Kementrian Lembaga: Kemensos

  • Prabowo Pimpin Upacara Ziarah Nasional dan Renungan Suci di TMP Kalibata

    Prabowo Pimpin Upacara Ziarah Nasional dan Renungan Suci di TMP Kalibata

    Jakarta

    Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara ziarah nasional dan renungan suci di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata. Kegiatan ini rutin dilakukan setiap tahun menjelang upacara detik-detik Proklamasi 17 Agustus sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan.

    Dilihat di siaran YouTube Sekretariat Presiden Sabtu (16/8/2025), Prabowo tiba di TMP Kalibata pukul 00.00 WIB. Prabowo langsung disambut Wapres Gibran Rakabuming Raka dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf.

    Upacara diawali dengan peletakan karangan bunga di tugu TMP Kalibata. Kemudian dilanjutkan dengan renungan suci yang diiringi lantunan ‘Mengheningkan Cipta’

    “Saudara-saudara sekalian, marilah kita sejenak mengenang arwah dan jasa para pahlawan kita, mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan, kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia, mengheningkan cipta mulai,” kata Prabowo.

    Setelah itu, dilakukan penghormatan kepada arwah para pahlawan. Prabowo dan semua peserta upacara memberikan hormat selama beberapa saat.

    Prabowo tampak menyalami jajaran kabinetnya sebelum meninggalkan TMP Kalibata.

    (maa/maa)

  • Syukuran HUT ke-80 RI, Gus Ipul Ajak Jajaran Kemensos Kerja Berdampak
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        16 Agustus 2025

    Syukuran HUT ke-80 RI, Gus Ipul Ajak Jajaran Kemensos Kerja Berdampak Nasional 16 Agustus 2025

    Syukuran HUT ke-80 RI, Gus Ipul Ajak Jajaran Kemensos Kerja Berdampak
    Penulis
    KOMPAS.com
    – Kementerian Sosial menggelar tasyakuran HUT ke-80 RI dengan potong tumpeng, doa bersama, serta beragam perlombaan di Taman Sekolah Rakyat Kemensos, Jakarta, Jum’at (15/8/2025).
    Acara dihadiri oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Pejabat Tinggi Madya Kemensos, dan perwakilan pegawai Kemensos dari setiap unit kerja.
    Kegiatan diawali dengan pemotongan tumpeng, lalu dilanjutkan dengan penyampaian sambutan dan arahan oleh Mensos Gus Ipul.
    “Dirgahayu 80 Tahun Indonesia Merdeka, kita bahagia kita bersyukur, pada kesempatan yang baik ini, Saya dengan Pak Wamen ingin mengucapkan terimakasih kepada seluruh jajaran Kemensos, atas kebersamaannya, atas kesediaannya dalam menyukseskan visi-misi Presiden Prabowo,” ujarnya.
    Di sela sambutannya, Gus Ipul memantik semangat kemerdekaan dengan mengajak para hadirin bernyanyi bersama. Penuh penghayatan, semuanya menyanyikan lagu ‘Hari Merdeka 17 Agustus 1945’ dan ‘Garuda Pancasila’.
    Selepas sambutan, acara dilanjutkan dengan penampilan tarian
    flashmob
    oleh pegawai Kemensos. Keberagaman tampak dari para peserta yang mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah, mulai dari adat Jawa, Sumatera, Sulawesi, hingga Papua.
    Gus Ipul menjelaskan ke depan ingin Kemensos semakin banyak menorehkan prestasi sesuai mandat yang diberikan.
    “Saya dengan Pak Wamen, kita ingin Kementerian Sosial ke depan kerja-kerjanya lebih berdampak, terutama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial,” kata Gus Ipul usai kegiatan.
    Salah satu program Kemensos yang menjadi bagian dalam peningkatan kesejahteraan sosial dan pengentasan kemiskinan adalah Sekolah Rakyat.
    “Selama ini Presiden telah memberikan satu arahan yang cukup jelas kepada tim, salah satunya adalah Kementerian Sosial untuk bisa menerjemahkan penyelenggaran Sekolah Rakyat ini dengan baik, terutama menjadi bagian dari pengentasan kemiskinan. Sekolah rakyat adalah salah satu instrumen untuk memutus mata rantai kemiskinan,” ujarnya.
    Keseruan syukuran HUT ke-80 RI Kemensos ditutup dengan lomba yel-yel dan makan kerupuk. Setiap perwakilan unit kerja menampilkan yel-yel, tarian, dan pantun yang telah mereka siapkan.
    Penuh canda tawa, momen perlombaan ini menunjukan kebersamaan dan keakraban bukan persaingan. Tidak ada beban pada peserta lomba, yang ada hanya semangat Kemerdekaan Indonesia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mensos Tegaskan DTSEN Jadi Kunci Penyaluran Bansos Tepat Sasaran

    Mensos Tegaskan DTSEN Jadi Kunci Penyaluran Bansos Tepat Sasaran

    Jakarta

    Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf mengatakan pemerintah telah menyiapkan strategi agar penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran. Adapun strateginya yakni melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang diusung oleh Presiden Prabowo.

    Menurutnya, DTSEN menjadi tonggak penting karena untuk pertama kalinya Indonesia memiliki satu data terpadu yang dikelola langsung oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan dijadikan pedoman oleh seluruh pemangku kepentingan.

    Hal ini disampaikan olehnya usai menghadiri Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) dan Sidang Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) serta Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Tahun 2025, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, hari ini.

    “DTSEN sebagai strategi presiden agar program bansos tepat sasaran. Untuk pertama kalinya Indonesia punya data tunggal. DTSEN dikelola langsung BPS dan dijadikan pedoman seluruh stakeholder,” kata Saifullah dalam keterangan tertulis, Jumat (15/8/2025).

    Menurutnya, Kemensos ikut membantu pemutakhiran data secara berkala. “Dengan data ini, kita bisa menentukan dengan tepat siapa yang berhak menerima bansos, sekaligus siapa yang berhak masuk ke Sekolah Rakyat,” ujarnya.

    Menurutnya, DTSEN memutuskan kelayakan penerima bantuan berdasarkan kondisi sosial-ekonomi secara akurat.

    “Hal ini juga menjadi dasar untuk program pendidikan berasrama Sekolah Rakyat yang menyasar anak-anak dari keluarga miskin ekstrem (desil 1-2),” tuturnya.

    Sementara itu, Prabowo menegaskan pemerintah bakal serius dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga nol persen dengan strategi yang komprehensif.

    “Dalam 10 bulan terakhir, Kabinet Merah Putih memerangi kemiskinan dengan pendekatan holistik dan menyeluruh. Kami ingin angka kemiskinan ekstrem turun menjadi 0 persen dalam tempo sesingkatnya. Kami telah membentuk sistem DTSEN sebagai pegangan utama untuk memastikan program pemerintah bagi masyarakat miskin tepat sasaran. Dengan DTSEN, kami menjaring siapa yang berhak menerima manfaat. Sebelumnya, kami mendapat laporan masih ada orang kaya yang mendapat subsidi rakyat,” kata Prabowo.

    Dia mengatakan berbagai strategi pun telah dilakukan pemerintah untuk memutus mata rantai kemiskinan, salah satunya lewat Sekolah Rakyat. Hingga saat ini, dia menjelaskan sudah ada 100 Sekolah Rakyat terbangun. Angka tersebut juga bakal terus bertambah di tahun-tahun mendatang.

    “Salah satu upaya memutus rantai kemiskinan adalah dengan membentuk Sekolah Rakyat. Kita sudah berhasil membangun dan membuka 100 Sekolah Rakyat. Tahun depan 200, selanjutnya 300, dan seterusnya. Sekolah Rakyat ini diperuntukkan bagi mereka yang berada di desil 1-2 dan benar-benar sangat membutuhkan. Mereka kita asramakan dan berdayakan dengan kualitas yang baik. Ini adalah langkah untuk memutus rantai kemiskinan. Anak-anak yang miskin, kalau orang tuanya miskin, mereka tidak perlu miskin,” tutupnya.

    (akd/akd)

  • Kemensos salurkan bantuan ke korban banjir Tangerang

    Kemensos salurkan bantuan ke korban banjir Tangerang

    Bantuan Kemensos untuk korban banjir Tangerang diserahkan, Kamis (14/8/2025). Foto: Kemensos

    Kemensos salurkan bantuan ke korban banjir Tangerang
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Kamis, 14 Agustus 2025 – 20:19 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Sosial (Kemensos) menyalurkan bantuan logistik bagi korban banjir di Kota Tangerang, Banten, Rabu (13/8/2025). Bantuan dikirim ke tiga kelurahan terdampak, yakni Gebang Raya, Pasirjaya, dan Petir.

    “Upaya yang telah dilakukan adalah asesmen dan pendataan warga terdampak banjir, serta pendistribusian bantuan,” kata Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dalam keterangannya, Kamis (14/8/2025).

    Banjir terjadi akibat hujan berintensitas tinggi, Selasa (12/8/2025) sore yang menyebabkan Sungai Ledug meluap. Air merendam permukiman warga dengan ketinggian 20–80 sentimeter.

    Tercatat 2.565 jiwa terdampak banjir di tiga kelurahan tersebut. Rinciannya, 1.385 jiwa di Gebang Raya, Kecamatan Periuk; 380 jiwa di Pasirjaya, Kecamatan Jatiuwung; dan 554 jiwa di Petir, Kecamatan Cipondoh.

    Bantuan yang disalurkan mencakup makanan siap saji, mi instan, dan air mineral. Gus Ipul menyampaikan, Kemensos telah berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan Taruna Siaga Bencana (Tagana) Kota Tangerang untuk memastikan bantuan tersampaikan dengan cepat.

    Berdasarkan data terbaru, seluruh titik banjir sudah surut sejak Rabu malam, dan warga mulai kembali beraktivitas. “Masyarakat yang awalnya mengungsi sudah kembali ke rumah masing-masing untuk membersihkan material banjir yang ada,” ujar Gus Ipul.

    Penulis: Rizky Rian Saputra/Ter

    Sumber : Radio Elshinta

  • Sekolah Rakyat terintegrasi dengan CKG dan MBG dan lainnya

    Sekolah Rakyat terintegrasi dengan CKG dan MBG dan lainnya

    Mensos Gus Ipul saat kunjungan kerja (Kunker) Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Cirebon, Rabu (13/8/2025). Foto: Kemensos

    Sekolah Rakyat terintegrasi dengan CKG dan MBG dan lainnya
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Rabu, 13 Agustus 2025 – 18:07 WIB

    Elshinta.com – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyebut Sekolah Rakyat sebagai miniatur pengentasan kemiskinan yang memadukan berbagai program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Mulai dari Cek Kesehatan Gratis (CKG), Makan Bergizi Gratis (MBG), jaminan kesehatan, Koperasi Merah Putih, hingga Program 3 Juta Rumah.

    “Anaknya sekolah, orang tuanya diberdayakan. Bagi yang punya usaha, akan kita bantu. Kalau ingin meningkatkan keterampilan, kita bantu dengan pelatihan-pelatihan,” kata Gus Ipul saat kunjungan kerja (Kunker) Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Cirebon, Rabu (13/8/2025).

    Pemberdayaan dilakukan melalui bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, dan akses pasar lewat Koperasi Merah Putih. “Nanti orang tuanya juga akan didorong menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih (yang) bisa menjual produk-produknya di Koperasi Desa Merah Putih,” ujarnya.

    Sebelum mulai belajar, setiap siswa mengikuti cek kesehatan gratis sebagai bagian dari program nasional CKG. Dari 7.409 siswa yang diperiksa secara nasional, 52 persen memerlukan pemeriksaan lanjutan. Masalah yang paling banyak ditemukan adalah penyakit gigi, disusul anemia, kekurangan gizi, dan kebugaran rendah.

    “(Hasil CKG) ini pegangan kita, akan kita periksa, kita beri makan bergizi, kita bantu untuk perbaikan giginya. Mudah-mudahan setahun yang akan datang anak-anak kita akan semakin sehat,” kata Gus Ipul.

    Untuk memastikan kebutuhan gizi terpenuhi, sekolah ini juga menjalankan Program Makan Bergizi Gratis dari Badan Gizi Nasional. “Kalau di sekolah umum sehari sekali, di Sekolah Rakyat dapat tiga kali sehari. Itu juga programnya Presiden Prabowo,” ucapnya.

    Selain dukungan gizi dan kesehatan, seluruh keluarga siswa terdaftar sebagai penerima PBI Jaminan Kesehatan (PBI-JK), serta menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako, dan ATENSI. Setelah mengikuti pemberdayaan, bantuan akan difokuskan pada peningkatan modal usaha, atau keterampilan.

    Pemerintah juga menargetkan perbaikan rumah keluarga siswa melalui Program 3 Juta Rumah agar layak huni. Menurut Gus Ipul, seluruh langkah ini merupakan strategi terstruktur dan terintegrasi untuk memutus rantai kemiskinan ekstrem.

    “Kalau bapaknya pemulung, anaknya tidak harus jadi pemulung. Kalau bapaknya tukang becak, anaknya tidak harus jadi tukang becak. Mari kita sukseskan program ini, di masa depan anak-anak dari keluarga tidak mampu akan menjadi anak-anak hebat,” tegasnya.

    Di lapangan, perubahan mulai terasa. Rahman (24), guru Sekolah Rakyat, mengaku awalnya siswa sulit diatur. “Sebulan ini sudah ada progres. Mereka mulai mau mengikuti aturan,” ujarnya.

    Salah satu siswa, Naufal Azzam (8), mengaku senang bersekolah di Sekolah Rakyat. “Belajar, baca, gambar dan banyak lagi,” kata siswa kelas 1A ini.

    Saat ini, Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Cirebon menampung 75 siswa: 32 siswa SD (24 laki-laki, 8 perempuan) dan 43 siswa SMP (25 laki-laki, 18 perempuan).

    Sejak 14 Juli 2025, 63 Sekolah Rakyat rintisan di berbagai daerah telah memulai Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Menyusul, 37 titik lainnya dimulai pada bulan Agustus, dan 59 titik tambahan akan diluncurkan pada September. Total 159 Sekolah Rakyat siap beroperasi pada Tahun Ajaran 2025/2026 dengan target 15.370 siswa.

    Penulis: Hutomo Budi/Ter

    Sumber : Radio Elshinta

  • Orangtua Siswa Sekolah Rakyat di Tuban Menangis Lepas Anaknya Hidup di Asrama
                
                    
                        
                            Surabaya
                        
                        14 Agustus 2025

    Orangtua Siswa Sekolah Rakyat di Tuban Menangis Lepas Anaknya Hidup di Asrama Surabaya 14 Agustus 2025

    Orangtua Siswa Sekolah Rakyat di Tuban Menangis Lepas Anaknya Hidup di Asrama
    Tim Redaksi
    TUBAN, KOMPAS.com
    – Sejumlah orangtua siswa Sekolah Rakyat (SR) Terintegrasi 18 Kabupaten Tuban, Jawa Timur, menangis haru saat melepas anaknya yang akan menjalani masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS).
    Sebanyak 50 siswa yang terdiri dari 25 Siswa Jenjang SMP dan 25 siswa jenjang SMA, mulai tanggal 14 Agustus 2025 sudah mengawali kegiatan belajar mengajar dan tinggal di asrama.
    Lasmijah (49), orang tua siswa asal Kecamatan Palang, mengaku sangat terbantu anaknya dapat kembali melanjutkan sekolahnya ke jenjang SMA yang semula sempat terputus lantaran kekurangan biaya.
    “Iya, senang anak saya bisa sekolah di Sekolah Rakyat ini, karena saya menyekolahkan tidak ada biaya,” kata Lasmijah, kepada
    Kompas.com
    , Kamis (14/8/2025).
    Lasmijah juga merasa sedih dan terharu harus berpisah dengan anaknya yang mulai hari ini harus tinggal di asrama yang telah disiapkan di UPT Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Tuban.
    Dirinya sebagai orang tua hanya bisa mendoakan anaknya kelak menjadi orang yang sukses, dan ilmunya bermanfaat bagi masyarakat nantinya, serta bisa membanggakan orang tua.
    “Sempat sedih campur bahagia, ya semoga masa depannya sukses,” tutur Lasmijah yang setiap harinya bekerja sebagai buruh tani di kampungnya.
    Sementara, Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Kemensos RI, Beni Sujanto menyampaikan, Sekolah Rakyat nantinya juga memberikan penguatan kepada para orang tua, tidak hanya kepada para siswa melalui Family Support Group.
    “Sekolah Rakyat ini di asrama, mereka akan didampingi mulai bangun tidur hingga tidur lagi dengan pola yang terstruktur, tapi tidak seperti di sekolah militer,” Kata Beni.
    Tujuannya untuk membangun karakter, baik tentang emosional, spiritual, kognitif, psikomotorik dan afeksi tentang pendidikan yang sudah ditetapkan kurikulumnya.
    Adapun para orang tua siswa yang akan berkunjung nantinya tidak bisa serta merta langsung bertemu dengan anaknya di asrama.
    “Terkait kunjungan orang tua telah diatur dan ada standar operasional prosedurnya agar aktivitas anak-anak di asrama tidak terganggu,” ujarnya.
    Dia juga memastikan, untuk kebutuhan tenaga pendidik dan wali asuh atau pendamping sudah tercukupi dengan rinciannya tenaga pendidik 19 guru, pengasuh putra 4 orang, dan pengasuh putri 6 orang.
    “Tempatnya di sini masih terbatas dan sementara, ke depan akan pindah ke tempat baru dengan fasilitas yang lebih baik,” jelasnya.
    Selain itu, dukungan Pemerintah Kabupaten Tuban atas berdirinya Sekolah Rakyat di Tuban saat ini sangat luar biasa dan tidak semua kabupaten atau kota sanggup.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPK Panggil Bambang Tanoesoedibjo di Kasus Pengangkutan Penyaluran Bansos

    KPK Panggil Bambang Tanoesoedibjo di Kasus Pengangkutan Penyaluran Bansos

    Jakarta

    KPK tengah mengusut dugaan korupsi pengangkutan penyaluran bantuan sosial di Kementerian Sosial (Kemensos) pada 2020. KPK memanggil Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo (BRT) selaku Komisaris Utama PT Dosni Roha Logistik

    “KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dugaan TPK terkait pengangkutan penyaluran bantuan sosial di Kementerian Sosial,” kata jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Kamis (14/8/2025).

    Pemeriksaan dilakukan di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan. Namun belum dirincikan materi apa yang akan didalami dalam pemeriksaan kali ini.

    “BRT, Komisaris Utama PT Dosni Roha Logistik,” ujarnya.

    Sebelumnya, KPK menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru terkait dugaan korupsi pengangkutan penyaluran bantuan sosial di Kementerian Sosial (Kemensos) pada 2020. KPK menjelaskan proses penyidikan kasus ini sudah dilakukan mulai Agustus 2025.

    Budi menjelaskan, kasus ini merupakan pengembangan dari perkara bansos di Kemensos pada 2020. Dia mengatakan dalam proses penyidikan ini juga sudah ditetapkan pihak tersangka.

    (ial/zap)

  • Kemensos Setop Bansos Usia Produktif, Dialihkan ke Jalur Usaha Mandiri

    Kemensos Setop Bansos Usia Produktif, Dialihkan ke Jalur Usaha Mandiri

    Bisnis.com, CIREBON- Kementerian Sosial (Kemensos) segera mengubah strategi penanggulangan kemiskinan dengan menyalurkan penerima bantuan sosial (bansos) usia produktif ke jalur pemberdayaan ekonomi. 

    Langkah ini bertujuan agar masyarakat yang masih mampu bekerja tidak hanya mengandalkan bantuan, tetapi dapat mandiri secara finansial.

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menegaskan program ini dirancang agar bantuan pemerintah tidak semata-mata konsumtif.

    “Bagi lansia dan penyandang disabilitas, bantuan akan tetap diberikan. Namun, untuk masyarakat usia produktif, kita dorong mereka mengikuti program pemberdayaan, seperti pelatihan keterampilan atau pendampingan usaha,” kata Saifullah di Pendopo Bupati Cirebon, Kota Cirebon, Rabu (13/8/2025).

    Gus Ipul menyebutkan evaluasi penerima bansos dilakukan setiap lima tahun. Mereka yang dinilai sudah mampu secara ekonomi akan dikeluarkan dari daftar penerima dan diarahkan untuk mengikuti pelatihan, pembinaan usaha, atau mendapatkan bantuan modal.

    Menurutnya, penghentian bansos bukan berarti pemerintah melepas tanggung jawab. Justru, kata dia, kebijakan itu mengubah bentuk dukungan dari konsumtif menjadi produktif.

    “Sering kali orang salah paham. Ketika bantuan dihentikan, bukan berarti pemerintah meninggalkan mereka. Kami justru mengarahkan ke program pemberdayaan,” tambahnya.

    Peralihan dari bansos konsumtif ke program produktif dilakukan secara berbasis data dan diawasi pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Setiap pendamping memastikan penerima siap mengikuti program pemberdayaan hingga mandiri.

    Gus Ipul mencontohkan sejumlah penerima bansos yang berhasil bertransformasi menjadi pelaku usaha setelah mendapatkan modal dan pembinaan. Bahkan, beberapa di antaranya berhasil membuka lapangan kerja baru di lingkungan sekitarnya.

    “Yang tidak tepat sasaran akan kami koreksi, sementara yang tepat sasaran tetap dilanjutkan,” ujarnya.

    Kemensos juga mengajak pemerintah daerah berperan aktif dalam program pemberdayaan, mulai dari penyediaan pelatihan, fasilitasi usaha, hingga akses pasar bagi peserta yang telah beralih menjadi pelaku usaha.

    Saifullah optimistis, jika program dijalankan secara sinergis antara pusat dan daerah, penanggulangan kemiskinan akan lebih efektif dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

    “Kami menargetkan pada 2026 kemiskinan ekstrem bisa nol persen, termasuk di Kabupaten Cirebon,” tutupnya.

  • Penyaluran Bansos Mengacu pada DTSEN, Gus Ipul: Ada Penerima Baru Setiap 3 Bulan
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        14 Agustus 2025

    Penyaluran Bansos Mengacu pada DTSEN, Gus Ipul: Ada Penerima Baru Setiap 3 Bulan Nasional 14 Agustus 2025

    Penyaluran Bansos Mengacu pada DTSEN, Gus Ipul: Ada Penerima Baru Setiap 3 Bulan
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan bahwa saat ini penyaluran bantuan sosial (bansos) mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola Badan Pusat Statistik (BPS) agar lebih tepat sasaran.
    Hasilnya, banyak penerima bansos yang tidak lagi lolos verifikasi karena tidak memenuhi syarat. Data mereka langsung digantikan dengan penerima baru yang lebih layak dan berhak.
    “Jadi, akan ada penerima-penerima baru setiap tiga bulan. Ada yang
    check-out
    dan
    check-in
    ,” kata Gus Ipul dalam keterangan resminya, Kamis (4/8/2025).
    Pernyataan tersebut disampaikan Gus Ipul dalam acara Dialog Pilar-Pilar Sosial di Pendopo Bupati Cirebon, Rabu (13/8/2025).
    Data akan dimutakhirkan setiap tiga bulan agar tetap akurat, salah satunya melalui mekanisme
    groundchecking
    oleh Kementerian Sosial (Kemensos) dan pemerintah daerah (pemda), kemudian divalidasi oleh BPS.
    Gus Ipul menekankan, semua upaya tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto.
    “Strategi Bapak Presiden adalah menjadikan data-data yang ada di setiap kementerian itu diverifikasi ulang oleh BPS,” katanya.
    Ia menjelaskan bahwa sebelumnya, Kemensos memiliki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mempunyai Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).
    Hal tersebut membuat banyak data tersebar di sejumlah kementerian dan lembaga.
    Gus Ipul menegaskan, sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang DTSEN, semua kementerian dilarang mengelola data sendiri. Data dikonsolidasikan di BPS, lalu divalidasi menjadi data tunggal.
    Kebijakan ini, lanjutnya, mengakhiri praktik lama Kemensos yang mengolah sekaligus menyalurkan bansos berdasarkan data internal. 
    “Kalau dulu, orang kadang-kadang tidak percaya sama datanya Kemensos, diurus-urus sendiri, setelah itu diintervensi sendiri, habis itu tepuk tangan sendiri,” ucap Gus Ipul.
    Kini, Kemensos hanya terlibat dalam pemutakhiran data bersama pemda, sementara proses verifikasi, validasi, dan penetapan desil penerima bansos dilakukan oleh BPS. 
    “Boleh kami memasukkan data, tetapi yang memverifikasi dan menetapkan desil 1, 2, 3 dan 4 itu adalah BPS. Kami tugasnya hanya menyalurkan, sambil nanti pendamping dan instrumen lain ikut pemutakhiran bersama Bupati, Dinas Sosial (Dinsos), beserta BPS setempat,” jelasnya. 
    Gus Ipul menyampaikan bahwa jalur partisipasi publik juga dibuka melalui aplikasi Cek Bansos.
    Lewat aplikasi tersebut, masyarakat dan pendamping sosial dapat mengajukan atau menolak calon penerima serta melakukan usul sanggah dengan bukti yang memadai. 
    “Boleh (mengajukan usul-sanggah bansos). Bukan tidak boleh. Nanti tetap akan diverifikasi oleh BPS. Nah, BPS akan mengeluarkan hasil validasi itu setiap tiga bulan sekali menjelang penyaluran bansos,” kata Gus Ipul.
    Sebagai informasi, penyaluran bansos dilakukan setiap tiga bulan pada periode Januari–Maret, April–Juni, dan Juli–September, dengan daftar penerima bansos yang terus diperbarui setiap periode.
    Menurut Gus Ipul, selama penyaluran bansos triwulan II, Kemensos telah mencoret banyak penerima bantuan karena tidak lolos verifikasi atau terlibat penyalahgunaan bantuan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPK Kembali Tetapkan Tersangka pada Kasus Korupsi Bansos Covid-19 di Kemensos

    KPK Kembali Tetapkan Tersangka pada Kasus Korupsi Bansos Covid-19 di Kemensos

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan tiga tersangka pada kasus dugaan korupsi Bantuan Sosial (Bansos) saat pandemi Covid-19. 

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan penetapan tersangka merupakan hasil pengembangan perkara yang menyeret mantan Menteri Sosial Juliari P Batubara ini.

    “Pengadaan penyaluran bantuan sosial beras ini untuk 2020. Dalam penyidikannya, sudah ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka,” kata Budi kepada wartawan, Selasa (13/8/2025).

    Namun, Budi belum bisa merincikan identitas para tersangka. Dia memaparkan bahwa KPK sudah mengeluarkan surat perintah penyidikan sejak Agustus 2025. 

    “KPK menerbitkan sprindik baru terkait pengangkutan penyaluran bantuan sosial di Kementerian Sosial. Penyidikan ini sejak Agustus 2025, pengembangan dari perkara bansos di Kemensos sebelumnya,” jelas Budi.

    Selain itu, Budi telah memanggil lima orang yang diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini untuk pengembangan lebih lanjut, yakni Direktur Operasional PT Dosni Roha Logistik Herry Tho periode 2021-2024, Direktur Utama PT Dosni Roha Logistik Kanisius Jerry Tengker periode 2018-2022, Pegawai Kemensos Ibnu Solihin dan Fathin Chamama, Komisaris PT DOS-NI-ROHA (PT DNR) yang menjabat sejak 2018 hingga saat ini Gray Judianto Tanoesoedibjo, sekaligus Direktur Bussiness Development PT Storesend Elogistic

    Sebagaimana informasi yang dihimpun Bisnis, kasus ini bermula ketika KPK mengendus dugaan tindak pidana korupsi terkait penyaluran bantuan sosial tahun 2020 di lingkungan kementerian sosial untuk membantu warga yang terdampak akibat Covid-19.

    Perkara ini menyeret mantan Menteri Sosial Juliari Batubara yang telah divonis 12 tahun penjara pada Senin, (23/8/2021) karena terbukti menerima suap senilai Rp32,4 miliar.

    Diketahui, saat itu Kemensos telah melakukan rekayasa pemilihan perusahaan penyaluran bantuan sosial beras dengan memilih BUMN PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) atau BGR dan meneken nilai kontrak Rp326 miliar.

    PT BGR kemudian menggaet PT Primalayan Teknologi Persada atau PTP sebagai pendamping/rekanan. KPK menduga PT BGR memberikan Rp151 miliar kepada PT PTP dari uang yang diberikan Kemensos. Namun PT PTP tidak menyalurkan uang tersebut untuk distribusi beras Program Keluarga Harapan (PKH)

    “Perusahaan tersebut sama sekali tidak memberikan nilai tambah atau tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan, yang kami duga seharusnya tidak berhasil atas pembayaran uang sejumlah Rp152 miliar yang sudah dikirimkan PT PTP selaku perusahaan pendamping atau konsultan tadi,” kata mantan Waka KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers pada Rabu, (23/8/2023)

    Lalu, KPK menetapkan enam orang tersangka; Direktur Utama BUMN PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) atau BGR 2018-2021 Muhammad Kuncoro Wibowo;  Direktur Komersial BGR 2018-2021 Budi Susanto; VP Operasional BGR 2018-2021 April Churniawan;

     Direktur Utama PT Mitra Energi Persada (MEP) sekaligus penasihat PT Primalayan Teknologi Persada (PTP) Ivo Wongkaren; tim penasihat PT PTP Roni Ramdani; serta General Manager PT PTP sekaligus Direktur Utama PT Envio Global Persada Richard Cahyanto.