagai upaya memitigasi bencana.
Inpres ini akan menjadi pedoman aksi terpadu lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dengan pendekatan hulu, tengah, dan hilir.
Pihaknya juga menyiapkan peta jalan dan pembentukan kelembagaan aksi merespons peringatan dini, guna mengurangi kerugian ekonomi dan memperkuat ketahanan masyarakat menghadapi bencana secara berkelanjutan.
Sebelumnya, BMKG mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi cuaca ekstrem dalam beberapa hari ke depan.
Direktur Meteorologi Publik BMKG, Andri Ramdhani, menyampaikan adanya potensi hujan sedang hingga lebat disertai kilat di wilayah Jawa pada 11-13 Agustus 2025.
“Potensi hujan sedang hingga lebat disertai kilat atau petir dan angin kencang pada 11-13 Agustus 2025 dapat terjadi di sebagian besar wilayah Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua,” kata Andri dalam keterangannya, Senin (11/8/2025).
Intensitas hujan diperkirakan menurun pada 14-16 Agustus. Sementara itu, di wilayah Bengkulu, Kalimantan Timur, dan Papua Pegunungan tetap berpotensi hujan lebat.
“Angin kencang juga berpeluang terjadi di Jawa Barat, Banten, Aceh, Bali, NTT, Sulsel, dan Papua Selatan, yang memicu gelombang laut tinggi di sekitarnya,” tutur Andri.
Peningkatan curah hujan juga berdampak pada sejumlah aktivitas pariwisata, seperti destinasi pegunungan dan air terjun.
BMKG pun mengingatkan pengunjung, terutama yang berwisata ke Bali, diharapkan waspada terhadap hujan lebat dan kabut tebal.
“Masyarakat yang berwisata ke Pantai Selatan Jawa dan Bali perlu hati-hati terhadap gelombang tinggi dan angin kencang yang bisa membahayakan wisatawan,” kata Andri.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

12/08/2025 14:41