Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemensos

  • Kendalikan Inflasi, Bupati Mojokerto Salurkan BLTS Kesra 2025 Senilai Rp47 miliar

    Kendalikan Inflasi, Bupati Mojokerto Salurkan BLTS Kesra 2025 Senilai Rp47 miliar

    Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) Kesejahteraan Rakyat (Kesra) 2025 dengan total anggaran mencapai Rp47.000.243.700.

    Penyaluran secara simbolis dilakukan oleh Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra di Pendopo Kantor Kecamatan Trawas.

    BLTS Kesra tersebut merupakan program pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) yang bertujuan membantu masyarakat berpendapatan rendah dalam menjaga daya beli serta menekan laju inflasi. Setiap penerima mendapatkan bantuan sebesar Rp900 ribu untuk periode Oktober–Desember 2025 atau Rp300 ribu per bulan.

    “Ini adalah BLT Sementara dari pemerintah pusat, tujuannya untuk menjaga daya beli masyarakat Kabupaten Mojokerto. Ini Rp900 ribu rupiah yang panjenengan dapatkan adalah untuk membeli kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, dan lain sebagainya. Semoga dapat membantu kebutuhan sehari-hari dan membawa manfaat serta barokah,” ungkapnya.

    Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Mojokerto, Tri Raharjo mengatakan, jika BLTS Kesra disalurkan melalui dua mekanisme yakni non-tunai melalui transfer ke rekening Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan tunai melalui layanan PT Pos Indonesia.

    Penerima yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan pernah menerima bantuan PKH atau BPNT akan mendapatkan bantuan melalui Himbara. Sedangkan penerima yang belum terdaftar dan belum pernah menerima dua jenis bantuan tersebut, akan mendapatkan BLTS melalui PT Pos Indonesia.

    Pihaknya menegaskan bahwa BLTS Kesra tersebut hanya diberikan satu kali. Karena itu, ia meminta Camat serta Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) untuk memperbarui dan mengusulkan masyarakat yang berhak namun belum masuk DTKS agar dapat memperoleh bansos reguler ke depannya.

    “Kalau memang yang dapat BLT sementara melalui kantor pos ini benar-benar tidak mampu, silakan langsung diusulkan untuk bansos reguler. Saya minta Camat dan TKSK mencermati kembali potret penerima bansos saat ini,” tegasnya. [tin/ted]

  • Kemensos Terbangkan Langsung Obat-Dapur Umum ke Aceh, Sumut, Sumbar

    Kemensos Terbangkan Langsung Obat-Dapur Umum ke Aceh, Sumut, Sumbar

    BANDUNG – Kementerian Sosial mengerahkan pengiriman bantuan darurat menggunakan pesawat udara untuk mempercepat penanganan bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf  mengatakan penggunaan jalur udara dipilih agar bantuan obat-obatan, logistik dasar, dan perlengkapan dapur umum dapat tiba dalam waktu lebih cepat dari Jakarta ke wilayah yang akses daratnya masih terputus di tiga provinsi itu.

    “Pengiriman melalui pesawat memungkinkan bantuan tiba dalam hitungan jam sehingga dapat segera dimobilisasi ke titik pengungsian,” kata dia dilansir ANTARA, Jumat, 28 November.

    Menurutnya seluruh proses penanganan tanggap darurat termasuk pendistribusian bantuan dilakukan secara terpadu bersama BNPB, TNI, Polri, dan pemerintah daerah sebagaimana arahan langsung Presiden Prabowo Subianto.

    “Yang memimpin tentu adalah Kepala BNPB beserta TNI, Polri, Basarnas, dan pemerintah daerah. Semua sedang bekerja keras, termasuk salah satunya adalah Kementerian Sosial,” kata dia.

    Kementerian Sosial memastikan berbagai jenis bantuan, mulai dari tenda pengungsian, makanan siap saji, matras, family kit, pakaian balita dan dewasa, hygiene kit, obat-obatan, hingga perlengkapan dapur umum itu sudah tiba di masing-masing daerah tujuan sore tadi.

    Bantuan tanggap darurat yang dikirimkan itu senilai Rp3 miliar untuk Provinsi Aceh, lebih dari Rp6 miliar untuk Provinsi Sumatera Utara, serta lebih dari Rp600 juta untuk Provinsi Sumatera Barat.

    Dia menegaskan bantuan tersebut masih akan bertambah seiring pendataan dan distribusi lanjutan di lapangan.

    Kemensos juga mengaktifkan lebih dari 700 lumbung sosial di daerah rawan bencana yang berfungsi sebagai gudang logistik terdekat untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan awal warga sebelum bantuan besar tiba.

    “Lumbung-lumbung sosial itu berfungsi sebagai gudang logistik terdekat, sehingga semua bisa kita respons lebih cepat,” ujarnya.

  • Soal Pergantian Ketum PBNU, Gus Ipul: Kita Ikuti Saja Dinamikanya Nasional 29 November 2025

    Soal Pergantian Ketum PBNU, Gus Ipul: Kita Ikuti Saja Dinamikanya Nasional 29 November 2025

    Soal Pergantian Ketum PBNU, Gus Ipul: Kita Ikuti Saja Dinamikanya
    Tim Redaksi
    LEMBANG, KOMPAS.com
    – Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang juga Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, mengatakan bahwa pergantian Ketua Umum PBNU memiliki mekanisme, berdasarkan peraturan organisasi.
    Hal ini merespon kabar yang berhembus belakangan ini terkait pencopotan KH Yahya Cholil Staquf (
    Gus Yahya
    ) dari jabatannya sebagai Ketua Umum
    PBNU
    .
    “Kita ikuti saja dinamikanya. Ada mekanisme untuk menyelesaikan itu,” kata
    Gus Ipul
    di Lembang, Jawa Barat, Jumat (28/11/2025).
    Menurutnya, segala urusan terkait kepemimpinan PBNU berada sepenuhnya di ranah jajaran Syuriyah sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam organisasi.
    Gus Ipul meminta publik untuk langsung merujuk pada pihak Syuriyah jika ingin mendapatkan klarifikasi atas berbagai isu yang beredar.
    Ia menyampaikan tidak berwenang memberikan pernyataan mengenai dinamika tersebut.
    “Langsung tanyanya sama jajaran Syuriyah ya. Mohon maaf, saya tidak bisa memberikan pernyataan soal itu. Kami menunggu proses-proses selanjutnya,” katanya.
    Ia juga mengimbau seluruh pengurus wilayah dan cabang agar tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh informasi yang menyesatkan.
    Menurut Gus Ipul, saat ini inti persoalan berada di wilayah Rais Aam beserta jajaran Syuriyah PBNU.
    Ia meminta agar isu ini tidak dibelokkan menjadi polemik lain yang dapat memicu kegaduhan umat.
    “Saya ingin semuanya mengikuti dengan baik dan diselesaikan dengan cara-cara yang selama ini menjadi tradisi NU,” katanya.
    Salah satu mekanisme penyelesaian perselisihan yang tersedia, menurutnya adalah majelis tahkim, yang menjadi forum penyelesaian perbedaan pendapat di internal organisasi.
    Gus Ipul juga menjelaskan prosedur administratif dalam penerbitan surat-surat organisasi, termasuk perannya sebagai Sekjen.
    Menurutnya, setiap dokumen yang membutuhkan tanda tangan harus melalui alur input data dan pemeriksaan kelengkapan syarat.
    “Ada prosedurnya, ada ketentuannya. Sistem ini tergantung inputnya. Kalau input belum dimasukkan, saya belum bisa tanda tangan. Kalau sudah, saya periksa apakah syaratnya terpenuhi, baru saya tandatangani,” jelasnya.
    Gus Ipul juga memastikan bahwa informasi yang menyebut dirinya menjadi PJ Ketum PBNU tidak benar, dan menegaskan struktur PBNU memiliki mekanisme yang jelas untuk menyelesaikan persoalan.
    “Oh enggak, enggak, enggak benar itu. Ini sebenarnya kan antara jajaran Syuriyah dengan ketua umum,” lanjut dia.
    Di tengah ramainya spekulasi publik mengenai dinamika internal organisasi pasca-isu pemberhentian Gus Yahya dari kepemimpinan PBNU, Gus Ipul menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki keinginan maupun kesiapan untuk menggantikan Gus Yahya sebagai Ketua Umum PBNU.
    “Enggak, saya nggak ada potongan untuk jadi ketua PBNU. Banyak yang lebih layak,” kata Gus Ipul.
    Di tengah kisruh yang terjadi di internal, kunjungan Gus Yahya ke Pondok Pesantren Lirboyo juga menjadi tanda tanya.
    Gus Ipul menyebut hal itu sebagai tradisi wajar dalam kultur Nahdlatul Ulama.
    Menurutnya, para pengurus PBNU rutin sowan ke para kiai untuk meminta nasihat, baik dalam kondisi ada persoalan maupun tidak.
    “Kita memang meminta nasihat ulama, para pengasuh pesantren. Ini hal biasa, bukan sesuatu yang istimewa. Kalau tidak ada masalah pun kita sowan,” ujarnya.
    Di tengah berbagai spekulasi yang berkembang, Gus Ipul berharap seluruh warga NU tetap menjaga ketenangan dan tidak terbawa arus informasi yang belum jelas kebenarannya.
    Ia menekankan bahwa PBNU memiliki tradisi dan mekanisme yang kuat untuk menyelesaikan persoalan secara internal, sesuai kaidah organisasi dan adab jamiyah.
    “Jadi saya kira ini adalah sesuatu yang biasa, bukan yang istimewa. Kami pun kalau tidak ada masalah juga sering sowan. Bukan karena sowan ada masalah saja,” tegas dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 7 Gus Ipul Tolak Gantikan Gus Yahya: Saya Nggak Ada Potongan jadi Ketum PBNU Nasional

    7 Gus Ipul Tolak Gantikan Gus Yahya: Saya Nggak Ada Potongan jadi Ketum PBNU Nasional

    Gus Ipul Tolak Gantikan Gus Yahya: Saya Nggak Ada Potongan jadi Ketum PBNU
    Tim Redaksi
    LEMBANG, KOMPAS.com
    – Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang juga Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, menegaskan tidak memiliki keinginan maupun kesiapan untuk menggantikan Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) sebagai Ketua Umum PBNU.
    Hal itu disampaikan di tengah ramainya spekulasi publik mengenai dinamika internal organisasi pasca-isu pemberhentian
    Gus Yahya
    dari kepemimpinan
    PBNU
    .
    “Enggak, saya nggak ada potongan untuk jadi ketua (umum) PBNU. Banyak yang lebih layak,” ujar
    Gus Ipul
    di Lembang, Jawa Barat, Jumat (28/11/2025).
    Gus Ipul juga menepis tegas wacana bahwa dirinya ditunjuk sebagai PJ Ketua Umum PBNU.
    Menurutnya, segala urusan terkait kepemimpinan PBNU berada sepenuhnya di ranah jajaran Syuriyah sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam organisasi.
    Gus Ipul meminta publik untuk langsung merujuk pada pihak Syuriyah jika ingin mendapatkan klarifikasi atas berbagai isu yang beredar.
    Ia menegaskan, tidak berwenang memberikan pernyataan mengenai dinamika tersebut.
    “Langsung tanyanya sama jajaran Syuriyah ya. Mohon maaf, saya tidak bisa memberikan pernyataan soal itu. Kami menunggu proses-proses selanjutnya,” katanya.

    Gus Ipul juga memastikan bahwa informasi yang menyebut dirinya menjadi PJ Ketum PBNU tidak benar, dan menegaskan struktur PBNU memiliki mekanisme yang jelas untuk menyelesaikan persoalan.
    “Oh enggak, enggak, enggak bener itu. Ini sebenarnya kan antara jajaran Syuriyah dengan ketua umum,” kata Gus Ipul.
    “Kita ikuti saja dinamikanya. Ada mekanisme untuk menyelesaikan itu,” lanjut dia.
    Ia juga mengimbau seluruh pengurus wilayah dan cabang agar tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh informasi yang menyesatkan.
    Menurut Gus Ipul, saat ini inti persoalan berada di wilayah Rais Aam beserta jajaran Syuriyah PBNU. Ia meminta agar isu ini tidak dibelokkan menjadi polemik lain yang dapat memicu kegaduhan umat.
    “Saya ingin semuanya mengikuti dengan baik dan diselesaikan dengan cara-cara yang selama ini menjadi tradisi NU,” katanya.
    Salah satu mekanisme penyelesaian perselisihan yang tersedia, menurutnya adalah majelis tahkim, yang menjadi forum penyelesaian perbedaan pendapat di internal organisasi.
    Gus Ipul juga menjelaskan prosedur administratif dalam penerbitan surat-surat organisasi, termasuk perannya sebagai Sekjen.
    Menurutnya, setiap dokumen yang membutuhkan tanda tangan harus melalui alur input data dan pemeriksaan kelengkapan syarat.
    “Ada prosedurnya, ada ketentuannya. Sistem ini tergantung inputnya. Kalau input belum dimasukkan, saya belum bisa tanda tangan. Kalau sudah, saya periksa apakah syaratnya terpenuhi, baru saya tandatangani,” jelasnya.
    Di tengah kisruh yang terjadi di internal, kunjungan Gus Yahya ke Pondok Pesantren Lirboyo juga menjadi tanda tanya.
    Gus Ipul menyebut hal itu sebagai tradisi wajar dalam kultur Nahdlatul Ulama.
    Menurutnya, para pengurus PBNU rutin sowan ke para kiai untuk meminta nasihat, baik dalam kondisi ada persoalan maupun tidak.
    “Kita memang meminta nasihat ulama, para pengasuh pesantren. Ini hal biasa, bukan sesuatu yang istimewa. Kalau tidak ada masalah pun kita sowan,” ujarnya.
    Di tengah berbagai spekulasi yang berkembang, Gus Ipul berharap seluruh warga NU tetap menjaga ketenangan dan tidak terbawa arus informasi yang belum jelas kebenarannya.
    Ia menekankan bahwa PBNU memiliki tradisi dan mekanisme yang kuat untuk menyelesaikan persoalan secara internal, sesuai kaidah organisasi dan adab jamiyah.
    “Jadi saya kira ini adalah sesuatu yang biasa, bukan yang istimewa. Kami pun kalau tidak ada masalah juga sering sowan. Bukan karena sowan ada masalah aja,” tegas dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Rudy Tanoesoedibjo Tersangka Kasus Korupsi Bansos Mangkir Panggilan KPK

    Rudy Tanoesoedibjo Tersangka Kasus Korupsi Bansos Mangkir Panggilan KPK

    Jakarta –

    KPK memanggil Komisaris Utama PT Dosni Roha Logistik, Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo (BRT) atau Rudy Tanoe terkait kasus pengangkutan penyaluran bantuan bansos pada 2020. Namun Rudy Tanoe tak memenuhi panggilan KPK tersebut.

    “Benar, yang bersangkutan tidak hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini,” kata Jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Jumat (28/11/2025).

    Budi menyebut belum ada konfirmasi terkait alasan ketidakhadiran tersebut termasuk dari pengacara Rudy. Belum dirincikan kapan waktu penjadwalan ulang pemanggilan ke Rudy.

    “Sampai saat ini kami belum mendapat konfirmasinya. Belum ada konfirmasi dari PH,” ujarnya.

    Sebelumnya, Rudy Tanoe dipanggil hari ini untuk diperiksa di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan. Rudy dipanggil terkait kasus dugaan korupsi pengangkutan penyaluran bantuan bansos pada 2020.

    “Benar, hari ini ada jadwal pemanggilan Saudara BRT dalam perkara distribusi bansos,” kata jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Jumat (28/11).

    Terkait kasus ini, pada Agustus 2025, KPK mengumumkan telah menetapkan lima tersangka baru dalam kasus korupsi distribusi bansos di Kemensos pada 2020. Tersangka itu terdiri atas tiga orang dan dua korporasi.

    KPK juga mencegah empat orang untuk bepergian ke luar negeri terkait kasus ini. Mereka adalah Komisaris Utama PT Dosni Roha, Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo (BRT); Direktur Operasional DNR Logistics tahun 2021-2024, Herry Tho (HT); Dirut DNR Logistics tahun 2018-2022, Kanisius Jerry Tengker (KJT); dan Staf Ahli Menteri Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial Kemensos, Edi Suharto (ES).

    (ial/azh)

  • Memanas! Giliran Gus Yahya Pecat Sekjen dan Bendahara Umum PBNU

    Memanas! Giliran Gus Yahya Pecat Sekjen dan Bendahara Umum PBNU

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kisruh di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tampaknya semakin memanas. Saling pecat kini mulai terjadi.

    Setelah beredar surat edaran 4785/PB.02/A.II.10.01/99/11/2025 yang menegaskan KH Yahya Cholil Staquf bukan lagi sebagai Ketua Umum PBNU, kini giliran Gus Yahya yang melakukan pemecatan terhadap jabatan tertentu di PBNU.

    Bedanya, pemecatan dari jabatan yang dilakukan Gus Yahya disertai dengan pemberian jabatan baru. Perombakan struktur setelah terbit surat pernyataan dengan nomor 4792/PB.23/A.II.07.08/99/11/2025.

    Gus Yahya dalam surat terbaru mencopot Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dari posisi sebagai Sekjen PBNU. Pria yang saat ini menjabat sebagai Menteri Sosial (Mensos) itu kemudian dikasih tugas sebagai Ketua PBNU bidang Pendidikan, Hukum, dan Media.

    Posisi strategis Sekjen PBNU kini diserahkan kepada Amin Said Husni yang sebelumnya menjabat sebagai waketum organisasi tersebut.

    Gus Yahya dalam surat pernyataan nomor 4792/PB.23/A.II.07.08/99/11/2025 juga mencopot Gudfan Arif sebagai Bendahara Umum PBNU. Gudfan kemudian digeser menjadi Ketua PBNU bidang Kesejahteraan dan posisi bendum ditempati Sumantri Suwarno.

    Adapun, keputusan mencopot Gus Ipul setelah dilaksanakan Rapat Harian Tanfidziyah yang dipimpin Gus Yahya. Tiga agenda diketahui dibahas dalam rapat, yakni rancangan kerja NU 2025-2050, evaluasi kinerja dan program, dan lain-lain.

    “Salah satu keputusan penting dari Rapat Harian Tanfidziyah ini adalah mengenai rotasi jabatan,” demikian petikan surat pernyataan nomor 4792/PB.23/A.II.07.08/99/11/2025.

  • Lembaga Tanggap Bencana Berjibaku di Tengah Keterbatasan Anggaran

    Lembaga Tanggap Bencana Berjibaku di Tengah Keterbatasan Anggaran

    Bisnis.com, JAKARTA — Status darurat bencana yang melanda sejumlah wilayah Indonesia kini dihadapkan pada persoalan lain yang tak kalah krusial yakni minimnya anggaran lembaga-lembaga penanganan bencana.

    Pemerintah telah menetapkan status darurat bencana di Provinsi Aceh dan Sumatra Barat menyusul banjir dan longsor yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Kabupaten Lumajang juga menaikkan status darurat setelah adanya aktivitas erupsi Gunung Semeru.

    Di tengah upaya penanganan yang berlangsung serentak di berbagai daerah, muncul kekhawatiran terkait terbatasnya anggaran yang dimiliki lembaga penopang operasi tanggap darurat. Pemangkasan anggaran akibat efisiensi pemerintah pusat membuat kesiapan lembaga teknis berada dalam sorotan.

    Badan SAR Nasional (Basarnas) tahun ini hanya mendapat pagu indikatif sekitar Rp1 triliun, turun dari usulan awal Rp1,4 triliun untuk kebutuhan operasional 2025. 

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) ikut terdampak. Anggarannya terpangkas menjadi Rp1,4 triliun dari sebelumnya Rp2,8 triliun, padahal lembaga ini memegang peran vital dalam penyediaan peringatan dini dan pemantauan cuaca ekstrem yang makin intens.

    Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hanya mengantongi sekitar Rp956,97 miliar setelah penyesuaian anggaran dilakukan. 

    Minimnya anggaran pada lembaga-lembaga kunci ini menjadi catatan penting di tengah meningkatnya kebutuhan penanganan darurat di beberapa wilayah. 

    Untuk mengatasi persoalan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan pemerintah pusat dan daerah telah diberi ruang untuk melakukan pergeseran anggaran agar penanganan tanggap darurat tidak terhambat prosedur administratif.

    Kementerian/lembaga teknis dan pemerintah daerah diminta segera mengaktifkan mekanisme penggunaan dana tak terduga untuk mempercepat penanganan darurat bencana yang melanda sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    “BNPB bisa menggunakan Dana Siap Pakai. Secara administratif dan keuangan tidak ada masalah untuk deployment dukungan infrastruktur maupun bantuan lain yang dibutuhkan,” ujarnya dikutip dari Antara, Kamis (27/11/2025).

    Kebijakan tersebut juga berlaku bagi pemerintah daerah yang wilayahnya terdampak bencana hidrometeorologi.

    Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, kata dia, telah mengonfirmasi bahwa daerah diperbolehkan mengalihkan pos anggaran demi mempercepat respons kedaruratan.

    “Untuk pergeseran alokasi-anggaran di daerah juga dibuka. Ini adalah masalah kemanusiaan yang harus kita selesaikan secepat-cepatnya, semaksimal mungkin,” katanya.

    Dalam rapat terbatas itu, gubernur, wali kota, dan bupati juga diminta segera mengidentifikasi kebutuhan paling mendesak, termasuk logistik, akses pergerakan tim SAR, perbaikan sementara infrastruktur vital, dan dukungan layanan publik bagi pengungsi.

    Pratikno memastikan bahwa pemerintah pusat akan terus melakukan evaluasi harian terhadap kondisi di lapangan, termasuk perkembangan cuaca, situasi pengungsian, dan kebutuhan rehabilitasi awal.

    “Koordinasi lintas instansi dipastikan berjalan untuk memastikan percepatan pemulihan warga terdampak,” ujarnya.

    Prabowo Minta Penanganan Cepat

    Presiden Prabowo Subianto telah menggelar rapat terbatas bersama dengan 20 anggota Kabinet Merah Putih pada Kamis (27/11/2025) di Istana Merdeka.

    Dalam rapat tersebut, Presiden membahas sejumlah hal, antara lain stimulus ekonomi serta kesiapan menghadapi Natal dan Tahun Baru di seluruh wilayah Indonesia.

    Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya mengatakan salah satu pokok pembahasan penting adalah instruksi Presiden agar seluruh sektor terus bergerak cepat dalam mengevakuasi korban terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat serta memastikan bantuan terus-menerus dikirimkan ke lokasi-lokasi terdalam.

    “Presiden telah memerintahkan Panglima TNI, Kapolri, Kepala BNPB, Kepala Basarnas, Kemen PU dan Kemensos serta tim medis dan kesehatan TNI–Polri dan Kemenkes untuk terus dikerahkan dalam penanganan bencana tersebut,” ujar Teddy dikutip dari Instagram Sekretariat Kabinet, Kamis (27/11/2025).

    Teddy menambahkan, pada malam terjadinya bencana di Tapanuli, Presiden langsung menghubungi Kepala BNPB dan Kepala Basarnas beserta tim untuk segera menuju lokasi melakukan evakuasi cepat. Selanjutnya menggunakan teknologi modifikasi cuaca untuk mengurangi curah hujan.

    “Menko PMK, Pratikno, selaku koordinator, ditugaskan Bapak Presiden untuk terus memantau dan mengoordinasikan jalannya evakuasi serta penanganan para korban terdampak,” jelasnya.

     

  • Temui partai Malaysia, PRIMA tegaskan usung program kerakyatan

    Temui partai Malaysia, PRIMA tegaskan usung program kerakyatan

    Partai PRIMA ini merupakan partai baru yang dideklarasikan pada 1 Juni 2021 yang dipersiapkan untuk mengikuti Pemilu 2024 dengan mengusung beberapa program-program kerakyatan, kami selalu menggaungkan slogan Partainya Rakyat Biasa

    Jakarta (ANTARA) – Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) menegaskan komitmen mengusung program-program kerakyatan dalam pertemuan dengan Partai Amanah Negara Malaysia di kantor DPP Partai PRIMA, Jakarta.

    “Partai PRIMA ini merupakan partai baru yang dideklarasikan pada 1 Juni 2021 yang dipersiapkan untuk mengikuti Pemilu 2024 dengan mengusung beberapa program-program kerakyatan, kami selalu menggaungkan slogan Partainya Rakyat Biasa,” Sekretaris Jendral Partai PRIMA Mayor Jenderal TNI (Purn) Gautama Wiranegara dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

    Dalam pertemuan tersebut Gautama menyambut baik dan mengapresiasi kunjungan dari Partai Amanah Negara, ia juga memperkenalkan Partai PRIMA dengan menjelaskan sejarah berdirinya dan program perjuangannya.

    Ia menyebutkan posisi politik Partai PRIMA masuk dalam koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan menggemakan program perjuangan melawan Serakahnomics. Menurutnya, sampai hari ini sistem ekonomi-politik Indonesia masih dalam kungkungan Serakahnomics yang menjadi musuh bersama.

    Lebih lanjut, Ia juga menyampaikan bahwa Partai PRIMA didirikan oleh beberapa organisasi massa dari berbagai lintas sektor yakni Sektor Mahasiswa ada LMND (Liga mahasiswa nasionaL untuk Demokrasi), Sektor Buruh ada FNPBI (Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia), sektor petani dan nelayan ada STN (Serikat Tani Nelayan), sektor kebudayaan ada JAKER (Jaringan Kebudayaan Rakyat), dan Sektor Rakyat miskin kota ada SRMI (Solidaritas Rakyat Mandiri Indoensia).

    Beberapa organisasi massa ini berhimpun dan mendirikan alat politik alternatifnya sendiri karena menyadari bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan hajat hidup orang Indonesia itu diputuskan dalam sektor politik.

    Partai PRIMA pada PEMILU 2024 sempat mendaftarkan diri untuk ikut serta sebagai peserta dalam kompetisi peserta demokrasi lima tahunan, namun tidak lolos pada tahapan verifikasi faktual. Meski demikian, pada Pemilihan Presiden (Pilpres) Partai PRIMA masuk dan terlibat dalam Koalisi Indonesia Maju untuk memenangkan Presiden dan Ketua Umum PRIMA Agus Jabo Priyono diangkat sebagai Wakil Menteri Sosial.

    Gautama berharap pertemuan ini bisa menjadi awal untuk membangun kerja sama politik dan bisa menyinergikan program Partai PRIMA dan Partai Amanah Negara Malaysia.

    Perwakilan Partai Amanah Negara yang terdiri Ketua Partai Amanah Kedah, Asmirul Anuar Aris, Johar Abdullah dan Basir Haji Islmai, mengapresiasi keterbukaan partai PRIMA untuk menerima kunjungan tersebut.

    Perwakilan Partai Amanah Negara Malaysia, memuji keterlibatan sejumlah ormas dalam pembangunan Partai PRIMA. Menurutnya, di Kedah banyak anak muda yang tidak berpartai karena semua kebutuhannya dibiayai negara, dan sangat sulit sekali untuk dilibatkan sebagai pemilih maupun sebagai pengurus partai di tingkat bawah.

    Mereka juga menjelaskan situasi politik negara Malaysia dan sistem pemilu yang ada di negaranya. Mereka mengunjungi beberapa partai politik yang ada di Indonesia untuk mengonsolidasikan partai politik lintas ASEAN untuk membangun kerja sama politik.

    Acara silaturahmi diakhiri dengan pemberian cenderamata dari DPP Partai PRIMA yang diserahkan langsung oleh Sekretaris Jendral DPP Partai PRIMA yang didampingi oleh Wakil Ketua Umum Wahida, Wakil Sekretaris Jendral Ansyar, ketua Umum JAKER Annisa, Sekretaris jendral LMND Julfikar, Wakil Ketua Umum LMND Agung Trianto, Koordinator Partai PRIMA Pulau Papua Jefri Ane, Sekretaris Jendral FNPBI serta Bendahara Umum Siti Rahmawati B. Razak.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kisruh Ketua Umum PBNU, Idrus Marham Usulkan Percepatan Muktamar

    Kisruh Ketua Umum PBNU, Idrus Marham Usulkan Percepatan Muktamar

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Warga Nahdliyin turut mengungkapkan suara keprihatinan melihat internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terlibat konflik. Kisruh semakin meruncing setelah pemecatan Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf.

    Tokoh Nahdliyin yang menyuarakan keprihatinan adalah Idrus Marham. Idrus yang merupakan Wakil Ketua Umum Golkar itu merasa prihatin konflik PBNU tak kunjung usai. Belakangan, persoalan makin meruncing yang didasari sisi pragmatis.

    Menurutnya, persoalan kepemimpinan di PBNU tak bisa selesai dengan mempertemukan pihak yang bersengketa.

    “Saya melihat tidak bisa diselesaikan hanya sekadar pertemuan satu, dua, dan tiga orang, tetap perlu diwadahi dengan percepatan Muktamar NU itu sendiri,” kata dia.

    Karena itu, Idrus Marham mengusulkan percepatan Muktamar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sebagai upaya menyelesaikan konflik internal di organisasi tersebut.

    “Ya itu ada muktamar, karena itu mungkin yang paling efektif, solutif adalah percepatan muktamar,” kata Idrus menjawab pertanyaan awak media di kantor Golkar, Jakarta Barat, Kamis (27/11).

    Eks Menteri Sosial (Mensos) itu menyatakan konflik kepemimpinan di PBNU menjadi selesai ketika terjadi percepatan muktamar.

    “Tidak ada istilah dilengserkan atau tidak, tetapi ada percepatan muktamar,” ujar Idrus.

    Dia mengatakan PBNU bisa kembali berpikir tentang penguatan nilai-nilai organisasi dan menginspirasi umat setelah muktamar dilaksanakan.

    “Dikembangkan di situ adalah bagaimana membesarkan NU, bagaimana membesarkan NU, bukan bagaimana menguasai NU,” ujarnya. (fajar)

  • Sebut Anggaran Bencana Ada di Kemensos, Purbaya: Kalau Kurang Kita Tambah

    Sebut Anggaran Bencana Ada di Kemensos, Purbaya: Kalau Kurang Kita Tambah

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan anggaran penanganan bencana Indonesia selama ini sudah ditetapkan di bawah buku keuangan Kementerian Sosial.

    Purbaya merespons pertanyaan awak media mengenai kesiapan anggaran untuk menanggulangi bencana alam di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.

    “Ada biasanya di Kementerian Sosial,” ujar Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (27/11/2025).

    Lebih lanjut, Purbaya juga berkomitmen apabila anggaran bencana ternyata kurang untuk menanggulangi bencana yang ada, pihaknya sebagai bendahara negara siap memberikan tambahan.

    “Kalau di Kemenkeu, kalau mereka kurang ya kita tambah. Cuma biasanya mereka ada anggaran bencana ya,” tegas Purbaya.

    (hal/fdl)