Kementrian Lembaga: Kemensos

Cara Cek NIK KTP Penerima Bansos PKH 2024, Simak!

Daftar Isi

Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah Indonesia membagikan serangkaian bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat yang membutuhkan.

Bagi penerima bansos, bisa mengecek secara mandiri dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan yang ada di Kartu Tanpa Penduduk (NIK KTP).

NIK merupakan data diri berupa 16 digit angka yang ada di KTP setiap warga Indonesia.

Pengecekan nama penerima bansos dengan NIK KTP bisa dilakukan lewat aplikasi “Cek Bansos”, yang merupakan aplikasi resmi dari Kementerian Sosial (Kemensos) dan dapat diunduh pengguna Android di Google Play Store.

Bagi Anda yang hendak menggunakan aplikasi ini, berikut langkahnya:

1. Pertama, Anda harus mendownload aplikasi Cek Bansos di Google Play Store. Tinggal ketikan Cek Bansos di kolom pencarian, lalu akan muncul Aplikasi Cek Bansos dari Kementerian Sosial RI.

2. Kemudian, buka aplikasi lalu akan muncul permintaan untuk akses lokasi. Anda bisa pilih “Izinkan ketika menggunakan apliaksi atau “Izinkan hanya saat ini”

3. Lalu akan muncul kolom username dan password, jika sudah punya akun Anda bisa login. Jika belum Anda bisa pilih “Buat Akun Baru” pada bagian bawah.

4. Lakukan pembuatan akun dengan mengisi kolom berikut:

Nomor Kartu Keluarga

NIK

Nama lengkap sesuai KTP

Provinsi

Kabupaten/kota

Kecamatan

Kelurahan/desa

Alamat sesuai KTP

RT dan RW

Nomor Ponsel

Alamat e-mail

Masukan alamat email kembali

Username

Password

Masukan password kembali

Lampirkan swafoto dan foto KTP

5. Klik ‘Buat Akun Baru’

6. Ketika semua data cocok, maka akun otomatis akan dibuat

7. Jika diminta verifikasi email, cek kotak masuk e-mail yang didaftarakna untuk melakukan tahapan tersebut

8. Buka ‘Profil’ untuk mengetahui status penerima bansos

Nanti akan ada keterangan jenis bantuan yang diberikan kepada pengguna. Tertera juga profil keluarga yang juga terdaftar dalam DTKS mulai dari nama, umur, jenis kelamin, dan sanggahan.

Selain menggunakan aplikasi, pengecekan online dapat dilakukan melalui situs resmi cekbansos.kemensos.go.id.

Anda tidak perlu menggunakan NIK KTP. Hanya memasukkan wilayah inggal penerima mafaat seperti Provinsi hingga Desa, dan juga memasukkan nama lengkap.

Kemudian masukan Huruf Kode sesuai dengan yang ditampilkan. Lalu klik “Cari Data”. Sistem secara otomatis akan mencari nama sesuai data yang dimasukkan.

Jika terdaftar maka akan muncul tabel berupa data bantuan yang diterima. Bagi yang belum menjadi penerima maka akan muncul notifikasi ‘Tidak Terdaftar Peserta/PM’.

Daftar bansos yang bakal cair akhir 2024

Sederet bantuan sosial (bansos) pemerintah masih akan mengalir kepada penerima manfaat di akhir tahun ini.

Bansos tersebut adalah bantuan pangan 10 kg beras, PKH, BPNT, dan Program Indonesia Pintar. Untuk keempat bansos itu, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp496 triliun dalam APBN 2024.

1. Bantuan Pangan Beras

Pemerintah telah menegaskan bahwa bantuan pangan beras 10 kilogram yang telah disalurkan oleh pemerintah sejak bulan April 2023 dan akan terus disalurkan kepada keluarga penerima manfaat hingga bulan akhir 2024. Hal ini sebelumnya telah diputuskan oleh Presiden Jokowi.

Pada Juni 2024, Jokowi mengatakan pihaknya sudah menghitung kesesuaian APBN dengan pemberian bantuan. Menurutnya, APBN cukup jika bantuan diteruskan hingga Desember.

Persyaratan penerima bansos pangan beras 10 kilogram, yaitu:

– Merupakan Warga Negara Indonesia (WNI)

– Memiliki Kartu Keluarga dan Tanda – Penduduk yang masih berlaku

– Penduduk yang tergolong miskin

– Tidak termasuk atau bekerja sebagai ASN, Polri, dan atau TNI

– Termasuk dan terdaftar dalam DTKS Pendaftaran Kemensos

2. PKH

Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) juga akan diteruskan pada tahun 2024. PKH dibagikan secara bertahap, tepatnya 4 tahap dalam satu tahun.

Tahap 1 dibagikan bulan Januari-Maret, kemudian tahap 2 dan 3 pada April-Juni dan Juli-Oktober. Sementara itu, tahap 4 pada Oktober hingga Desember.

PKH diberikan untuk membantu masyarakat tidak mampu khususnya dalam aspek kesejahteraan, pendidikan dan kesehatan. PKH kesehatan akan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) PKH kepada ibu hamil dan anak balita sebesar Rp3 juta per tahun.

Untuk pendidikan, pemerintah memberikan anak-anak SD bantuan sebesar Rp900 ribu per tahun, anak SMP Rp1,5 juta per tahun, dan anak SMA Rp2 juta per tahun. Sementara itu, untuk tujuan kesejahteraan, keluarga yang memiliki anggota berusia di atas 60 tahun dan penyandang disabilitas akan menerima Rp2,4 juta per tahun.

Berikut ini rinciannya:

– Balita usia 0-6 tahun serta ibu hamil dan baru melahirkan masing-masing mendapat Rp 3 juta per tahun atau Rp 750 ribu per tahap.

– Siswa SD, SMP, dan SMA menerima bantuan sesuai jenjangnya, mulai dari Rp 900 ribu hingga Rp 2 juta per tahun.

– Lansia berusia 70 tahun ke atas dan penyandang disabilitas berat mendapatkan Rp 2.4 juta per tahun atau Rp 600 ribu per tahap

3. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

BPNT diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) yaitu keluarga dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di daerah pelaksanaan. Bentuknya berupa kartu keluarga sejahtera yang salah satunya dapat digunakan di e-warong terdekat.

Meskipun namanya BPNT, masyarakat tetap mendapatkannya dalam bentuk uang. Jumlah yang diterima sebesar Rp200.000 per bulan dan dibagikan dua bulan sekali sehingga dalam satu tahun ada 6 tahap penyaluran dan KPM akan menerima Rp400.000 dalam sekali pencairan

Dulu bantuan ini namanya program raskin. Kemudian penyaluran raskin diganti menggunakan kartu elektronik. Kartu ini bisa digunakan untuk membeli beras, telur, dan bahan pokok lainnya. Harapannya, masyarakat bisa mendapatkan gizi seimbang, bukan hanya karbohidrat, melainkan juga protein.

4. Program Indonesia Pintar

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) memastikan Program Indonesia Pintar (PIP) akan berlanjut pada 2024. Dari catatan Kemendikbudristek, alokasi PIP tahun 2024 ditujukan untuk 18,59 juta SD, SMP, SMA/SMK. Adapun bantuan dana PIP untuk siswa jenjang SMA/SMK meningkat dari Rp 1 juta pada 2023, menjadi Rp 1,8 juta pada tahun ini.

Berikut ini kategori peserta yang layak menerima PIP:

– Peserta didik dari pemegang KIP/KKS/KPS

– Peserta didik dan keluarga peserta – Program Keluarga Harapan (PKH).

– Peserta didik yang berstatus yatim piatu/yatim/piatu dari sekolah/panti sosial/panti asuhan.

– Peserta didik yang terkena dampak bencana alam

– Peserta didik yang pernah drop out.

– Peserta didik dari keluarga miskin/rentan miskin yang terancam putus sekolah atau peserta didik dengan pertimbangan khusus lainnya.

– Peserta pada lembaga khusus atau satuan pendidikan nonformal lainnya.

Nah, itu dia daftar bansos 2024 dan cara mengeceknya dengan NIK KTP. Semoga membantu!

(fab/fab)

15/11/2024 11:15
Konferensi Internasional Humanitarian Islam 2024 digelar di Kampus Universitas Indonesia

Selasa, 5 November 2024 16:26 WIB

Menteri Agama Nasaruddin Umar (kedua kanan) didampingi Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf (tengah), Menteri Luar Negeri Sugiono (kedua kiri), Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro (kanan) dan Rektor Universitas Indonesia Ari Kuncoro (kiri) menghadiri pembukaan Konferensi Internasional Humanitarian Islam 2024 di Kampus Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Selasa (5/11/2024). Konferensi yang diselenggarakan oleh PBNU tersebut dihadiri oleh para sarjana dan akademisi berbagai negara untuk merumuskan dan menawarkan solusi dari berbagai macam konflik yang terjadi di berbagai belahan dunia. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/agr

Menteri Agama Nasaruddin Umar (kanan) berbincang dengan Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair Al-Shun (kiri) seusai pembukaan Konferensi Internasional Humanitarian Islam 2024 di Kampus Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Selasa (5/11/2024). Konferensi yang diselenggarakan oleh PBNU tersebut dihadiri oleh para sarjana dan akademisi berbagai negara untuk merumuskan dan menawarkan solusi dari berbagai macam konflik yang terjadi di berbagai belahan dunia. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/agr

(Dari kiri ke kanan) Mensos Saifullah Yusuf, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Rektor Universitas Indonesia Ari Kuncoro berbincang dalam pembukaan Konferensi Internasional Humanitarian Islam 2024 di Kampus Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Selasa (5/11/2024). Konferensi yang diselenggarakan oleh PBNU tersebut dihadiri oleh para sarjana dan akademisi berbagai negara untuk merumuskan dan menawarkan solusi dari berbagai macam konflik yang terjadi di berbagai belahan dunia. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/agr

15/11/2024 05:30
Bantu korban erupsi Gunung Lewotobi, Pemuda Katolik kirim satgas

Jakarta (ANTARA) –

Organisasi Masyarakat Pemuda Katolik mengirimkan Satuan Tugas (Satgas) Relawan Siaga Bencana untuk membantu secara langsung korban erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Pemuda Katolik memiliki misi kemanusiaan yang jelas. Kami hadir untuk mendukung masyarakat Flores Timur yang terdampak dan kami berharap kehadiran kami dapat mempercepat proses pemulihan mereka,” kata Ketua Umum Pemuda Katolik, Stefanus Gusma dalam keterangannya, di Jakarta, Kamis.

Gusma menjelaskan Satgas Relawan Siaga Bencana yang berangkat dari Kupang ini mendapat dukungan dari komisariat cabang di seluruh daratan Timor, serta sukarelawan non-kader yang turut bergabung dalam misi kemanusiaan ini.

“Nantinya, satgas ini difokuskan pada kebutuhan logistik mendesak, seperti pengelolaan dapur umum, distribusi makanan, pengadaan air minum, penyediaan kayu bakar, serta memberikan perhatian khusus pada kelompok rentan seperti balita dan lansia, ” ucapnya.

Gusma menjelaskan salah satu langkah konkret, pihaknya telah turun langsung mendampingi Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, untuk menilai kebutuhan pengungsi di tahap awal.

“Kedua, kami beraudiensi dengan Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, yang fokus memberikan bantuan serta dukungan psikososial untuk membantu korban dalam pemulihan psikis, ” jelasnya.

Pemuda Katolik Flores Timur juga turut mendampingi Menteri PKP Maruarar Sirait, yang didampingi anggota DPD RI Dapil NTT, Angelo Wake Kako saat meninjau korban di tenda pengungsian.

Sejumlah bantuan dari Pemuda Katolik siap diberangkatkan ke lokasi pengungsi di Flores Timur, NTT, Kamis (14/11/2024). ANTARA/HO-Pemuda Katolik

Di sisi lain, Ketua Pemuda Katolik Komda NTT, Yuvensius Tukung, menyebut bantuan yang sudah terkumpul berasal dari penggalangan donasi nasional yang digalang oleh kader Pemuda Katolik.

“Kami sangat berterima kasih atas dukungan yang diberikan oleh seluruh kader di seluruh Indonesia dan masyarakat umum. Bantuan berupa makanan, pakaian dan kebutuhan dasar lainnya terus kami salurkan melalui posko-posko bantuan agar dapat tersalurkan dengan baik,” kata Yuvensius.

Baca juga: Pemerintah fokus penuhi kebutuhan pengungsi erupsi Gunung Lewotobi

Sementara itu, berdasarkan data pengungsi erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki dari Pemerintah Kabupaten Flores Timur terdapat sebanyak enam Pos Lapangan (Poslap) Pengungsian di daerah itu.

Hingga Kamis pukul 20.00 WITA, tercatat sebanyak 1.748 orang pengungsi di Poslap Konga, 759 orang pengungsi di Poslap Bokang, 1.641 orang pengungsi di Poslap Lewolaga, 1.091 orang pengungsi di Puslap Eputobi, 655 orang pengungsi di Poslap Kobasoma dan 365 orang pengungsi di Poslap Ile Gerong.

Pewarta: Ilham Kausar
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2024

14/11/2024 23:05
Penuhi Kebutuhan Pengungsi Erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki, Gus Ipul Sebut Bantuan Tahap III Sudah Didistribusikan

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Warga yang mengungsi akibat erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki sejauh ini tersebar di sejumlah desa. Lokasi pengungsian yang ditetapkan itu berada pada desa yang dianggap aman dari radius erupsi.

Untuk memenuhi kebutuhan para pengungsi itu, pemerintah terus menyalurkan bantuan yang diperlukan, termasuk mengerahkan tenaga kesehatan untuk melayani para pengungsi.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengaku terus memantau kebutuhan pengungsi korban erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki.

Pengerahan Taruna siaga bencana (Tagana) Kementerian Sosial (Kemensos) dan bantuan sosial (bansos) masih terus bergulir akibat masih terjadinya rentetan erupsi.

Erupsi yang membahayakan membuat masyarakat di sekitar gunung dan pengunjung wisatawan tidak boleh melakukan aktivitas apapun dalam radius 7 kilometer dari pusat erupsi, serta sektoral 9 kilometer pada arah Barat Daya-Barat Laut.

“Pemerintah telah mengevakuasi seluruh penyintas yang berada di zona merah keenam titik,” kata Mensos Gus Ipul dalam keterangan tertulisnya, Kamis (14/11).

Adapun lokasi pengungsian komunal/terpusat, yaitu di Desa Konga, Desa Bokang Wulumatang, Desa Lewolaga. Ada juga di Desa Eputobi, Desa Kobasuma dan Desa Ile Gerong.

“Kemensos mendirikan tenda serbaguna untuk fasilitasi sekolah darurat di setiap pos lapangan pengungsian, sehingga anak usia sekolah dapat melanjutkan aktivitas belajar mengajar,” lanjut Gus Ipul.

Lebih lanjut Gus Ipul memastikan logistik tahap 3 dari Gudang Pusat telah sampai di lokasi bencana dan langsung didistribusikan kepada pengungsi.

14/11/2024 21:05
Cara Cek NIK KTP Penerima Bansos di cekbansos.kemensos.go.id

Jakarta –

Bantuan sosial (bansos) adalah program yang sangat dinanti oleh masyarakat yang membutuhkan. Salah satu langkah penting untuk memastikan penerima bansos adalah melalui pengecekan NIK KTP.

NIK (Nomor Induk Kependudukan) terdiri dari 16 digit angka pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berfungsi sebagai identitas unik setiap warga. Pemeriksaan NIK ini memungkinkan masyarakat untuk mengetahui apakah mereka terdaftar sebagai penerima manfaat bansos dari pemerintah atau tidak.

Anda dapat melakukan pengecekan secara online melalui beberapa cara, yaitu sebagai berikut.

Cara Cek Bansos Online di cekbansos.kemensos.go.id

Cara untuk mengecek status penerimaan bantuan sosial (bansos) dari Kementerian Sosial secara online melalui situs resmi cekbansos.kemensos.go.id tanpa perlu menggunakan NIK KTP, cukup mudah. Cukup dengan memasukkan nama lengkap dan informasi tempat tinggal, Anda bisa mendapatkan data terkini terkait status bantuan. Berikut langkah-langkahnya:

Buka situs cekbansos.kemensos.go.idIsi kolom provinsi, kab/kota, kecamatan dan desaMasukkan nama penerima manfaat sesuai KTPIsi huruf kode yang terteraKlik ‘Cari Data’

Sistem akan secara otomatis memproses pencarian berdasarkan data yang dimasukkan. Jika Anda terdaftar sebagai penerima bansos, akan tampil informasi lengkap terkait bantuan yang diterima dalam bentuk tabel. Namun, jika Anda belum terdaftar, akan muncul notifikasi bertuliskan ‘Tidak Terdaftar Peserta/PM’.

Panduan Cek NIK KTP Online dari Aplikasi Cek Bansos

Untuk memeriksa status penerima Bantuan Sosial (Bansos) dengan NIK KTP, Anda dapatmenggunakan aplikasi resmi Cek Bansos yang dikelola oleh Kementerian Sosial (Kemensos). Aplikasi ini dapat diunduh dari Play Store. Berikut langkah-langkahnya:

1. Unduh Aplikasi Cek Bansos

Aplikasi tersedia di Play Store untuk diunduh dan diinstal di perangkat Anda.

2. Buka Aplikasi dan Daftar Akun Baru

Setelah instalasi, buka aplikasi dan pilih opsi ‘Buat Akun’.

3. Isi Formulir Pendaftaran

Anda perlu mengisi beberapa data penting untuk membuat akun, termasuk Nomor Kartu Keluarga, NIK, Nama sesuai KTP, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Kelurahan/Desa, Alamat lengkap sesuai KTP, RT/RW, Nomor ponsel, Alamat email (diisi dua kali untuk konfirmasi), Username dan password (masukkan kembali untuk konfirmasi), Lampirkan foto diri (selfie), serta foto KTP.

4. Kirim Data

Setelah semua data terisi dengan benar, klik ‘Buat Akun Baru’ untuk menyelesaikan pendaftaran.

5. Verifikasi Email (Jika Diperlukan)

Jika aplikasi meminta verifikasi email, buka kotak masuk email Anda dan ikuti instruksi yang diberikan.

6. Cek Status Bansos

Setelah akun berhasil dibuat, buka menu ‘Profil’ untuk melihat status penerimaan bansos.

Dalam profil tersebut, Anda dapat menemukan informasi jenis bantuan sosial yang diberikan. Selain itu, Anda juga dapat melihat detail anggota keluarga lainnya yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), seperti nama, usia, jenis kelamin, dan keterangan tambahan lainnya.

Daftar Bansos Pemerintah 2024

Berikut ini ulasan bantuan sosial (bansos) yang diberikan pemerintah pada tahun 2024 untuk masyarakat rentan miskin dan miskin, beserta detail jenis dan nominal bantuan yang diterima:

1. Bantuan Pangan Nontunai (BPNT)

BPNT diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Bantuan ini dicairkan setiap dua bulan, dengan pencairan dimulai pada Februari 2024 yang mencakup alokasi Januari dan Februari. Saat ini, penyaluran BPNT telah memasuki tahap kelima, yakni untuk periode September-Oktober, dan dicairkan pada Oktober 2024. Setiap KPM menerima Rp 200.000 per bulan, sehingga totalnya menjadi Rp 400.000 dalam setiap pencairan.

2. Program Keluarga Harapan (PKH)

PKH menyasar KPM yang terdaftar di DTKS Kementerian Sosial. Program ini dicairkan secara bertahap sebanyak empat kali dalam setahun, yakni setiap tiga bulan:

Tahap 1: Januari, Februari, MaretTahap 2: April, Mei, JuniTahap 3: Juli, Agustus, SeptemberTahap 4: Oktober, November, Desember

Besaran bantuan yang diterima KPM berbeda sesuai kebutuhan:

Balita (0-6 tahun) serta ibu hamil dan melahirkan menerima Rp 3.000.000 per tahun.Lansia dan penyandang disabilitas mendapatkan Rp 2.400.000 per tahun.Anak sekolah dari jenjang SD hingga SMA memperoleh bantuan mulai dari Rp 900.000 hingga Rp 2.000.000 per tahun.

3. Bantuan Pangan Beras

Sebagai bentuk bantuan pangan dasar, program ini memberikan beras kepada KPM yang terdata dalam program Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) oleh Kemenko PMK. Bantuan ini diberikan selama tiga bulan pertama tahun 2024, yaitu Januari hingga Maret, dengan alokasi 10 kg beras per KPM setiap bulannya. Program ini menjangkau sekitar 22 juta KPM di seluruh Indonesia.

4. BLT Mitigasi Risiko Pangan

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini bertujuan untuk membantu masyarakat menghadapi kenaikan harga pangan akibat ketidakpastian ekonomi global. BLT ini diberikan kepada 18,8 juta KPM setiap tiga bulan, dengan besaran bantuan Rp 200.000 per bulan. Dalam satu kali pencairan, KPM menerima total Rp 600.000. Pencairan tahap pertama dilakukan pada Februari 2024.

Untuk mengetahui status penerima bansos, masyarakat bisa mengeceknya melalui aplikasi Cek Bansos yang memungkinkan pengecekan Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara online melalu panduan yang telah dipaparkan di atas.

*Artikel ini ditulis oleh Dita Aliccia Armadani, peserta Program Magang Bersertifikat Kampus Merdeka di detikcom.

(fay/fyk)

14/11/2024 20:08
Kunjungi Trawas, Mojokerto, Risma Dengarkan Keluh Kesah Pedagang dan Masyarakat Regional 14 November 2024

Kunjungi Trawas, Mojokerto, Risma Dengarkan Keluh Kesah Pedagang dan Masyarakat
Tim Redaksi
KOMPAS.com
– Calon Gubernur (Cagub) Jawa Timur (Jatim) nomor urut tiga,
Tri Rismaharini
, mengunjungi kawasan penjual oleh-oleh di sepanjang jalan Trawas, Kabupaten
Mojokerto
, Kamis (14/11/2024).
Dalam kunjungannya, Risma menyempatkan diri untuk berbincang dengan para pedagang, mendengarkan keluh kesah mereka, serta berbagi harapan mengenai
perekonomian Jatim
ke depan.
Kehadiran Risma langsung menarik perhatian para pedagang di kawasan wisata tersebut. Mereka menyambut kedatangan Risma dengan antusias, bahkan langsung mengenali dan menyapanya dengan panggilan akrab, “Bu Risma”.
Salah satu pedagang tape, Inggar, mengungkapkan kekagumannya terhadap sosok Risma.
Ia mengenal Risma sejak masa jabatannya sebagai Wali Kota Surabaya dan menganggapnya sebagai pemimpin yang baik hati dan dermawan.
“Saya tahu Bu Risma sejak beliau menjadi Wali Kota Surabaya. Bu Risma itu orang baik dan dermawan. Semoga beliau bisa memimpin Jawa Timur, agar tidak hanya Surabaya yang merasakan dampak positif dari kepemimpinannya,” ujar Inggar dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (14/11/2024).
Selain pedagang, kehadiran Risma juga mengundang perhatian pengunjung yang sedang berbelanja oleh-oleh.
Fajar, seorang pria asal Gresik yang kebetulan melintas di kawasan Trawas, langsung menghentikan kendaraannya begitu melihat sosok Bu Risma dari kejauhan. Ia pun segera mendekat dan meminta foto bersama.
“Saya ngefans Bu Risma sejak dulu. Saya suka sekali dengan gaya kepemimpinan beliau yang disiplin, baik saat memimpin Surabaya maupun ketika beliau bertugas sebagai Menteri Sosial (Mensos),” kata Fajar dengan semangat.
Tak hanya Fajar, satu keluarga asal Jombang juga tak ingin melewatkan kesempatan berharga ini. Koko, kepala keluarga tersebut, datang bersama istri dan anak-anaknya untuk bertemu Risma dan berfoto bersama.
“Senang sekali bisa bertemu langsung dan sedekat ini dengan Bu Risma. Saya sering mendengar tentang ketegasan beliau dalam memimpin. Jadi ketika melihat langsung Bu Risma di sini, rasanya benar-benar membanggakan,” ucap Koko dengan senyum lebar.
Di tengah keriuhan warga yang antusias, Risma dengan ramah melayani setiap permintaan foto dari warga yang ingin berfoto bersamanya. Sambutan hangat ini menunjukkan bahwa Risma diterima luas oleh masyarakat Jawa Timur, yang berharap sosok pemimpin seperti dirinya dapat memajukan daerah mereka.
Kehadiran Risma di Trawas, juga semakin menguatkan harapan masyarakat akan seorang pemimpin yang peduli terhadap kesejahteraan rakyat, dan berkomitmen untuk membawa kemajuan bagi Jawa Timur.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

14/11/2024 18:47
4 Bandara Masih Belum Beroperasi Akibat Abu Erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki

Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah bandara dan penerbangan di sekitar wilayah erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki, Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), dikabarkan masih beroperasional secara terbatas hingga hari ini, Kamis (14/11/2024).

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatat beberapa bandara yang belum dapat beroperasi, termasuk Bandara H Hasan Aroeboesman Ende, Bandara Soa Bajawa, Bandara Frans Sales Lega Ruteng, dan Bandara Fransiskus Xaverius Seda Maumere.

Sementara itu, beberapa bandara di wilayah Flores telah kembali beroperasi, antara lain Bandara Komodo (Labuan Bajo), Bandara Lewoleba, Bandara Waingapu, Bandara Salahudin Bima, dan Bandara Lede Kalumbang Tambolaka.

Meski demikian, sejumlah maskapai terpaksa membatalkan penerbangan karena pertimbangan keselamatan. Hal ini juga memengaruhi Bandara Lombok, Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, dan Bandara Komodo di Labuan Bajo.

“Pada 14 November 2024, tercatat pembatalan tiga penerbangan internasional di Bandara Lombok. Selain itu, ada 11 penerbangan domestik dan 41 penerbangan internasional yang dibatalkan di Bandara Ngurah Rai, Bali. Di Bandara Komodo, Labuan Bajo, terdapat pembatalan 12 penerbangan domestik dan dua penerbangan internasional,” tutur Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub Budi Rahardjo, dalam keterangan resminya, Kamis (14/11/2024).

Untuk mengantisipasi terbatasnya operasional bandara di sekitar wilayah erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki, Kemenhub bersama dengan pemangku kepentingan terkait telah mengambil langkah untuk meningkatkan jumlah kapal dan frekuensi pelayaran.

Budi Rahardjo melaporkan, pada Kamis pukul 08.00 Wita, terdapat 119 kapal yang telah mengangkut 4.387 penumpang. Dari total tersebut, tingkat keterisian kapal milik PT Pelni, PT Berlian Lautan Sejahtera, dan PT Dharma Lautan Utama mencapai 50%.

“Dengan persentase keterisian ini, evakuasi penumpang melalui jalur laut masih dapat tercukupi dan terlayani dengan baik,” kata Budi.

Selain itu, angkutan penyeberangan juga tetap beroperasi untuk melayani angkutan orang dan barang, termasuk distribusi bantuan bagi korban erupsi.

Budi menyebut, kapal KMP Ranaka berangkat dari Kupang menuju Larantuka, mengangkut 13 truk bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan 2 truk bantuan dari Kementerian Sosial (Kemensos) untuk korban erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki.

14/11/2024 17:50
Keriuhan Pengunjung dan Pedagang Kawasan Wisata Trawas Saat Didatangi Risma

Jakarta –

Kehadiran Calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 3, Tri Rismaharini, di deretan lapak penjual oleh-oleh sepanjang jalan kawasan Trawas, Kabupaten Mojokerto, disambut keriuhan para pedagang dan pengunjung. Para pedagang di sepanjang deretan stand oleh-oleh tersebut langsung mengenali Risma dan tak sungkan memanggil dengan sebutan akrabnya.

Seorang pedagang tape, Bu Inggar, bahkan spontan mengungkapkan rasa hormat dan kekagumannya terhadap Risma.

“Saya tahu Bu Risma sejak beliau menjadi Wali Kota Surabaya. Bu Risma itu orang baik dan dermawan. Semoga beliau bisa memimpin Jawa Timur. Jadi tidak hanya Surabaya saja yang bisa merasakan dampak positif dari kepemimpinannya,” ungkapnya, Kamis (14/11/2024).

Kehadiran Wali Kota Surabaya 2 periode lalu itu juga menarik perhatian para pengunjung yang sedang berbelanja oleh-oleh di kawasan wisata Kabupaten Mojokerto tersebut.

Fajar, seorang pria asal Gresik yang sedang dalam perjalanan dan kebetulan melintas di kawasan Trawas, langsung menepikan kendaraan ketika melihat sosok Bu Risma dari kejauhan. Dia pun segera mendekat untuk meminta foto bersama.

“Saya ngefans Bu Risma sejak dulu. Saya suka sekali dengan gaya kepemimpinan beliau yang disiplin, baik saat memimpin Surabaya maupun ketika beliau bertugas sebagai Menteri Sosial,” ungkap Fajar dengan penuh semangat.

Menurut Koko, bertemu langsung dengan sosok yang ia kagumi memberikan kesan mendalam yang sulit ia lupakan.

“Senang sekali bisa bertemu langsung dan sedekat ini dengan Bu Risma. Saya sering mendengar tentang ketegasan beliau dalam memimpin. Jadi ketika melihat langsung Bu Risma di sini, rasanya benar-benar membanggakan,” terang Koko dengan wajah sumringah.

Dia bahkan menyempatkan diri berbincang dengan para pedagang, mendengarkan keluh kesah dan harapan mereka terhadap perekonomian Jawa Timur ke depan.

Antusiasme sambutan warga di Trawas menjadi sinyal bahwa sosok Risma diterima luas oleh masyarakat Jawa Timur.

Kehadiran Risma di sepanjang toko oleh-oleh di kawasan Trawas hari ini menunjukkan harapan masyarakat terhadap sosok pemimpin yang peduli dan berkomitmen membawa kemajuan bagi Jawa Timur, semakin menguat.

(prf/ega)

14/11/2024 17:10
KPK Dukung Penghentian Sementara Distribusi Bansos Jelang Pilkada

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung langkah pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), menghentikan sementara distribusi bantuan sosial (bansos). Terutama dalam konteks menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

“Penghentian bansos ini bertujuan memitigasi adanya konflik kepentingan ataupun bentuk-bentuk money politic dalam pilkada,” kata Anggota Tim Jubir KPK, Budi Prasetyo, melalui keterangannya, Rabu, 13 November 2024.

Budi juga meminta masyarakat memantau kegiatan bansos saat pilkada. Jika ada pihak yang berani mendistribusikan bansos, masyarakat bisa melaporkan langsung ke pihak berwenang.

Menurut dia, penghentian bansos ini sebagai upaya bersama mewujudkan pilkada berintegritas. Agar terhindar dari segala bentuk praktik korupsi.

Budi menegaskan KPK akan ikut mengawasi penyaluran bansos sebagai salah satu fokus dalam Monitoring Centre for Prevention (MCP) pada area perencanaan dan penganggaran. “Penyaluran bansos secara umum oleh pemda tentunya tetap harus mengikuti arahan Kemendagri sebagai instansi pembinanya,” ujar dia.

Sebelumnya, santer kabar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta akan mendistribusikan bantuan sosial (bansos) sembako berupa minyak goreng dan beras 5 kilogram kepada warga menjelang Pilkada Jakarta 2024. Aksi penyaluran bansos ini terindikasi menguntungkan dan memenangkan salah satu pasangan calon di Pilgub Jakarta.

Akan ada surat edaran
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, berencana membuat surat edaran penghentian sementara penyaluran bansos. Aturan akan berlaku hingga hari pencoblosan Pilkada pada 27 November 2024.

“Teman-teman Komisi II meminta agar distribusi bansos ditunda sampai pilkada. Kami setuju, Pak. Langsung setuju sekali, terima kasih. Apalagi ini bolanya dari Komisi II, bola lambung ini tinggal kami smash saja, tinggal buat surat edaran,” kata Tito dalam rapat bersama Komisi II DPR, Selasa, 12 November 2024, dikutip dari Antara.

Meski begitu, Tito menjelaskan bansos Pemerintah tidak akan disetop di daerah yang masih membutuhkan. Misalnya, untuk pengungsi di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terdampak erupsi Gunung Lewotobi.

“Kecuali daerah-daerah yang memang memerlukan bansos karena ada bencana seperti Lewotobi yang sekarang di Flores Timur, Sikka, lebih dari 12 ribu yang mengungsi, ya nggak mungkin kita nggak kasih bansos mereka Pak, mereka memerlukan (bansos) itu,” kata dia.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menjelaskan sudah ada jadwal terkait penyaluran bansos. Dia menekankan penyaluran bansos tidak boleh dilakukan hanya demi kepentingan politik.

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung langkah pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), menghentikan sementara distribusi bantuan sosial (bansos). Terutama dalam konteks menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

“Penghentian bansos ini bertujuan memitigasi adanya konflik kepentingan ataupun bentuk-bentuk money politic dalam pilkada,” kata Anggota Tim Jubir KPK, Budi Prasetyo, melalui keterangannya, Rabu, 13 November 2024.

Budi juga meminta masyarakat memantau kegiatan bansos saat pilkada. Jika ada pihak yang berani mendistribusikan bansos, masyarakat bisa melaporkan langsung ke pihak berwenang.
Menurut dia, penghentian bansos ini sebagai upaya bersama mewujudkan pilkada berintegritas. Agar terhindar dari segala bentuk praktik korupsi.

Budi menegaskan KPK akan ikut mengawasi penyaluran bansos sebagai salah satu fokus dalam Monitoring Centre for Prevention (MCP) pada area perencanaan dan penganggaran. “Penyaluran bansos secara umum oleh pemda tentunya tetap harus mengikuti arahan Kemendagri sebagai instansi pembinanya,” ujar dia.

Sebelumnya, santer kabar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta akan mendistribusikan bantuan sosial (bansos) sembako berupa minyak goreng dan beras 5 kilogram kepada warga menjelang Pilkada Jakarta 2024. Aksi penyaluran bansos ini terindikasi menguntungkan dan memenangkan salah satu pasangan calon di Pilgub Jakarta.

Akan ada surat edaran
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, berencana membuat surat edaran penghentian sementara penyaluran bansos. Aturan akan berlaku hingga hari pencoblosan Pilkada pada 27 November 2024.

“Teman-teman Komisi II meminta agar distribusi bansos ditunda sampai pilkada. Kami setuju, Pak. Langsung setuju sekali, terima kasih. Apalagi ini bolanya dari Komisi II, bola lambung ini tinggal kami smash saja, tinggal buat surat edaran,” kata Tito dalam rapat bersama Komisi II DPR, Selasa, 12 November 2024, dikutip dari Antara.

Meski begitu, Tito menjelaskan bansos Pemerintah tidak akan disetop di daerah yang masih membutuhkan. Misalnya, untuk pengungsi di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terdampak erupsi Gunung Lewotobi.

“Kecuali daerah-daerah yang memang memerlukan bansos karena ada bencana seperti Lewotobi yang sekarang di Flores Timur, Sikka, lebih dari 12 ribu yang mengungsi, ya nggak mungkin kita nggak kasih bansos mereka Pak, mereka memerlukan (bansos) itu,” kata dia.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menjelaskan sudah ada jadwal terkait penyaluran bansos. Dia menekankan penyaluran bansos tidak boleh dilakukan hanya demi kepentingan politik.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

(UWA)

14/11/2024 01:30
Pemerintah Putuskan Tunda Penyaluran Bansos Jelang Pilkada 2024

Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menyampaikan, telah menandatangani dan mendistribusikan surat edaran (SE) ke seluruh pemerintah daerah untuk menunda penyaluran bantuan sosial (bansos) hingga Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 selesai.

“Jadi perlu dipahami bahwa bansos ini ditunda terutama yang bersumber dari APBD. Artinya, apabila ada program-program kementerian yang memang tahapan penyalurannya itu membutuhkan kesegeraan, itu masih bisa berjalan, tetapi tentunya kami garis bawahi harus dilaporkan,” ungkap Bima, saat ditemui Rabu (13/11/2024).

Bima Arya menjelaskan, alasan penundaan distribusi bansos di setiap daerah ini adalah untuk meminimalisir risiko kecurangan selama pelaksanaan pilkada. Dia mengungkapkan, selama ini muncul banyak laporan terkait kecurigaan dan kecenderungan penyalahgunaan bansos untuk kepentingan pihak tertentu.

“Jadi khawatirkan ada penyalahgunaan kewenangan, ada yang terkait dengan incumbent, ada yang punya kewenangan juga untuk menyalurkan itu. Artinya, ini bukan tertuju pada 1-2 kelompok saja, tetapi ini bisa terjadi di mana saja oleh siapa saja, dan ini pun usulan dari teman-teman Komisi II DPR, Bang Deddy Sitorus, yang waktu itu menyampaikan ini, dan direspons dengan baik,” ujarnya.

Bima Arya mengungkapkan, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Sosial (Kemensos) terkait dengan hal ini. Sebelumnya, penundaan bansos ini direncanakan akan berlaku secara menyeluruh bagi bansos dari dana APBN maupun APBD.

“Namun, setelah kami lakukan pembahasan, difokuskan pada yang bersumber dari APBD saja. Karena itu yang rawan untuk disalahgunakan. Bagi yang sumbernya kementerian, apalagi yang langsung dibutuhkan warga terkait dengan stunting, ya silahkan, karena sudah diinformasikan, dan sudah ada tahapan-tahapan penyalurannya. Silakan, tentunya diawasi dengan baik, dan juga dilaporkan pelaksanaannya,” terangnya.

Di samping bansos, Bima Arya menambahkan, pemerintah tidak akan melarang penyaluran dana insentif fiskal program Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk membantu penurunan stunting di berbagai daerah.

“Itu masih bisa dilakukan karena memang sudah ada jadwalnya, apalagi sudah diberitakan kepada warga. Itu tidak apa-apa, tetapi silahkan dilaporkan. Jadi sekali lagi perlu dipahami bahwa bansos yang ditunda terutama bersumber dari APBD,” pungkasnya.

13/11/2024 21:07