Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemensos

  • PKH 2025 Kapan Cair di Jawa Barat? Cek Jadwalnya di Sini

    PKH 2025 Kapan Cair di Jawa Barat? Cek Jadwalnya di Sini

    PIKIRAN RAKYAT – Kabar baik bagi penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) di Jawa Barat! Pencairan bantuan sosial PKH tahap pertama tahun 2025 telah mulai dilakukan. Proses pencairan ini berlangsung secara bertahap dan dilakukan melalui berbagai metode, salah satunya melalui kartu KKS Bank Mandiri.

    Sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) telah melaporkan bahwa bantuan sudah masuk ke rekening mereka.

    Jadwal Pencairan PKH 2025 di Jawa Barat

    Pencairan PKH 2025 dilakukan dalam empat tahap sepanjang tahun. Untuk tahap pertama, proses pencairan telah dimulai pada Februari 2025 dan akan berlanjut hingga akhir bulan Maret.

    Jawa Barat menjadi salah satu wilayah prioritas dalam pencairan ini, mencakup berbagai daerah seperti Bandung, Garut, Bogor, Sukabumi, dan Subang.

    Sementara itu, tahap kedua diperkirakan akan cair pada Mei 2025 setelah proses verifikasi data selesai. Tahap ketiga kemungkinan akan berlangsung pada Agustus 2025, dan tahap keempat diprediksi cair pada November 2025.

    Metode Pencairan PKH 2025

    Bantuan PKH disalurkan melalui beberapa metode, yaitu:

    Bank Himbara (BNI, BRI, BTN, Bank Mandiri)

    Penerima manfaat yang memiliki kartu KKS dapat melakukan pengecekan saldo secara berkala melalui ATM atau mobile banking.

    PT Pos Indonesia

    Penerima yang tidak memiliki rekening bank akan menerima undangan untuk mengambil bantuan di kantor pos terdekat sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

    E-warong atau Agen Perbankan

    Beberapa penerima juga bisa mencairkan bantuan melalui e-warong atau agen perbankan yang bekerja sama dengan pemerintah.

    Cara Mengecek Status Penerima PKH 2025

    Penerima manfaat dapat melakukan pengecekan status bantuan melalui situs resmi Kementerian Sosial (Kemensos) di cekbansos.kemensos.go.id. Berikut langkah-langkahnya:

    Buka situs cekbansos.kemensos.go.id. Pilih provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan sesuai dengan data kependudukan. Masukkan nama penerima manfaat sesuai KTP. Ketik kode verifikasi yang tertera di layar. Klik tombol “CARI DATA” untuk melihat hasil pencarian.

    Jika nama tercantum dalam daftar penerima, sistem akan menampilkan jenis bantuan sosial yang diterima, seperti PKH atau Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).

    Verifikasi Data Penerima PKH 2025

    Verifikasi penerima bantuan dilakukan berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang diperbarui setiap tahun oleh pendamping sosial melalui aplikasi SIKSMA.

    Penerima manfaat yang tidak lagi memenuhi syarat, seperti memiliki penghasilan di atas UMR atau daya listrik rumah tangga di atas 2.200 VA, berisiko dicoret dari daftar penerima.

    Pendamping sosial PKH di seluruh Indonesia sedang melakukan verifikasi untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Proses ini diperkirakan selesai pada akhir Maret 2025, sehingga pencairan tahap kedua bisa segera dilakukan.

    Penggunaan Dana Bantuan

    Bantuan PKH bertujuan untuk membantu penerima manfaat memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Dana yang diberikan dapat dimanfaatkan untuk:

    Biaya pendidikan anak Kebutuhan kesehatan ibu dan anak Pemenuhan gizi keluarga Modal usaha kecil

    Penting untuk berhati-hati terhadap informasi palsu terkait pencairan PKH. Jangan memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak dikenal dan pastikan informasi diperoleh dari sumber resmi, seperti Kemensos atau bank penyalur.

    Dengan adanya pencairan PKH 2025, diharapkan dapat meringankan beban ekonomi masyarakat yang membutuhkan. Pantau terus informasi terbaru seputar bansos melalui kanal resmi pemerintah.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Mensos Gus Ipul: Mewujudkan Kesalehan Sosial Menuju Muslim Kuat – Page 3

    Mensos Gus Ipul: Mewujudkan Kesalehan Sosial Menuju Muslim Kuat – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Di bulan suci Ramadan penuh berkah ini, Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul mengajak kaum muslimin dari berbagai kalangan untuk saling berbagi kebaikan dan kebahagiaan, salah satunya dengan mengeluarkan hartanya untuk membayar zakat fitrah.

    Mensos mengatakan perkhidmatan dengan harta di dalam Islam merupakan salah satu rukun Islam yaitu mengeluarkan zakat. “Ayat-ayat Alquran yang menjelaskan ciri-ciri orang taqwa, selalu menyebut perihal zakat atau infaq di jalan Allah sebagai salah satu tandanya,” ujarnya. 

    Berikut paparan lengkap oleh Mensos Gus Ipul;

    Di dalam Alquran khidmat sering disebut dengan istilah jihad dan dilakukan dengan dua hal ; “bi amwalikum wa anfusikum”, dengan harta dan jiwa kalian.

    وَّجَاهِدُوۡا بِاَمۡوَالِكُمۡ وَاَنۡفُسِكُمۡ فِىۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ‌ ؕ ذٰ لِكُمۡ خَيۡرٌ لَّـكُمۡ اِنۡ كُنۡتُمۡ تَعۡلَمُوۡنَ

    “…dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.” (QS: At-Taubah:41).

    Dalam konteks ini, Alquran selalu menyebutkan kata “amwalikum” (hartamu) sebelum “anfusikum” (jiwamu). Alquran mengajari kita untuk berkhidmat dengan harta sebelum dengan jiwa.

    Tidak sedikit di antara kita yang sering rela mengorbankan nyawa tetapi tidak rela mengorbankan hartanya. Kita kerap mengorbankan kesehatan, tubuh bahkan jiwa, demi harta.

    Karena itu perkhidmatan dengan harta di dalam Islam, lebih didahulukan daripada perkhidmatan dengan jiwa. Perkhidmatan dengan harta yang merupakan salah satu rukun Islam adalah mengeluarkan zakat.

    Ayat-ayat Alquran yang menjelaskan ciri-ciri orang taqwa, selalu menyebut perihal zakat atau infaq di jalan Allah sebagai salah satu tandanya. Awal surah menyebutkan ciri-ciri orang taqwa sebagai orang yang mengimani yang ghaib, menegakkan salat mengeluarkan infaq dan mengimani kitab-kitab terdahulu.

    Ada banyak nama untuk bulan Ramadan. Selain yang telah banyak disebutkan, Nabi Muhammad SAW juga menyebutnya sebagai “bulan kesabaran, bulan ampunan, dan Bulan Berbagi” atau (Syahrul Muwaasaat). Pada bulan ini, orang kaya bukan saja harus berbagi kekayaan dengan orang miskin. Ia juga harus ikut berempati dengan penderitaan mereka. Orang beruntung harus berbagi kebahagiaan dengan orang-orang yang malang.

    Tuhan berfirman, “Puasa itu hanya untuk Aku.” Puasa disembahkan hanya untuk Tuhan. Tidak ada persembahan yang paling agung selain perkhidmatan kepada makhluk-Nya. Mencintai Tuhan, hanya dapat dilakukan dengan mencintai sesama manusia. Karena itu, amal yang paling dicintai Tuhan pada “Bulan Berbagi”, bukanlah saja ibadah ritual yang bersifat individual, tetapi ibadah yang membagikan kebahagiaan kepada orang banyak. Islam mendorong pemeluknya untuk juga saleh secara sosial.

    Kerja-kerja sosial harus selalu berpedoman kepada landasan-landasan filosofis tersebut. Kelompok sasaran yang kita sering sebut dalam dua belas klaster (terangkum dalam 12 PAS), dapat menjelaskan kelompok masyarakat yang berhak memperoleh perlindungan negara. Hak-hak mereka dijamin oleh konstitusi. Lebih-lebih dalam usaha membantu memberdayakan mereka agar mampu berpindah dari kondisi yang menghimpit menuju kehidupan yang lebih mandiri dan bahagia.

    Dalam klaster terkait perlindungan, rehabilitasi dan pemberdayaan anak-anak bermasalah, misalnya, kita juga punya sandaran keagamaan. Bahwa, kita mesti memberi perhatian sungguh-sungguh kepada mereka. Sebab, Tuhan jauh-jauh hari mengingatkan bahwa anak bermasalah akan menjadi persoalan serius dalam proses penyiapan generasi yang tangguh, jika tidak segera ditangani.

    وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾

    [ النساء: 9]

    “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.” [Nisa: 9]

    Kesadaran keagamaan penting bagi kita yang dikenal religius, ajaran bahwa orang beriman yang kuat lebih Tuhan sukai dari pada yang lemah, harus dijadikan kesadaran bersama.

    اَلْـمُؤْمِنُ الْقَـوِيُّ خَـيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَـى اللهِ مِنَ الْـمُؤْمِنِ الضَّعِيْفِ وَفِـيْ كُـلٍّ خَـيْـرٌ

    “Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allâh daripada Mukmin yang lemah; dan pada keduanya ada kebaikan.” (Al Hadis). Artinya juga, orang yang disukai Allah adalah mereka yang dengan kesadaran, berkenan suka rela mau meninggalkan situasi “menerima” untuk menjadi “pemberi”.

    Oleh sebab itu, di ujung bulan Ramadan, sebelum salat Idul Fitri, semua kaum muslimin, kaya atau miskin, sakit atau sehat, laki-laki dan perempuan, berkebutuhan khusus atas tidak, terpencil atau tidak, bahkan yang masih baru lahir, diwajibkan mengeluarkan hartanya untuk membayar zakat fitrah. Ibadah dan kewajiban membayar zakat fitrah, menunjukkan betapa semua umat Islam wajib hukumnya memberdayakan diri, meski cuma dengan sekian liter beras.

     

    (*)

  • Bantu Korban Banjir Bogor, Kemensos Salurkan Bansos Senilai Rp227 Juta – Page 3

    Bantu Korban Banjir Bogor, Kemensos Salurkan Bansos Senilai Rp227 Juta – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Kementerian Sosial (Kemensos) bergerak cepat memberikan bantuan sosial (Bansos) untuk warga terdampak banjir yang melanda Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

    Menteri Sosial, Saifullah Yusuf mengatakan Kemensos menyalurkan bansos senilai Rp227.406.250,- yang ditujukan untuk 223 jiwa/76 KK terdampak banjir di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

    “Bantuan dikirim pada Senin, 3 Maret 2025 ke lokasi bencana,” kata Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Senin (3/3/2025).

    Gus Ipul menuturkan bantuan tersebut dikirim dari Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (PSKBA) Kemensos dari gudang induk Bekasi.

    “Barang tersebut digunakan untuk penanganan bencana banjir di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat,” katanya.

    Bantuan tersebut terdiri dari makanan siap saji 500 paket, lauk pauk siap saji 500 paket, selimut 100 lembar, kasur 100 lembar, kidsware 100  paket, family kit 100 paket, dan tenda gulung 100 lembar.

     

    (*)

  • Kapan PKH 2025 Tahap 2 Cair? Ini Bocorannya

    Kapan PKH 2025 Tahap 2 Cair? Ini Bocorannya

    PIKIRAN RAKYAT – Menjelang pencairan tahap kedua Program Keluarga Harapan (PKH) 2025, banyak penerima manfaat menantikan kepastian jadwal pencairan bantuan sosial ini.

    Kementerian Sosial memastikan bahwa pencairan tetap berlangsung sesuai jadwal meskipun bertepatan dengan bulan Ramadan. Berikut adalah informasi lengkap mengenai pencairan PKH tahap 2 tahun 2025.

    Jadwal Pencairan PKH 2025 Tahap 2

    Pencairan PKH tahap kedua dijadwalkan berlangsung dari awal Maret hingga akhir bulan tersebut. Meski ada potensi keterlambatan karena hari libur selama Ramadan, pencairan akan tetap diproses sesuai ketentuan pemerintah.

    Secara umum, bantuan PKH disalurkan dalam empat tahap setiap tahunnya:

    Tahap 1: Januari – Maret 2025 Tahap 2: April – Juni 2025 Tahap 3: Juli – September 2025 Tahap 4: Oktober – Desember 2025

    Untuk tahap kedua ini, penyaluran akan dilakukan melalui rekening bank yang bekerja sama dengan Kementerian Sosial atau melalui PT Pos Indonesia bagi yang tidak memiliki rekening bank.

    Wilayah Pencairan PKH 2025

    Pencairan bantuan sosial PKH mencakup seluruh wilayah Indonesia, termasuk:

    Pulau Jawa

    Banten DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur

    Pulau Sumatra

    Aceh Sumatra Utara Sumatra Selatan Sumatra Barat Bengkulu Riau Kepulauan Riau Jambi Lampung Bangka Belitung

    Pulau Kalimantan

    Kalimantan Barat Kalimantan Timur Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah Kalimantan Utara

    Pulau Sulawesi

    Gorontalo Sulawesi Barat Sulawesi Tengah Sulawesi Utara Sulawesi Tenggara Sulawesi Selatan

    Nusa Tenggara dan Bali

    Bali Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Barat

    Maluku dan Papua

    Maluku Utara Maluku Papua Barat Papua Papua Selatan Papua Tengah Papua Pegunungan Perubahan Data Penerima PKH 2025

    Tahun ini, terjadi perubahan dalam sistem pendataan penerima bantuan sosial. Pemerintah mengganti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Akibatnya, sejumlah penerima manfaat PKH mengalami perubahan status.

    Dampak dari perubahan ini antara lain:

    Penghapusan 30% penerima PKH di tahap kedua untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Validasi ulang data penerima, sehingga masyarakat yang memenuhi syarat namun belum terdaftar berkesempatan untuk masuk dalam daftar penerima bantuan. Penyederhanaan kategori penerima PKH, dengan kemungkinan hanya tiga kategori utama yang tetap menerima bantuan. Nominal Bantuan PKH 2025

    Bantuan PKH diberikan berdasarkan kategori penerima dengan besaran sebagai berikut:

    Ibu hamil: Rp750.000 per tahap atau Rp3.000.000 per tahun. Anak usia dini (0-6 tahun): Rp750.000 per tahap atau Rp3.000.000 per tahun. Siswa SD/MI: Rp225.000 per tahap atau Rp900.000 per tahun. Siswa SMP/MTs: Rp375.000 per tahap atau Rp1.500.000 per tahun. Siswa SMA/MA: Rp500.000 per tahap atau Rp2.000.000 per tahun. Penyandang disabilitas berat: Rp600.000 per tahap atau Rp2.400.000 per tahun. Lansia 70 tahun ke atas: Rp600.000 per tahap atau Rp2.400.000 per tahun. Cara Mengecek Status Penerima PKH 2025

    Untuk memastikan apakah masih termasuk penerima PKH tahap 2 tahun 2025, ikuti langkah-langkah berikut:

    Buka situs resmi Kementerian Sosial di cekbansos.kemensos.go.id. Masukkan data wilayah sesuai dengan KTP, termasuk provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan. Masukkan nama lengkap seperti yang tertera di KTP. Masukkan kode captcha yang muncul di layar sebagai langkah verifikasi keamanan. Klik “Cari Data” dan tunggu hasil pencarian.
    Periksa status penerima apakah masih terdaftar sebagai penerima bansos atau tidak.

    Bagi yang mengalami kendala dalam pengecekan atau status penerima berubah menjadi tidak aktif, segera hubungi pendamping sosial atau Dinas Sosial setempat untuk mendapatkan klarifikasi lebih lanjut.

    Tips Bagi Penerima PKH

    Agar bantuan sosial diterima tanpa kendala, beberapa hal yang perlu diperhatikan:

    Periksa status penerima secara berkala di situs resmi Kementerian Sosial. Pastikan data kependudukan selalu diperbarui, seperti KTP dan KK. Jangan mudah percaya dengan informasi hoaks tentang pencairan bansos yang belum dikonfirmasi oleh pemerintah. Hubungi pendamping sosial jika mengalami kesulitan dalam pencairan atau perubahan status penerima.

    Dengan informasi ini, penerima manfaat dapat lebih siap menghadapi pencairan PKH tahap 2 tahun 2025. Pastikan untuk terus mengikuti perkembangan terbaru melalui sumber resmi agar tidak ketinggalan informasi penting terkait bantuan sosial dari pemerintah.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • PKH 2025 Cair Berapa? Jumlahnya Tergantung pada Kategori Penerima

    PKH 2025 Cair Berapa? Jumlahnya Tergantung pada Kategori Penerima

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah terus menyalurkan bantuan sosial bagi masyarakat melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Pada tahun 2025, bantuan ini tetap diberikan untuk membantu keluarga miskin dan rentan dalam memenuhi kebutuhan dasar, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan.

    Akan tetapi, besaran dana yang diterima setiap penerima tidaklah sama. Setiap kategori penerima mendapatkan jumlah bantuan yang berbeda sesuai dengan kebutuhannya.

    Mengapa Besaran PKH Berbeda-Beda?

    Pemerintah menetapkan jumlah bantuan berdasarkan kondisi dan kebutuhan penerima manfaat. Anak sekolah, ibu hamil, lansia, dan penyandang disabilitas memiliki kebutuhan yang berbeda, sehingga bantuan yang diberikan pun disesuaikan.

    Hal ini bertujuan agar dana yang disalurkan dapat memberikan manfaat maksimal dan tepat sasaran.

    Kategori Penerima dan Besaran PKH 2025

    Anak Usia Dini (0-6 Tahun)

    Menerima Rp750.000 setiap tiga bulan atau Rp3 juta per tahun. Bantuan ini bertujuan untuk mendukung gizi dan kesehatan anak pada usia emas pertumbuhan.

    Anak Sekolah

    SD: Rp225.000 setiap tiga bulan atau Rp900.000 per tahun. SMP: Rp375.000 setiap tiga bulan atau Rp1,5 juta per tahun. SMA: Rp500.000 setiap tiga bulan atau Rp2 juta per tahun. Bantuan ini diberikan untuk membantu biaya pendidikan agar anak-anak tetap bisa bersekolah.

    Ibu Hamil dan Menyusui

    Menerima Rp750.000 setiap tiga bulan atau Rp3 juta per tahun. Dana ini diberikan untuk memastikan ibu hamil mendapatkan nutrisi yang cukup selama masa kehamilan dan menyusui.

    Lansia (60 Tahun Ke Atas)

    Menerima Rp600.000 setiap tiga bulan atau Rp2,4 juta per tahun. Bantuan ini diberikan agar lansia dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka, terutama dalam bidang kesehatan.

    Penyandang Disabilitas Berat

    Menerima Rp600.000 setiap tiga bulan atau Rp2,4 juta per tahun. Dana ini diberikan sebagai bentuk dukungan bagi penyandang disabilitas agar dapat menjalani hidup dengan lebih layak. Jadwal Pencairan PKH 2025

    Bantuan PKH disalurkan dalam empat tahap sepanjang tahun, dengan rincian sebagai berikut:

    Tahap 1: Januari – Maret 2025 Tahap 2: April – Juni 2025 Tahap 3: Juli – September 2025 Tahap 4: Oktober – Desember 2025

    Dana akan disalurkan melalui bank Himbara (BNI, BRI, Mandiri) atau PT Pos Indonesia, sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

    Cara Mengecek Status Penerima PKH

    Bagi masyarakat yang ingin mengetahui apakah terdaftar sebagai penerima PKH 2025, pengecekan bisa dilakukan melalui:

    Situs resmi Kemensos: cekbansos.kemensos.go.id Aplikasi Cek Bansos: Bisa diunduh melalui Play Store atau App Store Kantor kelurahan atau pendamping sosial PKH di wilayah masing-masing Pentingnya Pemanfaatan Bantuan Secara Bijak

    Bantuan PKH diberikan untuk meringankan beban ekonomi keluarga yang kurang mampu. Oleh karena itu, dana yang diterima sebaiknya digunakan untuk kebutuhan prioritas seperti pendidikan anak, kesehatan keluarga, dan pemenuhan kebutuhan pokok. Jangan mudah percaya pada informasi palsu yang meminta data pribadi dengan iming-iming bantuan tambahan.

    Dengan adanya bantuan ini, diharapkan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat, khususnya dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Pantau terus informasi resmi dari Kementerian Sosial agar mendapatkan data yang valid dan terbaru mengenai pencairan PKH 2025.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Rp 15,6 Triliun Bansos PKH dan Sembako Disebar ke 4,6 Juta Keluarga Sepanjang 2024 – Page 3

    Rp 15,6 Triliun Bansos PKH dan Sembako Disebar ke 4,6 Juta Keluarga Sepanjang 2024 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta PT Pos Indonesia (Persero) atau PosIND telah menyelesaikan amanah pemerintah dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) berlabel Program Sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) pada 2024. Sepanjang periode tersebut, PosIND mampu menyalurkan bansos kepada 4,6 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di tanah air.

    Catatan tersebut menjadi capaian yang cukup signifikan. Jika dipersentasekan, PosIND telah merealisasikan target penyaluran mencapai 96 persen. Namun, pencapaian tersebut belum sepenuhnya memuaskan PosIND karena tidak dapat terealisasi hingga 100 persen. Direktur Bisnis Jasa Keuangan Pos Indonesia, Haris, tak memungkiri masih menghadapi beberapa kendala dalam proses distribusi.

    Salah satu tantangan utama dalam penyaluran bansos adalah pemutakhiran data penerima. Menurut Haris, proses pemutakhiran data sepenuhnya dilakukan oleh Kementerian Sosial (Kemensos). Namun, Pos Indonesia turut berkontribusi agar penyaluran ini bisa berjalan makin efektif dengan menyediakan data tambahan berupa foto rumah dan geotagging penerima. Data ini digunakan untuk validasi lebih lanjut oleh Kemensos guna memastikan ketepatan sasaran penerima bantuan.

    “Kami memiliki dashboard yang memungkinkan Kemensos melihat langsung kondisi rumah penerima bansos. Hal ini membantu dalam verifikasi dan koreksi data,” ujar Haris.

    Selain itu, PosIND juga menunjukkan fleksibilitas dan kepedulian dengan mendatangi langsung penerima yang memiliki keterbatasan fisik, seperti lansia, difabel, atau yang sedang sakit. “Kami ingin memastikan bahwa bantuan benar-benar sampai ke tangan yang membutuhkan,” tambahnya.

    Tantangan di Wilayah 3T

    Tantangan lain yang dihadapi adalah penyaluran bansos di wilayah terdepan, terpencil, dan tertinggal (3T), khususnya pada triwulan ketiga dan keempat tahun 2024. Kendala utama berupa akses transportasi dan kondisi cuaca, serta waktu penyaluran yang sangat terbatas, yaitu hanya dua minggu.

    Haris menjelaskan bahwa seluruh tantangan tersebut mampu diatasi dengan baik karena adanya kolaborasi dari pemerintah dan pemangku kepentingan. Koordinasi yang baik juga dilakukan dengan otoritas pelabuhan, pemilik transportasi, dan pihak keamanan.

    “Kami mendapat dukungan dari pemerintah daerah serta pemangku kepentingan di daerah, termasuk dalam hal transportasi dan keamanan. Alhamdulillah, pada 31 Desember 2024, seluruh bansos berhasil kami salurkan,” jelas Haris.

     

  • Cara Cek Bansos PKH 2025 Tahap 1, Terakhir Maret Ini – Page 3

    Cara Cek Bansos PKH 2025 Tahap 1, Terakhir Maret Ini – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Pemerintah telah menyalurkan Bantuan Sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) tahap pertama untuk periode Januari hingga Maret 2025. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat.

    Dikutip dari Antara, Minggu (2/3/2025), program Bansos PKH ditujukan untuk membantu keluarga miskin dan rentan. Kelompok sasaran program ini mencakup ibu hamil, anak usia sekolah, lanjut usia, dan penyandang disabilitas berat yang membutuhkan dukungan agar dapat meningkatkan kualitas hidupnya.

    Sebagai bagian dari anggaran perlindungan sosial, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp504,7 triliun dari APBN 2025. Anggaran ini akan digunakan untuk mendanai berbagai program sosial, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), guna mendukung kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

    Cara Cek Penerima Bansos PKH Tahap 1 2025

    1. Unduh aplikasi “Cek Bansos Kemensos” dari Google Play Store.

    2. Buat akun dengan mengisi data pribadi berikut:

    – Nomor Induk Kependudukan (NIK)
    – Nama lengkap sesuai KTP
    – Alamat lengkap- Nomor Kartu Keluarga (KK)
    – Nomor ponsel dan email

    3. Unggah dokumen pendukung, seperti:

    4. Aktivasi akun melalui email yang telah didaftarkan.

    5. Login ke aplikasi, lalu cek status penerimaan Bansos melalui menu “Profil”. 

    Tujuan dan Sasaran PKH 2025

    PKH dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin melalui pemberian bantuan langsung tunai secara rutin. Sasaran utama program ini adalah keluarga yang memiliki anggota rentan, seperti ibu hamil yang membutuhkan asupan gizi dan perawatan medis, serta anak usia dini untuk mendukung tumbuh kembang optimal.

    Selain itu, Bansos PKH juga ditujukan bagi anak usia sekolah dari jenjang SD hingga SMA agar dapat terus mengakses pendidikan. Sasaran lainnya adalah lanjut usia berusia 70 tahun ke atas untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, serta penyandang disabilitas berat yang memerlukan dukungan tambahan.

     

  • PosIND Salurkan Bansos Program Sembako dan PKH Rp15,6 Triliun untuk 4,6 Juta KPM pada 2024

    PosIND Salurkan Bansos Program Sembako dan PKH Rp15,6 Triliun untuk 4,6 Juta KPM pada 2024

    Jakarta: PT Pos Indonesia (Persero) atau PosIND telah menyelesaikan amanah pemerintah dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) Program Sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) pada 2024. Sepanjang periode tersebut, PosIND mampu menyalurkan bansos kepada 4,6 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di tanah air.
     
    Catatan tersebut menjadi capaian yang cukup signifikan. Jika dipersentasekan, PosIND telah merealisasikan target penyaluran mencapai 96 persen. Namun, pencapaian tersebut belum sepenuhnya memuaskan PosIND karena tidak dapat terealisasi hingga 100 persen. Direktur Bisnis Jasa Keuangan Pos Indonesia, Haris, tak memungkiri masih menghadapi beberapa kendala dalam proses distribusi.
     
    Salah satu tantangan utama dalam penyaluran bansos adalah pemutakhiran data penerima. Menurut Haris, proses pemutakhiran data sepenuhnya dilakukan oleh Kementerian Sosial (Kemensos). Namun, Pos Indonesia turut berkontribusi agar penyaluran ini bisa berjalan makin efektif dengan menyediakan data tambahan berupa foto rumah dan geotagging penerima. Data ini digunakan untuk validasi lebih lanjut oleh Kemensos guna memastikan ketepatan sasaran penerima bantuan.
     

    “Kami memiliki dashboard yang memungkinkan Kemensos melihat langsung kondisi rumah penerima bansos. Hal ini membantu dalam verifikasi dan koreksi data,” ujar Haris.

    Selain itu, PosIND juga menunjukkan fleksibilitas dan kepedulian dengan mendatangi langsung penerima yang memiliki keterbatasan fisik, seperti lansia, difabel, atau yang sedang sakit. “Kami ingin memastikan bahwa bantuan benar-benar sampai ke tangan yang membutuhkan,” tambahnya.
     

    Direktur Utama PT Pos Indonesia Faizal R Djoemadi (tengah, berkaos putih) (Foto:Dok.PosIND)

    Tantangan di Wilayah 3T

    Tantangan lain yang dihadapi adalah penyaluran bansos di wilayah terdepan, terpencil, dan tertinggal (3T), khususnya pada triwulan ketiga dan keempat tahun 2024. Kendala utama berupa akses transportasi dan kondisi cuaca, serta waktu penyaluran yang sangat terbatas, yaitu hanya dua minggu.
     
    Haris menjelaskan bahwa seluruh tantangan tersebut mampu diatasi dengan baik karena adanya kolaborasi dari pemerintah dan pemangku kepentingan. Koordinasi yang baik juga dilakukan dengan otoritas pelabuhan, pemilik transportasi, dan pihak keamanan.
     
    “Kami mendapat dukungan dari pemerintah daerah serta pemangku kepentingan di daerah, termasuk dalam hal transportasi dan keamanan. Alhamdulillah, pada 31 Desember 2024, seluruh bansos berhasil kami salurkan,” jelas Haris.
     

    Direktur Bisnis Jasa Keuangan Pos Indonesia, Haris (Foto:Dok.PosIND)

    Netralitas di Tengah Tahun Politik

    Selain tantangan tersebut, Pos Indonesia juga harus menyesuaikan agenda kerjanya di tahun 2024 yang diwarnai dengan pesta demokrasi yang diselenggarakan serentak di seluruh pelosok negeri,  yaitu pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Namun, hal tersebut tidak memengaruhi proses penyaluran bansos. Haris menegaskan bahwa bantuan yang disalurkan merupakan program rutin dan tidak terkait dengan kepentingan politik.
     
    Di tahun yang diwarnai pemilihan presiden dan kepala daerah, Pos Indonesia tetap menjaga netralitas dalam menjalankan tugasnya.
     
    “Kami selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan penyaluran tetap netral dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Tugas kami adalah menyalurkan amanah ini dengan sebaik-baiknya,” kata Haris menegaskan.
     

    (Foto:Dok.PosIND)
     

    Pospay: Teknologi Andalan PosIND dalam Distribusi Bansos

    Pos Indonesia juga telah mengadopsi teknologi digital dalam proses penyaluran bansos melalui aplikasi Pospay. Aplikasi ini memungkinkan pencairan bansos secara digital bagi penerima yang memiliki smartphone.
     
    Sementara bagi yang tidak memiliki akses ke perangkat digital, PosIND mengadopsi pendekatan inovatif dengan menerapkan sistem QR Code sebagai bukti kelayakan penerima bantuan. Layanan USSD dan SMS juga tersedia bagi mereka yang hanya memiliki fitur phone.
     
    “Artinya, kami telah mempersiapkan diri untuk masuk ke digitalisasi bansos. Bahkan kami siap mendukung pemerintah saat program digitalisasi ini diimplementasikan penuh,” ujar Haris.
     

    (Foto:Dok.PosIND)
     

    Transformasi Digital dengan Pospay untuk Layanan Keuangan yang Lebih Luas

    Selain pendistribusian bansos, Pospay kini mengedepankan lima prinsip layanan keuangan, yaitu Payment, Insurance, Credit, Investment, dan Saving (PICIS). Fitur ini dirancang untuk memberikan kemudahan yang lebih baik dibandingkan layanan fintech lainnya.
     
    Dalam pengembangan lebih lanjut, PosIND akan meluncurkan versi baru super app Pospay pada Maret 2025. “Kami berharap ini menjadi terobosan besar yang semakin memudahkan masyarakat dalam berbagai transaksi,” imbuh Haris.
     

    Arah Bisnis Jasa Keuangan PosIND pada 2025

    Menghadapi 2025, Pos Indonesia terus berkomitmen untuk mendukung pembiayaan UMKM melalui kerja sama strategis dengan Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Haris menyebutkan, langkah ini bertujuan memperkuat ekosistem logistik nasional sekaligus memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi.
     
    “Kami akan terus mengembangkan layanan, termasuk dalam pembiayaan UMKM dan sektor logistik. Dengan demikian, Pos Indonesia tidak hanya berperan dalam distribusi bansos, tetapi juga dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,” tutur Haris.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ROS)

  • Mensos Buka Suara Soal Isu Anggaran KND Tersisa Rp500 Juta

    Mensos Buka Suara Soal Isu Anggaran KND Tersisa Rp500 Juta

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf membantah isu yang beredar mengenai anggaran untuk Komisi Nasional Disabilitas (KND) hanya tersisa Rp500 juta karena aturan efisiensi anggaran kementerian/lembaga. Dia memastikan bahwa informasi itu tidak benar.

    Gus Ipul, sapaan akrabnya, menjelaskan berdasarkan data yang dimiliki pihaknya, pagu anggaran KND tahun 2025 mencapai Rp6.915.689.000. Namun, setelah dilakukan efisiensi, anggaran komisi tersebut masih tersisa Rp3.030.187.000.

    “Dari data yang kita terima, anggaran untuk KND itu Rp6 miliar lebih. Dan setelah ada efisiensi itu tersisa sekitar Rp3 miliar lebih Jadi tidak benar seperti (informasi) yang beredar itu bahwa tinggal Rp500 juta,” kata Gus Ipul dalam siaran pers, dikutip Minggu (2/3/2025).

    Gus Ipul menegaskan, anggaran untuk bantuan sosial (bansos) maupun layanan terapi bagi para penyandang disabilitas tidak dikurangi, meski dilakukan efisiensi. Hal yang sama juga berlaku bagi para tenaga medis maupun pendamping yang melayani penyandang disabilitas.

    “Jadi ini perlu saya sampaikan, untuk pelayanan penyandang disabilitas, bansos untuk penyandang disabilitas, kemudian tugas-tugas utama untuk KND tetap diberikan dukungan. Penganggarannya masih ada,” tegas Gus Ipul.

    “Jadi prinsip kita kan tetap kaidah dalam melakukan efisiensi itu memastikan anggaran bansos yang diberikan langsung ke masyarakat, ya berdasarkan data yang ada, termasuk ke lansia, di dalamnya ada ke penyandang disabilitas, sama sekali tidak dikurangi,” sambungnya.

    Selain itu, Mensos juga memastikan anggaran operasional yang melekat untuk bansos, seperti biaya salur, serta monitoring juga tidak dikurangi. Ia menekankan, efisiensi anggaran tak bakal mengganggu kinerja Kemensos.

    “Termasuk KND di dalamnya, dan tidak mengganggu pelayanan publik. Jadi kalau toh KND sekarang ini ada efisiensi, tidak mengurangi layanan yang terkait dengan tugas utama, tugas fungsinya KND,” jelas Gus Ipul.

    Sementara itu, Komisioner KND, Eka Pratama Widyanta mengatakan, pihaknya tetap berkomitmen untuk memberikan layanan yang maksimal bagi penyandang disabilitas. Sehingga KND bisa bekerja sesuai tugas dan fungsinya.

    “Jadi ini secara anggaran masih cukup tersedia untuk bisa dilaksanakan proses-proses sesuai tugas fungsi KND. Kami juga terus berikan upaya-upaya yang lebih efektif dan efisien untuk bisa memastikan teman-teman disabilitas di berbagai daerah tetap bisa terjamin kebutuhan dan apa yang harus diberikan oleh kementerian dan lembaga terkait,” ujar Eka Pratama.

    “Kami yakin bahwa Kementerian Sosial dengan Gus Ipul, kami juga tetap punya komitmen yang tinggi terhadap komisi ini untuk bisa semakin baik dan mengawal pemenuhan hak penyandang disabilitas di seluruh wilayah,” tambah dia.

    (haa/haa)

  • Istri Mensos Gus Ipul Dukung Pemberdayaan Komunitas Mangrove di 8 Titik di Indonesia

    Istri Mensos Gus Ipul Dukung Pemberdayaan Komunitas Mangrove di 8 Titik di Indonesia

    Istri Mensos Gus Ipul Dukung Pemberdayaan Komunitas Mangrove di 8 Titik di Indonesia
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Istri
    Menteri Sosial
    (Mensos)
    Fatma Saifullah Yusuf
    menggelar Aksi Bersih
    Mangrove
    secara serentak di delapan titik di Indonesia, yakni Kupang, Bekasi, Batam, Jakarta, Demak, Balikpapan, Surabaya, dan Kepulauan Selayar.
    Aksi Bersih Mangrove bertujuan untuk mendukung upaya bersama dalam menciptakan lingkungan yang sehat, lestari, dan sejahtera.
    Kegiatan sosial itu dilakukan bersama para istri menteri Solidaritas Perempuan Indonesia Kabinet Merah Putih (Seruni).
    Di Bekasi, perempuan yang menjabat sebagai Penasihat I Dharma Wanita
    Kementerian Sosial
    (Kemensos) tersebut tampak bersemangat mendampingi istri Wakil Presiden Gibran Rakabuming selaku pembina Seruni,
    Selvi Ananda
    .
    Fatma
    Gus Ipul
    juga berharap, kegiatan bersih-bersih lingkungan bisa berjalan secara rutin dan bermula dari kesadaran masyarakat sendiri.
    “Kegiatan seperti itu seharusnya tidak hanya dilakukan saat peringatan tertentu, tetapi menjadi bagian dari kebiasaan kita sehari-hari. Dengan aksi bersih-bersih yang rutin dan berkelanjutan, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan nyaman untuk generasi mendatang,” ujar Fatma, dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (1/3/2025).
    Menurutnya, jika lingkungan terjaga, ekosistem tetap seimbang, dan sumber daya alam berkelanjutan, maka masyarakat sekitar memiliki kesempatan lebih besar untuk memenuhi kebutuhan ekonominya.
    Dia menambahkan, pemberdayaan masyarakat komunitas
    mangrove
    juga dapat dikembangkan melalui produk daur ulang sampah plastik menjadi rangkaian bunga dan hiasan. Sementara, produk berbahan dasar mangrove, dapat menjadi olahan makanan serta minuman.
    Fatma yang mengemban Wakil Bidang 3 Sosial Budaya di Seruni ini melihat terdapat kesesuaian program organisasinya dengan Kemensos.
    “Menjaga lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan kita semua. Dengan aksi nyata seperti ini, kita tidak hanya melindungi alam, tetapi juga memastikan generasi mendatang tetap memiliki lingkungan yang layak untuk hidup dan berkembang,” ucap Fatma.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.