Kementrian Lembaga: Kemensos

  • Wamensos Agus Jabo Dampingi Prabowo Terima Tokoh Gerakan Nurani Bangsa

    Wamensos Agus Jabo Dampingi Prabowo Terima Tokoh Gerakan Nurani Bangsa

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Sosial (Wamen) Agus Jabo Priyono mengatakan dirinya dijadwalkan mendampingi Presiden RI Prabowo Subianto menerima sejumlah tokoh yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/9/2025).

    “Mendampingi pak Presiden menerima tamu, sepertinya seperti itu,” ujar Agus Jabo singkat saat tiba di kompleks Istana.

    Meski belum merinci agenda pertemuan, dia menyebut pertemuan tersebut akan dihadiri sejumlah tokoh lintas agama, akademisi, hingga pegiat masyarakat sipil.

    “Dari gerakan nurani bangsa,” ucapnya.

    Meski begitu, Agus mengaku belum mengetahui topik yang akan dibicarakan ketika ditanya lebih lanjut soal isu yang akan dibahas. “Saya belum tahu, saya belum tahu,” katanya 

    Adapun tokoh Gerakan Nurani Bangsa yang diperkirakan hadir antara lain Ibu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Prof. M. Quraish Shihab, Omi Komaria Nurcholish Madjid, Romo Franz Magnis Suseno, Lukman Hakim Saifuddin, Pdt. Gomar Gultom, Erry Riyana Hardjapamekas, Prof. Komaruddin Hidayat, Ery Seda, dan Alissa Wahid.

    Selain itu, juga dijadwalkan hadir Laode M. Syarif, Beka Ulung Hapsara, Mukhibullah, Ira Sulistya, serta sejumlah staf pendamping dari Sinta Nuriyah Wahid.

  • Prabowo Janji Bangun 500 Sekolah Rakyat untuk Siswa Kurang Mampu

    Prabowo Janji Bangun 500 Sekolah Rakyat untuk Siswa Kurang Mampu

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya memperluas pembangunan Sekolah Rakyat sebagai upaya menghadirkan pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

    Prabowo mengungkapkan saat ini sudah ada 100 Sekolah Rakyat yang beroperasi. Jumlah itu akan bertambah menjadi 165 sekolah pada akhir September, dan dijadwalkan diresmikan secara langsung olehnya pada Oktober mendatang.

    “Tahun depan akan kita tambah 100 lagi ya, 100 lagi terus tiap tahun 100. Sasaran kita 500 Sekolah Rakyat di titik-titik kantong rakyat kita yang paling tertinggal, rakyat kita yang paling ekonominya susah, kalau istilah statistik desil 1 dan 2,” katanya saat meninjau Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 10 Margaguna, Jakarta Selatan, Kamis (11/9/2025).

    Meski begitu, Prabowo mengaku juga merencanakan untuk memfasilitasi sekolah ini yang ditujukan bagi desil 2, 3, 4, dan 5.

    “Supaya semua anak-anak kita harus mengalami pendidikan dengan fasilitas yang bagus. Kita tidak boleh ketinggalan dengan bangsa lain,” ujar Prabowo.

    Menurutnya, keberadaan Sekolah Rakyat menjadi solusi bagi anak-anak yang putus sekolah maupun berasal dari keluarga prasejahtera agar tetap mendapat pendidikan layak.

    Diberitakan sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memastikan konstruksi Sekolah Rakyat (SR) tahap 1C tengah dikebut pembangunannya sepanjang tahun ini. Di mana, setidaknya terdapat 65 SR baru yang akan dibangun

    Menteri PU, Dody Hanggodo menuturkan bahwa 63 lokasi SR Tahap IC itu nantinya akan dibangun menggunakan APBN, sementara untuk 2 lokasi SR Tahap IC dibangun menggunakan APBD.

    Pada saat yang sama, Dody juga menegaskan bahwa pelaksanaan pembangunan SR Tahap IC saat ini berjalan sesuai rencana dan menunjukkan progres yang signifikan. 

    “Dari sisi pelaksanaan konstruksi, progres fisik menunjukkan capaian positif. Ditargetkan, SR Tahap IC sudah dapat beroperasi pada awal September 2025,” tegas Dody dalam keterangan resmi (24/8/2025).

    Lebih lanjut, 65 Sekolah Rakyat yang akan dibangun itu akan menampung sebanyak 248 rombongan belajar (rombel) dengan kapasitas 6.190 siswa, meliputi jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).

    Adapun, secara keseluruhan konstruksi SR Tahap IC telah menunjukkan progres di atas 90% di beberapa lokasi seperti BLK Subulussalam, BLK Bireuen, dan Gedung Eks SMP Unggul di Pidie Jaya, Aceh.

    Sementara itu, Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp24,9 triliun untuk Sekolah Rakyat (SR) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

    Jumlah tersebut melonjak 255,71% dibandingkan dengan anggaran pada 2025 yang hanya sebesar Rp7 triliun.

    Perincian penyalurannya, sebanyak Rp20 triliun digunakan untuk pembangunan 200 SR yang dilaksanakan oleh Kementerian PU. sedangkan sisanya Rp4,9 triliun untuk operasional 200 SR dilaksanakan oleh Kementerian Sosial (Kemensos).

    “Anak-anak yang tadinya mungkin merasa rendah diri karena orang tua sangat susah hidupnya, kita tarik keluar, kita beri lingkungan sebaik-baiknya supaya dia percaya diri dan mendapat pendidikan terbaik yang bisa kita berikan,” tandas Prabowo.

  • KPK Tetapkan Rudy Tanoe jadi Tersangka Korupsi Pengangkutan Bansos

    KPK Tetapkan Rudy Tanoe jadi Tersangka Korupsi Pengangkutan Bansos

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo alias Rudy Tanoe (BRT), Komisaris Utama PT Dosni Roha Logistik (DNR Logistics) sekaligus Direktur Utama PT Dosni Roha Indonesia, sebagai salah satu tersangka kasus dugaan korupsi pengangkutan penyaluran bantuan sosial di Kementerian Sosial.

    Hal tersebut diketahui saat Juru Bicara KPK Budi Prasetyo merespons pengajuan praperadilan Rudy Tanoe mengenai penetapan status tersangka. 

    “KPK menghormati hak hukum saudara BRT dalam pengajuan praperadilan,” ujar Budi dilansir dari Antara, Kamis (11/9/2025). 

    Sebelumnya, KPK mengusut kasus terkait bansos di Kemensos, dimulai dari perkara dugaan suap dalam pengadaan bansos untuk wilayah Jabodetabek pada lingkungan Kemensos tahun 2020, yakni pada 6 Desember 2020.

    Salah satu tersangka dalam kasus itu adalah mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara, yang kini sudah menerima vonis dan tengah mendekam di penjara.  

    Pada 15 Maret 2023, KPK mengumumkan penyidikan dugaan korupsi dalam penyaluran bantuan sosial beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kemensos tahun 2020–2021.

    Pada 26 Juni 2024, KPK mengumumkan memulai penyidikan dugaan korupsi pengadaan bantuan sosial presiden terkait penanganan Covid-19 di wilayah Jabodetabek pada Kemensos tahun 2020.

    Sementara itu, pada 19 Agustus 2025, KPK mencegah empat orang untuk bepergian ke luar negeri terkait kasus pengangkutan penyaluran bansos Kemensos, yakni berinisial ES, BRT, KJT, dan HER. 

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, keempat orang tersebut adalah Staf Ahli Menteri Sosial Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial Edi Suharto (ES), dan Komisaris Utama PT Dosni Roha Logistik (DNR Logistics) sekaligus Direktur Utama PT Dosni Roha Indonesia Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo (BRT).

    Kemudian Dirut DNR Logistics tahun 2018–2022 Kanisius Jerry Tengker (KJT), dan Direktur Operasional DNR Logistics tahun 2021-2024 Herry Tho (HER).

    Pada tanggal yang sama, KPK mengumumkan telah menetapkan tiga orang dan dua korporasi sebagai tersangka kasus yang merupakan pengembangan perkara penyaluran bansos beras untuk KPM dan PKH tahun 2020–2021, dengan kerugian negara Rp200 miliar.

    Pada 25 Agustus 2025, Rudy Tanoe mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan memohon agar penetapan tersangka tersebut dinyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum.

  • Kemensos Salurkan Bantuan dan Dirikan Dapur Umum untuk Korban Banjir Bali
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        11 September 2025

    Kemensos Salurkan Bantuan dan Dirikan Dapur Umum untuk Korban Banjir Bali Nasional 11 September 2025

    Kemensos Salurkan Bantuan dan Dirikan Dapur Umum untuk Korban Banjir Bali
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kementerian Sosial (Kemensos) bergerak cepat menyalurkan bantuan untuk korban banjir di Bali.
    Personel Tagana pun sudah diterjunkan ke lokasi bencana.
    “Teman-teman Tagana (Taruna Siaga Bencana) dan Tim PSKBA sudah turun untuk penanganan,” kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dalam siaran pers, Rabu (10/9/2025).
    Gus Ipul menjelaskan, pihaknya juga menyalurkan bantuan bagi para korban banjir.
    “Bantuan logistik dari Kemensos didistribusikan kepada warga terdampak melalui gudang Sentra Paramita Mataram dan Gudang Dinas Sosial Provinsi Bali,” ujarnya.
    Logistik dari Gudang Dinas Sosial Provinsi Bali didistribusikan ke Kota Denpasar, Kabupaten Jembrana, dan Kabupaten Gianyar.
    Bantuan yang diberikan meliputi selimut dan kasur dengan jumlah masing-masing 500 lembar, family kit 600 paket, dan sandang untuk orang dewasa 300 paket.
    Kemudian, logistik dari Gudang Sentra Paramita Mataram terdiri dari 2.000 paket makanan siap saji, 318 kids ware, 87 family kit, kasur 497 lembar, tenda gulung 568 lembar, dan tenda portabel untuk keluarga sebanyak 48 unit.
    “Barang segera dikirim dari Gudang Sentra Paramita ke Dinas Sosial Provinsi Bali dan digunakan untuk penanganan bencana banjir di wilayah Provinsi Bali,” ungkap Gus Ipul.
    Gus Ipul mengungkapkan, jajarannya turut mendirikan dapur umum di Kantor Desa Kusamba Klungkung untuk menyediakan makanan bagi warga yang terdampak banjir.
    Kemensos juga melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk verifikasi dan validasi data korban meninggal untuk penyaluran bantuan santunan ahli waris.
    “Teman-teman di lapangan melakukan asesmen pada korban luka dan yang meninggal dunia untuk selanjutnya diberikan bantuan dan santunan,” jelasnya.
    Berdasarkan data sementara yang dihimpun Kemensos, 4 orang meninggal dunia akibat bencana tersebut.
    Rinciannya, Ni Wayan Lenyod (56) warga Banjar Tengah, Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan; Nadira (48) warga Desa Dauh Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Barat; Ni Wayan Puspa (83) warga Desa Dauh Puri Kaja, Denpasar Utara; dan Dede Rio (20) warga Monang-Maning, Denpasar Barat.
    Sementara itu, 5 orang lainnya dinyatakan hilang dan masih dalam proses pencarian.
    Mereka adalah Ni Wayan Werni (70); Ni Ketut Merta Perempuan (63); Maimun (82); Tasnim Ibrahim (43); dan Farwah Husein (25).
    “Jumlah warga terdampak masih dalam proses pendataan,” kata Gus Ipul.
    Gus Ipul juga mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap kemungkinan terjadinya banjir susulan.
    Sebagai informasi, hujan mengguyur Denpasar sejak Selasa (9/9/2025) pagi.
    Akibatnya, tembok pembatas sungai utama yang membelah Kota Denpasar, Bali (Tukad Badung) jebol pada Rabu (10/9/2025) sekitar pukul 03.00 WITA.
    Di wilayah Gianyar dan Karangasem, banjir merendam rumah serta kendaraan dengan tinggi muka air mencapai 2 meter.
    Adapun lokasi yang terdampak, yaitu Kesiman Kertalangu; Padangsambian Kaja; Pura Demak; Panjer; Pemogan; Sidakarya; dan Pasar Kumbasari.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Keponakan Prabowo Mundur dari DPR di Tengah Kosongnya Kursi Menpora

    Keponakan Prabowo Mundur dari DPR di Tengah Kosongnya Kursi Menpora

    GELORA.CO – Rahayu Saraswati Dhirakanya Djojohadikusumo resmi mengundurkan diri sebagai anggota DPR RI, Rabu (10/9/2025) melalui pernyataannya di akun media sosial Instagram pribadinya @rahayusaraswati.

    Dalam unggahan video tersebut, ia menyadari kata-katanya di sebuah podcast yang diunggah 6 bulan lalu, telah menyakiti banyak pihak terutama bagi orang yang berjuang untuk menghidupi keluarganya.

    “Kesalahan sepenuhnya ada di saya. Oleh sebab itu, melalui pesan ini, saya ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ucapan dan kesalahan saya. Dengan ini, saya menyatakan pengunduran diri saya sebagai anggota DPR RI kepada fraksi Partai Gerindra,” kata Sara, sapaan akrabnya.

    Ia menambahkan, meski mengundurkan diri, Rahayu berharap masih ada kesempatan untuk menyelesaikan satu tugas terakhirnya sebagai Wakil Ketua Komisi VII DPR RI.

    “Yaitu pembahasan dan pengesahan RUU Kepariwisataan yang merupakan produk legislasi kami di Komisi VII,” sambungnya.

    Keponakan Presiden Prabowo Subianto itu juga menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada semua masyarakat di Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu yang telah memilih dan memberikan kepercayaan kepadanya untuk menjadi wakil rakyat di periode ini.  “Saya mohon maaf jika saya telah mengecewakan Anda selama saya mengemban tugas ini,” tutunya.

    Ia memastikan, sisa dana yang masih ada di rekening khusus untuk Dapil, akan dialokasikan untuk memberikan bantuan alat kesehatan, pelatihan-pelatihan kewirausahaan, dan mendukung pemberdayaan anak-anak muda di dapilnya sampai dana tersebut habis.

    “Saya tetap berkomitmen untuk berjuang melawan perdagangan orang, pengelolaan sampah berkelanjutan dan isu krisis iklim termasuk energi terbarukan, pemberdayaan anak-anak muda Indonesia, dan keterwakilan perempuan melalui semua organisasi yang saya pimpin maupun rintis,” tegasnya.

    Rahayu kembali mengucapkan rasa terima kasih atas dukungan moral dan doa yang sangat luar biasa dari para pihak yang telah menaruh harapan kepadanya selama ini.

    “Ingat bro dan sis, berserah tidak sama dengan menyerah, dan perjuangan untuk Indonesia yang lebih baik tidak harus dari kursi di Dapil. Kita adalah pejuang politik. Selama ada ketidakadilan, selama ada rakyat yang belum bisa bersenyum, kita masih harus berjuang tiada akhir. Kepada para sindikat perdagangan orang, this is not the end,” pungkasnya.

    Sebelumnya dalam sebuah siniar keponakan dari Presiden Prabowo Subianto itu menyebut bahwa tuntutan masyarakat agar pemerintah menyediakan lapangan kerja adalah cerminan dari “mental kolonial”.

    Ia berpendapat bahwa di era modern ini, generasi muda seharusnya tidak lagi bergantung pada pemerintah untuk menciptakan pekerjaan, melainkan harus proaktif menjadi pengusaha. Sontak, pernyataan tersebut memicu amarah dan perdebatan sengit di kalangan warganet yang merasa disudutkan.

    Saraswati mendorong anak muda untuk memanfaatkan kreativitas mereka dan menjadi seorang wirausahawan yang justru bisa membuka lapangan kerja bagi orang lain.

    “Menurut saya, anak-anak muda, ayo, kalian kalau punya kreativitas, jadilah pengusaha! Jadilah entrepreneur! Daripada ngomel nggak ada kerjaan, bikinlah kerjaan buat teman-teman lo!” ujar Saraswati dalam podcast tersebut.

    Namun, puncaknya adalah ketika politisi berusia 39 tahun itu mengaitkan harapan rakyat akan lapangan kerja dari pemerintah dengan mentalitas zaman penjajahan.

    “Kalau masih bersandar kepada sektor-sektor padat karya dan bersandar kepada pemerintah untuk provide the jobs, kita masih di zaman kolonial berarti. Yang di mana kita bersandar kepada si raja dan si ratu dan si priyayi untuk ngasih kita kerjaan. No, kita udah move on dari situ,” tegasnya.

    Dekat dengan Urusan Kepemudaan

    Entah kebetulan apa bukan, mundurnya Sara dari DPR berbarengan dengan kekosongan Menteri Pemuda Olahraga (Menpora) usai terjadi perombakan kabinet. Setidaknya, Sara pernah disebut-sebut menjadi calon menteri saat Prabowo belum dilantik jadi presiden.

    Beredar bocoran kursi menteri di media sosial X, yang menyebut Sara akan menjadi Menteri Sosial, Kesejahteraan Perempuan dan Anak didampingi Grace Natalie sebagai Menteri Muda. Meski pun pada akhirnya bocoran ini tak terwujud.

    Indikasi lainnya, klarifikasi dan permintaan maaf Sara pada hari ini, menyinggung soal dirinya akan terus berjuang di bidang pemberdayaan anak-anak muda Indonesia, meski tak lagi menjadi legislator.

    Apalagi Sara, juga dekat dengan kalangan anak muda. Saat ini dia menjadi Ketua Umum PP Tunas Indonesia Raya (Tidar) organsasi sayap Partai Gerindra, yang mengakomodasi para pemuda. Sara juga pernah digadang-gadang untuk menjadi Ketum Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Apa ini pertanda dia akan dilantik jadi Menpora menggantikan Dito Ariotedjo?

  • Soal Pengganti Menpora, Idrus Marhan: Ini Bukan Jatah-jatahan Ya

    Soal Pengganti Menpora, Idrus Marhan: Ini Bukan Jatah-jatahan Ya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Siapa pengganti Dito Ariotedjo sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) hingga saat ini belum diumumkan pihak Istana. Meski beberapa nama sempat beredar dan disebut-sebut sebagai calon Menpora.

    Terkait dengan posisi Menpora itu, Wakil Ketua Umum (Waketum) Golkar, Idrus Marham menegaskan bahwa Golkar menyerahkan kepada Presiden RI, Prabowo Subianto dalam menentukan sosok yang tepat menjabat Menpora.

    Dia menilai, Prabowo selama ini sudah menunjukkan ke publik untuk menerapkan proporsionalitas dan profesionalitas dalam menjalankan pemerintahan.

    “Kami punya keyakinan bahwa Presiden Prabowo sangat aspiratif, bahkan sensitif memperhatikan aspirasi rakyat,” tambahnya.

    Yang pasti kata dia, Golkar tentu merekomendasikan nama untuk menjabat posisi tertentu, tetapi penentuan pejabat di kabinet menjadi hak prerogatif Prabowo.

    “Tentu di dalam melakukan ini semua kami tahu bapak Prabowo itu seorang pemimpin yang tegas. Seorang pemimpin yang responsif, seorang pemimpin yang aspiratif dan yang paling penting lagi adalah yang dilakukan selalu jadi inspirasi oleh ideologi dan prinsip-prinsip falsafah negara,” bebernya.

    Idrus mengaku akan bersyukur apabila Menpora pengganti Dito Ariotedjo berasal dari parpolnya.

    “Misalkan di Kemenpora orang Golkar lagi, alhamdulillah. Ya, kami patut syukuri,” kata Idrus ditemui setelah menghadiri acara Badan Saksi Nasional Partai Golkar di Jakarta Pusat, Rabu (10/9).

    Akan tetapi, eks Menteri Sosial itu menyebut Golkar tidak juga mempermasalahkan bila bukan kader partai berkelir kuning menjabat Menpora pengganti Dito.

  • Kementerian PKP menjaring aspirasi percepatan program Tiga Juta Rumah

    Kementerian PKP menjaring aspirasi percepatan program Tiga Juta Rumah

    Kami hadir di sini untuk berkoordinasi, karena kami perlu data tuntas, kami ingin memastikan semua termasuk kendala dan jalan tengahnya.

    Kota Jambi (ANTARA) – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menjaring aspirasi bersama pemerintah daerah sektor pengembang dan perbankan sebagai upaya percepatan program Tiga Juta Rumah.

    “Kami hadir di sini untuk berkoordinasi, karena kami perlu data tuntas, kami ingin memastikan semua termasuk kendala dan jalan tengahnya,” kata Direktur Peningkatan Kualitas Perumahan perkotaan, Dirjen Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Novriza Tumenggung, di Jambi, Rabu.

    Ia menegaskan, kehadiran Kementerian PKP bertujuan mengumpulkan informasi, terutama kendala lapangan bagi pengembangan program Satu Juta Rumah khusus di wilayah perkotaan.

    Perwakilan Pemerintah Kota Bengkulu (Provinsi Bengkulu) bersama Kota Jambi dan Kota Sungai Penuh (Provinsi Jambi) yang tergabung dalam Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sumatera IV hadir membahas permasalahan yang berkembang.

    Menurut Novriza, dari sini diketahui perkembangan program Satu Juta Rumah (perkotaan) ternyata masih banyak kendala yang terjadi di lapangan.

    Dalam pembahasan tersebut, pemerintah kota umumnya terkendala ketersediaan lahan. Selain itu, harga jual tanah setiap waktu selalu mengalami kenaikan. Permasalahan tersebut hampir merata terjadi di wilayah perkotaan.

    Novriza berharap, kendala tersebut tidak menyurutkan pengembang dan pemerintah daerah ikut serta membantu mewujudkan program kementerian, dalam pemenuhan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

    Kementerian PKP tidak berdiri sendiri dalam mewujudkan program tersebut, dibantu lintas kementerian (Kemendagri, Kemensos, KKP dan Kementrans) dirinya optimis keinginan mewujudkan program Presiden Prabowo Subianto bisa terwujud.

    “Jika dikerjakan oleh satu instansi dipastikan program tersebut tidak akan selesai, maka ada SKB tiga menteri, karena aturan banyak diatur di Mendagri, kita optimis,” ujarnya pula.

    Pewarta: Agus Suprayitno
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemensos beri bantuan Rp62 juta bagi korban bangunan ambruk di Bogor

    Kemensos beri bantuan Rp62 juta bagi korban bangunan ambruk di Bogor

    ANTARA – Kementerian Sosial menyalurkan bantuan senilai Rp62 juta bagi keluarga korban robohnya bangunan majelis taklim di Desa Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat Rabu (10/9). Peristiwa yang terjadi saat perayaan keagamaan itu menyebabkan 178 orang menjadi korban, empat di antaranya meninggal dunia. (Fadzar Ilham Pangestu/Andi Bagasela/Gracia Simanjuntak)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Cucun tegaskan DPR terus kawal Sekolah Rakyat agar sesuai visi Prabowo

    Cucun tegaskan DPR terus kawal Sekolah Rakyat agar sesuai visi Prabowo

    “Sekolah Rakyat bukan hanya soal kelas dan buku, tapi tentang membangun masa depan yang lebih adil bagi anak-anak bangsa,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal menegaskan bahwa DPR RI akan terus mengawal dan memastikan penyelenggaraan program Sekolah Rakyat bisa berjalan sesuai dengan visi dari Presiden Prabowo Subianto.

    Menurut dia, visi Presiden untuk program Sekolah Rakyat adalah menghadirkan pendidikan yang layak, setara, dan mampu menjadi instrumen utama dalam memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

    “Sekolah Rakyat bukan hanya soal kelas dan buku, tapi tentang membangun masa depan yang lebih adil bagi anak-anak bangsa,” kata Cucun dalam keterangannya saat mengunjungi sekolah rakyat di wilayah Bandung, Jawa Barat, Selasa.

    Saat kunjungan kerja ke Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 11 Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, dan Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 16 Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dia menilai Sekolah Rakyat adalah terobosan strategis untuk memberikan kesempatan pendidikan yang adil bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.

    Dia pun berkeliling area sekolah untuk melihat kondisi ruang belajar, asrama, serta sarana pendukung lainnya. Ia juga mencatat dan menginventarisasi berbagai kebutuhan yang masih diperlukan sekolah guna menunjang kualitas pendidikan para siswa.

    Atas hal itu, dia pun langsung menelepon Menteri Sosial Saifullah Yusuf sebagai bagian dari tanggung jawab konstitusional DPR RI dalam memastikan program prioritas pemerintah berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat

    Menurut Cucun, pendidikan adalah fondasi utama untuk memutus rantai kemiskinan. Ia menekankan pentingnya DPR menjalankan fungsi pengawasan agar program ini benar-benar menyentuh sasaran, meningkatkan kualitas fasilitas, serta menjamin kesejahteraan tenaga pendidik.

    “Sekolah Rakyat harus menjadi instrumen untuk melahirkan generasi baru yang lebih percaya diri, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Waka DPR Cucun: Sekolah Rakyat tentang Membangun Masa Depan Anak

    Waka DPR Cucun: Sekolah Rakyat tentang Membangun Masa Depan Anak

    Jakarta

    Wakil Ketua DPR RI Cucun A Syamsurijal mengunjungi Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 11 Cisarua, Kabupaten Bandung Barat (KBB), dan Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 16 Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kunjungan ini dalam rangka pengawasan program Sekolah Rakyat gagasan Presiden Prabowo Subianto.

    Dalam kunjungan itu, Cucun didampingi oleh anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq, Kepala Dinas Sosial KBB Idad Saadudin, serta Kepala Bidang PAI Kanwil Kementerian Agama Jawa Barat Prof Asnawi. Hadir juga Sekretaris Dirjen Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI Idit Supriadi Priatna, serta para tenaga pendidik dan tokoh masyarakat setempat.

    Berdasarkan rilis yang diterima detikcom, Selasa (9/9/2025), kegiatan ini tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga diisi dengan dialog dan peninjauan langsung fasilitas sekolah. Cucun keliling area sekolah untuk melihat kondisi ruang belajar, asrama, serta sarana pendukung lainnya.

    Cucun juga mencatat dan menginventarisasi berbagai kebutuhan yang masih diperlukan sekolah guna menunjang kualitas pendidikan para siswa di Sekolah Rakyat tersebut.

    Dalam sambutannya, Cucun menegaskan pendidikan adalah pondasi utama untuk memutus rantai kemiskinan. Ia menekankan pentingnya DPR menjalankan fungsi pengawasan agar program ini benar-benar menyentuh sasaran, meningkatkan kualitas fasilitas, serta menjamin kesejahteraan tenaga pendidik.

    “Sekolah Rakyat harus menjadi instrumen untuk melahirkan generasi baru yang lebih percaya diri, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan,” kata Cucun dalam pesannya kepada wartawan.

    Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan berasrama di Indonesia yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Program ini dikoordinasikan pelaksanaannya oleh Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, melalui Kementerian Sosial dan beberapa kementerian lain.

    Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui penyediaan pendidikan berkualitas dan pelatihan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem dengan menyasar keluarga yang terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Sekolah Rakyat hadir untuk menjamin hak pendidikan dasar, menumbuhkan kemandirian, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang akan menjadi modal penting bagi masa depan bangsa.

    Dalam kunjungan ini, Cucun langsung menelpon Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul). Dia menyampaikan dukungan yang menjadi penguat kebijakan Sekolah Rakyat sebagai bagian dari tanggung jawab konstitusional DPR RI dalam memastikan program prioritas pemerintah berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

    Wakil Ketua Umum DPP PKB itu menegaskan komitmen DPR untuk terus memastikan program Sekolah Rakyat berjalan sesuai dengan visi Presiden, yakni menghadirkan pendidikan yang layak, setara, dan mampu menjadi instrumen utama dalam memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

    “Sekolah Rakyat bukan hanya soal kelas dan buku, tapi tentang membangun masa depan yang lebih adil bagi anak-anak bangsa,” imbuhnya.

    (fas/gbr)