Kementrian Lembaga: Kemensos

  • Cara Cek Bansos PKH 2025 Menggunakan NIK KTP Secara Online

    Cara Cek Bansos PKH 2025 Menggunakan NIK KTP Secara Online

    PIKIRAN RAKYAT – Penerima bansos (Bantuan Sosial) PKH (Program Keluarga Harapan) dapat mengecek hanya dengan menggunakan NIK KTP.

    Cara cek NIK KTP penerima bansos PKH 2025 dapat dilakukan secara online untuk periode Januari – Maret 2025.

    Bagi masyarakat yang sudah mendaftar dapat mengecek daftar penerima bansos melalui website resmi Kemensos.

    Mengecek bansos secara online cukup menggunakan NIK KTP merupakan cara yang mudah dan cepat untuk memeriksa status penerima bansos tanpa ribet.

    Cara Cek Bansos PKH 2025

    1. Cek Melalui Website Resmi Kemensos

    Buka website resmi Cek Bansos Kemensos di www.cekbansos.kemensos.go.id. Isi formulir online dengan lengkap dan benar, seperti NIK KTP, nama lengkap, nama provinsi, kabupaten kecamatan, dan desa. Masukkan kode verifikasi CAPTCHA yang tampil di layar. Tekan tombol Cari Data, tunggu sampai sistem menampilkan status daftar penerima bansos PKH. Apabila terdaftar sebagai penerima, akan muncul informasi bansos yang diterima dan periode pencairannya. Namun apabila belum terdaftar maka akan tampil notifikasi Tidak Terdaftar.

    2. Cek Melalui Aplikasi Cek Bansos

    Unduh aplikasi Cek Bansos melalui Google Play Store. Buat akun baru dengan mengisi data pribadi dengan benar seperti NIK, KK, dan alamat lengkap. Unggah foto KTP dan foto guna verifikasi akun. Apabila akun telah aktif, buka kembali aplikasi Cek Bansos untuk mengecek status penerima bansos PKH. Besaran Bantuan PKH 2025 Ibu Hamil: Rp750.000 per 3 bulan atau Rp3.000.000 per tahun. Anak Usia Dini (0-6 Tahun): Rp750.000 per 3 bulan atau Rp3.000.000 per tahun. Anak Sekolah SD: Rp225.000 per 3 bulan atau Rp900.000 per tahun. Anak Sekolah SMP: Rp375.000 per 3 bulan atau Rp 1.500.000 per tahun. Anak Sekolah SMA: Rp500.000 per 3 bulan atau Rp 2.000.000 per tahun. Lansia usia 70 Tahun ke atas: Rp600.000 per 3 bulan atau Rp2.400.000 per tahun. Penyandang Disabilitas Berat: Rp600.000 per 3 bulan atau Rp 2.400.000 per tahun.

    Pencairan bansos PKH tahap pertama akan dimulai didistribusikan mulai Februari hingga Maret 2025. Untuk diketahui masyarakat, bahwa penerima bansos PKH tidak dapat menerima bansos lainnya.

    Bansos tersebut meliputi Kartu Prakerja atau BLT subsidi gaji, hal ini untuk mencegah tumpang tindih bansos.

    Jadi, pastikan data yang diisi sudah benar dan lengkap untuk memastikan proses pencairan bantuan berjalan lancar.

    Mengecek status penerima Bansos PKH melalui NIK KTP secara online merupakan cara yang praktis dan mudah.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • 4
                    
                        Prabowo "Reshuffle" Kabinet di Hari Ke-122 Pemerintahan, Lebih Cepat Dibanding Jokowi
                        Nasional

    4 Prabowo "Reshuffle" Kabinet di Hari Ke-122 Pemerintahan, Lebih Cepat Dibanding Jokowi Nasional

    Prabowo “Reshuffle” Kabinet di Hari Ke-122 Pemerintahan, Lebih Cepat Dibanding Jokowi
    Penulis
     
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto merombak susunan Kabinet Merah Putih pada Rabu (19/2/2025), bertepatan pada hari ke-122 pemerintahan Prabowo-Gibran yang dimulai pada 20 Oktober 2024.
    Reshuffle pertama yang dilakukan Prabowo ini lebih cepat dibandingkan perombakan perdana kabinet yang dilakukan Presiden ketujuh Republik Indonesia Joko Widodo.
    Untuk diketahui, Jokowi baru melakukan
    reshuffle Kabinet
    Kerja pada 12 Agustus 2015 atau hari ke-296 sejak ia dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober 2014.
    Ketika itu, Jokowi mencopot tujuh pejabat sekaligus yakni Darmin Nasution yang diangkat sebagai Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, menggantikan Sofyan Djalil.
    Kemudian, Sofyan Djalil diangkat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, menggantikan Andrinof Chaniago; Rizal Ramli diangkat sebagai Menko Bidang Kemaritiman, menggantikan Indroyono Susilo.
    Lalu, Luhut Binsar Pandjaitan diangkat sebagai Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam), menggantikan Tedjo Edhy Purdijatno; Thomas Lembong diangkat sebagai Menteri Perdagangan, menggantikan Rachmat Gobel.
    Kemudian, Pramono Anung diangkat sebagai Sekretaris Kabinet, menggantikan Andi Widjajanto; serta Teten Masduki diangkat sebagai Kepala Staf Kepresidenan, menggantikan Luhut Binsar Pandjaitan.
    Pada periode kedua pemerintahannya, 2019-2024, Jokowi juga baru merombak susunan kabinetnya di hari ke-429, tepatnya pada 22 Desember 2020.
    Ketika itu, Jokowi melantik enam orang menteri, yakni Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial menggantikan Juliari Batubara yang jadi tersangka korupsi.
    Kemudian, Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan menggantikan Terawan Agus Putranto, Sandiaga Salahuddin Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio.
    Lalu, Yaqut Cholil Quomas atau alias Gus Yaqut sebagai Menteri Agama mengganti Fachrul Razi, Wahyu Sakti Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan menggantikan Edhy Prabowo yang tersandung korupsi, serta M Lutfi menggantikan Agus Suparmanto sebagai Menteri Perdagangan.
    Berbeda dengan Jokowi, Prabowo hannya mencopot satu orang menteri yakni Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro.
    Posisi Satryo digantikan Wakil Rektor Institut Teknologi Bandung Brian Yuliarto.
    Selain mencopot Mendikti Saintek, Prabowo juga melantik empat orang kepala lembaga pada reshuffle perdananya.
    Para pejabat itu adalah Muhammad Yusuf Ateh sebagai Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala BPKP,
    Kemudian, Amalia Adininggar Arumsari sebagai Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Sonny Harry Budiutomo Harmadi sebagai Wakil Kepala BPS, dan Letjen Nugroho Sulistyo Budi sebagai Kepala Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Soal Efisiensi Anggaran, Mensos: Bisa Buat Birokrasi Indonesia Jadi Lebih Sehat

    Soal Efisiensi Anggaran, Mensos: Bisa Buat Birokrasi Indonesia Jadi Lebih Sehat

    Soal Efisiensi Anggaran, Mensos: Bisa Buat Birokrasi Indonesia Jadi Lebih Sehat
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com 
    – Menteri Sosial (
    Mensos
    ) Saifullah Yusuf mengatakan,
    efisiensi anggaran
    layaknya manfaat bulan
    puasa
    yang menyehatkan badan dan menghapus lemak-lemak
    birokrasi
    .
    “Adanya efisiensi anggaran justru bisa membuat birokrasi Indonesia jauh lebih
    sehat
    ,” tutur pria yang akrab disapa Gus Ipul itu melalui siaran pers, Rabu (19/2/2025).
    Hal tersebut disampaikan Gus Ipul saat memberikan arahan kepada kepala Dinas Sosial (
    Dinsos
    ) se-Jawa Timur dan anggota DPRD Sulawesi Tenggara di Kantor Kementerian Sosial (
    Kemensos
    ), Rabu.
    Arahan yang diberikan menyoroti masalah efisiensi anggaran kementerian atau lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (
    pemda
    ).
    Gus Ipul menjelaskan bahwa anggaran yang dimiliki K/L dan pemda, khususnya anggaran belanja barang dan modal, dapat dioptimalkan lewat pengalihan pada program-program yang lebih berdampak bagi masyarakat.
    “Pada prinsipnya, efisiensi justru mengedepankan kepentingan masyarakat luas melalui program-program yang prorakyat. Selain itu, efisiensi yang dilakukan sama sekali tidak mengurangi anggaran program-program untuk kepentingan rakyat,” paparnya.
    Gus Ipul menekankan bahwa efisiensi tidak menyentuh belanja rakyat dan pendidikan.
    Bahkan, seperti yang disebut Presiden RI Prabowo Subianto, bantuan sosial (
    bansos
    ) bisa ditambah jika memang diperlukan.
    “Kemensos telah gencar melakukan efisiensi pada pelaksanaan tugas-tugas sehari-hari, misalnya pada penghematan penggunaan listrik. Kami saja baru setengah bulan menjalankan efisiensi bisa menghemat Rp 300 juta dari anggaran untuk kebutuhan listrik di kantor,” katanya.
    Gus Ipul juga mengingatkan bahwa efisiensi harus dimulai lewat kesadaran baru yang harus dibangun dari diri masing-masing aparatur sipil negara (
    ASN
    ).
    “Tanpa adanya kesadaran itu, maka efisiensi yang dilakukan hanya akan dianggap sebagai penghambat bekerja. Padahal, ketika setiap ASN memiliki kesadaran pentingnya efisiensi, sesungguhnya itu semua tidak akan berpengaruh kepada produktivitas kerja,” ucapnya.
    Menurut Gus Ipul, kesadaran bagi ASN perlu dibangun. Sebab, kebutuhan operasional saat ini dibiayai dari oleh rakyat. Namun demikian, banyak pekerja yang dinilai kurang peduli akan efisiensi.
    “Akan menjadi hal berbeda ketika setiap orang memperlakukan hal yang sama saat berada di rumah masing-masing. Efisiensi itu akan dengan sendirinya mengalir karena anggaran yang digunakan adalah anggaran pribadi yang harus ditekan atau dilakukan penghematan,” ucapnya.
    “Kalau di rumah masing-masing, kita peduli sekali sama AC, sama lampu (melakukan penghematan). Namun, kalau di ruangan kantor kita tidak peduli, AC-nya, lampunya,” lanjut Gus Ipul.
    Gus Ipul menerangkan, Kemensos mengoptimalkan efisiensi lewat berbagai upaya kreatif dan inovatif. Salah satunya, lewat sinergi dengan sejumlah pihak untuk memaksimalkan berbagai kegiatan terdampak efisiensi.
    Ia juga menekankan pentingnya pengalihan kegiatan berdampak, seperti melakukan kerja bakti, dan
    car free day
    .
    Pada peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) 2024, sebut Gus Ipul, kerja bakti nasional dilaksanakan. Hasilnya, 720.000 orang di seluruh Indonesia terlibat dalam agenda kerja bakti.
    Selain itu, dalam praktik lainnya, Gus Ipul turut mendorong kerja sama yang intens kepada civitas akademika dalam memaksimalkan kegiatan riset dan kajian yang turut terdampak efisiensi pada anggaran Kemensos.
    “Kami ajak universitas. Mereka punya lembaga pemberdayaan masyarakat. Kemarin pertemuan di Surabaya, 200 lebih perguruan tinggi se-Jawa Timur siap mendukung Kemensos dalam membentuk desa binaan untuk pelaksanaan program pengentasan kemiskinan di desa dan itu menggunakan uang mereka, bukan uang Kemensos,” ucapnya.
    Di akhir penyampaiannya, Gus Ipul mengimbau kepada setiap kepala Dinsos se-Jawa Timur untuk tidak mengeluhkan adanya efisiensi anggaran.
    Sebaliknya, dia mendorong setiap pihak dapat mengerahkan berbagai pendekatan kreatif dan inovatif sehingga target kerja yang ada tetap tercapai dengan baik.
    “Banyak cara di tengah-tengah efisiensi itu, tetap semangat. Efisiensi ini jangan sampai menurunkan kinerja kita. Diperlukan kreativitas dan inovasi agar target-target kita tetap tercapai,” kata Gus Ipul. 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tren KaburAjaDulu, Gus Ipul: Lihat Sisi Positifnya, Mereka ke Luar Negeri Cari Pengalaman – Halaman all

    Tren KaburAjaDulu, Gus Ipul: Lihat Sisi Positifnya, Mereka ke Luar Negeri Cari Pengalaman – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengajak masyarakat menanggapi positif tren anak muda Indonesia pergi ke luar negeri untuk mencari pekerjaan karena sulitnya mereka mencari pekerjaan di negeri sendiri. 

    Hal itu memunculkan tagar #KaburAjaDulu menggema di berbagai platform media sosial. Gus Ipul mengatakan, sudah banyak warga negara Indonesia mencari nafkah di luar negeri. 

    “Mari kita berpikir positif saja. Yang dimaksud dengan “kabur aja dulu” itu apa? Banyak warga kita yang ke Jepang, misalnya, karena di sana ada peluang kerja,” ujar Gus Ipul di Kantor Kemensos, Jakarta, Selasa (18/2/2025).

    Dia juga berpendapat, mobilitas orang begitu tinggi dan akses antarnegara sudah begitu mudah. Karenanya, tren #KaburAjaDulu hanya istilah biasa. 

    “Sekarang ini, mobilitas sangat tinggi. Akses sudah terbuka. Jadi, kita lihat sisi positifnya. ‘Kabur aja dulu’ itu hanya istilah saja,” kata Gus Ipul. 

    Warga negara Indonesia yang pindah ke luar negeri, menurut Gus Ipul, dapat memberikan manfaat untuk negara. 

    Gus Ipul mengajak masyarakat melihat tren #KaburAjaDulu ini secara positif.

    “Banyak orang keluar negeri untuk bekerja, lalu pulang dengan membawa pengalaman dan ilmu yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan bangsa,” tutur Gus Ipul. 

    “Jadi, mari kita berpikir positif. Mereka ke luar negeri dalam rangka belajar, mencari pengalaman, lalu kembali dan berkontribusi bagi bangsa,” pungkasnya. 

    Kampanye Protes dn Perlawanan Anak Muda ke Pemerintah

    Presiden Partai Buruh Said Iqbal menilai kampanye tanda pagar #KaburAjaDulu di media sosial merupakan bentuk protes sekaligus perlawanan anak muda karena minimnya lapangan kerja di Indonesia.

    “Kabur Aja Dulu itu adalah perlawanan oleh kaum muda, oleh anak-anak muda yang sudah sekolahnya mahal, capek-capek belajar. Tiba-tiba begitu memasuki dunia kerja setelah lulus, lapangan pekerjaan tidak tersedia,” kata Said Iqbal kepada awak media di Jakarta, Senin (17/2/2025).

    Said Iqbal menilai, informasi bursa tenaga kerja yang lemah. Ia lalu mempertanyakan peran dari Kementerian Ketenagakerjaan.

    “Kemenaker kemana saja? Maka mereka (anak muda) mencari pekerjaan ke luar negeri, beberapa negara memang kekurangan tenaga kerja,” terangnya.

    “Malaysia saja, untuk industri tertentu, kekurangan tenaga kerja. Singapura juga sudah mulai kekurangan tenaga kerja. Jepang sudah mulai membuka (lapangan pekerjaan). Korea Selatan sudah membuka. Eropa dan bahkan di Amerika, sepanjang mereka legal, kesempatan kerja lebih tinggi,” jelasnya.

    Bekerja di luar negeri, tentu karena mengejar upah yang lebih tinggi.

    “Upah kita terlalu murah buat kawan-kawan yang kerja lulusan sarjana. Orang lulus S1, UI, ITB, IPB, UGM, upahnya minimum. Kan kurang ajar. Sekolahnya sudah capek. Apalagi yang swasta,” terangnya.

    Atas fenomena #KaburAjaDulu, ditegaskannya bahwa ini merupakan sebuah perlawanan.

    “Perlawanan secara diam-diam oleh netizen dan anak muda terhadap negara yang tidak berpihak kepada mereka dalam penyediaan lapangan kerja,” jelasnya.

    Menteri Tenaga Kerja Tak Pedulikan Tren #KaburAjaDulu

    Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebeneze (Noel) enggan merespons soal tagar #KaburAjaDulu di media sosial yang mendorong warga negara Indonesia (WNI) untuk bekerja di luar negeri.

    Noel bilang Pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan tidak memperdulikan tagar atau seruan itu.

    Dia mempersilahkan kepada WNI yang ingin berkarir di luar negeri untuk tidak perlu kembali ke Indonesia.

    “Mau kabur, kabur saja lah. Kalau perlu jangan balik lagi, hihihi,” kata Noel di Kantor Kemendes PDT, Jakarta, Senin (17/2/2025), seraya tertawa.

     

  • Ibu Hamil Dapat Bantuan PKH 2025 Berapa? Catat Jadwal Pencairannya

    Ibu Hamil Dapat Bantuan PKH 2025 Berapa? Catat Jadwal Pencairannya

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah akan menyalurkan kembali bantuan Program keluarga Harapan atau PKH pada tahun 2025 ini bagi keluarga miskin dan rentan, termasuk bagi ibu hamil.

    Terkait jadwal pencairan, PKH untuk ibu hamil kemungkinan akan disalurkan dalam tahapan dan waktu yang sama seperti pada tahun-tahun sebelumnya.

    Sementara itu, cek penerima PKH untuk ibu hamil bisa dilakukan secara online. Caranya bisa melalui situs resmi yang telah disediakan.

    Jadwal Pencairan Bansos PKH 2025

    Pencairan bansos PKH dibagi menjadi empat tahap:

    Tahap 1: Januari, Februari, Maret

    Tahap 2: April, Mei, Juni

    Tahap 3: Juli, Agustus, September

    Tahap 4: Oktober, November, Desember

    Besaran Bantuan yang Diterima

    Besaran bantuan PKH yang diterima berbeda-beda, tergantung kategorinya:

    Ibu hamil: Rp 750.000 per 3 bulan (Rp 3 juta per tahun) Anak usia dini: Rp 750.000 per 3 bulan (Rp 3 juta per tahun) Anak sekolah SD: Rp 225.000 per 3 bulan (Rp 900.000 per tahun) Anak sekolah SMP: Rp 375.000 per 3 bulan (Rp 1,5 juta per tahun) Anak sekolah SMA: Rp 500.000 per 3 bulan (Rp 2 juta per tahun) Lanjut usia: Rp 600.000 per 3 bulan (Rp 2,4 juta per tahun) Penyandang disabilitas: Rp 600.000 per 3 bulan (Rp 2,4 juta per tahun) Cara Cek Bansos PKH 2025

    Untuk mengecek apakah kamu terdaftar sebagai penerima bansos PKH, kamu bisa melakukannya dengan cara berikut:

    Buka situs cekbansos.kemensos.go.id Masukkan data wilayah (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa) Masukkan nama lengkap sesuai KTP Ketik kode captcha yang muncul Klik “Cari Data” Sistem akan mencari nama penerima berdasarkan data yang kamu masukkan.

    Demikian informasi soal pencairan bansos PKH untuk ibu hamil. Pastikan untuk selalu update informasi terbaru.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Harus Baris-berbaris dari Pagi, Khofifah: Saya Punya “Basic” Pramuka, Biasa Treadmill

    Harus Baris-berbaris dari Pagi, Khofifah: Saya Punya “Basic” Pramuka, Biasa Treadmill

    Harus Baris-berbaris dari Pagi, Khofifah: Saya Punya “Basic” Pramuka, Biasa Treadmill
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Timur (Jatim) terpilih
    Khofifah
    Indar Parawansa mengatakan bahwa dirinya memiliki dasar pengetahuan pramuka, sehingga tidak masalah ikut latihan baris-berbaris
    kepala daerah
    dan retret.
    “Biasa saja. Kalau seperti ini kita yang punya
    basic
    pramuka ya lumayan, sisa-sisa PBB (peraturan
    baris berbaris
    ) kita ada ha ha ha,” ujar Khofifah saat ditemui di Monas, Jakarta, Selasa (18/2/2025).
    “Kalau retret bagus sih, saling bangun visi misi kita. Indonesia ini besar. Provinsi, kabupaten, kota bisa bangun kebersamaan di dalam program-program nasional supaya
    landing
    -nya bisa lebih programatik, lebih progresif, lebih sistemik,” katanya lagi.
    Selain memiliki dasar pramuka, Khofifah menyebut bahwa dia juga biasa latihan dengan treadmill.
    “Biasa sih. Saya biasa treadmill. Biasa-biasa kawan-kawan ya
    nggih
    ,” ujarnya.
    Khofifah mengatakan, dirinya menikmati momen silaturahmi saat latihan baris-berbaris dengan para kepala daerah lainnya.
    Mantan Menteri Sosial (Mensos) ini menyebut, yang terpenting adalah membangun kebersamaan antara daerah.
    “Ini kan standar saja. Bagi kami ini penting silaturahmi. Saling mengenal satu dengan yang lain itu penting,” kata Khofifah.
    Sementara itu, Khofifah mengajak seluruh kepala daerah berada dalam satu barisan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
    Menurut dia, latihan baris-berbaris jangan hanya dimaknai secara fisik saja.
    “Tapi dibariskan pemikiran kita, dibariskan program kita. Jadi, NKRI ini perlu satu barisan untuk bisa bangun penguatan dan bagaimana maksimalkan energi dan kinerja kita masing-masing,” ujar Khofifah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Link Daftar KIP Kuliah 2025 Beserta Jadwal dan Syarat Lengkap

    Link Daftar KIP Kuliah 2025 Beserta Jadwal dan Syarat Lengkap

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Peserta Seleksi Nasional Berbasis Prestasi (SNBP) 2025 yang memenuhi syarat bisa mendaftarkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah 2025. Menurut laman resmi KIP Kuliah Kemdiksaintek, pendaftaran KIP Kuliah 2025 masih dibuka hingga 31 Oktober 2025.

    Kendati demikian, KIP Kuliah 2025 khusus untuk jalur SNBP berakhir pada hari ini, 18 Februari 2025. Artinya, para siswa yang ikut jalur SNBP 2025 harus segera menyelesaikan pendaftaran KIP Kuliah 2025. Simak syarat lengkap dan cara pendafatannya berikut ini:

    Syarat Pendaftaran KIP Kuliah 2025

    Siswa pemegang atau pemilik KIP pendidikan menengah bisa mendaftar untuk KIP Kuliah 2025. Selain itu, siswa yang berasal dari keluarga termasuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun sebagai penerima bantuan sosial lainnya yang secara resmi ditetapkan oleh Kementerian Sosial atau Kemensos RI juga diperbolehkan mendaftar KIP Kuliah 2025. 

    Bagi kelompok miskin atau rentan miskin dengan maksimal pada desil 3 Data Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) yang telah ditetapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan juga bisa mendaftar KIP Kuliah 2025.

    Terakhir, siswa yang berasal dari panti sosial atau panti asuhan termasuk pula dalam kelompok yang bisa mendaftar KIP Kuliah 2025.

    Dokumen Pendaftaran KIP Kuliah 2025

    Nomor Induk Kependudukan (NIK)

    Nomor Induk Siswa Nasional (NISN)

    Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)

    Cara Mendaftar KIP Kuliah 2025

    Buka laman resmi https://kip-kuliah.kemdiktisaintek.go.id/ atau lewat link ini.

    Memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), dan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN).

    Memasukkan email yang valid dan aktif.

    Sistem KIP Kuliah akan melakukan validasi data yang dimasukkan dan kelayakan mendapatkan KIP Kuliah.

    Saat validasi berhasil, sistem KIP Kuliah akan memberikan Nomor Pendaftaran dan Kode Akses ke alamat email kepada siswa.

    Siswa dapat menyelesaikan proses pendaftaran KIP Kuliah sekaligus memilih jalur SNPMB yang akan diikuti.

    Siswa menyelesaikan proses pendaftaran di portal resmi SNPMB.

    Proses sinkronisasi dengan sistem akan dilakukan kemudian.

    Siswa yang dinyatakan terpilih sebagai penerima KIP Kuliah dapat menunggu proses verifikasi lebih lanjut dari pihak kampus sebelum nantinya diusulkan sebagai calon mahasiswa penerima KIP Kuliah.

    Tanggal Penting SNBP 2025

    Pengumuman kuota sekolah: 28 Desember 2024

    Masa sanggah: 28 Desember 2024 sampai 17 Januari 2025

    Registrasi akun SNPMB sekolah: 6-31 Januari 2025

    Pengisian PDSS oleh sekolah: 6-31 Januari 2025

    Registrasi akun SNPMB siswa: 13 Januari sampai 18 Februari 2025

    Pendaftaran SNBP: 4-18 Februari 2025

    Pengumuman hasil SNBP: 18 Maret 2025

    Masa unduh Kartu Peserta SNBP: 4 Februari sampai 30 April 2025

    Nah, itu dia rangkuman batas akhir KIP Kuliah 2025 ditutup untuk peserta SNBP 2025, lengkap dengan syarat, dokumen pendaftaran, dan tanggal pentingnya. Semoga membantu!

    (fab/fab)

  • Mutasi Pegawai Kemensos, Gus Ipul Tegaskan Tidak Ada Ruang untuk Suap-Menyuap – Page 3

    Mutasi Pegawai Kemensos, Gus Ipul Tegaskan Tidak Ada Ruang untuk Suap-Menyuap – Page 3

     

    Liputan6.com, Jakarta Kementerian Sosial (Kemensos) mempercepat penataan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Terkait upaya tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan agar tidak terjadi praktik suap menyuap dalam proses mutasi pegawai.

    Gus Ipul menyampaikan pelaksanaan mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan prinsip right man in the right place, sehingga penempatan pegawai sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi.

    “Penataan SDM melalui mutasi PNS bukan hanya sekadar perpindahan pegawai, dari satu unit kerja ke unit kerja yang lain. Namun mutasi PNS merupakan strategi pengelolaan SDM berbasis talenta yang mendorong PNS berkembang, baik karier dan kompetensinya serta pemenuhan distribusi talenta di lingkungan Kementerian Sosial,” kata Gus Ipul dalam apel di halaman kantor Kemensos, Senin (17/2/2025).

    Gus Ipul menegaskan bahwa dalam proses mutasi, Kemensos juga mempertimbangkan kebahagiaan pegawai. Salah satunya dengan memungkinkan mereka lebih dekat dengan keluarga inti. Namun, mutasi tetap harus dilakukan sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku, dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

    Lebih lanjut, ia memastikan bahwa mutasi tidak boleh disertai praktik suap-menyuap.

    “Saya pastikan tidak ada yang namanya mutasi harus mengeluarkan apapun bagi ASN, tidak boleh membayar, tidak boleh suap-menyuap. Kalau ada yang memberikan sesuatu, itu berarti salah yang memberi. Tidak ada yang namanya mutasi itu pakai sogok-menyogok karena ini pesan dari Presiden (Prabowo), jika ada yang mendengar, melihat tolong dilaporkan,” kata Gus Ipul.

    Menurut Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Kemensos, Serimika Br. Karo, terdapat 482 pegawai yang mengajukan mutasi, tetapi tidak semua permohonan dapat diproses. Sebanyak 463 pegawai diproses, sementara sisanya terdiri dari pegawai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan pegawai yang meminta keluar dari Kemensos.

    “Ada yang memang dia sakit, sedang dalam keadaan hamil dan ingin mendekatkan diri dengan suami, dan juga ada yang orang tua sakit, beberapa yang ingin mendekatkan diri ke kantor ini saja, dan juga ada yang pola karier,” kata Serimika.

  • Gus Ipul Pastikan Mutasi PNS Kemensos Bebas Praktik Suap dan Sogok

    Gus Ipul Pastikan Mutasi PNS Kemensos Bebas Praktik Suap dan Sogok

    Jakarta

    Kementerian Sosial (Kemensos) mempercepat penataan dan mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Terkait hal ini, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mewanti-wanti agar jangan sampai ada praktik suap dalam proses mutasi, serta mengedepankan prinsip right man in the right place.

    “Penataan SDM melalui mutasi PNS bukan hanya sekadar perpindahan pegawai, dari satu unit kerja ke unit kerja yang lain. Namun mutasi PNS merupakan strategi pengelolaan SDM berbasis talenta yang mendorong PNS berkembang, baik karier dan kompetensinya serta pemenuhan distribusi talenta di lingkungan Kementerian Sosial,” kata Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Senin (17/2/2025).

    Pada apel di halaman kantor Kemensos, ia menjelaskan proses mutasi juga mempertimbangkan kebahagiaan pegawai. Salah satunya dengan memungkinkan mereka lebih dekat dengan keluarga inti. Namun mutasi tetap harus dilakukan sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku, dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Lebih lanjut, Gus Ipul menegaskan mutasi tidak boleh disertai praktik suap-menyuap.

    “Saya pastikan tidak ada yang namanya mutasi harus mengeluarkan apapun bagi ASN, tidak boleh membayar, tidak boleh suap-menyuap. Kalau ada yang memberikan sesuatu, itu berarti salah yang memberi. Tidak ada yang namanya mutasi itu pakai sogok-menyogok karena ini pesan dari Presiden (Prabowo), jika ada yang mendengar, melihat tolong dilaporkan,” kata Gus Ipul.

    Gus Ipul mengingatkan mutasi harus dimaknai sebagai kesempatan berkembang, bukan sekadar upaya mendekatkan diri ke tempat tinggal atau keluarga inti.

    “Ingat ya, mutasi PNS seharusnya menjadi langkah strategis untuk pengembangan karier dan dapat berkontribusi lebih baik, bukan sekadar mutasi mendekati keluarga, tapi keluarga yang dimaksud bukan suami, istri, anak atau mutasi dengan alasan mendekat dengan tempat tinggal, mutasi seperti itu belum dapat disetujui kecuali kebutuhan organisasi,” katanya.

    Sementara itu, Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Kemensos Serimika Br. Karo menambahkan terdapat 482 pegawai yang mengajukan mutasi. Akan tetapi tidak semua permohonan dapat diproses. Sebanyak 463 pegawai diproses, sementara sisanya terdiri dari pegawai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan pegawai yang meminta keluar dari Kemensos.

    “Ada yang memang dia sakit, sedang dalam keadaan hamil dan ingin mendekatkan diri dengan suami, dan juga ada yang orang tua sakit, beberapa yang ingin mendekatkan diri ke kantor ini saja, dan juga ada yang pola karier,” kata Serimika.

    Hingga saat ini, kata dia, mutasi telah dilakukan secara bertahap. Tahap pertama pada Desember 2024 terdapat 20 pegawai. Tahap kedua pada Januari 2025 sebanyak 57 pegawai, serta tambahan 23 pegawai yang dimutasi atas kebutuhan organisasi. Namun, sekitar 200 pegawai belum disetujui mutasinya karena masih dibutuhkan di satuan kerja saat ini atau tidak sesuai dengan peta jabatan. Selain itu, 17 permohonan mutasi ditolak karena adanya hubungan keluarga dalam satu satuan kerja yang akan dituju.

    (akn/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Cara Cek NIK KTP Penerima Bansos PKH 2025

    Cara Cek NIK KTP Penerima Bansos PKH 2025

    Bisnis.com, JAKARTA– Kendati ada pemangkasan anggaran, Kementerian Sosial (Kemensos) telah memastikan dana bansos tetap cair. Berikut ini cara cek NIK KTP penerima bansos PKH atau Program Keluarga Harapan 2025.

    Bansos PKH adalah bantuan sosial reguler yang disalurkan oleh Kemensos melalui bank Himbara atau bank milik negara (BRI, BNI, BTN, Mandiri) dan Kantor Pos bagi yang tidak memiliki rekening bank.

    Bansos PKH rutin cair setiap 3 bulan sekali dan sering kali dirapel. Kemensos sempat menyebut bansos PKH yang biasanya cair pada akhir triwulan I akan dicairkan sejak awal tahun pada 2025. 

    Bansos PKH cair setiap 3 bulan sekali atau diberikan dalam 4 tahap untuk periode 1 tahun. Saat ini pencairan bansos PKH 2025 dilakukan untuk tahap 1. 

    Bantuan PKH berupa pemberian uang tunai, berikut adalah jumlah nominal yang diterima penerima bansos PKH: 

    Ibu hamil dan masa nifas: Rp750.000 per tahap atau Rp3.000.000 per tahun.
    Balita (0-6 tahun): Rp750.000 per tahap atau Rp3.000.000 per tahun.
    Siswa SD: Rp225.000 per tahap atau Rp900.000 per tahun.
    Siswa SMP: Rp375.000 per tahap atau Rp1.500.000 per tahun.
    Siswa SMA: Rp500.000 per tahap atau Rp2.000.000 per tahun.
    Lansia (70 tahun ke atas): Rp600.000 per tahap atau Rp2.400.000 per tahun.
    Penyandang disabilitas berat: Rp600.000 per tahap atau Rp2.400.000 per tahun.

    Cara Cek NIK KTP Penerima Bansos PKH 2025

    Untuk cara cek NIK KTP penerima bansos PKH 2025 dapat dilakukan secara online dengan cara: 

    Buka laman resmi Kementerian Sosial atau klik cekbansos.kemensos.go.id.
    Isi informasi tentang wilayah tempat tinggal kamu sesuai KK dan KTP.
    Lengkapi nama Penerima Manfaat sesuai dengan data di Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang kamu miliki.
    Isi kode keamanan yang ditampilkan di layar.
    Klik tombol “CARI DATA” dan tunggu sejenak.
    Nama dan status kamu sebagai penerima bantuan akan muncul di hasil pencarian.