Kementrian Lembaga: Kemensos

  • Serangan Balik Khofifah ke Risma dalam Sidang Sengketa Pilbup Jatim
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        18 Januari 2025

    Serangan Balik Khofifah ke Risma dalam Sidang Sengketa Pilbup Jatim Nasional 18 Januari 2025

    Serangan Balik Khofifah ke Risma dalam Sidang Sengketa Pilbup Jatim
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Beragam dugaan pelanggaran yang dilontarkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur nomor urut 3, Tri Rismaharini-Gus Hans, dalam sidang sengketa
    Pilgub Jatim
    kini dibalas oleh paslon nomor urut 2,
    Khofifah Indar Parawansa
    -Emil Dardak.
    Mereka melakukan serangan balik dalam agenda sidang mendengar keterangan pihak termohon, terkait, dan Bawaslu yang digelar
    Mahkamah Konstitusi
    (MK) pada Jumat (18/1/2025).
    Dalam sidang itu, kubu Khofifah-Emil Dardak yang diwakili kuasa hukum Edward Dewaruci tidak hanya membantah, tetapi juga menuding balik kubu
    Risma-Gus Hans
    dalam dalil pokok permohonan mereka.
    Serangan balik kubu Khofifah-Emil Dardak terlihat dalam bantahan dalil politisasi bansos yang dituduhkan kubu Risma-Gus Hans.
    Khofifah-Emil Dardak berkilah bahwa bansos tidak lagi bisa dikendalikan karena jabatan sebagai gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur berakhir jauh sebelum proses pilgub berlangsung, yakni pada Februari 2024.
    Orang yang tidak memiliki jabatan lumrahnya tidak bisa mengendalikan bansos untuk menaikkan perolehan suara seperti yang dituduhkan oleh Risma-Gus Hans.
    Bantahan ini juga didukung oleh KPU Provinsi Jawa Timur yang menyebut adanya surat edaran Kementerian Dalam Negeri RI yang meminta agar bantuan sosial yang berasal dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) dihentikan sementara hingga proses pilkada berlangsung untuk menghindari politisasi bansos.
    Kubu Khofifah-Emil Dardak menilai bahwa politisasi bansos justru menuding bahwa orang yang bisa merencanakan politisasi bansos adalah Risma, yang mengundurkan diri sebagai Menteri Sosial RI pada Agustus 2024.
    “Jika pun menggunakan asumsi tuduhan dari pemohon, maka yang bisa menggunakan bansos untuk memengaruhi perolehan suara adalah Mensos periode 2020-2024 yang lalu (Risma),” kata Edward.
    Edward Dewaruci juga membantah tudingan kubu Risma-Gus Hans yang mendalilkan adanya kecurangan manipulasi Sistem Informasi Rekapitulasi Pemilihan (Sirekap).
    Dalil Risma-Gus Hans dinilai tidak berdasar. Pasalnya, tidak ada manipulasi untuk menciptakan stabilitas persentase perolehan suara pihak terkait yang menggambarkan pola tidak wajar Sirekap.
    “Faktanya, KPU tidak pernah menampilkan grafik menunjukkan persentase dalam websitenya dalam proses Sirekap,” imbuh Edward.
    Ditambah, dalil Risma-Gus Hans dinilai tidak menyentuh substansi karena Sirekap bukanlah dasar keputusan hasil perolehan suara.
    “Demikian juga berdasarkan PKPU Nomor 5 Tahun 2024, Sirekap hanyalah alat bantu dan sarana transparansi kepada masyarakat dan bukan menjadi dasar penetapan hasil,” ucapnya.
    Kemenangan Khofifah-Emil Dardak juga tidak luput dari dugaan “cawe-cawe” Presiden Ke-7 Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi).
    Tuduhan bahwa Jokowi mengangkat Penjabat Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, untuk mengamankan suara Khofifah-Emil Dardak dibantah.
    “Tuduhan pelanggaran aparat oleh Presiden Jokowi, dalil pemohon tentang aparat yang dilakukan oleh mantan presiden Jokowi dengan melakukan panggilan telepon video untuk mengucapkan selamat kepada pihak terkait, hal itu sama sekali tidak beralasan hukum untuk dipersoalkan, apalagi dinyatakan terjadinya TSM,” kata Edward.
    Menurut kubu Khofifah, Jokowi juga tidak bisa menggerakkan aparatur sipil negara karena sudah tidak menjabat lagi sebagai kepala negara.
    “Mantan Presiden bukan aparat yang berperan aktif dalam proses pilkada,” imbuhnya.
    Terakhir, terkait dugaan pengurangan suara, secara tegas kubu Khofifah-Emil Dardak menyebut hal ini sebagai tuduhan yang paling tidak jelas.
    “Dalil tersebut sangatlah kabur dan tidak jelas karena tidak bisa menguraikan subyek hukum, tempus, lokus, dan dengan cara apa dugaan pengurangan suara itu dilakukan,” ucap Edward.
    Dia mengatakan, kubu Risma-Gus Hans sekonyong-konyong menyimpulkan perolehan suara di tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berkisar 0-30 suara merupakan indikasi terjadinya kecurangan.
    Padahal, minimnya perolehan suara Risma-Gus Hans bukanlah bukti terjadinya manipulasi, sehingga tidak boleh disebut anomali yang mengindikasikan kecurangan dan pelanggaran.
    “Faktanya, perolehan suara 0-30 juga dialami oleh pihak terkait dan juga paslon nomor urut 1. Jika dianggap ada pengurangan, sejauh mana signifikansi perolehan suaranya?” ucap Edward.
    Dari berbagai alasan itu, Edward meminta agar Mahkamah Konstitusi menerima eksepsi mereka dan menolak seluruh permohonan Risma-Gus Hans.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Serangan Balik Khofifah ke Risma dalam Sidang Sengketa Pilbup Jatim
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        18 Januari 2025

    1 Serangan Balik Khofifah ke Risma dalam Sidang Sengketa Pilgup Jatim Nasional

    Serangan Balik Khofifah ke Risma dalam Sidang Sengketa Pilgup Jatim
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Beragam dugaan pelanggaran yang dilontarkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur nomor urut 3, Tri Rismaharini-Gus Hans, dalam sidang sengketa
    Pilgub Jatim
    kini dibalas oleh paslon nomor urut 2,
    Khofifah Indar Parawansa
    -Emil Dardak.
    Mereka melakukan serangan balik dalam agenda sidang mendengar keterangan pihak termohon, terkait, dan Bawaslu yang digelar
    Mahkamah Konstitusi
    (MK) pada Jumat (18/1/2025).
    Dalam sidang itu, kubu Khofifah-Emil Dardak yang diwakili kuasa hukum Edward Dewaruci tidak hanya membantah, tetapi juga menuding balik kubu
    Risma-Gus Hans
    dalam dalil pokok permohonan mereka.
    Serangan balik kubu Khofifah-Emil Dardak terlihat dalam bantahan dalil politisasi bansos yang dituduhkan kubu Risma-Gus Hans.
    Khofifah-Emil Dardak berkilah bahwa bansos tidak lagi bisa dikendalikan karena jabatan sebagai gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur berakhir jauh sebelum proses pilgub berlangsung, yakni pada Februari 2024.
    Orang yang tidak memiliki jabatan lumrahnya tidak bisa mengendalikan bansos untuk menaikkan perolehan suara seperti yang dituduhkan oleh Risma-Gus Hans.
    Bantahan ini juga didukung oleh KPU Provinsi Jawa Timur yang menyebut adanya surat edaran Kementerian Dalam Negeri RI yang meminta agar bantuan sosial yang berasal dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) dihentikan sementara hingga proses pilkada berlangsung untuk menghindari politisasi bansos.
    Kubu Khofifah-Emil Dardak menilai bahwa politisasi bansos justru menuding bahwa orang yang bisa merencanakan politisasi bansos adalah Risma, yang mengundurkan diri sebagai Menteri Sosial RI pada Agustus 2024.
    “Jika pun menggunakan asumsi tuduhan dari pemohon, maka yang bisa menggunakan bansos untuk memengaruhi perolehan suara adalah Mensos periode 2020-2024 yang lalu (Risma),” kata Edward.
    Edward Dewaruci juga membantah tudingan kubu Risma-Gus Hans yang mendalilkan adanya kecurangan manipulasi Sistem Informasi Rekapitulasi Pemilihan (Sirekap).
    Dalil Risma-Gus Hans dinilai tidak berdasar. Pasalnya, tidak ada manipulasi untuk menciptakan stabilitas persentase perolehan suara pihak terkait yang menggambarkan pola tidak wajar Sirekap.
    “Faktanya, KPU tidak pernah menampilkan grafik menunjukkan persentase dalam websitenya dalam proses Sirekap,” imbuh Edward.
    Ditambah, dalil Risma-Gus Hans dinilai tidak menyentuh substansi karena Sirekap bukanlah dasar keputusan hasil perolehan suara.
    “Demikian juga berdasarkan PKPU Nomor 5 Tahun 2024, Sirekap hanyalah alat bantu dan sarana transparansi kepada masyarakat dan bukan menjadi dasar penetapan hasil,” ucapnya.
    Kemenangan Khofifah-Emil Dardak juga tidak luput dari dugaan “cawe-cawe” Presiden Ke-7 Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi).
    Tuduhan bahwa Jokowi mengangkat Penjabat Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, untuk mengamankan suara Khofifah-Emil Dardak dibantah.
    “Tuduhan pelanggaran aparat oleh Presiden Jokowi, dalil pemohon tentang aparat yang dilakukan oleh mantan presiden Jokowi dengan melakukan panggilan telepon video untuk mengucapkan selamat kepada pihak terkait, hal itu sama sekali tidak beralasan hukum untuk dipersoalkan, apalagi dinyatakan terjadinya TSM,” kata Edward.
    Menurut kubu Khofifah, Jokowi juga tidak bisa menggerakkan aparatur sipil negara karena sudah tidak menjabat lagi sebagai kepala negara.
    “Mantan Presiden bukan aparat yang berperan aktif dalam proses pilkada,” imbuhnya.
    Terakhir, terkait dugaan pengurangan suara, secara tegas kubu Khofifah-Emil Dardak menyebut hal ini sebagai tuduhan yang paling tidak jelas.
    “Dalil tersebut sangatlah kabur dan tidak jelas karena tidak bisa menguraikan subyek hukum, tempus, lokus, dan dengan cara apa dugaan pengurangan suara itu dilakukan,” ucap Edward.
    Dia mengatakan, kubu Risma-Gus Hans sekonyong-konyong menyimpulkan perolehan suara di tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berkisar 0-30 suara merupakan indikasi terjadinya kecurangan.
    Padahal, minimnya perolehan suara Risma-Gus Hans bukanlah bukti terjadinya manipulasi, sehingga tidak boleh disebut anomali yang mengindikasikan kecurangan dan pelanggaran.
    “Faktanya, perolehan suara 0-30 juga dialami oleh pihak terkait dan juga paslon nomor urut 1. Jika dianggap ada pengurangan, sejauh mana signifikansi perolehan suaranya?” ucap Edward.
    Dari berbagai alasan itu, Edward meminta agar Mahkamah Konstitusi menerima eksepsi mereka dan menolak seluruh permohonan Risma-Gus Hans.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Respon Gus Ipul saat Namanya Masuk Bursa Calon Ketua Umum Jelang Muktamar PPP

    Respon Gus Ipul saat Namanya Masuk Bursa Calon Ketua Umum Jelang Muktamar PPP

    Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra

    TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – Sekjen PBNU sekaligus Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf menanggapi santai terkait namanya yang terus santer di bursa pemilihan ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

    Pria yang akrab disapa Gus Ipul itu tak kaget sebab merasa hampir setiap Muktamar PPP namanya selalu masuk bursa. 

    Sebagai informasi, Muktamar dalam PPP merupakan forum tertinggi untuk menentukan nakhoda partai. Rencananya, Muktamar PPP akan digelar pada April mendatang.

    “Sejak dulu, kalau mau Muktamar nama saya memang selalu disebut-sebut,” kata Gus Ipul saat ditemui di Kantor PWNU Jatim, Kamis (16/1/2025). 

    Pada bursa calon ketua umum, nama Gus Ipul memang cukup santer dibicarakan. Sebab, PPP membuka peluang kandidat diluar internal kader.

    Total ada empat nama yang berpeluang menjadi Ketua Umum.

    Selain Gus Ipul, juga ada nama Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurrachman sebagai kandidat dari tokoh eksternal 

    Sementara di kalangan internal, ada nama Wakil Gubernur Jawa Tengah terpilih Taj Yasin dan kader PPP Sandiaga Uno. Gus Ipul mengakui, belum ada komunikasi intens saat ini.

    Namun, saat ditanya mengenai kesiapan seandainya diminta menjadi ketua umum, Gus Ipul hanya menjawab diplomatis dan melempar senyum. 

    Dia menyebut namanya di bursa calon ketua umum merupakan hal biasa.

    Hanya saja, dia mengaku agak bingung lantaran kali ini belum ada nama Gubernur Jatim periode 2019-2024 Khofifah Indar Parawansa dalam bursa calon ketua umum PPP. 

    “Karena biasanya saya disebut-sebut juga bersama Bu Khofifah,” ungkap Gus Ipul. 

  • Selalu Disebut Jelang Muktamar, Gus Ipul Siap Maju Ketum PPP?

    Selalu Disebut Jelang Muktamar, Gus Ipul Siap Maju Ketum PPP?

    Surabaya (beritajatim.com) – Sekjen PBNU yang juga Menteri Sosial (Mensos) RI, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengaku namanya selalu disebut setiap menjelang Muktamar Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

    Nama Gus Ipul disebut masuk dalam bursa empat calon ketua umum partai berlambang kakbah itu.

    “Nama saya selalu disebut kalau menjelang Muktamar PPP. Itu sejak dulu, bukan saat sekarang saja disebut-sebut,” kata Gus Ipul kepada wartawan di kantor PWNU Jatim usai Kick Off Harlah ke-102 NU, Kamis (16/1/2025) sore.

    Oleh karena itu, kata Gus Ipul, ia merasa biasa saja dan santai dengan isu Muktamar PPP. “Biasa untuk itu. Jadi santai saja. Biasa itu disebut-sebut. Belum tahu, belum ada komunikasi sampai sekarang dengan (kawan PPP). Yang jelas saya selalu disebut-sebut setiap jelang muktamar, biasanya disebut juga dengan nama Bu Khofifah. Tapi sekarang nama Bu Khofifah kok belum disebut-sebut,” jelasnya.

    Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP Muhammad Romahurmuzy atau Romy, menyebut, terdapat nama empat tokoh yang masuk bursa calon ketua umum PPP. Sebanyak dua tokoh disebut dari kalangan internal, yakni mantan Menteri Pariwisata Sandiaga Salahuddin Uno dan Wakil Gubernur Jawa Tengah terpilih, Ahmad Taj Yasin.

    Sementara itu, dari pihak eksternal, dua tokoh yang masuk bursa itu adalah Mensos Gus Ipul dan eks Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurrachman. (tok/but)

  • Cara Cek NIK KTP Penerima Bansos PKH 2025, Akses Laman cekbansos.kemensos.go.id – Halaman all

    Cara Cek NIK KTP Penerima Bansos PKH 2025, Akses Laman cekbansos.kemensos.go.id – Halaman all

    Berikut cara cek NIK KTP penerima bansos PKH 2025, simak pula informasi jadwal dan proses pencairannya.

    Tayang: Kamis, 16 Januari 2025 10:54 WIB

    Instagram/kemensosri

    Ilustrasi penerima – Berikut cara cek NIK KTP penerima bansos PKH 2025, simak pula informasi jadwal dan proses pencairannya. 

    TRIBUNNEWS.COM – Bantuan sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) berlanjut di tahun 2025. 

    Masyarakat yang tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) berkesempatan menjadi penerima bansos PKH.

    Nama-nama penerima bansos PKH bisa dicek secara online dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Kartu Tanda Penduduk (KTP). 

    NIK merupakan 16 digit angka yang tertera pada bagian atas KTP. 

    Selain ada di KTP, NIK juga dapat dilihat pada Kartu Keluarga (KK). 

    Setiap anggota keluarga mulai dari ayah, ibu, dan anak mempunyai NIK masing-masing. 

    Nomor ini bersifat rahasia dan tidak boleh disebarkan.

    Kementerian Sosial (Kemensos) menggunakan NIK untuk mendata masyarakat miskin dan rentan miskin yang berhak menerima bansos. 

    Sehingga, pengecekan status penerima bansos dapat dilakukan menggunakan NIK KTP.

    Cara Cek NIK KTP Penerima Bansos PKH 

    Berikut ini cara cek NIK KTP penerima bansos PKH:

    Buka laman https://cekbansos.kemensos.go.id/;
    Isi kolom provinsi, kab/kota, kecamatan dan desa;
    Masukkan nama penerima manfaat sesuai KTP;
    Isi huruf kode yang tertera;
    Klik “Cari Data”.

    Sistem secara otomatis akan mencari nama sesuai wilayah yang dimasukkan. 

    Jika nama penerima terdaftar maka akan muncul tabel berupa data bantuan yang diterima. 

    Sementara itu, bagi yang belum menjadi penerima maka akan muncul notifikasi “Tidak Terdaftar Peserta/PM”.

    Jadwal Pencairan Bansos PKH 2025

    Mengacu pada pencairan tahun sebelumnya yang dikutip situs Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), penerimaan bansos PKH terbagi menjadi empat tahapan. 

    Berikut estimasi jadwal pencairan bansos PKH:

    Tahap Pertama: Januari-Maret 2025
    Tahap Kedua: April-Juni 2025
    Tahap Ketiga: Juli-September 2025
    Tahap Keempat: Oktober-Desember 2025

    Penerima bansos PKH dapat mengecek secara berkala melalui laman cekbansos.kemensos.go.id untuk mengetahui dana bantuan sudah dicairkan atau belum.

    (Tribunnews.com/Nurkhasanah)

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Gus Ipul: Kemensos Targetkan 4.120 Warga Cianjur Keluar dari Kemiskinan Tahun 2025 – Page 3

    Gus Ipul: Kemensos Targetkan 4.120 Warga Cianjur Keluar dari Kemiskinan Tahun 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menargetkan 4.120 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) keluar dari kemiskinan. Arahan tersebut disampaikan dalam acara Dialog Pilar Sosial Bersama Gus Mensos di Pendopo Bupati Kabupaten Cianjur, Rabu (15/1/2024).

    “Saya minta minimal 10 KPM setiap tahunnya 1 pendamping untuk mendorong graduasi,” kata Gus Ipul seperti dikutip dari siaran pers, Kamis (16/1/2025).

    Dia menjelaskan, bila tiap 412 pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Cianjur mendorong graduasi atau keluar dari kemiskinan 10 KPM setiap tahunnya, maka akan ada 4.120 KPM setiap tahunnya keluar dari kemiskinan di Cianjur. Artinya, lanjut Gus Ipul, pendamping PKH tidak boleh membuat nyaman KPM di dalam data penerima PKH.

    “KPM harus didorong untuk mengikuti program pemberdayaan supaya dapat mandiri dan graduasi sehingga dapat keluar dari kemiskinan. Tugas kita menyiapkan KPM PKH ini untuk bisa graduasi lulus menjadi keluarga yang bisa diberdayakan,” tegas Gus Ipul.

    Menyampaikan pesan Presiden Prabowo, Gus Ipul menekankan dalam melaksanakan pengentasan kemiskinan harus membuat super tim. Ia juga harus membuat super tim dengan kerja sama bersama para pilar.

    “Menterinya harus bisa kerja sama dengan seluruh jajaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kemensos, termasuk dengan para pilar-pilar sosial, kita adalah keluarga yang tidak terpisahkan. Suksesnya saudara adalah sukses saya, sukses saya adalah suksesnya teman-teman dan saudara sekalian,” Gus Ipul menandasi.

     

  • Mensos Sebut Kemajuan Bangsa Berawal dari Kebersihan Toilet
                
                    
                        
                            Bandung
                        
                        16 Januari 2025

    Mensos Sebut Kemajuan Bangsa Berawal dari Kebersihan Toilet Bandung 16 Januari 2025

    Mensos Sebut Kemajuan Bangsa Berawal dari Kebersihan Toilet
    Tim Redaksi
    CIANJUR, KOMPAS.com

    Menteri Sosial
    RI, Saifullah Yusuf, mengingatkan masyarakat tentang pentingnya menjaga
    sanitasi
    yang baik dan sehat sebagai fondasi untuk menciptakan kehidupan yang lebih sejahtera.
    Hal tersebut disampaikan Saifullah di hadapan para penyintas
    bencana gempa
    bumi
    Cianjur
    , di Desa Sukamanah, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, pada Rabu (16/1/2025) petang.
    Dalam kesempatan tersebut, Saifullah secara simbolis menyerahkan kunci rumah kepada 200 kepala keluarga (KK) yang tersebar di Desa Sukamanah, Galudra, Gasol, Padaluyu, dan Cibulakan.
    Ia juga mengajak para warga penyintas yang menerima rumah baru untuk menjaga dan memelihara rumah mereka, terutama dengan memperhatikan kondisi sanitasi dan toilet agar tetap bersih dan sehat.
    “Kalau toiletnya bersih, dapurnya bersih, pasti tempat tidurnya juga bersih, ruang tamunya bersih, rumah dan lingkungannya akan bersih. Kalau lingkungannya bersih, desanya jadi bersih, kecamatannya bersih, kabupatennya bersih, dan provinsinya juga bersih. Pada akhirnya, Indonesia akan menjadi bersih,” ujar Saifullah.
    Ia menambahkan bahwa kebersihan merupakan kunci utama dalam membangun kesehatan masyarakat dan produktivitas bangsa.
    “Kalau Indonesia bersih, warganya bisa hidup sehat, anak-anak bisa bersekolah dengan baik, dan masyarakat dapat lebih produktif. Jadi, kemajuan bangsa ini sesungguhnya dimulai dari sanitasi dan toilet yang bersih,” tegasnya di hadapan para penyintas bencana.
    Saifullah menyampaikan, hunian tetap ini merupakan bantuan dari Uni Emirat Arab (UEA) melalui Dubai Islamic Bank, yang diorganisasi oleh International Charity Organization (ICO) UEA-AIMAN bekerja sama dengan lembaga Human Initiative.
    Selain bantuan hunian tetap, lanjut Saifullah, warga penyintas juga akan menerima program pemberdayaan usaha, bantuan permodalan, serta peningkatan kapasitas melalui berbagai pelatihan.
    “Mudah-mudahan kehidupan warga semakin baik. Mari kita jaga dan pelihara rumah ini dengan sebaik-baiknya,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Update Terbaru Jadwal Pencairan Bansos Januari 2025, Cek Penerima Pakai NIK KTP

    Update Terbaru Jadwal Pencairan Bansos Januari 2025, Cek Penerima Pakai NIK KTP

    JABAR EKSPRES – Bulan Januari 2025 ini diperkirakan ada beberapa bantuan sosial (bansos) yang bisa dicairkan. Untuk mengetahui apa saja bansos yang akan cair bulan ini kamu bisa menyimak tulisan ini hingga selesai.

    Setidaknya ada tiga bansos yang bisa dicairkan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada Januari ini. Tiga bansos tersebut adalah PKH, BPNT dan BLT BBM.

    Jika kamu merasa pernah menerima bantuan dari tiga program tersebut, maka bisa jadi bulan ini, kamu juga akan menerima lagi.

    Namun perlu diingat, jika beberapa bansos telah mengalami pembaruan data, sehingga bisa jadi namamu akan diganti penerima lain yang lebih membutuhkan.

    Karenanya, selalu cek apakah namamu masih terdaftar sebagai penerima dan masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau sudah tidak, caranya bisa melalui laman resmi milik Kemensos atau melalui aplikasi cek bansos.

    baca juga : Cair Tiap Hari, Saldo DANA Gratis Hingga Rp150.000 Cuma Main Game ini

    Untuk memudahkan proses pengecekan, jangan lupa siapkan Nomer Induk Kependudukan (NIK) dari Kartu Tanda Penduduk (KTP)mu, karena data ini dubutuhkan saat proses pengecekan berlangsung.

    Penyaluran bantuan di tahun 2025 sebagian besar disalurkan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Guna mempermudah proses penyaluran dan meningkatkan transparansi.

    Berikut perkiraan daftar dan jadwal pencairan bansos melalui KKS pada Januari 2025 :

    1. PKH (Program Keluarga Harapan)

    Pencairan tahap 1 PKH tahun 2025 diperkirakan akan dimulai pada minggu ketiga atau keempat Januari 2025.

    2. BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai)

    baca juga : Dana Gratis Hingga Rp1 Juta Bisa Didapat Dengan Daftarkan KK dan Akta Lahir, Ini Caranya

    Bantuan BPNT tahun 2025 akan disalurkan secara bulanan melalui KKS. Pencairan tahap pertama diperkirakan akan dimulai pada minggu ketiga atau keempat Januari 2025.

    3. BLT BBM

    Pencairan BLT BBM masih menunggu informasi lebih lanjut dari pemerintah. Namun, diperkirakan penyaluran akan dilakukan melalui kartu KKS atau ATM yang baru.

    Untuk mengetahui apakah saldo bansos kamu sudah masuk, kamu dapat melakukan pengecekan saldo melalui ATM terdekat atau agen bank yang bekerja sama.

  • Harapan Gus Ipul Turunkan Angka Kemiskinan di Indonesia Lewat Program 12 PAS
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        15 Januari 2025

    Harapan Gus Ipul Turunkan Angka Kemiskinan di Indonesia Lewat Program 12 PAS Nasional 15 Januari 2025

    Harapan Gus Ipul Turunkan Angka Kemiskinan di Indonesia Lewat Program 12 PAS
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Sosial (
    Mensos
    ) Saifullah Yusuf (
    Gus Ipul
    ) mengatakan, lewat program 12 kelompok sasaran utama atau disebut
    12 PAS
    ,
    kemiskinan
    Indonesia dapat diturunkan. Hal itu disampaikan Gus Ipul saat berdialog dengan 399 pilar sosial di Indramayu pada Selasa (14/1/2025).
    “Siapa yang harus dibuat tersenyum? Kita rumuskan dalam 12 PAS,” kata Gus Ipul dalam keterangan resmi yang diterima
    Kompas.com
    , Rabu (15/1/2025).
    Dalam penyampaiannya, Gus Ipul menjelaskan mengenai target sasaran kerja Kementerian Sosial (
    Kemensos
    ) yang tercakup ke dalam konsep 12 PAS. Di dalamnya terdapat beragam kriteria penerima manfaat dari program-program Kemensos.
    Sasaran kerja tersebut terdiri dari anak-anak rentan, difabel, lansia telantar, masyarakat berpendapatan rendah, korban bencana, mereka yang membutuhkan afirmasi khusus, warga binaan, korban kekerasan, korban NAPZA dan HIV/AIDS, masyarakat yang bermasalah sosial, perempuan rentan, dan fakir miskin.
    “Saya ingin menyamakan langkah supaya langkah kita lebih jelas target-targetnya. Agar apa yang kita kerjakan punya
    output
    ,
    outcome
    , dan
    impact
    yang nyata,” ujar Gus Ipul.
    “Kita ingin terukur dan kemiskinan cepat turun,” katanya lagi.
    Gus Ipul juga mengajak Pemerintah Kabupaten Indramayu agar turut menyukseskan upaya graduasi penerima bantuan sosial dari Kemensos.
    “Saya ingin mengajak Pemkab Indramayu untuk fokus ke pemberdayaan. Sekarang kita tingkatkan ke pemberdayaan agar tiap tahunnya banyak yang bisa graduasi,” ujar Gus Ipul.
    “Cita-cita bangsa kita adalah bagaimana kita bisa membuat orang kecil bisa tersenyum dan tertawa,” katanya melanjutkan.
    Gus Ipul mengatakan, penurunan angka kemiskinan di Indonesia adalah arahan Presiden Prabowo Subianto. Sehingga, dia berharap hal ini dapat menjadi inspirasi seluruh pihak terutama pilar sosial dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
    “Jadi, sekali lagi, inilah yang harus kita buat tertawa. Mereka harus menjadi perhatian kita sesuai bidang tugas masing-masing,” katanya.
    Gus Ipul menyebut, para pilar sosial harus mampu menggugah setiap keluarga penerima manfaat (KPM) agar terlepas dari bantuan sosial. Guna mewujudkan itu, ada proses bisnis yang menjadi acuan Kemensos dalam menjalankan tugas kerjanya.
    “Kita akan menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional yang menjadi acuan seluruh pihak,” ujar Gus Ipul.
    Gus Ipul menyebutkan, terwujudnya data tunggal tersebut menjadikan Indonesia untuk pertama kalinya memiliki data tunggal di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.
    Selain itu, data tunggal akan menjadi acuan pendamping sosial dalam menjalankan tugas-tugasnya.
    “Dengan data tunggal itu juga akan membawa perubahan baru dalam target kerja Kemensos ke depannya. Termasuk dalam upaya menggeser para penerima bantuan sosial Kemensos menjadi penerima program pemberdayaan sosial,” katanya.
    “Setelah mereka mendapat bantuan perlindungan sosial, maka berikutnya digeser ke pemberdayaan sosial,” ujar Gus Ipul lagi.
    Dia menjelaskan, bagi masyarakat yang tidak bisa diberdayakan secara langsung maka akan melewati proses rehabilitasi sosial terlebih dahulu.
    “Bagi keluarga-keluarga yang fungsi-fungsi sosialnya tidak utuh, dia harus masuk rehabilitasi sosial dulu, setelah rehab baru nanti pemberdayaan. Tapi, yang utuh fungsi sosialnya maka langsung ke pemberdayaan,” katanya.
    Gus Ipul berharap jumlah masyarakat penerima bantuan sosial dapat berkurang ke depannya, sehingga angka kemiskinan pun juga dapat menurun.
    “Mereka harus digugah untuk menjadi keluarga yang lebih mandiri dan ikut program-program pemberdayaan biar kemiskinan di Indramayu turunnya signifikan,” ujar Gus Ipul.
    Pada kesempatan itu, 399 pilar sosial hadir dalam dialog terdiri dari pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Taruna Siaga Bencana (Tagana), Pelopor Perdamaian (Pordam), dan pendamping rehsos.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kami Siap Sukseskan Asta Cita Prabowo

    Kami Siap Sukseskan Asta Cita Prabowo

    Jakarta

    Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) menggelar Peringatan Pertama Hari Desa di Lapangan Desa Cisaat, Kecamatan Ciater, Subang, hari ini. Untuk pertama kalinya, peringatan Hari Desa digelar, setelah keluarnya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2024, yang menetapkan tanggal 15 Januari sebagai Hari Desa.

    Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengatakan peringatan Hari Desa sangat penting dilakukan. Sebab, Hari Desa menjadi momentum untuk mewujudkan Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo Subianto yang akan memperkuat desa sebagai pusat perekonomian Indonesia.

    Oleh karena itu, Yandri berkomitmen untuk mengatasi berbagai masalah di desa seluruh Indonesia.

    “Kita yakin bahwa pembangunan desa dan perdesaan, daerah tertinggal on the track menuju kemandirian yang berkelanjutan, melalui upaya pembangunan pedesaan dan wilayah yang berdaya saing, mandiri, berimbang, berketahanan dan berkelanjutan,” kata Yandri dalam keterangan tertulis, Selasa (14/1/2025).

    Pada peringatan Hari Desa, Yandri mengungkap berbagai persoalan yang ada di 75.265 desa di Indonesia, di mana 22.544 desa masih mengalami kesulitan akses internet. Selain itu, masih ada 10.463 desa tertinggal dan desa sangat tertinggal serta terdapat 36 kabupaten tertinggal.

    Tak hanya itu, lanjut Yandri, masih ada 2.919 desa tidak teraliri listrik dan dengan jumlah keluarga mencapai 1,9 juta keluarga. Untuk mengatasi berbagai persoalan itu, ia pun menegaskan diperlukan kolaborasi dari berbagai pihak.

    “Jadi Menteri Desa itu tugas yang mulia, menggeser air mata kemiskinan jadi air mata kebahagiaan,” imbuh Yandri.

    Pada kesempatan ini, Yandri juga memimpin pembacaan Deklarasi Subang. Adapun deklarasi ini menjadi peringatan perdana Hari Desa di Subang.

    “Membangun dari desa dan membangun dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan yang terbaik buat Negara Kesatuan Republik Indonesia,” sambungnya.

    Setelah itu, Yandri dan Wamendes Ariza mengunjungi stand pameran BUMDes di lokasi acara bersama Pejabat Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kemendes PDT. Acara ini dihadiri ribuan orang yang terdiri dari Para Kepala Desa, Pendamping Desa dan Warga Desa sekitar lokasi acara.

    Sebagai informasi, pada deklarasi tersebut, Yandri turut didampingi Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Kepala Kantor Staf Presiden ⁠Letjen TNI (Purn) AM Putranto, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri KKP Wahyu Sakti Trenggono, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Abdul Kadir Karding, Menteri Perdagangan Budi Santoso.

    Hadir pula Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Ahmad Riza Patria, Kabarhakam Polri Komjen Pol Mohammad Fadil Imran, Anggota DPR RI Dessy Ratnasari, Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin, Wakil Menteri Dalam Negeri ⁠Ribka Haluk, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo.

    Kemudian, Utusan Khusus Presiden Bidang Pemuda dan Pekerja Seni serta Pariwisata Raffi Ahmad dan Zita Anjani, Pj Bupati Subang Imran, Kapolda Jabar Irjen Akhmad Wiyagus, Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Dadang Arif Abdurahman, Direktur PT Adaro, perwakilan BNI, BRI, Pupuk Indonesia, Bank bjb dan Pimred detikcom.

    (anl/ega)