Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemensos

  • Layanan Operasi Katarak Gratis dari Kemensos di Bandung Raya

    Layanan Operasi Katarak Gratis dari Kemensos di Bandung Raya

    Foto Health

    ANTARA FOTO/Raisan Al Faris – detikHealth

    Jumat, 07 Mar 2025 19:00 WIB

    Bandung – Kementerian Sosial bekerja sama dengan RS AU Salamun menyelenggarakan layanan operasi katarak gratis. Pelayanan diberikan kepada 275 lansia di Bandung Raya.

  • 275 Warga Jalani Operasi Katarak Gratis dari Kemensos

    275 Warga Jalani Operasi Katarak Gratis dari Kemensos

    BANDUNG – Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan intervensi yang diberikan oleh jajarannya telah dilakukan secara komprehensif guna mewujudkan kesejahteraan sosial. Hal itu salah satunya diwujudkan melalui bakti sosial operasi katarak gratis untuk warga Jawa Barat.

    “Orang itu disebut sejahtera banyak ukurannya, salah satunya kesehatannya. Apa yang kita lakukan di sini adalah dalam rangka memenuhi kesehatan masyarakat lewat operasi katarak, lebih-lebih khusus untuk lansia dan kaum perempuan, itu menjadi atensi Presiden Prabowo,” kata Gus Ipul-sapaan akrabnya- Saifullah Yusuf saat meninjau pelaksanaan operasi katarak di Rumah Sakit Angkatan Udara (RSAU) dr M Salamun, Kabupaten Bandung, Jumat (7/3).

    Gus Ipul mengatakan, kesehatan masyarakat menjadi indikator terwujudnya kesejahteraan sosial karena terkait produktivitas sehari-hari. “Saya tadi lihat operasinya sudah di sana, sudah bisa pulang dan tentu penglihatannya bisa lebih jelas dan terang,” ucapnya.

    Bakti sosial operasi katarak gratis terselenggara berkat kerja sama Kemensos, RSAU dr. M. Salamun, Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia (Perdami), dan Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih (YPP) SCTV Indosiar.

    Dalam kesempatan ini sebanyak 275 pasien dinyatakan lulus proses skrining yang meliputi pemeriksaan tensi, gula, kolesterol, dan biometrik sehingga bisa dilakukan tindakan operasi. Mereka berasal dari berbagai wilayah di Jawa Barat yaitu Kota Cimahi, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat. Adapun pelaksanaan operasi katarak dimulai sejak 6 – 8 Maret 2025.

    Kepada para pasien yang menunggu giliran operasi katarak, Gus Ipul pun berpesan tak perlu khawatir karena ditangani para ahli. “Operasinya berjalan selama 10-15 menit dan tidak sakit. Dokternya semua profesional dari dokter rumah sakit dan Perdami,” katanya.

    Gus Ipul menuturkan, bakti sosial operasi katarak sejatinya sudah dilakukan secara berkala setiap tahun. Dia pun berharap kegiatan serupa bisa diduplikasi di tempat lain. Sebab, pengentasan buta katarak yang menjadi target pemerintah masih membutuhkan atensi lebih. Hal itu mengingat, dari target 600 ribu penderita katarak di Indonesia, baru 140 ribu orang yang telah ditangani.

    “Nah ini memang masih perlu lebih banyak lagi yang terlibat. Di samping biaya tapi juga ada soal tenaga dari dokternya yang juga masih terbatas. Namun demikian kita akan terus berusaha ke depan ini supaya operasi katarak bisa menjangkau lebih banyak lagi masyarakat,” kata Gus Ipul.

  • Bocoran Rencana Pemerintah Bikin 100 Sekolah Rakyat

    Bocoran Rencana Pemerintah Bikin 100 Sekolah Rakyat

    Jakarta –

    Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo bertemu dengan Menteri Sosial Syaifullah Yusuf, di Kementerian PU, Kamis (6/3/2025) sore. Pertemuan tersebut membahas kerangka kolaborasi untuk pembangunan 100 sekolah rakyat

    Dody menyatakan Kementerian PU siap untuk membangun dan mengoptimalkan infrastruktur dasar. Ia menilai bahwa pendidikan merupakan kunci untuk membentuk generasi unggul, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.

    “Sesuai Asta Cita Presiden Prabowo, sektor pendidikan menjadi salah satu pilar pembangunan yang harus diperkuat. Kementerian PU akan memberikan dukungan infrastruktur terbaik agar anak-anak Indonesia, terutama yang berada dalam kategori miskin ekstrem, memiliki akses terhadap fasilitas pendidikan berkualitas,” ujar Dody dalam keterangan tertulis, Jumat (7/3/2025).

    Dody pun telah menginstruksikan unit baru di Kementerian PU yang berfokus pada pembangunan infrastruktur bidang pendidikan, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis agar menyiapkan rancangan teknis. Rancangan tersebut mencakup desain gedung utama, asrama siswa, serta standar konstruksi yang mampu menunjang kegiatan belajar-mengajar.

    “Kami menyambut baik inisiatif Menteri Sosial untuk memprioritaskan akses pendidikan bagi masyarakat paling rentan. Koordinasi antar kementerian perlu dipercepat, sehingga target membangun 100 Sekolah Rakyat ini dapat terealisasi sesuai arahan Presiden,” tambah Dody.

    Sementara itu, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf menjelaskan Sekolah Rakyat dirancang berbentuk boarding school gratis dengan kapasitas hingga 1.000 siswa per sekolah. Rencananya, sekolah rakyat akan berdiri di atas lahan kurang lebih 5 hektare.

    Dia berharap dukungan Kementerian PU dapat mencakup desain, pembangunan, dan penyesuaian infrastruktur asrama bagi siswa putra maupun putri.

    “Kami ingin memastikan bahwa anak-anak dari keluarga miskin ekstrem mendapat sarana yang layak untuk belajar dan berkembang. Dengan adanya campur tangan Kementerian PU, kami optimistis Sekolah Rakyat bisa menjadi model pendidikan yang inklusif dan berkualitas,” kata Syaifullah.

    (hns/hns)

  • Banjir Jakarta dan Sekitarnya, Pimpinan DPR Minta Pemda Tak Asal Lakukan Alih Fungsi Lahan – Halaman all

    Banjir Jakarta dan Sekitarnya, Pimpinan DPR Minta Pemda Tak Asal Lakukan Alih Fungsi Lahan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah daerah (pemda) diminta untuk tidak sembarangan melakukan alih fungsi lahan.

    Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, mengatakan hal tersebut usai bencana banjir melanda daerah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) baru-baru ini.

    “Ditata lebih baik lagi. Jadi enggak sembarangan alih fungsi itu, jadi itu salah satunya (penyebab banjir) alih fungsi (lahan) menurut saya,” kata Saan kepada wartawan, Jumat (7/3/2025).

    Saan menilai salah satu faktor banjir adalah alih fungsi lahan. Ada juga faktor banjir kiriman yang membuat banyak daerah terdampak.

    “Karena apa yang terjadi hari ini, banjir-banjir ini salah satu faktornya adalah alih fungsi lahan. Jadi, lahan-lahan yang misalnya daerah-daerah Bogor, daerah Puncak, Cisarua, itu kan banyak yang dialihfungsikan. Nah, alih fungsi ini harus benar-benar menjadi fokus perhatian untuk dibenahi,” ucapnya.

    Dia pun meminta adanya koordinasi lintas wilayah antara pemerintah daerah yang terdampak banjir.

    “Misalnya antara Provinsi DKI dan Provinsi Jabar, ya itu harus saling berkoordinasi untuk menyelesaikan secara komprehensif terkait dengan banjir ini, ya penanganannya,” ucap politikus NasDem itu.

    Sebelumnya, pemerintah telah mengambil langkah-langkah penanggulangan dalam menangani banjir yang melanda wilayah Jabodetabek. Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno menegaskan bahwa evakuasi warga terdampak menjadi prioritas utama.

    “Iya, tadi siang, tadi pagi ya, saya bersama Kepala BNPB sudah mengundang rapat koordinasi. Yang hadir ada dari penanganan bencana di Provinsi Jawa Barat, Banten, dan juga DKI, serta Basarnas dan BMKG,” ujar Pratikno di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/3/2025).

    Ia menjelaskan bahwa pemerintah telah berkoordinasi untuk memastikan lokasi yang membutuhkan bantuan dan pertolongan sesegera mungkin.

    “Memang yang kami tangani saat ini adalah penanganan secara cepat untuk penyelamatan masyarakat. Oleh karena itu, evakuasi dikerahkan. Tadi kami sudah koordinasi untuk evakuasi itu, lokasi mana yang butuh bantuan apa, kami sudah koordinasi,” katanya.

    Selain itu, kebutuhan para pengungsi juga menjadi perhatian utama, termasuk penyediaan makanan dan pelayanan kesehatan. Terkait pengungsi, Pratikno mengatakan telah berkoordinasi dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul.

    “Terus kemudian juga pengungsian, pengungsian juga demikian. Apa saja yang dibutuhkan, saya sudah koordinasi juga dengan Pak Mensos. Pak Mensos juga sudah turunkan bantuan,” katanya.

    Selain upaya penanganan langsung, pemerintah juga melakukan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) guna mengurangi curah hujan di wilayah terdampak. Langkah ini dilakukan bekerja sama dengan BMKG dan BNPB.

    “Tapi pada saat yang sama, kita juga menambah operasi modifikasi cuaca. Karena banjir ini terjadi juga akibat kiriman dari hulu, juga di hilirnya sendiri hujan terus ya di daerah Jabodetabek. Makanya ini harus dikurangi curah hujannya,” tutupnya.

  • Longsor dan Banjir Sukabumi, Kemensos Kirim Bantuan dan Pastikan Kebutuhan Warga

    Longsor dan Banjir Sukabumi, Kemensos Kirim Bantuan dan Pastikan Kebutuhan Warga

    Longsor dan Banjir Sukabumi, Kemensos Kirim Bantuan dan Pastikan Kebutuhan Warga
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kementerian Sosial (
    Kemensos
    ) menyalurkan bantuan bagi korban bencana tanah
    longsor dan banjir
    bandang di Kabupaten
    Sukabumi
    , Jawa Barat. Bantuan disalurkan melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sentra Phalamartha.
    Bantuan yang telah didistribusikan berupa satu unit tenda serbaguna keluarga, 20 lembar tenda gulung, 39 lembar selimut, 52 lembar kasur, serta dua unit velbed guna mendukung kenyamanan para korban terdampak.
    Selain itu, Kemensos juga menyalurkan 52 paket sandang bayi, 50 paket sandang anak, serta 48 paket
    Kidware
    .
    Menteri Sosial (
    Mensos
    ) Saifullah Yusuf mengatakan, Kemensos memastikan kebutuhan korban bencana akan terpenuhi.
    “Kami telah mengirimkan bantuan logistik dan kebutuhan darurat bagi terdampak bencana di Sukabumi. Bantuan dikirim dari Gudang Sentra Palamarta Sukabumi sehingga bantuan cepat tersalurkan kepada warga terdampak bencana,” kata Mensos, Jumat (7/3/2025).
    Selain bantuan logistik, Kemensos juga mengerahkan personel Tagana Kabupaten Sukabumi dan Tagana Kabupaten Pangandaran untuk melakukan asesmen dan evakuasi warga serta mendistribusikan logistik.
    Dalam penanganan bencana ini, Kemensos juga bekerja sama dengan Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi, Basarnas, TNI-Polri, serta instansi terkait lainnya guna memastikan penanggulangan bencana optimal.
    Adapun 405 warga terdampak terpaksa mengungsi ke tiga lokasi, yakni Kampung Badak Putih di Desa Pelabuhan Ratu, Kecamatan Pelabuhan Ratu; Kampung Cijangkar di Desa Kerta Jaya, Kecamatan Simpenan; dan Kantor Desa Bojong, Kecamatan Cikembar.
    Dalam bencana ini, satu korban atas nama Nendi Saputra (7) asal Kampung Cijangkar dilaporkan meninggal dunia.
    Sementara itu, dua orang lainnya, yakni Mondi (9) dan Yayar asal Kampung Cijangkar masih dalam pencarian. Adapun korban luka nihil.
    Selain itu, berdasarkan data sementara, enam unit rumah rusak berat.
    Kondisi terkini menunjukkan banjir mulai surut dan sebagian warga mulai kembali ke rumah untuk membersihkan lumpur. Namun, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang masih terjadi sehingga potensi bencana susulan tetap perlu diwaspadai.
    Sebelumnya hujan deras mengguyur Sukabumi sepanjang hari pada Kamis, 6 Maret 2025.
    Hujan tersebut menyebabkan longsor di Kampung Cikujang. Lalu, menyebabkan banjir di sejumlah wilayah yang diperparah dengan banyaknya saluran air tersendat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Deretan Bansos Cair di Bulan Puasa Ini, Ada PKH hingga BPNT

    Deretan Bansos Cair di Bulan Puasa Ini, Ada PKH hingga BPNT

    Jakarta –

    Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) mulai mencairkan beberapa bantuan sosial (bansos). Adanya bansos tersebut bertujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan (penerima manfaat).

    Di bulan Maret ini yang bertepatan dengan bulan puasa Ramadan 2025, ada sejumlah bansos yang akan cair. Apa saja?

    Bansos yang Cair di Bulan Maret 2025

    Dirangkum detikFinance, berikut merupakan jenis bantuan dan jadwal pencairan bansosnya:

    1. Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)

    Bansos BPNT dijadwalkan cair pada Januari-Maret 2025. BPNT sendiri merupakan bansos yang ditujukan kepada keluarga dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah.

    Berdasarkan data Informasi APBN 2025 dari Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (DJA Kemenkeu), kartu sembako atau BPNT akan disalurkan kepada 20 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

    Jumlah anggaran yang disiapkan untuk BPNT mencapai Rp 43,6 triliun. Setiap akan menerima bansos BPNT senilai Rp 200.000 per bulan. Jika disalurkan dalam periode tersebut, maka BPNT yang akan cair sebesar Rp 600.000.

    Dari catatan detikFinance sebelumnya diberitakan, dalam beberapa bulan terakhir, Kemensos merampungkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Tujuannya agar bansos bisa lebih tepat sasaran.

    Hal ini disebutkan oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dalam rilis di situs Kemensos.

    “Pak Prabowo sejak awal mengajak kita kerja dengan data yang akurat. Apa yang dikerjakan selama tiga bulan terakhir ini adalah dalam usaha untuk memperoleh data yang lebih akurat. Masukan-masukan yang baik akan terus kita jadikan bahan evaluasi penyaluran ke depan. Kita sepakat dengan BPS tiap 3 bulan kita lakukan pemutakhiran,” kata Gus Ipul menjawab pertanyaan wartawan terkait kritik bansos sering salah sasaran di kantor Kemensos, Jakarta, Selasa (11/2/2025) lalu.

    2. Program Keluarga Harapan (PKH)

    Di bulan puasa ini, bansos yang cair selanjutnya ada PKH. Di tahun 2025, periode pertama dimulai pada Januari-Maret 2025.

    Dilansir laman resmi Kemensos, PKH merupakan program bantuan sosial bersyarat yang diberikan keluarga miskin dan rentan. Penyalurannya dilaksanakan secara bertahap, melalui Bank/Pos penyalur baik itu tunai maupun non tunai.

    Tahun 2025, penerima PKH digolongkan menjadi 5 kelompok. Berikut rinciannya:

    Ibu hamil: Rp 750.000 per 3 bulan atau Rp 3 juta per tahun.Anak usia dini (0-6 tahun): Rp 750.000 per bulan, atau 3 bulan atau Rp 3 juta per tahun.Anak sekolah SD: Rp 225.000 per 3 bulan atau Rp 900.000 per tahun.Anak SMP: Rp 375.000 per 3 bulan atau Rp 1,5 juta per tahun.Anak SMA: Rp 500.000 per 3 bulan atau Rp 2 juta per tahun.Lanjut usia (60 tahun ke atas): Rp 600.000 per 3 bulan atau Rp 2,4 juta per tahun.Penyandang disabilitas: Rp 600.000 per 3 bulan atau Rp 2,4 juta per tahun.

    3. Program Indonesia Pintar (PIP)

    Dari catatan detikNews, pencairan bansos PIP 2025 sudah mulai dilakukan pada Februari 2025. Mengutip situs resminya, PIP adalah program bantuan pendidikan untuk membantu anak-anak usia sekolah dari keluarga miskin/rentan miskin/prioritas supaya mereka mendapatkan layanan pendidikan hingga tamat pendidikan menengah, baik melalui jalur formal SD sampai SMA/SMK dan jalur non formal paket a sampai paket c dan pendidikan khusus.

    Dikutip dari PIP Dikdasmen, bantuan dana akan diberikan kepada penerima PIP sebanyak 1 kali dalam setahun. Berikut adalah rincian besaran PIP:

    SD/SDLB/Paket A: Rp 450.000 dan Rp 225.000 khusus kelas 6 semester genap dan kelas 1 semester gasal.SMP/SMPLB/Paket B: Rp 750.000 dan Rp 375.000 khusus kelas 9 semester genap dan kelas 7 semester gasal.SMA/SMALB/SMK/Paket C: Rp 1.000.000 dan Rp 500.000 khusus kelas 12 semester genap dan kelas 10 semester gasal.SMK Program 4 tahun: Rp 1.000.000 dan Rp 500.000 khusus kelas 13 semester genap dan kelas 10 semester gasal.Cara Cek Penerima Bansos 2025

    Untuk cek apakah bansos sudah cair atau belum bisa melalui portal Cek Bansos Kemensos.go.id. Berikut langkah-langkahnya:

    Masuk ke situs Cek Bansos Kemensos atau langsung klik https://cekbansos.kemensos.go.id/.Pilih provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan sesuai tempat tinggal.Masukkan nama kamu sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP).Isi 4 huruf kode captcha ke dalam kotak yang disediakan. Jika kode kurang jelas, klik icon refresh untuk mendapatkan kode baru.Klik tombol ‘Cari Data’.

    Kalau kamu tidak terdaftar, maka akan muncul keterangan ‘Tidak Terdapat Peserta/PM’. Kalau terdaftar, maka akan muncul nama, usia, dan jenis-jenis bantuan yang sudah maupun yang akan diperoleh.
    Kalau muncul beberapa nama penerima yang sama, kamu bisa melihat pada kolom usia.

    Pada setiap jenis bantuan terdapat kolom status yang berisi tulisan YA atau TIDAK. Apabila kamu penerima manfaat, maka pada kolom program bansos akan tertulis YA dan periode pemberiannya.

    Sebelumnya, diberitakan juga untuk bansos beras 10 kg dilakukan pemberhentian sementara. Sebagaimana disampaikan Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, yang mengatakan bahwa penyaluran bansos beras akan dilanjutkan usai panen raya, yang berlangsung Februari sampai April 2025.

    “(Distop sementara) sampai panen raya selesai, panen raya selesai sampai kapan? Sampai April mungkin ya,” ujar Arief di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025) lalu.

    (khq/fds)

  • Cucun Pastikan Tak Ada Ego Sektoral dalam Tangani Banjir Jabodetabek

    Cucun Pastikan Tak Ada Ego Sektoral dalam Tangani Banjir Jabodetabek

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal memastikan tidak ada lagi ego sektoral antara pemerintah daerah dalam menangani banjir Jabodetabek. Menurut Cucun, pemerintah daerah di wilayah itu dan juga pemerintah pusat, harus bekerja kolaboratif menangani banjir.

    Hal ini disampaikan Cucun setelah meninjau lokasi banjir di kawasan Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta Timur, Kamis (6/3/2025). Dalam kegiatan tersebut, Cucun ditemani oleh anggota Komisi III DPR dari daerah pemilihan Jakarta Timur Hasbiallah Ilyas dan Sekretaris Utama (Sestama) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Rustian.

    “Semua sektor akan berkolaborasi, dari semua komponen masyarakat juga pemerintah. Pemerintah juga tidak ada ego sektoral. Semua pemerintah adalah pelayan bagi masyarakat. Kita memastikan itu, sekarang tidak ada ego sektoral,” ujar Cucun.

    Cucun menegaskan, banjir merupakan masalah bersama yang perlu diurus secara kolaboratif. Apalagi, kata dia, terdapat nilai-nilai kemanusiaan dalam penanganannya khususnya bagi masyarakat terdampak banjir Jabodetabek.  

    “Ketika ada bencana semua benar-benar harus turun. Kemanusiaan lebih penting ketimbang tadi,” tandas dia.

    Cucun juga mengatakan, dirinya meninjau lokasi banjir Jabodetabek untuk memastikan negara hadir ketika masyarakat sedang dalam bencana. Kehadiran negara, kata dia, bisa dilihat dari perangkat-perangkat yang turun langsung seperti BNPT dan Kementerian Sosial untuk melayani kebutuhan warga-warga yang terdampak banjir.

    “Memastikan bahwa kehadiran negara, kehadiran perangkat negara seperti BNPB, Kemensos, yang ditugaskan untuk melakukan tanggap darurat ketika ada bencana, ketika ada insiden seperti banjir, yang ini siklusnya cukup luar biasa ya. Ini sudah diprediksi ketika bencana Sukabumi waktu itu,” ungkap dia terkait banjir Jabodetabek.

    Selain itu, Cucun mengatakan pihaknya juga menyerahkan bantuan kepada warga terdampak banjir di Kampung Melayu Jakarta.

    “Kemudian, family kit yang sudah disiapkan, berapa stok yang ada. Nah, ini yang harus kita pastikan. Apakah anggarannya masih tersedia atau tidak. Kita harus cek semua itu, termasuk paket yang diberikan dari kami, dari BNPB, dari DPR. Mungkin tidak selamanya juga, paling hanya untuk satu hari atau dua hari,” pungkas Cucun terkait bantuan untuk korban banjir Jabodetabek.

  • Sejarah Sekolah Rakyat, Ternyata Warisan Belanda dan Jepang

    Sejarah Sekolah Rakyat, Ternyata Warisan Belanda dan Jepang

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto memberikan gagasan tentang pendirian Sekolah Rakyat yang akan dijalankan oleh Kementerian Sosial (Kemensos).

    Sekolah ini nantinya akan berupa asrama atau boarding school yang dikhususkan bagi keluarga miskin dan miskin ekstrem. Sekolah Rakyat juga dirancang untuk menampung siswa dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari tingkat dasar hingga menengah.

    Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat Mohammad Nuh menjelaskan, sekolah ini akan menerapkan kurikulum khusus yang tidak hanya mengacu pada kurikulum nasional, tetapi juga memperkaya siswa dengan keterampilan hidup dan pendidikan karakter yang kuat.

    Inisiatif ini menjadi langkah awal dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, memastikan seluruh anak bangsa mendapat akses pendidikan berkualitas.

    Namun berbeda dengan misi Prabowo yang membangun Sekolah Rakyat untuk tujuan yang lebih baik, ternyata saat pemerintahan kolonial Belanda dan Jepang, sekolah ini dibangun untuk keuntungan mereka tersendiri. Bagaimana sejarahnya? Berikut ini penjelasannya.

    Sejarah Sekolah Rakyat pada Zaman Belanda

    Terbentuknya Sekolah Rakyat di Indonesia berawal dari penerapan Politik Etis oleh pemerintah kolonial Belanda. Kebijakan Politik Etis tersebut mulai diterapkan sekitar 1900 hingga 1930, bertujuan mendukung perkembangan perusahaan dan lembaga-lembaga Belanda di Indonesia.

    Meski terlihat sebagai bentuk balas budi atas eksploitasi panjang yang dilakukan Belanda, pada dasarnya kebijakan ini merupakan syarat kepentingan kolonial.

    Salah satu programnya adalah mendirikan sekolah umum yang sebenarnya berfungsi mencetak tenaga kerja murah, sehingga bisa mendukung bisnis dan aktivitas ekonomi Belanda di tanah jajahan.

    Sekolah Rakyat pertama kali didirikan Belanda pada 1907. Pendidikan di sekolah ini dirancang agar masyarakat pribumi memiliki keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk bekerja di perusahaan Belanda.

    Dengan kata lain, Sekolah Rakyat bukan didirikan untuk mencerdaskan masyarakat, melainkan demi mempertahankan kekuasaan penjajah di Indonesia.

    Dalam sistem pendidikan kolonial, Belanda menerapkan stratifikasi pendidikan berdasarkan golongan, yaitu sekolah untuk anak Eropa, anak Timur asing (seperti Tionghoa dan Arab), dan anak pribumi.

    Sekolah Rakyat (Volkschool) adalah sekolah tiga tahun yang didirikan atas prakarsa desa. Sekolah ini dikelola secara gotong royong dan diawasi langsung oleh pemerintah kolonial, sedangkan tenaga pengajarnya berasal dari kalangan pribumi.

    Sejarah pendirian Sekolah Rakyat pada setiap daerah cukup beragam, tergantung kapan daerah tersebut dikuasai Belanda. Misalnya, di Bandung, Sekolah Rakyat pertama kali berdiri 1892, sementara di Aceh didirikan oleh Gubernur Militer Van Daalen pada 30 Desember 1907. Di Banten, sekolah rakyat mulai ada pada 1912, sedangkan di Enrekang, Sulawesi Selatan, baru berdiri pada 1926.

    Namun, pendidikan di Sekolah Rakyat sangat terbatas. Kurikulumnya lebih menekankan keterampilan teknis sederhana yang langsung berkaitan dengan kebutuhan perusahaan Belanda.

    Pelajaran yang berkaitan dengan budaya atau sejarah Indonesia nyaris ditiadakan, bahkan bahasa pengantar yang digunakan pun didominasi bahasa Belanda.

    Hal ini menunjukkan Sekolah Rakyat bukanlah sarana memajukan pendidikan pribumi, melainkan alat untuk mencetak tenaga kerja murah yang siap melayani kepentingan penjajah pada saat itu.

    Sekolah Rakyat Zaman Jepang

    Setelah Belanda menyerah pada 8 Maret 1942, Jepang mulai menyebarkan propaganda di wilayah jajahannya, termasuk Indonesia.

    Melalui slogan Hakko Ichiu atau “Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya”, Jepang berusaha menarik simpati rakyat lewat Gerakan Tiga A (Jepang pemimpin Asia, Jepang pelindung Asia, Jepang cahaya Asia).

    Selama 3,5 tahun menjajah Indonesia, Jepang menerapkan sejumlah kebijakan, salah satunya di bidang pendidikan. Sekolah-sekolah yang didirikan Jepang difungsikan sebagai alat propaganda antibarat, sekaligus menjadi tempat merekrut pemuda untuk mendukung militer Jepang dalam Perang Pasifik.

    Pada masa pendudukan Jepang, banyak sekolah peninggalan Belanda yang ditutup. Ketika dibuka kembali, nama dan sistemnya diubah sesuai aturan pemerintah Jepang.

    Melalui Osamu Seirei Nomor 22/2604 1944, Jepang mengatur sekolah-sekolah swasta dan memberi wewenang kepada Jawa Hokokai untuk mendirikan sekolah baru. Sementara itu, sekolah swasta hanya diperbolehkan membuka sekolah keahlian dan bahasa. Seluruh sistem pendidikan berada di bawah pengawasan lembaga bernama Bunkyo Kyoku.

    Jenis-jenis Sekolah pada Masa Pendudukan Jepang

    1. Sekolah rakyat (kokumin gakko)

    Terbuka untuk semua kalangan dengan masa belajar 6 tahun. Sekolah ini dibuka di lokasi bekas sekolah desa, HIS, ELS, atau sekolah kelas satu dan dua.

    Sekolah Rakyat pertama kali dibuka pada 1 Juni 1942 di beberapa lokasi, seperti HIS Djagamonjet di Jatinegara.

    2. Sekolah menengah pertama (shoto chu gakko)

    Setelah lulus Sekolah Rakyat, siswa melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama selama 3 tahun. Sekolah ini baru dibuka kembali pada September 1942 setelah ditutup selama lima bulan.

    3. Sekolah menengah tinggi (koto chu gakko)

    Pada awalnya hanya ada 4 sekolah menengah tinggi di Jakarta, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Tahun 1943, jumlahnya bertambah di Bandung dan Surakarta.

    4. Sekolah menengah kejuruan

    Meliputi Sekolah Pertukangan, Sekolah Teknik, serta Sekolah Pelayaran di Cirebon. Sekolah Pelayaran Tinggi juga didirikan saat itu.

    5. Sekolah guru (shihan gakko)

    Ada tiga jenis sekolah guru, yaitu sekolah guru 2 tahun (shoto shihan gakko), sekolah guru 4 tahun (guto shihan gakko), dan sekolah guru 6 tahun (koto shihan gakko).

    6. Perguruan tinggi

    Saat awal pendudukan, hampir semua perguruan tinggi peninggalan Belanda ditutup. Namun, pada 1943, Jepang mulai membuka kembali beberapa perguruan tinggi, seperti Sekolah Kedokteran Tinggi di Jakarta, Sekolah Kedokteran Gigi di Surabaya, dan Sekolah Farmasi di Jakarta.

    Pada 1944, Sekolah Teknik Lanjutan dibuka di Bandung dan Sekolah Kedokteran Hewan di Bogor. Kemudian pada awal 1945, Akademi Pemerintahan berdiri di Jakarta.

    Itulah sejarah Sekolah Rakyat pada zaman Belanda dan Jepang saat masih masa penjajahan di Indonesia.

  • Dalam 10 Hari Bansos PKH dan Program Sembako Terealisasi 90%

    Dalam 10 Hari Bansos PKH dan Program Sembako Terealisasi 90%

    Jakarta: Mengarungi awal tahun 2025, PT Pos Indonesia atau dikenal dengan brand PosIND kembali ditunjuk oleh Kementerian Sosial RI (Kemensos) sebagai kepanjangan tangan pemerintah, sebagai mitra penyaluran beberapa jenis bantuan sosial (bansos), khususnya bansos yang sudah menjadi program berkelanjutan dari Kemensos, yaitu Program Sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH).
     
    Kinerja Pos Indonesia (PosIND) dalam menyalurkan bantuan sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako kembali mencuri perhatian. Data dari dashboard Pos Giro Cash (PGC) menunjukkan capaian luar biasa pada tahap triwulan pertama tahun 2025.
     
    Dalam waktu 10 hari kerja, target penyaluran bansos di berbagai wilayah berhasil direalisasikan dengan tingkat efisiensi dan akurasi yang patut diacungi jempol. Kerja cepat yang dibukukan dalam data, yaitu 10 hari masa penyaluran serentak di sejumlah wilayah Indonesia di triwulan pertama 2025, realisasi Bansos PKH telah mencapai 90 persen dan realisasi bansos sembako 80,89 persen. Keberhasilan ini menjadi bukti nyata komitmen PosIND sebagai mitra pemerintah yang andal, khususnya dalam pilar bisnis fund disbursement.
     
    Data pencapaian kinerja yang mengesankan
    PosIND mendapat alokasi dana bansos PKH sebesar Rp1.294.621.225.000 untuk disalurkan kepada 1.792.933 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Berdasarkan data kinerja per 2 Maret 2025, realisasi penyaluran nasional sudah mencapai 90 persen.

    Penyaluran bansos PKH tersebut meliputi 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, 6.877 kecamatan, dan 57.435 desa. Menurut laporan PGC, angka pencapaian penyaluran bansos di sejumlah kota mencapai lebih dari 95 persen dalam rentang waktu yang sangat singkat. Beberapa wilayah bahkan melampaui target dengan tingkat keberhasilan mendekati 100 persen.
     
    Penyaluran dengan capaian yang tinggi terlaksana di Provinsi Aceh dengan capaian 94,40 persen, dan untuk realisasi capaian tingkat kabupaten tertinggi, terlaksana di Aceh Barat dengan capaian 75,47 persen. Untuk realisasi tingkat kecamatan, bahkan ada yang telah mencapai 100 persen, yaitu di Kecamatan 2×11 Enam Lingkuang, Kecamatan 2×11 Kayu Tanam, dan Abeli, yaitu bulat di 100 persen.
     

    (Foto: Dok. PosIND)
     
    Sementara, untuk Bansos Program Sembako, PosIND mendapatkan alokasi dana sebesar Rp1.800.023.400.000 yang dibagikan kepada 3.000.039 KPM. Masih berdasarkan data per 2 Maret 2025, tercatat realisasi penyaluran telah menyentuh 80,89 persen.
     
    Penyaluran Bansos Program Sembako oleh PosIND tersebut mencakup 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, 6.894 kecamatan, dan 56.638 desa. Penyaluran dengan capaian tertinggi juga terjadi di Provinsi Aceh dengan capaian sebesar 94,19 persen, dan realisasi kabupaten tertinggi di Aceh Barat dengan 93,46 persen. Untuk realisasi tingkat kecamatan tertinggi diperoleh di Kecamatan 2×11 Enam Lingkuang yang juga sempurna di 100 persen.
     
    Kota Surabaya, misalnya, menjadi salah satu wilayah dengan capaian penyaluran yang baik. Petugas di kota ini berhasil menyalurkan Bansos PKH dan Program Sembako kepada ribuan penerima manfaat hanya dalam waktu seminggu. 
     
     

     
    Di Makassar, efisiensi penyaluran bansos juga mendapat apresiasi tinggi. Dengan pendekatan berbasis teknologi dan strategi logistik yang terencana, para petugas Pos mampu memastikan bahwa bansos diterima langsung oleh mereka yang membutuhkan tanpa hambatan berarti. Keberhasilan ini juga tercermin di kota-kota lain, seperti Bandung, Medan, dan Yogyakarta, yang semuanya menunjukkan kinerja luar biasa.
     
    Koordinasi, digitalisasi, dan inovasi: kunci sukses penyaluran bansos
    Sukses dan lancarnya proses penyaluran Bansos Program Sembako dan PKH oleh PosIND, tentu tak lepas dari strategi dan koordinasi yang baik mulai dari tingkat pusat hingga petugas di lapangan. Berikut tentunya koordinasi dengan mitra dan stakeholder per tingkat daerah. Satu hal yang tidak dapat dinaikkan keberadaan dan fungsinya adalah dengan digitalisasi yang telah dilakukan oleh PosIND, turut berperan dalam sukses dan lancarnya penyaluran bansos hingga ke daerah 3T (Terdepan, Tertinggal, Terpencil/Terpelosok).
     
    Direktur Bisnis Jasa Keuangan Pos Indonesia Haris menjelaskan bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari implementasi teknologi digital melalui dashboard PGC, yang juga diproyeksikan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi.
     

    (Foto: Dok. PosIND)
     
    “Dengan adanya dashboard ini, kami dapat memantau proses penyaluran secara real time, mulai dari distribusi logistik hingga konfirmasi penerimaan oleh masyarakat. Hal ini membantu kami mengambil langkah cepat jika terjadi kendala di lapangan,” ungkap Haris.
     
    Dalam PGC yang dapat dipantau real time tersebut, tersemat fitur geotagging yang di dalamnya terdapat foto rumah berikut face recognition penerima manfaat, yang nantinya akan  berfungsi untuk memperkuat validitas data. Dari data yang direkam di lapangan, selanjutnya dapat digunakan untuk validasi lebih lanjut oleh pemberi kerja, dalam hal ini Kementerian Sosial RI, guna memastikan ketepatan sasaran penerima bantuan atau dipadu padankan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). 
     
    “Kami memiliki dashboard yang memungkinkan Kemensos melihat langsung kondisi rumah penerima bansos. Hal ini membantu dalam verifikasi dan koreksi data,” kata Direktur Bisnis Jasa Keuangan Pos Indonesia Haris.
     
    Selain sistem yang mumpuni, PosIND juga menjalankan strategi penyaluran melalui tiga metode, yakni dibagikan di Kantorpos, komunitas, dan diantarkan langsung ke rumah KPM bagi mereka yang sedang sakit, lansia, maupun disabilitas.
     
    Metode pengantaran tersebut menunjukkan fleksibilitas dan kepedulian PosIND terhadap penerima bansos yang memiliki keterbatasan fisik. 
     
    “Kami ingin memastikan bahwa bantuan benar-benar sampai ke tangan yang membutuhkan,” ucap Haris. 
     
     

     
    Haris juga menyoroti pentingnya kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan Kementerian Sosial.
     

    (Foto: Dok. PosIND)
     
    “Kami bekerja bahu-membahu untuk memastikan proses penyaluran berjalan lancar. Data dari PGC memungkinkan kami memberikan laporan yang transparan dan akuntabel kepada pemerintah,” tambahnya.
     
    Cerita sukses di lapangan
    Di balik angka-angka tersebut, terdapat cerita perjuangan para petugas PosIND di lapangan. Di Kota Surabaya, Rina, seorang petugas Pos, mengaku bangga dapat menjadi bagian dari tim yang menyalurkan bansos kepada masyarakat sebagai juru bayar. 
     
    “Kami sering harus menempuh perjalanan hingga masuk-masuk ke gang sempit, dan sering tidak nomor rumah tidak jelas. Tapi semua itu terbayar ketika melihat senyum bahagia penerima manfaat,” cerita Rina.
     
    DI Jakarta Oceania, menjadi petugas juru bayar bagi Ria Amalia yang terkesan pekerjaan yang berat, namun justru disyukurinya. Ria benar-benar menjadikan pekerjaannya sebagai ladang amal.
     
    “Apa ya, kesannya saat mengantar ke salah satu penerima yang memang keadaannya sangat-sangat memperhatikan dan memang sangat-sangat butuh bantuan, saya jadi merasa sedih melihat keadaan penerima. Itu kenapa saya senang mengerjakan pekerjaan ini. Semoga bermanfaat untuk si penerima KPM dan membantu perekonomiannya,” tutur Ria.
     

    (Foto: Dok. PosIND)
     
    Sementara itu, di Makassar, tim PosIND menggunakan sepeda motor untuk menjangkau wilayah terpencil yang sulit diakses kendaraan besar.
     
    “Kami harus kreatif. Kadang, kami ganti ban motor spt motor trail sampai juga harus berjalan kaki ketika sudah tidak bisa lagi menggunakan kendaraan, untuk memastikan bansos sampai ke tangan penerima,” ujar Ahmad, petugas lapangan lainnya.
     
    Tantangan dan solusi
    Meski capaian ini sangat membanggakan, Haris tidak menutup mata terhadap tantangan yang dihadapi. Menurut Haris, faktor yang jadi kendala ialah pemutakhiran data penerima manfaat oleh Kementerian Sosial, dan kendala dalam proses distribusi.  
     
     

     
    Sementara, tantangan yang dihadapi dalam proses distribusi ini yaitu keterbatasan akses transportasi dan kondisi cuaca.
     
    “Salah satu kendala utama adalah akses ke daerah-daerah terpencil. Namun, dengan dukungan logistik yang kuat dan koordinasi tim yang solid, kami berhasil mengatasinya. Kami juga terus meningkatkan kualitas layanan melalui pelatihan bagi petugas lapangan,” jelasnya.
     
    Haris menambahkan bahwa seluruh tantangan tersebut mampu diatasi dengan baik karena adanya kolaborasi dari pemerintah dan pemangku kepentingan. Koordinasi yang baik juga dilakukan dengan otoritas pelabuhan, pemilik transportasi, dan pihak keamanan.
     
    Komitmen dan optismisme PosIND pada penyaluran bansos 2025
    PosIND optimistis penyaluran Bansos Program Sembako dan PKH kurun waktu 2025 ini akan juga menuai sukses. Keberhasilan PosIND dalam menyalurkan bansos PKH dan Program Sembako triwulan pertama tahun 2025 merupakan cerminan dedikasi dan profesionalisme seluruh jajaran perusahaan. Keberhasilan ini tentu menjadi capaian yang menggembirakan seluruh insan PosIND.
     

    (Foto: Dok. PosIND)
     
    Menengok ke belakang, sepanjang periode 2024, PosIND sukses menyalurkan bansos kepada 4,6 juta KPM di seluruh Indonesia dengan capaian 96 persen, nyaris menyentuh 100 persen.
     
    Dengan dukungan teknologi, inovasi, dan semangat kebersamaan, PosIND siap untuk menghadapi tantangan berikutnya dan terus menjadi mitra terpercaya pemerintah dalam memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Terlebih penyaluran di masa awal 2025 
     
    Haris menambahkan bahwa PosIND berkomitmen untuk terus berinovasi dalam mendukung program pemerintah. 
     
    “Kami memahami betapa pentingnya bansos bagi masyarakat yang membutuhkan. Oleh karena itu, kami akan selalu berupaya memberikan yang terbaik,” tutup Haris.
     
    Capaian penyaluran bansos PKH dan Program Sembako ini mendapatkan apresiasi dari pemerintah dan khususnya Kementerian Sosial RI. Kinerja Pos Indonesia yang mampu menjaga amanah dalam menyalurkan bansos kepada masyarakat dipuji Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, yang datang langsung meninjau dan menyerahkan bansos PKH dan Program Sembako medio Desember 2024, di Yogyakarta dan Pringsewu, Lampung.
     
    Kolaborasi yang kuat antara Pos Indonesia dan Kemensos menjadi bukti nyata bagaimana sinergi antara pemerintah dan BUMN dapat menghasilkan dampak positif yang signifikan. Cerita sukses ini tidak hanya menjadi kebanggaan PosIND, tetapi juga inspirasi bagi semua pihak untuk terus bekerja keras demi kesejahteraan rakyat Indonesia.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ROS)

  • Kunjungi Korban Banjir Jakarta, Gus Ipul Pastikan Pengungsi Dapat Perlindungan dan Bantuan – Halaman all

    Kunjungi Korban Banjir Jakarta, Gus Ipul Pastikan Pengungsi Dapat Perlindungan dan Bantuan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Menindaklanjuti instruksi Presiden untuk memastikan seluruh korban banjir mendapatkan perlindungan dan bantuan memadai, Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau langsung lokasi pengungsian bencana banjir di Wisma Tanah Air dan Universitas Binawan. 

    Banjir yang melanda wilayah Cawang dan Cililitan sejak Senin menyebabkan ratusan warga terdampak, terutama di RW 9, 10, dan 11 Kelurahan Cawang serta beberapa wilayah di Kelurahan Cililitan.

    Pada Selasa pagi pukul 08.00 WIB, posko resmi dibuka di dua titik utama, yaitu Musala dan Lobby 1 Universitas Binawan, setelah air semakin meluap dan warga mulai berdatangan ke lokasi pengungsian.

    Jumlah pengungsi di Universitas Binawan awalnya mencapai 646 jiwa. Seiring dengan surutnya air, sebagian warga memilih kembali ke rumah masing-masing, sehingga jumlah pengungsi yang masih bertahan saat ini adalah 221 jiwa.

    Sementara itu, jumlah pengungsi di Wisma Tanah Air tercatat sebanyak 199 jiwa. Sebagian besar warga yang masih bertahan di pengungsian adalah mereka yang rumahnya belum layak huni.

    Saat meninjau lokasi pengungsian, Mensos Saifullah Yusuf yang didampingi Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, banyak berinteraksi dengan para pengungsi. Ia menyapa satu per satu warga yang ditemuinya, menanyakan kondisi mereka, serta memberikan semangat agar tetap kuat menghadapi musibah ini. 

    Mensos juga berusaha menghibur anak-anak yang berada di pengungsian, berbincang dengan para lansia, serta mendengarkan langsung keluhan dan cerita dari para pengungsi mengenai pengalaman mereka saat banjir terjadi.

    “Bapak ibu semua tetap tenang dalam kondisi ini, jika ada kebutuhan apa-apa segera sampaikan pada petugas di lapangan,” ujar Mensos Saifullah Yusuf.

    Salah satu pengungsi, Ibu Siti (45 tahun), warga RW 10 Kelurahan Cawang, mengungkapkan bahwa banjir datang begitu cepat dan membuat keluarganya harus segera mengungsi tanpa sempat membawa banyak barang. 

    “Air naik cepat sekali, kami hanya bisa menyelamatkan dokumen penting dan baju seadanya. Untung ada posko di sini, kami merasa terbantu dengan adanya makanan, selimut, dan kasur yang diberikan oleh Kementerian Sosial,” ujar Ibu Siti.

    Sementara itu, Pak Rahmat (60 tahun), seorang lansia dari RW 11 Cililitan, menyampaikan bahwa dirinya merasa lebih tenang setelah mendapat bantuan dan perhatian dari pemerintah. 

    “Saya sudah tua, kalau harus bolak-balik membersihkan rumah yang masih tergenang pasti berat. Alhamdulillah di sini ada tempat untuk istirahat, ada makanannya juga. Tadi Pak Menteri juga sempat ngobrol dengan kami, menanyakan kebutuhan kami,” katanya.

    Guna memastikan kebutuhan dasar para pengungsi terpenuhi, Kementerian Sosial menggelontorkan berbagai bantuan di dua lokasi pengungsian, yaitu untuk lokasi Universitas Binawan telah disalurkan 40 lembar kasur lipat, 40 lembar selimut, 30 paket kids ware, dan 100 paket makanan siap saji.

    Kemudian, untuk Wisma Tanah Air telah tersalurkan 99 lembar kasur lipat, 100 lembar selimut, 240 paket makanan cepat saji, dan 4 paket kids ware.

    Selain bantuan logistik, Kementerian Sosial juga mengoordinasikan tim penanganan pengungsi yang terdiri dari tim logistik, yang memastikan distribusi bantuan berjalan lancar.

    Tim Layanan Dukungan Sosial, yang memberikan pendampingan psikososial bagi kelompok rentan, termasuk anak-anak dan lansia. Serta tim pendataan, yang terus memperbarui jumlah pengungsi serta kebutuhan mereka di lokasi.

    Mensos Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pihaknya akan terus memastikan pengungsi mendapatkan bantuan optimal hingga situasi benar-benar pulih. 

    “Kami bergerak cepat sesuai arahan Presiden untuk memastikan kebutuhan dasar para pengungsi, terutama makanan, air bersih, tempat tidur, dan layanan kesehatan, dapat terpenuhi. Tidak boleh ada warga terdampak yang kesulitan mendapatkan bantuan,” ujar Saifullah Yusuf.

    Untuk memastikan semua bantuan tersalurkan dengan baik, Kementerian Sosial juga akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berbagai pihak. Kemensos juga tetap mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan mengikuti arahan pemerintah setempat terkait kondisi cuaca dan potensi banjir lanjutan.