Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemensos

  • SBY dan Megawati Kalah Jauh!

    SBY dan Megawati Kalah Jauh!

    – Mantan Presiden RI ke-7, Joko Widodo alias Jokowi meraih juara 1 mencetak menteri paling banyak daripada Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri.

    Sementara di era Presiden ke-8 Prabowo Subianto baru satu pembantunya yang terjerat dugaan korupsi yakni mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel.

    Adapun mantan pembatu Jokowi yang terjerat korupsi adalah:

    1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim (NAM)

    Nadiem telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop chromebook. Penetapan tersebut dilakukan Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Kamis (4/9/2025).

    Kasus Nadiem Makarim menambah panjang daftar menteri era Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tersandung kasus korupsi. Kasus dugaan rasuah yang menyeret nama Nadiem Makarim sendiri ditaksir menyebabkan kerugian keuangan negara hingga Rp 1,98 triliun.

    Penetapan eks Mendikbudristek tersebut dilakukan setelah Kejagung memeriksa 120 saksi dan 4 ahli dalam perkara itu. “Dari hasil pendalaman, keterangan saksi-saksi, dan juga alat bukti yang ada, pada sore dan hasil dari ekspose telah menetapkan tersangka baru dengan inisial NAM,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna, Kamis (4/9/2025).

    Nadiem disangka melanggar Pasal 2 (Ayat) 1 atau Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

    2. Menteri Perdagangan (Mendag) Trikasih Thomas Lembong alias Tom Lembong (TTL)

    Tom Lembong merupakan tersangka kasus korupsi impor gula tahun 2015–2016. Ditahan di Rutan Salemba, kemudian mendapat abolisi dari Presiden Prabowo Subianto.

    3.  Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL)

    Syahrul Yasin Limpo telah divonis 10 tahun penjara dalam kasus pemerasan di Kementan. Dikenai pidana tambahan Rp44,2 miliar dan USD 30.000. Kini KPK masih mengembangkan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menyeret SYL itu.

    4. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate Johnny G Plate terjerat kasus dugaan korupsi pembangunan menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastuktur pendukung 1, 2, 3, 4 dan 5 BAKTI Kominfo tahun 2020-2022. 

    Johnny G Plate dinyatakan sebagai tersangka terkait wewenangnya sebagai pengguna anggaran dan posisinya sebagai menteri. Johnny G Plate dijerat Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. 

    5. Menteri Sosial (Mensos), Idrus Marham Idrus Marham terjerat kasus suap sebesar Rp 500 juta yang merupakan bagian dari commitment fee 2,5 persen dari nilai proyek kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1. 

    Fee tersebut diberikan oleh Johannes Budisutrisno Kotjo, pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited. Diduga, suap diberikan agar proses penandatanganan kerja sama terkait pembangunan PLTU Riau-1 berjalan mulus. Awalnya, Idrus sudah beberapa kali diperiksa KPK sebagai saksi terkait kasus kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1 di Provinsi Riau. 

    Dalam kasus ini, KPK juga menjerat Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eni Maulani Saragih. Eni ditangkap saat berada di rumah Idrus Marham. Idrus Marham pun mengakui dirinya menjadi tersangka dan langsung menghadap Presiden Jokowi untuk mengundurkan diri dari jabatan menteri. Idrus Marham bebas dari penjara pada Jumat, 11 September 2020. Dia telah menjalani hukuman  2 tahun penjara dalam kasus suap proyek pembangkit listrik PLTU Riau itu. 

    6. Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi Imam Nahrawi, terjerat kasus korupsi oleh KPK. Kasusnya adalah penyaluran dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) melalui Kemenpora tahun anggaran 2018. 

    Saat itu Imam Nahrawi ditetapkan sebagai tersangka bersamaan dengan Asisten pribadinya, Miftahul Ulum. Imam dan Miftahul diduga melanggar pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. 

    Imam diduga telah menerima suap sebanyak Rp 14.700.000.000,00 melalui Miftahul selama rentang waktu 2014-2018. Selain itu, dalam rentang waktu 2016-2018, Imam juga diduga meminta uang senilai Rp 11.800.000.000,00. 

    Sehingga total dugaan penerimaan Rp 26.500.000.000,00 tersebut diduga merupakan commitmen fee atas pengurusan proposal hibah yang diajukan KONI kepada Kemenpora Tahun Anggaran 2018. 

    7. Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo Edhy Prabowo terjerat kasus dugaan suap terkait Perizinan Tambak, Usaha dan/atau Pengelolaan Perikanan atau Komoditas Perairan Sejenis Lainnya Tahun 2020. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada konstruksi perkara memberikan dugaan kepada Mensos Juliari P Batubara telah menerima uang suap sekitar Rp 8,2 miliar. 

    Dana tersebut diduga dari pelaksanaan paket bansos sembako penanganan Covid-19 di Kemensos pada periode pertama. Juliari diduga meminta jatah Rp 10.000 per paket sembako. Atas dasar hal tersebut, Mensos pun akhirnya telah ditetapkan sebagai tersangka. 

    Selanjutnya pemberian uang tersebut dikelola oleh EK dan SN yang merupakan orang kepercayaan JPB. Diduga uang tersebut digunakan untuk membayar berbagai keperluan pribadi JPB. Diduga diterima fee Rp 12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh MJS kepada JPB melalui AW dengan nilai sekitar Rp 8,2 miliar. 

    8. Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara Juliari Batubara diduga terkait korupsi bansos di Kementerian Sosial RI dalam penanganan pandemi Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek 2020. 

    Juliari terbukti menerima uang suap terkait pengadaan bansos Covid-19 sekitar Rp 32,482 miliar. Juliari telah dijatuhi hukuman oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pidana penjara 12 tahun plus denda Rp 500 juta pada 23 Agustus 2021. 

    Hakim juga mewajibkan Juliari membayar uang pengganti sejumlah Rp 14,5 miliar. 

    Selain itu, hakim mencabut hak politik Juliari untuk dipilih dalam jabatan publik selama empat tahun setelah selesai menjalani pidana pokok. 

    Menteri era SBY

    Di era SBY, ada lima menteri yang tersangkut kasus dugaan korupsi yakni: 

    1. Siti Fadilah Supari, mantan Menteri Kesehatan, diterjerat kasus suap pada 2014. Ia diduga menerima suap terkait pengadaan alat kesehatan. Hal itu terungkap 10 tahun usai ia melakukan perbuatan tersebut yakni pada 2004 lalu. 

    Siti terbukti bersalah lantaran melakukan penunjukan langsung dalam kegiatan pengadaan alat kesehatan untuk mengantisipasi kejadian luar biasa pada 2005 di Pusat Penanggulangan Masalah Kesehatan (PPMK) Departemen Kesehatan (Kementerian Kesehatan). Hakim menilai Siti terbukti secara sah dan meyakinkan menerima gratifikasi sebesar Rp1,85 miliar dari PT Graha Ismaya. 

    Uang ini diberikan agar Siti menyetujui revisi anggaran pengadaan Alkes I dan suplier Alkes I. Ia kemudian divonis bui empat tahun dan denda senilai Rp200 juta. 

    2. Andi Mallarangeng, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, terjerat kasus dugaan korupsi pengadaan sarana dan prasarana olahraga di Hambalang, Bogor. 

    Ia dijerat KPK pada tahun 2012 lalu. Hakim menyatakan Andi bersalah telah memperkaya diri sendiri senilai Rp2 miliar dan 550 ribu dollar Amerika Serikat. 

    Selain itu, ia juga dituduh telah memperkaya korporasi. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat lantas menjatuhi hukuman empat tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan.

    Andi telah bebas pada 2017 lalu dan kini kembali aktif di Partai Demokrat. 

    3. Suryadharma Ali, mantan Menteri Agama, ditetapkan sebagai tersangka dalam korupsi penyelenggaraan haji di Kementerian Agama pada tahun anggaran 2012-2013. 

    Di dalam sidang, terungkap Suryadharma menyalahgunakan wewenangnya sebagai Menag dan merugikan keuangan negara senilai Rp27,2 miliar dan 17.967.405 riyal Saudi. 

    Mantan Ketum PPP itu juga dinyatakan bersalah karena telah menggunakan dana operasional menteri untuk biaya pengobatan anak dan membayar ongkos liburan keluarga ke Singapura dan Australia. Hakim kemudian menjatuhkan vonis 10 tahun bui dan denda Rp300 juta subsider 3 bulan kurungan pada tingkat banding. Ia kemudian diwajibkan membayar uang pengganti Rp1.821.698.840 subsider dua tahun penjara. 

    4. Jero Wacik, mantan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Februari 2015. KPK menetapkannya sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang dalam kapasitasnya sebagai Menbudpar periode 2008-2011. 

    Hakim kemudian menjatuhkan vonis pada 2016 lalu bagi Jero selama 4 tahun bui dan denda Rp150 juta subsider 3 bulan kurungan. Selain itu, Jero juga harus membayar uang pengganti sebesar Rp5,073 miliar. 

    5. Bachtiar Chamsyah, mantan Menteri Sosial. Bachtiar Chamsyah adalah Menteri Sosial pada Kabinet Gotong Royong periode 2001-2004 dan Kabinet Indonesia Bersatu periode 2004-2009. Bachtiar baru ditetapkan sebagai tersangka pada 2010 saat ia sudah tidak lagi menduduki kursi menteri. Bachtiar saat itu ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan mesin jahit dan impor sapi di Departemen Sosial. 

    Bachtiar dijatuhi hukuman satu tahun dan delapan bulan penjara serta denda Rp 50 juta pada 2011. Ia terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan menyetujui penunjukan langsung pengadaan mesin jahit, sapi impor, dan kain sarung yang merugikan negara hingga Rp33,7 miliar. 

    Menteri era Megawati 

    Ada 4 menteri Kabinet Gotong Royong era Presiden Megawati Soekarnoputri yang terjerat korupsi. 1. Rokhmin Dahuri, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan. 

    Ia sebagai mantan menteri pertama yang dijerat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selama menjabat dari tahun 2001–2024, Rokhmin melakukan korupsi dana non-bujeter di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Negara rugi Rp 15 miliar akibat ulah Rokhmin. 

    Dia pun divonis penjara 7 tahun dan denda Rp 200 juta. Namun, dia melakukan sejumlah upaya hukum hingga akhirnya mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA). MA mengabulkan PK tersebut. 

    MA mengurangi masa hukuman Rokhmin menjadi 4 tahun 6 bulan dan denda Rp 200 juta subsider 4 bulan kurungan. Setalah menjalani masa hukumannya, Rokhmin bebas bersyarat pada 25 November 2009. 

    2. Said Agil Husin Al Munawar, mantan Menteri Agama (Menag) periode 2001-2004 terjerat kasus dugaan korupsi dana penyelenggaraan haji. 

    Ia, terbukti bersalah, ia menerima uang sebesar Rp4,5 miliar. 

    3. Hari Sabarno, mantan menteri dalam negeri terseret kasus korupsi pengadaan mobil damkar. Pada tahun 2004-2005, dia terbukti terlibat kasus korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran pada 22 wilayah di Indonesia yang didalangi Hengky Samuel Daud dan mengakibatkan negara rugi miliaran rupiah saat menjadi Mendagri 

    4. Achmad Sujudi, mantan Menteri Kesehatan di masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid dan juga di era kepemimpinan Presiden Megawati (periode 1999-2004) terjerat kasus korupsi berkaitan dengan pengadaan alat kesehatan.

    “Semua cerita pengadilan korupsi akan berubah? Korupsi di Indonesia hanya bisa diatasi munculnya Presiden benar negarawan, jujur dan berani menghukum mati para koruptor”.

  • Catatan JP Morgan, Fitch dan S&P Soal Belanja Pemerintah di Tengah Gejolak Politik

    Catatan JP Morgan, Fitch dan S&P Soal Belanja Pemerintah di Tengah Gejolak Politik

    Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah lembaga pemeringkat kredit maupun lembaga keuangan asing ramai-ramai memberikan pandangan terkait pengelolaan fiskal pemerintah di tengah gejolak politik yang dipicu aksi demonstrasi sejak pekan lalu. Belanja negara diperkirakan meningkat seiring dengan penggelontoran stimulus akibat dampak demonstrasi.

    Demonstrasi yang awalnya menuntut pembatalan tunjangan rumah anggota DPR hingga akuntabilitas aparat dalam penanganan aksi represif dalam beberapa hari terakhir mulai mereda. Pemerintah dan DPR pun mengundang berbagai perwakilan masyarakat dari beragam latar belakang, mulai dari ahli agam hingga mahasiswa untuk berdiskusi.

    Meski demikian, pemerintah masih mengantisipasi dampak lanjutan dari demonstrasi tersebut. Untuk itu, pemerintah memastikan adanya penebalan bantuan kepada masyarakat di tengah gelombang aksi besar-besaran. Pemerintah juga menegaskan stimulus ekonomi untuk semester II/2025 tetap dijalankan.

    “Beberapa program itu akan dilakukan penebalan yang diberikan kepada masyarakat. Artinya kita memiliki program yang dinikmati oleh, baik itu kelas menengah, itu akan kita terus tebalkan,” terang Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/9/2025).

    Bantuan atau stimulus tersebut meliputi subsidi bagi pekerja berpenghasilan di bawah Rp10 juta serta dukungan gaji untuk sektor padat karya.

    Pemerintah juga akan menanggung beban Pajak Penghasilan (PPh) untuk sektor tertentu. “Itu sudah dinikmati 1,7 juta masyarakat,” ujarnya.

    Selain itu, stimulus berupa insentif kredit usaha rakyat (KUR) perumahan serta renovasi rumah juga didorong.

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf menambahkan, program bantuan sosial melalui APBN di bawah kementeriannya akan bersifat adaptif, selayaknya penanganan saat bencana alam. Dengan banyaknya korban demo, pria yang akrab disapa Gus Ipul itu menyiapkan santunan ahli waris sebesar Rp15 juta untuk korban meninggal, serta Rp5 juta untuk korban luka-luka.

    Sejauh ini, lanjut Gus Ipul, data pemerintah mencatat terdapat tujuh korban meninggal dunia serta sembilan korban luka berat.

    Tidak hanya demonstran, ada sekitar enam petugas yang hingga kini masih dirawat di rumah sakit.

    “Sesuai dengan assessment-nya nanti akan diberi bantuan tambahan, termasuk juga pemulihan-pemulihan berikutnya. Misalnya untuk rehabilitasi sosialnya. Kemudian juga mungkin pemberdayaannya. Jadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan,” katanya.

    Setidaknya sudah ada tiga lembaga asing yang membagikan pandangannya mengenai peningkatan belanja pemerintah hingga potensi pelebaran defisit.

    Sebagai informasi, pemerintah telah memproyeksikan outlook defisit meningkat ke 2,78% terhadap PDB pada tahun ini. Berikut pandangan masing-masing lembaga:

    JP Morgan

    Perusahaan jasa keuangan asal Amerika Serikat ini memperkirakan prospek belanja pemerintah lebih cerah pada semester II/2025, terutama setelah selesainya restrukturisasi anggaran pada semester I/2025 akibat efisiensi sekitar US$20 miliar.

    Dengan demikian, JP Morgan menilai pemerintah siap meluncurkan program stimulus senilai US$1,5 miliar atau sekitar Rp24 triliun pada paruh kedua tahun ini. Stimulus tersebut telah diumumkan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Juni 2025 lalu dan diperkirakan disambut positif oleh investor.

    “Paket stimulus senilai US$1,5 miliar [Rp24 triliun] yang diumumkan oleh Menteri Keuangan pada 2 Juni 2025 untuk mendongkrak ekonomi seharusnya disambut baik oleh investor, menurut pandangan J.P. Morgan,” terang Gioshia Ralie, CEO & Senior Country Officer, J.P. Morgan Indonesia, dikutip dari lembar fakta, Jumat (5/9/2025).

    Mengenai subsidi, JP Morgan menilai alokasi belanja akan difokuskan pada masyarakat umum dalam bentuk bansos dan subsidi upah.

    JP Morgan juga mencatat bahwa pengeluaran fiskal tahunan untuk tahun berjalan naik pada Juni 2025, pertama kalinya sejak awal tahun. Pada semester I/2025, belanja pemerintah baru terealisasi 40% dari outlook anggaran sepanjang tahun, lebih rendah dari rata-rata historis 42% pada enam bulan pertama.

    “Yang mengindikasikan percepatan pengeluaran pada paruh kedua dan berpotensi menopang pertumbuhan. Diharapkan akan ada lebih banyak paket stimulus dalam tiga hingga enam bulan ke depan,” terang JP Morgan.

    Fitch

    Fitch Ratings Inc. menilai apabila kerusuhan terus terjadi, ada risiko pelemahan peringkat kredit Indonesia yang per Maret 2025 berada pada level BBB dengan prospek stabil. Risiko tersebut sejalan dengan potensi pelemahan pertumbuhan ekonomi dan beban tambahan bagi sektor keuangan.

    Menurut Fitch, aksi unjuk rasa yang disertai kekerasan dapat berdampak negatif terhadap profil kredit Indonesia jika kondisi itu sampai mengganggu prospek pertumbuhan jangka menengah.

    Lembaga itu juga menyoroti kemungkinan pelebaran defisit APBN akibat meningkatnya belanja dan penerimaan negara yang terbatas.

    “Protes yang disertai kekerasan dapat berdampak negatif terhadap profil kredit negara jika hal tersebut melemahkan prospek pertumbuhan jangka menengah, atau jika pemerintah berupaya mengurangi ketegangan sosial dengan meningkatkan belanja secara signifikan,” tulis Fitch dalam catatannya pada Rabu (3/9/2025), dilansir Bloomberg.

    Fitch memperingatkan bahwa ketegangan sosial dapat menjadi tantangan politik bagi Presiden Prabowo Subianto, meskipun koalisi pemerintah menguasai mayoritas parlemen.

    Kerusuhan berkelanjutan juga berisiko menurunkan investasi asing langsung, membuat Indonesia semakin bergantung pada aliran portofolio yang lebih fluktuatif untuk membiayai defisit neraca berjalan. Fitch memproyeksikan defisit tersebut mencapai 1,3% PDB pada 2025 dan 1,7% pada tahun berikutnya.

    S&P

    S&P Global Ratings lebih dahulu memperingatkan dampak demonstrasi terhadap peningkatan belanja yang berpotensi melebar hingga mendekati batas defisit 3% dari PDB sesuai UU.

    Dalam keterangan tertulis, S&P menilai gelombang protes masyarakat di beberapa daerah tidak akan meningkat hingga mengganggu stabilitas politik, terlebih pemerintah sudah merespons sejumlah tuntutan publik dengan dukungan partai politik.

    “Bagaimanapun, bisa jadi ada penyesuaian-penyesuaian kebijakan yang bisa menambah beban fiskal. S&P Global Ratings percaya bahwa penyesuaian kebijakan dapat meliputi tindakan untuk mendukung perekonomian dan meningkatkan belanja bantuan sosial,” dikutip dari keterangan tertulis, Senin (1/9/2025).

    S&P menegaskan, meski potensi pelebaran defisit ada, hal itu tidak akan memengaruhi rating Indonesia. Salah satu hasil potensial dari penanganan pemerintah adalah meningkatkan belanja bantuan sosial untuk mendukung kelompok masyarakat berpenghasilan menengah dan bawah. Konsekuensinya, porsi belanja meningkat sehingga defisit APBN berpeluang mendekati batas amanat UU yakni 3% dari PDB. 

    “Kebijakan tersebut tidak akan langsung mengancam rating kami terhadap Indonesia (BBB/Stable/A-2). Itu karena kami terus memperkirakan pemerintah akan tetap menjaga defisit di bawah 3% terhadap PDB,” terang S&P.

    Namun, lembaga itu mengingatkan bahwa semakin besar tekanan sosial-ekonomi, semakin sulit bagi pemerintah untuk menyeimbangkan berbagai belanja prioritas sambil tetap menjaga disiplin fiskal yang ketat.

  • Mensos Saifullah: 7 Orang Meninggal Buntut Demo Rusuh, 9 Luka Berat

    Mensos Saifullah: 7 Orang Meninggal Buntut Demo Rusuh, 9 Luka Berat

    Terkait jumlah itu, berdasarkan data yang diterima Liputan6.com dari Komnas HAM, korban meninggal dunia akibat kerusuhan yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia totalnya mencapai 10 orang. Data tersebut sampai 2 September 2025. Berikut daftar korban meninggal dunia:

    1. Affan Kurniawan (21 tahun) – Pengemudi ojek online di Jakarta Pusat. – Meninggal 28 Agustus 2025 usai dilindas kendaraan taktis (Brimob) saat tidak ikut berdemo, hanya kebetulan berada di lokasi mengantar pesanan.

    2. Muhammad Akbar Basri alias Abay (26 tahun) – Staf Humas DPRD Makassar, tewas 29 Agustus dalam kebakaran saat gedung DPRD dibakar massa.

    3. Sarinawati (26 tahun) – Pegawai pendamping anggota DPRD Makassar. Meninggal saat terjebak dalam kebakaran gedung DPRD Makassar 29 Agustus.

    4. Saiful Akbar (43 tahun) – Plt Kepala Seksi Kesra Kecamatan Ujung Tanah, Makassar. Juga tewas terjebak dalam kebakaran gedung DPRD Makassar.

    5. Rusdamdiansyah (25 tahun) – Driver ojol di Makassar. Meninggal 29 Agustus karena dikeroyok massa di Jalan Urip Sumoharjo, dituduh sebagai intel.

    6. Sumari (60 tahun) – Tukang becak di Solo (Surakarta), Jawa Tengah. Meninggal usai terpapar gas air mata saat bentrokan demo, mengalami serangan asma.

    7. Rheza Sendy Pratama (21 tahun) – Mahasiswa Ilmu Komunikasi di Universitas Amikom Yogyakarta, meninggal 31 Agustus. Diduga akibat injakan dan pemukulan saat demo, dibawa ke RS Sardjito lalu wafat.

    8. Andika Lutfi Falah (16 tahun) – Siswa SMK Negeri 14 Kabupaten Tangerang, tewas pada 31 Agustus. Luka berat di kepala akibat benturan benda tumpul saat demo di Jakarta.

    9. Iko Juliant Junior (~19 tahun) – Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, meninggal setelah demo; korban menunjukkan tanda luka dan pijakan, kondisi kritis sebelum wafat.

    10. Septinus Sesa – Warga yang tewas saat aksi blokade di Manokwari, Papua. Kasusnya masih diselidiki oleh Komnas HAM dan lembaga lainnya.

     

     

  • Menteri HAM Pigai Terjunkan Tim Beri Bantuan Hukum untuk Korban Demo Seluruh Indonesia

    Menteri HAM Pigai Terjunkan Tim Beri Bantuan Hukum untuk Korban Demo Seluruh Indonesia

    JAKARTA – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menerjunkan tim untuk fokus memulihkan korban demo di seluruh Indonesia. 

    Tim Kementerian HAM ini akanberkolaborasi dengan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk memberikan bantuan sosial (bansos), advokasi sosial, hingga bantuan hukum.

    “Kita juga turun hari ini ke lapangan seluruh Indonesia, hari ini Wakil Menteri HAM sudah bertemu korban di Sulawesi Selatan, ada yang ke Jawa Tengah, ke Jawa Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Barat dan kami sendiri juga sama di Jakarta dan di Jawa Barat, tujuannya adalah pemulihan karena bagaimanapun pemerintah dengan rakyat adalah satu keluarga besar,” katanya dalam konferensi pers di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Kamis, disitat Antara. 

    Ia menjelaskan, Kemensos bersama Kementerian HAM kini fokus mengidentifikasi data-data korban meninggal, luka berat, maupun luka ringan untuk diberikan pendampingan-pendampingan maupun bantuan sosial.

    “Saya apresiasi dan bangga dengan Menteri Sosial karena amanat Presiden untuk memulihkan korban pascaperistiwa yang dimaksud korban adalah semua anak bangsa, penyelenggara negara dan rakyat, posisinya sama di hadapan Republik Indonesia. Ini adalah bagian dari bentuk state obligation to fulfill on human rights needs, jadi kewajiban negara untuk memenuhi kebutuhan hak asasi bagi Warga Negara Indonesia,” ujar dia.

    Pigai menegaskan, terkait penanganan proses hukum berbasis HAM, pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan pimpinan Kapolri dan jajarannya, serta tokoh-tokoh HAM di Republik Indonesia.

    “Hal ini untuk menjaga check and balance supaya pelayanan pemerintah selalu selaras dan seirama dengan koridor serta prinsip-prinsip HAM. Pemerintah datang melihat sebagai simbol kepedulian, wujud kepedulian pemerintah, tetapi tentu semua diidentifikasi (korban),” paparnya.

    “Kemudian, kami juga akan datang melihat mereka yang ditahan di petugas kepolisian, mereka yang ditahan sementara, kita akan menyampaikan dan melihat hak-hak mereka harus dipastikan supaya terjamin,” tandasnya.

  • Mensos: Pemerintah Beri Santunan untuk Korban Demo, Rp15 Juta untuk Meninggal Dunia

    Mensos: Pemerintah Beri Santunan untuk Korban Demo, Rp15 Juta untuk Meninggal Dunia

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf memastikan pemerintah menyalurkan bantuan sosial (bansos) bagi korban konflik sosial yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.

    Bantuan ini diberikan sebagai bentuk perhatian negara, sekaligus bagian dari program bansos adaptif Kementerian Sosial. Atau sama dengan korban bencana alam maupun non-alam. 

    “Kalau wafat itu untuk santunan ahli waris sebesar Rp15 juta, untuk luka-luka berat Rp5 juta. Kemudian bisa dibantu lanjutan sesuai assessment, termasuk rehabilitasi sosial maupun pemberdayaan,” ujar Saifullah di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (4/9/2025).

    Berdasarkan data terbaru yang diterima Kemensos, Gus Ipul mengatakan bahwa korban akibat demonstrasi berjumlah 7 orang meninggal dunia dan 9 orang luka berat. 

    Selain itu, dia melanjutkan bahwa tercatat 6 petugas masih menjalani perawatan di rumah sakit.

    “Tentu kita tidak bisa membedakan mana masyarakat, mana petugas. Dua-duanya adalah korban,” katanya.

    Dia menjelaskan bahwa proses penyaluran bantuan sudah mulai dilakukan sejak kemarin. Santunan untuk korban meninggal diserahkan langsung kepada ahli waris, sedangkan korban luka berat akan menerima bantuan secara pribadi.

    “Mulai kemarin sudah, tapi nanti ini akan kita teruskan ke Makassar, Yogyakarta, dan beberapa titik lainnya. Insyaallah akan kita salurkan,” jelasnya.

    Bantuan ini sepenuhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Kementerian Sosial. Saifullah menegaskan, santunan tersebut bukan sekadar soal nilai uang, melainkan bentuk kepedulian negara.

    “Saya mohon jangan dilihat nilainya. Tapi ini bagian dari perhatian, kepedulian, dan kebersamaan pemerintah dengan warga yang kena musibah,” ujarnya.

    Dia juga membuka peluang adanya tambahan bantuan, khususnya untuk korban luka berat yang membutuhkan perawatan lanjutan.

    “Kalau diperlukan penambahan, insyaallah akan kita tambah,” pungkasnya.

  • Kemensos Minta Tambah Anggaran Rp 12 Triliun untuk Bansos Adaptif hingga Makan Lansia Telantar Nasional 4 September 2025

    Kemensos Minta Tambah Anggaran Rp 12 Triliun untuk Bansos Adaptif hingga Makan Lansia Telantar Nasional 4 September 2025

    Kemensos Minta Tambah Anggaran Rp 12 Triliun untuk Bansos Adaptif hingga Makan Lansia Telantar
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kementerian Sosial (Kemensos) meminta tambahan anggaran Rp 12 triliun untuk tahun 2026 dari pagu indikatif sekitar Rp 84,44 triliun.
    Jika penambahan anggaran disetujui, total pagu indikatif Kemensos untuk tahun depan mencapai hampir Rp 100 triliun.
    “Kita mengusulkan tambahan Rp 12 triliun. (Total) Ya sekitar Rp 92 triliun lebih lah, kalau kita harapkan,” kata Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (3/9/2025).
    Gus Ipul menyampaikan, tambahan anggaran diperlukan untuk sejumlah program yang dananya belum terakomodasi dalam pagu indikatif.
    Program tersebut, yakni bansos adaptif dan program permakanan untuk lansia telantar berusia di atas 75 tahun.
    Seturut data yang dimiliki Kemensos, jumlah lansia telantar mencapai 100.000 orang.
    “Yang tiap hari kita beli makan itu makan pagi dan makan siang. Itu kan sudah berlangsung di tahun 2025. Ini juga belum dianggarkan,” tutur Gus Ipul.
    Bantuan lain yang belum dianggarkan adalah bantuan untuk anak yatim piatu.
    “Ini juga belum terakomodasi. Dan bantuan-bantuan lain yang Insha Allah menjadi bagian dari tugas pokok dari Kementerian Sosial. Seperti atensi, bantuan untuk penyandang disabilitas dan lain sebagainya. Itu yang kita ajukan untuk mendapatkan dukungan dari Komisi VIII,” jelas Gus Ipul.
    Gus Ipul mengungkapkan, tambahan anggaran itu belum disetujui.
    Pihaknya bakal melakukan rapat terlebih dahulu dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
    “Kita masih harus sama-sama berjuang, kan. Jadi kita kan nanti akan sama-sama berjuang. Tentu ke Banggar, ke Kementerian Keuangan juga. Jadi masih ada proses yang harus kita lalui bersama-sama,” tandas Gus Ipul.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Komisi VIII Gelar Rapat Tertutup dengan Mensos dan Menag, Bahas Apa?

    Komisi VIII Gelar Rapat Tertutup dengan Mensos dan Menag, Bahas Apa?

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat kerja tertutup bersama Menteri Agama Nasaruddin Umar hingga Menteri Sosial Saifullah Yusuf pada Rabu (3/9/2025). 

    Agenda rapat membahas rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga tahun 2026, serta sejumlah isu aktual. Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi’i mengungkapkan rapat masih sebatas paparan awal mengenai pengajuan anggaran.

    “Jadi tadi masing-masing kementerian memaparkan pagu indikatif, kemudian usulan tambahan dari anggaran yang sudah disampaikan kepada masing-masing kementerian. Tentu dengan memasukkan alasan kenapa mereka meminta penambahan pagu anggaran,” kata Syafi’i di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Rabu (3/9/2025). 

    Menurutnya, pembahasan detail belum dilakukan.

    “Baru itu saja hari ini, belum lagi membahas lebih dalam,” tambahnya.

    Syafi’i menambahkan, meski Badan Penyelenggara Haji termasuk dalam daftar undangan, lembaga tersebut belum sempat menyampaikan paparan. Dia sendiri juga mendapat penugasan khusus yang membuatnya harus meninggalkan rapat lebih awal.

    “Jadi memang belum ada tanya jawab, baru paparan Kementerian Agama dan Kementerian Sosial. Jadi memaparkan pagu indikatif dan usulan tambahan anggaran. Jadi belum ada pembahasan,” katanya.

    Salah satu alasan usulan tambahan anggaran, kata Syafi’i, terkait kebutuhan belanja pegawai. Misalnya, Kementerian Agama menerima formasi CPNS lebih dari 105.000 orang yang tentu memerlukan dukungan anggaran tambahan.

    Selain itu, persoalan sertifikasi guru juga menjadi perhatian. “Kemarin kan ada 629.000 guru yang belum bersertifikasi. Nah di tahun 2026 kita menyelesaikan separuhnya, 300 lebih. Jadi kalau sudah sertifikasi kan ada penambahan gaji. Penambahan gaji itu kan harus dimasukkan ke APBN,” ungkapnya.

    Dia menambahkan, program sertifikasi guru (PPG) yang dimulai 2026 akan berdampak pada anggaran gaji tahun 2027. Targetnya, pada 2027 tidak ada lagi guru non-sertifikasi di lingkungan Kementerian Agama, baik Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, maupun Konghucu.

    “Jadi kalau sekarang kan yang menggaji itu yayasannya. Tapi nanti setelah bersertifikasi itu masuk ke APBN. Maka pasti harus ada usulan tambahan anggaran. Jadi sangat normatif sekali,” kata Syafi’i.

  • Komisi VIII DPR Rapat Tertutup Bareng Menag Nasaruddin-Mensos Gus Ipul

    Komisi VIII DPR Rapat Tertutup Bareng Menag Nasaruddin-Mensos Gus Ipul

    Jakarta –

    Menteri Agama Nasaruddin Umar hingga Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR RI membahas rencana kerja hingga anggaran 2026. Rapat dilaksanakan secara tertutup.

    Pantauan detikcom di Gedung Nusantara II DPR RI, Rabu (3/9/2025), Menteri Nasaruddin Umar hadir di lokasi pukul 10.12 WIB. Selain Menag, sudah hadir di Gedung DPR RI sebelumnya yakni Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) hingga Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan.

    Dalam agenda yang diterima, rapat ini membahas rencana kerja dan anggaran kementerian atau lembaga tahun 2026. Rapat ini juga dijadwalkan akan membahas isu-isu terkini.

    “Tertutup,” ujar anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina dikonfirmasi.

    Sementara itu, Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo Syafi’i mengatakan rapat ini baru pengajuan anggaran. Ia menyebut masing-masing kementerian baru menyampaikan usulan tambahan anggaran dari pagu indikatif yang didapat.

    “Jadi tadi masing-masing kementerian memaparkan pagu indikatif, kemudian usulan tambahan dari anggaran yang sudah disampaikan kepada masing-masing kementerian,” ucap Romo Syafi’i.

    “Tentu dengan memasukan alasan kenapa mereka meminta penambahan pagu anggaran baru itu saja hari ini, belum lagi membahas lebih dalam,” imbuhnya.

    (dwr/gbr)

  • Rapat di DPR Mulai Ramai Menteri hingga Anggota Dewan, Begini Suasananya

    Rapat di DPR Mulai Ramai Menteri hingga Anggota Dewan, Begini Suasananya

    Jakarta –

    Anggota DPR hingga pegawai di DPR RI sudah beraktivitas seperti semula usai beberapa hari belakangan didemo massa. Sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih hingga anggota dewan juga mulai terlihat lebih banyak hadir di DPR dibandingkan hari-hari sebelumnya.

    Berdasarkan agenda yang didapat, Rabu (3/9/2025) terhitung ada 23 rapat yang akan dilakukan oleh anggota DPR dengan menteri, badan, atau perwakilan kementerian hari ini. Jadwal rapat dimulai pukul 10.00 WIB sampai ada yang terlaksana pukul 19.00 WIB antara Komisi XIII DPR RI dengan Menteri HAM.

    Kendati demikian, pengamanan di DPR tampak masih dijaga ketat oleh aparat kepolisian dan TNI. Tampak di pintu masuk Gedung Pancasila dijaga oleh pasukan Brimob tempat masuknya kendaraan anggota dewan dan para menteri.

    Di dalam Gedung DPR RI, tenda militer juga masih terpasang di sejumlah tempat seperti depan Nusantara II hingga samping Masjid DPR. Bahkan sebagian lantai satu parkiran motor digunakan untuk aparat kepolisian beristirahat.

    Menag Nasaruddin Umar salah satu menteri yang sudah mulai rapat di DPR, Rabu (3/9/2025 (Dwi/detikcom)

    Meski begitu, sejumlah menteri juga mulai berdatangan ke DPR RI untuk melaksanakan rapat. Terlihat hadir di sana Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Menteri Agama Nasaruddin Umar, hingga Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia Veronica Tan.

    (dwr/maa)

  • Mensos Sebut Prabowo Akan Beri Bantuan ke Korban Aksi Demo Ricuh – Page 3

    Mensos Sebut Prabowo Akan Beri Bantuan ke Korban Aksi Demo Ricuh – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyebut Presiden Prabowo Subianto akan memberikan bantuan kepada korban yang terluka maupun meninggal akibat aksi demo berujung ricuh di beberapa daerah.

    Dia menuturkan bantuan tak hanya diberikan untuk warga sipil saja, namun juga aparat kepolisian yang menjadi korban kericuhan demo.

    “Oh iya ada, pasti ada itu (bantuan dari Presiden). Ya tidak hanya (korban) yang di Jakarta, tapi Presiden juga memperhatikan yang di luar daerah, seperti di Makassar. Presiden sangat punya perhatian terhadap korban,” kata Gus Ipul di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 1 September 2025.

    “Tadi disinggung juga di dalam, beliau punya perhatian yang sangat serius dan memberikan atensi serta beliau tentu akan menindaklanjuti bagaimana membantu para korban baik di tingkat aparat atau di masyarakat,” sambungnya.

    Dia menjelaskan bantuan yang diberikan Prabowo akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing korban maupun keluarga korban. Misalnya, bantuan biaya sekolah bagi anak korban, biaya pengobatan, dan bantuan renovasi rumah bagi korban meninggal.

    “Kalau kita lihat nanti pasti sesuai kebutuhannya kan, untuk biaya sekolah mungkin keluarganya, adiknya, orang tuanga, mungkin juga ada perbaikan rumah atau renovasi rumah atau pembangunan rumah. Semua itu pasti tergantung assesment,” jelasnya.