Kementrian Lembaga: Kemensos

Politikus PPP Nilai Perubahan Pimpinan Jadi Syarat untuk Jawab Tantangan Zaman – Halaman all

Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Perubahan kepemimpinan di Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dinilai sebagai langkah strategis yang sangat diperlukan untuk memastikan partai ini tetap relevan dan dapat memenuhi harapan masyarakat, khususnya di tengah dinamika sosial dan politik yang terus berkembang.

Hal itu sebagaimana disampaikan oleh Ketua DPC Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat Herman Yunus atau yang akrab disapa Bung HY.

Menurutnya, perubahan ini bukan hanya tentang pergantian figur, tetapi juga tentang memperkuat komitmen untuk membawa PPP menuju masa depan yang lebih progresif.

Menurut Bung HY, kepemimpinan baru di PPP harus mampu menjawab tantangan zaman, dengan memperhatikan perubahan dalam pola pikir masyarakat, terutama generasi muda yang semakin kritis dan aktif dalam kehidupan politik.

“Sebagai salah satu partai yang memiliki sejarah panjang dalam membangun bangsa, PPP harus mampu melakukan reformasi internal yang lebih inklusif, membuka ruang bagi berbagai aspirasi, serta memperkuat kapasitas partai dalam merespons kebutuhan masyarakat yang terus berkembang,” kata HY dalam keterangannya, Kamis (26/12/2024).

Bung HY juga menekankan pentingnya mengedepankan kolaborasi dan kebersamaan dalam internal partai, serta memperkuat hubungan dengan berbagai elemen masyarakat.

“Kepemimpinan yang lebih adaptif dan visioner akan membuka peluang bagi PPP untuk terus berkontribusi dalam membangun bangsa dan menghadirkan solusi konkret terhadap masalah-masalah yang dihadapi rakyat, baik di tingkat lokal maupun nasional,” kata dia.

Dengan semangat perubahan dan reformasi, dia berharap PPP dapat terus menjadi partai yang menjadi rumah bagi semua kalangan, serta berperan aktif dalam memajukan demokrasi dan kesejahteraan masyarakat.

“Perubahan ini adalah langkah penting untuk mewujudkan PPP yang lebih modern, tangguh, dan siap menghadapi tantangan masa depan,” tandasnya.

Sebagai informasi, DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) baru saja merampungkan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) untuk membahas Muktamar.

Adapun nantinya, Muktamar diagendakan berlangsung pada April 2025, dengan agenda menentukan kepemimpinan baru Partai berlambang Ka’bah ini.

Bakal Calon Ketua Umum PPP

Jelang Muktamar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tahun 2025, gembar gembor soal pemilihan Ketua Umum PPP ramai diperbincangkan.

Terdapat sejumlah tokoh masuk dalam bursa calon Ketua Umum PPP.

Antara lain Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf; Wakil Gubernur Jawa Tengah terpilih, Taj Yasin; Penasihat Khusus Presiden bidang Pertahanan, Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman dan mantan Menparekraf Sandiaga Uno.

Menjajal peluang masing-masing tokoh, Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP, M Romahurmuziy menggelar polling terbuka terkait Ketua Umum PPP.

Polling yang dilakukan lewat akun isntagram Romahurmuzi pada Jumat (21/12/2024) itu pun ramai ditanggapi masyarakat, khususnya kader PPP.

Mereka memilih sosok yang dianggap pantas memimpin PPP.

Dalam voting, perolehan suara signifikan terlihat diraih Sandiaga Uno.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP itu meraih 65 persen dukungan.

Sedangkan pada tempat kedua terdapat Tajyasin yang mendapatkan 21 dukungan.

Sementara Jenderal Dudung Abdurrachman dan Saifullah Yusuf setara dengan 12 persen dukungan.

“Di arena Musyawarah Kerja Nasional PPP pekan lalu (13-15 Desember 2024), sementara ini bergema 4 putra-putra terbaik bangsa untuk menjadi Ketua Umum PPP masa bakti 2025-2030,” tulis tulis Romahurmuziy lewat akun instagramnya @romahurmuziy dikutip Minggu (22/12/2024).

“Menurut rekan-rekan, siapa yang lebih mampu untuk membawa PPP kembali ke Senayan pada Pemilu 2029 mendatang ya?” tambahnya.

26/12/2024 17:28
6 Jenis Bansos yang Diguyur Prabowo pada 2025

Daftar Isi

Jakarta, CNN Indonesia —

Pemerintah terus mengguyur masyarakat miskin dengan berbagai jenis bantuan sosial (bansos). Terbaru adalah bansos berupa beras 10 kilogram (kg) kepada 16 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang akan disalurkan di awal 2025.

Demi memberikan bansos tersebut, pemerintah berencana mengalokasikan anggaran perlindungan sosial sebesar Rp504,7 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Tak hanya itu, Presiden Prabowo Subianto juga berencana menyalurkan program bansos lain pada 2025 seperti makan bergizi gratis hingga bantuan pangan nontunai (BPNT).

Berikut ini daftar jenis program bansos yang bakal cair pada 2025:

1. Makan bergizi gratis (MBG)

Pemerintah akan meluncurkan program makan bergizi gratis (MBG) mulai Januari 2025. Pada tahap awal, program ini menargetkan 3 juta anak di seluruh Indonesia.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan uji coba program MBG akan dimulai pada Desember 2024 di 150 lokasi.

Tujuan program ini adalah guna mendukung kesehatan siswa dan meningkatkan fokus mereka dalam belajar. Di samping itu, program ini juga diharapkan dapat menurunkan angka kekurangan gizi pada anak dan membantu generasi muda yang lebih sehat serta produktif.

2. Program keluarga harapan (PKH)

PKH adalah bantuan yang diberikan setiap tahun oleh pemerintah bagi KPM yang sudah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial (Kemensos).

PKH akan dibagikan secara bertahap sebanyak empat kali setahun atau diberikan setiap kuartal kepada masyarakat kurang mampu.

Nilainya pun beragam, untuk PKH Kesehatan diberikan tunai kepada ibu hamil dan anak balita Rp3 juta per tahun. Klaster pendidikan Rp900 ribu per tahun untuk SD, Rp1,5 juta per tahun untuk anak SMP, Rp2 juta per tahun untuk anak SMA.

PKH lansia diberikan untuk yang berusia di atas 60 tahun sebesar Rp2,4 juta per tahun. Nilainya sama untuk penyandang disabilitas.

3. Bantuan pangan nontunai (BPNT)

Pencairan BPNT juga dilakukan secara bertahap. Melalui bansos ini, masyarakat akan mendapatkan bantuan Rp200 ribu per bulan yang diberikan setiap dua bulan atau Rp400 ribu sekali pencairan.

Bansos ini diberikan dalam enam tahapan, atau dua bulan sekali per pencairan. Masyarakat menerima dalam bentuk uang tunai.

Agar dapat menerima bantuan ini, masyarakat harus terdaftar dalam DTKS atau Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSE).

4. Program Indonesia Pintar (PIP)

Program Indonesia Pintar (PIP) adalah bantuan pendidikan yang diberikan oleh pemerintah kepada siswa dari keluarga kurang mampu. Program ini bertujuan untuk mendukung akses pendidikan agar siswa bisa terus bersekolah tanpa terkendala masalah biaya.

Bantuan ini mencakup jenjang pendidikan mulai dari SD, SMP, hingga SMA/SMK, termasuk pendidikan nonformal seperti kerja paket.

5. Bansos beras

Bantuan beras sebetulnya sudah dilaksanakan sejak dua tahun lalu dan direncanakan berlanjut di 2025 mendatang. Setiap keluarga yang terdaftar akan menerima 10 kg beras per bulan.

Bansos beras 10 kg ini dipastikan akan berlanjut sampai Februari 2025. Setelahnya, pemerintah akan me-review kembali apakah bisa dilanjutkan atau tidak sampai akhir tahun.

6. Iuran Jaminan Kesehatan

Pemerintah menanggung iuran jaminan kesehatan BPJS sebesar Rp42 ribu per bulan untuk setiap individu dari keluarga berpenghasilan rendah. Penerima manfaat program ini harus terdaftar dalam DTKS serta memiliki data kependudukan yang valid.

(del/asa)

[Gambas:Video CNN]

26/12/2024 09:00
Cairkan Saldo DANA Rp 600 Ribu dengan NIK KTP, Ini Caranya

JABAR EKSPRES – Bagi penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) 2024, saatnya untuk segera mengecek status dan mencairkan saldo dana bantuan sebesar Rp 600 ribu sebelum akhir tahun.

Pemerintah memastikan bahwa penyaluran bantuan tetap berjalan meskipun ada pergantian presiden, dan dana ini bisa di cairkan melalui kantor pos atau menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Baca juga : Cara Cepat Dapat Saldo DANA Gratis Rp50.000, Hanya Butuh 1 Menit!

Penyaluran dana PKH ini mencakup periode September hingga Desember 2024, dan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM), sangat penting untuk segera melakukan pengecekan agar bantuan dapat dicairkan dengan lancar.

Berikut adalah panduan untuk mengecek status dan mencairkan saldo dana Rp 600 ribu Anda.

Langkah-langkah Cek Status dan Cairkan Dana PKH 2024
Untuk memastikan apakah Anda terdaftar sebagai penerima bantuan PKH dan bagaimana cara mencairkan dana tersebut, berikut adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan:

1. Melalui Aplikasi Cek Bansos

Unduh dan Instal Aplikasi: Aplikasi Cek Bansos tersedia di Google Play Store dan dapat di unduh secara gratis.Login: Setelah mengunduh aplikasi, buat akun dengan data yang valid, lalu masukkan NIK KTP Anda.Cek Status: Setelah login, Anda akan mendapatkan informasi terkait status penerima bantuan dan jadwal pencairan dana yang akan diterima.

2. Lewat Website Kemensos

Kunjungi Situs Resmi: Akses halaman cekbansos.kemensos.go.id menggunakan browser di perangkat Anda.Masukkan Data: Isi NIK, nama, dan alamat sesuai dengan data yang terdaftar di KTP.Klik Pencarian: Tekan tombol “Cari” untuk mengetahui apakah Anda terdaftar sebagai penerima bantuan.

3. Menggunakan Layanan di Desa

Bagi Anda yang tidak memiliki akses internet, Anda bisa datang langsung ke kantor desa atau kelurahan terdekat.

Petugas desa akan membantu memeriksa status bantuan dengan menggunakan data NIK Anda.

Baca juga : Main 30 Menit, Cair Saldo DANA Gratis hingga Rp300.000

Pastikan Data Anda Terverifikasi dan Valid
Pemerintah melakukan proses verifikasi dan validasi data untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran.

Pendamping PKH dan perangkat desa akan melakukan pengecekan dokumen seperti KTP dan Kartu Keluarga (KK) untuk memastikan data yang tercatat benar.

25/12/2024 22:36
Kemensos Kucurkan Bansos Rp5 Miliar untuk Banjir Sulsel, Makassar Kebagian Rp1,2 Miliar

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Kementerian Sosial (Kemensos) salurkan Bantuan Sosial (Bansos) senilai Rp5 miliar untuk korban banjir di Sulawesi Selatan (Sulsel). Khusus Kota Makassar Rp1,2 miliar.

Itu diungkapkan Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Saat meninjau lokasi pengungsian korban banjir di Masjid Jabal Nur, Kecamatan Manggala, Makassar pada Rabu (25/12/2024).

“Kita mengucurkan lebih dari Rp5 Miliar untuk 13 kabupaten kota. Khusus untuk Makassar Rp1,2 miliar lebih,” kata Saifullah kepada jurnalis.

Jumlah tersebut, kata pria yang karib disapa Gus Ipul itu, berbeda dari bantuan Pemerintah Daerah (Pemda). Baik Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Pemerintah Kota (Pemkot).

“Disamping belum dukungan dari pak gubernur, bupati, walikota. Jadi ini hanya yang dari Kementerian Sosial dari yang lain lebih banyak lagi,” ujarnya.

Ipul menjelaskan, bantuan yang dimaksud, tidak semuanya tunai. Ada yang berupa barang dan fasilitas.

“Jadi kita berikan bantuan itu dalam bentuk natura, barang-barang tadi itu. Ada memang santunan jika ada yang meninggal, itu kita ada santunan, yang luka-luka juga kita ada santunan,” jelasnya.

Secara teknis, bantuan barang dan fasilitas dimaksud berkenan dengan dukungan di masa darurat. Seperti tenda dan pakaian.

“Mulai dari tenda, baik tenda pengusian maupun tenda keluarga. Pakaian untuk ibu-ibu khususnya sama sama anak-anak, kemudian juga ada kasur ada juga dapur umum makan cepat saji juga ada,” terangnya.

(Arya/Fajar)

25/12/2024 14:20
Mensos sebut data tunggal sosial ekonomi jadikan program pemerintah lebih tepat sasaran

Sumber foto: Radio Elshinta/ Hutomo Budi

Mensos sebut data tunggal sosial ekonomi jadikan program pemerintah lebih tepat sasaran
Dalam Negeri
Editor: Valiant Izdiharudy Adas
Selasa, 24 Desember 2024 – 13:49 WIB

Elshinta.com – Menteri Sosial, Saifullah Yusuf dan Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti menggelar rapat terkait Data Tunggal Sosial Ekonomi di kantor Kementerian Sosial (Kemensos), Jakarta, Selasa (24/12/2024).

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan bahwa data tunggal sosial ekonomi yang disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) memiliki standar ukur yang lebih jelas dari data-data yang ada sebelumnya. Gus Ipul berharap nantinya program pemerintah akan lebih tepat sasaran.

“Kami bersyukur dan bergembira seluruh proses yang dilakukan BPS berjalan lancar,” Ujar Mensos

Gus Ipul menerangkan bahwa data tunggal itu nantinya akan bersifat dinamis karena akan ada penduduk yang wafat, pindah tempat, dan lainnya.

“Tapi standar untuk mengukur itu sudah lebih jelas. Lebih-lebih ini sama, kalau dulu kan kadang ukurannya beda-beda,” terangnya

Dalam kesempatan itu Mensos juga memastikan Kemensos bersama BPS sudah berdiskusi untuk mengantisipasi dinamika data tunggal tersebut.

“Harapannya nanti kalau sudah selesai, benar-benar menjadi data tunggal sosial ekonomi yang ini tentu sesuai dengan harapan Presiden,” kata Mensos

Sementara itu, Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan sampai saat ini pihaknya rutin berkoordinasi dengan kementerian terkait integrasi data tunggal.

Adapun targetnya, BPS dapat menghasilkan data tunggal sosial ekonomi pada tahun 2025 seperti harapan dari Presiden Prabowo Subianto.

“Nantinya data tunggal ini yang menjadi basis data pada saat melakukan kebijakan-kebijakan berikutnya,” Ujarnya.

Lebih lanjut kata Amalia, apabila data tunggal selesai diintegrasikan, maka tentunya tidak ada lagi perbedaan data yang digunakan untuk program sosial maupun program lainnya.

Amalia mengatakan nantinya data tunggal itu akan diserahkan ke Kepala Bappenas, Menteri Sosial, dan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat.

“Data tunggal itu adalah proses integrasi semua data, sehingga nanti di dalam data tunggal itu jumlah orang yang tercatat dalam data tunggal tersebut kira-kira akan sama dengan jumlah populasi Indonesia,” Ucap Amalia.

Sementara itu, empat tahapan dalam memproses data tunggal itu terdiri dari penunggalan individu, penunggalan keluarga, dan cek ulang dengan data lain seperti data dari PLN sampai BPJS Kesehatan.

Sumber : Radio Elshinta

25/12/2024 05:25
Daftar Bansos, PKH, dan Insentif yang Cair Mulai Januari 2025

Jakarta –

Pemerintah menyiapkan berbagai skema bantuan yang akan cair mulai Januari 2025. Bantuan ini diberikan dari berbagai sektor, mulai dari pendidikan, sosial, hingga kesehatan.

Skema berupa bantuan sosial (bansos), PKH, insentif, dan diskon ini diharapkan bisa menjaga daya beli serta kondisi keuangan negara. Berikut penjelasan lengkapnya dikutip dari kementerian terkait dan Portal Informasi Indonesia.

Daftar Bansos, PKH, dan Insentif di 2025

Berdasarkan catatan detikcom dan dari buku Informasi APBN 2025 Kementerian Keuangan, ada sejumlah program bantuan dari pemerintah berupa bantuan langsung, insentif, maupun subsidi. Berikut ini 7 jenis bansos di antaranya:

1. Makan Bergizi Gratis

Sesuai janji kampanyenya, pemerintahan Prabowo-Gibran akan memulai program makan bergizi gratis pada 2025. Program ini menyasar seluruh siswa di sekolah negeri dan swasta jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, serta pesantren.

Di tahap awal, program ini diberikan untuk 3 juta anak dengan total anggaran Rp 71 triliun pada tahun 2025. Program makan bergizi gratis juga akan diberikan kepada ibu hamil, menyusui, difabel, dan lansia.

2. Program Keluarga Harapan (PKH)

PKH sudah diberikan bertahun-tahun dan kini masih berlanjut. Dikutip dari situs Kemensos, PKH diberikan kepada 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Rencananya, jadwal penerimaan PKH dimajukan dari akhir triwulan I menjadi awal tahun.

Adapun besaran PKH berbeda-beda sesuai dengan komponen yang terdaftar dan diterima KPM setiap tiga bulan. Misalnya pada komponen kesehatan, ibu hamil dan anak usia 0-6 tahun menerima Rp 750 ribu.

Pada komponen pendidikan, siswa SD/sederajat menerima Rp 225 ribu, Siswa SMP/sederajat menerima Rp 375 ribu, dan siswa SMA/sederajat menerima Rp 500 ribu. Sedangkan pada komponen kesejahteraan sosial, mencakup penyandang disabilitas berat dan lansia 60 tahun ke atas, menerima Rp 600 ribu.

PKH diberikan sesuai Basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Data ini diperlukan agar bantuan tepat sasaran dan bisa meningkatkan standar kesejahteraan penerimanya.

3. Kartu Sembako

Dikutip dari Informasi APBN 2025 dari Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Kartu Sembako termasuk program bansos yang dilanjutkan pada tahun 2025. Kartu Sembako sebelumnya adalah bantuan pangan non tunai yang bertujuan membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga miskin dan rentan.

Bansos disalurkan pada 20 juta KPM dengan tiap keluarga menerima Rp 200 ribu per KPM per bulan. Jumlah ini naik dari sebelumnya sebesar Rp 150 ribu per KPM per bulan dengan total penerima 15,2 juta KPM. Jumlah anggaran yang disiapkan mencapai Rp 43,6 triliun.

Bantuan nantinya disalurkan melalui rekening Himpunan Bank Negara (Himbara). Seperti bansos lain yang diberikan pemerintah pusat, penerima wajib terdaftar dalam DTKS. Calon penerima juga harus menjalani verifikasi data lebih dulu dari Kementerian Sosial, sebelum dinyatakan layak menerima bansos.

4. Bantuan Pangan Beras 10 Kg

Dalam situs Badan Pangan Nasional dijelaskan, pemerintah akan menggelontorkan bantuan pangan berupa beras 10 kg untuk setiap Penerima Bantuan Pangan (PBP). Bantuan akan disalurkan pada Januari-Februari 2025 untuk 16 juta PBP seluruh Indonesia.

PBP adalah keluarga dengan tingkat kesejahteraan paling rendah dalam data Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Bantuan ini diharapkan dapat mendukung stabilitas harga pangan, menjaga daya beli masyarakat, dan memberikan stimulus ekonomi di tengah kenaikan PPN menjadi 12%.

5. Penerima Bantuan Iuran-Jaminan Kesehatan (PBI-JK)

Pemerintah juga menyalurkan bansos PBI-JK bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan, untuk menjamin akses kesehatan bagi semua warga tanpa kecuali. Sesuai Peraturan Direksi BPJS Kesehatan nomor 67 tahun 2021, bansos PBI-JK disalurkan pada BPJS Kesehatan dan tidak bisa dicairkan penerima. Sehingga, penerima bisa langsung memanfaatkannya di fasilitas kesehatan.

Besar iuran PBI-JK adalah Rp 42 ribu per penerima per bulan yang ditanggung pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah pusat menanggung PBI-JK dengan besaran berikut:

Rp 39.800 untuk provinsi dengan kemampuan fiskal tinggi.Rp 39.900 untuk provinsi dengan kemampuan fiskal tinggi dan sedang.Rp 40.000 untuk provinsi dengan kemampuan fiskal rendah dan sangat rendah.

Selebihnya dibayar pemerintah daerah sesuai kapasitas fiskal provinsi terkait.

6. Program Indonesia Pintar (PIP)

PIP ditujukan bagi pemegang KIP dari keluarga miskin, rentan, dan prioritas. Dalam situs Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemendikbud Ristek dijelaskan, PIP menjamin akses pendidikan formal dan nonformal bagi seluruh siswa Indonesia tanpa kecuali.

Melalui APBN 2025, PIP akan menyasar 20,4 juta siswa sehingga diharapkan tidak ada yang putus sekolah. Besar PIP yang disalukan adalah:

Rp 450.000 per tahun untuk SD/SDLB/Paket A.Rp 750.000 per tahun untuk SMP/SMPLB/Paket B.Rp 1.800.000 per tahun untuk SMA/SMK/SMALB/Paket C.

Dana PIP untuk pemegang KIP disalurkan langsung dan utuh ke rekening siswa. Bantuan ini digunakan untuk memenuhi biaya personal pendidikan tiap peserta didik misal membeli alat tulis, buku, transportasi, dan kursus.

7. KIP Kuliah

Seperti namanya, KIP ditujukan bagi siswa yang melanjutkan ke bangku kuliah. Peserta memperoleh biaya pendidikan per semester sesuai besaran biaya pendidikan di program studi (prodi) pada tahun pendidikan yang sama atau setahun sebelumnya. Besar biaya pendidikanya adalah:

Rp 8 juta untuk prodi unggul, akreditasi A, atau internasional, khusus untuk kedokteran maksimal Rp 12 juta.Rp 4 juta untuk prodi baik sekali atau akreditasi B.Rp 2,4 juta untuk prodi baik atau akreditasi C.

Peserta juga memperoleh biaya hidup sesuai perhitungan harga di wilayah tiap perguruan tinggi. Besaran biaya hidup dibagi menjadi lima klaster yaitu Rp 800 ribu, Rp 950 ribu, Rp 1,1 juta, Rp 1,250 juta, dan Rp 1,4 juta per mahasiswa per bulan.

8. BLT Dana Desa

Selanjutnya ada Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari dana desa (DD). Dana desa 2025 tidak hanya digunakan untuk operasional desa, tetapi juga untuk pemberian BLT DD. Penerima BLT DD adalah warga yang masuk dalam DTKS. Besaran BLT DD adalah Rp 300 ribu per KK.

9. Diskon Tarif Listrik

Pemerintah menetapkan potongan tarif listrik bagi pelanggan berdaya kurang dari hingga 2.200 VA. Diskon sebesar 50 persen ini dapat dinikmati pada Januari-Februari 2025. Potongan harga tidak berlaku bagi pelanggan lebih dari 2.200 VA.

Jumlah pelanggan yang mendapatkan diskon tarif listrik adalah 24,7 juta di 450 VA, 900 VA sebanyak 38 juta pelanggan, 1.300 VA sebanyak 14,1 juta pelanggan, dan 2.200 VA sebanyak 4,6 juta pelanggan.

10. Insentif untuk Rumah Tangga atau Keluarga

Pemerintah menetapkan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) berupa 1% dari kebijakan PPN 12% untuk Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Bapokting) yaitu minyak Kita, tepung terigu, dan gula industri. Kebijakan ini penting untuk menjaga daya beli masyarakat terutama pada kebutuhan pokok.

11. Insentif bagi Kelas Menengah

Bantuan untuk kelas menengah dari pemerintah terdiri dari:

PPN DTP Properti dengan harga jual mencapai Rp 5 miliar dan dasar pengenaan pajak hingga Rp 2 miliar.PPN DTP Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) atau Electric Vehicle (EV) roda empat dan bus tertentu.PPnBM DTP KBLBB atas impor roda empat secara utuh.Pembebasan Bea Masuk EV Completely Built Up (CBU).PPnBM DTP Kendaraan Bermotor Hybrid dan insentif PPh Pasal 21 DTP untuk pekerja padat karya dengan gaji mencapai Rp 10 juta per bulan.Jaminan Kehilangan Pekerjaan dari BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek bagi para pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).Diskon 50 persen untuk pembayaran iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) ke sektor industri padat karya.

12. Insentif bagi Pelaku Usaha

Para pelaku industri tidak luput dari pemberian bantuan menghadapi gonjang-ganjing fiskal di 2025. Insentif bagi pelaku usaha meliputi:

Perpanjangan masa berlaku PPh final 0,5 persen hingga 2025 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) UMKM yang memanfaatkannya selama tujuh tahun dan berakhir di 2024.Pembebasan PPh bagi UMKM dengan omset kurang dari Rp 500 juta/tahun.Pembiayaan industri padat karya untuk perbaikan mesin yang meningkatkan produktivitas dengan skema subsidi bunga 5 persen.

Bagi masyarakat yang berhak memperoleh bansos, PKH, potongan, dan bentuk insentif lain, wajib mengikuti jadwal pencairan bantuan. Masyarakat juga wajib update info di situs Cek Bansos Kemensos atau kementerian terkait untuk memastikan bantuan telah tersedia dan bisa diakses.

(bai/row)

24/12/2024 21:43
PBNU Siap Jadi Mitra Dialog Eks Anggota JI Nasional 24 Desember 2024

PBNU Siap Jadi Mitra Dialog Eks Anggota JI
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (
PBNU
) menegaskan, siap menjadi mitra dialog bagi para eks anggota
Jamaah Islamiyah
(
JI
). Ruang dialog dibuka agar mereka yang telah keluar dari kelompok tersebut, tidak membentuk kelompok baru yang berpotensi memiliki paham yang sama.
“PBNU siap menjadi mitra dialog baik dengan eks JI, hal ini juga diminta, karena tentu mereka masih dalam pendampingan Densus 88, BNPT. Jadi PBNU siap menjadi mitra,” kata Gus Ipul kepada Kompas.com, Selasa (24/12/2024).
“Nantinya, mereka juga akan menjadi pihak yang akan menyadarkan saudara-saudara kita yang belum berubah cara berpikirnya untuk bisa diajak lagi bersama-sama,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Menteri Sosial tersebut mengapresiasi kinerja Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama jajaran Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
Menurutnya, mereka telah mampu melakukan pendekatan persuasif, sehingga para pimpinan JI dan para pengikutnya bersedia membubarkan diri dan berikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Namun, kata Gus Ipul, yang menjadi persoalan berikutnya adalah bagaimana membuat para eks anggota JI untuk dapat bersosialisasi kembali di tengah-tengah masyarakat seperti sedia kala.
Hal itulah, menurut dia, yang membuat PBNU siap menjadi mitra dialog bagi para eks anggota JI, agar mereka bisa kembali ke masyarakat.
Sebelumnya, sekitar 1.200 anggota JI berdeklarasi membubarkan diri dan menyatakan ikrar setia kepada NKRI di Solo, Jawa Tengah, Sabtu (21/12/2024).
Ikrar setia ini juga diikuti oleh 6.800 anggota JI lainnya, yang mengikuti proses deklarasi itu secara daring dari berbagai daerah.
Melansir
Kompas.id
, deklarasi kemarin menjadi deklarai yang paling banyak diikuti anggota JI, setelah lima bulan sebelumnya, pucuk pimpinan organisasi tersebut menyatakan deklarasi serupa.
Pembacaan ikrar setia kepada NKRI itu disaksikan sejumlah pejabat negara, di antaranya Kepala Kepolisian Negara RI Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo, Kepala Datasemen Khusus 88 Antiteror Polri Inspektur Jenderal Sentot Prasetyo, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Eddy Hartono.
Ada pula Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf.
Pada kesempatan itu, Kapolri mengungkapkan, Densus 88 Polri bersama BNPT telah menggelar 45 kali pertemuan dengan anggota JI, baik untuk sosialisasi maupun deklarasi pembubaran serta ikrar kembali ke pangkuan NKRI.
Puluhan kali pertemuan itu disebutnya sebagai bagian dari pendekatan lunak yang dilakukan aparat kepada para anggota JI agar bersedia kembali mengakui Pancasila sebagai dasar negara.
”Tentunya ini kabar yang sangat membahagiakan bagi kita semua,” kata Listyo.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

24/12/2024 10:49
Pj Gubernur Jatim Lantik Adi Wibowo Wali Kota Pasuruan, Ini Pesannya

Surabaya (beritajatim.com) – Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono melantik dan mengambil sumpah jabatan Wakil Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo sebagai Wali Kota Pasuruan Sisa Masa Jabatan Hasil Pilkada Serentak di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin (23/12/2024).

Pelantikan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.34-902 Tahun 2024 tentang Pengesahan Pengangkatan Walikota dan Pengesahan Pemberhentian Wakil Wali Kota Pasuruan.

Diketahui, Adi Wibowo dilantik sebagai Wali Kota Pasuruan sisa masa jabatan hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020, menggantikan Saifullah Yusuf (Gus Ipul) yang diangkat menjadi Menteri Sosial Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran.

Dalam pelantikan ini, Pj. Gubernur Adhy berpesan kepada Adi Wibowo untuk melakukan akselerasi program pembangunan di Kota Pasuruan. Percepatan program pembangunan itu berkaitan dengan infrastruktur, kesehatan, sosial, hingga program makan bergizi gratis yang digagas Presiden Prabowo.

“Kalau ada proyek infrastruktur yang bisa dipercepat, maka silakan dipercepat. Harus dimulai dari bulan ini atau awal Januari. Kalau bisa secepatnya,” ujarnya.

Berkaitan dengan kesehatan, Adhy mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh Kota Pasuruan, khususnya soal layanan BPJS Kesehatan yang telah mengcover seluruh masyarakat di kota dengan julukan ‘Madina van Java’ itu.

Hal ini dibuktikan dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan berhasil menerima penghargaan Universal Health Coverage (UHC) dengan predikat utama pada Agustus 2024 lalu.

“BPJS saya kira sudah sangat bagus, dan itu harus terus ditingkatkan dan berikutnya indikator kesehatan khususnya stunting itu juga perlu diperhatikan,” katanya.

Selanjutnya Adhy juga mengingatkan terkait program makan bergizi gratis yang digagas oleh Presiden Prabowo. Ia mengimbau agar program tersebut dapat diimplementasikan sesegera mungkin kepada masyarakat.

“Urusan makan bergizi gratis harus segera kita jalankan,” katanya.

Adhy pun mengajak seluruh kepala daerah di Jatim, termasuk Wali Kota Pasuruan untuk berkolaborasi dan bersinergi bersama membangun Jawa Timur yang maju, berkelanjutan dan mendunia.

“Saya kira semua sudah on the track. Mari kita bersinergi bersama dan kami juga dari provinsi siap untuk bisa mendukung setiap program di kab/kota. Karena keberhasilan dari kab/kota juga keberhasilan dari provinsi,” pungkasnya.

Dalam kesempatan tersebut, turut dilakukan pelantikan Suryani Firdaus Adi Wibowo sebagai Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Pasuruan oleh Pj. Ketua Tim Penggerak PKK sekaligus Pj. Ketua Dekranasda Jatim Isye Adhy Karyono. [tok/aje]

24/12/2024 09:31
Adi Wibowo jabat Wali Kota Pasuruan gantikan Gus Ipul

ANTARA – Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono mengukuhkan Adi Wibowo sebagai Wali Kota Pasuruan untuk sisa masa jabatan tahun 2020 – 2024. Adi Wibowo menggantikan Saifullah Yusuf atau Gus Ipul yang pada September lalu diangkat menjadi Menteri Sosial di kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. (Hanif Nasrullah/Rayyan/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)

23/12/2024 22:21
Cara Cek Bansos PKH dan BPNT, Cair Desember 2024 Ini

Daftar Isi

Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah memberikan bantuan sosial (bansos) untuk beberapa jenis sepanjang 2024. Bansos dibagikan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.

Adapun di pengujung 2024, ada dua bansos yang cair. Masing-masing adalah bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).

Bansos PKH yang dibagikan di Desember 2024 adalah yang ke-4 kalinya. Tahap 1 sudah dibagikan dalam periode Januari hingga Maret. Lalu bansos PKH tahap 2 dan 3 masing-masing pada April-Juni dan Juli-Oktober. Sementara itu, tahap 4 pada Oktober hingga Desember ini.

Sementara itu, BPNT dibagikan setiap 2 bulan sekali. Artinya, pada Desember ini merupakan pencairan BPNT yang ke-6 kalinya.

Perincian Bansos PKH

PKH diberikan untuk membantu masyarakat tidak mampu khususnya dalam aspek kesejahteraan, pendidikan dan kesehatan. PKH kesehatan akan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) PKH kepada ibu hamil dan anak balita sebesar Rp3 juta per tahun.

Untuk pendidikan, pemerintah memberikan anak-anak SD bantuan sebesar Rp900 ribu per tahun, anak SMP Rp1,5 juta per tahun, dan anak SMA Rp2 juta per tahun. Sementara itu, untuk tujuan kesejahteraan, keluarga yang memiliki anggota berusia di atas 60 tahun dan penyandang disabilitas akan menerima Rp2,4 juta per tahun.

– Balita usia 0-6 tahun serta ibu hamil dan baru melahirkan masing-masing mendapat Rp 3 juta per tahun atau Rp 750 ribu per tahap.

– Siswa SD, SMP, dan SMA menerima bantuan sesuai jenjangnya, mulai dari Rp 900 ribu hingga Rp 2 juta per tahun.

– Lansia berusia 70 tahun ke atas dan penyandang disabilitas berat mendapatkan Rp 2.4 juta per tahun atau Rp 600 ribu per tahap

(Pemerintah Indonesia membagikan serangkaian bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat yang membutuhkan.

Perincian Bansos BPNT

BPNT atau Kartu Sembako diberikan dalam bentuk uang kepada KPM berdasarkan DTKS yang dibagikan setiap 2 bulan sekali. Uang dikirimkan ke nomor rekening KPM melalui bank BUMN.

Besaran BPNT adalah Rp 200 ribu per bulan, sehingga yang akan diterima adalah Rp 400 ribu tiap 2 bulan sekali.

Berikut syarat untuk mendapat bansos BPNT:

Warga Negara Indonesia: Penerima BPNT harus merupakan warga negara Indonesia.
KTP Valid: Calon penerima harus memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku.
Keluarga Miskin: Penerima harus termasuk dalam kategori keluarga miskin.
Terdaftar di DTKS: Calon penerima BNPT harus terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang berisi informasi mengenai penerima manfaat program-program kesejahteraan sosial di Indonesia.
Bukan Pegawai Pemerintah atau BUMN/BUMD: Penerima BPNT tidak termasuk dalam kategori pegawai negeri sipil (PNS), pensiunan PNS, prajurit TNI, anggota Polri, atau karyawan BUMN/BUMD.

Cara Cek Bansos di Aplikasi HP

1. Pertama, Anda harus mendownload aplikasi Cek Bansos di Google Play Store. Tinggal ketikan Cek Bansos di kolom pencarian, lalu akan muncul Aplikasi Cek Bansos dari Kementerian Sosial RI.

2. Kemudian, buka aplikasi lalu akan muncul permintaan untuk akses lokasi. Anda bisa pilih “Izinkan ketika menggunakan apliaksi atau “Izinkan hanya saat ini”

3. Lalu akan muncul kolom username dan password, jika sudah punya akun Anda bisa login. Jika belum Anda bisa pilih “Buat Akun Baru” pada bagian bawah.

4. Lakukan pembuatan akun dengan mengisi kolom berikut:

Nomor Kartu Keluarga

NIK

Nama lengkap sesuai KTP

Provinsi

Kabupaten/kota

Kecamatan

Kelurahan/desa

Alamat sesuai KTP

RT dan RW

Nomor Ponsel

Alamat e-mail

Masukan alamat email kembali

Username

Password

Masukan password kembali

Lampirkan swafoto dan foto KTP

5. Klik ‘Buat Akun Baru’

6. Ketika semua data cocok, maka akun otomatis akan dibuat

7. Jika diminta verifikasi email, cek kotak masuk e-mail yang didaftarakna untuk melakukan tahapan tersebut

8. Buka ‘Profil’ untuk mengetahui status penerima bansos

Nanti akan ada keterangan jenis bantuan yang diberikan kepada pengguna. Tertera juga profil keluarga yang juga terdaftar dalam DTKS mulai dari nama, umur, jenis kelamin, dan sanggahan.

Cara Cek Bansos di Situs Kemensos 2024

Masuk ke situs cekbansos.kemensos.go.id via browser di HP atau laptop.
Pilih provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan tempat Anda tinggal.
Tulis nama sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Bubuhkan 4 huruf kode captcha yang tertera dalam kotak.
Pilih ‘Cari Data’.
Jika tidak terdaftar, akan muncul keterangan ‘Tidak Terdapat Peserta / PM’.
Jika terdaftar, akan muncul nama, usia, dan berbagai bantuan yang sudah maupun yang akan diperoleh.

Nah, itu dia cara mengecek bansos PKH dan BPNT yang cair di Desember 2024. Semoga informasi ini bermanfaat!

(fab/fab)

23/12/2024 17:20