Kementrian Lembaga: Kemensos

  • Waka DPR Cucun: Sekolah Rakyat tentang Membangun Masa Depan Anak

    Waka DPR Cucun: Sekolah Rakyat tentang Membangun Masa Depan Anak

    Jakarta

    Wakil Ketua DPR RI Cucun A Syamsurijal mengunjungi Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 11 Cisarua, Kabupaten Bandung Barat (KBB), dan Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 16 Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kunjungan ini dalam rangka pengawasan program Sekolah Rakyat gagasan Presiden Prabowo Subianto.

    Dalam kunjungan itu, Cucun didampingi oleh anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq, Kepala Dinas Sosial KBB Idad Saadudin, serta Kepala Bidang PAI Kanwil Kementerian Agama Jawa Barat Prof Asnawi. Hadir juga Sekretaris Dirjen Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI Idit Supriadi Priatna, serta para tenaga pendidik dan tokoh masyarakat setempat.

    Berdasarkan rilis yang diterima detikcom, Selasa (9/9/2025), kegiatan ini tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga diisi dengan dialog dan peninjauan langsung fasilitas sekolah. Cucun keliling area sekolah untuk melihat kondisi ruang belajar, asrama, serta sarana pendukung lainnya.

    Cucun juga mencatat dan menginventarisasi berbagai kebutuhan yang masih diperlukan sekolah guna menunjang kualitas pendidikan para siswa di Sekolah Rakyat tersebut.

    Dalam sambutannya, Cucun menegaskan pendidikan adalah pondasi utama untuk memutus rantai kemiskinan. Ia menekankan pentingnya DPR menjalankan fungsi pengawasan agar program ini benar-benar menyentuh sasaran, meningkatkan kualitas fasilitas, serta menjamin kesejahteraan tenaga pendidik.

    “Sekolah Rakyat harus menjadi instrumen untuk melahirkan generasi baru yang lebih percaya diri, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan,” kata Cucun dalam pesannya kepada wartawan.

    Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan berasrama di Indonesia yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Program ini dikoordinasikan pelaksanaannya oleh Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, melalui Kementerian Sosial dan beberapa kementerian lain.

    Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui penyediaan pendidikan berkualitas dan pelatihan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem dengan menyasar keluarga yang terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Sekolah Rakyat hadir untuk menjamin hak pendidikan dasar, menumbuhkan kemandirian, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang akan menjadi modal penting bagi masa depan bangsa.

    Dalam kunjungan ini, Cucun langsung menelpon Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul). Dia menyampaikan dukungan yang menjadi penguat kebijakan Sekolah Rakyat sebagai bagian dari tanggung jawab konstitusional DPR RI dalam memastikan program prioritas pemerintah berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

    Wakil Ketua Umum DPP PKB itu menegaskan komitmen DPR untuk terus memastikan program Sekolah Rakyat berjalan sesuai dengan visi Presiden, yakni menghadirkan pendidikan yang layak, setara, dan mampu menjadi instrumen utama dalam memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

    “Sekolah Rakyat bukan hanya soal kelas dan buku, tapi tentang membangun masa depan yang lebih adil bagi anak-anak bangsa,” imbuhnya.

    (fas/gbr)

  • Mensos Gus Ipul Tekankan Tiga Mandat Presiden untuk Entaskan Kemiskinan – Page 3

    Mensos Gus Ipul Tekankan Tiga Mandat Presiden untuk Entaskan Kemiskinan – Page 3

    Arahan ketiga dari Presiden, lanjut Gus Ipul, adalah Bansos tepat sasaran. Pemerintah telah menyiapkan alokasi anggaran lebih dari Rp500 triliun untuk subsidi dan bansos pada 2025. Namun, sebagian masih belum tepat sasaran, sehingga diperlukan perbaikan dan komitmen bersama untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Di sini peran sentral dan sinergi antara kepala daerah, dinas sosial, dan pilar sosial diperlukan. “Dinsos menggerakkan, pilar sosial menggelorakan, dan bersama kita kobarkan semangat baru untuk Indonesia,” ucapnya disambut tepuk tangan hadirin.

    Selain tepat sasaran, Gus Ipul juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menekankan paradigma baru, yaitu Bansos Sementara, Berdaya Selamanya. “Bansos PKH, sembako, dan PBI-JK hanya untuk yang paling membutuhkan. Selanjutnya mereka harus menuju kemandirian melalui graduasi lewat Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE). Kami sudah mencoret lebih dari dua juta penerima yang tidak layak, termasuk ribuan orang yang menggunakan bansos untuk judi online,” ungkapnya.

    Mengakhiri arahannya, Gus Ipul mengajak seluruh pemangku kepentingan menyamakan visi dan langkah untuk mencapai Indonesia Emas 2045. “Sekolah Rakyat adalah jalan untuk mencetak generasi tangguh. DTSEN menjadi landasan intervensi berbasis data yang akurat dan bansos tepat sasaran akan memastikan bantuan negara benar-benar sampai kepada yang membutuhkan. Tiga mandat Presiden ini harus kita laksanakan bersama,” tegasnya.

  • Ada Rekening Untuk Judol, Mensos : Akan Kami Periksa dan Alihkan ke Orang Lain

    Ada Rekening Untuk Judol, Mensos : Akan Kami Periksa dan Alihkan ke Orang Lain

    Malang (beritajatim.com) – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan sebanyak 300 ribu lebih penerima bantuan sosial (bansos) tidak lagi menerima bantuan. Mereka yang tidak menerima lagi diduga rekening penerima digunakan untuk judi online.

    “Akan kita periksa. Sekarang lebih dari 300 ribu yang gak dapet lagi. Kita validasi kalau memang bener (untuk judol) ya mereka gak dapet bansos lagi,” ujar pria yang akrab disapa Gus Ipul di Kota Malang, Senin, (8/9/2025).

    Gus Ipul ingin melakukan evaluasi dan perombakan penerima bansos jika memang benar rekening yang terdaftar untuk judi online. Dia ingin penyaluran bansos benar tepat sasaran. Kepada masyarakat yang memang berhak menerima.

    Meski begitu Gus Ipul menegaskan Kemensos tidak kaku. Jika memang rekening penerima juga digunakan untuk Judol kemudian dihapus penerimaannya. Si penerima masih hisa mengajukan pendataan lagi asalkan memang membutuhkan atau data lama dimanfaatkan orang lain.

    “Ya dihentikan. Kalau dia memang bener bener butuh ya harus lewat proses pendataan ulang. Kita beri kesempatan ulang juga. Jadi memang ada yang mungkin dimanfaatkan orang lain. Itu perlu kita proses, kita periksa dan pastikan lagi,” ujar Gus Ipul.

    Kemensos sendiri telah berkoordinasi dengan PPATK untuk melakukan pengecekan rekening terhadap penerima bansos. Dalam rangka Bansos tepat sasaran itu, mereka melakukan konsolidasi bersama BPS. Dari 12 juta penerima yang sudah dicek ulang. Sebanyak 2 juta tidak memenuhi syarat untuk menerima bansos.

    “Setelah itu kita bergerak ke PPATK untuk memeriksa NIK dari penerima bansos. Baru kita ke perbankan dan ditemukanlah itu tadi 600 ribu lebih penerima bansos yang dari kemensos diduga melakukan atau terlibat dalam judol. Jadi kita alihkan, tidak dikurangi. Alokasi tetap, dialihkan ke mereka yang lebih berkah,” ujar Gus Ipul. (luc/kun)

  • Situasi Kembali Kondusif, Mas Dhito Cabut Surat Edaran Jam Malam Pelajar

    Situasi Kembali Kondusif, Mas Dhito Cabut Surat Edaran Jam Malam Pelajar

    Kediri (beritajatim.com) – Satu pekan pasca kekacauan akibat aksi anarkis pembakaran dan penjarahan aset Pemerintah Kabupaten Kediri yang dilakukan massa, pada Sabtu (30/8) malam, kondisi Kabupaten Kediri berangsur kondusif.

    Mempertimbangkan perkembangan kondisi yang ada, Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana atau biasa disapa Mas Dhito memutuskan untuk mencabut surat edaran bupati terkait pemberlakuan jam malam bagi pelajar.

    Pencabutan surat edaran itu disampaikan Mas Dhito saat menghadiri acara pengajian akbar peresmian SDI Ulumiah Al Ma’ruf, Desa Tertek, Kecamatan Pare, Minggu (7/9/2025) malam.

    “Saya cabut surat edaran bupati, saya tetapkan per malam ini saya nyatakan Kabupaten Kediri sudah menjadi kabupaten yang guyub rukun, adem tentrem gemah ripah loh jinawi,” kata Mas Dhito.

    Dari aksi kerusuhan malam itu, selain aksi perusakan yang dilakukan, keprihatinan juga muncul karena para pelaku mayoritas merupakan kalangan pelajar setingkat SMP dan SMA.

    Selain menyasar gedung pemerintahan Kabupaten Kediri, secara umum di wilayah Kediri para pelaku juga melakukan pembakaran Gedung DPRD, termasuk perusakan pos maupun kantor kepolisian.

    “Gedung yang hangus terbakar itu bisa kita bangun. Arsip yang hilang bisa kita cetak kembali, bangunan yang hancur bisa kita perbaiki tapi yang menjadi persoalan mayoritas pelaku anarkisme adalah anak pelajar,” ungkapnya.

    Kabupaten Kediri, lanjut Mas Dhito, tidak memberikan toleransi kepada siapapun pelaku tindakan anarkis. Dihadapan masyarakat yang hadir pada acara pengajian KH Anwar Zahid tersebut, Mas Dhito berpesan kepada semua orang tua untuk ikut mengawasi anaknya.

    “Bapak ibu, saya titip betul. Saya tidak bisa bekerja sendiri tanpa bergandengan erat dengan panjenengan semua,” ajaknya.

    Mas Dhito berharap dari SDI Ulumiyah Al Ma’ruf yang diresmikan Menteri Sosial Syaifullah Yusuf tersebut, nantinya lahir generasi penerus yang akan menggantikan tokoh-tokoh yang hadir dalam acara malam itu.

    Gus Ipul sapaan Menteri Sosial Syaifullah Yusuf dalam kesempatan itu juga menyampaikan keprihatinannya dengan kejadian pembakaran gedung-gedung pemerintahan yang terjadi di Kediri. Pihaknya berharap, semua elemen masyarakat untuk ikut berperan serta membangun Kabupaten Kediri.

    “Saya sampaikan apresiasi kepada bapak bupati dan bapak aparat keamanan yang telah bisa segera memulihkan kembali Kabupaten Kediri,” ucapnya. [ADV PKP/nm/but]

  • Mensos sebut tambahan 65 Sekolah Rakyat akan beroperasi pada September

    Mensos sebut tambahan 65 Sekolah Rakyat akan beroperasi pada September

    ANTARA – Pemerintah menargetkan sebanyak 165 Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia beroperasi pada September 2025. Hal itu diungkapkan Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, saat melakukan kunjungan ke Sekolah Rakyat Menengah Pertama 14 Batu pada Senin (8/9). (Achmad Saif Hajarani/Yovita Amalia/Gracia Simanjuntak)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sekolah Rakyat, Jalan Baru Pemerintah Memutus Rantai Kemiskinan – Page 3

    Sekolah Rakyat, Jalan Baru Pemerintah Memutus Rantai Kemiskinan – Page 3

    Lebih lanjut, Kiai Anwar Zahid menekankan bahwa pembangunan manusia tidak bisa hanya mengandalkan aspek ekonomi semata, melainkan juga memadukan empat unsur penting kehidupan.

    “Dalam agama, kita memang diajarkan untuk memadukan empat aspek kehidupan: negara, agama, memperkuat orang tua, dan juga anak. Sekolah Rakyat menjadi jembatan penting agar anak-anak dari keluarga kurang mampu memiliki masa depan yang lebih baik,” tambahnya.

    Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul yang turut hadir dalam acara tersebut menyampaikan bahwa program Sekolah Rakyat juga terinspirasi dari sistem pendidikan pesantren.

    “Sebenarnya, penyelenggaraan Sekolah Rakyat salah satu inspirasinya dari pesantren, karena pesantren adalah boarding school yang sudah terbukti membentuk karakter dan akhlak anak-anak kita,” ujar Gus Ipul.

    Melalui kehadiran Sekolah Rakyat, pemerintah, kata Gus Ipul, berharap dapat membuka akses pendidikan yang lebih luas dan setara bagi anak-anak dari keluarga miskin. Dukungan para kiai dan pesantren diharapkan menjadi penguat ekosistem pendidikan berbasis nilai, moral, dan kemandirian.

     

  • Presiden Prabowo Terima Laporan Gus Ipul soal Perkembangan Sekolah Rakyat – Page 3

    Presiden Prabowo Terima Laporan Gus Ipul soal Perkembangan Sekolah Rakyat – Page 3

    Liputan6.com, Bogor – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) melaporkan perkembangan program Sekolah Rakyat kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam pertemuan yang berlangsung di kediaman pribadi Presiden di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (6/9/2025).

    Dalam kesempatan itu, Gus Ipul didampingi Wakil Menteri Sosial Agus Jabo, Sekretaris Jenderal Kemensos Robben Rico, Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat Prof. Mohammad Nuh, serta Tenaga Ahli Mensos Andy Kurniawan. Ia menjelaskan bahwa pertemuan ini merupakan tindak lanjut atas gagasan Presiden mengenai penyelenggaraan Sekolah Rakyat yang mulai dijalankan sejak 14 Juli 2024.

    “Alhamdulillah hari ini saya bersama tim inti Kementerian Sosial bisa menyampaikan laporan rinci tentang penyelenggaraan Sekolah Rakyat, termasuk perkembangan dan tantangan yang dihadapi selama proses berjalan,” ujar Gus Ipul.

    “Beliau (Presiden) tadi memberikan arahan-arahan penting agar ke depan perencanaannya lebih matang,” tambahnya.

    Presiden Prabowo, menurut Gus Ipul, turut menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan Sekolah Rakyat rintisan tahun ini. Ia juga menegaskan komitmennya untuk meluncurkan program ini secara resmi setelah seluruh aspek teknis dan kelembagaan siap.

     

    Sementara itu, Prof. Mohammad Nuh menekankan bahwa saat ini Sekolah Rakyat telah memasuki tahap implementasi nyata, bukan lagi sebatas wacana.

    “Kalau kemarin kita masih merumuskan ide dan gagasan, sekarang ini real pelaksanaannya. Kami melihat tim Kemensos dan jejaringnya all out untuk merealisasikan program ini dengan sangat baik,” kata Prof. Nuh.

    Ia juga menekankan pentingnya penerapan tiga prinsip utama dalam pelaksanaan Sekolah Rakyat. Prinsip pertama adalah bahwa program ini harus terukur, yakni memiliki indikator keberhasilan yang jelas dan dapat dievaluasi secara sistematis. Dengan ukuran yang tepat, efektivitas program dapat dinilai secara objektif dan berkelanjutan, sehingga arah pengembangannya tetap sesuai dengan tujuan awal.

    Prinsip kedua adalah keterjangkauan atau achievable, di mana perencanaan program harus realistis dan bisa dicapai oleh masyarakat luas, terutama kelompok yang paling membutuhkan. Prinsip ketiga adalah akuntabilitas, yang menekankan bahwa setiap hasil pelaksanaan program harus dievaluasi secara transparan dan dilaporkan kepada publik sebagai bentuk tanggung jawab atas penggunaan sumber daya serta pencapaian target yang telah ditetapkan.

    Prof. Nuh menjelaskan bahwa ukuran-ukuran keberhasilan akan mulai terlihat dalam tiga bulan ke depan atau satu semester pertama, dan akan diumumkan secara terbuka.

    “Intinya, Kemensos sangat serius memastikan Sekolah Rakyat ini berjalan baik dan bisa dipertanggungjawabkan ke publik,” ujarnya.

  • Dua Link Resmi untuk Cek Bansos PKH dan BPNT dengan Mudah – Page 3

    Dua Link Resmi untuk Cek Bansos PKH dan BPNT dengan Mudah – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta- Program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) kembali hadir untuk memenuhi kebutuhan dasar sekaligus menekan angka kemiskinan.

    Namun, masih banyak warga yang belum memahami cara mengecek status penerima bantuan, sehingga sering kali harus bolak-balik ke kantor kelurahan atau Dinas Sosial hanya untuk memastikan apakah namanya terdaftar atau tidak.

    Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Kementerian Sosial telah menyediakan dua kanal resmi dan mudah diakses oleh siapa pun, baik melalui situs web maupun aplikasi digital.

    Pertama, masyarakat bisa mengakses laman https://cekbansos.kemensos.go.id, yang merupakan situs resmi Kementerian Sosial yang secara langsung terhubung dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

    Di laman ini, siapa pun cukup mengisi data wilayah domisili secara lengkap mulai dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa atau kelurahan, lalu memasukkan nama lengkap sesuai dengan yang tertera pada KTP, mengetik kode captcha sebagai verifikasi, dan kemudian menekan tombol “Cari Data”.

    Dalam hitungan detik, sistem akan menampilkan informasi terkait status bantuan, apakah terdaftar sebagai penerima PKH, BPNT, atau jenis bantuan sosial lainnya seperti BLT El Nino atau Bantuan Pangan Beras.

    Kedua, selain menggunakan situs web, Kemensos juga telah merilis aplikasi resmi bernama “Cek Bansos” yang dapat diunduh secara gratis melalui Google Play Store.

    Aplikasi ini menawarkan fitur yang lebih personal karena pengguna diwajibkan melakukan registrasi terlebih dahulu dengan memasukkan data NIK, nomor KK, email aktif, serta mengunggah foto e-KTP dan swafoto sebagai bentuk verifikasi identitas.

    Setelah akun aktif, pengguna bisa langsung login dan memilih menu “Cek Bansos” untuk mengetahui apakah mereka tercatat sebagai penerima bantuan. Bahkan lebih dari itu, aplikasi ini juga memberikan fitur tambahan seperti mengusulkan diri sendiri atau tetangga sebagai calon penerima bantuan, serta menyampaikan pengaduan jika terjadi ketidaksesuaian data atau dugaan penyelewengan.

  • Mensos Beri Santunan Rp 5 Juta untuk Korban Luka Berat Aksi Demo di Makassar – Page 3

    Mensos Beri Santunan Rp 5 Juta untuk Korban Luka Berat Aksi Demo di Makassar – Page 3

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan korban kerusuhan demonstrasi pada akhir Agustus hingga awal September 2025 mendapat perlindungan dari berbagai lembaga jaminan sosial.

    Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono menuturkan, BPJS Ketenagakerjaan (BPJSTK) telah menyalurkan santunan jaminan kecelakaan kerja (JKK) serta jaminan kematian kepada para korban. Hingga saat ini, sudah ada sembilan korban yang tercatat menerima manfaat tersebut.

    “Untuk BPJSTK itu telah menyalurkan santunan jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan juga jaminan kematian kepada korban yang dirawat di rumah sakit maupun yang meninggal dunia. Sampai dengan saya ini yang sudah terlaporkan ada sembilan,” kata Ogi dalam konferensi pers RDKB Agustus 2025, Kamis 4 September 2025.

    Selain BPJSTK, dua lembaga lain yang turut berperan adalah Asabri dan Taspen. Asabri memberikan santunan kepada anggota TNI dan Polri yang terdampak, sementara Taspen menyalurkan perlindungan kepada aparatur sipil negara (ASN).

    Santunan tersebut diberikan kepada korban kerusuhan yang mengalami perawatan di rumah sakit maupun yang meninggal dunia akibat kerusuhan. Keberadaan manfaat jaminan ini sangat penting untuk meringankan beban keluarga korban di tengah kondisi sulit.

    Ia menegaskan, OJK terus memantau penyaluran santunan agar berjalan tepat sasaran dan sesuai ketentuan. Koordinasi antara OJK dengan lembaga terkait dilakukan secara intensif untuk memastikan seluruh korban mendapat haknya.

    “Kemudian juga Asabri dan juga Taspen memberikan santunan untuk kecelakaan kerja kepada peserta TNI Polri dan juga ASN. Terus kita identifikasi, tapi yang sudah teridentifikasi sudah dibayarkan santunannya,” pungkasnya.

  • Kunjungan Mensos Gus Ipul di RS Makassar, Pastikan Pemulihan Korban Unjuk Rasa dan Serahkan Bantuan Kemanusiaan – Page 3

    Kunjungan Mensos Gus Ipul di RS Makassar, Pastikan Pemulihan Korban Unjuk Rasa dan Serahkan Bantuan Kemanusiaan – Page 3

    Menanggapi hal tersebut, Mensos Gus Ipul memastikan akan menindaklanjuti dan mengawal hal yang menjadi kebutuhan para korban. Ia pun menyebutkan Kemensos memiliki program perlindungan sosial, rehabilitasi medis, dan rehabilitasi sosial untuk memulihkan korban agar sehat dan memiliki fungsi sosial yang utuh.

    “Kemensos akan mengawal sampai beliau bisa mandiri, sehat jasmani rohani. Pembiayaan segala macam bisa kita diskusikan bersama,” kata Gus Ipul.

    Usai memberikan santunan, malam harinya Gus Ipul juga menyempatkan diri menjenguk Budi ke RS Primaya. Ia juga berbincang dengan dokter mengenai kondisi Budi. Lalu juga mendoakan kesembuhan Budi.

    Kemensos memberikan santunan untuk keluarga 4 korban meninggal masing-masing sebesar Rp15 juta. Total santunan untuk keluarga dari 4 korban meninggal sebesar Rp60 juta.

    Lalu Gus Ipul juga memberikan santunan untuk 5 korban luka dalam insiden unjuk rasa sebesar Rp5 juta. Total santunan untuk korban luka sebesar Rp25 juta.

    Kemensos juga menyalurkan paket sembako untuk keluarga korban meninggal dan korban luka sebesar Rp500 ribu untuk masing-masing orang. Total bantuan paket sembako untuk 9 orang sebesar Rp89.500.000.

    Insiden unjuk rasa di Makassar mengakibatkan 4 korban meninggal dunia dan lima lainnya terluka.

    Berikut daftar korban meninggal dunia:

    1. Rusdam Diansyah alias Dandi (ojek online);

    2.  Muhammad Akbar Basri (staf Humas DPRD Kota Makassar);

    3. Syahrina Wati, staf DPRD;

    4. Syaiful Akbar, Kasi Kesra di Kecamatan Ujung Tanah.

    Berikut daftar korban luka:

    1. Budi Haryadi (karyawan swasta)

    2. Agung Setiawan (karyawan honorer)

    3. Sahabudin (sopir anggota DPRD)

    4. Arif Rahman