Kementrian Lembaga: Kemensos

  • Mensos Sebut Penyaluran Bansos Hanya Boleh Pakai Data Inpres DTSEN

    Mensos Sebut Penyaluran Bansos Hanya Boleh Pakai Data Inpres DTSEN

    Mensos Sebut Penyaluran Bansos Hanya Boleh Pakai Data Inpres DTSEN
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (
    Gus Ipul
    ) menginstruksikan jajarannya untuk meningkatkan kinerja di tahun 2025, seiring dengan terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang
    Data Tunggal Sosial
    dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
    Dia mengatakan bahwa data ini akan menjadi acuan utama dalam penyaluran program
    bantuan sosial
    dan
    pemberdayaan masyarakat
    .
    “Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional sudah tuntas. Ini menjadi pedoman bagi kita untuk melakukan intervensi kepada penerima manfaat di masa mendatang,” ujar Gus Ipul dalam apel pagi di halaman Kantor Kemensos, Senin (17/2/2025).
    “Data ini juga menjadi pegangan bagi semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah,” tambah dia.
    Gus Ipul menegaskan bahwa Inpres tersebut melarang penggunaan data lain selain DTSEN guna menjaga keakuratan dan validitas data penerima manfaat.
    Dengan data yang terintegrasi, diharapkan program bantuan sosial dapat lebih tepat sasaran dan efektif dalam pemberantasan kemiskinan.
    Selain itu, ia menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi antar Unit Kerja Eselon (UKE) I dalam mendukung program pemberantasan kemiskinan.
    Dia menegaskan bahwa Direktorat Jenderal (Ditjen) Perlindungan dan Jaminan Sosial, Ditjen Rehabilitasi Sosial, serta Ditjen Pemberdayaan Sosial harus bekerja sebagai satu kesatuan dan tidak berjalan sendiri-sendiri.
    Dalam upaya meningkatkan efektivitas program, Kemensos juga mempercepat proses graduasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) agar mereka bisa mandiri dan keluar dari data penerima bantuan sosial.
    “Yang ada dalam data harus segera dikeluarkan, jangan membuat mereka nyaman dan demotivasi. Selama ini ada 15 tahun yang menerima Bansos, 10 tahun yang menerima Bansos,” ujar dia.
    “Itu namanya membuat orang nyaman, membuat keluarga itu demotivasi, maunya yang menerima Bansos,” tambahnya.
    Sebagai bagian dari strategi nasional, Presiden Prabowo telah membentuk Kementerian Koordinator
    Pemberdayaan Masyarakat
    untuk menyeimbangkan perlindungan sosial (social protection) dan pemberdayaan sosial (social empowering).
    Gus Ipul menegaskan, semakin banyak keluarga penerima manfaat (KPM) yang beralih ke program pemberdayaan, semakin sukses kinerja Kemensos dalam pemberantasan kemiskinan.
    “Bagi KPM yang belum siap langsung beralih dari perlindungan sosial ke pemberdayaan, akan dilakukan proses rehabilitasi sosial,” ujar Gus Ipul.
    “Setelah rehabilitasi, mereka akan masuk tahap pemberdayaan, lalu graduasi tahap pertama, hingga akhirnya mencapai graduasi tahap kedua,” tegasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bansos PKH dan BPNT Februari 2025 Cair Berapa? Ini Cara Cek Saldo dan Nama Penerimanya

    Bansos PKH dan BPNT Februari 2025 Cair Berapa? Ini Cara Cek Saldo dan Nama Penerimanya

    PIKIRAN RAKYAT – Pada tahun 2025, pemerintah Indonesia kembali menyalurkan program Bantuan Sosial (Bansos) seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka.

    Penerima bansos ini telah ditentukan berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Masyarakat dapat mengecek apakah mereka termasuk sebagai penerima melalui platform online yang disediakan oleh pemerintah.

    Selain HP atau laptop, calon penerima cukup persiapkan KTP untuk nanti dimasukkan dalam sebuah kolom di situs resmi pengecekan.

    Cara Mengecek Nama Penerima Bansos PKH dan BPNT

    Untuk mengecek nama penerima bansos, masyarakat dapat mengunjungi situs web resmi Kementerian Sosial di alamat https://cekbansos.kemensos.go.id/. Berikut adalah langkah-langkahnya:

    Kunjungi situs web https://cekbansos.kemensos.go.id/. Pilih provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa sesuai dengan yang tertera di KTP. Masukkan nama penerima manfaat sesuai dengan KTP. Masukkan kode verifikasi yang tertera di situs web, lalu klik “CARI DATA”. Situs web akan menampilkan hasil pencarian nama penerima bansos. Jika termasuk penerima manfaat, nama yang dimasukkan akan muncul beserta jenis bansos yang diterima. Jika tidak termasuk, akan muncul pemberitahuan bahwa nama yang dimasukkan tidak ada. Cara Mengecek Saldo dan Pencairan Bansos PKH dan BPNT

    Pengecekan saldo dan pencairan bansos dapat dilakukan melalui beberapa cara:

    ATM Bank Himbara: Kunjungi ATM Bank Himbara (BNI, BRI, BTN, atau Bank Mandiri) dengan membawa Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

    E-Warong atau Agen Perbankan: Jika tidak ada ATM terdekat, pengecekan saldo bisa dilakukan di e-warong atau agen perbankan.

    Kantor Pos: Penerima juga bisa langsung mencairkannya di kantor pos dengan membawa undangan dari pengurus RT/RW setempat.

    Besaran Bansos PKH dan BPNT 2025

    Besaran bantuan PKH dan BPNT berbeda sesuai dengan tujuan penyalurannya. Berikut rincian besaran bansos PKH dan BPNT tahun 2025:

    Besaran Bansos PKH 2025

    Ibu hamil: Rp 750.000 per 3 bulan (Rp 3.000.000 per tahun)

    Anak usia dini (0-6 tahun): Rp 750.000 per 3 bulan (Rp 3.000.000 per tahun)

    Anak Sekolah SD: Rp 225.000 per 3 bulan (Rp 900.000 per tahun)

    Anak Sekolah SMP: Rp 375.000 per 3 bulan (Rp 1.500.000 per tahun)

    Anak Sekolah SMA: Rp 500.000 per 3 bulan (Rp 2.000.000 per tahun)

    Lanjut usia (70 tahun ke atas): Rp 600.000 per 3 bulan (Rp 2.400.000 per tahun)

    Penyandang disabilitas berat: Rp 600.000 per 3 bulan (Rp 2.400.000 per tahun)

    Besaran Bansos BPNT

    Besaran bansos BPNT adalah Rp200.000 per bulan untuk masing-masing Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Jika dirapel dalam periode 3 bulan, maka BPNT akan cair sebesar Rp600.000. Pun begitu jika disalurkan dalam waktu 2 bulan, maka bantuan cair sebesar Rp200.000.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Daftar Terbaru Kementerian-Lembaga yang Terdampak Efisiensi Anggaran

    Daftar Terbaru Kementerian-Lembaga yang Terdampak Efisiensi Anggaran

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melakukan rekonstruksi anggaran sebagai bagian dari upaya efisiensi keuangan negara. Sejumlah kementerian dan lembaga yang awalnya tidak termasuk dalam daftar pemangkasan kini turut mengalami pengurangan anggaran.  

    Pada awalnya, beberapa kementerian dan lembaga masih terbebas dari pemangkasan. Namun, pada 7 Februari 2025, Presiden Prabowo meminta dilakukan penyesuaian ulang terhadap kebijakan efisiensi anggaran. Proses ini kemudian dibahas lebih lanjut antara kementerian/lembaga dan DPR pada 12-13 Februari 2025.

    Hasilnya, sejumlah instansi yang sebelumnya tidak terdampak akhirnya mengalami pengurangan anggaran. Dihimpun dari berbagai sumber, berikut daftar kementerian dan lembaga yang terdampak beserta jumlah pemangkasan anggaran yang dilakukan:

    Daftar Kementerian dan Lembaga yang Terdampak Efisiensi Anggaran

    Komisi I

    Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) mengalami pemangkasan sebesar Rp 2,03 triliun dari total pagu Rp 9,8 triliun, yang dapat berdampak pada diplomasi luar negeri dan program kerja sama internasional.Kementerian Pertahanan (Kemenhan) terkena pemotongan terbesar di antara kementerian dalam Komisi I, yaitu Rp 26,7 triliun dari Rp 166,2 triliun, yang kemungkinan memengaruhi belanja alutsista dan operasional pertahanan.Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) harus beradaptasi dengan pemangkasan Rp 3,84 triliun dari Rp 7,72 triliun, yang berpotensi mengurangi anggaran untuk transformasi digital nasional.Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengalami pemangkasan Rp 538,6 miliar dari Rp 1,32 triliun, yang mungkin berdampak pada penguatan keamanan siber nasional.Badan Keamanan Laut (Bakamla) kehilangan Rp 334 miliar dari Rp 1,08 triliun, yang dapat memengaruhi patroli keamanan laut.Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) mengalami pengurangan Rp 58,1 miliar dari Rp 187 miliar.Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) mengalami pemangkasan Rp 15,84 miliar dari Rp 54,66 miliar.

    Komisi II

    Kementerian PAN-RB mengalami pengurangan Rp 184,9 miliar dari Rp 392,98 miliar.Kementerian ATR/BPN terkena pemangkasan Rp 2,01 triliun dari Rp 6,45 triliun, yang dapat berdampak pada percepatan program reforma agraria.Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengalami pengurangan Rp 2,17 triliun dari Rp 4,79 triliun.Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menghadapi pemangkasan Rp 1,15 triliun dari Rp 6,3 triliun.Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengalami pemotongan Rp 843,2 miliar dari Rp 3,06 triliun.Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkena pemangkasan Rp 955 miliar dari Rp 2,41 triliun.Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengalami pengurangan Rp 195,1 miliar dari Rp 798,34 miliar.Lembaga Administrasi Negara (LAN) mengalami pemotongan Rp 91,4 miliar dari Rp 328,48 miliar.

    Komisi III

    Komisi Yudisial (KY) mengalami pemangkasan Rp 74,7 miliar dari Rp 184,52 miliar.Mahkamah Agung (MA) terkena pemotongan Rp 2,28 triliun dari Rp 12,68 triliun.Mahkamah Konstitusi (MK) mengalami pengurangan Rp 226,1 miliar dari Rp 611,47 miliar.Kejaksaan Agung (Kejagung) harus beradaptasi dengan pemotongan Rp 5,43 triliun dari Rp 24,27 triliun.Polri mengalami pengurangan anggaran Rp 20,58 triliun dari Rp 126,62 triliun.Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kehilangan Rp 201 miliar dari Rp 1,23 triliun.Badan Narkotika Nasional (BNN) mengalami pemangkasan Rp 998,6 miliar dari Rp 2,45 triliun.

    Komisi IV

    Kementerian Pertanian (Kementan) terkena pemotongan Rp 10,28 triliun dari Rp 29,3 triliun, yang dapat berdampak pada ketahanan pangan nasional.Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengalami pengurangan Rp 2,12 triliun dari Rp 6,22 triliun.Kementerian Kehutanan (Kemenhut) terkena pemangkasan Rp 1,22 triliun dari Rp 5,16 triliun.

    Komisi V

    Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengalami pemotongan terbesar dalam daftar ini, yaitu Rp 60,46 triliun dari Rp 110,95 triliun.Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kehilangan Rp 13,73 triliun dari Rp 31,45 triliun.BMKG menghadapi pemangkasan Rp 1,78 triliun dari Rp 2,83 triliun.

    Komisi VI hingga XIII

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengalami pemangkasan Rp 8,9 triliun dari Rp 53,1 triliun.Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkena pemotongan Rp 19,6 triliun dari Rp 105,7 triliun, yang berpotensi memengaruhi program kesehatan nasional.Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengalami pengurangan Rp 7,27 triliun dari Rp 33,5 triliun.Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) menghadapi pemotongan Rp 14,3 triliun dari Rp 56,6 triliun.Kementerian Sosial (Kemensos) mengalami pemangkasan Rp 970 miliar dari Rp 79,6 triliun.Kementerian Agama (Kemenag) terkena pemangkasan Rp 12,32 triliun dari Rp 78,55 triliun.

    Efisiensi anggaran ini dilakukan untuk menyesuaikan kebijakan fiskal pemerintah, namun di sisi lain, beberapa program strategis di masing-masing kementerian dan lembaga berpotensi terdampak. Dengan adanya pemangkasan ini, diharapkan efisiensi penggunaan anggaran tetap dapat menjaga kualitas layanan dan program yang telah direncanakan oleh pemerintah.

  • Kakek Prabowo, Margono Djojohadikusumo Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional

    Kakek Prabowo, Margono Djojohadikusumo Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional

    loading…

    Suasana pembukaan Seminar Nasional bertema Memaknai Napak Tilas Perjuangan dan Dedikasi RM Margono Djojohadikusumo yang digelar Yayasan Merah Putih Peduli bekerja sama Unhan di Kampus Unhan, Sentul, Bogor, Sabtu (15/2/2024). Foto: Humas Unhan

    JAKARTA – Kakek Presiden Prabowo Subianto, Raden Mas Margono Djojohadikusumo diusulkan menjadi pahlawan nasional oleh Yayasan Merah Putih Peduli bekerja sama dengan Universitas Pertahanan (Unhan).

    Hal itu terungkap dalam “Seminar Nasional dan Bedah Buku” yang digelar di Universitas Pertahanan (Unhan), Sentul, Bogor, Sabtu (15/2/2025).

    Rektor Unhan Letjen TNI (Purn) Jonni Mahroza yang hadir dalam Seminar Nasional mengatakan usulan RM Margono Djojohadikusumo muncul dari masyarakat yang berasal dari berbagai kalangan baik akademisi, praktisi ekonomi, politisi, maupun pegiat budaya dan sosial.

    Menurut Jonni, kakek Presiden Prabowo RM Margono merupakan salah satu ekonom andal yang memiliki andil besar dalam membangun fondasi ekonomi perbankan Indonesia di era prakemerdekaan RI.

    “Unhan mendukung penuh usulan RM Margono Djojohadikusumo menjadi Pahlawan Nasional. Melihat dari rekam jejaknya baik sebagai penggagas sistem ekonomi perbankan yang ditujukan untuk kekuatan ekonomi rakyat maupun politik prakemerdekaan karena beliau ikut terlibat dalam Sidang BPUPKI,” kata Jonni dikutip Senin (17/2/2025).

    Sekjen Kementerian Sosial (Kemensos) Robben Nico menyambut baik usulan tersebut. Apalagi dia hadir langsung dalam seminar nasional dan peluncuran buku berjudul “Napak Tilas Perjuangan RM Margono Djojohadikusumo dalam Meletakkan Fondasi Perekonomian Indonesia Pasca-Kemerdekaan” itu.

    Menurut dia, yang paling banyak diketahui warga Indonesia adalah beliau salah satu pendiri bank sentral pertama di Indonesia yang hari ini bernama Bank Negara Indonesia (BNI). Dalam diskusi tersebut terungkap Margono tidak hanya berkiprah di bidang ekonomi.

    Margono turut andil dalam berbagai peristiwa penting dalam sejarah perjalanan bangsa, seperti ikut terlibat dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan turut menjadi perwakilan Konferensi Meja Bundar (KMB).

    Menurut Robben, berdirinya BNI merupakan salah satu tonggak penting perjalanan bangsa. Apalagi di awal-awal kemerdekaan dan berdirinya bangsa Indonesia, belum ada sistem perbankan yang matang.

  • Agar Tepat Sasaran, Gus Ipul Minta Inpres DTSEN Jadi Pedoman bagi Penyaluran Bansos – Page 3

    Agar Tepat Sasaran, Gus Ipul Minta Inpres DTSEN Jadi Pedoman bagi Penyaluran Bansos – Page 3

    Dalam upaya meningkatkan efektivitas program, Gus Ipul mengungkapkan bahwa Kemensos tengah mempercepat proses graduasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) agar mereka bisa mandiri dan keluar dari data penerima bantuan sosial.

    “Yang ada dalam data harus segera dikeluarkan jangan membuat mereka nyaman dan demotivasi, selama ini ada 15 tahun yang menerima Bansos, 10 tahun yang menerima Bansos, itu namanya membuat orang nyaman, membuat keluarga itu demotivasi, maunya yang menerima Bansos,” ungkapnya.

    Gus Ipul mengatakan, bagi KPM yang belum siap langsung beralih dari perlindungan sosial ke pemberdayaan, akan dilakukan proses rehabilitasi sosial.

    “Setelah rehabilitasi, mereka akan masuk tahap pemberdayaan, lalu graduasi tahap pertama, hingga akhirnya mencapai graduasi tahap kedua,” katanya.

     

    (*)

  • Bekasi Berkebaya Digelar, Fatma Gus Ipul: Buka Peluang Kolaborasi dengan Penyandang Disabilitas – Page 3

    Bekasi Berkebaya Digelar, Fatma Gus Ipul: Buka Peluang Kolaborasi dengan Penyandang Disabilitas – Page 3

    Fatma meminta kepada semua pihak agar membuka ruang kolaborasi dengan para penyandang disabilitas yang memiliki potensi di bidang fesyen.

    “Sebagai Penasihat DWP Kemensos yang memiliki kewajiban untuk lebih memperhatikan para penyandang disabilitas, saya berharap para desainer hebat IMF ini dapat berkolaborasi dan membina potensi penyandang disabilitas yang menjadi bagian sasaran program dari Kemensos,” ujarnya.

    “Seperti baju yang saya pakai saat ini, adalah batik ciprat buatan sahabat kami penyandang disabilitas, lalu di-desain dengan sangat bagus oleh desainer mbak Elok Re Naspio, sehingga karya dari penyandang disabilitas bisa dinikmati dan diharapkan bisa naik kelas, saya senang sekali karena bagi saya ini adalah karya yang luar biasa,” jelas Fatma.

     

    (*)

  • Menengok Rusun Sentra Mulya, hadirnya negara untuk rakyat prasejahtera

    Menengok Rusun Sentra Mulya, hadirnya negara untuk rakyat prasejahtera

    Warga berjalan keluar bangunan di Rumah Susun (Rusun) Sentra Mulya Jaya, Jakarta, Jumat (26/1/2024). Kementerian Sosial (Kemensos) berkolaborasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun Rumah Susun Sentra Mulya Jaya dengan harga sewa rumah Rp 10ribu perbulan itu sudah termasuk fasilitas lengkap yang dikhususkan bagi masyarakat pra sejahtera, kelompok miskin dan rentan. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/foc (ANTARA FOTO/ASPRILLA DWI ADHA)

    Menengok Rusun Sentra Mulya, hadirnya negara untuk rakyat prasejahtera
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Minggu, 16 Februari 2025 – 13:43 WIB

    Elshinta.com – Memiliki tempat tinggal yang layak merupakan kebutuhan bagi setiap manusia. Sayangnya, tak semua orang terlahir dengan keberuntungan untuk memiliki hunian yang layak, terlebih di kota besar seperti Jakarta.

    Di tengah padatnya kota ini, masih banyak masyarakat Jakarta yang hidupnya terlontang-lantung tanpa rumah untuk bernaung.

    Namun pada Maret 2023, pemerintah hadir di tengah rakyat prasejahtera dengan menyediakan hunian yang layak.

    Mereka yang tinggal di kolong jembatan, gerobak, hingga bantaran sungai memiliki kesempatan untuk tinggal di hunian yang bersih dan nyaman, yakni di Rusun Sentra Mulya Jaya Cipayung, Jakarta Timur.

    Rusun ini pun sempat menarik perhatian masyarakat lantaran harga sewa yang sangat amat murah yakni Rp10.000.

    Sudah hampir dua tahun berdiri, apa kabar Rusun Sentra Mulya Jaya?

    Suasana dan fasilitas

    Setelah hampir dua tahun berdiri, rusun hasil program kolaborasi antara Kementerian Sosial dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) itu masih tampak baik.

    Suasana gedung lima lantai berwarna abu-abu, merah dan putih itu masih cukup bersih. Tanaman-tanaman yang tumbuh di sekelilingnya tetap hijau dan membuat rusun itu terasa asri di tengah teriknya Jakarta. Halaman hingga tempat parkir yang luas pun menambah kesan nyaman bagi siapapun yang mengunjungi rusun ini.

    Di antara rusun-rusun lainnya yang berdiri di Jakarta, dalam pandangan salah satu penghuninya, Yeni Hendrayani(41), rusun itu bisa terbilang “mewah”.

    Dikatakan mewah karena dengan harga sewa yang masih Rp10.000, mereka bisa mendapatkan hunian yang layak di Jakarta.

    Informasi dari pengelola, Rusun Sentra Mulya Jaya memang menyasar kalangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) secara gratis. 

    Iuran Rp10.000,- per bulan merupakan bentuk tanggungjawab mereka selama menerima layanan tempat tinggal karena uang iuran tersebut nantinya akan digunakan kembali sebagai dana sosial sesama warga Rusun Sentra Mulya Jaya, misalnya jika ada penghuni yang sakit.

    Memiliki 93 unit dengan dimensi ruangan 24 meter persegi, para penghuni Rusun Sentra Mulya Jaya sudah disuguhi berbagai fasilitas. 

    Misalnya ruang tamu lengkap dengan satu meja makan yang dikelilingi empat kursi, peralatan makan dan minum, satu kamar tidur berisi dua tempat tidur bertingkat, serta dua lemari pakaian.

    Tak hanya itu, kamar mandi juga terletak di dalam masing-masing kamar sehingga lebih personal. Penghuni juga sudah diberikan peralatan lain seperti sapu, ember, hingga kompor gasdan tabung gasnya.

    Fasilitas-fasilitas inilah yang membuat Yeni betah berada di rusun itu sejak 2023. Bahkan tak hanya sekedar tinggal, Yeni pun berkesempatan mengikuti pelatihan memasak untuk membantu meningkatkan ekonominya.

    Kendati demikian, membayar listrik dan mengisi gas untuk memasak merupakan tanggung jawab masing-masing penghuni di Rusun Sentra Mulya Jaya.

    Masa tinggal terbatas

    Yeni dan penghuni Rusun Sentra Mulya Jaya lainnya tak bisa tinggal selama-lamanya di rusun yang nyaman itu. Menurut peraturan yang ditetapkan Kementerian Sosial, penghuni memiliki durasi masa huni selama dua tahun.

    Apabila belum dapat mandiri dalam mencari hunian lain, mereka diberi kesempatan untuk memperpanjang masa huni satu kali selama satu tahun.

    Mendekati batas maksimal waktu huni, sebagian penghuni mengaku belum tahu bagaimana nasibnya ke depan karena mereka belum memiliki cukup tabungan untuk pindah ke rumah sewa lainnya.

    Sebab selama ini, uang yang dihasilkan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, membiayai anak-anak hingga ongkos transportasi. Apalagi, pendapatan harian yang dihasilkan pun tak menentu, sehingga Yeni belum siap meninggalkan tempat itu.

    Menurutnya, mencari rumah sewa di Jakarta dengan biaya huni yang terjangkau cukup sulit, bahkan mustahil ditemukan karena rata-rata rumah sewa untuk kalangan ekonomi rendah di Jakarta bisa mencapai Rp1 juta per bulan.

    Hal itu yang membuatnya berharap, pemerintah dapat memberikan bantuan untuk masyarakat seperti dirinya. Mungkin jika tidak di Rusun Sentra Mulya Jaya, Yeni berharap pemerintah memiliki program lain yang berfokus pada penyediaan hunian bagi kalangan ekonomi rendah.

    Evaluasi pengelola

    Sudah hampir dua tahun berdiri, Kepala Pengelola Rusun Sentra Mulya Jaya Muchyidin mengatakan bahwa menjelang masa tinggal penghuni terlama usai atau disebut graduasi, pengelola melakukan evaluasi untuk memutuskan penghuni yang siap graduasi atau masih diberikan kesempatan untuk memperpanjang masa huninya. 

    Penghuni yang graduasi adalah kalangan yang berdasarkan hasil evaluasi sudah “berdaya”, mampu mandiri untuk mencari hunian baru dan kembali ke masyarakat.

    Di sisi lain, pihak pengelola mengakui ada beberapa tantangan untuk “menata” penghuni di Rusun Sentra Mulya Jaya.

    Muchyidin mengatakan, pihak pengelola sedikit kewalahan menerapkan tata tertib di rusun itu. Misalnya saja larangan merokok di dalam gedung, lantaran masih ada penghuni yang tak mengindahkan larangan ini. 

    Selain itu, ada juga konflik antar-penghuni yang membuat pihak pengelola harus turun tangan menjaga kerukunan warga di Rusun Sentra Mulya Jaya.

    Tak hanya evaluasi mengenai tata tertib, rasa-rasanya peraturan mengenai batas masa tinggal di rusun juga perlu menjadi perhatian.

    Muchyidin menceritakan, sebagian besar para penghuni belum memiliki tata kelola ekonomi yang baik sehingga mereka belum bisa memprioritaskan upaya untuk hidup mandiri setelah meninggalkan Rusun Sentra Mulya Jaya.

    “Tidak semuanya penghuni kami memiliki struggle yang sama. Kadang, mohon maaf, kami sudah memberi bantuan tapi manajemen mereka dalam mengelola itu masih kurang. Jadi mereka masih memiliki mental ingin dibantu,” kata Muchyidin.

    Hal senada pun disampaikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha di Sentra Mulya Jaya Nitra Dewi. Menurutnya, mengubah pola pikir dan perilaku seseorang tak bisa dilakukan dalam waktu singkat.

    “Ibarat kalau sakitnya fisik, lebih mudah melihat kesembuhannya. Kalau kami pekerja sosial, membantu untuk mengembalikan keberfungsian sosialnya, sehingga memerlukan proses dan waktu karena menyangkut aspek psikososial seseorang,” kata Nitra Dewi.

    Oleh sebab itu, nantinya evaluasi terkait batas masa tinggal merupakan salah satu poin utama yang dibahas saat graduasi pertama dilakukan.

    Rusun Sentra Mulya Jaya merupakan salah satu bukti kehadiran negara untuk rakyatnya yang masih jauh dari kata sejahtera ataupun ekonomi yang berkecukupan. Namun para penghuni juga diharapkan bisa menaikkan kapasitas perekonomiannya agar bisa hidup mandiri setelah berstatus sebagai alumnus rusun Sentra Mulya Jaya.

    Sumber : Antara

  • Berapa Besaran PKH yang Cair Tahap 1? Cek Kategori dan Cara Lihat Nama Penerima

    Berapa Besaran PKH yang Cair Tahap 1? Cek Kategori dan Cara Lihat Nama Penerima

    PIKIRAN RAKYAT – Program Keluarga Harapan (PKH) akan kembali disalurkan pada tahun 2025 ini bagi keluarga miskin dan rentan. Tahap pertama dijadwalkan cair pada periode Januari-Maret 2025.

    Jika kamu terdaftar sebagai penerima manfaat PKH pada tahun-tahun sebelumnya, besar kemungkinan kamu juga akan dapat bansos di tahun ini. Kamu dapat dengan mudah mengecek status sebagai penerima melalui platform daring yang disediakan oleh Kementerian Sosial.

    Jika namamu terdaftar, nantinya kamu akan mendapatkan bantuan dengan besaran tertentu, tergantung dari kategori.

    Nominal Bantuan Bansos PKH 2025 Berdasarkan Kategori

    Besaran bantuan yang diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bervariasi, tergantung pada kategori penerima. Berikut adalah rinciannya:

    Kategori Ibu Hamil dan Nifas: Rp750.000 per tahap (total Rp3.000.000 per tahun) Kategori Balita 0-6 Tahun: Rp750.000 per tahap (total Rp3.000.000 per tahun) Kategori Siswa Sekolah Dasar: Rp225.000 per tahap (total Rp900.000 per tahun) Kategori Siswa Sekolah Menengah Pertama: Rp375.000 per tahap (total Rp1.500.000 per tahun) Kategori Siswa Sekolah Menengah Atas: Rp500.000 per tahap (total Rp2.000.000 per tahun) Kategori Lansia 70 Tahun ke Atas: Rp600.000 per tahap (total Rp2.400.000 per tahun) Kategori Penyandang Disabilitas Berat: Rp600.000 per tahap (total Rp2.400.000 per tahun) Cara Cek Status Penerima Bansos PKH Tahap 1 Tahun 2025

    Untuk mengecek apakah kamu termasuk dalam daftar penerima PKH tahap 1 tahun 2025, ikuti langkah-langkah berikut:

    Akses situs web cekbansos.kemensos.go.id di perangkatmu. Pilih wilayah tempat kamu tinggal, mulai dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa/kelurahan. Masukkan nama lengkap sesuai dengan yang tertera di KTP. Masukkan kode captcha yang ditampilkan di layar. Jika kesulitan membaca, kamu dapat meminta kode baru. Klik tombol “Cari Data” dan tunggu hasilnya. Jika nama kamu terdaftar sebagai penerima, maka akan muncul informasi “YA” dengan keterangan PKH JAN-MAR 2025.

    Demikian informasi soal cara cek nama penerima PKH tahap 1 yang dilengkapi dengan besaran bantuannya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Bansos BPNT 2025 Segera Cair! Buruan Cek Bansos Kemensos

    Bansos BPNT 2025 Segera Cair! Buruan Cek Bansos Kemensos

    Jakarta

    Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) termasuk bantuan sosial (bansos) yang masih disalurkan pada 2025. Bansos yang juga disebut Kartu Sembako ini cair pada awal tahun ini.

    Kapan bansos BPNT 2025 cair? Simak jadwal pencairan bansos BPNT 2025 dalam artikel ini, lengkap dengan nilai bantuan yang diterima, dan cara mengecek penerimanya.

    BPNT 2025 Periode Januari-Maret Mulai Disalurkan

    Kementerian Sosial (Kemensos) saat ini mulai menyalurkan bansos BPNT 2025 dan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Penyaluran disalurkan sesuai data di Cek Bansos Kemensos.

    BPNT yang disalurkan pemerintah adalah untuk periode Januari-Maret 2025. Detikcom mencoba mengecek beberapa nama di sejumlah daerah pada situs tersebut. Hasilnya, terlihat pada kolom BPNT dan PKH tertulis keterangan “PROSES BANK HIMBARA/PT. POS”.

    Artinya, nama tersebut sudah terdaftar sebagai penerima bansos BPNT. Penerima cukup menunggu hingga bansos BPNT ditransfer ke rekening dan bisa dicairkan. Waktu pencairan tiap penerima mungkin berbeda namun tidak lebih dari periode bansos.

    Dalam beberapa bulan terakhir, Kemensos merampungkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar lebih tepat sasaran. Hal ini dijelaskan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dalam rilis di situs Kemensos.

    “Pak Prabowo sejak awal mengajak kita kerja dengan data yang akurat. Apa yang dikerjakan selama tiga bulan terakhir ini adalah dalam usaha untuk memperoleh data yang lebih akurat. Masukan-masukan yang baik akan terus kita jadikan bahan evaluasi penyaluran ke depan. Kita sepakat dengan BPS tiap 3 bulan kita lakukan pemutakhiran,” ujar Gus Ipul menjawab pertanyaan wartawan terkait kritik bansos sering salah sasaran di kantor Kemensos, Jakarta, Selasa (11/2/2025).

    Adapun DTSEN adalah integrasi dari tiga pangkalan data utama, yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Gabungan data ini kemudian diuji silang dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Kementerian Dalam Negeri sehingga lebih akurat.

    Penerima BPNT Dapat Apa?

    Berdasarkan data Informasi APBN 2025 dari Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Kartu Sembako atau BPNT disalurkan kepada 20 juta KPM. Setiap keluarga menerima Rp 200 ribu per bulan.

    Jumlah tersebut naik dari sebelumnya sebesar Rp 150 ribu per KPM per bulan dengan total penerima 15,2 juta KPM. Jumlah anggaran yang disiapkan mencapai Rp 43,6 triliun. Jika awal tahun 2025 KPM mendapatkan bantuan Januari-Maret 2025, maka yang akan diterima adalah Rp 600 ribu.

    Cara Cek Penerima Bansos BPNT 2025

    Detikers bisa mengecek sendiri bansos BPNT 2025 apakah sudah cair lewat Cek Bansos Kemensos.go.id lewat HP. Cukup gunakan browser yang sudah tersedia di HP, seperti Chrome atau Safari. Berikut langkah-langkahnya:

    Masuk ke alamat situs Cek Bansos Kemensos.Pilih provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan sesuai tempat tinggalmu.Masukkan nama kamu sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP).Isi 4 huruf kode captcha ke dalam kotak yang disediakan. Jika kode kurang jelas, klik icon refresh untuk mendapatkan kode baru.Tekan tombol ‘Cari Data’.Jika kamu tidak terdaftar, maka akan muncul keterangan ‘Tidak Terdapat Peserta/PM’. Jika terdaftar, maka akan muncul nama, usia, dan jenis-jenis bantuan yang sudah maupun yang akan diperoleh.

    Jika muncul beberapa nama penerima yang sama, kamu bisa melihat pada kolom usia. Pada setiap jenis bantuan terdapat kolom status yang berisi tulisan YA atau TIDAK. Jika kamu penerima manfaat BPNT, maka pada kolom BPNT akan tertulis YA dan periode pemberiannya.

    (bai/row)

  • Cek Sekarang! Dana Bansos PKH 2025 Tahap 1 Cair Februari, KPM dengan NIK Ini Bisa Terima Transferan

    Cek Sekarang! Dana Bansos PKH 2025 Tahap 1 Cair Februari, KPM dengan NIK Ini Bisa Terima Transferan

    JABAR EKSPRES – Kabar gembira bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM), karena pencairan dana bansos Program Keluarga Harapan (PKH) tahap 1 untuk tahun 2025 sudah dimulai pada Februari.

    Jika kamu termasuk penerima, segera cek saldo rekeningmu, siapa tahu bantuan sudah masuk dan siap digunakan.

    Baca juga : Pakai NIK KTP, Begini Cara Cek Penerima Bansos PKH 2025

    Bansos PKH ini menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah untuk membantu keluarga kurang mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari.

    Jadi, pastikan kamu tidak ketinggalan informasi penting ini.

    Pemerintah telah menetapkan jadwal pencairan dana PKH untuk periode Januari hingga Maret 2025.

    Saat ini, proses pencairan sudah mulai berjalan, dan dana langsung dikirim ke rekening masing-masing penerima.

    Bagi KPM yang sudah terdaftar sebagai penerima bansos PKH, pencairan dilakukan melalui dua metode utama:

    1. Transfer Bank

    Dana akan langsung masuk ke rekening bank Himbara (BNI, BRI, Mandiri, dan BSI).

    Bisa dicek melalui ATM, Mobile Banking, atau internet banking.

    2. Pencairan via Kantor Pos

    Bagi penerima yang tidak memiliki rekening bank, bantuan bisa diambil langsung di Kantor Pos.

    Jangan lupa membawa KTP dan KK sebagai syarat pencairan.

    Cara Cek Saldo Dana Bansos PKH 2025

    Mau tahu apakah bansos PKH sudah masuk ke rekeningmu? Ada beberapa cara mudah untuk mengeceknya:

    1. Cek Lewat Situs Resmi Kemensos

    Kunjungi (https://cekbansos.kemensos.go.id/).Masukkan NIK KTP, nama lengkap**, serta pilih **provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan.Klik “Cari Data” dan tunggu hasilnya.

    2. Cek via Aplikasi Cek Bansos

    Download Aplikasi Cek Bansos di Play Store.Login atau daftar menggunakan NIK KTP.Masukkan data yang diminta dan langsung cek status bantuanmu.

    3. Cek Lewat Rekening Bank atau Kantor Pos

    Jika dana ditransfer ke bank, langsung cek saldo melalui ATM, Mobile Banking, atau Internet Banking.Jika pencairan dilakukan melalui Kantor Pos, datang langsung dengan membawa KTP dan KK untuk verifikasi.Syarat Penerima Bansos PKH 2025

    Tidak semua orang bisa mendapatkan bansos PKH. Bantuan ini hanya diberikan kepada mereka yang memenuhi kriteria berikut: