Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemensos

  • Sempat Dipangkas, Anggaran Kementerian PU Mulai Pulih

    Sempat Dipangkas, Anggaran Kementerian PU Mulai Pulih

    Jakarta –

    Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti menyebut anggaran di kementeriannya telah dikembalikan. Sebelumya, anggaran Kementerian PU 2025 sempat terkena efisiensi cukup besar dan hanya menyisakan sekitar Rp 50,48 triliun dari semula Rp 110,95 triliun.

    Efisiensi atau pemangkasan anggaran sendiri diterapkan seiring dengan adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025, yang diteken Presiden Prabowo Subianto pada 22 Januari 2025.

    “Dulu (anggaran) dipangkas, sekarang sudah nggak. Sekarang dikembalikan,” ujar Diana, dalam acara Indonesia Summit 2025 di Tribrata Hotel, Rabu (27/8/2025).

    Diana menjelaskan, saat ini Kementerian PU sudah mulai melaksanakan pembangunan infrastruktur untuk mendukung sejumlah program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini termasuk untuk pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Kementerian PU juga punya tugas besar untuk membangun konektivitas antarwilayah, khususnya sentra-sentra pangan untuk mendukung tercapainya swasembada pangan. Sejalan dengan kebutuhan itu, anggaran Kementerian PU berangsur-angsur dikembalikan.

    “Sekarang kita harus membangun sekolah rakyat, konektivitas, kita harus membangun untuk yang MBG tadi, kemudian air. Sekarang Alhamdulillah kita sudah sampai ke Rp 85 triliun,” ujarnya.

    Di samping itu, saat ini Kementerian PU juga punya tugas untuk merealisasikan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah. Diperkirakan anggaran yang dialokasikan untuk tahun ini mencapai Rp 4 triliun.

    “Kalau kita lihat daerah, kemantapan dari jalan sendiri itu juga belum 90%. Jalan nasional pun, kalau kita lihat jumlahnya 47.000 km dan itu ternyata hanya 8,9% (total ruas jalan), yang lainnya itu adalah jalan provinsi dan jalan daerah. Dan kemantapan jalan dari Inpres Jalan Daerah sama jalan provinsi, itu mungkin di bawah 70%, bahkan dengan kabupaten/kota. Nah, itu kan harus diperbaiki,” terang Diana.

    Diana menambahkan, pihaknya juga punya tugas besar untuk menjalankan amanat Inpres Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Untuk Mendukung Swasembada Pangan.

    Kementerian PU juga berkontribusi dalam menjalankan Inpres Nomor 8 tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Dukungan itu dilakukan melalui pembangunan Sekolah Rakyat (SR).

    “Itu kita mendorong Sekolah Rakyat. Kita bangun banyak, 260 kita renovasi dan kita membangun 100 sekolah yang (SR) Tahap II. Kita nyari mulai dari lahannya, dari Kemensos dan sebagainya, kita yang melakukan pembangunan,” kata Diana.

    Sebagai informasi, pada mulanya pagu awal Kementerian PU Tahun Anggaran (TA) 2025 ditetapkan sebesar Rp 110,95 triliun. Namun, karena terkena efisiensi dan blokir di awal tahun ini, anggarannya tersisa tinggal Rp 29,57 triliun.

    Lalu, dengan adanya rekonstruksi efisiensi, anggarannya bertambah menjadi Rp 50,48 triliun yang berlaku efektif per 13 Februari 2025. Seiring dengan selesainya implementasi Inpres 1/2025, anggaran kementerian/lembaga (KL) sebagian berangsur-angsur dikembalikan.

    (acd/acd)

  • Luhut Sebut Digitalisasi Bansos Diuji Coba Bulan Depan, Bisa Hemat Rp 500 T Nasional 26 Agustus 2025

    Luhut Sebut Digitalisasi Bansos Diuji Coba Bulan Depan, Bisa Hemat Rp 500 T Nasional 26 Agustus 2025

    Luhut Sebut Digitalisasi Bansos Diuji Coba Bulan Depan, Bisa Hemat Rp 500 T
    Tim Redaksi
    J
    AKARTA, KOMPAS.com –
    Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus Ketua Komite Reformasi Digital  Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, program digitalisasi bantuan sosial (bansos) akan mulai diuji coba pada September 2025.
    Luhut menyebutkan, dengan sokongan digitalisasi, akurasi, efektivitas, dan efisiensi penyaluran bansos akan semakin presisi hingga mampu menghemat anggaran ratusan triliun rupiah.
    “Kita akan menghemat Rp 500 triliun lebih, misalnya itu bansos,
    cash transfer
    , dan subsidi, dan juga nanti mungkin ada stimulus. (Bila) semua itu betul-betul
    targeted
    ,” kata Luhut di Kantor DEN Jakarta, Selasa (26/8/2025).
    Luhut menambahkan, bansos dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional hingga 0,3 sampai 0,4 persen.
    Angka tersebut merupakan jumlah besar, dengan catatan dilaksanakan tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.
    “Saya terus terang berterima kasih kepada Menteri Sosial karena ini akan mengurangi kemiskinan sangat signifikan kalau semua targeted dengan baik,” kata Luhut
    Digitalisasi ini merupakan pelaksanaan Perpres Nomor 83 Tahun 2025 tentang Komite Reformasi Digital Pemerintah, yang menandai lahirnya implementasi Government Technology (GovTech) berbasis artificial intelligence (AI).
    Program perdana akan diuji coba di Banyuwangi, Jawa Timur, pada pekan ketiga September mendatang, dan bakal dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto.
    Sementara itu, Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa digitalisasi bansos merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden untuk seluruh kementerian, termasuk penyaluran bansos oleh Kemensos agar lebih tepat sasaran.
    “Program Kementerian Sosial itu ada 45 persen
    mistargeted
    , tidak tepat sasaran. Maka lewat berbagai upaya, atas arahan Presiden, salah satu di antaranya adalah layanan pemerintah berbasis digital, yang dibangun DEN,” kata Gus Ipul.
    “Saya percaya kalau sistem yang dibangun ini, akan membuat program pemerintah lebih tepat sasaran,” ujar dia.
    Gus Ipul melanjutkan, keunggulan lain dari program digitalisasi ini terletak pada kemudahan masyarakat terlibat aktif melakukan usul-sanggah bansos, yang akan diseleksi melalui sistem secara otomatis.
    Ia mengatakan, partisipasi aktif masyarakat akan berkontribusi besar bagi pemutakhiran data bansos, sehingga data semakin akurat dan bansos tepat sasaran.
    “Saya ingin mengajak masyarakat, jangan hanya mengeluh, jangan hanya protes, tapi juga aktif untuk ikut memutakhirkan data,” kata Gus Ipul.
    “Kalau banyak gerakan ini dilakukan oleh masyarakat, maka data kita makin akurat, sasaran itu akan lebih tepat,” ujar dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menteri dorong Sekolah Rakyat ciptakan talenta Ekraf penopang ekonomi

    Menteri dorong Sekolah Rakyat ciptakan talenta Ekraf penopang ekonomi

    Kendari (ANTARA) – Menteri Ekonomi Kreatif (Ekraf) Republik Indonesia (RI) Teuku Riefky Harsya mendorong Sekolah Rakyat untuk menciptakan talenta-talenta Ekraf sebagai penopang ekonomi di Indonesia.

    Teuku Riefky saat ditemui di Kendari, Selasa, mengatakan dirinya bersama dengan Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf telah berdiskusi untuk menyiapkan program-program kolaborasi antara Kementerian Ekraf dan Kementerian Sosial (Kemensos) terkait dengan pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan subsektor ekonomi kreatif.

    “Tadi seperti saya sampaikan ada berbagai macam subsektor ekonomi kreatif ada 17 subsektor. Terkait desain, musik, film, terkait konten kreator atau afiliator. Itu nanti kita akan susun kurikulumnya bersama dan kita akan dorong,” kata Teuku Riefky saat melakukan kunjungan di Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 25 Kendari.

    Menurut dia, pembelajaran dan pelatihan ekonomi kreatif tersebut dipersiapkan agar para siswa Sekolah Rakyat lulus nanti telah mempunyai dasar terkait dengan ekonomi kreatif.

    “Sehingga pas itu juga mereka bisa mandiri, begitu kira-kira begitu,” ujar dia.

    Teuku Riefky mengatakan saat ini mereka tengah membuat jadwal untuk keliling per regional Sekolah Rakyat untuk mensosialisasikan program pembelajaran digital mengenai ekonomi kreatif.

    “Itu termasuk yang kita akan prioritaskan SMP dan SMA, tetapi kan yang boleh bekerja di umum SMA ke atas. Tapi pendidikan dasar juga sudah bisa kita berikan bekal pelatihan itu,” ujar dia.

    Menteri Ekraf RI Teuku Riefky Harsya saat membawakan sambutan di SRMP 25 Kendari, Sulawesi Tenggara (26/8/2025). (ANTARA/La Ode Muh Deden Saputra)

    Selain kepada para siswa, Kementerian Ekraf juga tengah membicarakan untuk peningkatan ekonomi bagi para orang tua siswa Sekolah Rakyat.

    Dalam kunjungan itu, Teuku Riefky juga mengapresiasi koordinasi yang baik antara Kemensos, Kementerian Pekerjaan Umum, Pemprov Sultra, dan Pemkot Kendari yang telah menyiapkan Sekolah Rakyat SRMP 25 Kendari, sehingga bisa berjalan dengan baik.

    “Tadi kami juga mengunjungi ada kliniknya, ada barber shop-nya, kemudian juga berdialog singkat dengan siswa-siswanya. Tentu ini kita harus terus mengawal kebijakan mulia dari presiden kita, Presiden Prabowo agar anak-anak yang tadinya tidak mempunyai kesempatan sekolah ini diberikan kesempatan,” katanya.

    Sementara itu, Wali Kota Kendari Siska Karina Imran mengatakan dirinya mewakili Pemkot Kendari mengapresiasi kunjungan Menteri Ekraf di Kota Kendari.

    “Ini adalah bukti perhatian bahwa Pak Menteri ini perhatian terhadap Kota Kendari dan masyarakat. Dari sisi hari ini kita kunjungan di sekolah rakyat Pak Menteri sudah melihat seluruh aktivitas dari sekolah rakyat dan insya Allah apa yang menjadi program program sinergitas, Pak Menteri akan support,” ujar Siska Karina.

    Ia juga meminta atensi dari Menteri Ekraf agar bisa membantu dari sisi inovasi program hingga pendanaan di SRMP 25 Kendari.

    Pewarta: La Ode Muh. Deden Saputra
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Digitalisasi bansos perdana dimulai bulan depan di Banyuwangi

    Digitalisasi bansos perdana dimulai bulan depan di Banyuwangi

    Nanti bulan September minggu ketiga kami sudah melakukan pilot project di Banyuwangi, dan Presiden Prabowo Subianto akan datang sendiri

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah akan memulai penerapan digitalisasi program bantuan sosial (bansos) perdana pada September 2025 di Banyuwangi, Jawa Timur, yang menjadi wilayah uji coba (piloting project).

    “Nanti bulan September minggu ketiga kami sudah melakukan pilot project di Banyuwangi, dan Presiden Prabowo Subianto akan datang sendiri,” kata Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan yang juga menjadi Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

    Sistem digital itu dirancang untuk meningkatkan akurasi penyaluran dengan menurunkan inclusion dan exclusion error, memperkuat transparansi dan akuntabilitas, serta memungkinkan masyarakat melakukan verifikasi identitas digital secara mandiri melalui aplikasi.

    Proses backend nantinya akan berjalan otomatis dengan verifikasi data lintas lembaga, mulai dari BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, BI–Himbara, ATR/BPN, hingga Samsat.

    Menurut Luhut, digitalisasi bansos itu akan berkontribusi dalam penghematan anggaran hingga lebih dari Rp500 triliun, sebab sistem akan membuat penerima bansos menjadi tepat sasaran.

    “Dan ingat, bansos itu bisa berdampak 0,3 persen sampai 0,4 persen terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi, ini angka yang sangat besar,” ujar dia lagi.

    Luhut mengatakan penerapan digitalisasi bansos akan diperluas ke daerah lain bila uji coba di Banyuwangi menunjukkan hasil yang baik. Komite akan melihat perkembangan hingga Desember mendatang sambil menyosialisasikan ke kabupaten/kota lainnya agar mereka bisa bersiap untuk mengimplementasikan sistem bansos digital.

    “Kalau Banyuwangi sampai Oktober-Desember bagus, nanti pada Januari 2026 Presiden bisa mencanangkan secara nasional. Dan kalau ini terjadi, saya kira dalam 1-2 tahun ke depan, kita secara bertahap terus akan menjadi satu,” tuturnya.

    Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2025.

    Komite menggelar rapat perdana pada hari ini yang dipimpin oleh Luhut sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan.

    Rapat digelar bersama kementerian dan lembaga terkait, dihadiri oleh Menteri PANRB, Menteri Sosial, Menteri Bappenas, Menteri Komunikasi dan Digital, Kepala BPS, Kepala BSSN, Wakil Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri BUMN, Wakil Menteri Sekretaris Negara, serta Bupati Banyuwangi.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DKI tingkatkan validasi data agar penyaluran bansos tepat sasaran 

    DKI tingkatkan validasi data agar penyaluran bansos tepat sasaran 

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meningkatkan validasi data agar penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran dan transparan.

    “Pemprov DKI Jakarta juga mengajak masyarakat, lembaga masyarakat (RT/RW) perangkat wilayah untuk berpartisipasi aktif melaporkan apabila terdapat warga yang berhak namun belum mendapatkan bantuan sosial,” kata Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, Iqbal Akbarudin.

    Dia di Jakarta, Selasa, menjelaskan, penerima bansos Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD), yaitu Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Anak Jakarta (KAJ) dan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

    DTKS kini sudah bertransformasi menjadi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

    Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi, Pemberdayaan Sosial dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang terbit tanggal 10 Juni 2025.

    Apabila ditemukan warga yang desil pada DTSEN-nya tidak sesuai dengan kondisi faktual atau belum ada pada DTSEN ataupun tidak ada desil pada DTSEN, akan dilakukan pemutakhiran data menunggu kebijakan lebih lanjut dari Kementerian Sosial RI dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

    Adapun sumber data penerima bansos KAJ, KLJ dan KPDJ yang telah ada sebelumnya (eksisting) 2024 bersumber dari DTKS September 2024. Sementara untuk penerima baru bersumber dari DTKS sampai penetapan Januari 2025.

    Untuk bulan ini, Pemprov DKI Jakarta telah menyalurkan bansos PKD pada Senin (25/8) kepada 165.375 orang penerima manfaat dengan besaran dana masing-masing Rp300 ribu.

    Dari total penerima, sebanyak 148.109 adalah penerima eksisting terdiri dari penerima KLJ 121.491 orang, KAJ 11.605 orang dan KPDJ 15.013 orang.

    Lalu, penerima manfaat baru sebanyak 17.226 orang terdiri dari KLJ 2.661 orang, KAJ 11.025 orang dan KPDJ 3.540 orang.

    Selain itu eksisting yang ditangguhkan namun lolos hasil pemadanan dan pembaruan data sebanyak 40 orang dengan rincian penerima KLJ 36 orang, KAJ 2 orang dan KPDJ 2 orang.

    “Dengan adanya penyaluran ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berharap kesejahteraan masyarakat dapat terus meningkat serta tercipta kota yang kuat, aman dan sejahtera bagi seluruh warganya,” kata Iqbal.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DKI salurkan bansos PKD bulan Agustus 2025

    DKI salurkan bansos PKD bulan Agustus 2025

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyalurkan bantuan sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD) untuk bulan Agustus 2025 kepada 165.375 orang penerima manfaat pada Senin (25/8).

    Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, Iqbal Akbarudin di Jakarta, Selasa, menjelaskan, dari total penerima, sebanyak 148.109 adalah penerima yang ada sebelumnya (eksisting).

    Mereka terdiri dari penerima Kartu Lansia Jakarta (KLJ) 121.491 orang, Kartu Anak Jakarta (KAJ) 11.605 orang dan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) 15.013 orang.

    Lalu, penerima manfaat baru sebanyak 17.226 orang terdiri dari KLJ 2.661 orang, KAJ 11.025 orang dan KPDJ 3.540 orang.

    Selain itu penerima eksisting ditangguhkan namun lolos hasil pemadanan dan pembaruan data sebanyak 40 orang dengan rincian penerima KLJ 36 orang, KAJ 2 orang dan KPDJ 2 orang.

    Bantuan sosial (bansos) PKD tersebut disalurkan secara bertahap mulai 25 Agustus 2025 senilai Rp300.000 per bulan. “Kami berharap bantuan ini dapat meringankan kebutuhan sehari-hari sekaligus meningkatkan kualitas hidup penerima manfaat,” kata Iqbal.

    Dia menyampaikan tahapan pencairan penerima bansos PKD Tahun 2025 sesuai Keputusan Gubernur Nomor 541 Tahun 2025, yakni penerima manfaat eksisting dan penerima manfaat baru hasil distribusi kartu ATM sampai dengan 19 Agustus 2025 yang telah lolos dilakukan pemadanan data dengan berbagai sumber.

    Adapun bagi penerima manfaat baru tahun 2025 , saat ini masih berproses pembukaan rekening dan pendistribusian kartu ATM sebanyak 38.958 orang sampai dengan tanggal 30 Agustus 2025.

    Pemanggilan untuk pembukaan rekening dan distribusi kartu penerima baru dilakukan dua kali, undangan yang pertama dimulai 8-30 Agustus 2025.

    Lalu, undangan kedua pada bulan September 2025 dan berlaku bagi penerima manfaat yang tidak hadir pada undangan pertama.

    Penerima bansos KLJ, KAJ dan KPDJ harus terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang sudah bertransformasi menjadi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)

    Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi, Pemberdayaan Sosial dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang terbit tanggal 10 Juni 2025.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo lantik Duta Besar RI untuk Amerika Serikat hingga Jerman

    Prabowo lantik Duta Besar RI untuk Amerika Serikat hingga Jerman

    Presiden RI Prabowo Subianto memimpin prosesi pengambilan sumpah jabatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBPP) RI di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/8/2025). (ANTARA/Fathur Rochman)

    Prabowo lantik Duta Besar RI untuk Amerika Serikat hingga Jerman
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Senin, 25 Agustus 2025 – 14:25 WIB

    Elshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto melantik delapan tokoh sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBPP) RI untuk negara-negara sahabat dan perwakilan RI di organisasi internasional, termasuk Dubes RI untuk Amerika Serikat (AS) dan Jerman, dalam upacara pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Senin.

    Sebanyak delapan duta besar RI itu dilantik Presiden berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 75/P Tahun 2025 tentang pengangkatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia yang dibacakan Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti.

    Upacara pelantikan delapan duta besar tersebut diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, kemudian pembacaan keputusan presiden tentang pengangkatan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh RI. Usai pembacaan keputusan presiden dan daftar nama pejabat yang akan dilantik, Presiden Prabowo kemudian memimpin prosesi pengambilan sumpah jabatan yang diikuti oleh jajaran pejabat baru yang dilantik.

    “Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan Negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” kata Presiden yang diikuti para pejabat tersebut.

    Kemudian, rangkaian upacara dilanjutkan dengan acara penandatanganan berita acara oleh para dubes baru itu, yang disaksikan secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Berikut nama Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI yang dilantik oleh Presiden Prabowo.

    1. Toferry Primada Soetikno, sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Republik Meksiko Serikat, merangkap Belize, Republik El Savador, dan Republik Guatemala

    2. Dwisuryo Indroyono Soesilo, sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Amerika Serikat

    3. Andhika Chrisnayudhanto, sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Republik Federasi Brasil

    4. Abdul Kadir Jailani, sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Republik Federal Jerman

    5. Judha Nugraha, sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Persatuan Emirat Arab

    6. Imam As’ari, sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Republik Ekuador

    7. Umar Hadi, sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Organisasi-Organisasi Internasional lainnya di New York, dan International Seabed Authority (ISA)

    8. Sidharto Reza Suryodipuro, sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, World Trade Organization (WTO), dan Organisasi-Organisasi Internasional lainnya di Jenewa

    Beberapa pejabat dan menteri Kabinet Merah Putih turut menghadiri upacara pelantikan yaitu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, dan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

    Sumber : Antara

  • 4 Seskab Teddy Dianugerahi Bintang Mahaputera Utama oleh Prabowo, Berjasa di Bidang Apa? Nasional

    4 Seskab Teddy Dianugerahi Bintang Mahaputera Utama oleh Prabowo, Berjasa di Bidang Apa? Nasional

    Seskab Teddy Dianugerahi Bintang Mahaputera Utama oleh Prabowo, Berjasa di Bidang Apa?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Teddy Indra Wijaya mendapatkan Bintang Mahaputera Utama dari Presiden Prabowo Subianto dalam acara penganugerahan tanda kehormatan RI di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/8/2025).
    Teddy dianugerahi tanda kehormatan tersebut karena dinilai berjasa luar biasa dalam bidang pemerintahan dan pelayanan publik.
    “Beliau berjasa luar biasa dalam bidang pemerintahan dan pelayanan publik, dikenal sebagai sosok yang penuh disiplin, tegas, dan loyalitas dalam pengabdiannya kepada bangsa dan negara, aktif memastikan koordinasi lintas kementerian dan lembaga berjalan cepat, dan efisien sehingga terwujudnya pelayanan yang efektif untuk masyarakat Indonesia,” demikian keterangan pembawa acara, dikutip dari
    Antaranews
    .
    Bintang Mahaputera Utama merupakan tanda kehormatan yang diberikan oleh Presiden RI kepada mereka yang dinilai secara luar biasa berjasa menjaga keutuhan, kelangsungan, dan kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
    Tanda kehormatan itu diberikan pertama kali pada 1961 dan rutin diberikan kepada individu-individu yang dinilai berjasa tiap bulan Agustus dalam rangka peringatan hari ulang tahun (HUT) RI.
    Dalam prosesi tersebut, Presiden Prabowo terlihat mengalungkan selempang tanda kehormatan ke bahu yang turun sampai pinggang Teddy, kemudian mengaitkan ujung-ujung selempang.
    Tak hanya selempang tanda kehormatan, Prabowo juga menyematkan patra Bintang Mahaputera Utama di bagian dada kiri Teddy.
    Usai mendapatkan patra tersebut, Teddy memberikan hormat kepada Presiden Prabowo. Lalu, Presiden menjabat tangan Teddy dan tangan orang tua dari orang kepercayaannya itu.
    Diketahui, ibunda Teddy, Mayor Caj (K) Patris RA Rumayan, turut mendampingi anaknya itu dalam prosesi penganugerahan tanda kehormatan Bintang Mahaputera Utama.
    Diberitakan sebelumnya, sebanyak 117 tokoh yang terdiri dari purnawirawan TNI, anggota Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga legislatif, tokoh kehakiman dan kepolisian, musisi, sastrawan, dan budayawan menerima tanda jasa dan tanda kehormatan dari Presiden Prabowo.
    Para tokoh tersebut mendapatkan tanda kehormatan yang terdiri dari 10 bintang kehormatan yakni, Bintang Republik Indonesia Utama, Bintang Mahaputera Adipurna, Bintang Mahaputera Adipradana, Bintang Mahaputera Utama, Bintang Mahaputera Pratama, Bintang Mahaputera Nararya, Bintang Jasa Utama, Bintang Jasa Nararya, Bintang Kemanusiaan, Bintang Sakti.
    Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih yang menerima tanda kehormatan di antaranya Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan; Menko Pemberdayaan Manusia, Muhaimin Iskandar; dan Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono.
    Kemudian, Menteri Sosial, Saifullah Yusuf; Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman; Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia; Mensesneg Prasetyo Hadi; Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti; Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid; dan Menteri Luar Negeri, Sugiono.
    Selain itu, ada Ketua DPR RI Puan Maharani; Ketua MPR RI Ahmad Muzani; Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin; dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.
    Berikut ini daftar lengkap penerima tanda kehormatan RI:
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kendalikan Impor, Mentan Amran Dapat Bintang Mahaputra dari Prabowo

    Kendalikan Impor, Mentan Amran Dapat Bintang Mahaputra dari Prabowo

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto memberikan tanda jasa dan tanda kehormatan kepada 141 tokoh di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/5/2025).  Salah satu yang menerima adalah Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman, yang dianugrahi tanda kehormatan Bintang Mahaputra Adi Purna oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Seremoni itu merupakan bagian dari rangkaian acara HUT ke-80 Proklamasi Kemerdekaan RI. Bintang Mahaputra Adi Purna diberikan kepada Mentan Amran yang dianggap berjasa dalam bidang pertanian, dari swasembada pangan, subsidi alat, dan benih pertanian, dan pengendalian impor strategis.

    Foto: Pengucapan Sumpah/Janji dan Pelantikan Pejabat Negara, serta Upacara Penganugerahan TKRI
    Pengucapan Sumpah/Janji dan Pelantikan Pejabat Negara, serta Upacara Penganugerahan TKRI

    “Menganugerahkan tanda kehormatan kepada mereka yang nama, jabatan, dan profesinya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan atas jasa-jasanya sesuai ketentuan syarat khusus sebagaimana ketentuan diatur dalam undang-undang,” kata Sekretaris Militer Presiden Mayor Jenderal TNI Kosasih.

    Adapun beberapa tokoh lain yang mendapatkan gelar kehormatan seperti Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin hingga Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

    Para menteri dan wakil menteri juga memperoleh penghargaan antara lain Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    (hoi/hoi)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Sah! Prabowo Lantik 8 Duta Besar RI, Indonesia Akhirnya Punya Dubes di AS

    Sah! Prabowo Lantik 8 Duta Besar RI, Indonesia Akhirnya Punya Dubes di AS

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi melantik delapan orang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Republik Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/8/2025).

    Para duta besar ini akan mewakili Indonesia di berbagai negara mitra strategis maupun lembaga internasional. Pelantikan tersebut ditandai dengan pengucapan sumpah jabatan yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Upacara pelantikan delapan duta besar tersebut diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, kemudian pembacaan keputusan presiden tentang pengangkatan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh RI.

    Usai pembacaan keputusan presiden dan daftar nama pejabat yang akan dilantik, Presiden Prabowo kemudian memimpin prosesi pengambilan sumpah jabatan yang diikuti oleh jajaran pejabat baru yang dilantik.

    “Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan Negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” kata Presiden yang diikuti para pejabat tersebut.

    Berikut nama Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI yang dilantik oleh Presiden Prabowo

    1. Toferry Primada Soetikno, sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Republik Meksiko Serikat, merangkap Belize, Republik El Savador, dan Republik Guatemala

    2. Dwisuryo Indroyono Soesilo, sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Amerika Serikat

    3. Andhika Chrisnayudhanto, sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Republik Federasi Brasil

    4. Abdul Kadir Jailani, sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Republik Federal Jerman

    5. Judha Nugraha, sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Persatuan Emirat Arab

    6. Imam As’ari, sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Republik Ekuador

    7. Umar Hadi, sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Organisasi-Organisasi Internasional lainnya di New York, dan International Seabed Authority (ISA)

    8. Sidharto Reza Suryodipuro, sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, World Trade Organization (WTO), dan Organisasi-Organisasi Internasional lainnya di Jenewa

    Beberapa pejabat dan menteri Kabinet Merah Putih turut menghadiri upacara pelantikan yaitu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, dan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.