Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemensos

  • Prabowo Targetkan Bangun 5.000 Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG)

    Prabowo Targetkan Bangun 5.000 Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG)

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, melalui Badan Gizi Nasional (BGN), resmi memulai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai hari ini, Senin (6/1/2024).

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan RI Hasan Nasbi menyatakan pihaknya berharap target 937 dapur MBG dapat tercapai pada akhir Januari 2025.

    “Hingga akhir 2025 dengan target 5.000 dapur MBG mampu melayani hingga 20 juta penerima manfaat, mulai dari peserta didik tingkat PAUD-SMA, balita, ibu hamil, hingga ibu menyusui,” ujarnya dilansir dari Antara, Senin (6/11/2025). 

    Sebanyak 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG siap beroperasi, yang tersebar di 26 provinsi mulai dari Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, dan Gorontalo.

    Kemudian, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat, dan Papua Selatan.

    Di wilayah Jakarta, beberapa lokasi yang menjadi calon mitra pelayanan Makan Bergizi Gratis, di antaranya Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Yayasan Salman Peduli Berkarya, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Yayasan Peleton Media Kasih, Pancoran, Jakarta Selatan.

    Kemudian, Pondok Tahfizh Fajar Cendekia, Pancoran, Jakarta Selatan dan Yayasan Peleton Media Kasih, Duren Sawit, Jakarta Timur.

    Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan pihaknya siap menjalin kolaborasi untuk program MBG yang lebih tepat sasaran, di antaranya dengan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN yang memanfaatkan data keluarga dan melibatkan Penyuluh KB (PKB) dan Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam mendukung distribusi dan edukasi terkait gizi.

    Selain itu, juga bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dengan 13 program unggulan mulai dari keamanan pangan hingga memastikan fasilitas rumah produksi aman.

    Kemudian, bersama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal untuk memanfaatkan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) sebagai pemasok bahan baku MBG sekaligus pengelola dapur umum, dan Perum Bulog untuk penyediaan pangan berkualitas yang terjangkau, bergizi, serta mendukung kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.

    Menteri Turun Gunung Pantau MBG 

    Beberapa menteri dan pejabat publik dijadwalkan meninjau lokasi pemberian Makan Bergizi Gratis di hari pertama, di antaranya Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi yang akan berkunjung ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tanah Sereal, Bogor, Jawa Barat, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto ke SPPG Bina Insani dan Sekolah Bosowa Bina Insani di Kota Bogor.

    Kemudian, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid dijadwalkan meninjau pelaksanaan makan bergizi gratis di SDN Cilangkap 5 Depok, Kota Depok, Jawa Barat dan di SDN Cilangkap 3 Depok, Kota Depok, Jawa Barat, serta Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi yang dijadwalkan mengecek langsung dapur umum di kawasan Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, sekaligus pelaksanaan MBG di SD 05 Halim, Halim Perdanakusuma.

    Di SPPG Palmerah, Jakarta, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo juga turun langsung meninjau pelaksanaan makan bergizi gratis, sementara itu Wakil Menteri Kependudukan Isyana Bagoes Oka dan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat dijadwalkan mengecek pelaksanaan MBG di SPPG Bojong Koneng di Karawang, Jawa Barat.

    Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti dijadwalkan memantau masing-masing satu sekolah di tingkat SMP dan SMA di Semarang, Jawa Tengah.

  • Menteri dan Wamen Tinjau Makan Bergizi Gratis Hari Ini

    Menteri dan Wamen Tinjau Makan Bergizi Gratis Hari Ini

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah menteri dan wakil menteri (wamen) Kabinet Merah Putih dijadwalkan meninjau langsung dapur-dapur umum dan sekolah-sekolah pada hari pertama program makan bergizi gratis (MBG) serentak digelar di berbagai daerah Indonesia pada hari ini, Senin (6/1/2025).

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menyebut, menteri dan wamen itu bakal meninjau pelaksanaan makan bergizi gratis hari ini di sekitar Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek), Karawang, dan Bandung.

    “Tujuannya, mendukung kerja BGN (Badan Gizi Nasional) yang sudah mempersiapkan program ini dengan sebaik-baiknya, hari ini sebagai penanda awal dijalankannya program makan bergizi gratis, beberapa anggota kabinet juga akan hadir di beberapa titik,” kata Hasan Nasbi, Senin dilansir Antara.

    Dari berbagai informasi yang dihimpun Antara, Minggu, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid dijadwalkan meninjau pelaksanaan makan bergizi gratis hari ini di SDN Cilangkap 5 Depok, Kota Depok  dan di SDN Cilangkap 3 Depok.

    Kemudian, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi dijadwalkan mengecek langsung dapur umum untuk makan bergizi gratis hari ini di SD 05 Halim, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

    Hasan Nasbi pada Senin pukul 07.30 WIB dijadwalkan meninjau dapur umum satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat di lapangan Denpal III/Bogor.

    Pelaksanaan makan bergizi gratis hari ini juga dikawal langsung jajaran wakil menteri, di antaranya Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto pada Senin pukul 09.00 WIB di SPPG Bina Insani dan Sekolah Bosowa Bina Insani, Kota Bogor.

    Di SPPG Palmerah, Jakarta, Senin pukul 10.30 WIB, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo juga turun langsung meninjau pelaksanaan makan bergizi gratis hari ini. Sementara itu, Wakil Menteri Kependudukan Isyana Bagoes Oka dan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat dijadwalkan mengecek pelaksanaan MBG di SPPG Bojong Koneng di Karawang.

  • Menteri Kabinet Merah Putih Dijadwalkan Tinjau Pelaksanaan Perdana Makan Bergizi Gratis

    Menteri Kabinet Merah Putih Dijadwalkan Tinjau Pelaksanaan Perdana Makan Bergizi Gratis

    Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dijadwalkan meninjau langsung dapur-dapur umum dan sekolah-sekolah saat hari pertama program Makan Bergizi Gratis (MBG) serentak digelar di berbagai daerah Indonesia pada Senin (6/1/2025).

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi dalam pernyataan resminya yang disiarkan di Jakarta, Minggu, menyebut menteri-menteri itu bakal meninjau pelaksanaan Makan Bergizi Gratis di sekitar kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek), kemudian di Karawang, dan Bandung.

    “Untuk mendukung kerja keras dari BGN (Badan Gizi Nasional) yang sudah mempersiapkan program ini dengan sebaik-baiknya, besok hari (6/1) sebagai penanda awal dari dijalankannya program makan bergizi gratis, beberapa anggota Kabinet juga akan hadir di beberapa titik,” kata Hasan Nasbi dilansir dari Antara, Senin (6/1/2025).

    Dari informasi yang dihimpun Antara, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid dijadwalkan meninjau pelaksanaan makan bergizi gratis di SDN Cilangkap 5 Depok, Kota Depok, Jawa Barat; dan di SDN Cilangkap 3 Depok, Kota Depok, Jawa Barat.

    Kemudian, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi dijadwalkan mengecek langsung dapur umum untuk makan bergizi gratis di kawasan Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, sekaligus pelaksanaan MBG di SD 05 Halim, Halim Perdanakusuma.

    Kepala PCO Hasan Nasbi pada Senin pukul 07.30 WIB dijadwalkan meninjau dapur umum Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat di Lapangan Denpal III/Bogor.

    Pelaksanaan makan bergizi gratis, Senin, juga dikawal langsung jajaran wakil menteri, di antaranya Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto pada Senin pukul 09.00 WIB dijadwalkan berkunjung ke SPPG Bina Insani dan Sekolah Bosowa Bina Insani di Kota Bogor.

    Di SPPG Palmerah, Jakarta, Senin pukul 10.30 WIB, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo juga turun langsung meninjau pelaksanaan makan bergizi gratis, sementara itu Wakil Menteri Kependudukan Isyana Bagoes Oka dan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat dijadwalkan mengecek pelaksanaan MBG di SPPG Bojong Koneng di Karawang.

  • Menteri-menteri dijadwalkan tinjau makan bergizi gratis 6 Januari

    Menteri-menteri dijadwalkan tinjau makan bergizi gratis 6 Januari

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi memberikan pernyataan pers dalam rekaman video yang disiarkan Kantor Komunikasi Kepresidenan di Jakarta, Minggu (5/1/2025) terkait pelaksanaan Makan Bergizi Gratis yang diluncurkan Senin (6/1/2025). ANTARA/HO-Kantor Komunikasi Kepresidenan.

    Menteri-menteri dijadwalkan tinjau makan bergizi gratis 6 Januari
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Minggu, 05 Januari 2025 – 21:19 WIB

    Elshinta.com – Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dijadwalkan meninjau langsung dapur-dapur umum dan sekolah-sekolah saat hari pertama program Makan Bergizi Gratis (MBG) serentak digelar di berbagai daerah Indonesia pada Senin (6/1).

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi dalam pernyataan resminya yang disiarkan di Jakarta, Minggu, menyebut menteri-menteri itu bakal meninjau pelaksanaan Makan Bergizi Gratis di sekitar kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek), kemudian di Karawang, dan Bandung.

    “Untuk mendukung kerja keras dari BGN (Badan Gizi Nasional) yang sudah mempersiapkan program ini dengan sebaik-baiknya, besok hari (6/1) sebagai penanda awal dari dijalankannya program makan bergizi gratis, beberapa anggota Kabinet juga akan hadir di beberapa titik,” kata Hasan Nasbi.

    Dari berbagai informasi yang dihimpun ANTARA, Minggu, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid dijadwalkan meninjau pelaksanaan makan bergizi gratis di SDN Cilangkap 5 Depok, Kota Depok, Jawa Barat; dan di SDN Cilangkap 3 Depok, Kota Depok, Jawa Barat.

    Kemudian, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi dijadwalkan mengecek langsung dapur umum untuk makan bergizi gratis di kawasan Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, sekaligus pelaksanaan MBG di SD 05 Halim, Halim Perdanakusuma.

    Kepala PCO Hasan Nasbi pada Senin pukul 07.30 WIB dijadwalkan meninjau dapur umum Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat di Lapangan Denpal III/Bogor.

    Pelaksanaan makan bergizi gratis, Senin, juga dikawal langsung jajaran wakil menteri, di antaranya Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto pada Senin pukul 09.00 WIB dijadwalkan berkunjung ke SPPG Bina Insani dan Sekolah Bosowa Bina Insani di Kota Bogor.

    Di SPPG Palmerah, Jakarta, Senin pukul 10.30 WIB, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo juga turun langsung meninjau pelaksanaan makan bergizi gratis, sementara itu Wakil Menteri Kependudukan Isyana Bagoes Oka dan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat dijadwalkan mengecek pelaksanaan MBG di SPPG Bojong Koneng di Karawang.

    Sumber : Antara

  • Eks KSAD Dudung Mulai Dapat dukungan Maju Jadi Ketum PPP

    Eks KSAD Dudung Mulai Dapat dukungan Maju Jadi Ketum PPP

    Bisnis.com, JAKARTA — ama mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurrachman digadang-gadang sebagai salah satu kandidat kuat calon Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan alias PPP.

    Nama Dudung pertama kali diungkapkan oleh politikus PPP Romahurmuziy. Saat itu, Romy menyebutkan bahwa sudah ada empat nama yang muncul untuk dicalonkan menjadi kandidat ketua umum partainya, yakni dua dari internal partai dan dua dari luar.

    Romahurmuziy di Jakarta, Jumat (13/12), menyebut keempat nama itu adalah mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, Calon Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, dan mantan KSAD Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman.

    Masuknya nama Dudung dalam bursa calon ketua umum PPP memperoleh tanggapan beragam. Eksponen Fusi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 1973 menyambut mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman sebagai calon ketua umum (ketum) PPP.

    “Ada jenderal, dan ini kesempatan baik. Dia anak umat, ya kan? Kami dialog, dan dia ternyata anak umat, santri, kenapa tidak? Ayo,” kata Pelaksana Tugas Ketua Umum Persaudaraan Muslim Indonesia (Parmusi) Husnan Fanani dilansir dari Antara, Minggu (5/1/2025).

    Husnan sebagai perwakilan Parmusi yang menjadi bagian Eksponen Fusi PPP 1973 menjelaskan bahwa Dudung disambut pihaknya sebagai calon ketum karena menjadi satu-satunya jenderal yang berani memasang badan untuk menjadi ketua umum PPP, dan mempertimbangkan kualitas calon dari eksternal atau non-kader.

    “Dari eksternal kita lihat siapa yang memiliki leadership (kepemimpinan, red.) yang baik, siapa yang benar-benar jalan menuju pada keumatan, siapa yang akan membela umat,” jelasnya.

    Sementara itu, dia mengatakan bahwa pihaknya mendorong nama-nama baru calon ketum PPP karena merasa prihatin dan bertanggung jawab atas kegagalan partai lolos ke Senayan pada Pemilu 2024.

    “Kami ikut terpanggil untuk turun berjuang bersama-sama guna merevitalisasi politik Islam Indonesia, dan mengembalikan PPP, Partai Persatuan Pembangunan kembali menjadi Partai Islam yang bermuruah, disegani, dan menjadi rumah besar politik bagi umat Islam Indonesia,” katanya.

    Eksponen Fusi PPP 1973 terdiri dari sejumlah organisasi masyarakat, yakni Nahdlatul Ulama (NU), Parmusi, Serikat Islam (SI), dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti).

  • Eksponen Fusi PPP 1973 sambut mantan KSAD Dudung jadi calon Ketum PPP

    Eksponen Fusi PPP 1973 sambut mantan KSAD Dudung jadi calon Ketum PPP

    “Ada jenderal, dan ini kesempatan baik. Dia anak umat, ya kan? Kami dialog, dan dia ternyata anak umat, santri, kenapa tidak? Ayo,”

    Jakarta (ANTARA) – Eksponen Fusi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 1973 menyambut mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman sebagai calon ketua umum (ketum) PPP.

    “Ada jenderal, dan ini kesempatan baik. Dia anak umat, ya kan? Kami dialog, dan dia ternyata anak umat, santri, kenapa tidak? Ayo,” kata Pelaksana Tugas Ketua Umum Persaudaraan Muslim Indonesia (Parmusi) Husnan Fanani di kawasan Jatinegara, Jakarta, Minggu.

    Husnan sebagai perwakilan Parmusi yang menjadi bagian Eksponen Fusi PPP 1973 menjelaskan bahwa Dudung disambut pihaknya sebagai calon ketum karena menjadi satu-satunya jenderal yang berani memasang badan untuk menjadi ketua umum PPP, dan mempertimbangkan kualitas calon dari eksternal atau non-kader.

    “Dari eksternal kita lihat siapa yang memiliki leadership (kepemimpinan, red.) yang baik, siapa yang benar-benar jalan menuju pada keumatan, siapa yang akan membela umat,” jelasnya.

    Sementara itu, dia mengatakan bahwa pihaknya mendorong nama-nama baru calon ketum PPP karena merasa prihatin dan bertanggung jawab atas kegagalan partai lolos ke Senayan pada Pemilu 2024.

    “Kami ikut terpanggil untuk turun berjuang bersama-sama guna merevitalisasi politik Islam Indonesia, dan mengembalikan PPP, Partai Persatuan Pembangunan kembali menjadi Partai Islam yang bermuruah, disegani, dan menjadi rumah besar politik bagi umat Islam Indonesia,” katanya.

    Eksponen Fusi PPP 1973 terdiri dari sejumlah organisasi masyarakat, yakni Nahdlatul Ulama (NU), Parmusi, Serikat Islam (SI), dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti)

    Sebelumnya, Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP Muhammad Romahurmuziy menyebutkan bahwa sudah ada empat nama yang muncul untuk dicalonkan menjadi kandidat ketua umum partainya, yakni dua dari internal partai dan dua dari luar.

    Romahurmuziy di Jakarta, Jumat (13/12), menyebut keempat nama itu adalah mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, Calon Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, dan mantan KSAD Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Dukungan eksponen fusi PPP untuk calon Ketum, ada Dudung dan Taj Yasin

    Dukungan eksponen fusi PPP untuk calon Ketum, ada Dudung dan Taj Yasin

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com

    Dukungan eksponen fusi PPP untuk calon Ketum, ada Dudung dan Taj Yasin
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Minggu, 05 Januari 2025 – 19:57 WIB

    Elshinta.com – Eksponen Fusi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendukung sejumlah nama yang diusulkan sebagai kandidat calon ketua umum partai berlambang Kabah. Eksponen fusi PPP terdiri dari partai politik yang digabungkan pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto pada 1973. Partai-partai tersebut adalah Nahdlatul Ulama (NU), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Sarekat Islam (SI), dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti).

    “Kami mengharapkan calon-calon ketua umum PPP Baik dari internal maupun dari eksternal memiliki sifat-sifat yang jujur, dipercaya, amanah, cerdas, berintegritas, tentunya juga visioner,” kata Ketua Umum Parmusi, Husnan B. Fanani dalam konferensi pers di Jakarta Timur, Minggu (5/1/2025).

    Husnan menambahkan, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) PPP memungkinkan kehadiran calon ketua umum dari luar partai.

    Oleh karena itu, pihaknya mendukung calon dari internal dan eksternal. Dari internal PPP, nama-nama yang disebut masuk bursa calon ketua umum antara lain Wakil Gubernur Jawa Tengah Gus Taj Yasin Maimoen, dan anggota DPR RI periode 1999-2009 Haji Habil Marati. Keduanya dianggap mewakili NU.

    Husnan juga mengklaim masuk dalam bursa sebagai calon dari Parmusi. Ia menyebut nama Hasrul Azwar, yang saat ini menjabat Duta Besar Indonesia untuk Maroko. Selain itu, ada Ahmad Faryal dari Sarekat Islam dan Ahmad Sanusi dari Perti, keduanya mantan anggota DPR RI.

    Sementara itu, nama-nama dari eksternal PPP yang muncul adalah eks Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang juga Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelfa.

    Selain itu, ada eks Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurrachman, Sandiaga Salahuddin Uno, Ketua Partai Masyumi, Ahmad Yani, dan Ketua Umum Partai Umat Ridho Rahmadi.

    “Eksponen Fusi PPPP 1973 Mendukung pencalonan calon-calon Ketua Umum PPP dan pengurus PPP yang akan maju dalam muktamar, baik dari internal maupun external partai,” ujar Husnan.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Fusi PPP 1973 Dukung Sandiaga-Dudung Jadi Ketum PPP, Tolak Mardiono

    Fusi PPP 1973 Dukung Sandiaga-Dudung Jadi Ketum PPP, Tolak Mardiono

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Sejumlah tokoh yang tergabung dalam Eksponen Fusi PPP 1973 mendukung pelbagai nama calon ketua umum PPP dari internal maupun eksternal PPP untuk maju di Muktamar PPP yang akan digelar tahun 2025 ini.

    “Eksponen Fusi PPP 1973 mendukung pencalonan, calon-calon Ketua Umum PPP dan Pengurus PPP yang akan maju dalam Muktamar, baik dari internal maupun eksternal,” kata Ketum Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) Husnan Bey Fananie dalam konferensi persnya di salah satu kafe di kawasan Otista, Jakarta, Minggu (5/1).

    Husnan mengatakan setidaknya ada belasan nama yang muncul dalam bursa ketum PPP. Dari internal PPP yang berasal dari NU, Husnan mengatakan ada nama Habil Marati (Anggota DPR RI 1999-2009) hingga Taj Yasin Maimoen (mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah) yang masuk bursa ketum.

    Kemudian dari Parmusi, Husnan mengatakan ada nama dirinya sendiri dan Hasrul Azwar. Sementara calon dari Syarikat Islam (SI) ada nama Ahmad Faryal dan dari Persatuan Terbiah Islamiah (PERTI) terdapat nama Anwar Sanusi.

    Husnan mengatakan ada kandidat dari eksternal PPP yang didukung oleh Fusi PPP 1973. Di antaranya mantan KSAD Dudung Abdurachman, mantan Ketum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, politikus PPP Sandiaga Uno hingga Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul.

    Terdapat nama lain seperti mantan Ketua MK Hamdan Zoelva, Ketum Partai Masyumi Ahmad Yani dan Ketum Partai Ummat Ridho Rahmadi.

    “Kami mengharapkan Calon-calon ketua umum PPP Baik dari internal maupun dari eksternal memiliki sifat-sifat yang jujur, dipercaya, amanah, cerdas, berintegritas,” kata dia.

    Di tempat yang sama, politikus PPP Idy Muzayad mengaku menolak Plt Ketum PPP Muhamad Mardiono jika ingin maju sebagai Ketum PPP di Muktamar tahun 2025 ini lantaran telah gagal membawa PPP menuju Parlemen Senayan.

    “Ini ada pertanyaan mungkin di benaknya kawan-kawan. Bagaimana dengan yang sekarang? Tadi sudah menyatakan, tidak atau belum mendukung salah satu. tapi kita jelas menolak satu yang telah gagal ini,” kata Idy.

    Idy mengatakan ada indikasi jika Plt Ketum PPP saat ini ingin melanggengkan kekuasaannya dengan segala cara. Termasuk menutup peluang tokoh eksternal untuk menjadi ketua umum.

    Baginya, perubahan AD/ART bisa membuka peluang tokoh eksternal menjadi ketua umum di muktamar PPP nantinya.

    “Kalau ada indikasi yang menutup peluang munculnya tokoh luar dari PPP untuk menjadi ketua umum, maka itu justru melanggar AD/ART itu sendiri,” kata Idy.

    “Kita terus terang, ya, menolak yang sekarang sudah gagal ini. Ini jelas sikap. Bukan kita benci kepada orang, nothing personal, tapi ini soal leadership,” tambahnya.

    Eksponen Fusi PPP 1973 ini terdiri dari tokoh-tokoh yang berasal dari NU, Parmusi, Serikat Islam hingga Perti. Organisasi ini sempat berfusi ke dalam PPP.

    Mereka yang hadir pada momen ini di antaranya Zarkasih Nur (Nahdlatul Ulama), Husnan Bey Fananie (Persaudaraan Muslimin Indonesia/Parmusi), Achmad Farial (Serikat Islam/SI), Irena R. Rusli Halil (Partai Tarbiyah Indonesia/Perti).

    Sebelumnya Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono mengatakan Muktamar X PPP akan dipercepat untuk mempersiapkan Pemilu 2029, agar PPP bisa kembali masuk ke Senayan.

    Menurutnya percepatan muktamar PPP ini agar pengurus yang nantinya terpilih memiliki waktu panjang untuk konsolidasi dalam rangka persiapan Pemilu 2029.

    “Masa khidmat Partai Persatuan Pembangunan akan berakhir nanti pada Desember tahun 2025. Oleh karena situasi dan kondisi politik maka kita memerlukan percepatan,” kata Mardiono di Jakarta, Jumat malam (13/12).

    (rzr/DAL)

    [Gambas:Video CNN]

  • Eksponen Fusi PPP 1973 umumkan dukungan untuk sejumlah calon ketum PPP

    Eksponen Fusi PPP 1973 umumkan dukungan untuk sejumlah calon ketum PPP

    sejumlah nama calon ketum PPP dari eksternal, yakni mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva, mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Un

    Jakarta (ANTARA) – Eksponen Fusi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 1973 yang terdiri dari sejumlah organisasi masyarakat, yakni Nahdlatul Ulama (NU), Persaudaraan Muslim Indonesia (Parmusi), Serikat Islam (SI), dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti), mengumumkan dukungan untuk sejumlah calon ketua umum PPP.

    “Eksponen Fusi PPP 1973 mendukung pencalonan calon-calon ketua umum PPP dan pengurus PPP yang akan maju dalam muktamar, baik dari internal maupun eksternal partai. Calon dari internal merupakan kader dari PPP,” kata Ketua Umum Parmusi Husnan Fanani di kawasan Jatinegara, Jakarta, Minggu.

    Husnan menyampaikan calon yang diusulkan merupakan usulan tiap ormas, seperti NU yang mencalonkan mantan anggota DPR RI Habil Marati, dan Wakil Gubernur Jawa Tengah terpilih pada Pilkada 2024 Taj Yasin.

    “Calon dari Parmusi, Persaudaraan Muslim Indonesia, Husnan B. Fanani, saya sendiri, anggota DPR RI 2009-2014 dan Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Azerbaijan 2016-2020, serta Hasrul Azwar, mantan Duta Besar RI untuk Maroko,” ujarnya.

    Ia juga mengumumkan sejumlah nama calon ketum PPP dari eksternal, yakni mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva.

    Berikutnya, mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, Ketua Partai Masyumi Ahmad Yani, Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi, serta mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman.

    “Kami mengharapkan calon-calon ketua umum PPP, baik dari internal maupun dari eksternal, memiliki sifat-sifat yang jujur, dipercaya, amanah, cerdas, berintegritas, dan tentunya juga visioner,” katanya.

    Sementara itu, dia mengatakan bahwa calon-calon ketua umum yang didukung tersebut telah sesuai dengan khitah 1973 dan memiliki kapasitas untuk menjadi pemimpin PPP yang dapat menjadi panutan bagi umat Islam dan bangsa Indonesia.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Gus Ipul Serukan Perlindungan Hak Disabilitas di Indonesia

    Gus Ipul Serukan Perlindungan Hak Disabilitas di Indonesia

    Gus Ipul Serukan Perlindungan Hak Disabilitas di Indonesia
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Menteri Sosial
    Saifullah Yusuf, atau Gus Ipul, mengajak seluruh pihak untuk aktif menciptakan ekosistem yang menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-
    hak penyandang disabilitas
    .
    Seruan ini disampaikan Gus Ipul saat peringatan
    Hari Braille Sedunia
    di kawasan Patung Kuda Monas, Jakarta, pada Minggu (5/1/2025).
    “Hari ini kita sama-sama memperingati Hari Braille Sedunia. Dari data yang ada, kita perlu langkah besar dalam rangka penghormatan dan perlindungan hak penyandang disabilitas,” kata Gus Ipul dalam keterangan tertulis.
    Gus Ipul menekankan bahwa penyandang disabilitas memiliki kebutuhan yang sama dengan masyarakat non-disabilitas.
    Mereka memerlukan
    perlindungan sosial
    , jaminan sosial, dan pemenuhan hak-hak dasar dari negara serta pihak lain yang peduli.
    “Penghormatan itu berarti menghormati sebagaimana kepada orang lain. Penyandang disabilitas butuh rekreasi dan pekerjaan, sama seperti kita. Kita harus menghormati mereka sebagaimana kita menghormati orang lain,” ujarnya.
    Gus Ipul menyoroti pentingnya perlindungan dan penghormatan hak dasar penyandang disabilitas.
    Perlindungan ini menjadi agenda besar Pemerintah Indonesia dalam penguatan transformasi sosial.
    Hal ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045.
    Perlindungan disabilitas bertujuan mendukung visi Indonesia Emas 2045 yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan.
    Dalam agenda pembangunan tersebut, Pemerintah memastikan pemenuhan layanan hak dasar bagi seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.
    “Maka ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 sebagai payung hukum untuk memberikan perlindungan kepada penyandang disabilitas,” kata Gus Ipul.
    Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ini mencatat bahwa tujuh persen penduduk Indonesia, atau sekitar 11,3 juta orang, merupakan penyandang disabilitas.
    Di antara mereka, sebanyak 1,9 juta orang tergolong penyandang disabilitas sedang dan berat.
    Gus Ipul menilai hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk terus mendukung kaum disabilitas.
    “Inilah pekerjaan rumah besar kita ke depan untuk memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas dalam mengakses hak-hak dasarnya,” ujarnya.
    Gus Ipul juga mengungkapkan bahwa saat ini Pemerintah sedang memproses peraturan pemerintah tentang konsesi dan insentif bagi penyandang disabilitas.
    Peraturan ini diharapkan dapat memberikan program dan kemudahan bagi mereka dalam mengakses layanan dasar.
    “Saat ini sedang tahap finalisasi Peraturan Pemerintah tentang konsesi disabilitas,” tambahnya.
    Gus Ipul menegaskan bahwa Kementerian Sosial (Kemensos) aktif menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk mewujudkan penghormatan hak-hak penyandang disabilitas.
    “Tentu Pemerintah tidak bekerja sendirian. Kami bekerja dengan berbagai pihak, termasuk swasta, dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.