Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemensos

  • Menteri Abdul Kadir Larang Warga Indonesia Kerja di 3 Negara Ini – Page 3

    Menteri Abdul Kadir Larang Warga Indonesia Kerja di 3 Negara Ini – Page 3

    Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan satu tersangka terkait dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO terkait 699 Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah dipulangkan dari Myanmar melalui Thailand. Proses pemulangan para korban berlangsung bertahap sejak Februari hingga Maret 2025.

    Direktur PPA dan PPO Bareskrim Polri Brigjen Nurul Azizah menyampaikan, tersangka berinisial HR (27) yang merupakan seorang karyawan swasta. Dia diketahui turut berada dalam rombongan pemulangan dan diduga bertugas sebagai perekrut.

    Kepada korban, HR menjanjikan pekerjaan sebagai customer service di Thailand. Namun mereka justru diberangkatkan ke wilayah konflik Myanmar, tepatnya di Myawaddy, dan dipaksa bekerja sebagai operator online scam.

    “Modus yang digunakan adalah menjanjikan pekerjaan dengan gaji besar dan fasilitas mewah melalui media sosial. Padahal kenyataannya mereka dijadikan pelaku penipuan daring dan tidak mendapatkan hak sebagaimana dijanjikan,” tutur Nurul kepada wartawan, Sabtu (22/3/2025).

    Berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan terhadap seluruh WNI di RPTC Kemensos dan Asrama Haji Pondok Gede, diketahui para korban direkrut melalui platform Facebook, Instagram, dan Telegram. Mereka dijanjikan gaji Rp10 juta hingga Rp15 juta, termasuk tiket dan biaya keberangkatan yang ditanggung perekrut.

    Hanya saja, setibanya di Myanmar mereka diwajibkan mencapai target dalam bentuk pengumpulan nomor telepon untuk calon korban penipuan online. Bila gagal, mereka mendapatkan kekerasan baik verbal, fisik, maupun pemotongan gaji.

     

  • Bansos PKH Tahap 2 2025 Kapan Cair? Kemensos Luruskan Hoaks Tanggal Pencairan

    Bansos PKH Tahap 2 2025 Kapan Cair? Kemensos Luruskan Hoaks Tanggal Pencairan

    PIKIRAN RAKYAT – Kementerian Sosial (Kemensos) meluruskan tanggal pencairan bantuan sosial (bansos) PKH dan BPNT tahap 2 tahun 2025.

    Sebelumnya, berdasarkan pengumuman resmi di situs kemensos.go.id pada 17 Maret 2025, pencairan tahap 2 direncanakan akan berlangsung pada Mei hingga Juni 2025.

    Ia menegaskan, penyaluran bantuan sosial (bansos) PKH dan BPNT tahap 2 tahun 2025 tidak akan dipercepat sebelum atau sekitar waktu Lebaran, sebagaimana kabar beredar.

    Menurutnya, penyaluran akan dilakukan pada waktu sesuai dengan jadwal triwulan yang mencakup periode April hingga Juni.

    “Ground checking harus rampung sebelum Mei. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) jadi acuan penyaluran,” kata Menteri Sosial, dikutip Selasa, 2 April 2025.

    Waspadai Berita Palsu Terkait Pencairan Cepat

    Terdapat klaim yang beredar di media sosial mengenai pencairan bansos tahap 2 yang dikatakan akan dilakukan pada akhir Maret 2025.

    Namun, Kemensos membantah informasi tersebut, menjelaskan bahwa tidak ada percepatan pencairan sebelum Idul Fitri.

    Beberapa konten kreator yang mengklaim pencairan lebih cepat diduga hanya mencari banyak penonton atau pendapatan iklan.

    Cara Cek Status Bansos melalui NIK KTP

    Untuk memastikan status penerimaan bantuan, kunjungi situs resmi di Bansos Kemensos (KLIK DI SINI) dan masukkan nama serta data yang diminta.

    Jika statusnya “Diverifikasi”, itu berarti bantuan akan dicairkan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Kemensos.

    Pentingnya Verifikasi Data

    Bagi penerima baru, pastikan bahwa data kita terdaftar dalam Data Terpadu Sistem Elektronik Nasional (DTSEN).

    Jika bantuan tahap 1 belum cair, segera koordinasikan dengan pendamping sosial yang bersangkutan.

    Kemensos juga mengingatkan bahwa bansos adalah bantuan, bukan gaji, dan ketepatan sasaran penerima menjadi prioritas utama. ****

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Mensos harap penerima manfaat rehabilitasi sosial segera hidup mandiri

    Mensos harap penerima manfaat rehabilitasi sosial segera hidup mandiri

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul berharap para penerima manfaat rehabilitasi sosial di Sentra Mulya Jaya, Jakarta segera hidup mandiri.

    Sebab, kata dia, pendampingan Kementerian Sosial (Kemensos) di berbagai sentra Kemensos bersifat sementara.

    “Tidak boleh di sini menikmati lalu tinggal seumur hidup, jangan. Harus semangat untuk segera keluar dari sini menjadi keluarga atau pribadi yang mandiri,” ucap Gus Ipul saat berbincang dengan para kelompok rentan yang menerima manfaat pendampingan Kemensos di Sentra Mulya Jaya, Jakarta, Senin.

    Gus Ipul pun mengaku bahwa pihaknya siap membantu para penerima manfaat rehabilitasi sosial untuk hidup mandiri, antara lain melalui program pemberdayaan maupun pemberian modal usaha.

    Adapun Sentra Mulya Jaya merupakan salah satu sentra dari 31 sentra yang dimiliki oleh Kementerian Sosial (Kemensos).

    Dalam sentra itu, ia menjelaskan Kemensos menampung dan merehabilitasi para kelompok, komunitas, maupun individu, yang membutuhkan layanan khusus.

    Dia mengungkapkan para penerima layanan khusus dimaksud, yakni 12 Pemerlu Atensi Sosial (PAS), antara lain fakir miskin, penyandang disabilitas, maupun anak-anak terlantar yang berhadapan dengan hukum, korban kekerasan, dan lain sebagainya.

    Selain itu, penerima manfaat tersebut meliputi pula masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), gelandangan, pengemis, korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO), hingga kelompok lain yang memerlukan rehabilitasi, baik sosial maupun medis.

    Di Sentra Mulya Jaya, kata dia, disiapkan tempat tinggal sementara bagi para kelompok rentan tersebut serta layanan rehabilitasi agar mereka bisa menjadi individu atau keluarga yang lebih mandiri.

    Dalam proses rehabilitasi sosial, disebutkan bahwa Kemensos turut dibantu oleh para pendamping karena terdapat pula orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) atau orang yang bermasalah dengan mental hingga lansia terlantar.

    “Ini karena diperlukan keterampilan khusus untuk melayani mereka,” tuturnya.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bangun Negara Baru, Presiden Suriah Umumkan Pemerintahan Transisi dengan 23 Menteri – Halaman all

    Bangun Negara Baru, Presiden Suriah Umumkan Pemerintahan Transisi dengan 23 Menteri – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Suriah, Ahmed al-Sharaa, mengumumkan pembentukan pemerintahan transisi.

    Dia menunjuk 23 menteri dalam kabinet baru dengan latar belakang beragam.

    Pengumuman ini disampaikan pada Sabtu (29/3/2025), menandai babak baru dalam pemerintahan Suriah pasca-penggulingan Bashar al-Assad, Al Jazeeraa melaporkan.

    Dalam kabinet ini, Yarub Badr, yang berasal dari sekte Alawite, diangkat sebagai Menteri Transportasi.

    Sementara Amgad Badr dari komunitas Druze dipercaya memimpin Kementerian Pertanian.

    Al-Sharaa menegaskan bahwa pembentukan pemerintahan ini adalah langkah awal dalam membangun negara baru.

    “Pembentukan pemerintahan baru hari ini merupakan deklarasi keinginan bersama kita untuk membangun negara baru,” ujar al-Sharaa dalam pidato resminya.

    Tidak seperti sebelumnya, kabinet ini tidak memiliki perdana menteri.

    Al-Sharaa akan langsung memimpin cabang eksekutif.

    Menurut laporan Resul Sardar dari Al Jazeera di Beirut, Lebanon, langkah ini bertujuan menunjukkan bahwa pemerintahan baru mencerminkan keberagaman Suriah.

    Tekanan Internasional dan Reformasi Kabinet

    Para pemimpin baru Suriah menghadapi tekanan dari negara-negara Barat dan Arab untuk membentuk pemerintahan yang lebih inklusif.

    Hal ini semakin menguat setelah insiden kekerasan di sepanjang pantai barat Suriah yang menewaskan ratusan warga sipil Alawite, sekte minoritas yang sebelumnya mendukung al-Assad.

    Salah satu langkah signifikan dalam kabinet baru ini adalah penunjukan Hind Kabawat.

    Dia merupakan seorang tokoh oposisi veteran dari minoritas Kristen Suriah, yang ditunjuk sebagai Menteri Sosial dan Tenaga Kerja.

    Kabawat menjadi wanita pertama yang masuk dalam pemerintahan al-Sharaa.

    Sementara itu, Mohammed Yosr Bernieh dipercaya sebagai Menteri Keuangan.

    Ada dua menteri dari kabinet sementara sebelumnya, Murhaf Abu Qasra (Menteri Pertahanan) serta Asaad al-Shibani (Menteri Luar Negeri), tetap mempertahankan posisinya.

    Langkah Menuju Pemulihan

    Kabinet sementara di bawah al-Sharaa telah memerintah Suriah sejak Desember lalu, setelah penggulingan al-Assad dalam serangan pemberontak.

    Pada Januari, al-Sharaa diangkat menjadi presiden sementara.

    Waktu itu, dia berjanji membentuk pemerintahan transisi yang inklusif untuk membangun kembali institusi publik yang hancur serta memimpin negara hingga pemilihan umum.

    Diperkirakan  pemilihan umum Suriah membutuhkan waktu kurang lebih lima tahun untuk dilaksanakan.

    Sebagai bagian dari reformasi, al-Sharaa juga membentuk Kementerian Situasi Darurat dan Bencana untuk pertama kalinya.

    Pemimpin White Helmets, tim penyelamat yang aktif di wilayah yang dikuasai pemberontak, Raed al-Saleh, ditunjuk untuk memimpin kementerian tersebut.

    Awal bulan ini, Suriah mengeluarkan Deklarasi Konstitusional sebagai dasar bagi periode sementara di bawah kepemimpinan al-Sharaa.

    Dengan terbentuknya pemerintahan transisi ini, Suriah memasuki babak baru dalam upaya membangun kembali negara yang telah lama dilanda konflik.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Sepanjang 2024, BAZNAS entaskan 1,3 juta jiwa dari kemiskinan

    Sepanjang 2024, BAZNAS entaskan 1,3 juta jiwa dari kemiskinan

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com

    Sepanjang 2024, BAZNAS entaskan 1,3 juta jiwa dari kemiskinan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Minggu, 30 Maret 2025 – 21:03 WIB

    Elshinta.com – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI terus memperluas jangkauan jumlah penerima manfaat (mustahik) secara nasional, sebagai wujud meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS).

    Dalam empat tahun terakhir, rata-rata penerima manfaat secara nasional mencapai 32,7 juta jiwa di setiap tahunnya. Pada 2024 lalu, 1,3 juta jiwa di antaranya telah berhasil terentaskan dari kemiskinan. Hal ini sejalan dengan jumlah ZIS yang disalurkan BAZNAS terus mengalami peningkatan.

    Hal ini terungkap dalam laporan yang disampaikan Ketua BAZNAS RI, Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA., saat pelaksanaan Zakat Istana di Istana Negara, Jakarta, Kamis (27/3/2025). Acara tersebut dihadiri langsung oleh Presiden RI, Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka.

    Ketua BAZNAS RI, Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA., menyampaikan, penyaluran dana ZIS menyasar kepada 8 asnaf (orang yang berhak menerima zakat) dengan fokus lima bidang, mencakup bidang ekonomi, sosial kemanusiaan, kesehatan, pendidikan, dan dakwah.

    “Total dana zakat yang telah disalurkan selama 4 tahun juga mengalami peningkatan. Pada 2021, jumlah penyaluran zakat sebesar Rp14,04 triliun, 2022 sebesar Rp 21,6 triliun, 2023 sebesar Rp31,2 triliun, dan 2024 sebesar Rp39,5 triliun,” ujar Kiai Noor.

    “Sementara penyaluran BAZNAS RI (pusat) tahun 2021 sebesar Rp501 miliar, tahun 2022 sebesar Rp756 miliar, tahun 2023 sebesar Rp675 miliar dan tahun 2024 sebesar Rp1,07 triliun,” imbuhnya.

    Selama Ramadhan, BAZNAS juga menghadirkan sejumlah program seperti Paket Ramadhan Bahagia, Servis 5.000 Motor Gratis, dan bantuan bensin di berbagai titik di seluruh Indonesia, membangun 100 Rumah Layak Huni BAZNAS, Peresmian Gedung Layanan Kesehatan Gratis Dhuafa Rumah Sehat BAZNAS Jatinegara. 

    “Program Mudik Gratis bersama BAZNAS yang memberangkatkan sebanyak 17 bus, hampir 1000 mustahik ke 26 kota tujuan, penyediaan Posko Mudik di 40 titik yang tersebar di 10 provinsi di Indonesia yang memberikan berbagai layanan gratis bagi pemudik dhuafa seperti layanan kesehatan, dan takjil gratis,” jelasnya.

    BAZNAS, imbuh Kiai Noor, juga melakukan peluncuran UMKM Gerai Z-Ifthar di Jakarta dan berbagai kota, serta dipercaya menyalurkan bantuan paket sembako dari King Salman Relief Center sebanyak 9.760 paket senilai Rp 5,9 miliar

    Berdasarkan data yang dimiliki BAZNAS, selama empat tahun terakhir, jumlah muzaki yang menunaikan zakat, infak, dan sedekah melalui BAZNAS serta lembaga zakat resmi di Indonesia selalu menunjukkan peningkatan yang konsisten. 

    “Pada tahun 2021, jumlah muzaki tercatat mencapai 10,7 juta orang, pada 2022 meningkat menjadi 21,4 juta orang, pada 2023 mencapai 27,6 juta orang, dan pada 2024 jumlah muzaki kembali meningkat menjadi 28,1 juta orang,” ucap Kiai Noor.

    Menurut Kiai Noor, peningkatan tersebut juga tidak terlepas kepercayaan masyarakat dan prinsip pengelolaan yang Aman Syar’i, Aman Regulasi dan Aman NKRI serta hasil Audit KAP dan Audit Syariah. 

    “Peningkatan tersebut juga dipengaruhi pelaksanaan Zakat Istana, literasi yang terus menerus kami lakukan, penguatan kelembagaan, penguatan manajemen, penguatan SDM, penguatan infrastruktur, digitalisasi, branding, serta penguatan jaringan yang inklusif baik dalam negeri maupun luar negeri dan terutama adalah penguatan dan perluasan program penyaluran,” katanya.

    Hadir pula dalam acara ini jajaran menteri Kabinet Merah Putih antara lain, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Pariwisata Widyawati Wardhana, MenpanRB Rini Widyantini, Menteri Sosial Saifulah Yusuf, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menkopolkam Budi Gunawan, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menko PMK Pratikno, dan Menteri P2MI Abdul Kadir Karding, serta jajaran TNI, Polri.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Jadwal Pencairan PKH Tahap 2 di Jawa Tengah dan Jawa Timur

    Jadwal Pencairan PKH Tahap 2 di Jawa Tengah dan Jawa Timur

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah terus berupaya menyalurkan bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat yang membutuhkan melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Pada tahap kedua tahun 2025, pencairan bansos PKH di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur dijadwalkan berlangsung secara bertahap untuk memastikan bantuan diterima tepat waktu.

    Jadwal Pencairan PKH Tahap 2

    Pencairan PKH tahap kedua mencakup periode April hingga Juni 2025. Berdasarkan kebijakan terbaru, penyaluran dana bantuan ini akan dimulai pada bulan Mei dan dilakukan secara bertahap di setiap daerah.

    Distribusi dana akan melalui bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), termasuk BRI, Mandiri, BNI, dan BTN, serta PT Pos Indonesia bagi penerima yang tidak memiliki rekening bank.

    Sebagai perbandingan, pada tahap pertama, pencairan dilakukan mulai awal Maret 2025 dan bertepatan dengan persiapan menjelang Idul Fitri. Untuk tahap kedua, proses pencairan kemungkinan besar akan berlangsung hingga akhir Mei atau awal Juni, menyesuaikan dengan sistem distribusi di masing-masing wilayah.

    Besaran Bantuan PKH Tahap 2

    Setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan menerima bantuan dengan nominal yang disesuaikan dengan kategori penerima. Rincian jumlah bantuan yang diberikan dalam program PKH adalah sebagai berikut:

    Ibu hamil: Rp3 juta per tahun (Rp750 ribu per tahap) Anak usia dini (0-6 tahun): Rp3 juta per tahun (Rp750 ribu per tahap) Anak SD: Rp900 ribu per tahun (Rp225 ribu per tahap) Anak SMP: Rp1,5 juta per tahun (Rp375 ribu per tahap) Anak SMA: Rp2 juta per tahun (Rp500 ribu per tahap) Lansia 70 tahun ke atas: Rp2,4 juta per tahun (Rp600 ribu per tahap) Penyandang disabilitas berat: Rp2,4 juta per tahun (Rp600 ribu per tahap)

    Pencairan dana ini bertujuan untuk mendukung kesejahteraan keluarga miskin, terutama dalam aspek pendidikan dan kesehatan.

    Cara Cek Status Penerima Bansos PKH

    Untuk memastikan status penerimaan bansos PKH, masyarakat dapat melakukan pengecekan secara daring melalui platform resmi Kementerian Sosial. Berikut langkah-langkah pengecekan:

    Melalui Website

    Akses laman resmi: cekbansos.kemensos.go.id Masukkan data wilayah (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan). Ketikkan nama lengkap sesuai KTP. Masukkan kode captcha yang tertera. Klik “Cari Data” untuk melihat hasil pencarian.

    Melalui Aplikasi Cek Bansos

    Unduh aplikasi “Cek Bansos” di Google Play Store. Buat akun baru dengan memasukkan NIK, KK, dan data diri lainnya. Lakukan verifikasi dengan mengunggah swafoto bersama KTP. Login dan pilih menu “Cek Bansos” untuk melihat status bantuan. Prosedur Pencairan Bantuan

    Bantuan sosial PKH tahap 2 dapat dicairkan melalui beberapa mekanisme berikut:

    Bank Himbara (BRI, Mandiri, BNI, BTN)
    Penerima manfaat yang memiliki rekening di salah satu bank tersebut dapat mencairkan bantuan melalui ATM, agen bank, atau kantor cabang terdekat. PT Pos Indonesia
    Bagi penerima yang tidak memiliki rekening bank, pencairan dapat dilakukan di kantor pos yang ditunjuk dengan membawa identitas diri. Pemanfaatan Dana Bansos PKH

    Presiden menegaskan bahwa bantuan PKH harus digunakan secara bijak, terutama untuk keperluan pendidikan dan kesehatan anak-anak. Selain itu, bantuan juga dapat dimanfaatkan sebagai modal usaha kecil guna meningkatkan kesejahteraan keluarga.

    Pencairan PKH tahap 2 di Jawa Tengah dan Jawa Timur tahun 2025 akan berlangsung mulai Mei dan dilakukan secara bertahap. Besaran bantuan bervariasi sesuai kategori penerima, dan pencairan dilakukan melalui bank Himbara serta PT Pos Indonesia.

    Masyarakat dapat mengecek status penerimaan bansos melalui situs resmi atau aplikasi Cek Bansos. Dengan penyaluran bansos yang tepat waktu dan transparan, diharapkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat dapat terus meningkat.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Berbagi Kebahagiaan di Bulan Ramadan, Kitchenette Kunjungi Panti Tresna Werdha Budi Mulia 3

    Berbagi Kebahagiaan di Bulan Ramadan, Kitchenette Kunjungi Panti Tresna Werdha Budi Mulia 3

    loading…

    Kitchenette mengunjungi Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 3, panti jompo yang berada di bawah naungan Kemensos. Foto/istimewa

    JAKARTA – Kitchenette mengunjungi Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 3, panti jompo yang berada di bawah naungan Kementerian Sosial (Kemensos). Kunjungan tersebut untuk berbagi kebahagiaan dengan para penghuni panti.

    Dalam kunjungan ini, Kitchenette tidak hanya membagikan paket sembako dan makanan berbuka puasa, tetapi juga menghadirkan keceriaan melalui berbagai permainan seru dan sesi karaoke bersama para nenek yang tinggal di panti tersebut.

    Kegiatan ini didukung pula oleh Napocut, brand fashion hijab yang turut membagikan produknya kepada para nenek di Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 3. Napocut juga percaya bahwa Ramadan adalah momen untuk berbagi dan mempererat kebersamaan.

    Bulan Ramadan merupakan waktu yang istimewa bagi umat Muslim untuk memperbanyak amal dan menebar kebaikan. Seperti sabda Rasulullah SAW: “Barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa untuk berbuka, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa itu, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun juga.” (HR. Tirmidzi).

    Mengambil inspirasi dari nilai-nilai tersebut, Kitchenette ingin menghadirkan kehangatan dan perhatian bagi para lansia yang seringkali luput dari perhatian.

    Bagi Kitchenette, berbagi merupakan bagian dari filosofi brand, terutama sebagai pelaku industri kuliner yang setiap harinya menghadirkan makanan untuk dinikmati bersama. Pemilihan Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 3 yang berlokasi di Jalan Margaguna, Jakarta Selatan, juga bukan tanpa alasan.

    Lokasinya yang dekat dengan kantor pusat Ismaya Group di Gandaria menjadi pengingat kebaikan bisa dimulai dari lingkungan sekitar. Sebagai restoran keluarga yang selama ini dikenal menghadirkan suasana hangat dan penuh kebersamaan, Kitchenette percaya bahwa peran nenek dalam keluarga sangatlah penting.

    Kunjungan ini menjadi bentuk penghormatan sekaligus pengingat bahwa mereka tetap memiliki tempat istimewa dalam lingkup keluarga. Kitchenette juga ingin memberikan semangat dan motivasi bahwa para nenek adalah sosok yang berharga dan layak mendapatkan perhatian serta kasih sayang.

  • KPK Segera Lanjutkan Pemeriksaan Saksi Kasus Bansos Presiden

    KPK Segera Lanjutkan Pemeriksaan Saksi Kasus Bansos Presiden

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan segera memulai pemeriksaan sejumlah saksi pada kasus dugaan korupsi pengadaan bantuan sosial (bansos) Presiden Covid-19. 

    Pada Kamis (27/3/2025), Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto menyebut satgas penyidikan yang menangani kasus itu saat ini masih fokus untuk menuntaskan perkara lain di mana para tersangkanya sudah ditahan dengan keterbatasan waktu penahanan. 

    Sementara itu, KPK saat ini baru menetapkan satu orang tersangka di kasus bansos presiden yakni Direktur Mitra Energi Persada (MEP) sekaligus Ketua Tim Penasihat PT Primalayan Teknologi Persada (PTP) Ivo Wongkaren. Ivo sudah menjalani masa kurungan berkaitan dengan kasus lain yakni korupsi penyaluran bansos PKH.

    “Tentunya dalam waktu tidak lama lagi, kita akan melakukan proses berkelanjutan, termasuk salah satunya pemeriksaan saksi-saksi di perkara tersebut [bansos presiden],” ujar Tessa kepada wartawan, dikutip Jumat (28/3/2025). 

    Saat ini, terang Tessa, KPK belum menetapkan pihak lain sebagai tersangka. 

    Pada kasus tersebut, komisi antirasuah menduga terdapat sekitar 6 juta paket bansos bentuk sembako presiden yang dikorupsi pada saat pandemi Covid-19. Total 6 juta paket itu terdiri dari paket sembako presiden yang disalurkan pada tahap 3, 5 dan 6. Masing-masih tahap itu berisi 2 juta paket sembako.

    Penyidikan kasus bansos presiden itu merupakan pengembangan perkara dari kasus suap pengadaan bansos yang menjerat mantan Menteri Sosial Juliari Batubara. Alat bukti terkait bansos presiden ditemukan ketika melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada kasus Juliari 2020 lalu.  

    Pada kasus bansos presiden, KPK menyebut potensi kerugian keuangan negara yang ada mencapai sekitar Rp250 miliar dari total nilai proyek pengadaan sekitar Rp900 miliar dari anggaran Kementerian Sosial (Kemensos). Penyidik menduga kerugian keuangan negara itu terjadi saat pengadaan bansos presiden 2020 lalu di wilayah Jabodetabek. 

  • Monyet Bukan Saya Amanatkan untuk Guru Tua

    Monyet Bukan Saya Amanatkan untuk Guru Tua

    GELORA.CO – Gus Fuad Plered memilih meminta maaf atas kontroversi ucapan monyet terkait usulan Guru Tua alias Habib Idrus bin Salim Aljufri sebagai calon pahlawan nasional. Hal itu setelah Pengurus Besar (PB) Alkhairaat di Kota Palu, Sulawesi Tengah, mengintruksikan kepada seluruh komisariat wilayah (komwil) dan komisariat daerah (komda), untuk melaporkan Gus Fuad Plered ke kepolisian.

    “Merespons para kiai-kiai pendukung kajian tesis batalnya nasab Balawi dan pihak-pihak lain terkait yang memperkuat mempertanyakan pernyataan saya tentang pengusulan pahlawan nasional Guru Tua, Idrus bin Salim Al Jufri, di mana kiai-kiai mempertanyakan maksud pernyataan saya yang menyebut istilah monyet itu, saya perlu klarifikasi,” katanya melalui akun channel Youtube Gus Fuad Channel dikutip Republika.co.id di Jakarta, Jumat (28/3/2025).

    Dalam klarifikasinya, Gus Fuad Plered menjelaskan maksud pernyataan kontroversialnya ketika ia mengetahui Guru Tua yang sudah diusulkan sebagai pahlawan nasional sejak tahun 2006, namun selalu ditunda karena tidak adanya data dan dokumen tertulis perjuangan fisik. Hal itu juga berdasarkan hasil penelitian Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) M Alfan Alfian, karena status kewarganegaraan yang bersangkutan juga tidak memenuhi syarat.

    “Kemudian saya juga membaca berita, Menteri Sosial Gus Ipul menyatakan semangat pengangkatan pahlawan nasional kali ini adalah mikul dhuwur mendem jero, semangat merangkul, saya curiga walaupun tidak memenuhi syarat, baik dari sisi warga negara dan dokumen tertulis perjuangan fisik, akan tetapi akan diangkat sebagai pahlawan nasional,” ucap Gus Guad Plered.

    Jika sampai hal itu terjadi, Gus Guad Plered menganggap, sangat berbahaya sekali bagi kewibawaan pemerintah. Menurut dia, jika sampai Guru Tua diangkat sebagai pahlawan nasional, walaupun tidak memenuhi syarat maka jelas tidak bisa dibenarkan.

    “Dan saya menganggap upaya itu sebagai sebagai upaya akal-akalan seperti orang Yahudi di masa lalu yang diberitakan Alquran bahwa orang Yahudi menyiasati larangan Tuhan agar mereka tidak memburu ikan di hari Sabtu, lalu mereka menyiapkan perangkap di hari Sabtu dan memburunya di hari lainnya, akhirnya Tuhan mengatakan, jadilah kalian semua monyet yang hina,” kata Gus Guad Plered.

    Merujuk firman Allah tersebut, Gus Fuad Plered menegaskan, ucapan monyet itu itu bukan diamanatkan untuk guru Tua, tapi ditujukan kepada sekelompok-sekelompok orang yang berusaha menyiasati aturan. Padahal, kata dia, Guru Tua yang tidak memenuhi syarat sebagai pahlawan nasional, namun bisa tetap diangkat sebagai pahlawan nasonal karena dicarikan celah aturan.

    “Walaupun kemudian, jika apa yang saya nyatakan itu dianggap menghina, kepada pihak-pihak yang terkait saya menyatakan memohon maaf, semata-mata apa yang saya nyatakan tentang usulan pahlawan nasional itu adalah untuk menjaga kewibawaan pemerintah dan dalam upaya menjaga kebesaran nama pahlawan yang telah berjuang kemerdekaan bangsa dan demi ketinggian martabat bangsa Indonesia,” ujar Gus Fuad Plered.

    Dia pun hanya menyampaikan klarifikasi sebagaimana deskripsi yang dibacakan. Gus Fuad Plered mengajar masyarakat bersama-sama mendukung pemerintah agar bisa menjalankan tugas dan amanat yang diberikan rakyat dengan sebaik-baiknya sesuai target dan tujuan yang sesuai dengan konstitusi kita.

    “Dan marilah kita tidak ikut-ikutan menambah beban pemerintah. Salam Pancasila, merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,” kata Gus Fuad Plered.

  • Prabowo Apresiasi Peran Baznas untuk Palestina – Page 3

    Prabowo Apresiasi Peran Baznas untuk Palestina – Page 3

    Sejumlah pejabat yang membayar zakatnya yakni, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPD RI Sultan Najamuddin, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Politik, dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal, KH. Nasaruddin Umar.

    Kemudian, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Utusan Khusus Presiden Raffi Ahmad, hingga Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.