Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemensos

  • Budisatrio Djiwandono terpilih sebagai Ketum Karang Taruna 2025-2030

    Budisatrio Djiwandono terpilih sebagai Ketum Karang Taruna 2025-2030

    Budisatrio Djiwandono terpilih sebagai Ketum Karang Taruna 2025-2030 Minggu 24/8 (Foto : Humas Kemensos)

    Siap sukseskan program pemerintah

    Budisatrio Djiwandono terpilih sebagai Ketum Karang Taruna 2025-2030
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Minggu, 24 Agustus 2025 – 19:14 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Fraksi Gerindra, Budisatrio Djiwandono, terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Pengurus Nasional Karang Taruna (PNKT) periode 2025–2030. Penetapan dilakukan dalam Temu Karya Nasional IX Karang Taruna di Gedung Aneka Bhakti, Kementerian Sosial, Jakarta, Minggu (24/8/2025).

    “Saya merasa bukan cuma dukungan tapi yang lebih berat adalah harapan rakyat yang begitu besar terhadap kerja nyata yang nanti harus dibuktikan oleh pengurus pusat Karang Taruna yang baru,” ujarnya.

    Budisatrio menegaskan kepemimpinannya akan bersifat inklusif dengan merangkul pemuda dari berbagai latar belakang tanpa sekat agama, suku, daerah, maupun politik. Ia berkomitmen membangun keluarga besar Karang Taruna yang diisi oleh anak-anak muda yang memiliki semangat sosial yang tinggi.

    “Saya akan membangun sebuah keluarga besar Karang Taruna yang diisi oleh pemuda yang benar-benar mempunyai jiwa dan semangat sosial yang tinggi,” kata dia. 

    Menurutnya Program kerja Karang Taruna, akan disusun melalui rapat pimpinan mendatang dengan melibatkan Kementerian Sosial, pengurus sebelumnya, dan jaringan daerah. Ia memastikan Karang Taruna siap menjadi mitra strategis pemerintah, terutama dalam memperkuat program kesejahteraan sosial.

    “Semoga kami akan selalu dibimbing dan dinasehati serta benar-benar bisa menjalankan tugas kami untuk hadir bagi masyarakat yang sangat membutuhkan, fakir miskin, anak putus sekolah, lansia terlantar dan penyandang disabilitas,” jelas Budisatrio.

    Ia juga menyoroti program prioritas nasional Presiden Prabowo, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, Karang Taruna yang tersebar hingga ke desa dapat berperan mengawasi, memberi masukan, dan mendukung suksesnya program tersebut. 

    “MBG adalah salah satu program baik dari Bapak Presiden Prabowo, sebagai bagian dari investasi terhadap SDM kita di masa depan dan bagian dari niat untuk memperkuat anak-anak kita melalui asupan gizi yang cukup, dan diharapkan bisa menumbuhkan anak-anak yang kuat, cerdas, serta produktif di masa yang akan datang,” kata Budisatrio.

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyambut positif terpilihnya Budi sebagai ketua umum Karang Taruna yang baru. Ia menegaskan, Kementerian Sosial siap bergandengan tangan dengan Karang Taruna untuk memperkuat program sosial dan pemberdayaan masyarakat di berbagai daerah.

    “Kami seterusnya nanti akan bermitra, jadi Kementerian Sosial akan bermitra dengan Karang Taruna dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan sosial,” kata Gus Ipul.

    Menurutnya, sinergi Karang Taruna dengan pemerintah akan menjadi kekuatan penting untuk mewujudkan visi besar Presiden Prabowo yang tertuang dalam astacita.

    Penulis : Hutomo Budi

    Sumber : Radio Elshinta

  • Karang Taruna Dipimpin Budi Djiwandono Lima Tahun ke Depan

    Karang Taruna Dipimpin Budi Djiwandono Lima Tahun ke Depan

    Jakarta: Budisatrio Djiwandono resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Nasional Karang Taruna (Ketum PNKT) masa bakti 2025-2030 menggantikan Didik Mukrianto.

    Budi terpilih secara aklamasi melalui musyawarah mufakat dalam Temu Karya Nasional IX Karang Taruna, pada 23-24 Agustus di kantor Kementerian Sosial (Kemensos), Jakarta. 

    “Terima kasih atas semua dukungan dan kepercayaan dan tanggung jawab yang diberikan kepada saya dari seluruh pengurus Karang Taruna se-Indonesia. Khususnya kepada Bapak Didik Mukrianto dan pengurus pusat yang baru memasuki masa purna tugas,” kata Budi dalam keterangan pers, Minggu, 24 Agustus 2025. 

    Budi menyampaikan menjadi nakhoda Karang Taruna tidaklah mudah. Karena di balik itu ada harapan yang begitu besar, utamanya dari masyarakat.

    “Tentu ini tanggung jawab yang tidak enteng, saya merasa bukan cuma dukungan, tapi yang lebih berat adalah harapan rakyat yang begitu besar terhadap kerja nyata yang nanti harus dibuktikan oleh pengurus pusat Karang Taruna yang baru,” jelasnya. 
     

    Terkait pembentukan kepengurusan Karang Taruna nasional ke depan, Budi berjanji akan mendengar masukan seluruh pihak. Ia akan menyusun pengurus nasional dengan mengakomodir nasihat para senior, hingga Kementerian Sosial (Kemensos) selaku mitra Karang Taruna. 

    “Yang rencananya (kepengurusan) akan dibentuk berdasarkan bimbingan, nasihat, masukan dari para senior-senior kami apakah dari Kemensos, juga dari pengurus yang lama, dari daerah saya akan membuka pintu selebar-lebarnya, membangun sebuah kepengurusan yang inklusif yang tidak melihat pemuda dengan apa pun latar belakangnya,” jelasnya. 

    Budi akan menyusun kepengurusan tanpa melihat suku, agama, ras dan antargolongan (SARA), hingga partai politik. Ia cuma ingin jajarannya kelak memiliki jiwa kepedulian yang begitu tinggi. 

    Adapun program kerja kepengurusannya selama lima tahun ke depan, kata Budi akan segera disusun dalam rapat pimpinan. Ia pun kembali meminta masukan terkait hal itu. 

    “Semoga nanti kami akan selalu dibimbing, kami akan selalu dinasihati dan benar-benar bisa menjalankan tugas kami nanti, untuk menjadi pemuda dengan spirit sosial yang tinggi. Dan hadir untuk masyarakat yang sangat-sangat membutuhkan. Apakah fakir miskin, apakah anak yang putus sekolah, apakah lansia yang benar-benar terlantar, penyandang disabilitas dan lain-lain,” ujar Budi. 

    Dalam menjalankan roda organisasi ke depan, kata Budi, Karang Taruna akan menjadi mitra strategis berbagai pihak, tak terkecuali Kementerian Sosial. Mereka akan hadir untuk memperkuat program-program yang telah direncanakan pemerintah pusat. 

    Sementara Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, mengungkap Budi ialah sosok yang memang diidam-idamkan pengurus Karang Taruna se-Indonesia. Karenanya tak ada perdebatan berarti dalam pemilihan Budi. 

    “Pak Budi ini menjadi figur yang diharapkan semua pengurus, sehingga tidak banyak perdebatan dan semuanya sepakat,” ujar Gus Ipul.

    Jakarta: Budisatrio Djiwandono resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Nasional Karang Taruna (Ketum PNKT) masa bakti 2025-2030 menggantikan Didik Mukrianto.
     
    Budi terpilih secara aklamasi melalui musyawarah mufakat dalam Temu Karya Nasional IX Karang Taruna, pada 23-24 Agustus di kantor Kementerian Sosial (Kemensos), Jakarta. 
     
    “Terima kasih atas semua dukungan dan kepercayaan dan tanggung jawab yang diberikan kepada saya dari seluruh pengurus Karang Taruna se-Indonesia. Khususnya kepada Bapak Didik Mukrianto dan pengurus pusat yang baru memasuki masa purna tugas,” kata Budi dalam keterangan pers, Minggu, 24 Agustus 2025. 

    Budi menyampaikan menjadi nakhoda Karang Taruna tidaklah mudah. Karena di balik itu ada harapan yang begitu besar, utamanya dari masyarakat.
     
    “Tentu ini tanggung jawab yang tidak enteng, saya merasa bukan cuma dukungan, tapi yang lebih berat adalah harapan rakyat yang begitu besar terhadap kerja nyata yang nanti harus dibuktikan oleh pengurus pusat Karang Taruna yang baru,” jelasnya. 
     

     
    Terkait pembentukan kepengurusan Karang Taruna nasional ke depan, Budi berjanji akan mendengar masukan seluruh pihak. Ia akan menyusun pengurus nasional dengan mengakomodir nasihat para senior, hingga Kementerian Sosial (Kemensos) selaku mitra Karang Taruna. 
     
    “Yang rencananya (kepengurusan) akan dibentuk berdasarkan bimbingan, nasihat, masukan dari para senior-senior kami apakah dari Kemensos, juga dari pengurus yang lama, dari daerah saya akan membuka pintu selebar-lebarnya, membangun sebuah kepengurusan yang inklusif yang tidak melihat pemuda dengan apa pun latar belakangnya,” jelasnya. 
     
    Budi akan menyusun kepengurusan tanpa melihat suku, agama, ras dan antargolongan (SARA), hingga partai politik. Ia cuma ingin jajarannya kelak memiliki jiwa kepedulian yang begitu tinggi. 
     
    Adapun program kerja kepengurusannya selama lima tahun ke depan, kata Budi akan segera disusun dalam rapat pimpinan. Ia pun kembali meminta masukan terkait hal itu. 
     
    “Semoga nanti kami akan selalu dibimbing, kami akan selalu dinasihati dan benar-benar bisa menjalankan tugas kami nanti, untuk menjadi pemuda dengan spirit sosial yang tinggi. Dan hadir untuk masyarakat yang sangat-sangat membutuhkan. Apakah fakir miskin, apakah anak yang putus sekolah, apakah lansia yang benar-benar terlantar, penyandang disabilitas dan lain-lain,” ujar Budi. 
     
    Dalam menjalankan roda organisasi ke depan, kata Budi, Karang Taruna akan menjadi mitra strategis berbagai pihak, tak terkecuali Kementerian Sosial. Mereka akan hadir untuk memperkuat program-program yang telah direncanakan pemerintah pusat. 
     
    Sementara Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, mengungkap Budi ialah sosok yang memang diidam-idamkan pengurus Karang Taruna se-Indonesia. Karenanya tak ada perdebatan berarti dalam pemilihan Budi. 
     
    “Pak Budi ini menjadi figur yang diharapkan semua pengurus, sehingga tidak banyak perdebatan dan semuanya sepakat,” ujar Gus Ipul.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

    (PRI)

  • Kasus Balita Sukabumi Jadi Pembelajaran, Mensos Tekankan Pentingnya Pemutakhiran Data Nasional 24 Agustus 2025

    Kasus Balita Sukabumi Jadi Pembelajaran, Mensos Tekankan Pentingnya Pemutakhiran Data Nasional 24 Agustus 2025

    Kasus Balita Sukabumi Jadi Pembelajaran, Mensos Tekankan Pentingnya Pemutakhiran Data
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menilai kasus meninggalnya RY, balita di Sukabumi yang diduga mengalami infeksi berat, menjadi pembelajaran penting bagi pemerintah.
    Menurut dia, kejadian tersebut menegaskan betapa vitalnya pemutakhiran data warga miskin dan rentan untuk memastikan intervensi sosial berjalan tepat sasaran.
    “Ini satu pembelajaran buat kita semua, supaya benar-benar bisa menyisir warga-warga kita yang memang memerlukan perlindungan dan jaminan sosial,” kata Gus Ipul ditemui di Gedung Aneka Bhakti, Kementerian Sosial, Jakarta, Minggu (24/8/2025).
    Gus Ipul menekankan, pendataan adalah bagian dari strategi Presiden Prabowo Subianto untuk konsolidasi data nasional.
    Ia mengakui masih banyak warga yang belum tercatat dalam sistem, baik di Dukcapil maupun Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional.
    “Maka itu saya mengajak kepada seluruh masyarakat, pemerintah daerah, seluruh kekuatan bangsa ini untuk ikut terlibat di dalam pemutakhiran data,” tegasnya.
    Kemensos sendiri sudah turun langsung ke Sukabumi untuk melakukan asesmen terhadap keluarga RY.
    Kakak dan adiknya kini tengah diproses untuk bisa mendapatkan pendampingan dari sentra Kemensos di daerah tersebut.
    “Kita sudah lihat dan Kementerian Sosial juga sudah turun untuk melakukan
    assessment
    . Insyaallah nanti akan dimasukkan ke sentra kita yang ada di Sukabumi,” jelas Gus Ipul.
    Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, hingga aparat desa dan RT/RW dalam mendata warga yang membutuhkan.
    Dengan begitu, intervensi sosial dapat diberikan lebih cepat dan tepat.
    “Kita berharap, terus terang kita harus bersinergi ini dengan pemerintah daerah utamanya, di desa-desa dan juga di RT RW untuk benar-benar bisa memberikan suatu data yang tepat, yang baik, sehingga kita bisa berikan langkah-langkah atau intervensi yang tepat,” pungkasnya.
    Sebelumnya, RY, bocah asal Kampung Padangenyang, Desa Cianaga, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi, meninggal dunia pada 22 Juli 2025 dengan kondisi tubuh penuh cacing.
    RY adalah anak dari pasangan Udin (32 tahun) dan Endah (38 tahun), serta memiliki seorang kakak bernama Risna (7 tahun).
    Ia sempat dirawat di RSUD R Syamsudin SH, di mana ditemukan cacing dalam tubuhnya, dengan total berat cacing yang berhasil dikeluarkan mencapai hampir satu kilogram.
    Kejadian ini kini menjadi sorotan publik, dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan perhatian khusus terhadap kasus RY.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jadi Ketum Karang Taruna, Keponakan Prabowo Ungkap Pesan Sang Paman Nasional 24 Agustus 2025

    Jadi Ketum Karang Taruna, Keponakan Prabowo Ungkap Pesan Sang Paman Nasional 24 Agustus 2025

    Jadi Ketum Karang Taruna, Keponakan Prabowo Ungkap Pesan Sang Paman
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Ketua Umum Pengurus Nasional Karang Taruna (PNKT) masa bakti 2025-2030, Budisatrio Djiwandono, berjanji akan menanamkan nilai-nilai yang diajarkan Presiden Prabowo Subianto dalam kepemimpinannya.
    Budisatrio mengatakan, sejak lama dirinya memegang pesan yang pernah dititipkan Prabowo, yang juga pamannya.
    Pesan itu, kata Budisatrio, menjadi prinsip hidup yang ingin ia tularkan ke seluruh kader Karang Taruna.
    “Saya pernah dititipkan bapak ibu sekalian sebuah nasihat, pesan yang saya pegang, yang menjadi bagian dari prinsip, nilai hidup saya,” kata Budisatrio dalam sambutannya di Gedung Aneka Bhakti, Kementerian Sosial (Kemensos), Jakarta, Minggu (24/8/2025).
    Menurut dia, pesan yang ditanamkan Prabowo sederhana namun penuh makna, yakni untuk selalu menolong orang lain sesuai kemampuan.
    “Budi, kalau kau sudah punya rezeki, kau bantu sebanyak-banyaknya orang. Kalau kau belum cukup rezeki, bantu sebisa-bisanya. Kalau bisa bantu 10.000 orang, bantu 10.000 orang. Bisanya baru bantu 1.000 orang, bantu 1.000 orang. Baru bisa bantu 100 orang, bantu 100 orang. Cuma bisa bantu 1 orang ya bantu 1 orang,” jelasnya.
    Namun, Budisatrio menegaskan, hal terpenting dari pesan tersebut adalah jangan pernah berbuat jahat kepada siapapun.
    “Ini saya pelajari dan tanamkan di jiwa saya. Kebetulan yang mengajari dan menitipkan pesan ini namanya bapak Prabowo Subianto dan memang beliau adalah paman saya,” tutur Ketua Fraksi Gerindra DPR itu.
    “Tapi beliau melihat saya bukan karena cuman ponakan, beliau juga menitip pesan kepada kader-kadernya,” sambungnya.
    Ia menambahkan, nilai-nilai tersebut akan menjadi pedoman Karang Taruna di bawah kepemimpinannya lima tahun ke depan.
    “Ini nilai-nilai yang saya belajar dari Bapak Presiden kita, dan saya coba menanamkan nilai itu ke Karang Taruna,” tutup Budisatrio.
    Adapun Budisatrio Djiwandono telah ditetapkan sebagai Ketum PNKT masa bakti 2025-2030, melanjutkan Didik Mukrianto, Ketum sebelumnya.
    Budi terpilih secara musyawarah mufakat dalam acara Temu Karya Nasional IX Karang Taruna yang digelar di Gedung Aneka Bhakti, Kemensos, Jakarta.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menteri PU Targetkan Konstruksi 65 Sekolah Rakyat Rampung Tahun Ini

    Menteri PU Targetkan Konstruksi 65 Sekolah Rakyat Rampung Tahun Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memastikan konstruksi Sekolah Rakyat (SR) tahap 1C tengah dikebut pembangunannya sepanjang tahun ini. Di mana, setidaknya terdapat 65 SR baru yang akan dibangun

    Menteri PU, Dody Hanggodo menuturkan bahwa 63 lokasi SR Tahap IC itu nantinya akan dibangun menggunakan APBN, sementara untuk 2 lokasi SR Tahap IC dibangun menggunakan APBD.

    Pada saat yang sama, Dody juga menegaskan bahwa pelaksanaan pembangunan SR Tahap IC saat ini berjalan sesuai rencana dan menunjukkan progres yang signifikan. 

    “Dari sisi pelaksanaan konstruksi, progres fisik menunjukkan capaian positif. Ditargetkan, SR Tahap IC sudah dapat beroperasi pada awal September 2025,” tegas Dody dalam keterangan resmi (24/8/2025).

    Lebih lanjut, 65 Sekolah Rakyat yang akan dibangun itu akan menampung sebanyak 248 rombongan belajar (rombel) dengan kapasitas 6.190 siswa, meliputi jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).

    Adapun, secara keseluruhan konstruksi SR Tahap IC telah menunjukkan progres di atas 90% di beberapa lokasi seperti BLK Subulussalam, BLK Bireuen, dan Gedung Eks SMP Unggul di Pidie Jaya, Aceh.

    Sementara itu, Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp24,9 triliun untuk Sekolah Rakyat (SR) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

    Jumlah tersebut melonjak 255,71% dibandingkan dengan anggaran pada 2025 yang hanya sebesar Rp7 triliun.

    Perincian penyalurannya, sebanyak Rp20 triliun digunakan untuk pembangunan 200 SR yang dilaksanakan oleh Kementerian PU. sedangkan sisanya Rp4,9 triliun untuk operasional 200 SR dilaksanakan oleh Kementerian Sosial (Kemensos).

  • Juliari Batubara Divonis 12 Tahun Penjara Imbas Korupsi Bansos dalam Memori Hari Ini, 23 Agustus 2021

    Juliari Batubara Divonis 12 Tahun Penjara Imbas Korupsi Bansos dalam Memori Hari Ini, 23 Agustus 2021

    JAKARTA – Memori hari ini, empat tahun yang lalu, 23 Agustus 2021, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) memvonis mantan Menteri Sosial (Mensos), Juliari Batubara 12 tahun penjara. Juliari dinyatakan terbukti melakukan korupsi bansos pandemi COVID-19.

    Sebelumnya, kondisi rakyat Indonesia sedang tak baik-baik saja sejak virus korona muncul. Hajat hidup rakyat jatuh pada level terendah. Pemerintah pun ambil sikap. Mereka ingin meringankan penderitaan rakyat dengan bagi bansos.

    Pandemi COVID-19 mengubah segalanya. Aktivitas luar ruang mulai dibatasi. Kondisi itu membawa efek domino. Ekonomi jadi lesu. Banyak usaha gulung tikar. PHK muncul di mana-mana. Mau tak mau hajat hidup segenap rakyat Indonesia jatuh pada level terendah.

    Pemerintah pun segera merespons situasi. Mereka tak ingin rakyat Indonesia kian menderita. Keinginan meringankan penderitaan rakyat muncul. Pemerintah berencana memberikan bansos sembako kepada mereka yang paling terdampak.

    Kemensos pun ditunjuk untuk menyukseskan pembagian bansos. Empunya kuasa menargetkan memberikan 21,6 juta kemasan bansos yang akan dibagikan ke dalam 12 gelombang. Narasi itu mendatangkan dukungan dari banyak pihak. Namun, niat baik itu diciderai oleh Kemensos sendiri.

    Menterinya, Juliari Batubara diduga melakukan korupsi bansos. Juliari memungut sedikitnya Rp10 ribu dari setiap kemasan bansos yang harusnya memiliki anggaran penuh Rp300 ribu per kemasan.

    Kondisi itu membuat Jualari bisa menikmati hasil korupsi mencapai Rp216 miliar. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera bertindak cepat. Mereka segera menetapkan Juliari sebagai tersangka dan ditangkap pada 6 Desember 2020.

    Penangkapan Juliari membuat rakyat berang. Juliari dianggap sebagai pemimpin laknat yang mengambil keuntungan dari pandemi COVID-19.

    “KPK tidak boleh gentar, meski berhadapan dengan partai penguasa. Korupsi dana bantuan untuk masyarakat yang terempas krisis ekonomi akibat pandemi jelas merupakan kejahatan level tertinggi. Pelakunya tak hanya merugikan keuangan negara, tapi juga mengancam hidup banyak orang.”

    “Penyidikan sementara menemukan bukti bahwa Juliari telah menyelewengkan posisinya sebagai Mensos untuk memungut sedikitnya Rp 10 ribu dari setiap kemasan bantuan sosial korban pandemi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Sebagian dana itu lalu digunakan buat membiayai berbagai keperluannya, termasuk menyewa jet pribadi untuk melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah,” tertulis dalam laporan majalah Tempo berjudul Jangan Berhenti di Juliari (2020).

    Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menunjukkan sampel barang bukti berupa paket bantuan sosial (Bansos) COVID-19 yang akan diserahkan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (16/12/2020). Berdasarkan penelusuran MAKI, paket Bansos COVID-19 yang disalurkan kepada masyarakat oleh Kementerian Sosial berupa 10 kilogram beras, dua liter minyak goreng, dua kaleng sarden 188 gram, satu kaleng roti biskuit kelapa 600 gram, satu susu bubuk kemasan 400 gram dan satu tas kain tersebut hanya seharga Rp188 ribu dari nominal yang seharusnya bernilai Rp300 ribu. (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/foc)

    Korupsi yang dilakukan Juliari membangkitkan kemarahan rakyat. Tiap persidangan Juliari dilakukan rakyat berang bukan main. Rakyat menuntut Juliari jadi koruptor pertama era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yang kena hukuman mati.

    Namun, keinginan itu meleset. Pengadilan Tipikor Jakarta justru memvonis Juliari dengan 12 tahun penjara dan denda Rp500 juta pada 23 Agustus 2021. Juliari dianggap terbukti secara sah dan bersalah melakukan korupsi dengan menerima suap lebih dari Rp32 miliar — jauh dari hitungan awal yang mencapai Rp216 miliar.

    Segenap rakyat Indonesia tak lantas puas dengan putusan yang ada. Mereka menilai hakim justru salah menetapkan hal yang meringan Juliari. Hal yang meringankan itu adalah karena Juliari sudah dicaci satu Indonesia.

    “Kalau soal caci maki (masyarakat, red) itu dinamika, aksi dan reaksi. Siapa suruh korupsi. Jangankan tersangka koruptor, yang menangkapi koruptor saja dicaci maki dibilang Taliban dan lain-lain. Jadi kalau itu jadi alasan yang meringankan maka negeri ini semakin lucu, sebab seoarang menteri korupsi itu justru harus jadi pemberatan di tengah pendemi dan yang disikat itu namanya jelas-jelas dana bansos bencana COVID-19,” ungkap Mantan Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang kepada VOI, 23 Agustus 2021.

  • Gibran ingin pendidikan di Jawa-Kalimantan setara lewat Sekolah Rakyat

    Gibran ingin pendidikan di Jawa-Kalimantan setara lewat Sekolah Rakyat

    Mempawah, Kalimantan Barat (ANTARA) – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menginginkan pendidikan di Jawa dan Kalimantan setara yang dapat direalisasikan melalui program prioritas pemerintah, yakni Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda Unggulan.

    Hal itu disampaikan Wapres Gibran di hadapan masyarakat suku Dayak dalam kunjungan kerjanya bertemu dengan Pimpinan Pasukan Merah Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR) Pangalangok Jilah atau Panglima Jilah di Desa Sepang Tokong, Kecamatan Toho, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, Sabtu.

    “Bapak, Ibu yang belum tahu Sekolah Rakyat, Sekolah Rakyat itu boarding school. Anaknya nanti menginap di sekolah, makan tiga kali sehari plus snack. Semua seragam, sepatu, tas, alat sekolah disediakan,” kata Gibran dalam sambutannya.

    Gibran menjelaskan bahwa kehadiran Sekolah Rakyat di Kabupaten Mempawah akan sangat bermanfaat untuk orang tua yang tidak mampu menyekolahkan anak, terutama jika lokasi rumah mereka jauh dari perkotaan dan terpencil.

    Selain Sekolah Rakyat yang segera disinergikan dengan pemerintah pusat, Wakil Menteri Sosial juga akan meninjau lokasi di Mempawah yang akan dibangun Sekolah Garuda Unggulan pada 2026.

    “Nanti Wakil Menteri (Sosial) akan survei ke sini, jadi semoga nanti tahun depan sudah bisa mulai dibangun. Karena kita ingin pendidikan di Jawa dan di Kalimantan ini tidak ada gap. Semuanya bisa menikmati program-program dari pemerintah pusat,” kata Gibran.

    Dalam kesempatan itu, Gibran juga mewanti-wanti agar masyarakat cermat dalam membaca berita dan tidak mudah percaya terhadap berita bohong atau hoaks dan berita bernarasi negatif.

    “Berita-berita yang negatif, berita hoaks, berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, ini tolong dipilah dulu. Tolong disaring dulu. Kalau baca berita tidak yakin ini benar atau tidak, tanyakan dulu ke tokoh agama. Tanyakan dulu ke tokoh adat, jadi jangan sampai nanti tersulut emosi karena berita-berita yang tidak benar,” kata Gibran.

    Selain untuk memenuhi undangan peringatan HUT Ke-45 Panglima Jilah, kunjungan Gibran ke Mempawah juga sekaligus untuk meninjau peluncuran dapur Makan Bergizi Gratis (MBG), layanan Cek Kesehatan Gratis (CKG), dan pembagian pin Dayak Anak Cerdas.

    Kunjungan Gibran ke Kabupaten Mempawah, khususnya menyambangi masyarakat TBBR ini menjadi kunjungan perdananya.

    Sebelumnya, Presiden Ke-7 Joko Widodo juga pernah menyambangi Kabupaten Mempawah, serta menemui Panglima Jilah.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menko PM: Sekolah Rakyat Jadi Terobosan Pendidikan untuk Anak Miskin – Page 3

    Menko PM: Sekolah Rakyat Jadi Terobosan Pendidikan untuk Anak Miskin – Page 3

    Cak Imin menjelaskan, Sekolah Rakyat adalah program pendidikan gratis bagi anak-anak miskin yang murni berasal dari gagasan Presiden Prabowo Subianto. Dia menyebut, program ini menjadi terobosan yang harus dilakukan demi kemajuan bangsa. 

    “Di situ bedanya pilihan program seorang Presiden yang berpengalaman dengan kita-kita yang masih belum sepengalaman beliau,” urainya.

    Selain itu, Cak Imin menyebut, Sekolah Rakyat juga memberi inspirasi terhadap penanganan secara kualitatif dalam sistem pendidikan bagi keluarga miskin.

    Oleh karena itu, dia menekankan pentingnya peran para guru dan kepala sekolah untuk menginspirasi seluruh sekolah yang menangani murid-murid dari keluarga miskin.

    “Bapak-ibu sekalian ini nanti akan menjadi inspirasi semua sekolah-sekolah yang menangani anak-anak miskin. Di semua level sekolah, ini engak main-main, karena baik kurikulumnya, pendekatannya, pengelolaannya akan menjadi prototype model bagi seluruh sekolah-sekolah yang menangani anak-anak miskin,” jelas Cak Imin.

    “Tadi tepat Pak Mensos bilang guru memiliki tiga aspek. Empati, orang tua kedua (bagi siswa), dan yang ketiga role model, prototype idola. Karena itu, bapak-ibu para guru adalah idola penanganan masalah kemiskinan di Tanah Air kita,” tutupnya.

     

  • Mensos: 2.296 Guru Sekolah Rakyat Resmi Diangkat sebagai PPPK

    Mensos: 2.296 Guru Sekolah Rakyat Resmi Diangkat sebagai PPPK

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyampaikan perkembangan terbaru mengenai program Sekolah Rakyat Rintisan yang tengah dibangun pemerintah.

    Dia menegaskan bahwa proses rekrutmen tenaga pendidik telah melalui seleksi ketat, hingga akhirnya 2.296 guru resmi diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

    “Sebanyak 3.622 peserta lolos seleksi yang kemudian dilanjutkan tes psikologi, tes bahasa Inggris, dan wawancara oleh para asesor. Pada akhirnya, 2.296 guru telah diangkat sebagai PPPK guru pada Kementerian Sosial,” ujar Saifullah Yusuf di JiExpo Kemayoran, Jumat (22/8/2025).

    Menurut Saifullah, keberhasilan ini merupakan hasil kerja sama solid antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian PAN-RB, Kementerian Agama, serta Badan Kepegawaian Negara (BKN).

    Mensos menyebut seluruh guru yang terpilih sudah menekuni profesinya dan diyakini profesional dalam mengabdi di berbagai titik Sekolah Rakyat. Sementara itu, proses rekrutmen kepala sekolah juga dilakukan dengan seleksi berlapis.

    “Untuk kepala sekolah, mekanismenya melalui penugasan pemerintah daerah. Pertama, Kemendikdasmen merekrut 10 calon kepala sekolah di setiap titik lokasi Sekolah Rakyat, sehingga terjaring 1.000 calon kepala sekolah,” jelasnya.

    Setelah itu, para calon menjalani tes psikologi, tes bahasa Inggris, serta wawancara yang dilakukan tim gabungan dari Kemensos, Kemendikdasmen, KemenPAN-RB, BKN, dan para ahli independen. Dari proses tersebut, akhirnya terpilih 300 calon kepala sekolah terbaik.

    “Seleksi yang kompetitif menghasilkan 155 kepala sekolah yang hari ini bersama kita di hadapan Bapak Presiden,” pungkas Gus Ipul.

  • 6 Ironi Immanuel Ebenezer: Dulu Dukung Koruptor Dihukum Mati, Kini Berharap Amnesti Nasional

    6 Ironi Immanuel Ebenezer: Dulu Dukung Koruptor Dihukum Mati, Kini Berharap Amnesti Nasional

    Ironi Immanuel Ebenezer: Dulu Dukung Koruptor Dihukum Mati, Kini Berharap Amnesti
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer menunjukkan sikap berbeda dalam memandang perbuatan korupsi.
    Apabila dulu lantang menginginkan koruptor dihukum mati, pria yang akrab disapa Noel ini kini mengharapkan amnesti setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan terkait pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).
    “Semoga saya mendapat amnesti Presiden Prabowo,” kata Noel saat digelandang dari Gedung Merah Putih KPK ke mobil tahanan, Jumat (22/8/2025).
    Sikap Noel tersebut agaknya berbanding terbalik dengan pernyataannya pada 2022.
    Ketika itu, relawan pendukung Presiden ketujuh Republik Indonesia Joko Widodo itu menyatakan dukungannya agar koruptor dihukum mati.
    Hal itu ia ungkapkan ketika melaporkan dosen Ubedilah Badrun atas dugaan fitnah ke Polda Metro Jaya.
    “Kita beri pelajaran juga buat Ubedilah Badrun, dia aktivis dan dosen. Semua yang namanya kritik dan laporan berbasis data saya mendukung. Apalagi saya satu-satunya aktivis yang punya komitmen namanya korupsi harus dihukum mati,” kata Noel, 14 Januari 2022.
    Dukungan Noel terhadap hukuman mati untuk koruptor juga terekam dalam jejak digital di unggahan akun 
    X 
    miliknya, @wamennoel98.
    “
    Kembali ke Pokok Persoalan Bangsa ini. HUKUM MATI KORUPTOR !!! @susipudjiastuti, @jokowi, @erickthohir
    .” tulis Noel pada 2 Februari 2021.
    Bahkan, ia sempat mengunggah foto ketika menandatangani pakta integritas yang berisi komitmen agar pejabat negara yang terbukti korupsi dihukum mati.
    Dalam foto itu, Noel bersama Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) era Jokowi, Benny Ramdani.
    Tak hanya itu, Noel juga sempat menyoroti kasus korupsi bantuan sosial (bansos) Covid-19 yang menjerat mantan Menteri Sosial Juliari Batubara.
    Ia mendesak agar para pelaku korupsi dana bansos dihukum mati.
    “
    Mereka yang korupsi dana bansos layak dihukum mati
    ,” cuit Noel pada 9 Desember 2020.
    Segala ucapan dan cuitan Noel itu seolah tak ada artinya setelah ia kini dibalut rompi oranye KPK sebagai tanda menjadi tersangka korupsi.
    KPK menetapkan Noel dan 10 orang lainnnya sebagai tersangka setelah operasi tangkap tangan pada Rabu (20/8/2025).
    Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan, Noel diduga menerima Rp 3 miliar dari praktik pemerasan pengurusan sertifikat K3 di Kemenaker.
    “Sejumlah uang tersebut mengalir kepada pihak penyelenggara negara yaitu Saudara IEG (Immanuel Ebenezer) sebesar Rp 3 miliar pada Desember 2024,” kata Setyo dalam konferensi pers, Jumat sore.
    Setyo menjelaskan, dalam perkara ini, KPK menduga ada praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikasi K3 yang menyebabkan pembengkakan tarif sertifikasi.
    “Dari tarif sertifikasi K3 sebesar Rp 275.000, fakta di lapangan menunjukkan bahwa para pekerja atau buruh harus mengeluarkan biaya hingga Rp 6.000.000 karena adanya tindak pemerasan dengan modus memperlambat, mempersulit, atau bahkan tidak memproses permohonan pembuatan sertifikasi K3 yang tidak membayar lebih,” kata Setyo.
    KPK mencatat selisih pembayaran tersebut mencapai Rp 81 miliar yang kemudian mengalir kepada para tersangka, termasuk Rp 3 miliar yang dinikmati oleh Noel.
    Setyo menuturkan, praktik pemerasan itu sudah terjadi sejak 2019 ketika Noel belum bergabung ke kabinet.
    Namun, setelah menjadi orang nomor dua di Kemenaker, Noel justru membiarkan praktik korup tersebut terus berlanjut, bahkan ia ikut meminta jatah.
    “Peran IEG (Immanuel Ebenezer) adalah dia tahu, dan membiarkan bahkan kemudian meminta. Jadi artinya proses yang dilakukan oleh para tersangka ini bisa dikatakan sepengatuan oleh IEG,” kata Setyo.
    Setyo mengatakan, selain mendapatkan Rp 3 miliar, Noel juga mendapatkan motor merek Ducati.
    KPK menduga motor itu dibeli secara
    off the road
    sehingga tidak dilengkapi surat BPKB dan STNK.
    Berdasarkan hal tersebut, Setyo menduga pembelian motor tersebut disengaja agar tidak diketahui dan dipasang plat kosong.
    “Ini setidaknya mengindikasikan supaya tidak diketahui dulu kemudian dipasang plat yang kosong tidak tahu dapatnya dari mana, nanti akan didalami, tapi proses pengurusan di samsat belum dilakukan,” ucap dia.
    Selepas konferensi pers, Noel menyatakan permintaan maaf kepada Presiden Prabowo Subianto.
    “Pertama saya mau minta maaf kepada Presiden Pak Prabowo,” kata Noel, sapaan akrabnya, saat meninggalkan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (22/8/2025).
    Kemudian, Noel menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga dan rakyat Indonesia.
    “Kedua, saya minta maaf kepada anak dan istri saya. Ketiga, saya minta maaf terhadap rakyat Indonesia,” ujar dia.
    Noel lantas mengeklaim bahwa ia tidak terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK.
    Ia juga mengaku tidak terjerat kasus pemerasan sebagaimana dituduhkan oleh KPK.
    “Saya juga ingin mengklarifikasi bahwa saya tidak di-OTT, pertama itu. Kedua, kasus saya bukan kasus pemerasan, agar narasi di luar tidak menjadi narasi yang kotor memberatkan saya,” kata Noel.
    Setelah itulah ia lalu melontarkan harapannya untuk mendapatkan amnesti dari Prabowo.
    Sementara itu, beberapa jam setelah Noel ditetapkan sebagai tersangka, Prabowo meneken keputusan presiden mengenai pemberhentian Noel dari jabatan Wamenaker.
    “Bapak Presiden telah menandatangani keputusan presiden tentang pemberhentian Saudara Immanuel Ebenezer dari jabatannya sebagai Wamenaker,” kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Jumat malam.
    Dengan demikian, praktis sudah tidak ada hubungan kerja antara Noel dan Prabowo yang ia harapkan dapat memberikan amnesti.
    Lalu, akankah Noel mendapatkan apa yang ia harapkan? Biar waktu yang menjawabnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.