Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemensos

  • Penyaluran BLT Sementara Rampung Akhir November 2025

    Penyaluran BLT Sementara Rampung Akhir November 2025

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, atau Gus Ipul, memastikan bahwa penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Sementara tahap dua akan selesai pada akhir bulan ini.

    Gus Ipul menjelaskan, BLT Sementara disalurkan secara bertahap. Pada tahap pertama, lebih dari 15 juta penerima yang telah terverifikasi sudah menerima bantuan. Sementara tahap kedua, menyasar 12 juta penerima saat ini sedang dalam proses penyaluran.

    “BLTS itu kan untuk Oktober, November, Desember, enggak mungkin lepas tahun. Insya Allah akhir November mudah-mudahan semua sudah tuntas,” kata Gus Ipul usai pengukuhan Pengurus Nasional Karang Taruna Masa Jabatan 2025-2030 di Tangerang, Sabtu (22/11/2025).

    “Nanti penyaluran terakhir sekitar 8 juta penerima di November ini,” sambungnya.

    Gus Ipul juga mengungkapkan, penyaluran tersebut dilakukan melalui Bank Himbara dan PT Pos Indonesia. Penyaluran di keduanya hampir seimbang jumlahnya, sekitar 17 juta melalui Bank Himbara, 18 juta lewat PT Pos.

     

  • Mensos Sebut Data Tunggal BPS dan Pemprov Jatim Bikin Program Jadi Tepat Sasaran

    Mensos Sebut Data Tunggal BPS dan Pemprov Jatim Bikin Program Jadi Tepat Sasaran

    Malang (beritajatim.com) – Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memuji kolaborasi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Badan Pusat Statistik Jatim dalam penyajian data tunggal sosial ekonomi nasional. Dia menyebut penyusunan data harus kolaboratif dan mutakhir karena data bersifat dinamis.

    Gus Ipul mengatakan jika lembaga lintas sektoral berpedoman pada data yang sama. Program dari pusat dan daerah akan linier dan tepat sasaran. Dia menyebut Jatim menjadi daerah terdepan dalam upaya penyajian satu data bersama BPS.

    “Kalau datanya akurat, itu Insya Allah intervensi kita juga akan tepat sasaran dan berdampak. Kedua, kalau data kita sama, berpedoman pada data yang sama, maka kita sangat mudah untuk mengintegrasikan program, sehingga ego sektoral itu bisa dilihat. Nah, Jawa Timur terdepan yang memimpin Gubernurnya langsung,” kata Gus Ipul di Malang, Kamis malam (20/11/2025).

    Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama BPS Jawa Timur juga meluncurkan aplikasi yang bernama Singosari. Sebuah sistem Informasi Pengelolaan Data Desa Terintegrasi yang berisi kumpulan informasi yang menampilkan fungsi sosial dan ekonomi dengan menggunakan basis DTSEN. Ke depan aplikasi Singosari juga akan dimanfaatkam untuk ‘Posyandu Reborn’ program yang akan digagas oleh Gus Ipul.

    “Jadi Pak Mendagri mengusulkan lembaga yang bisa dimanfaatkan adalah Pos Pelayanan Terpadu dengan memperkuat enam Standar Pelayanan Minimal dari Posyandu,” tutur Gus Ipul.

    Gus Ipul menjelaskan dari Posyandu Reborn ini akan ada kolaborasi luar biasa dari pendamping atau relawan sosial yang ada di desa maupun TNI dan Polri atau dari instansi lain untuk memperbaiki data secara bersama-sama. “Jadi insya Allah Posyandu Reborn ini akan menjadi wadah bersama bagi kita semua,” ujar Gus Ipul.

    Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Adininggar Widyasanti memastikan BPS bakal berkontribusi untuk menyajikan data statistik yang berkualiatas. Ia juga menyampaikan telah melakukan kolaborasi yang luar biasa dengan Kemensos. “Dari waktu ke waktu, minggu ke minggu kami terus melakukan kolaborasi yang luar biasa,” kata Amelia.

    Sementara itu, Gubernur Provinsi Jatim Khofifah Indar Parawansa menuturkan data akan sangat menentukan bagaimana sasaran dari program yang akan dilaksanakan bisa tepat sasaran. Ia juga menyampaikan komitmennya secara maksimal untuk Sekolah Rakyat karena menjadi salah satu upaya dalam pengentasan kemiskinan.

    “Kami semua akan memberikan support atas program-program yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo dan Wapres Gibran dalam menciptakan generasi emas 2045,” ujar Khofifah. [luc/suf]

  • Baju Pilihan Terakhir Mendiang Hanik Terus Dipakai Wali Kota Malang untuk Berkabung

    Baju Pilihan Terakhir Mendiang Hanik Terus Dipakai Wali Kota Malang untuk Berkabung

    Malang (beritajatim.com) – Ratusan pelayat datang ke rumah duka Rumah Dinas Wali Kota Malang Wahyu Hidayat di Jalan Ijen 2, Klojen, Kota Malang. Para pelayat memberikan penghormatan terakhir untuk kepergian istri Wahyu Hidayat, Hj Hanik Andriani yang meninggal dunia pada Kamis, (20/11/2025) sekira pukul 23.33 WIB.

    Sejumlah pejabat nampak hadir mulai dari Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, Bupati Malang M Sanusi dan sejumlah pejabat yang ada di Malang Raya. Mereka memanjatkan doa terakhir untuk mengiringi kepergian Hanik.

    Deni Irwansyah salah satu staff pribadi Wahyu Hidayat menuturkan bahwa mendiang Hanik tidak menunjukan gejala sakit sebelum menghembuskan nafas terakhirnya. Bahkan dia yang ikut mendampingi Wahyu Hidayat pada kegiatan bersama Gubernur Jatim, Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf dan BPS RI menuturkan pada Kamis, (20/11/2025) malam kemarin Wahyu Hidayat langsung membatalkan salah satu agenda kegiatannya.

    “Kemarin malam itu mau bertakziah ke Panca Budi tapi akhirnya dibatalkan karena mendadak ada kabar kondisi ibu ngedrop. Beberapa tenaga medis dan tenaga kesehatan langsung memeriksa ibu. Kami usai acara di BPS yang sebetulnya mau takziah langsung menuju Ijen 2 (rumah dinas),” kata Deni.

    Setelah tiba di rumah dinas Wahyu Hidayat langsung melihat kondisi istrinya. Hingga pukul 23.33 WIB Hanik dinyatakan meninggal dunia.

    Deni menuturkan bahwa untuk memberikan penghormatan terakhir Wahyu Hidayat enggan mengganti kemeja yang dia pakai. Kemeja batik biru yang dia pakai merupakan baju pilihan terakhir mendiang Hanik sebelum Wahyu berangkat ke BPS.

    “Ebes (bapak) sempat ditawari ganti pakaian tapi tidak mau. Kemeja itu kemarin sebelum berangkat yang memilih ibuk (mendiang Hanik). Memilihnya kemarin itu seperti berbeda ceria banget ibuk,” ujar Deni. (Luc)

  • Mensos Dukung Posyandu Reborn Jadi Wadah Verifikasi Data Bersama

    Mensos Dukung Posyandu Reborn Jadi Wadah Verifikasi Data Bersama

    Jakarta –

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengapresiasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Badan Pusat Statistik yang melibatkan kabupaten/kota dalam menindaklanjuti Inpres No 4 tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional.

    Melalui sinergi ini, tingkat kabupaten/kota dapat terhubung dengan provinsi dan Kementerian Sosial. Adapun integrasi ini nantinya tidak hanya sampai di kabupaten/kota saja namun sampai ke tingkat desa.

    “Di desa itu ada layanan khusus di samping mengelola data tapi juga mengintervensi dari berbagai instansi, mulai dari penegak hukum sampai kebutuhan-kebutuhan masyarakat setempat yang paling mendesak bisa diatasi dengan model rujukan,” ujar Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Jumat (21/11/2025).

    Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri penandatanganan nota kesepakatan antara Pemprov Jatim dengan BPS dan 37 Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota tentang Pengembangan Data dan Informasi Statistik untuk Sinergi Pembangunan daerah di Malang, Kamis (20/11/2025).

    Pada kesempatan tersebut, Pemprov Jatim bersama BPS Jawa Timur juga meluncurkan aplikasi bernama Singosari. Aplikasi ini merupakan sistem Informasi Pengelolaan Data Desa Terintegrasi yang berisi kumpulan informasi yang menampilkan fungsi sosial dan ekonomi dengan menggunakan basis DTSEN. Kedepan aplikasi Singosari juga akan dimanfaatkan untuk ‘Posyandu Reborn’, program yang akan digagas oleh Gus Ipul.

    “Jadi Pak Mendagri mengusulkan lembaga yang bisa dimanfaatkan adalah Pos Pelayanan Terpadu dengan memperkuat enam Standar Pelayanan Minimal dari Posyandu,” ucapnya.

    Dari posyandu yang ada di desa dapat menjadi tempat yang menghubungkan dengan Badan Pusat Statistik untuk dilakukan verifikasi dan validasi. “Jadi insyaallah Posyandu Reborn ini akan menjadi wadah bersama bagi kita semua,” jelas Gus Ipul.

    Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan BPS siap berkontribusi menyajikan data statistik yang berkualitas. Pihaknya juga telah melakukan kolaborasi yang luar biasa dengan Kemensos.

    Pada kesempatan yang sama, Gubernur Provinsi Jatim Khofifah Indar Parawansa menegaskan data akan sangat menentukan bagaimana program yang akan dilaksanakan bisa tepat sasaran. Ia juga menyampaikan komitmennya secara maksimal untuk Sekolah Rakyat karena menjadi salah satu upaya dalam pengentasan kemiskinan.

    “Kami semua akan memberikan support atas program-program yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo dan Wapres Gibran dalam menciptakan generasi emas 2045,” pungkasnya.

    (ega/ega)

  • Reses di Simolawang, DPRD Jatim Dorong Penguatan Sekolah Rakyat dan Pendidikan Inklusif untuk Semua Anak

    Reses di Simolawang, DPRD Jatim Dorong Penguatan Sekolah Rakyat dan Pendidikan Inklusif untuk Semua Anak

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Cahyo Harjo Prakoso, menerima beragam keluhan warga saat reses di Kelurahan Simolawang, Surabaya, Kamis (20/11/2025).

    Dua isu terbesar yang muncul adalah antusiasme terhadap program Sekolah Rakyat dan kebutuhan perbaikan infrastruktur balai RW yang digunakan untuk kegiatan sosial dan pendidikan anak.

    “Pertama tadi masyarakat di sini sangat antusias soal Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat ini penting karena wujud pemerintah memberikan akses pendidikan yang berkualitas, merata, adil, dan gratis,” ujar Cahyo.

    Ketua DPC Gerindra Surabaya ini menjelaskan warga Simolawang banyak menanyakan syarat mengikuti Sekolah Rakyat, mengingat sebagian besar keluarga berada di kategori rentan sosial.

    Dia memastikan seluruh persyaratan sudah dipaparkan, dan bila terjadi kendala, pihaknya siap mengawal melalui Dinsos Jatim, Dinsos Surabaya hingga Kemensos.

    “Kalau ada permasalahan bisa disampaikan kepada kami, akan kami kawal agar semua masyarakat Surabaya yang membutuhkan bisa mendapatkan kesempatan,” kata alumnus FH Universitas Airlangga Surabaya ini.

    Selain pendidikan, warga juga menyuarakan kebutuhan pembenahan balai RW yang dipakai untuk PAUD dan kegiatan masyarakat. Cahyo menyebut kondisi beberapa balai RW tidak optimal karena keterbatasan anggaran musrenbang kelurahan.

    “Infonya sudah pernah masuk anggaran musbangkel, tapi karena anggaran terbatas masih banyak yang bocor sana-sini. Ini yang akan kami konfirmasi,” jelasnya.

    Cahyo menuturkan Fraksi Gerindra di DPRD Surabaya memiliki delapan anggota yang siap membantu percepatan koordinasi dengan wali kota dan wakil wali kota. Menurut dia, ruang belajar bagi anak harus aman dan layak karena menyangkut keselamatan.

    “Balai RW yang digunakan untuk kegiatan belajar tidak boleh terganggu kualitas infrastrukturnya. Bahaya kalau anak-anak belajar di tempat yang bocor atau rusak,” tutur politisi muda ini.

    Dalam reses itu, Cahyo juga menerima laporan adanya anak dengan kebutuhan pendidikan inklusif. Kasus tersebut mencakup kondisi kesehatan hingga hambatan sosial yang membuat anak enggan bersekolah karena merasa berbeda dari teman-temannya.

    “Nanti saya minta data-datanya. Kalau kewenangan Kadinsos Jatim akan saya sampaikan ke sana, kalau kewenangan kota akan kita bantu. Jangan sampai anak-anak kita apapun kondisinya enggak bisa sekolah,” katanya.

    Cahyo menambahkan, pendidikan bagi anak inklusif di Surabaya perlu ditingkatkan. Data Dinas Pendidikan kota menunjukkan setidaknya lebih dari 1.200 anak berkebutuhan khusus terdaftar mengikuti layanan pendidikan inklusif pada 2024, namun tidak semuanya memiliki fasilitas memadai di lingkungan tempat tinggalnya.

    Dia menegaskan bahwa sekolah bukan semata urusan gelar atau status sosial, tetapi pembentukan karakter dan masa depan. Menurutnya, setiap anak harus punya kesempatan yang setara tanpa diskriminasi.

    “Sekolah itu bukan kewajiban tapi kebutuhan. Anak-anak harus sekolah, karena sekolah membentuk karakter bukan hanya mengejar gelar. Kita tidak boleh biarkan mereka merasa dikucilkan,” pungkas Cahyo. [asg/ian]

  • Alasan Mensos Reaktivasi 7.200 Rekening Bansos Padahal Terindikasi Judol

    Alasan Mensos Reaktivasi 7.200 Rekening Bansos Padahal Terindikasi Judol

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan pihaknya menerima usulan reaktivasi rekening penerima manfaat bantuan sosial (bansos) yang sebelumnya diblokir karena terindikasi terlibat dalam aktivitas judi online (judol).

    Gus Ipul, sapaan akrabnya, mengatakan bahwa mayoritas penerima manfaat yang rekeningnya diblokir mengajukan permohonan aktivasi kembali karena mereka mengaku sangat membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar.

    “Mereka ini benar-benar butuh [bansos], usulannya datang dari bawah. Ada 200 ribu lebih yang mengusulkan hampir separuh ya, dan dari data yang saya terima ada 7.200 KPM per hari ini yang sudah direaktivasi,” kata dia dilansir dari Antara, Kamis (20/11/2025). 

    Kendati demikian, ia menyatakan rekening yang sudah diaktifkan kembali itu belum masuk dalam daftar penerima bansos, termasuk untuk periode distribusi kuartal IV/2025.

    Hal ini dikarenakan para penerima manfaat itu masih dalam pengawasan tenaga pendamping sosial, yaitu tim dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

    “Reaktivasi ini kesempatan kedua, ya, artinya, apabila ditemukan kembali aktivitas judi online, rekening bansos yang bersangkutan kami akan pertimbangkan diblokir secara permanen,” kata dia.

    Kementerian Sosial sebelumnya mengumumkan sebanyak 600 ribu rekening penerima bansos terindikasi anomali, termasuk keterlibatan judi online oleh PPATK. Dari jumlah tersebut, Kementerian Sosial pada Agustus lalu menyatakan telah mencoret sebanyak 228 ribu rekening dari daftar distribusi bansos.

    Menteri Sosial menegaskan bahwa langkah tersebut sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 yang mengarahkan agar bansos disalurkan tepat sasaran berdasarkan data akurat, mutakhir, dan terverifikasi.

  • BNPT: Pelaku Ledakan SMAN 72 Pernah Akses Grup True Crime Community Isinya Konten Ekstrem

    BNPT: Pelaku Ledakan SMAN 72 Pernah Akses Grup True Crime Community Isinya Konten Ekstrem

    Liputan6.com, Jakarta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyebut pelaku ledakan di SMAN 72 Jakarta Utara diduga kuat meniru aksi ekstrem dari grup True Crime Community (TCC) yang pernah dia akses. Akibat terpapar konten ekstrem secara terus menerus, dia mencoba tanpa berpikir panjang risiko dari aksi tersebut.

    “Jadi dia bisa meniru ide perilaku apa yang terjadi, sehingga dia meniru supaya bisa dibilang hebat ya, supaya ada kebanggaan. Nah itu dari segi psikologis,” kata Kepala BNPT, Komjen Eddy Hartono, dalam keterangannya dikutip, Rabu (19/11/2025).

    BNPT menggandeng Kementerian PPPA, KPAI, Kemensos, hingga para ahli psikologi untuk menganalisis lebih jauh temuan itu. Tim ini sedang memetakan kondisi psikologis para pelajar yang terpapar.

    “Nah itulah yang kami sekarang dengan Kementerian PPA, dengan KPAI, kemudian Kemensos, melibatkan ahli-ahli psikologis untuk tadi itu, memetakan. Sehingga ketika diketahui secara psikologis apa yang terjadi, baru kita melakukan rehabilitasi,” ucap dia.

    Hasil kajian itu nantinya akan menentukan rehabilitasi yang paling tepat untuk ABH itu.

    “Kira-kira rehab apa yang pas ketika orang atau anak-anak ini mengalami tekanan secara psikologis. Nah itu yang sekarang kita kembangkan,” katanya.

  • PT Pos Indonesia Siap Salurkan BLTS untuk 11,6 Juta Penerima

    PT Pos Indonesia Siap Salurkan BLTS untuk 11,6 Juta Penerima

    PT Pos Indonesia Siap Salurkan BLTS untuk 11,6 Juta Penerima
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, PT Pos Indonesia siap menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) kepada 11,6 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) triwulan IV pada pekan ini.
    “Penyaluran tahap kedua akan dimulai pekan ini untuk 11.609.092 KPM lewat PT POS. Lalu sebanyak 1 juta KPM akan disalurkan bansos lewat Himbara,” kata
    Gus Ipul
    , di kantor Kemensos, Jakarta, Selasa (18/11/2025).
    Gus Ipul berharap, bantuan dari Presiden RI Prabowo Subianto ini dapat diterima oleh mereka yang lebih berhak dan membutuhkan.
    “PT Pos untuk pertama kalinya ini mungkin akan menyalurkan lebih dari 10 juta KPM,” tutur dia.
    Pada kesempatan yang sama, Senior Vice President Government and Corporate
    PT Pos Indonesia
    Hendra Sari memastikan proses penyaluran bansos akan dilakukan pada Jumat (21/11/2025).
    “Penyaluran direncanakan mulai dilakukan setelah dana masuk ke kami pekan ini. Bantuan dapat langsung disalurkan dimulai dua hari setelah dana diterima,” kata Hendra.
    Ia menuturkan, penerima
    BLTS
    yang baru harus membawa surat pemberitahuan dari PT Pos Indonesia yang diberikan kepada masing-masing KPM.
    Lalu, KPM juga harus membawa KTP ataupun Kartu Keluarga (KK) jika ingin mengambil bansos.
    “Yang datang kalau namanya tertera dalam daftar penerima, maka cukup membawa KTP saja. Apabila yang datang keluarga, anggota keluarga maka harus melampirkan KK sebagai bukti pembayaran,” kata dia.
    Hendra menuturkan, pemberian surat pemberitahuan bansos akan dikoordinasikan dengan pemerintah daerah agar penyalurannya teratur sesuai jadwal.
    “Tadi arahan Pak Menteri, tidak boleh ada kerumunan yang banyak, dilakukan pembayaran secara teratur tapi cepat. Karena waktu yang diberikan kepada PT Pos juga tidak lama, dana ini sangat dibutuhkan masyarakat,” ucap dia.
    Penyaluran BLTS
    dilakukan dengan tiga cara, yakni KPM mendatangi kantor pos, PT Pos mendatangi komunitas, dan PT Pos akan mengantarkan bansos ke rumah bagi KPM yang sakit, lansia, atau penyandang disabilitas.
    “Karena ini kita komitmen, maka pembayaran dilakukan juga di Sabtu dan Minggu kepada KPM dengan tiga cara tersebut,” ujar Hendra.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jalankan Konstruksi Berkelanjutan, Hutama Karya Raih 2 Penghargaan di Social Business Innovation Forum 2025

    Jalankan Konstruksi Berkelanjutan, Hutama Karya Raih 2 Penghargaan di Social Business Innovation Forum 2025

    Jalankan Konstruksi Berkelanjutan, Hutama Karya Raih 2 Penghargaan di Social Business Innovation Forum 2025
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI) meraih dua penghargaan pada ajang Social Business Innovation Forum 2025. 
    Dua penghargaan tersebut adalah Best Social Business Innovation Awards 2025 in Construction Category dan Best Green CEO Awards 2025 untuk Direktur Utama
    HKI
    Aji Prasetyanti. 
    Direktur Utama HKI Aji Prasetyanti mengatakan, penghargaan tersebut menegaskan pentingnya pembangunan infrastruktur yang memberikan manfaat sosial nyata. 
    “HKI berkomitmen menghadirkan program TJSL yang berkelanjutan dan berdampak bagi masyarakat,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (18/11/2025). 
    Penghargaan itu juga semakin menguatkan komitmen HKI dalam menjalankan praktik
    konstruksi berkelanjutan
    , mulai dari efisiensi energi dan pengelolaan limbah hingga pemberdayaan masyarakat di sekitar proyek. 
    “Kami memastikan setiap langkah pembangunan membawa manfaat bagi lingkungan dan generasi mendatang,” tutur Aji. 
    Adapun penghargaan Social Business Innovation diberikan atas kontribusi HKI dalam menerapkan praktik keberlanjutan.
    Dalam hal ini, HKI tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga menjalankan program sosial dan lingkungan (TJSL) yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. 
    Sementara itu, penghargaan Best Green CEO diberikan kepada pemimpin yang dinilai mampu mengarahkan perusahaan menerapkan prinsip keberlanjutan secara konsisten, termasuk integrasi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam strategi bisnis HKI. 
    Hal itu sejalan dengan sambutan Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf yang diwakili Direktur Potensi dan Sumber Daya Sosial Kementerian Sosial (Kemensos) Laode Taufik.
    Pada kesempatan itu, Laode menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan kesejahteraan berkelanjutan. 
    Dunia usaha, kata dia, berperan sebagai
    co-creator
    bersama pemerintah dan lembaga sosial.
    Sebagai informasi, The Iconomics bertindak sebagai penyelenggara
    Social Business Innovation Forum
    2025. 
    Ajang bertema “
    The Future of CSR Challenges & Transformation
    ” itu berlangsung di Gedung Aneka Bhakti, Kementerian Sosial RI, Jakarta Pusat, Kamis (13/11/2025). 
    Dengan berlandaskan prinsip
    environmental, social, and governance
    (ESG), HKI terus mendorong penerapan proses bisnis yang  bertanggung jawab dan memberikan dampak positif jangka panjang bagi masyarakat serta lingkungan. 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Di Pemalang, Gus Ipul Pesankan Kolaborasi Wujudkan Graduasi

    Di Pemalang, Gus Ipul Pesankan Kolaborasi Wujudkan Graduasi

    Pemalang (beritajatim.com) – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan, salah satu amanat Asta Cita Presiden Prabowo Subianto ke Kemensos adalah peningkatan kesejahteraan sosial.

    Ia menyebut, untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan kolaborasi serta gotong royong dari berbagai pihak.

    Pernyataan ini Gus Ipul sampaikan saat menghadiri acara graduasi 1.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Pendopo Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Senin (17/10/2025).

    “Urut-urutannya, Pemalang Berjaya (Bercahaya). Pemalang Berjaya terwujud kalau ‘ngopeni ngelakoni’. Kita bisa sukseskan ‘ngopeni ngelakoni’ kalau kita selalu ada di setiap denyut kehidupan masyarakat. Selalu ada bisa diwujudkan kalau kita merujuk pada Asta Cita Presiden Prabowo,” kata Gus Ipul.

    “Jadi Asta Cita Presiden Prabowo turun ke Kemensos menjadi ‘Selalu Ada’, ke Jawa Tengah jadi ‘Ngopeni Ngelakoni’, ke Pemalang jadi ‘Pemalang Berjaya’. Itulah kira-kira yang disebut dengan kolaborasi, disebut dengan sinergi, disebut dengan gotong royong. Kata kuncinya adalah pada gotong royong,” tambahnya menjelaskan.

    Gus Ipul mengatakan, kolaborasi dan gotong royong tersebut bisa dilakukan dengan adanya keterkaitan antara program kerja pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Menurutnya, langkah ini tentu menjadi modal besar untuk memberikan dampak nyata yang dirasakan oleh masyarakat.

    “Dengan intervensi yang dimiliki masing-masing pemerintah daerah dan kementerian/lembaga, tentu hasilnya, dampaknya akan lebih nyata. Salah satu contohnya hari ini ada seribu lebih jeluarga penerima manfaat yang dinyatakan graduasi, naik kelas dari penerima bansos, nanti naik ke program pemberdayaan,” jelas Gus Ipul.

    Lebih lanjut Gus Ipul menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto pun menaruh perhatian yang besar agar bansos yang disalurkan kepada masyarakat lebih tepat sasaran. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui data akurat, yakni Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

    “Soal siapa yang berhak menerima bantuan, ini hal yang paling mendasar. Kita boleh pidato, kita boleh bikin konsep, kita bikin proses bisnis. Tapi kalau data kita berantakan, rogram kita tidak akan bisa tepat sasaran,” tegas Gus Ipul.

    “Pak Presiden memerintahkan kepada kami untuk bekerja dimulai dengan data yang akurat, dengan menerbitkan Inpres Nomor 4 Tahun 2025, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Inilah yang harus menjadi rujukan bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah,” sambungnya.

    Bupati Pemalang Anom Widiyantoro mengatakan, graduasi 1.000 KPM PKH hari ini menjadi energi positif bagi pihaknya dalam memperkuat upaya pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan di Kabupaten Pemalang.

    “Kami hari ini menandai keberhasilan dari keluarga-keluarga yang ada di Pemalang, yaitu graduasi keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan. Ini merupakan bukti suksesnya intervensi program pemerintah. Dalam hal ini Kementerian Sosial melalui pendampingan sosial, serta kerja keras para KPM untuk mampu menciptakan perubahan yang signifikan,” ucap Anom.

    Anom menjelaskan, Pemkab Pemalang akan senantiasa berakselerasi melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam pengurangan kemiskinan, pemberdayaan sosial, dan peningkatan sumber daya manusia (SDM). “Ini sejalan dengan visi kami, yaitu Pemalang Bercahaya, bersih, cakep, handal, dan mulia, dan tentunya sinkron dengan program Bapak Presiden, yakni Asta Cita,” ujarnya.

    Anom menambahkan, pihaknya juga akan terus memperbarui dan memperkuat basis data kemiskinan melalui DTSEN. Sebab, data ini menjadi dasar utama dalam penyaluran bansos.

    “Pelaksanaannya di Kabupaten Pemalang dilakukan memutakhiran setiap 3 bulan sekali Pak, kami akan senantiasa mencoba ke depan untuk membuat desk di masing-masing desa, sehingga pelaksanaan updating data ini bisa secepatnya, pak,” jelas Anom di hadapan Gus Ipul. (ted)