Kementrian Lembaga: Kemensos

  • Bansos PKH dan BPNT Sudah Cair! Segera Cek Saldo Kartu Keluarga Sejahtera, Ada Dana hingga Rp 1 Juta – Halaman all

    Bansos PKH dan BPNT Sudah Cair! Segera Cek Saldo Kartu Keluarga Sejahtera, Ada Dana hingga Rp 1 Juta – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kabar gembira, dua bantuan sosial (bansos) rutin dari Kementerian Sosial (Kemensos), sudah cair!

    Dua bansos itu adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).

    Bansos PKH dan BPNT cair bersamaan untuk periode Januari-Maret 2025 pada bulan Februari 2025.

    Pencairan kedua bansos diketahui saat Tribunnews.com melakukan pengecekan data penerima PKH dan BPNT di situs cekbansos.kemensos.go.id, Rabu (12/2/2025).

    Selain menampilkan nama penerima bansos, situs cekbansos.kemensos.go.id juga memperlihatkan status penyaluran PKH dan BPNT.

    Di mana kolom Keterangan tertulis “PROSES BANK HIMBARA/PT. POS” atau “PENGURUS.” 

    Sementara kolom Periode yang muncul adalah “SEMBAKO JAN – MAR 2025” atau “PKH JAN – MAR 2025.”

    Status ini menerangkan, bansos PKH dan BPNT sudah disalurkan kepada masyarakat.

    Cek Saldo Kartu Keluarga Sejahtera

    KARTU KELUARGA SEJAHTERA – Pekerja menunjukkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Kantor Percetakan Negara, Jakarta Pusat, Jumat (15/12/2017) lalu. (Warta Kota/Angga Bhagya Nugraha)

    Masyarakat yang menjadi terdaftar sebagai penerima PKH dan BPNT dapat segera mengecek saldo di Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

    Anda dapat membawa Kartu Keluarga Sejahtera atau yang kerap disebut Kartu Merah Putih ke ATM Bank Himbara terdekat seperti BNI, BRI, BTN, dan Bank Mandiri.

    Jika lokasi rumah jauh dari ATM, Anda bisa datang ke e-warong atau agen perbankan terdekat seperti BRILink, BNI Agen46, Agen Mandiri, dan Agen BTN.

    Kemudian lakukan transaksi pengecekan saldo apakah bansos PKH dan BPNT sudah masuk ke rekening.

    Jika sudah masuk ke rekening, Anda dapat melakukan penarikan sesuai kebutuhan.

    Atau jika bansos PKH dan BPNT disalurkan melalui kantor pos, Anda hanya perlu menanti undangan yang dibagikan oleh pengurus RW atau RT.

    Undangan itu berisi pemberitahuan untuk mengambil dana bansos PKH dan BPNT periode Januari-Maret 2025.

    Besaran Bansos PKH dan BPNT

    Setiap masyarakat yang menjadi penerima bansos PKH dan BPNT akan mendapatkan nilai bantuan yang berbeda-beda.

    Penerima PKH akan mendapatkan bansos dengan besaran Rp 225 ribu hingga Rp 750 ribu, tergantung kategorinya.

    Berikut besaran bansos PKH per 2025.

    Kategori Pendidikan Anak SD/Sederajat: Rp 900 ribu/tahun atau Rp 225 ribu/tiga bulan
    Kategori Pendidikan Anak SMP/Sederajat: Rp 1,5 juta/tahun atau Rp 375 ribu/tiga bulan
    Kategori Pendidikan Anak SMA/Sederajat: Rp 2 juta/tahun atau Rp 500 ribu/tiga bulan
    Kategori Penyandang Disabilitas berat: Rp 2,4 juta/tahun atau Rp 600 ribu/tiga bulan
    Kategori Lanjut Usia: Rp 2,4 juta/tahun atau Rp 600 ribu/tiga bulan
    Kategori Ibu Hamil/Nifas: Rp 3 juta/tahun atau Rp 750 ribu/tiga bulan
    Kategori Anak Usia Dini 0 s.d. 6 Tahun: Rp 3 juta/tahun atau Rp 750 ribu/tiga bulan

    Sementara penerima BPNT akan menerima bansos sebesar Rp 200 ribu per bulan. 

    Namun karena BPNT periode ini disalurkan untuk tiga bulan sekaligus, maka total bantuan yang diterima adalah Rp 600 ribu.

    Jika ada masyarakat yang menjadi penerima PKH sekaligus BPNT, maka saldo yang ada di Kartu Keluarga Sejahtera paling sedikit Rp 825 ribu untuk penerima kategori Pendidikan Anak SD/Sederajat.

    Rinciannya, Rp 225 ribu dari bansos PKH dan Rp 600 ribu bansos BPNT.

    Sementara saldo paling banyak yang ada di Kartu Keluarga Sejahtera adalah Rp 1.350.000 untuk penerima bansos kategori Ibu Hamil/Nifas.

    Rinciannya, Rp 750 ribu dari PKH dan Rp 600 ribu bansos BPNT.

    Semisal Anda seorang lansia, maka total bansos yang diterima adalah Rp 1,2 juta yang terdiri dari Rp 600 ribu PKH dan Rp 600 ribu BPNT.

    Cara Cek Penerima Bansos PKH dan BPNT

    Cara cek apakah nama kita terdaftar di sebagai penerima bansos PKH dan BPNT atau tidak, dapat dilakukan lewat HP di situs Cek Bansos Kemensos.

    Masyarakat hanya memasukkan nama dan alamat sesuai KTP di situs cekbansos.kemensos.go.id.

    Nantinya, Sistem Cek Bansos Kemensos akan mencari nama Penerima Manfaat (PM) sesuai wilayah yang diinputkan.

    Inilah cara cek nama terdaftar sebagai penerima bansos PKH dan BPNT atau tidak:

    Akses situs Cek Bansos Kemensos atau klik link https://cekbansos.kemensos.go.id/;
    Pilih Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa;
    Masukkan nama PM (Penerima Manfaat) sesuai KTP;
    Ketikkan 4 huruf kode yang tertera dalam kotak kode;
    Jika huruf kode kurang jelas, klik icon refresh untuk mendapatkan huruf kode baru;
    Klik tombol CARI DATA;
    Lihat hasil pencarian.

    Bagi masyarakat yang namanya terdaftar sebagai penerima bansos PKH dan BPNT, situs Cek Bansos Kemensos akan menampilkan halaman “Hasil Pencarian PM (Penerima Manfaat)”.

    Termasuk tabel daftar bansos yang pernah disalurkan Kemensos seperti PKH, BPNT, PBI-JKN, BLT BBM, dan lainnya.

    Sementara bagi masyarakat yang namanya tidak ada di DTKS, maka tampilan yang muncul adalah “Tidak Terdapat Peserta / PM.”

    (Tribunnews.com/Sri Juliati)

  • Bansos PKH-BPNT Cair! Begini Cara Ceknya

    Bansos PKH-BPNT Cair! Begini Cara Ceknya

    Jakarta: Pemerintah kembali menyalurkan Bantuan Sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) kepada masyarakat yang berhak menerimanya. 
     
    Bantuan ini diberikan untuk membantu keluarga kurang mampu memenuhi kebutuhan dasar, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan.
    Apa itu Bansos PKH dan BPNT?
    Merangkum laman Telkomsel, PKH adalah program bantuan sosial bersyarat yang diberikan kepada keluarga miskin dengan anggota keluarga yang memenuhi kriteria tertentu, seperti ibu hamil, balita, anak sekolah, lansia, dan penyandang disabilitas.
     
    Sementara itu, BPNT adalah bantuan berupa saldo elektronik yang bisa digunakan untuk membeli bahan pangan di e-warong yang telah bekerja sama dengan pemerintah. BPNT bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan keluarga penerima manfaat.
     

    Besaran bantuan yang diterima
    Penerima manfaat PKH mendapatkan bantuan dengan besaran yang berbeda sesuai dengan kategori yang ditentukan oleh pemerintah:

    Ibu hamil: Rp750.000 per tahap.
    Balita (0-6 tahun): Rp750.000 per tahap.
    Anak SD: Rp225.000 per tahap.
    Anak SMP: Rp375.000 per tahap.
    Anak SMA: Rp500.000 per tahap.
    Lansia (di atas 60 tahun): Rp600.000 per tahap.
    Penyandang disabilitas berat: Rp600.000 per tahap.
     
    Sedangkan untuk BPNT, setiap keluarga penerima manfaat mendapatkan bantuan sebesar Rp200.000 per bulan yang dapat digunakan untuk membeli sembako.

    Jadwal pencairan PKH 2025
    Pencairan PKH dilakukan dalam empat tahap dalam setahun, dengan jadwal sebagai berikut:
     
    Periode 1: Januari, Februari, Maret
    Periode 2: April, Mei, Juni
    Periode 3: Juli, August, September
    Periode 4: Oktober, November, Desember
     
    Sementara itu, BPNT dicairkan setiap bulan ke rekening penerima manfaat melalui kartu KKS (Kartu Keluarga Sejahtera).
     

    Cara cek status penerima Bansos PKH-BPNT
    Masyarakat bisa mengecek status penerima bansos secara online melalui situs resmi Kementerian Sosial. Berikut langkah-langkahnya:

    Buka situs web https://cekbansos.kemensos.go.id/
    Pilih provinsi tempat tinggal kamu.
    Pilih kabupaten/kota sesuai alamat KTP.
    Pilih kecamatan dan desa tempat tinggal kamu.
    Masukkan nama lengkap sesuai KTP.
    Ketik kode CAPTCHA yang muncul di layar.
    Klik tombol “Cari Data”.
    Jika nama kamu terdaftar sebagai penerima manfaat, maka informasi mengenai jenis bantuan yang diterima akan muncul di layar.

    Bansos PKH dan BPNT merupakan salah satu upaya pemerintah untuk membantu keluarga miskin memenuhi kebutuhan dasar mereka. 
     
    Dengan memahami cara cek status penerima dan besaran bantuan yang diberikan, masyarakat dapat lebih mudah mengakses bantuan ini.
     
    Pastikan untuk selalu mengecek informasi melalui kanal resmi Kementerian Sosial agar terhindar dari penipuan yang mengatasnamakan bantuan sosial ya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Cek Syarat Bantuan PKH Tahap 1 Periode Februari 2025 Lengkap dengan Besaran Dana

    Cek Syarat Bantuan PKH Tahap 1 Periode Februari 2025 Lengkap dengan Besaran Dana

    JABAR EKSPRES – Cek syarat bantuan PKH tahap 1 periode Februari 2025 lengkap dengan besaran dana yang akan diterima penerima.

    Kabar baik bagi masyarakat Indonesia! Program Keluarga Harapan (PKH) tahap 1 untuk periode Februari 2025 akan segera dicairkan.

    Bantuan ini ditujukan bagi keluarga penerima manfaat (KPM) yang telah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Simak informasi lengkap mengenai syarat penerima dan besaran dana bantuan di bawah ini.

    PKH adalah program bantuan sosial dari Kementerian Sosial (Kemensos) yang bertujuan untuk membantu keluarga kurang mampu dengan memberikan bantuan tunai bersyarat.

    BACA JUGA: Selamat! Pemilik NIK KTP ini Berhak Dapat Saldo DANA Gratis Rp700.000, Begini Caranya

    BACA JUGA: KLJ Bakal Cair Lagi! Cek Syarat Penerima Bansos Kartu Lansia Jakarta Tahap 1

    Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan akses terhadap layanan pendidikan serta kesehatan.

    Besaran Dana Bantuan PKH Tahap 1 Februari 2025

    Besaran dana yang diterima oleh setiap keluarga berbeda, tergantung pada kategori penerima manfaat. Berikut rinciannya:

    1. Ibu hamil/nifas: Rp3.000.000 per tahun (Rp750.000 per tahap).

    2. Anak usia dini (0-6 tahun): Rp3.000.000 per tahun (Rp750.000 per tahap).

    3. Siswa SD/sederajat: Rp900.000 per tahun (Rp225.000 per tahap).

    4. Siswa SMP/sederajat: Rp1.500.000 per tahun (Rp375.000 per tahap).

    5. Siswa SMA/sederajat: Rp2.000.000 per tahun (Rp500.000 per tahap).

    6. Penyandang disabilitas berat: Rp2.400.000 per tahun (Rp600.000 per tahap).

    7. Lansia usia 60 tahun ke atas: Rp2.400.000 per tahun (Rp600.000 per tahap).

    Syarat Penerima PKH

    Agar bisa menerima bantuan PKH, penerima harus memenuhi kriteria berikut:

    1. Terdaftar dalam DTKS Kemensos.

    2. Termasuk dalam kategori keluarga miskin atau rentan miskin.

    3. Memiliki komponen keluarga yang masuk dalam kriteria penerima, seperti ibu hamil, anak usia dini, siswa SD-SMA, penyandang disabilitas, atau lansia.

    4. Memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

    BACA JUGA: Cara Mencairkan Bantuan PKH Tahap 1 bagi Lansia dan Penyandang Disabilitas di Kantor Ini

    Cara Mengecek Status Penerima PKH

    Untuk mengetahui apakah Anda terdaftar sebagai penerima bantuan PKH tahap 1, ikuti langkah-langkah berikut:

    – Kunjungi situs resmi Cek Bansos Kemensos di https://cekbansos.kemensos.go.id.

  • Dirut BPJS Kesehatan Ungkap Ada 50 Juta Peserta JKN Nonaktif

    Dirut BPJS Kesehatan Ungkap Ada 50 Juta Peserta JKN Nonaktif

    Jakarta

    Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengungkapkan jumlah peserta jaminan kesehatan nasional yang tidak aktif mencapai lebih dari 50 juta orang. Meskipun demikian, tak semua peserta yang tak aktif itu menunggak iuran.

    Adapun jumlah peserta BPJS yang menunggak iuran tercatat sebanyak 17 juta peserta. Dari jumlah tersebut, sekitar 14,8 juta orang tergolong peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU).

    “Untuk yang nunggak-nunggak. Tapi yang jelas dari 50-an lebih juta orang yang tidak aktif, tidak semuanya itu nunggak,” ujar Ghufron dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI, Jakarta, Selasa (11/2/2025).

    Ia menambahkan, sebanyak 18,6 juta jiwa Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang dinonaktifkan berdasarkan Surat Keputusan dari Menteri Sosial (Mensos).

    “Dalam hal ini, BPJS itu pengguna juga, jadi tidak menentukan seseorang ini miskin bukan miskin terus diaktifkan, tidak. Artinya bukan BPJS jadi itu Kemensos yang tidak diaktifkan atau dinonaktifkan itu 18,6 juta, memang banyak tuh di lapangan segitu. Nah ini menjadi persoalan tersendiri,”ungkapnya.

    Berbagai upaya telah dilakukan BPJS Kesehatan untuk mengatasi masalah ini, mulai dari memberikan informasi kepada lebih dari 48 juta peserta melalui WhatsApp dan berbagai kanal komunikasi lainnya.

    “Nah dari sini lalu BPJS berusaha kalau dia tidak aktif, kasih tahu, yang kita kasih tahu cukup banyak ya, lebih dari 48 juta, kita WA gitu, jadi kita kasih tahu,” ucapnya.

    Masalah lainnya, lanjut Ghufron, muncul dari peserta PBPU yang terdaftar di pemerintah daerah (pemda), dengan jumlah yang dinonaktifkan mencapai 11 juta orang. Hal ini disebabkan oleh kesulitan anggaran yang dialami beberapa daerah.

    “PBPU Pemda yang dinonaktifkan itu 11 juta, jadi kan ada beberapa gitu apa dari pemotongan anggaran kesulitan gitu. Nah ini tentu yang PPU non aktif, bekerja atau anak di usia di luar tanggungan itu sekitar 10 juta. Jadi itu ya,” jelas Ghufron.

    Di sisi lain, Ghufron menegaskan meski lebih dari 50 juta orang tercatat kepesertaannya tidak aktif, mereka tetap memiliki akses.

    Peserta dengan status nonaktif juga dapat segera mengaktifkan kembali keanggotaan mereka dengan melaporkan kepada BPJS Kesehatan atau pemerintah daerah setempat.

    (suc/kna)

  • DTSEN dapat berdayakan masyarakat keluar dari bansos

    DTSEN dapat berdayakan masyarakat keluar dari bansos

    Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) usai melaksanakan Rapat Tingkat Menteri (RTM) bersama Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar di Kantor Kemensos, Jakarta, Selasa (11/2/2025). ANTARA/Lintang Budiyanti Prameswari.

    Mensos: DTSEN dapat berdayakan masyarakat keluar dari bansos
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 11 Februari 2025 – 20:10 WIB

    Elshinta.com – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyebut Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dapat memberdayakan masyarakat untuk keluar dari bantuan sosial (bansos) karena dapat menyajikan data keluarga penerima manfaat (KPM) secara lebih akurat.   

    Gus Ipul menyampaikan tersebut saat melaksanakan Rapat Tingkat Menteri (RTM) bersama Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar di Kantor Kemensos, Jakarta, Selasa, untuk merencanakan program-program pemberdayaan masyarakat agar segera ditindaklanjuti oleh kementerian dan lembaga lain. 

    “Itu dilakukan agar sesuai dengan kebutuhan keluarga penerima manfaat (KPM), misalnya mereka punya usaha dan usahanya masuk kecil-menengah, bisa ke UMKM. Kalau dia punya usaha di bidang industri kreatif, bisa ikut ke Kementerian Ekonomi Kreatif, kalau dia bergerak di dunia koperasi, bisa ditindaklanjuti oleh Kementerian Koperasi dan begitu seterusnya,” katanya.

    Ia menegaskan, apabila KPM tidak memiliki usaha dan ingin bekerja, maka bisa disalurkan ke Kementerian Ketenagakerjaan. 

    “Jadi nanti kita bekerja dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan kementerian-kementerian lain yang punya program untuk peningkatan kapasitas keterampilan dari mereka yang selama ini menjadi penerima manfaat dari Kemensos,” ujar dia. 

    Gus Ipul mengemukakan, program-program akan terus berkelanjutan untuk mewujudkan target penurunan kemiskinan ekstrem nol persen sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Kita punya target-target untuk menurunkan kemiskinan sesuai dengan arahan dari Presiden. Jadi, sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) nanti DTSEN itu, kita akan mempelajari, kita akan uji petik di lapangan, dan sekaligus kemudian nanti kita akan periksa lebih jauh tentang profil-profil yang selama ini telah menerima bansos dari pemerintah,” paparnya. 

    Sementara itu, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar mengemukakan pentingnya proses graduasi masyarakat penerima manfaat dari bansos pemerintah agar penerima bantuan sosial tidak terus-menerus ketergantungan.  

    “Salah satunya kita ingin agar yang telah menerima bantuan terus-menerus ini naik kelas, setiap rapat kita telusuri data per data dan bersyukur dengan semakin tuntasnya Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional ini, semakin jelas para penerima manfaat juga KPM untuk terus kita tingkatkan kesejahteraannya,” kata Muhaimin.

    Selain itu, lanjut dia, Kemenko PM juga akan terus berusaha dengan seluruh efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah dengan memberikan prioritas pada program-program atau kebutuhan-kebutuhan yang mendesak, salah satunya bansos untuk masyarakat.

    Sumber : Antara

  • Prabowo Efisiensi Anggaran, tapi Ada 48 Menteri, 56 Wamen, Menhan-Menkomdigi Punya Stafsus

    Prabowo Efisiensi Anggaran, tapi Ada 48 Menteri, 56 Wamen, Menhan-Menkomdigi Punya Stafsus

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo menekankan efisiensi anggaran dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Efisiensi itu diikuti oleh kebijakan sejumlah lembaga yang juga melakukan hal yang sama atas dasar instruksi di atas.

    Sebelum mengeluarkan instruksi tersebut, Prabowo ternyata melantik 48 menteri, jauh lebih banyak dari jumlah menteri era Presiden Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, dan Jokowi. Jumlah menteri terbanyak ada di era Soekarno yaitu 132 orang, itu pun pernah sang presiden pertama memiliki anggota kabinet berjumlah hanya 10 orang.

    Selain punya 48 menteri dan 56 wakil menteri, kabinet gemuk atau gemoy Prabowo juga terdiria tas Menteri yang melantik Staf Khusus yaitu Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Tak tanggung-tanggung, Menhan bahkan punya 6 stafsus yang dilantik hari ini, Selasa 11 Februari 2025, yang salah satunya adalah Deddy Corbuzier.

    Daftar Staf Khusus Menhan Sjafrie Sjamsoeddin

    Deddy Corbuzier menjadi Stafsus Menhan. Instagram @dc.menhan

    Mayjen TNI (Purn) Sudrajat, Staf Khusus Menhan Bidang Diplomasi Pertahanan Kris Wijoyo Soepandji, Staf Khusus Menhan Bidang Tata Negara Deodatus Andreas Deddy Cahyadi Sunjoyo atau Deddy Corbuzier, Staf Khusus Menhan Bidang Komunikasi Sosial dan Publik. Lenis Kogoya, Staf Khusus Menhan Bidang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia Indra Irawan, Staf Khusus Menhan Bidang Ekonomi Pertahanan Sylvia Efi Widyantari Sumarlin, Asisten Khusus Menhan Bidang Cyber Security Daftar Staf Khusus Menkomdigi Meutya Hafid Aida Azhar, Staf Khusus Bidang Hub Antarlembaga Raline Shah, Staf Khusus Bidang Kemitraan Global Digital Rudi Sutarto, Staf Khusus Bidang Strategi Komunikasi Daftar 48 Menteri Prabowo

    Foto presiden, wapres, dan menteri serta pasangannya di depan Istana Negara. Facebook Sri Mulyani Indrawati

    Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Abdul Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam NegerI Sugiono, Menteri Luar Negeri Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Pertahanan Nasaruddin Umar, Menteri Agama Supratman Andi Agtas, Menteri Hukum Natalius Pigai, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Agus Andrianto, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Abdul Mu’ti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Satryo Soemantri Brodjonegoro, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Fadli Zon, Menteri Kebudayaan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan Saifullah Yusuf, Menteri Sosial Yassierli, Menteri Ketenagakerjaan Abdul Kadir Karding, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian Budi Santoso, Menteri Perdagangan Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Dodi Hanggodo, Menteri Pekerjaan Umum Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Yandri Susanto, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Iftitah Suryanegara, Menteri Transmigrasi Dudy Purwagandhi, Menteri Perhubungan Meutya Viada Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan Nusron Wahid, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Rachmat Pambudy, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional Rini Widyantini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Erick Thohir, Menteri Badan Usaha Milik Negara Wihaji, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Budi Arie Setiadi, Menteri Koperasi Maman Abdurrahman, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Widiyanti Putri, Menteri Pariwisata Teuku Riefky Harsya, Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Arifatul Choiri Fauzi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ario Bimo Nandito Ariotedjo, Menteri Pemuda dan Olahraga

    Prabowo: Ada yang Mau Memisahkan Saya dengan Pak Jokowi, Mereka Tidak Suka Sama Indonesia

    Sektor Pariwisata Mulai Terdampak Efisiensi Anggaran Pemerintah Indonesia

    Daftar 56 Wakil Menteri Prabowo Lodewijk F. Paulus, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Otto Hasibuan, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Bambang Eko Suharyanto, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro, Wakil Menteri Sekretaris Negara Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri Muhammad Anis Matta, Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Christiawan Nasir, Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno, Wakil Menteri Luar Negeri Donny Ermawan Taufanto, Wakil Menteri Pertahanan R. Muhammad Syafi’i, Wakil Menteri Agama Edward Omar Sharif Hiariej, Wakil Menteri Hukum Mugiyanto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Silmy Karim, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Thomas AM Djiwandono, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu, Wakil Menteri Keuangan Fajar Riza Ul Haq, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fauzan, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Giring Ganesha Djumaryo, Wakil Menteri Kebudayaan Dante Saksono Harbuwono, Wakil Menteri Kesehatan Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Sosial Immanuel Ebenezer Gerungan, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Christina Aryani, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Wakil Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dzulfikar Ahmad Tawalla, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Wakil Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Faisol Riza, Wakil Menteri Perindustrian Dyah Roro Esti Widya Putri, Wakil Menteri Perdagangan Yuliot, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Diana Kusumastuti, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Fahri Hamzah, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Ahmad Riza Patria, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Viva Yoga Mauladi, Wakil Menteri Transmigrasi Suntana, Wakil Menteri Perhubungan Angga Raka Prabowo, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Sudaryono, Wakil Menteri Pertanian Sulaiman Umar, Wakil Menteri Kehutanan Didit Herdiawan, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Ossy Dermawan, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Febrian Alphyanto Ruddyard, Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Badan Perencaaan Pembangunan Nasional Purwadi Arianto, Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kartiko Wirjoatmodjo, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Aminuddin Ma’ruf, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Dony Oskaria, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Diaz Faisal Malik Hendropriyono, Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Todotua Pasaribu, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Ferry Joko Juliantono, Wakil Menteri Koperasi Helvi Yuni Moraza, Wakil Menteri Usaha Kecil dan Menengah Ni Luh Enik Ermawati, Wakil Menteri Pariwisata Irene Umar, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif Veronica Tan, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Taufik Hidayat, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Muhammad Qodari, Wakil Kepala Staf Kepresidenan. Daftar Utusan Khusus Presiden Prabowo

    Raffi Ahmad dan Zita Anjani jadi Utusan Khusus Presiden Prabowo. Pikiran Rakyat/Asep Bidin Rosidin dan Instagram @zitaanjani

    Muhamad Mardiono, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan ⁠Setiawan Ichlas, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Perbankan ⁠Miftah Maulana Habiburrahman, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan (sudah mundur pada Jumat 6 Desember 2024) ⁠Raffi Farid Ahmad, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni ⁠Ahmad Ridha Sabana, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Ekonomi Kreatif dan Digital ⁠Mari Elka Pangestu, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Multilateral ⁠Zita Anjani, Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata. Daftar Staf Khusus Presiden Prabowo Yovie Widianto, Staf Khusus Bidang Ekonomi Kreatif Daftar Penasihat Khusus Presiden Prabowo

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan (tengah) mengikuti pelantikan menteri dan kepala lembaga tinggi negara Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10/2024). Presiden Prabowo melantik 53 menteri dan kepala badan negara setingkat menteri dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/Lmo/nym. ANTARA FOTO

    Wiranto, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan Dudung Abdurachman, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional, Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Energi Muhadjir Effendy, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji Terawan Agus Putranto, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Kesehatan. Daftar Pejabat non Kementerian yang dilantik Prabowo Sanitiar Burhanuddin, Jaksa Agung Muhammad Herindra, Kepala Badan Intelijen Negara AM Putranto, Kepala Staf Kepresidenan Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Presiden Teddy Indra Wijaya, Sekretaris Kabinet.

    Demikian daftar 48 Menteri Prabowo, 56 wakil menteri, staf khusus, utusan khusus, dan staf khusus kementerian. Ada lebih dari 100 orang dalam kabinet gemuk sang presiden.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Luhut Sebut Bansos 5 Tahun Terakhir Tak Tepat Sasaran, Begini Respons Gus Ipul

    Luhut Sebut Bansos 5 Tahun Terakhir Tak Tepat Sasaran, Begini Respons Gus Ipul

    PIKIRAN RAKYAT – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan sempat mengatakan bahwa efektivitas penyaluran program perlindungan sosial disebut menghadapi tantangan besar. Dari total Rp500 triliun anggaran bansos, kata Luhut, hanya separuh yang benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.

    Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul diminta komentarnya mengenai pernyataan Luhut tersebut. Kementerian Sosial (Kemensos) menjadi salah satu kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang antara lain program perlindungan sosial.

    “Saya belum mengerti betul maksud dari Pak Luhut tentang 50 persen yang tidak tepat sasaran itu dengan nilai bantuan sekitar 500 triliun lebih setiap tahunnya. Yang berada di Kementerian Sosial sebagaimana yang diketahui adalah 79 triliun. Itu pun sudah dengan operasional,” kata Gus Ipul di Kantor Kemensos, Selasa, 11 Februari 2025.

    “Bantuan untuk bantuan sosial sama PKH itu? 75 triliunan lebih. Nanti angkanya bisa kita pastikan lagi. Tapi 75 triliun itu berupa cash transfer lewat Himbara dan lewat PT POS,” kata dia.

    Meski demikian, Gus Ipul bilang apa yang disampaikan oleh Luhut menjadi bahan evaluasi ke depannya. Di sisi lain, dia mengatakan pentingnya keakuratan data penerima bantuan sehingga intervensi yang dilakukan efektif dan hasilnya bisa diukur dengan baik.

    Oleh sebab itu, selama 3 bulan terakhir ini melakukan upaya untuk memperoleh data yang lebih akurat dengan membangun Data Terpadu Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang akan ditargetkan mulai dipergunakan pada triwulan II-2024.

    “Maka itulah Pak Presiden Prabowo sejak awal ngajak kita untuk memulai kerja dengan data yang akurat. Nah apa yang dikerjakan selama 3 bulan terakhir ini adalah dalam usaha untuk memperoleh data yang lebih akurat,” katanya.

    Mengenai progres DTSEN tersebut, Gus Ipul menjelaskan saat ini masih perlu dilakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk memastikan bahwa data terbaru ini sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan.

    “Nah, setelah nanti uji petik selesai, sudah final, maka nanti di triwulan kedua kita akan jadikan perdoman untuk membagi bansos maupun juga melaksanakan program PKH dan sejenisnya,” katanya.

    Pengoptimalan digitalisasi

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Pandjaitan mengatakan selama lima tahun terakhir batuan perlindungan sosial tidak tepat sasaran. Dari total Rp500 triliun anggaran bansos yang digelontorkan, tidak semuanya diserahkan kepada masyarakat yang berhak.

    Oleh karena itu, dia pun mendorong pengoptimalan digitalisasi untuk meningkatkan efektivitas penyaluran bansos yang tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat manfaat.

    “Selama lima tahun terakhir, saya melihat sendiri bagaimana efektivitas program perlindungan sosial menghadapi tantangan besar. Dari total Rp500 triliun anggaran bansos, hanya separuh yang benar-benar sampai ke tangan yang berhak,” kata Luhut Binsar Pandjaitan di Jakarta, Sabtu 8 Februari 2025.

    “Data ganda, penerima yang tidak memenuhi syarat, hingga mereka yang bahkan tidak memiliki NIK menjadi kendala utama,” ucapnya menambahkan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Cek Kesehatan Gratis, Gus Ipul Minta Lansia dan Disabilitas Segera Daftar

    Cek Kesehatan Gratis, Gus Ipul Minta Lansia dan Disabilitas Segera Daftar

    PIKIRAN RAKYAT – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengimbau masyarakat khususnya lansia dan disabilitas agar memanfaatkan program cek kesehatan gratis yang telah diluncurkan perdana pada Senin, 10 Februari 2025.

    “Nah kita semua turut mensukseskan, khususnya kalau di bidang kementerian sosial ya mendorong keluarga penerima manfaat, mendorong para lansia, penyandang disabilitas,” kata dia di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Selasa, 11 Februari 2025.

    Masyarakat sudah dapat memanfaatkan layanan cek kesehatan gratis ulang tahun yang diluncurkan pada Senin kemarin. Gus Ipul mendorong agar program tersebut dapat dimaksimalkan masyarakat.

    “Kita dorong lansia, ya juga penerima manfaat atau keluarga penerima manfaat ya. Yang kemarin ulang tahun itu, kemarin itu tanggal 10 itu lebih dari 460 ribu. Jadi yang berulang tahun pada hari kemarin itu kita lihat data ini, data sementara 400 ribu lebih lah,” katanya.

    Dia mengatakan bahwa penting agar masyarakat memiliki kesadaran membiasakan diri untuk melakukan deteksi dini dari penyakit kronis.

    “Orang umumnya datang ke rumah sakit sudah dalam keadaan yang cukup serius. Kalau kanker biayanya sudah stadium 4. Maka ini adalah menurut saya suatu program strategis yang memang dibutuhkan oleh masyarakat dan sekaligus menjadi bagian dari programnya Pak Presiden Prabowo Subianto,” katanya.

    Target Cek Kesehatan Gratis

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf.

    Masyarakat yang berulang tahun pada Januari hingga Maret dapat mengikuti program Cek Kesehatan Gratis tersebut sampai dengan April 2025.

    Target sasaran program ini menjangkau untuk bayi baru lahir, balita, dewasa, hingga lansia.

    Pendaftaran cek kesehatan gratis dapat dilakukan melalui aplikasi Satu Sehat mobile, menghubungi chatbox WhatsApp di nomor 081110500567, ataupun datang langsung ke puskesmas terdekat dengan membawa KTP dan KK sebagai proses pendaftarannya.

    Program cek kesehatan gratis menjadi program dengan target terbesar 280 juta orang ditargetkan dapat mengikuti pemeriksaan kesehatan tersebut. Anggaran yang digelontorkan buat pelaksanaan program ini sebesar Rp4,7 triliun.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Berkaca Kasus Harvey Moeis, Menkes Perketat Kriteria PBI BPJS Kesehatan

    Berkaca Kasus Harvey Moeis, Menkes Perketat Kriteria PBI BPJS Kesehatan

    Jakarta

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menuturkan bahwa pihaknya harus membuat strategi khusus agar warga miskin tidak terdampak efek kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang rencananya dilakukan pada 2026. Iuran bulanan BPJS Kesehatan warga miskin harus bisa tetap di-cover 100 persen menggunakan skema penerima bantuan iuran (PBI) yang sudah diberlakukan selama ini.

    Ia menuturkan bahwa kategori masyarakat miskin yang menjadi PBI harus lebih diperhatikan lagi agar tepat sasaran. Ia lantas menyinggung nama Harvey Moeis, pengusaha dan tersangka kasus korupsi terkait izin perdagangan timah yang sebelumnya sempat membuat geger karena tercatat sebagai PBI BPJS Kesehatan.

    “Cuma definisi miskinnya ini kita harus hati-hati, contoh Harvey Moeis. PBI baik oleh pemda atau oleh pusat, tapi punya kartu kredit bank limit Rp 50 juta itu kan nggak cocok,” kata Menkes Budi dalam rapat kerja bersama anggota DPR-RI Komisi IX, di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2025).

    Oleh karena itu, Menkes Budi mengusulkan bahwa data PBI ini nantinya bisa di-crossing dengan data perbankan masyarakat atau tagihan listrik rumah. Menurutnya daftar transaksi bank dan tagihan listrik memiliki kualitas data yang baik untuk dilakukan perbandingan.

    Dengan begitu, harapannya pemberian status PBI pada masyarakat bisa tepat sasaran dan dirasakan maksimal oleh orang-orang yang memang membutuhkan.

    “Saya minta waktu saya ke DJSN (Dewan Jaminan Sosial Nasional) sama teman BPJS, tolong datanya diperbaiki dengan crossing seperti itu, data listrik dan perbankan adalah kualitas datanya paling baik lah,” kata Menkes Budi.

    “Saya sudah ngomong sama Menteri Sosial, ‘sudah pak yang gampang-gampang kita crossing aja datanya PBI dengan data listrik’. Jangan-jangan ada yang bayar 2.200 kWH dikasih PBI, bisa jadi kayak Harvey Moeis. Nanti kan balik lagi ke kitanya kita yang malu, seakan-akan kita nggak bisa me-manage datanya dengan benar,” tandasnya.

    (avk/naf)

  • Mensos Nilai Sinyal Reshuffle Kabinet Bertujuan untuk Menyatukan

    Mensos Nilai Sinyal Reshuffle Kabinet Bertujuan untuk Menyatukan

    Surabaya, Beritasatu.com – Menteri Sosial Saifullah Yusuf memandang sinyal reshuffle kabinet Merah Putih yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto bertujuan untuk menyatukan.

    Menurut Gus Ipul, sapaan Saifullah Yusuf, adanya reshuffle kabinet atau tidak, dan siapa nanti yang akan diganti itu merupakan hak dari Presiden Prabowo Subianto.

    “Reshuffle tersebut untuk menyatukan tujuan kabinet Merah Putih agar semua satu barisan, mencapai target-target yang telah ditetapkan,” ungkap Gus Ipul seusai menghadiri acara Forum Rektor Indonesia di Universitas Negeri Surabaya, Selasa (11/2/2025). 

    Namun, Gus Ipul enggan berbicara banyak mengenai adanya sinyal reshuffle kabinet ini. Dia menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo Subianto.

    “Itu haknya presiden, kita tunggu saja,” tambahnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengancam akan melakukan reshuffle atau perombakan Kabinet Merah Putih agar para menteri tetap satu visi. Prabowo menegaskan bahwa dirinya bisa saja menyingkirkan menteri tidak bekerja untuk rakyat.  

    “Kepentingan hanya untuk bangsa, rakyat, tidak ada kepentingan lain. Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat ya saya akan singkirkan!” ujar Prabowo dalam sambutan yang disampaikan Prabowo Subianto dalam puncak hari lahir (Harlah) ke-102 NU di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025) malam WIB.

    Pernyataan itulah yang kemudian memunculkan sinyal kalau Prabowo akan melakukan reshuffle kabinet terhadap menteri yang tidak sejalan dengannya.