Kementrian Lembaga: Kemensos

  • 84 WNI Pekerja Imigran Korban “Online Scam” di Myanmar Bakal Jalani Rehabilitasi

    84 WNI Pekerja Imigran Korban “Online Scam” di Myanmar Bakal Jalani Rehabilitasi

    84 WNI Pekerja Imigran Korban “Online Scam” di Myanmar Bakal Jalani Rehabilitasi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menuturkan, 84 warga negara Indonesia (WNI) korban kasus penipuan daring (
    online scam
    ) di Myanmar bakal menjalani rehabilitasi.
    Karding mengatakan, Kementerian P2MI sudah berkoodinasi dengan Kementerian Sosial (Kemensos) yang menyediakan tempat sementara bagi para korban.
    Para korban
    online scam
    tersebut akan menjalani rehabilitasi sosial sebelum dipulangkan ke daerah asal masing-masing.
    “84 WNI ini sementara dibawa ke Kemensos untuk mendapatkan rehabilitasi dan untuk mendapatkan pemeriksaan penanganan di sana,” jelas Karding saat dihubungi
    Kompas.com
    , Sabtu (1/3/2025).
    Karding menuturkan, para korban mulanya diiming-imingi pekerjaan di luar negeri.
    Namun, mereka justru terjerumus ke dalam sindikat penipuan
    online
    .
    “Rata-rata modusnya seperti itu (terjebak dengan iming-iming mendapat pekerjaan),” kata Karding.
    Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Indonesia (Kemlu) memulangkan 84 WNI yang terlibat praktik
    online scam
    atau penipuan daring dari Myawaddy, Myanmar menuju Thailand.
    Mengutip dari
    Antara
    , 84 WNI tersebut terdiri dari 69 laki-laki dan 15 perempuan.
    Kemlu bersama KBRI Yangon dan KBRI Bangkok telah berada di Maesot sejak 23 Februari untuk melakukan kontak intensif dengan sejumlah pihak di Thailand dan Myanmar.
    Otoritas Thailand memberikan ijin melintas bagi para WNI melalui Second Friendship Bridge yang berada di perbatasan Myawaddy dan Maesot pada Kamis.
    Setibanya para WNI di Maesot, otoritas Thailand kemudian melakukan pemeriksaan kesehatan, imigrasi, dan
    national referral mechanism
    untuk indikasi korban TPPO.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tergiur Gaji Besar, 84 Pekerja Migran Indonesia Dipaksa Jadi Penipu di Myanmar – Page 3

    Tergiur Gaji Besar, 84 Pekerja Migran Indonesia Dipaksa Jadi Penipu di Myanmar – Page 3

    Setelah tiba di Bandara Soetta, 84 pekerja migran Indonesia ini ditempatkan sementara di Rumah Pelindungan dan Trauma Center (RPTC) Kementerian Sosial (Kemensos) di Bambu Apus, Jakarta Timur.

    Mereka akan menjalani pemeriksaan kesehatan dan dimintai keterangan terlebih dulu sebelum nantinya dipulangkan ke daerah asal masing-masing.

    Direktur Rehabilitasi Sosial Korban Bencana dan Kedaruratan Kemensos, Rachmat Koesnadi mengatakan, pihaknya akan melakukan pemeriksaan psikologis bagi para pekerja migran korban praktik scammer yang menderita stres dan gangguan mental.

    “Kami akan rehabilitasi dan kami akan periksa lagi juga secara psikososial karena di tahap yang pertama banyak yang mengalami stres berat dan juga ada yang cenderung menjadi terganggu gangguan jiwanya,” kata Rachmat.

    Rachmat menyampaikan, Kemensos juga akan menawarkan pelatihan kewirausahaan bagi para korban sebelum dipulangkan ke daerah asal masing-masing.

    “Termasuk nanti kami sedang menawarkan kepada mereka untuk pelatihan vokasional atau kewirausahaan yang lainnya agar mereka tidak kembali lagi seperti ini, gitu ya,” kata Rachmat.

    Diketahui, proses pemulangan pekerja migran Indonesia yang dijadikan tenaga kerja scammer di Myanmar ini melibatkan kerja sama KemenP2MI, Kemenlu, Kemensos dan Bareskrim Polri.

     

  • Efisiensi Tak Ganggu Layanan Publik, Mensos Gus Ipul Luruskan Isu Anggaran KND Sisa Rp500 Juta – Page 3

    Efisiensi Tak Ganggu Layanan Publik, Mensos Gus Ipul Luruskan Isu Anggaran KND Sisa Rp500 Juta – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Isu yang beredar mengenai anggaran untuk Komisi Nasional Disabilitas (KND) hanya tersisa Rp500 juta karena aturan efisiensi anggaran kementerian/lembaga dibantah oleh Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf. Dia memastikan bahwa informasi itu tidak benar.

    Gus Ipul, sapaan akrabnya, menjelaskan, berdasarkan data yang dimiliki pihaknya, pagu anggaran KND tahun 2025 mencapai Rp6.915.689.000. Namun, setelah dilakukan efisiensi, anggaran komisi tersebut masih tersisa Rp3.030.187.000.

    “Dari data yang kita terima, anggaran untuk KND itu Rp6 miliar lebih. Dan setelah ada efisiensi itu tersisa sekitar Rp3 miliar lebih Jadi tidak benar seperti (informasi) yang beredar itu bahwa tinggal Rp500 juta,” kata Gus Ipul kepada wartawan di Kantor Kemensos, Jakarta, Jumat (28/2/2025).

     

    Gus Ipul menegaskan, anggaran untuk bantuan sosial (bansos) maupun layanan terapi bagi para penyandang disabilitas tidak dikurangi, meski dilakukan efisiensi. Hal yang sama juga berlaku bagi para tenaga medis maupun pendamping yang melayani penyandang disabilitas.

    “Jadi ini perlu saya sampaikan, untuk pelayanan penyandang disabilitas, bansos untuk penyandang disabilitas, kemudian tugas-tugas utama untuk KND tetap diberikan dukungan. Penganggarannya masih ada,” tegas Gus Ipul.

    “Jadi prinsip kita kan tetap kaidah dalam melakukan efisiensi itu memastikan anggaran bansos yang diberikan langsung ke masyarakat, ya berdasarkan data yang ada, termasuk ke lansia, di dalamnya ada ke penyandang disabilitas, sama sekali tidak dikurangi,” sambungnya menegaskan.

     

    Selain itu, Gus Ipul juga memastikan, anggaran operasional yang melekat untuk bansos, seperti biaya salur, serta monitoring juga tidak dikurangi. Ia menekankan, efisiensi anggaran tak bakal mengganggu kinerja Kemensos.

    “Termasuk KND di dalamnya, dan tidak mengganggu pelayanan publik. Jadi kalau toh KND sekarang ini ada efisiensi, tidak mengurangi layanan yang terkait dengan tugas utama, tugas fungsinya KND,” jelas Gus Ipul.

    Sementara itu, Komisioner KND, Eka Pratama Widyanta mengatakan, pihaknya tetap berkomitmen untuk memberikan layanan yang maksimal bagi penyandang disabilitas. Sehingga KND bisa bekerja sesuai tugas dan fungsinya.

    “Jadi ini secara anggaran masih cukup tersedia untuk bisa dilaksanakan proses-proses sesuai tugas fungsi KND. Kami juga terus berikan upaya-upaya yang lebih efektif dan efisien untuk bisa memastikan teman-teman disabilitas di berbagai daerah tetap bisa terjamin kebutuhan dan apa yang harus diberikan oleh jementerian dan lembaga terkait. Tidak hanya Kementerian Sosial, semua kementerian kita akan pastikan tetap bisa berjalan,” ujar Eka Pratama.

    “Kami yakin bahwa Kementerian Sosial dengan Gus Ipul, kami juga tetap punya komitmen yang tinggi terhadap komisi ini untuk bisa semakin baik dan mengawal pemenuhan hak penyandang disabilitas di seluruh wilayah,” tambah dia.

  • Menteri Sosial Saifullah Yusuf Ajak Tebar Kebaikan di Bulan Ramadan – Page 3

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf Ajak Tebar Kebaikan di Bulan Ramadan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Di bulan suci Ramadan kali ini, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengajak untuk menambah aksi menebar kebaikan. “Acara ini menjadi momen untuk memperkuat silaturahmi dan refleksi diri sebelum memasuki bulan suci (Ramadan). Sebagai insan sosial, kita memiliki tanggung jawab lebih untuk terus menebarkan kebaikan, terutama bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan,” ujar Mensos Gus Ipul di hadapan para pegawai Kemensos di Gedung Aneka Bhakti, Jumat (28/2/2025).

     

    Perbesar

    Penampilan seni angklung dari para siswa SMP Permata Ciranjang, Cianjur. Credit: Kemensos … Selengkapnya

    Acara yang dimeriahkan penampilan seni angklung dari para siswa SMP Permata Ciranjang, Cianjur ini memberikan nuansa budaya yang kental. Kekhidmatan makin terasa dengan tausiyah dari KH Ahmad Rosyidin Mawardi yang mengingatkan makna Ramadan sebagai momentum meningkatkan ketakwaan, keikhlasan dalam bekerja, serta kepedulian terhadap sesama.

     

    Perbesar

    KH Ahmad Rosyidin Mawardi bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Credit: Kemensos … Selengkapnya

    Selain doa bersama, acara ini juga diisi dengan ramah tamah yang semakin mempererat hubungan antarpegawai di lingkungan Kemensos. Dengan semangat Ramadan, Kemensos berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan sosial bagi masyarakat dan memastikan program-program kesejahteraan berjalan dengan optimal.

    #KemensosSelaluAda

  • Cara Cek Penerima Bansos PKH Bulan Maret 2025 di Laman Cekbansos.kemensos.go.id – Halaman all

    Cara Cek Penerima Bansos PKH Bulan Maret 2025 di Laman Cekbansos.kemensos.go.id – Halaman all

    Berikut cara cek penerima bansos PKH bulan Maret 2025, akses laman cekbasos.kemensos.go.id secara online untuk mengecek status pencairannya.

    Tayang: Sabtu, 1 Maret 2025 10:40 WIB

    Foto Ilustrasi AI

    ILUSTRASI MENANTI BANSOS – Gambar ilustrasi orang menanti bansos PKH 2025 yang dibuat dengan kecerdasan buatan (AI) pada Sabtu (8/2/2025). Berikut cara mengecek status pencairan dana bansos bulan Maret 2025 secara online. 

    TRIBUNNEWS.COM – Bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) kembali disalurkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) pada Maret 2025.

    Bulan Maret 2025 merupakan tahap pencairan terakhir bansos PKH untuk pertama.

    PKH adalah bantuan langsung tunai (BLT) yang diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu setiap tiga bulan sekali.

    Cek status penerima Bansos PKH secara online melalui laman resmi cekbansos.kemensos.go.id.

    Cara Cek Status Penerima Bansos PKH 

    Masuk ke laman cekbansos.kemensos.go.id;
    Isi alamat, pilih “Provinsi”,”Kabupaten”, “Kecamatan”, dan “Desa”
    Isi nama penerima bansos PKH
    Masukkan huruf kode pada kolom
    Klik “Cari data”
    Tunggu sistem untuk memproses pencarian hingga data penerima bansos dengan identitas terkait akan ditampilkan.

    Syarat Penerima Bansos PKH

    Warga Negara Indonesia (WNI)
    Terdaftar dalam DTKS Kemensos
    Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau e-KTP 
    Termasuk dalam kelompok masyarakat yang membutuhkan sesuai data kelurahan setempat 
    Bukan bagian dari TNI, Polri, ASN, ataupun pegawai BUMN/BUMD 
    Tidak menerima bantuan pemerintah lain, seperti BLT UMKM, BLT subsidi gaji, atau Kartu Prakerja.

    Besaran Bantuan Langsung Tunai PKH

    Ibu hamil menerima bantuan sebesar Rp750.000/bulan (Rp3.000.000/tahun)
    Anak usia dini (0 hingga 6 tahun) menerima bantuan sebesar Rp750.000/bulan (Rp3.000.000/tahun)
    Anak SD/sederajat menerima bantuan sebesar Rp225.000/bulan (Rp900.000/tahun)
    Anak SMP/sederajat menerima bantuan sebesar Rp375.000/bulan (Rp1.500.000/tahun)
    Anak SMA/sederajat menerima bantuan sebesar Rp500.000/bulan (Rp2.000.000/tahun)
    Lanjut usia 70 tahun ke atas menerima bantuan sebesar Rp600.000/bulan (Rp2.400.000/tahun)
    Disabilitas berat menerima bantuan sebesar Rp600.000/bulan (Rp2.400.000/ahun).

    Kategori Penerima Bansos PKH

    Komponen Kesehatan
    Ibu hamil, diberikan maksimal untuk dua kali kehamilan
    Anak Usia Dini, anak usia 0 hingga 6 tahun dan dibatasi maksimal untuk dua anak.

    Komponen Pendidikan

    Komponen Kesejahteraan Sosial
    Lanjut Usia 70 tahun ke atas, penerima maksimal satu orang dan berada dalam keluarga
    Penyandang Disabilitas Berat, penerima maksimal satu orang dan berada dalam keluarga (bagi penyandang disabilitas fisik dan mental).

    (Tribunnews.com/Oktavia WW)

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • 84 WNI yang Dipulangkan dari Myanmar Tiba di Bandara Soekarno-Hatta – Halaman all

    84 WNI yang Dipulangkan dari Myanmar Tiba di Bandara Soekarno-Hatta – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sebanyak 38 dari 84 Warga Negara Indonesia (WNI) bermasalah Online Scam tiba di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Jumat, 28 Februari 2025 malam.

    Mereka dipulangkan dari Myawaddy, Myanmar setelah mendapat informasi dipekerjakan sebagai online scam.

    Pantauan di lokasi, para WNI bermasalah Online Scam ini tiba di terminal kedatangan 2F sekitar pukul 21:25 WIB.

    Dimana sebelumnya mereka diterbangkan dari Thailand menuju tanah air dengan pesawat komersial.

    Sejumlah petugas Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sosial, Bareskrim Polri hingga Interpol terlihat mengawasi kedatangan para WNI tersebut.

    Setelah melalui proses imigrasi, para WNI pun dikumpulkan di ruang tunggu Terminal 2F.

    Sebagai penanda, mereka tampak mengenakan masker berwarna hijau, kain, slayer, bandana yang diikat di pundak, serta ID pengenal.

    Kepala mereka pun tertunduk sambil sesekali melihat arah sekitar.

    Petugas pun mengumpulkan paspor para WNI itu untuk didata lebih lanjut.

    Dalam kesempatan itu, Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Kemenlu RI, Judha Nugraha, mengatakan bahwa kepulangan para WNI dari Myanmar ini merupakan bentuk pemerintah hadir.

    Dia pun berpesan kepada para WNI ini untuk memberikan keterangan lebih detail kepada para petugas tentang apa saja yang dilakukan dan dihadapi selama dipekerjakan di Myanmar.

    Tak lupa, dia juga mengajak untuk saling memberikan informasi jika masih mengetahui adanya WNI yang bekerja sebagai online scamming di Kamboja maupun Myanmar.

    “Kami berharap semua bisa bekerja sama untuk memberikan informasi,” kata Judha.

    Judha pun meminta masyarakat untuk tidak tergoda untuk bekerja di luar negeri tanpa melalui proses yang benar.

    Tentu hak semua WNI untuk bekerja, namun lakukan dengan benar dengan cara legal sesuai prosedur agar aman, terangnya.

    Sementara pihak Kemensos mengatakan akan membawa para WNI ini ke rumah perlindungan untuk mendapat pembinaan lebih lanjut.

    Hal itu dilakukan sebelum mereka dipulangkan ke keluarganya masing-masing.

    Lebih lanjut, Judha menjelaskan pemulangan para WNI ini terbagi ke dalam dua gelombang.

    Kloter pertama berjumlah 38 orang pada 28 Februari 2025 malam.

    Sisanya pada 1 Maret 2025 dini hari.

    Adapun rinciannya dari 84 orang itu antara lain 69 laki-laki dan 15 perempuan yang mayoritas berasal dari Sumatera Utara, Jawa Barat, Sulawesi Utara, Jakarta, dan beberapa provinsi lain.

    Sebelumnya diberitakan, sebanyak 84 Warga Negara Indonesia (WNI) berhasil dikeluarkan dari Myawaddy, Myanmar menuju Maesot, Thailand pada Kamis, 27 Februari 2025.

    84 WNI itu terdiri dari 69 laki-laki dan 15 perempuan.

    Terdapat pula 3 orang ibu hamil dalam pemulangan ini.

    Menurut keterangan tertulis Kemlu RI, semua WNI itu dalam kondisi baik dan sehat.

    Sebelumnya, Tim Kemlu bersama KBRI Yangon dan KBRI Bangkok telah berada di Maesot sejak 23 Februari 2025 untuk melakukan kontak intensif dengan berbagai pihak di Thailand dan Myanmar.

    Otoritas Thailand memberikan izin melintas bagi para WNI pada 27 Februari 2025 melalui 2nd Friendship Bridge yang berada di perbatasan Myawaddy dan Maesot.

    Setiba di wilayah Maesot, otoritas Thailand melakukan pemeriksaan kesehatan, imigrasi, dan national referral mechanism untuk indikasi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

    Turut hadir Gubernur Provinsi Tak untuk memonitor proses yang dijalankan otoritas Thailand.

    Selanjutnya, Tim Kemlu akan membawa para WNI itu ke Bangkok untuk diterbangkan menuju Tanah Air.

     

     

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Bukan Rp500 Juta, tapi Rp3 Miliar

    Bukan Rp500 Juta, tapi Rp3 Miliar

    PIKIRAN RAKYAT – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan bahwa anggaran Komisi Nasional Disabilitas (KND) tahun 2025 setelah dipangkas adalah sebesar Rp3 miliar. Dia menepis mengenai kabar pemangkasan anggaran KND tinggal menyisakan Rp500 juta.

    “Jadi saya ingin sampaikan bahwa dari data yang kita terima anggaran untuk KND itu Rp6 miliar lebih dan setelah ada efisiensi itu tersisa Rp3 miliar lebih. Jadi tidak benar seperti yang beredar itu bahwa tinggal Rp500 juta,” kata Gus Ipul di Kantor Kemensos, Jakarta, Jumat, 28 Februari 2025.

    Dia mengatakan bahwa seluruh layanan yang diberikan kepada disabilitas tidak ada yang dipotong dari Kemensos. Termasuk bantuan sosial (bansos) kepada bansos juga tidak kena potong.

    “Untuk pelayanan penyandang disabilitas, bansos untuk disabilitas, kemudian tugas tugas utama untuk KND tetap diberikan, penganggarannya masih ada,” kata Gus Ipul.

    Berdasarkan data yang dibagikan, pagu anggaran KND tahun 2025 sebesar Rp6.915.689.000. Ada pemangkasan sebesar Rp3.885.502.000 sehingga sisa anggaran yang dapat dipakai sebesar Rp3.030.187.000.

    Dirincikan efisiensi blokir anggaran terhadap sejumlah pos belanja mulai dari belanja perjalanan dinas Rp2.994.435.000, belanja bahan Rp107.106.000, belanja sewa Rp493.000.000, belanja langganan termasuk persediaan konsumsi dan barang non-operasional lain Rp198.961.000, hingga belanja barang jasa profesi Rp92.000.000.

    Adapun adanya anggaran yang dipangkas menyusul terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD tahun 2025 yang diteken Presiden RI.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • BNPT fokus perkuat deradikalisasi melalui RAN PE tahap II 2025-2029

    BNPT fokus perkuat deradikalisasi melalui RAN PE tahap II 2025-2029

    Jakarta (ANTARA) – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) fokus memperkuat program deradikalisasi dan kesiapsiagaan nasional melalui Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) tahap II periode tahun 2025-2029.

    Dalam kegiatan Rapat Pimpinan Tahunan BNPT Tahun Anggaran 2025 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Rabu (26/2), Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono mengatakan penguatan kedua program tersebut melalui RAN PE tahap 2 periode tahun 2025-2029 selaras dengan Rencana Panjang Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

    “RPJMN 2025-2029 merupakan penjabaran visi dan misi Presiden, salah satunya koordinasi sinergi antarinstrumen pertahanan dan keamanan dalam pencegahan serta penanggulangan aksi terorisme. Di sini lah rencananya peran RAN PE,” kata Eddy, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

    Dirinya menegaskan program deradikalisasi dalam lembaga pemasyarakatan (lapas) dan luar lapas harus terintegrasi. Adapun pada deradikalisasi dalam lapas, terdapat kolaborasi antara BNPT, Polri, Kejaksaan, lapas, Kementerian Agama (Kemenag), dan Kementerian Sosial (Kemensos).

    Sementara di luar lapas, terdapat kolaborasi Balai Pemasyarakatan (Bapas), TNI, dan unsur lainnya yang cakupannya akan lebih luas.

    Selain itu, kata dia, BNPT juga akan memprioritaskan pelaksanaan kolaborasi lintas unit dalam pelaksanaan kesiapsiagaan nasional.

    “Dengan anggaran yang BNPT punya sekarang, program kolaborasi lintas unit ini akan diperkuat melalui RAN PE fase ke-2,” ucap dia.

    BNPT menyetujui rekonstruksi anggaran dengan persentase 24,49 persen dari pagu alokasi anggaran tahun 2025, yakni efisiensi senilai Rp153,41 miliar dari pagu alokasi anggaran tahun 2025 senilai Rp428,56 miliar.

    Di sisi lain, Kepala BNPT juga melanjutkan arahan Presiden Prabowo Subianto, yakni pentingnya BNPT untuk terus konsisten dalam menyebarkan berbagai narasi positif dalam upaya penanggulangan terorisme di Indonesia.

    Dalam kesempatan yang sama, Direktur Kerja Sama Regional Multilateral BNPT Dionisius Elvan Swasono menambahkan, RAN PE tahap II juga akan fokus mengikat pemerintahan daerah untuk ikut terlibat aktif dalam berbagai upaya pencegahan, di mana salah satunya meminta daerah menyusun Rencana Aksi Daerah Pencegahan Ekstremisme Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAD PE).

    “RAN PE fase kedua juga fokus implementasi di daerah. Dalam salah satu pasal pada peraturan presiden itu, daerah diminta untuk menyusun RAD PE,” ujar Dionisius.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Mensos Gus Ipul: Anggaran KND Dipangkas Jadi Rp 3 Miliar

    Mensos Gus Ipul: Anggaran KND Dipangkas Jadi Rp 3 Miliar

    Mensos Gus Ipul: Anggaran KND Dipangkas Jadi Rp 3 Miliar
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Sosial (Mensos)
    Saifullah Yusuf
    , yang akrab disapa Gus Ipul, mengungkapkan bahwa anggaran Komisi Nasional
    Disabilitas
    (KND) untuk tahun ini mengalami pemangkasan sebesar Rp 3,9 miliar, sehingga total anggaran menjadi Rp 3 miliar.
    “Pemotongan anggaran menjadi Rp 3 miliar,” kata Gus Ipul, saat dihubungi Kompas.com, pada Jumat (28/2/2025).
    Ia membantah informasi yang beredar luas mengenai pemotongan
    anggaran KND
    yang disebut-sebut turun drastis menjadi Rp 500 juta. 
    “Enggak betul itu, (yang benar) dari Rp 6,9 miliar tinggal Rp 3 miliar,” ujar Gus Ipul.
    Dia juga menjelaskan terkait dengan efisiensi anggaran, yang ia peroleh dari Sekretariat Komisi Nasional Disabilitas.
    Ia merinci bahwa efisiensi anggaran 2025 mencakup pengurangan belanja perjalanan dinas sebesar Rp 2,9 miliar, belanja bahan Rp 107,1 juta, belanja sewa Rp 493 juta, serta belanja langganan, barang persediaan konsumsi, barang non operasional sebesar Rp 198,9 juta, dan belanja jasa profesi Rp 92 juta.
    “Perjalanan dinas keluar negeri enggak bisa terpotong karena sudah keduluan sebelum efisiensi,” ujar dia.
    Sebelumnya, sebuah postingan di Instagram @Parakerja menyebutkan bahwa anggaran KND dipangkas drastis dari Rp 5,6 miliar menjadi Rp 500 juta.
    Postingan yang diunggah dua hari lalu itu telah mendapatkan 15.397 likes.
    Gus Ipul menegaskan bahwa informasi tersebut adalah hoaks.
    “Engga bener juga itu. Itu kelihatan kan, (di data itu) apa saja yang dikurangi, kita buka biar tahu, isinya perjalanan dinas (yang dipotong),” ujar dia.
    Sebagai informasi, postingan tersebut memberikan capiton, “Komisi Nasional Disabilitas (KND) yang seharusnya jadi garda terdepan untuk advokasi hak-hak
    disabilitas
    malah kena pangkas drastis.”
    “Kita butuh kebijakan yang benar-benar berpihak pada teman-teman disabilitas, bukan malah memotong peran penting mereka. Jangan sampai hak-hak yang sudah diperjuangkan bertahun-tahun jadi terabaikan!,” lanjut caption tersebut.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DTSEN Masuk Tahap Ground Checking, Wamensos Agus Jabo: Ini Langkah Penting Validitas Data

    DTSEN Masuk Tahap Ground Checking, Wamensos Agus Jabo: Ini Langkah Penting Validitas Data

    DTSEN Masuk Tahap Ground Checking, Wamensos Agus Jabo: Ini Langkah Penting Validitas Data
    Penulis
    KOMPAS.com

    Data Tunggal Sosial Ekonomi
    Nasional (
    DTSEN
    ) telah memasuki tahapan uji petik atau
    ground checking
    sebelum benar-benar digunakan sebagai acuan penyaluran bantuan sosial dan program pemberdayaan masyarakat.

    Ground checking
    menjadi langkah penting untuk memastikan validitas data,” kata Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono dalam siaran persnya, Jumat (28/2/2025).
    Ia menyatakan, pada tahap
     ground checking
    ini akan melibatkan lebih dari 33.000 pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di seluruh Indonesia. Kementerian Sosial (Kemensos) bersinergi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melatih para pendamping dalam melakukan pengecekan dan pemutakhiran data.
    Hal tersebut dikatakan Wamensos Agus Jabo Priyono yang mewakili Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, saat menghadiri Rapat Tinggi Menteri (RTM) di kantor Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM), Jakarta, Kamis (27/2/2025)
    Pada kesempatan itu, Wamensos Agus Jabo berkordinasi dan melaporkan
    update
    terbaru tahapan uji petik DTSEN dengan para menteri terkait.
    Para menteri itu adalah Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Menteri Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy,  Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Nugroho Sulistyo, serta Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti.
    Lalu juga para pejabat Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian, perwakilan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Komunikasi dan DIgital (Kemenkomdigi), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kememterian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDT), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
    Wamensos Agus Jabo menyatakan bahwa progres pada tahapan g
    round checking
    akan dilaporkan dan dikordinasikan secara berkala kepada para stakeholder tersebut.
    Hal tersebut, lanjut dia, penting dilakukan agar penggunaan dan pemanfaatan data bisa akurat guna mendukung efektivitas program pemberantasan kemiskinan. Untuk itu, diperlukan sinergi berbagai pihak termasuk antara pemerintah pusat dan daerah.
    Pemutakhiran DTSEN dilakukan melalui dua mekanisme utama.
    Pertama
    , melalui sistem birokrasi berjenjang, dari pemerintah daerah hingga pusat, untuk memastikan data telah diverifikasi secara administratif.
    Kedua
    , dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat, agar setiap perubahan kondisi sosial ekonomi dapat terdeteksi lebih cepat dan akurat.
    Untuk mendukung proses ini, Kemensos memiliki aplikasi Cek Bansos. Aplikasi ini memungkinkan masyarakat mengecek status bantuan serta melaporkan perubahan kondisi ekonomi mereka, sehingga pendataan lebih akurat dan responsif.
    Sebelumnya, Agus Jabo mengatakan, Presiden Prabowo Subianto merasa resah karena bantuan sosial (Bansos) di daerah banyak yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, presiden memerintahkan penyusunan data tunggal.
    “Setelah DTSEN keluar kita keluar, kita berangkat dari situ. Targetnya pengentasan kemiskinan,” katanya.
    Ia menuturkan Presiden Prabowo ingin agar persoalan kemiskinan ekstrem tuntas pada 2026. Program pengentasan kemiskinan ekstrem merupakan salah satu prioritas presiden.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.