Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemensos

  • Cara Lapor BLT Kesra Rp900 Ribu yang Belum Cair

    Cara Lapor BLT Kesra Rp900 Ribu yang Belum Cair

    Bisnis.com, JAKARTA – Jika BLT Kesra Anda belum cair meskipun semua data diri sudah lengkap dan sesuai, Anda bisa melaporkan masalah ini untuk ditindaklanjuti.

    Cara paling sederhana untuk melaporkan adalah dengan mengunjungi pendamping di sekitar wilayah Anda. Anda bisa menjelaskan masalah mengenai BLT Kesra yang belum dicairkan dan mencari tahu langkah apa yang harus diambil untuk melakukan laporan.

    Pendamping akan membantu memberikan penjelasan dan mendukung Anda dalam mengajukan laporan ke pusat jika terdapat kendala.

    Selain melalui pendamping, Anda juga bisa melaporkan masalah secara langsung melalui saluran resmi dari Kemensos.

    Kemensos mempunyai beberapa saluran yang dapat Anda hubungi sebagai berikut:

    Pusat layanan: 0811-10-222-10
    SMS: 1708 (untuk Telkomsel, Indosat, 3)
    Twitter/X: @lapor1708
    Email: bansos@kemensos.go.id
    Dengan menggunakan saluran-saluran tersebut, Anda bisa mengirimkan laporan berkaitan dengan BLT Kesra yang belum cair. Selanjutnya, Anda juga dapat menanyakan langkah-langkah yang perlu diambil agar proses pencairan dapat dilakukan.

    Panduan Lengkap Melaporkan Kendala Pencairan

    Jika Anda telah memastikan semua data benar namun bantuan tak kunjung datang, segera lakukan langkah-langkah pelaporan berikut melalui kanal resmi yang disediakan pemerintah.

    Langkah 1: Pastikan Kembali Status Anda di Situs Resmi

    Sebelum melapor, langkah pertama adalah memeriksa kembali status kepesertaan Anda. Ini bisa dilakukan dengan mudah melalui ponsel atau komputer.

    Buka situs resmi Kemensos di https://cekbansos.kemensos.go.id/.
    Pilih wilayah domisili Anda secara lengkap, mulai dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa/kelurahan.
    Masukkan nama lengkap Anda sesuai yang tertera di KTP.
    Ketikkan kode captcha yang muncul di layar untuk verifikasi.
    Klik tombol “Cari Data”.
    Sistem akan menampilkan status Anda, termasuk jenis bantuan yang diterima dan periode penyalurannya. Jika nama Anda muncul dengan status “PROSES BANK/PT POS” atau “SUDAH DISALURKAN” tetapi dana belum diterima, lanjutkan ke langkah berikutnya.

    Langkah 2: Manfaatkan Kanal Pengaduan Resmi Kemensos

    Kemensos menyediakan beberapa jalur pengaduan yang bisa diakses langsung oleh masyarakat untuk melaporkan berbagai kendala, termasuk pungutan liar atau bantuan yang tidak cair.

    Hotline Kemensos: Hubungi nomor WhatsApp di 0811-10-222-10.
    Layanan LAPOR!: Kirim aduan melalui SMS ke 1708 atau mention akun X (dulu Twitter) @lapor1708. Anda juga bisa mengakses situs lapor.go.id.
    Email Resmi: Kirimkan kronologi dan data diri Anda ke alamat email bansos@kemensos.go.id.
    Aplikasi Cek Bansos: Gunakan fitur “Tanggapan Masyarakat” yang tersedia di dalam aplikasi untuk membuat laporan.
    Langkah 3: Hubungi Dinas Sosial Setempat
    Jika laporan melalui kanal online belum membuahkan hasil, Anda bisa mendatangi langsung kantor Dinas Sosial (Dinsos) di kabupaten/kota Anda. Bawa dokumen penting seperti KTP dan Kartu Keluarga (KK) untuk mempermudah petugas melakukan verifikasi dan penelusuran data.

    Belum Terdaftar? Begini Cara Mengajukan Diri

    Bagi warga miskin atau rentan yang merasa layak namun belum terdaftar di DTKS, pendaftaran dapat diusulkan secara mandiri.

    Datangi kantor desa atau kelurahan setempat dengan membawa KTP dan KK.
    Ajukan permohonan untuk didaftarkan ke dalam sistem DTKS.
    Petugas akan melakukan musyawarah desa/kelurahan untuk membahas kelayakan usulan tersebut.
    Jika disetujui, data Anda akan diverifikasi oleh dinas sosial sebelum diresmikan masuk ke dalam DTKS.
    Dengan memahami penyebab dan alur pengaduan yang benar, masyarakat dapat secara proaktif memperjuangkan haknya. Keterlambatan penyaluran BLT Kesra sering kali disebabkan oleh proses kehati-hatian pemerintah dalam memastikan dana sampai ke tangan yang tepat. Tetap pantau informasi dari sumber resmi dan hindari tautan palsu yang berisiko penipuan.

  • Dua Strategi Prabowo Putus Mata Rantai Kemiskinan

    Dua Strategi Prabowo Putus Mata Rantai Kemiskinan

    Presiden Prabowo Subianto juga berencana membuat sekolah terintegrasi bagi anak-anak dari keluarga menengah ke bawah demi memperkuat akses pendidikan layak untuk semua kalangan.

    Sekolah ini juga akan melengkapi Sekolah Garuda dan Sekolah Rakyat yang sudah diresmikan pemerintah.

    “Bapak Presiden memerintahkan untuk mulai memikirkan sekolah terintegrasi, yang akan menampung anak-anak dari keluarga menengah ke bawah terutama dari desil 3, 4, 5, dan 6,” kata Pratikno.

    Pratikno menjelaskan, sekolah terintegrasi akan dibangun di setiap kecamatan dengan menggabungkan jenjang pendidikan SD, SMP, SMA/SMK dalam satu kawasan terpadu.

    Nantinya, setiap sekolah dilengkapi fasilitas laboratorium, bengkel vokasional, pusat olahraga, serta sarana seni dan teknologi, demi menciptakan lingkungan belajar yang modern dan menyeluruh.

    “Sekolah ini tidak hanya fokus pada sains dan teknologi, tapi juga mengembangkan seni dan olahraga. Jadi, dari STEM kita tingkatkan menjadi STEAM, Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics, dan Sport,” jelasnya.

    Menurut rencana, sebagian sekolah terintegrasi nantinya merupakan hasil transformasi dari sekolah-sekolah yang sudah ada, mengikuti pola yang telah diterapkan pada beberapa Sekolah Garuda.

    Adapun Sekolah Garuda dikhususkan bagi siswa unggulan atau berprestasi, sementara Sekolah Rakyat dibuka untuk siswa dari keluarga prasejahtera yang ada di kelompok desil 1 dan 2.

    “Kalau Sekolah Rakyat dikawal oleh Menteri Sosial dan Menko Penmas untuk desil 1 dan 2, dan Sekolah Unggul Garuda untuk siswa unggulan, maka sekolah terintegrasi ini adalah jembatan bagi keluarga menengah ke bawah agar bisa naik kelas,” ujarnya.

    Pratikno mengungkapkan, gagasan ini masih dikaji lebih mendalam oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

    Presiden diungkapkannya, ingin membangun sistem pendidikan yang inklusif dan merata, sehingga pada akhirnya bisa mengentaskan kemiskinan di Tanah Air.

    “Presiden ingin setiap anak Indonesia, tanpa memandang latar belakang ekonomi, memiliki akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas dan kesempatan untuk berkembang,” pungkasnya.

     

  • Menteri Pratikno: Pendidikan Vokasional Jadi Prioritas Utama Pengentasan Kemiskinan

    Menteri Pratikno: Pendidikan Vokasional Jadi Prioritas Utama Pengentasan Kemiskinan

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menugaskan kementeriannya untuk memperkuat sektor pendidikan sebagai bagian dari strategi pengentasan kemiskinan nasional.

    “Jadi, Bapak Presiden, sebagai bagian dari rangkaian ratas untuk pengentasan kemiskinan, yang ditugaskan kepada kami adalah memperkuat untuk sektor pendidikan,” katanya usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (5/11/2025).

    Pratikno menjelaskan bahwa pendidikan vokasional akan menjadi prioritas utama, dengan dirinya sebagai Ketua Dewan Pengarah. Ia menegaskan pentingnya menyelaraskan antara dunia pendidikan dengan kebutuhan tenaga kerja.

    “Jadi, bagaimana kita me-matching-kan antara supply side di sektor pendidikan dengan demand side di sektor tenaga kerja, baik itu tenaga kerja di dalam negeri maupun tenaga kerja di luar negeri,” ujarnya.

    Menurutnya, program tersebut bertujuan mempersiapkan tenaga kerja Indonesia untuk berbagai level, mulai dari pekerjaan dengan keterampilan dasar hingga teknologi tinggi, termasuk bagi calon pekerja migran.

    “Makanya tadi disampaikan, termasuk adalah bagian dari penyiapan kemampuan berbahasa, mengenal budaya, selain kemampuan-kemampuan teknis. Dan ini dilakukan secara sinergis, melibatkan banyak sekali kementerian,” tutur Pratikno.

    Selain penguatan pendidikan vokasional, Presiden juga memerintahkan agar pemerintah mulai merancang konsep sekolah terintegrasi di berbagai wilayah.

    “Yang kedua, adalah tadi bapak presiden juga perintahkan untuk mulai memikirkan sekolah terintegrasi di mana sekolah-sekolah yang kalau sekolah rakyat yang dikawal oleh Menteri Sosial dan Menko Penmas adalah untuk desil 1 dan desil 2, kemudian ada sekolah unggul Garuda,” ujarnya.

    Sekolah terintegrasi itu, lanjutnya, akan menampung anak-anak dari keluarga desil 3 hingga 6.

    “Namanya masih belum dipastikan, tapi kami diperintahkan untuk memikirkan lebih dalam. Mungkin semacam sekolah terintegrasi di tiap kecamatan, ada SD, ada SMP, ada SMA, ada SMK dengan fasilitas yang lengkap,” jelasnya.

    Fasilitas tersebut termasuk laboratorium, sarana olahraga, hingga bengkel untuk mendukung pendidikan vokasional.

    “Jadi, bukan hanya tentang sains, teknologi, engineering, tapi juga math-matematika, tetapi juga pak presiden menambahkan art and sport. Oleh karena itu, tadi kita sampaikan STEM, beliau menyampaikan STEAM,” ucap Pratikno.

    Menurutnya, arahan ini kini tengah dikaji lebih mendalam oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

    “Tentu saja, ini butuh kajian yang lebih mendalam, sudah mulai dielaborasi oleh Kemendikdasmen,” tandas Pratikno.

  • “PDIP-Jokowi rekonsiliasi” dampak penolakan Soeharto jadi Pahlawan Nasional?

    “PDIP-Jokowi rekonsiliasi” dampak penolakan Soeharto jadi Pahlawan Nasional?

    Oleh: Damai Hari Lubis

    Pengamat KUHP (Kebijakan Umum Hukum dan Politik) 

    Terhadap wacana lama yang kembali tercetus terkait usulan pihak pihak, agar “mantan presiden 32 tahun almarhum Jendral bintang 5, Jendral Besar Soeharto dianugerahi Pahlawan Nasional”.

    Maka menurut penulis, kriteria dan levelitas usulan terhadap almarhum Soeharto tokoh ‘Bapak Pembangunan Indonesia’  merupakan kategori yang wajar, walau ada beberapa sisi benturan tatanan hukum ketatanegaraan yang urgensitas perlu dicermati dan dikaji secara signifikan dan ‘komprehensif.’

    Lalu, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul), berstetmen estimasi terkait wacana a quo “bakal diputuskan sebelum 10 November atau Hari Pahlawan”.

    Dan wacana ini mendapat tanggapan relatif cepat namun hati- hati dari Puan selaku Ketua DPR RI dan juga sebagai salah seorang Ketua PDIP ketimbang keengganan dirinya merespon nasib Hasto Kristiyanto, saat Sekjen PDIP dikejar kejar oleh KPK yang dari kacamata hukum, menyimpang dari rules.

    Kata Puan, ” kemarin Selasa (4/11/2025), “harus dicermati rekam jejaknya dari masa lalu sampai sekarang, di sisi lain, pemerintah juga harus melihat apakah pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto saat ini merupakan waktu yang tepat. Semua aspek terkait usulan itu harus dikaji dengan cermat”.

    http://www.cnnindonesia.com/nasional/20251104134906-32-1291723/puan

    Lalu wacana dengan dimensi ‘wajar’ ini, dibanding “ide gila Jokowi 3 periode” yang inkonstitusional, dibarengi suara penolakan keras dan lumayan bising, seorang diantaranya digaungkan oleh politisi PDIP dr. Rubka Cipta Ning, pengarang buku “Aku Bangga jadi Anak PKI.” 

    Polemik wacana ini, perlu dicermati, karena suara dukungan dan penolakan Mantan Presiden RI 32 tahun dianugerahi pahlawan, bakal menjadi titik kearah rekonsiliasi antara Megawati (PDIP) dengan Jokowi ?

    Karena “Jas Merah”,  ada peristiwa politik yang berhubungan erat dengan napak tilas tokoh besar bangsa ini almarhum Jendral Soeharto dimasa transisi kekuasaan dari orla ke orba, lalu Jokowi menerbitkan diskresi politik Jokowi dalam bentuk Keppres 17/2022 dan Inpres 2/2023 terkait dengan penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu di Indonesia, sehingga kebijakan ini telah mengundang polemik terhadap para tokoh publik bangsa, bahkan ada beberapa tokoh aktivis diantaranya Mayjend Kivlan Zen mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Agung, argumentatif dalil hukumnya disebabkan secara teori hirarkis hukum diskresi Jokowi dimaksud dianggap overlaping dengan ketentuan yang lebih tinggi yakni 

    TAP MPRS RI No 25 Tahun 1966.

    Dan termasuk penulis menanggapi diskresi Jokowi dimaksud melalui artikel hukum dan beberapa kali acara podcast, tepatnya di masa mantan presiden RI ke 7 itu masih dalam kendali Megawati dan dianakemaskan sanbil dipuja puji oleh PDIP.

    Maka bisa jadi Jokowi yang diusung oleh PDIP menjadi presiden selama 2 periode, dikarenakan keduanya PDIP dan Jokowi “bermazhab” yang sama. Hanya saja sejarah membuktikan kedua sekutu ‘pengusung dan diusung’ pecah kongsi gegara ada wacana Jokowi Presiden 3 periode, selain historis politik yang nampak (sebelumnya) saat itu ada indikasi kuat “Puan diminati oleh kader partai menjadi Capres di pemilu 2024-2029”.

    _Dan Projo yang baru saja mendapat nafas segar dari konsolidasi melalui kongres ketiganya (1-2 November 2025), ditengarai bakal menambah konflik bagi pihak pihak pro-kontra wacana Almarhum Jendral Besar Soeharto menjadi Pahlawan Nasional, lalu akan kah bakal menjadi “tambang emas atau setidaknya ladang gandum” bagi para aktivis projo, namun kesemua fenomena status quo dari dinamika gejolak geo politik tanah air, tendensi berdampak ‘penderitaan perekonomian rakyat” bakal lama dan semakin labirin. (*)

  • PBNU Dukung Soeharto dan Gus Dur Jadi Pahlawan Nasional

    PBNU Dukung Soeharto dan Gus Dur Jadi Pahlawan Nasional

    PBNU Dukung Soeharto dan Gus Dur Jadi Pahlawan Nasional
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bidang Keagamaan, Ahmad Fahrur Rozi (Gus Fahrur) mendukung usulan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI Soeharto dan Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
    Gus Fahrur berpandangan bahwa
    Soeharto
    dan
    Gus Dur
    memiliki kontribusi besar terhadap bangsa dalam dua fase sejarah yang berbeda.
    “Pak Harto (Soeharto) berjasa besar dalam stabilisasi nasional dan pembangunan ekonomi. Di masa beliau, Indonesia dikenal dunia sebagai salah satu macan ekonomi baru Asia, dengan program pembangunan yang terencana dan stabilitas ekonomi serta keamanan yang tinggi,” kata Gus Fahrur dikutip dari
    Antaranews
    , Rabu (5/11/2025).
    Selain itu, menurut dia, Soeharto juga memiliki jasa besar di bidang sosial-keagamaan.
    Sementara itu, Gus Fahrur menyebut, Gus Dur berjasa besar dalam memperjuangkan demokrasi, pluralisme, dan rekonsiliasi bangsa pasca reformasi.
    “Keduanya punya jasa luar biasa dalam membangun bangsa di masa-masa sulit. Menetapkan mereka sebagai
    Pahlawan Nasional
    bukan berarti meniadakan kritik atas kekurangan yang pernah ada, tetapi bentuk penghargaan atas jasa besar yang telah mereka berikan,” ujarnya.
    Dalam pernyataannya, Gus Fahrur juga menekankan bahwa bangsa Indonesia perlu belajar dari masa lalu baik dari kebaikan maupun kekurangannya untuk membangun masa depan yang lebih bijak dan berkeadaban.
    “Dalam tradisi keilmuan Islam, ada kaidah penting:
    Al-muhafazhah ‘ala al-qadim ash-shalih wal akhdzu bil jadid al-ashlah
    , menjaga yang lama yang baik, dan mengambil yang baru yang lebih baik,” katanya.
    Lebih lanjut, Gus Fahrur berharap penetapan pahlawan nasional dapat menjadi momentum rekonsiliasi sejarah dan penguatan nilai kebangsaan.
    “Semoga dengan penetapan ini, kita semakin menghargai peran semua pihak dalam perjalanan bangsa baik sipil, militer, maupun ulama. Semua punya andil dalam menjaga Indonesia,” ujarnya.
    Sebagaimana diberitakan, Menteri Kebudayaan (Menbud) sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) Fadli Zon menyampaikan, ada 49 nama yang diusulkan menjadi Pahlawan Nasional.
    Menurut Fadli Zon, dari 49 tokoh diusulkan menjadi penerima
    gelar Pahlawan Nasional
    . Sebanyak 24 orang di antaranya masuk dalam daftar prioritas.
    “Ada 40 nama calon pahlawan nasional yang dianggap telah memenuhi syarat dan ada sembilan nama yang merupakan bawaan, carry over, dari yang sebelumnya. Jadi totalnya ada 49 nama,” kata Fadli Zon di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 5 November 2025
    “Dan sekarang tentu karena kita juga mendekati Hari Pahlawan, kita telah menyampaikan ada 24 nama dari 49 itu yang menurut Dewan GTK memerlukan, telah diseleksi mungkin bisa menjadi prioritas,” ujarnya lagi.
    Fadli menjelaskan, 24 nama prioritas itu akan diseleksi terlebih dahulu oleh Dewan GTK setelah dikaji oleh Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat yang dibentuk oleh Kementerian Sosial (Kemensos).
    Setelah itu, baru akan disampaikan lagi kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mendapatkan gelar Pahlawan Nasional.
    “Ya, tentu akan diseleksi lagi. Termasuk oleh, oleh kami sendiri akan disortir lagi gitu ya. Kira-kira untuk disampaikan nanti kepada Presiden,” ucap Fadli.
    Dia lantas memastikan bahwa nama-nama yang diusulkan sudah memenuhi syarat.
    Menurut dia, seluruhnya memiliki perjuangan yang jelas. Begitu juga dengan belakang, riwayat hidup, dan riwayat perjuangannya yang sudah diuji secara akademik serta secara ilmiah secara berlapis-lapis.
    Bahkan, Fadli menyebut, nama Presiden ke-2 Soeharto sudah diusulkan sebanyak tiga kali.
    “Termasuk nama Presiden Soeharto itu sudah tiga kali bahkan diusulkan, ya. Dan juga beberapa nama lain, ada yang dari 2011, ada yang dari 2015, semuanya yang sudah memenuhi syarat,” ujarnya.
    Sebelumnya, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyampaikan 40 nama yang diusulkan mendapatkan gelar Pahlawan Nasional kepada Ketua Dewan GTK, Fadli Zon.
    Berikut ini daftar 40 nama tokoh yang diusulkan Kemensos ke Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan:
    Usulan Baru 2025
    Usulan Tunda 2024
    Usulan Memenuhi Syarat Diajukan Kembali (2011-2023)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DPR Apresiasi Kemensos di Bawah Gus Ipul: Cepat Tanggap Tangani Ribuan Bencana

    DPR Apresiasi Kemensos di Bawah Gus Ipul: Cepat Tanggap Tangani Ribuan Bencana

    Jakarta (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengapresiasi langkah cepat dan tanggap Kementerian Sosial (Kemensos) dalam menangani berbagai bencana yang terjadi di Indonesia.

    Apresiasi itu disampaikan Cucun saat Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Evaluasi Pelaksanaan Program Kerja dan Anggaran Tahun 2025 serta Rencana Kerja Tahun 2026 Bidang Kebencanaan.

    Rapat digelar Tim Pengawas DPR RI terhadap Pelaksanaan Penanganan Bencana di Ruang Rapat Badan Anggaran DPR RI, Gedung Nusantara II, Jakarta, Rabu (5/11/2025).

    “Terima kasih Pak Mensos. Selama ini kita mengapresiasi tanggap dan aksi cepat dari Kemensos setiap ada accident, setiap ada bencana. Kita memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya,” kata Cucun.

    Dalam rapat tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memaparkan capaian dan kinerja Kemensos dalam penanganan bencana. Ia menyebutkan, sepanjang satu dekade terakhir (2014–2024) terjadi 38.506 kejadian bencana di Indonesia. Rata-rata alokasi anggaran bencana melalui Kemensos mencapai Rp442,25 miliar per tahun.

    “Kita sudah memberikan bantuan kepada korban bencana dalam bentuk logistik kedaruratan, sebanyak 478.225 jiwa. Kami juga memberikan santunan korban yang meninggal sebanyak 425 jiwa untuk bencana alam maupun bencana non malam. Kemudian santunan lain yang menyasar 9.447 jiwa. Kami juga memberikan bantuan kepada korban bencana non-alam ada 1.078 jiwa,” jelas Gus Ipul.

    Untuk kesiapsiagaan pra-bencana, Kemensos memiliki 1.254 Kampung Siaga Bencana dan 783 Lumbung Sosial yang tersebar di 35 provinsi, 826 kecamatan, dan 211 kabupaten/kota. Lumbung sosial tersebut berisi logistik yang dibutuhkan saat bencana terjadi.

    Selain kesiapan logistik, Kemensos juga memperkuat sumber daya kebencanaan meliputi mitra kerja, alat evakuasi, logistik dan gudang logistik, sistem komunikasi, kendaraan siaga bencana, dan sumber daya manusia kebencanaan. Saat ini, Kemensos memiliki 38.400 personel Taruna Siaga Bencana (Tagana), 951 Pelopor Perdamaian, dan para Pendamping Sosial.

    “Dalam tahun 2025 ini kita melibatkan 11.216 orang Tagana yang turun dan dikerahkan pada saat masa kedaruratan atau bencana,” kata Gus Ipul.

    Menanggapi pemaparan itu, Cucun menegaskan DPR memberikan apresiasi atas langkah Kemensos dalam memperkuat penanggulangan bencana. Ia juga membuka ruang bagi Kemensos untuk mengajukan penyesuaian anggaran apabila dibutuhkan demi kepentingan rakyat.

    “Kalau misalkan nanti anggaran penyesuaian-penyesuaian diperlukan untuk rakyat, silakan tinggal datang ke DPR dan di rapat-rapat kabinet. Yang penting kalau anggaran dibutuhkan rakyat, Pak Mensos harus sudah siap hadir di tengah-tengah rakyat,” tegasnya.

    Rapat tersebut juga dihadiri sejumlah anggota DPR RI di antaranya Maman Imanul Haq (Fraksi PKB), Sigit Purnomo (Fraksi PAN), Obon Tabroni (Fraksi Gerindra), M. Husni (Fraksi Gerindra), dan Sri Wulan (Fraksi NasDem).

    Selain itu hadir Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, dan Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Noor Achmad.

    Turut hadir pula Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan, Sekretaris Utama BNPB Rustian, serta Sekretaris Utama Basarnas Abdul Haris Achadi.

    Pejabat dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, dan Markas Besar TNI-Polri juga hadir dalam rapat tersebut. [tok/ian]

  • Aktivis Tapol Napol Jawa Timur Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Nilai Soemitro Lebih Layak

    Aktivis Tapol Napol Jawa Timur Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Nilai Soemitro Lebih Layak

    Surabaya (beritajatim.com) — Polemik pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto, kembali mencuat dan menuai penolakan dari sejumlah kalangan.

    Pemerintah melalui Menteri Sosial Saifullah Yusuf sebelumnya menyebut bahwa Soeharto berpeluang mendapat gelar tersebut sebagai bentuk pengakuan atas jasa-jasanya dalam pembangunan bangsa.

    Namun rencana ini langsung mendapatkan kritik keras, khususnya dari mantan tahanan politik era Orde Baru.

    Ketua Forum Tapol Napol Jawa Timur, Trio Marpaung, menegaskan bahwa Soeharto justru merupakan sosok yang tidak layak diberikan gelar kehormatan negara.

    “Mantan Presiden Soeharto tidak layak mendapat gelar Pahlawan Nasional. Ada banyak pelanggaran HAM di era Orba. Dengan dalih pembangunan dan stabilitas politik, pemerintah Soeharto selalu melakukan kekerasan, mulai penangkapan, penyiksaan, pemenjaraan, bahkan pembunuhan terhadap para pengkritiknya,” ujar Trio di Surabaya, Rabu (5/11/2025).

    Trio menilai pemberian gelar tersebut justru akan menjadi preseden buruk bagi sejarah bangsa dan memunculkan upaya pemutihan sejarah Orde Baru.

    “Pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto akan mengkhianati keadilan dan semangat rekonsiliasi masa lalu. Ada upaya glorifikasi yang dilakukan beberapa pihak untuk memutihkan sejarah kekerasan Orde Baru,” ujarnya.

    Usulkan Soemitro sebagai Calon

    Di tengah perdebatan tersebut, Trio Marpaung justru mengusulkan tokoh nasional lain yang dianggap lebih layak mendapat gelar Pahlawan Nasional, yakni ekonom terkemuka Prof. Dr. Soemitro Djojohadikoesoemo.

    “Saya melihat, jika pemerintah ingin memberikan gelar Pahlawan Nasional, maka Prof. Dr. Soemitro Djojohadikoesoemo jauh lebih pantas. Beliau adalah Begawan Ekonomi Indonesia yang memajukan perekonomian bangsa,” tegas Trio.

    Trio Marpaung Aktivis 98 Jawa Timur

    Trio menyebut integritas moral Soemitro tidak diragukan dan jauh berbeda dibanding Soeharto.

    “Secara integritas moral, Soemitro tidak pernah melakukan KKN dan dugaan pelanggaran HAM berat. Berbeda jauh dengan Soeharto,” lanjut Aktivis ‘98 tersebut.

    Jasa Soemitro dalam Ekonomi Nasional

    Soemitro dikenal sebagai salah satu arsitek ekonomi Indonesia yang melahirkan sejumlah kebijakan fundamental di awal sejarah republik, antara lain:

    Pencetus Program Benteng (1950) untuk mendorong industrialisasi dan pemberdayaan pengusaha pribumi.
    Menjadi perumus fondasi ekonomi nasional yang menjadi arah pembangunan bangsa.
    Kontribusi Intelektual: Menulis sekitar 130 buku dan makalah, serta menjadi Pendiri Fakultas Ekonomi UI yang hingga kini menjadi salah satu pusat pendidikan ekonomi nasional.

    “Soemitro memenuhi syarat integritas moral yang ketat bagi seorang Pahlawan Nasional dan berkontribusi intelektual secara fundamental bagi ekonomi Indonesia di rezim manapun,” imbuh Trio.

    Trio juga menanggapi isu keterlibatan Soemitro dalam PRRI di Sumatera. Menurutnya, Soemitro telah mendapat amnesti dan kembali diangkat dalam jabatan pemerintahan.

    “Jika ada yang mempertanyakan tentang keterlibatan Soemitro dalam PRRI di Sumatera, maka kita wajib jujur bahwa beliau telah mendapat amnesti dan kembali aktif di pemerintahan. Pemberian amnesti ini menghapus konsekuensi pidana, sehingga integritas moralnya tetap terjaga,” pungkasnya. (ted)

  • Dilarang Keras! Uang Bansos Dipakai Judol, Beli HP hingga Rokok

    Dilarang Keras! Uang Bansos Dipakai Judol, Beli HP hingga Rokok

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Sosial Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan kepada para penerima bantuan sosial atau bansos untuk menggunakannya dengan bijaksana.

    Dalam keterangan resminya, Gus Ipul menjelaskan bansos merupakan hak sosial rakyat yang harus digunakan sesuai peruntukannya, yakni untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan penerima manfaat.

    “Bantuan sosial bukan hadiah, tapi tanggung jawab negara. Gunakan dengan bijak, jujur, dan penuh rasa syukur,” ujar Gus Ipul dalam keterangan resminya dikutip, Rabu (5/11/2025).

    Gus Ipul pun menegaskan bansos tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang tidak terkait dengan kebutuhan dasar penerima manfaat.

    Di antaranya, untuk membeli rokok, minuman keras, narkoba, atau barang terlarang lainnya. Bansos juga dilarang digunakan untuk kembayar hutang pribadi atau cicilan pinjaman.

    Serta tidak boleh untuk membeli barang mewah atau tidak produktif seperti perhiasan, gawai mahal, atau kendaraan pribadi juga dilarang.

    “Bansos juga dilarang untuk berjudi, berjudi online atau untuk hiburan berlebihan,” kata Gus Ipul.

    Gus Ipul mengatakan, bansos juga tidak boleh dimanfaatkan untuk kegiatan politik, misalnya untuk pendanaan kampanye. Bansos juga dilarang digunakan oleh pihak manapun untuk kepentingan elektoral atau kelompok tertentu.

    “Bansos adalah hak sosial rakyat, bukan alat politik,” tegas Mensos.

    Penerima manfaat juga tidak diperbolehkan menjual atau menukar bantuan sosial. Bantuan juga tidak boleh diberikan kepada pihak lain yang bukan penerima terdaftar.

    Gus Ipul juga menegaskan larangan bagi siapa pun, termasuk aparat desa, RT/RW, atau pendamping, melakukan pemotongan atau meminta biaya administrasi dari penerima bansos.

    “Seluruh bantuan harus diterima utuh 100 persen oleh keluarga penerima manfaat,” kata Gus Ipul.

    Penerima manfaat juga diminta bisa memanfaatkan bansos untuk hal-hal yang produktif dan berdampak nyata. Misalnya untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga, makanan bergizi, biaya sekolah anak, dan layanan kesehatan.

    Bansos juga harus digunakan untuk kembangkan usaha kecil atau kegiatan produktif. Memperbaiki rumah sederhana atau menanggulangi kebutuhan darurat keluarga.

    Sebelumnya Gus Ipul mengungkapkan penyaluran Bantuan Langsung Tunai telah menyasar 4 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dari target 35 juta KPM. Dia yakin jumlahnya akan terus bertambah ke depannya seiring dengan penyelesaian pemadanan data bagi penerima baru.

    “Tentu minggu depan akan bertambah terus sampai tuntas bansos reguler. Sementara untuk yang Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) yang menyasar lebih 35 juta KPM ini sekarang tahap finalisasi pemadanan data,” katanya, dalam pernyataan resmi, Jumat (24/10/2025).

    Ia memastikan BLTS dengan total nilai Rp31,54 triliun akan difokuskan untuk KPM di desil 1 sampai 4 DTSEN. Rinciannya sebesar Rp300 ribu per bulan untuk tiga bulan, yang akan dicairkan sekaligus sebesar Rp900 ribu.

    Untuk itu, Gus Ipul berharap peran aktif pemerintah daerah dan masyarakat agar bantuan ini betul-betul tepat sasaran.

    “Meminta daerah agar data dari BPS sesuai yang ada di lapangan. Jika tidak sesuai maka akan dilakukan koreksi,” katanya.

    Gus Ipul menekankan Kemensos juga berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk mengetahui apakah KPM yang baru sebesar 17 juta telah memiliki rekening. Jika mereka sudah memiliki rekening, maka akan disalurkan lewat Himbara.

    “Kalau tidak ada rekening, maka akan disalurkan lewat PT Pos Indonesia,” katanya.

    Ia mengatakan penyaluran lewat Himbara tidak memerlukan biaya. Sehingga, penyaluran bansos yang diprioritaskan salur lewat Himbara. Sementara lewat PT Pos memakai biaya.

    “Lewat PT Pos kita tak perlu rekening, nanti diserahkan ke PT Pos data yang sudah terverifikasi untuk dilakukan pemanggilan kepada KPM. Hari ini sedang finalisasi,” katanya.

    Gus Ipul berharap para KPM bersabar karena data masih dikonsolidasi. Bila sudah rampung, maka PT Pos akan mengirimkan undangan kepada KPM dan menyerahkan bansos.

    “PT Pos biasanya ada tiga cara. Datang ke PT Pos, disampaikan langsung ke rumah khusus lansia dan penyandang disabilitas, atau dikumpulkan di kelurahan atau di kecamatan berbasis komunitas,” katanya.

    Sementara kepada para penerima manfaat, Gus Ipul mengingatkan agar bansos digunakan sesuai peruntukan. Dia juga berpesan tidak ada pungutan biaya sama sekali sehingga jangan mau jika ada pungutan liar. “Semua sudah dibiayai pemerintah,” katanya.

    Lebih lanjut, ia juga mengajak para KPM untuk menjadi keluarga yang lebih mandiri dan berdaya. Ia menekankan bansos hanya bersifat sementara.

    “Siapa yang dapat bantuan lebih dari 5 tahun, nanti jadi prioritas diberdayakan,” katanya.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Wamensos Ajak Dunia Usaha Ikut Entaskan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan

    Wamensos Ajak Dunia Usaha Ikut Entaskan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan

    Jakarta –

    Wakil Menteri Sosial (Wamensos), Agus Jabo Priyono mengatakan pengentasan kemiskinan yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto tidak bisa berjalan optimal hanya dengan mengandalkan sektor pemerintah. Diperlukan sinergi dari berbagai pihak termasuk dunia usaha.

    “Mari kita berkolaborasi, mari kita bersinergi di dalam program pemberdayaan masyarakat, dalam rangka pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem,” kata Agus Jabo dalam keterangannya, Rabu (5/11/2025).

    Pernyataan tersebut disampaikannya dalam acara Future Initiative Forum 2025 di Ballroom Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, hari ini.

    Dalam pidatonya, Agus Jabo menjelaskan bahwa Presiden menginginkan adanya data tunggal sebagai landasan program pengentasan kemiskinan, sehingga terbit Inpres Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Data ini dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS), sedangkan Kementerian Sosial (Kemensos) bertugas melakukan pemutakhiran.

    “Presiden memerintahkan bahwa Indonesia harus memiliki data tunggal. Semua program, program ekonomi, program sosial, harus berangkat dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, supaya program atau optimalisasi pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem itu bisa terukur,” jelasnya saat pidato Kemanusiaan di hadapan para peserta yang terdiri dari korporasi, lembaga filantrofi, hingga BUMN.

    “Kalau kemarin-kemarin ya prioritas kerja Kemensos itu di Linjamsos, perlindungan dan jaminan sosial, dalam bentuk bantuan sosial, baik itu BPNT maupun program PKH. Sekarang ini kita sedang hijrah, supaya kemudian yang akan diterima oleh masyarakat itu bukan dalam bentuk bansos pasif tetapi pemberdayaan,” ujar Agus Jabo.

    Lebih lanjut, Agus Jabo menambahkan, Kemensos mempunyai kurang lebih 33 ribu pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Setiap pendamping sudah berkomitmen untuk menggraduasi 10 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tiap tahun, untuk kemudian didorong lebih mandiri melalui pemberdayaan.

    Kolaborasi dan sinergi dalam hal pemberdayaan tidak hanya akan diarahkan kepada penerima bansos yang graduasi, namun juga kepada keluarga penerima program Sekolah Rakyat.

    Sebagai gagasan langsung Presiden Prabowo, Sekolah Rakyat bertujuan memutus mata rantai kemiskinan. Dengan demikian, Sekolah Rakyat tidak hanya memberikan pendidikan yang layak bagi anak-anak dari keluarga miskin, namun juga terintegrasi dengan program pengentasan kemiskinan lainnya.

    “Jadi sekolah ini memang dikhususkan untuk saudara-saudara kita yang miskin, yang berada di Desil 1 dan Desil 2 (DTSEN). Nah Pak Presiden meminta di samping anak-anak ini kita sekolahkan di Sekolah Rakyat, boarding, itu orang tuanya diminta untuk diberdayakan. Karena rata-rata keluarga-keluarga dari siswa ini rumahnya juga kurang layak huni, maka kemudian Kemensos juga diperintahkan untuk memperbaiki rumahnya,” ucap Agus Jabo.

    Kemensos tidak bisa bekerja sendirian dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat ini. Selain kolaborasi antar instansi Pemerintah Pusat maupun Daerah, dibutuhkan kolaborasi dengan pihak swasta seperti dunia usaha, salah satunya untuk pemberdayaan orang tua siswa Sekolah Rakyat.

    “Kita butuh kolaborasi untuk memberdayakan secara ekonomi, orang tua siswa itu, yang kedua adalah membangun rumah layak huni. Maka saya berharap betul kepada Pak Tomy dan kawan-kawan, sinergi antara pemerintah dengan stakeholder yang berjuang di urusan-urusan kemanusiaan dan pengentasan kemiskinan betul-betul kokoh, sinerginya kuat,” tuturnya.

    Sementara itu, Presiden Human Initiative Tomy Hendrajati menyampaikan forum ini merupakan ajang untuk mengumpulkan gagasan dan juga mendorong kolaborasi dengan semua stakeholder, khususnya perusahaan-perusahaan yang saat ini menjadi mitra human initiative.

    “Tadi beliau Pak Wamen sudah menyampaikan terkait DTSEN, yang saya kira ini sangat penting dan sangat strategis, agar semua upaya kita untuk mengurangi kemiskinan itu bisa tidak overlapping, bisa lebih fokus,” ujar Tomy.

    Sebagai informasi, forum yang digagas oleh Human Initiative ini adalah ruang kolaborasi yang mempertemukan kekuatan korporasi dan Non-Government Organization (NGO) untuk membangun sinergi yang lebih strategis, terukur, berkelanjutan, dan berdampak nyata bagi pembangunan masyarakat.

    Turut hadir dalam acara ini Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PM, Nunung Nuryartono; Presiden Human Initiative, Tomy Hendrajati; Guru Besar Bidang Sejarah dan Filantopi Islam UIN Syarif Hidratullah Jakarta, Amelia Fauzia; Guru Besar Bidang Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial FISIP UI, Isbandi Rukminto Adi, serta stakeholder terkait lainnya.

    (akn/ega)

  • Pemerintah Kaji Program MBG untuk Lansia dan Disabilitas

    Pemerintah Kaji Program MBG untuk Lansia dan Disabilitas

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyebut bahwa Pemerintah berencana memperluas cakupan program makan bergizi gratis (MBG) agar tidak hanya menyasar anak-anak sekolah, tetapi juga kelompok lansia dan penyandang disabilitas. 

    Program ini merupakan bagian dari kebijakan transformasi sosial yang ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas (ratas) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (4/11/2025) malam. 

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyampaikan, usulan tersebut telah disampaikan kepada Presiden dan kini tengah dalam tahap pendalaman untuk penyempurnaan teknis pelaksanaannya.

    “Kami juga tadi masih mengusulkan tadi kepada Bapak Presiden untuk memberikan makan bergizi gratis khusus untuk lansia dan penyandang disabilitas. Kita akan dalami lagi, nanti kita akan melaporkan pada kesempatan lain,” ujar Gus Ipul usai rapat.

    Dia menambahkan program makan bergizi gratis bagi lansia dan penyandang disabilitas ini direncanakan mulai dilaksanakan pada tahun depan.

    “Tahun depan. Ini transformasi dari program kita sebelumnya,” kata Gus Ipul.

    Menurutnya, Kementerian Sosial saat ini sudah memiliki program serupa yang menyalurkan makanan bagi kelompok rentan.

    Namun, nantinya akan dilakukan peningkatan kualitas dan perbaikan pada aspek menu serta gizi.

    “Kita kan juga ada per makanan untuk lansia. Nah ini akan kita perbaiki mulai dari menu-menunya dan lain sebagainya. Sehingga ini tadi baru kami laporkan tadi kepada Presiden yang petunjuknya dimatengkan dulu, nanti kita laporkan lagi pada saatnya,” tandas Gus Ipul.