Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemensos

  • Kemensos Gelontorkan Bantuan untuk Korban Banjir Sekotong Lombok Barat NTB

    Kemensos Gelontorkan Bantuan untuk Korban Banjir Sekotong Lombok Barat NTB

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Sosial menggelontorkan beragam bantuan untuk korban banjir yang melanda sejumlah desa di Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, NTB, Rabu (1/1/2025).

    “Bantuan sudah diterima dan didistribusikan ke warga terdampak,” kata Plt Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (PSKBA), Kementerian Sosial Masryani Mansyur, Kamis (2/1/2025).

    Bantuan dari Kemensos yang diambil dari Gudang Sentra Pharamita Mataram, antara lain 1.000 paket makanan siap saji, 1.000 paket makanan anak, 332 lembar kasur, 332 selimut, 332 tenda gulung, 276 pakaian anak, 178 pakaian dewasa, 309 paket kids ware, dan 14 paket peralatan dapur keluarga.

    Selain itu juga ada tambahan bantuan dari Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat, di antaranya 400 kardus mi instan, 40 liter minyak goreng, 20 botol kecap, 30 lembar selimut, 4 dus air mineral, dan gula pasir.

    “Kemensos bersama dinas sosial dan Tagana juga telah memetakan dampak dan kebutuhan warga. Personel Tagana juga disiagakan untuk menangani banjir,” katanya.

    Sementara itu, banjir Lombok Barat sudah surut dan warga dibantu Tagana langsung membersihkan sisa-sisa lumpur yang memenuhi rumah dan jalanan di lokasi.

    “Secara keseluruhan kondisi sudah normal dan masyarakat sudah kembali melaksanakan aktifitas seperti biasanya,” katanya menambahkan.

  • Program PKH dan BPNT 2025 Cair Januari 2025, Ini Rincian Dana dan Syaratnya

    Program PKH dan BPNT 2025 Cair Januari 2025, Ini Rincian Dana dan Syaratnya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) menjadi dua program unggulan dari Kementerian Sosial (Kemensos) dalam mendukung kesejahteraan sosial di Indonesia. Kedua jenis bantuan sosial (bansos) ini ditujukan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang membutuhkan dukungan ekonomi, terutama di awal tahun 2025.

    Kemensos menyampaikan bahwa bansos tahap pertama akan mulai disalurkan pada Januari 2025, dengan target menjangkau 10 juta KPM di seluruh Indonesia. Masyarakat yang merasa memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat PKH dan BPNT diminta segera memeriksa data diri melalui situs resmi Kemensos. “Kami berharap masyarakat dapat memanfaatkan bantuan ini untuk kebutuhan dasar di awal tahun, sesuai dengan tujuan distribusi yang lebih efisien dan tepat sasaran,” ungkap perwakilan Kemensos pada Kamis (2/1/2025).

    Untuk memastikan apakah Anda terdaftar sebagai penerima bantuan, cukup mengakses laman https://cekbansos.kemensos.go.id/. Setelah masuk ke laman tersebut, isi data wilayah sesuai Kartu Keluarga (KK), masukkan nama lengkap sesuai KTP, serta kode verifikasi yang muncul, lalu klik “Cari Data.” Jika nama Anda terdaftar, informasi terkait bansos PKH dan BPNT akan muncul di layar.

    Bansos PKH 2025 memberikan dukungan yang bervariasi tergantung kategori penerima. Balita dan ibu hamil masing-masing akan menerima Rp750.000 per tahap, sementara anak usia SD, SMP, dan SMA mendapatkan Rp225.000, Rp375.000, dan Rp500.000 per tahap. Lansia berusia 70 tahun ke atas dan penyandang disabilitas berat masing-masing menerima Rp600.000 per tahap. Sementara itu, bantuan BPNT sebesar Rp200.000 diberikan setiap bulan kepada masing-masing KPM untuk mendukung kebutuhan pangan mereka.

  • Harlah 100 Tahun Ponpes Al Falah Ploso Kediri Dihadiri Menteri hingga Wapres ke-13 RI  – Halaman all

    Harlah 100 Tahun Ponpes Al Falah Ploso Kediri Dihadiri Menteri hingga Wapres ke-13 RI  – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pondok Pesantren Al Falah Ploso Mojo Kediri menggelar acara puncak peringatan harlah 100 tahun, pada Rabu (1/1/2025) malam.

    Acara ini menjadi puncak dari serangkaian kegiatan besar yang dilaksanakan untuk memperingati perjalanan 1 abad pondok pesantren yang telah berkontribusi signifikan bagi pendidikan dan dakwah Islam di Indonesia.

    Acara resmi dimulai pukul 20.15 WIB, dibuka dengan pembacaan ayat suci Al-Qur’an oleh Tajuddin Faqih dan Ma’sum. Sambutan disampaikan oleh Gus H. M. Ma’mun atas nama keluarga besar pesantren dan panitia harlah 1 abad.

    “Perjuangan Mbah Yai Djazuli dan Nyai Rodliyah menjadi inspirasi bagi kita semua. Seratus tahun bukan waktu yang singkat, namun ini baru awal dari perjalanan panjang khidmah pesantren untuk bangsa. Peringatan 1 abad ini adalah refleksi perjalanan bagi kami generasi penerus agar tetap istiqomah,” ujar Gus Ma’mun Ketua Umum 1 Abad Al Falah.

    Tokoh-tokoh nasional hadir di antaranya Wakil Presiden ke-13 RI KH. Ma’ruf Amin, KH. Kafabihi Mahrus Pengasuh Ponpes Lirboyo, Prof. Said Aqil Siradj, Menko Pangan Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar, Menko Pangan Zulkifli Hasan dan Menteri Sosial Gus Syaifullah Yusuf.

    Mereka menyampaikan kesan mendalam tentang kontribusi Pondok Al Falah dalam membangun generasi dengan semboyan ‘Afdlolutthuruqi ilallah thoriqotutta’lim watta’allum. 

    “Pondok ini adalah salah satu bukti nyata bahwa perjuangan ulama tidak pernah sia-sia. Pesantren Al Falah adalah pabriknya kiai sejak 100 tahun lalu. Dan produk kiai itu telah membuat pabrik-pabrik lagi. Semoga Al Falah terus menjadi mercusuar ilmu dan dakwah,” kata Ma’ruf Amin.

    Sementara itu Ketua Umum PBNU KH. Yahya Kholil Staquf yang datang lebih awal menyampaikan atas nama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyampaikan selamat 100 tahun pondok pesantren Al Falah Ploso Mojo Kediri. 

    “Telah 100 tahun pondok pesantren yang didirikan oleh Kiai Ahmad Djazuli Utsman mempersembahkan khidmah paripurna menjadi sandaran barokah ilmu bagi santri-santrinya,” katanya.

    “Meninggalkan jejak jejak berskala peradaban yang luar biasa.Masyarakat ahlussunnah wal jamaah dan jamiah Nahdlatul Ulama berhutang besar pada jasa jasa ponpes Al Falah Ploso Mojo Kediri ini dan para masayikhnya. Semoga keberkahan Al Falah dilanggengkan oleh Allah SWT,” lanjutnya.

    Acara ditutup dengan Dawuh Masyayikh oleh KH. Nurul Huda Djazuli dan doa bersama 

    Harlah 100 Tahun Pondok Pesantren Al Falah Ploso bukan sekadar perayaan, melainkan momentum untuk merenungkan perjalanan panjang pondok dalam melahirkan generasi penerus bangsa. 

    Dengan berbagai program dan penghargaan, acara ini menjadi bukti nyata komitmen Al Falah Ploso dalam menjaga tradisi keilmuan sambil menjawab tantangan zaman.

    “Semoga peringatan ini menjadi tonggak baru dalam upaya kita melanjutkan perjuangan para pendiri, membawa pesantren menuju abad berikutnya dengan penuh khidmah dan kontribusi nyata,” pungkas Gus H. M. Ma’mun. (*)

  • Jelang Makan Bergizi Gratis Anak Sekolah, Berkaca dari Program Kemensos untuk Lansia dan Difabel

    Jelang Makan Bergizi Gratis Anak Sekolah, Berkaca dari Program Kemensos untuk Lansia dan Difabel

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional akan meluncurkan program makan bergizi gratis (MBG) untuk anak sekolah pada 6 Januari 2025 mendatang. Program ini bertujuan untuk memberikan makan bergizi bagi anak-anak sekolah, dan akan diimplementasikan di seluruh Indonesia.

    Program makan bergizi gratis untuk anak sekolah ini mengacu pada keberhasilan program serupa yang sebelumnya dilakukan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) untuk masyarakat lansia dan difabel. Meski demikian, ada perbedaan fokus, di mana program MBG versi Kemensos lebih difokuskan pada lansia terlantar dan penyandang disabilitas, yang telah berjalan selama dua tahun terakhir.

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menjelaskan program MBG untuk lansia dan difabel telah berhasil memberikan manfaat signifikan bagi sekitar 100.000 lansia terlantar berusia 75 tahun ke atas, serta sekitar 40.000 difabel. Program ini memberikan makan dua kali sehari (pagi dan siang) yang langsung diantar ke rumah penerima bantuan.

    “Selain untuk penerima manfaat, program ini juga berdampak positif pada perekonomian lokal dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Kelompok masyarakat (Pokmas) yang melayani program ini bisa mengelola dana antara Rp 40 juta hingga Rp 200 juta per bulan, dengan 4 hingga 5 orang yang bekerja untuk melayani 70 hingga 200 lansia,” kata Gus Ipul.

    Gus Ipul juga menyampaikan, untuk keberhasilan program MBG anak sekolah, pihaknya akan melibatkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari program MBG lansia dan difabel.

    “Kami akan memberikan dukungan, seperti penggunaan tenaga kerja atau pengadaan bahan baku dari KPM yang sudah ada,” ungkapnya.

    Saat ini, Kemensos tengah menghitung dampak ekonomi dari program MBG lansia dan difabel. “Kami sedang mengukur dampak ekonomi dari setiap rupiah yang dikeluarkan oleh program ini, seperti penciptaan lapangan pekerjaan dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah sekitar,” jelasnya.

    Gus Ipul optimistis program makan bergizi gratis untuk anak sekolah ini akan memberikan dampak yang lebih besar.

  • Kata Yusril soal Rencana Pemberian Grasi untuk Napi dari Jamaah Islamiyah – Halaman all

    Kata Yusril soal Rencana Pemberian Grasi untuk Napi dari Jamaah Islamiyah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra kembali memberi pernyataan terkait rencana grasi untuk narapidana dari Jemaah Islamiyah (JI). 

    Yusril menyebut pemerintah masih mengkaji hal tersebut, termasuk pendapat DPR RI.

    “Pemerintah mengkaji, jumlah terpidana yang terlibat terorisme yang tergabung JI (Jemaah Islamiyah). Kami telah didorong mengajukan grasi, atau mendapatkan amnesti dari presiden,” ungkap Yusril, Kamis (2/1/2025), dikutip dari Kompas TV.

     “Itu lagi kami bahas. Kalau amnesti perlu minta pendapat dari DPR,” kata Yusril.

    Yusril juga menyambut baik sumpah setia Jemaah Islamiyah terhadap NKRI.

    “JI belum lama ini mendeklarasikan pembubaran dirinya dan mengucapkan sumpah setia kepada NKRI Pemerintah menyambut baik dan merasa bersyukur seluruh komponen bangsa bersatu,” jelasnya. 

    Sebelumnya pada 23 Desember 2024, Yusril mengatakan Presiden Prabowo Subianto mengemukakan niatnya untuk membangun rekonsiliasi dan merajut kembali tali persaudaraan kebangsaan, termasuk pemberian amnesti pada narapidana.

    “Terhadap narapidana, lebih-lebih anak-anak dan usia produktif, beliau menunjukkan sikap belas kasih dan ingin memberikan amnesti kepada mereka.”

    “Terhadap napi berkebangsaan asing, beliau setuju untuk secara selektif dipindahkan ke negaranya. Sebagian dari mereka kini sudah dilaksanakan. Proses amnesti dan abolisi kini sedang dirumuskan. Insyaallah sudah dapat dilaksanakan di bulan-bulan pertama tahun 2025 nanti,” sebut Yusril.

    JI Bubar

    Sementara itu, Jamaah Islamiyah (JI) diketahui telah mengumumkan pembubarannya pada 30 Juni 2024. 

    Deklarasi ini dilakukan oleh 16 tokoh senior JI di Bogor, Jawa Barat, dengan komitmen untuk meninggalkan kekerasan dan ekstremisme serta mendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

    Para mantan anggota JI sepakat untuk mengembangkan ajaran Islam yang damai dan toleran sejalan dengan prinsip-prinsip Ahlussunah wal Jamaah. 

    Lebih dari 100 anggota JI, termasuk tokoh senior dan pimpinan pesantren, menghadiri deklarasi ini.

    Deklarasi puncak pembubaran Jamaah Islamiyah berlangsung di Surakarta, Jawa Tengah, pada 21 Desember 2024, dihadiri ribuan mantan anggota JI dari wilayah Surakarta, Kedu, dan Semarang. 

    Sebanyak 1.400 perwakilan eks anggota JI menyatakan siap kembali ke pangkuan NKRI, mematuhi hukum yang berlaku, serta berkomitmen untuk menjauhkan diri dari paham dan kelompok ekstrem.

    Acara tersebut turut dihadiri oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Eddy Hartono, Kepala Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti-Teror Polri Irjen Pol Sentot Prasetyo, serta Menteri Sosial Saifullah Yusuf.

    Setelah deklarasi pembubaran JI, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengusulkan pemotongan masa hukuman penjara bagi mantan anggota JI yang telah menyatakan dukungannya terhadap pembubaran kelompok tersebut. 

    Eddy Hartono mengatakan, pihaknya berencana merekomendasikan pengurangan hukuman bagi lebih dari 180 orang kepada Kementerian Imigrasi dan Lembaga Pemasyarakatan.

    (Tribunnews.com/Gilang Putranto, Ilham Rian Pratama)

  • Masyarakat Kini Bisa Koreksi Penerima Bansos Tak Tepat Sasaran, Begini Caranya

    Masyarakat Kini Bisa Koreksi Penerima Bansos Tak Tepat Sasaran, Begini Caranya

    Surabaya (beritajatim.com) – Masyarakat kini bisa terlibat dalam evaluasi penyaluran bantuan sosial (bansos). Jika menemukan adanya penyaluran bansos tak tepat sasaran, masyarakat kini bisa mengusulkan evaluasi penerimanya.

    Kementerian Sosial (Kemensos) kini membuka jalur partisipasi bagi masyarakat melalui aplikasi Cek Bansos. Masyarakat dapat berkontribusi aktif dalam memastikan distribusi bansos berjalan lebih adil dan transparan.

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pembaruan data bansos yang sering kali dinamis.

    “Ada jalur partisipasi yang jarang diketahui masyarakat. Di aplikasi ini, siapa saja bisa mengusulkan penerima baru atau menyanggah penerima yang dianggap tidak layak,” ujar Gus Ipul, ditulis Kamis (2/1/2025).

    Mantan Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Timur (Jatim) ini mengatakan aplikasi Cek Bansos memberikan ruang bagi masyarakat untuk melampirkan bukti, seperti foto rumah, kondisi keluarga, hingga pelanggan listrik. Semua data yang masuk akan diverifikasi ulang oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

    Gus Ipul juga memastikan keamanan data masyarakat yang menyanggah. “Yang penting bukan siapa yang melapor, tapi fakta dan bukti yang disampaikan. Identitas pelapor juga kami jamin aman,” jelasnya.

    Menurut Gus Ipul, langkah ini menjadi bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki sistem bansos agar lebih tepat sasaran. Presiden juga menginstruksikan konsolidasi data dengan BPS untuk menghasilkan data tunggal pertama sejak Indonesia merdeka.

    “Dengan data tunggal, seluruh program bansos bisa lebih terarah, mengurangi potensi salah sasaran,” tambahnya.

    Saat ini, lanjutnya, proses finalisasi data bansos saat sudah berjalan selama dua bulan dan sampai di tahap akhir. Meski begitu, Kemensos terus memantau dinamika data karena adanya perubahan, seperti warga yang meninggal, pindah tempat tinggal, atau perubahan kondisi ekonomi.

    Dia juga mengakui adanya kasus salah sasaran di masa lalu. Salah satunya, sebuah keluarga di Surabaya yang seharusnya masih layak menerima bantuan tetapi justru terputus dari program.

    “Keluarga ini memiliki tiga anak difabel dan hidup di rumah kontrakan. Kasus seperti ini menunjukkan pentingnya perbaikan data secara menyeluruh,” tuturnya.

    Melalui pembaruan data berbasis partisipasi ini, pemerintah berharap bansos benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Masyarakat diimbau untuk memanfaatkan fitur usul dan sanggah di aplikasi “Cek Bansos” agar keadilan sosial dapat terwujud. [asg/beq]

  • Kementerian Sosial Siapkan Data Tunggal untuk Perbaikan Bantuan Sosial, Pertama Sejak Kemerdekaan

    Kementerian Sosial Siapkan Data Tunggal untuk Perbaikan Bantuan Sosial, Pertama Sejak Kemerdekaan

    Surabaya (beritajatim.com) – Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa pemerintah tengah merancang kebijakan yang mempertimbangkan daya beli masyarakat secara mendalam. Salah satu contohnya adalah penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% yang selektif untuk barang mewah, sambil memberikan stimulus ekonomi senilai lebih dari Rp38 triliun.

    Stimulus ini mencakup bantuan beras untuk 16 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan dukungan bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

    “Kebijakan ini harus dilihat secara utuh. Presiden telah memikirkan semuanya agar ekonomi kita terus membaik. Kami optimistis target-target ekonomi dapat tercapai secara bertahap,” ujar Gus Ipul sapaan lekatnya ditemui di Surabaya, (1/1/2024).

    Gus Ipul menambahkan salah satu fokus utama pemerintah adalah memperbaiki sistem data untuk memastikan program bantuan sosial tepat sasaran. Presiden Prabowo, lanjutnya, telah memberikan arahan kepada Kementerian Sosial untuk berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menciptakan data tunggal nasional.

    Data ini akan mencakup seluruh informasi sosial-ekonomi penduduk Indonesia, yang diharapkan menjadi pedoman dalam melaksanakan program-program pemerintah.

    “Untuk pertama kalinya sejak Indonesia merdeka, kita akan memiliki data tunggal yang dikoordinasikan oleh BPS. Data ini akan menjadi dasar bagi seluruh kementerian dan lembaga, termasuk pemerintah daerah, dalam melaksanakan program kesejahteraan sosial,” jelas mantan Wagub Jatim ini.

    Selain itu, lanjutnya, Kementerian Sosial juga mengupayakan proses pembaruan data yang dinamis melalui dua jalur. Jalur resmi dilakukan melalui mekanisme di tingkat kelurahan hingga pusat, sedangkan jalur partisipasi memungkinkan masyarakat menyampaikan usulan atau sanggahan melalui aplikasi Cek Bansos.

    Dalam aplikasi ini, warga dapat melaporkan kondisi penerima manfaat dengan menyertakan bukti-bukti pendukung seperti foto rumah atau geotagging lokasi.

    “Semua laporan aman, identitas pelapor tidak akan terungkap. Yang penting adalah fakta dan bukti yang disampaikan, agar data lebih akurat dan program bantuan tepat sasaran,” kata Gus Ipul.

    Menurut Gus Ipul, proses finalisasi data ini sudah berlangsung selama dua bulan dan hampir selesai. Nantinya, data baru yang disajikan BPS akan menjadi dasar untuk program bantuan sosial tahun 2025, menggantikan DTKS yang saat ini digunakan.

    “Kita akan koreksi secara bertahap agar data baru ini benar-benar akurat. Harapannya, program yang dirancang bisa lebih tepat sasaran,” pungkasnya.[asg/kun]

  • Mensos Resmikan Lumbung Sosial Berisi Kebutuhan Darurat Senilai Rp 486 Juta di Kediri

    Mensos Resmikan Lumbung Sosial Berisi Kebutuhan Darurat Senilai Rp 486 Juta di Kediri

    Mensos Resmikan Lumbung Sosial Berisi Kebutuhan Darurat Senilai Rp 486 Juta di Kediri
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Sosial (Mensos)
    Saifullah Yusuf
    meresmikan
    lumbung sosial
    di Balai Desa Belimbing, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Rabu (1/1/2025).
    Lumbung ini merupakan gudang kebutuhan darurat bagi masyarakat jika suatu saat terjadi
    bencana
    di sekitar wilayah tersebut.
    “Ada 730 titik lumbung sosial (di seluruh Indonesia), ini adalah ke-730 (titik).
    Alhamdulillah,
    mudah-mudahan ini lumbung sosial bisa dimanfaatkan dengan baik jika terjadi bencana, mudah-mudahan tidak terjadi bencana,” kata Saifullah Yusuf dalam keterangan tertulis, Rabu.
    Pria yang karib disapa Gus Ipul itu menyampaikan bahwa Kementerian Sosial (
    Kemensos
    ) memiliki 730 titik lumbung sosial dengan anggaran sebesar Rp 42 miliar di seluruh Indonesia.
    Adapun di Provinsi Jawa Timur terdapat 53 titik lumbung sosial dengan anggaran Rp 18 miliar.
    Lalu, untuk Kabupaten Kediri terdapat dua titik lumbung sosial yang baru diresmikan di Kabupaten Kediri dengan nominal Rp 486 juta.
    “Jadi (lumbung sosial) ada di dua desa (di Kabupaten Kediri), satu di Desa Blimbing, Kecamatan Mojo, dan satu di Desa Maron, Kecamatan Banyakan. Dari dua tempat itu, nilainya Rp 486 juta, jadi satu tempat bisa Rp 200 juta lebih,” kata Gus Ipul.
    Adapun rincian barang di lumbung sosial terdiri dari 1.000 paket makanan siap saji, 200 paket
    kids ware,
     130 selimut A2023, 70 lembar selimut 2024, 150 paket
    family kit,
     dan 200 lembar kasur.
    Kemudian, 16 paket peralatan dapur keluarga 2022, 84 peralatan dapur keluarga 2024, 10 unit tenda keluarga portabel, 100 paket sandang bayi, dan 100 lembar tenda gulung.
    Gus Ipul menekankan bahwa lumbung sosial hanya bisa digunakan saat terjadi bencana, tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.
    Penggunaan lumbung sosial harus melalui prosedur yang berlaku, yakni penetapan daerah bencana oleh kepala daerah.
    “Kalau terjadi bencana, kemudian Pak Bupati menetapkan daerah sini adalah daerah bencana, baru di sini ada masa kedaruratan, baru ini (lumbung sosial) bisa keluar,” ucap Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu.
    Selain meresmikan lumbung sosial, Gus Ipul menyerahkan santunan kepada ahli waris korban meninggal akibat kebakaran yang terjadi di Desa Templek, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri, Kamis (19/12/2024).
    “Kebakaran yang terjadi di Kecamatan Purwoasri mengakibatkan almarhumah meninggal, maka Kemensos memberikan santunan sebesar Rp 15 juta. Bila ada yang luka, dibantu juga nilainya Rp 5 juta. Jadi itu bagian dari paket santunan yang dimiliki Kemensos,” kata Gus Ipul.
    Hendri Cahyono (43), ahli waris korban kebakaran mengaku bersyukur atas santunan dan paket sembako yang diberikan langsung oleh Gus Ipul.
    “Beribu terima kasih untuk Kemensos, sudah memberikan santunan. Semoga bantuan ini bisa untuk meringankan beban atas musibah yang terjadi,” ucapnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kemensos Akan Perketat Regulasi agar Panti Asuhan Tak Jadi Kedok Pedofil

    Kemensos Akan Perketat Regulasi agar Panti Asuhan Tak Jadi Kedok Pedofil

    Kemensos Akan Perketat Regulasi agar Panti Asuhan Tak Jadi Kedok Pedofil
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kementerian Sosial (Kemensos) bakal memperketat regulasi yang mengatur operasional lembaga kesejahteraan sosial (LKS) atau panti asuhan.
    Menteri Sosial Saifullan Yusuf mengatakan, aturan itu mesti diperbaiki guna merespons dinamika yang terjadi di lapangan, termasuk kasus pelecehan terhadap warga panti oleh pengurusnya.
    “Kita bikin regulasi yang lebih ketat, bagaimana LKS atau biasa disebut panti asuhan itu beroperasi dengan menggunakan standar-standar yang dibutuhkan,” ujar kata Saifullah dalam konferensi pers di Kantor Kemensos, Jakarta, Selasa (31/12/2024).
    Saifullah menegaskan, panti asuhan tidak boleh menjadi tempat bagi para pengurusnya untuk mengumpulkan uang maupun pelampiasan nafsu bejat.
    Ia berharap, pengelolaan panti asuhan dapat dipertanggungjawabkan dengan adanya aturan tersebut.
    “Tidak hanya sekadar menjadi tempat untuk mencari uang, mengumpulkan uang oleh pengurusnya, maupun jadi kedok untuk para pedofil,” ujar Gus Ipul, sapaan akrabnya.
    Selain regulasi terkait LKS, Kemensos saat ini telah memperbaiki regulasi pengumpulan uang dan barang, atau biasa disebut pengumpulan donasi.
    Gus Ipul menuturkan, pengumpulan donasi sudah diatur dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang dan Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 8 Tahun 2021.
    Namun, pengawasan terhadap pengumpulan donasi masih sangat lemah hingga saat ini.
    Kemensos lantas memperbaiki sejumlah ketentuan sehingga penyelewengan pengumpulan donasi bisa disanksi.
    “Sanksi administratif sampai sanksi pidana. Jadi semuanya nanti akan kita perbaiki regulasi-regulasi dalam rangka memperbaiki kualitas layanan dari LKS kita,” tutur Gus Ipul.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Data Tunggal Sosial Ekonomi Kunci Penyaluran Bansos 2025

    Data Tunggal Sosial Ekonomi Kunci Penyaluran Bansos 2025

    loading…

    Mensos Saifullah Yusuf Data menyatakan tunggal sosial ekonomi bakal menjadi kunci penyaluran bansos tepat sasaran pada 2025. Foto/Binti Mufarida

    JAKARTA – Data tunggal sosial ekonomi yang direncanakan akan mulai digunakan pada tahun 2025 bakal menjadi kunci penyaluran bantuan sosial (Bansos) tepat sasaran.

    “Ya tahun depan pasti digunakan, tetapi sekarang ini sedang tahap finalisasi,” kata Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipuldi Kantor Kemensos, Jakarta, Selasa (31/12/2024).

    Gus Ipul juga mengungkapkan bahwa Minggu lalu telah melakukan komunikasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memastikan data tunggal sosial ekonomi akan memiliki standar ukur yang lebih jelas dari data-data yang ada sebelumnya.

    “Minggu yang lalu, Kepala BPS beserta jajaran sudah melakukan komunikasi ke sini, menyampaikan laporannya tentang hal-hal yang mungkin bisa ditindaklanjuti oleh Kementerian Sosial setelah nanti data itu selesai,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Gus Ipul menegaskan diperkirakan bahwa dalam akhir tahun ini data tunggal sudah selesai sehingga secara keseluruhan bisa digunakan pada Januari 2024.

    Dengan begitu, penyaluran bantuan sosial akan lebih tepat sasaran lagi kepada masyarakat yang membutuhkan.

    “Dalam perkiraan untuk akhir tahun ini datanya sudah selesai, artinya secara keseluruhan sudah bisa dikatakan, bisa dikonsolidasikan, direkonsiliasi. Tetapi untuk perangkingan itu Insya Allah pada bulan Januari tahun depan. Itu perkiraannya seperti itu. Tapi sekarang sudah memasuki tahap akhir,” paparnya.

    Gus Ipul menegaskan bahwa pihaknya menunggu Instruksi Presiden (Inpres) oleh Presiden Prabowo Subianto untuk penerapan data tunggal dalam rangka penyaluran program sosial salah satunya bansos.

    “Kira-kira begitu dan setelah itu tentu akan ditetapkan melalui Inpres. Nah, kemudian akan jadi pedoman kita bersama,” sebutnya.

    (shf)