Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemensos

  • Gus Ipul Tegaskan 9 Arah Kebijakan Strategis Kemensos Jelang Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Gus Ipul Tegaskan 9 Arah Kebijakan Strategis Kemensos Jelang Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Jakarta (beritajatim.com) – Menjelang satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan sembilan arah kebijakan strategis Kementerian Sosial (Kemensos).

    Sembilan arah kebijakan ini disusun sebagai panduan pematangan dan implementasi Rencana Strategis (Renstra) Kemensos untuk memperkuat kinerja kementerian dalam menjawab tantangan sosial di masyarakat.

    Arahan tersebut disampaikan Gus Ipul dalam Rapat Pimpinan Pejabat Tinggi Kemensos yang digelar di Ruang Rapat Utama Gedung Kemensos, Kamis (9/10/2025).

    “Sembilan ini disusun di awal-awal saya dilantik waktu itu dan saya minta ini ditindaklanjuti. Saya ingin teman-teman, sekretaris, dan para Dirjen semua berperan aktif. Saya minta ini jadi pedoman dalam rangka membuat laporan satu tahun Kementerian Sosial di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo,” ujar Gus Ipul.

    1. Penguatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional

    Kebijakan pertama berfokus pada penguatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar akurasi kebijakan dan program sosial. Dengan data yang terintegrasi, penyaluran bantuan dan intervensi sosial diharapkan semakin tepat sasaran.

    2. Kolaborasi dengan Pemerintah Daerah

    Kedua, Gus Ipul menekankan pentingnya kolaborasi dan integrasi program bersama pemerintah daerah agar pelaksanaan program sosial berjalan efektif dan saling mendukung di lapangan.

    3. Pengembangan Care Economy

    Kebijakan ketiga diarahkan pada pengembangan care economy melalui pelibatan caregiver terlatih. Gus Ipul menjelaskan, anak muda perlu diberi pelatihan keterampilan untuk merawat lansia atau anggota keluarga rentan.

    “Prakteknya sederhana. Anak-anak itu diajari menjadi pendamping dengan keterampilan, karena banyak keluarga yang memiliki orang tua, tetapi anaknya tidak punya waktu memberikan perhatian. Maka bagi anak-anak yang terlatih ini bisa menjadi peluang pekerjaan baru,” jelasnya.

    4. Perluasan Kerja Sama dengan Swasta dan Filantropi

    Kebijakan keempat menekankan perluasan kerja sama penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan pihak swasta, BUMN, dan lembaga filantropi.

    “Dirjen Pemberdayaan Sosial sudah mulai menerjemahkan ini. Saya ingin skalanya diperluas,” tegas Gus Ipul.

    5. Peningkatan Kompetensi Pilar Sosial

    Kebijakan kelima adalah peningkatan kompetensi dan kesejahteraan pilar-pilar sosial, terutama bagi mereka yang telah diangkat sebagai ASN melalui jalur PPPK.

    “PPPK sudah diangkat, tinggal sekarang bagaimana kapasitasnya ditingkatkan dan pola kerjanya dipertajam,” tutur Gus Ipul.

    6. Penjaminan Tepat Sasaran Bantuan Sosial

    Arahan keenam menekankan penjaminan bantuan sosial agar benar-benar tepat sasaran, serta penguatan peran kartu kesejahteraan. Gus Ipul juga menyoroti pentingnya penguatan unit layanan sosial sebagai center of excellence, termasuk Puskesos, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), dan unit-unit layanan di lingkungan Kemensos.

    7. Integrasi Pemberdayaan KPM Lintas Kementerian

    Kebijakan ketujuh menargetkan integrasi pemberdayaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) lintas kementerian dan lembaga. Gus Ipul berharap pada 2026 tidak ada lagi program yang berjalan secara terpisah.

    “Saya minta per tahun 2026 sudah tidak ada lagi kerja sendiri-sendiri,” tegasnya.

    8. Penguatan Unit Layanan Sosial

    Arahan kedelapan memperkuat unit layanan sosial di tingkat daerah agar menjadi pusat keunggulan dan inovasi pelayanan kesejahteraan sosial.

    9. Akses Pendidikan bagi Fakir Miskin

    Kebijakan terakhir adalah penyediaan layanan pendidikan bagi fakir miskin melalui program Sekolah Rakyat. Program ini disebut Gus Ipul sebagai simbol nyata kehadiran negara dalam membuka akses pendidikan bagi masyarakat miskin dan rentan.

    Dengan sembilan arah kebijakan strategis ini, Kemensos berkomitmen mempercepat pemerataan kesejahteraan sosial dan memastikan capaian nyata dalam satu tahun kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. (ted)

  • Mensos Ungkap 9 Arah Kebijakan Kemensos Jelang 1 Tahun Pemerintahan Prabowo

    Mensos Ungkap 9 Arah Kebijakan Kemensos Jelang 1 Tahun Pemerintahan Prabowo

    Jakarta –

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan sembilan arah kebijakan strategis Kementerian Sosial. Adapun kebijakan tersebut menjadi pedoman pematangan dan implementasi Rencana Strategis (Renstra) menjelang satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Sembilan ini disusun di awal-awal saya dilantik waktu itu dan saya minta ini ditindaklanjuti. Saya ingin ini teman-teman, sekretaris, Dirjen semua berperan. Saya minta ini jadi pedoman dalam rangka untuk membuat laporan satu tahun kementerian sosial di bawah (kepemimpinan) Presiden Prabowo,” kata Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Jumat (10/10/2025).

    Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Pimpinan pejabat tinggi Kemensos di Ruang Rapat Utama Gedung Kemensos, Kamis (9/10/2025).

    Dalam arahan pertama, Gus Ipul menekankan pentingnya penguatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis akurasi kebijakan.

    Kedua, ia juga menekankan kolaborasi dan integrasi program bersama pemerintah daerah, sehingga pelaksanaan program sosial dapat lebih efektif dan saling mendukung. Ketiga, Kementerian Sosial diarahkan untuk mengembangkan care economy melalui pelibatan caregiver terlatih.

    Menurut Gus Ipul, anak-anak muda bisa didorong untuk memiliki keterampilan merawat lansia dan anggota keluarga rentan, sehingga lahir peluang kerja baru sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat.

    Kebijakan keempat adalah memperluas kerja sama penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan pihak swasta, BUMN, dan filantropi.

    “Nah ini yang mencoba menerjemahkan Dirjen Pemberdayaan Sosial sudah mulai. Ingat ya saya ingin skalanya diperluas itu,” kata Gus Ipul.

    “PPPK sudah diangkat tinggal sekarang bagaimana kapasitasnya ditingkatkan. Kemudian pola kerjanya dipertajam,” ucapnya

    Arahan keenam, Gus Ipul menekankan pentingnya penjaminan bantuan sosial agar benar-benar tepat sasaran, dan peranan kartu kesejahteraan. Hal ini dibarengi dengan penguatan unit layanan sosial sebagai pusat keunggulan (center of excellence), termasuk Puskesos, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), dan unit-unit layanan di lingkungan Kemensos.

    Selanjutnya, integrasi pemberdayaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) lintas kementerian dan lembaga turut menjadi prioritas. Gus Ipul menargetkan pada 2026 tidak ada lagi program yang berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling terhubung dan memperkuat.

    “Maka itu saya minta per-tahun 2026, sudah tidak ada lagi kerja sendiri-sendiri,” tegasnya.

    Kebijakan strategis terakhir adalah penyediaan layanan pendidikan bagi fakir miskin melalui program Sekolah Rakyat. Hal ini menjadi simbol nyata kehadiran negara dalam membuka akses pendidikan bagi kelompok miskin dan rentan.

    Melalui sembilan arah kebijakan tersebut, Kemensos menegaskan upaya menjawab kebutuhan masyarakat, dan memastikan capaian nyata satu tahun kinerja di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

    (ega/ega)

  • Cara Cek Bansos yang Cair Oktober 2025, Mulai Beras, PKH, hingga KIP

    Cara Cek Bansos yang Cair Oktober 2025, Mulai Beras, PKH, hingga KIP

    PKH (Program Keluarga Harapan)

    PKH adalah program yang paling ditunggu masyarakat karena menyasar langsung keluarga dengan anggota prioritas seperti ibu hamil, anak sekolah, lansia, dan penyandang disabilitas. Pada Oktober 2025, PKH memasuki tahap keempat.

    Penyaluran PKH dilakukan secara bertahap mulai awal Oktober hingga Desember 2025. Fokus utama bulan ini adalah menuntaskan pencairan bagi penerima lama dan validasi baru. Nilai bantuan bervariasi tergantung kategori penerima, mulai dari Rp 900.000 hingga Rp 3 juta per tahap.

    KIP (Program Indonesia Pintar)

    Program Indonesia Pintar (KIP) juga masuk daftar bantuan yang cair Oktober 2025. Bantuan ini menyasar pelajar dari keluarga kurang mampu agar tetap bisa melanjutkan pendidikan.

    Untuk termin ketiga (Oktober–Desember 2025), bantuan disalurkan ke rekening siswa dan dapat digunakan untuk kebutuhan sekolah seperti buku, seragam, atau biaya transportasi. Siswa SMA/SMK umumnya menerima Rp 900.000 per tahun, sementara jenjang SD dan SMP mendapat nominal lebih kecil sesuai ketentuan.

    Cara Cek Penerima Bansos

    Untuk memastikan apakah Anda termasuk penerima bansos Oktober 2025, kunjungi situs resmi cekbansos.kemensos.go.id.

    Langkahnya mudah:

    Masukkan provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan.

    Ketik nama sesuai KTP.
    Masukkan kode captcha yang tertera.

    Klik “Cari Data” dan tunggu hasil pencarian.

    Jika nama Anda terdaftar, akan muncul keterangan jenis bansos yang diterima dan status penyalurannya.

    Bagaimana Penyalurannya?

    Penyaluran dilakukan secara bertahap dan berkoordinasi antara Kemensos, Bulog, pemerintah daerah, hingga aparat desa. Sebagian bantuan diberikan tunai lewat bank Himbara, sementara lainnya disalurkan dalam bentuk barang seperti beras atau minyak goreng.

  • Gandeng Kejati, Gubernur Khofifah Dorong Restorative Justice Jadi Solusi Keadilan Sosial di Jatim

    Gandeng Kejati, Gubernur Khofifah Dorong Restorative Justice Jadi Solusi Keadilan Sosial di Jatim

    Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Timur Kuntadi berkolaborasi memperkuat Restorative Justice (RJ) di Jawa Timur.

    Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama tentang Sinergi Penanganan Perkara dengan Pendekatan Keadilan Restorative yang digelar di Dyandra Convention Center Surabaya, Kamis (9/10/2025).

    Gubernur Khofifah menyampaikan apresiasi tinggi atas inisiatif dan langkah kolaboratif antara Kejaksaan Tinggi Jatim bersama Pemprov Jatim dalam penyusunan serta pelaksanaan kesepakatan tersebut.

    Kolaborasi dan sinergi ini menjadi tonggak penting dalam menghadirkan keadilan yang tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga memulihkan keseimbangan sosial di tengah masyarakat.

    “Pendekatan keadilan restoratif sejalan dengan nilai-nilai luhur kearifan lokal masyarakat Jatim seperti rukun, gotong royong, dan rembug desa yang menjadi pilar penyelesaian masalah sosial,” ujar Gubernur Khofifah.

    “Kolaborasi ini memungkinkan hukum dapat ditegakkan tanpa kehilangan sisi kemanusiaan dan keadilan substantif,” imbuhnya.

    Gubernur Khofifah mengungkap bahwa MoU ini menjadi pertanda untuk mengimplemetasikan RJ Plus di tingkat daerah dengan memadukan penyelesaian hukum dan mengatasi persoalan sosial masyarakat yang terjadi secara proporsional.

    Sebagai contoh terdapat kasus di daerah Sidoarjo dimana masyarakat yang tersandung persoalan hukum namun disisi lain terdapat persoalan sosial yang harus diselesaikan.

    Melalui pendekatan RJ dan penyelesaian sosial ini menjadikan seluruh Bupati/Walikota harus memiliki kepekaan terhadap dinamika persoalan sosial yang terjadi ditengah tengah masyarakatnya.

    Jangan sampai, para Bupati/Walikota bisa mencarikan solusi tanpa update menunggu data dari BPS maupun DTSN milik Kemensos dalam menyelesaikan persoalan masyarakat. Hal ini karena dalam basis data selalu ditemukan exclusion error dan inclusion error. Karena data selalu bergerak dinamis.

    “Para Bupati/Walikota saya harapkan selalu mengupdate data dan lebih peka terhadap persoalan masyarakat yang terjadi di bawah secara proporsional,” tegasnya.

    Khofifah juga berharap setiap penyelesaian perkara RJ tidak berhenti pada penghentian penuntutan semata, tetapi diikuti oleh pemulihan sosial yang nyata.

    Langkah-langkah tersebut meliputi pemulihan korban melalui restitusi atau kompensasi, pendampingan psikologis, serta pembinaan pelaku melalui pelatihan vokasi dan konseling.

    Terkait Focus Group Discussion Pengadaan Barang dan Jasa, Gubernur Khofifah sependapat dengan Kajati Jatim yang mengedepankan pentingnya melaksanakan berdasarkan aturan atau payung hukum yang ditetapkan.

    “Ini menjadi starting poin bagi kita semua. Kita berbenah bersama hari ini harus lebih baik daripada hari kemaren. Hari esok harus lebih baik dari hari ini,” harapnya.

    Sementara itu, Kajati Jatim Dr Kuntadi mengatakan bahwa RJ merupakan kegiatan sangat penting di dalam menyelesaikan perkara diluar pengadilan dan bentuk komitmen kejaksaan dengan seluruh Pemprov Jatim bersama Pemkab/Pemko.

    Kebijakan RJ lanjutnya disambut baik oleh masyarakat sebagai solusi dan terobosan dengan memperhatikan berbagai kepentingan korban melalui mengangkat isue sosial hingga kearifan lokal.

    “RJ ini menjadi solusi dalam kebuntuan dan pemecahan hukum bisa diselesaikan dengan ruang dialog,” terangnya.

    “RJ ini bentuk negara hadir bagi masyarakat yang kurang beruntung melalui pemberian kesejahteraan pemberian hukum. RJ memastikan negara memberikan perlindungan, pelayanan hukum sehingga isue sosial bisa dipulihkan dengan baik,” tegasnya.

    Terkait FGD Pengadaan Barang dan Jasa, Kajati mengatakan, banyaknya kasus karena kesalahan diskresi atau pengambilan kebijakan darurat yang salah sehingga berpotensi terjadinya tindak korupsi.

    Kebijakan yang diambil dalam keadaan darurat akan berpengaruh terhadap evaluasi kebijakan pada kemudian hari.

    Maka, seluruh pengambil kebijakan dan aturan harus ditegakkan. FGD ini bisa memberikan pemahaman pengadaan barang dan jasa. Jangan sampai menggadaikan masa depan akibat kesalahan pengambilan kebijakan hari ini.

    “Jangan sampai membiasakan proses yang salah melainkan memahami aturan. Jangan sampai menggadaikan masa depan akibat kesalahan kebijakan yang kita ambil hari ini,” tegasnya.

    Sementara itu, Plt Direktur Utama PT Jamkrindo Abdul Bari melaporkan, kegiatan ini merupakan tindak lanjut kerjasama antara PT Jamkrindo dengan Kejaksaan Tinggi Jatim yang dituangkan dalam Kesepakatan Kerjasama dan pendatanganan.

    “Kami berharap kolaborasi dengan seluruh pihak baik Pemprov Jatim dan Kejaksaan Tinggi Jatim dengan tujuan utama mendorong pertumbuhan dan kegiatan ekonomi semakin maju,” terangnya.

    Selain penandatanganan Nota Kesepakatan tentang Restorative Justice, kegiatan tersebut juga dirangkai dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.

    Agenda juga dilanjutkan dengan pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) bertema Good Corporate Governance pada Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Jawa Timur, sebagai upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. (tok/kun)

  • Mensos Gus Ipul Ingatkan Pendamping PKH Balikpapan: Kerja Harus Terukur Turunkan Kemiskinan

    Mensos Gus Ipul Ingatkan Pendamping PKH Balikpapan: Kerja Harus Terukur Turunkan Kemiskinan

    Balikpapan (beritajatim.com) — Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengingatkan para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) agar bekerja lebih terukur dan berorientasi pada hasil nyata.

    Pesan ini disampaikan saat ia bertemu dengan para pendamping PKH di Rumah Makan Torina, Balikpapan, Rabu (8/10/2025).

    Dalam arahannya, Gus Ipul menekankan bahwa Presiden Prabowo Subianto menargetkan penurunan angka kemiskinan ekstrem secara signifikan hingga tahun 2029.

    “Targetnya pemerintah lebih konkret, yaitu penurunan kemiskinan ekstrem. Pada 2029 kemiskinan harus di bawah 5 persen. Ujung tombaknya adalah teman-teman pendamping,” ujar Gus Ipul.

    Ia menjelaskan, para pendamping PKH kini memiliki panduan kerja yang lebih terarah karena sistem kerja sudah terintegrasi dalam proses bisnis yang jelas. Oleh karena itu, mereka dituntut untuk lebih fokus dalam mendukung keluarga penerima manfaat (KPM) agar mandiri dan produktif.

    “Usia produktif harus didorong. Kalau ada yang terus-menerus minta bantuan sosial, kita harus berani katakan maksimal lima tahun dicoret. Setelah itu kita dorong pindah ke pemberdayaan,” tegasnya.

    Gus Ipul juga menargetkan setiap pendamping PKH dapat mengeluarkan atau graduasi minimal 10 KPM per tahun sebagai bentuk hasil kerja konkret.

    “Kecuali untuk penyandang disabilitas dan lansia terlantar,” tambahnya.

    Menurutnya, KPM yang sudah lulus dari program PKH nantinya akan mendapat intervensi dari kementerian lain agar bisa diberdayakan, termasuk mendapatkan bantuan renovasi rumah tidak layak huni.

    Selain itu, Mensos juga memberikan pesan khusus kepada para pendamping PKH yang telah dilantik menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ia meminta agar mereka menjaga integritas dan tidak menerima apapun di luar haknya.

    “Alhamdulillah sudah dilantik, saya ucapkan selamat. Kamu ada di era kepemimpinan Pak Prabowo. Saya minta kamu punya tekad untuk melaksanakan tugas dengan baik, sehingga kinerja kita lebih berdampak,” tutur Gus Ipul.

    Melalui sinergi antara pemerintah pusat dan para pendamping PKH di daerah, Kementerian Sosial berharap target penurunan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara terukur dan berkelanjutan. (tok/ted)

  • Sekolah Rakyat Solusi Masalah Anak Putus Sekolah karena Ekonomi

    Sekolah Rakyat Solusi Masalah Anak Putus Sekolah karena Ekonomi

    Jakarta –

    Pemerintah menegaskan komitmennya melanjutkan program strategis Sekolah Rakyat berasrama. Program ini merupakan upaya memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.

    Sekjen Kemensos Robben Rico menegaskan program yang dicanangkan Presiden Prabowo ini lahir dari kesadaran atas lambatnya penurunan angka kemiskinan dan tingginya jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS). Program ini diharapkan menjadi solusi bagi persoalan anak putus sekolah karena ekonomi.

    “Sebagian besar putus sekolah karena alasan ekonomi. Program Sekolah Rakyat diharapkan menjawab persoalan tersebut melalui pendidikan gratis berasrama yang komprehensif,” kata Robben dalam keterangannya, Rabu (8/10/2025).

    Fase awal program, yakni Sekolah Rakyat Rintisan, telah dimulai pada tahun ajaran 2025/2026 dengan memanfaatkan fasilitas negara yang direnovasi. Pemerintah menargetkan pembangunan gedung khusus mulai 2026 dan memperluas jangkauan hingga 2029.

    Saat ini, sudah terdapat 165 sekolah rintisan yang beroperasi di seluruh Indonesia.

    “Pemerintah mampu mengombinasikan berbagai program yang ada, sehingga Sekolah Rakyat tidak akan membebani APBN. Semua program Presiden tetap berjalan beriringan,” ujarnya.

    Sejumlah pihak mengapresiasi gagasan Sekolah Rakyat berkonsep asrama ini. Salah satunya, Pengamat Pendidikan Ina Liem. Ia menilai konsep tersebut merupakan langkah inovatif untuk melindungi anak dari eksploitasi dan kekerasan.

    Kepala SMA Rakyat 10 Jakarta Ratu Mulyanengsih turut mengapresiasi program ini. Ia menyebut sekolah rakyat hadir sebagai ruang aman bagi remaja dari latar belakang rentan.

    “Banyak siswa kami korban kekerasan dan berasal dari lingkungan keras. Sekolah ini hadir untuk memutus rantai kemiskinan dan kekerasan,” ujarnya.

    Presiden Prabowo sebelumya mengatakan bahwa sekolah rakyat kini mulai beroperasi dengan memprioritaskan anak-anak dari keluarga miskin atau yang berada di desil 1 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Ke depan, ia menargetkan sekolah rakyat diperluas bagi anak dari keluarga desil 2 hingga 5.

    “Tapi saya sedang juga merencanakan untuk desil 2, 3, 4, dan 5,” kata Prabowo setelah meninjau Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 10 Jakarta Selatan, Kamis (11/9/2025).

    Prabowo menegaskan semua anak Indonesia harus mendapatkan pendidikan dengan fasilitas yang baik. Ia tak ingin ada anak yang tidak bersekolah karena kendala biaya.

    “Nah, ini sedang kita rencanakan supaya semua anak-anak kita harus mengalami pendidikan dengan fasilitas yang bagus. Kita tidak boleh ketinggalan dengan bangsa lain, itu cita-cita kita,” ujarnya.

    “Insyaallah kita akan sampai ke situ. Tapi alhamdulillah sekolah rakyat jadi anak-anak yang putus sekolah bisa sekolah. Anak-anak yang tadinya mungkin merasa rendah diri karena orang tuanya sangat susah hidupnya kita tarik keluar, kita beri lingkungan yang sebaik-baiknya supaya dia percaya diri dan dia dapat pendidikan yang terbaik, yang bisa kita berikan,” lanjut Prabowo.

    (eva/ygs)

  • Gus Ipul Ajak Pemprov Kaltim Kolaborasi Entaskan Kemiskinan Melalui DTSEN

    Gus Ipul Ajak Pemprov Kaltim Kolaborasi Entaskan Kemiskinan Melalui DTSEN

    Ia juga menyebutkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) soal kolaborasi program pemerintah pusat bersama provinsi untuk memberikan pendidikan gratis bagi siswa SMA, SMK, S1, S2, dan S3. Laporan tersebut menunjukkan angka partisipasi sekolah yang sebelumnya hanya 9 tahun, pada 2025 ini berhasil naik.

    “Angka partisipasi sekolah 10,6 persen. Artinya ada kenaikan signifikan berkat dorongan pemerintah pusat, pemerintah provinsi bersama-sama berikan yang terbaik untuk anak-anak didik kita. Ini program luar biasa,” katanya.

    Seno berharap melalui program inisiatif daerah bersama Kemensos, masyarakat miskin, lansia, dan kelompok rentan lainnya mendapatkan layanan lebih baik lagi. Ia menyebutkan angka kemiskinan yang pada 2024 mencapai 6 persen, kini pada 2025 turun menjadi 5,17 persen. 

    “Turun kurang lebih 1 persen. Ini upaya luar biasa,” katanya.

    Capaian ini menurut Seno tak lepas dari kerja keras banyak pihak. Lantara itu dia mengapresiasi kerja para pendamping sosial, pekerja sosial, dan pilar sosial atas dedikasi dan pengabdiannya. Ia menyebut tugas mereka tak mudah tapi sangat mulia. 

    “Pemprov akan terus mendukung peningkatan kapasitas pegawai dan pejuang sosial di lapangan,” tutupnya. 

    Pada kesempatan ini, para siswa Sekolah Rakyat menghibur para tamu undangan dengan pertunjukan tari. Mereka juga menampilkan paduan suara dan pembacaan puisi. 

    Untuk diketahui, Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 24 Samarinda memiliki 96 siswa atau 4 rombongan belajar (Rombel). Rombel tersebut terdiri dari 48 siswa SMP dan 48 siswa SMA.

  • Pemerintah Akan Relokasi Sementara Warga di Sekitar Area Terpapar Radiasi Cesium-137

    Pemerintah Akan Relokasi Sementara Warga di Sekitar Area Terpapar Radiasi Cesium-137

    Liputan6.com, Jakarta – Sejumlah warga yang rumahnya berdekatan atau berada dalam area paparan radiasi Cesium-137 akan direlokasi sementara ke tempat aman. Proses relokasi ini dilakukan bersamaan dengan pengangkatan material berbahaya serta dekontaminasi oleh tim Gegana Polri dan Bapeten.

    Diketahui, paparan radioaktif Cesium-137 terdeteksi di beberapa permukiman dan rumah warga. Dugaan sementara, material tersebut sebelumnya digunakan sebagai bahan urug atau material bangunan.

    “Jadi memang ada nanti rencana dari rekomendasi BRIN dan Bapeten, memang kita harus lokalisir masyarakat, dilakukan pemindahan dulu sampai dekontaminasinya selesai dilakukan,” ujar Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq, di Cikande, Kabupaten Serang, Banten, Selasa, (07/10/2025).

    Sebelum masyarakat direlokasi, akan digelar rapat terbatas bersama Menko Pangan, Zulkifli Hasan beserta Menteri Sosial, Menteri PMK, Menteri Tenaga Kerja, TNI, Polri, Gubernur Banten dan Bupati Serang.

    Ratas itu rencananya digelar pada Rabu, 08 Oktober 2025 di Jakarta dan menentukan nasib penanganan paparan radioaktif Cesium 137 selanjutnya.

    “Kita sedang melakukan survei detil. Karena ini nanti memerlukan langkah yang terkait dengan masyarakat dan sosial,” terangnya.

     

  • Ketahuan Main Judi Online, 39 Warga Tangerang Dicoret dari Daftar Penerima Bansos – Page 3

    Ketahuan Main Judi Online, 39 Warga Tangerang Dicoret dari Daftar Penerima Bansos – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Sebanyak 39 warga di Kabupaten Tangerang, dicoret namanya dari daftar penerima bantuan sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH), usai terbukti main judi online atau Judol.

    Langkah ini dilakukan oleh Kementerian Sosial (Kemensos), dengan menghentikan penyaluran bantuan sekaligus mencoret nama ke-39 warga tersebut dari daftar penerima.

    “Dari puluhan keluarga penerima manfaat (KPM) ini merupakan hasil eliminasi atas laporan resmi dari Kemensos. Saat ini ke 39 KPM tersebut di non-aktifkan bansosnya,” ujar Kepala Bidang Program Keluarga Harapan (PKH) Dinas Sosial Kabupaten Tangerang, Endang Ramdhani, Senin (6/10/2025).

    Dia juga menjelaskan, upaya pemblokiran ke 39 KPM itu merupakan hasil temuan pengawasan terhadap rekening bank dan transaksi dompet digital oleh Kementerian Sosial (Kemensos) dan Pusat Laporan dan Analisis Transaksi (PPATK).

    Kemudian, dari hasil laporan Kemensos dan PPATK tersebut, Dinas Sosial langsung melakukan verifikasi terhadap 39 KPM yang diblokir dari penerimaan bansos. Pada saat itu, pengawasan bukan hanya kepada rekening penerima, melainkan juga rekening milik anggota keluarga yang tercantum dalam Kartu Keluarga (KK).

     

  • Rakor Kepsek, Mensos Tekankan soal Integritas dan Jaga Citra Sekolah Rakyat

    Rakor Kepsek, Mensos Tekankan soal Integritas dan Jaga Citra Sekolah Rakyat

    Jakarta –

    Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan pentingnya peran kepala Sekolah (kepsek) Rakyat sebagai kompas moral dan teladan bagi seluruh warga sekolah.

    Hal tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi (Rakor) bersama 165 Kepala Sekolah Rakyat se-Indonesia yang digelar secara daring melalui Zoom dari Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Senin (6/10).

    “Pemimpin tertinggi di Sekolah Rakyat itu adalah para kepala sekolah. Maka harus menjadi teladan, memiliki komitmen, konsistensi, dan sekaligus mengorkestrasi seluruh potensi, kekuatan, sumber daya yang ada di Sekolah Rakyat,” ujar Gus Ipul dalam keterangannya, Senin (6/10/2025).

    Lebih lanjut, Gus Ipul menekankan bahwa kepala sekolah adalah sosok kunci yang menentukan arah keberhasilan penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Untuk itu, ada empat hal utama yang harus dijalankan oleh kepala sekolah dalam mengelola Sekolah Rakyat.

    Pertama, belajar dari pengalaman pelaksanaan sebelumnya. Kepala Sekolah Rakyat Tahap 1C diminta untuk mencontoh dan berkolaborasi dengan sekolah tahap 1A dan 1B yang telah berjalan lebih dulu.

    “Belajar dari kekurangan, belajar memitigasi masalah, dan belajar bekerja sama dengan pihak terkait. Yang sudah jalan harus bisa mendampingi yang baru,” pesan Gus Ipul.

    Kedua, menjaga integritas. Gus Ipul menegaskan bahwa seluruh kepala sekolah harus menghindari tindakan penyalahgunaan wewenang, seperti menggunakan fasilitas sekolah untuk kepentingan pribadi, memasukkan pegawai di luar skema resmi penugasan dari Kemensos, atau rangkap jabatan di tempat lain.

    “Kepala sekolah harus jadi kompas moral yang menyatukan seluruh warga Sekolah Rakyat,” tegasnya.

    “Sekolah Rakyat harus menjadi tempat membentuk karakter, bukan hanya kecerdasan akademik,” kata Gus Ipul.

    Selanjutnya, Gus Ipul meminta seluruh kepala sekolah untuk menjaga narasi publik tentang Sekolah Rakyat. Mereka harus memahami secara utuh kebijakan dari pusat, mengkomunikasikan hal-hal positif, serta merespons isu dengan penjelasan yang baik dan terkoordinasi.

    “Kalau ada masalah, jangan dibiarkan. Jelaskan dengan baik dan laporkan ke pusat agar kita tangani bersama,” kata Gus Ipul.

    Seluruh arahan tersebut diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam memperkuat sistem tata kelola yang baik dalam terselenggaranya Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia.

    Sebagai informasi, rapat dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Robben Rico; Tenaga Ahli Menteri Andy Kurniawan; Direktur Linjamsos Faisal, Kepala Pusdiklatbangprof, Hasim serta Kepala Biro Umum, Salahuddin Yahya.

    (akd/akd)