Kementrian Lembaga: Kemensos

  • Bertemu Menteri Dikdasmen, Mensos Bahas Kurikulum Sekolah Rakyat

    Bertemu Menteri Dikdasmen, Mensos Bahas Kurikulum Sekolah Rakyat

    Jakarta

    Kementerian Sosial bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah kini tengah mematangkan proses rekrutmen guru, peserta didik, kurikulum sekolah rakyat yang akan dibuka di tahun ajaran 2025/2026. Hal sejalan dengan Instruksi Presiden No 8 Tahun 2025 terkait optimalisasi pengentasan kemiskinan ekstrim yang telah diterbitkan.

    Hal itu diungkapkan Mensos Saifullah Yusuf di Kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

    “Inpres No 8 tahun 2025 sudah keluar, yang menjadi pedoman kita. Dan di dalamnya tugas-tugas dari Kemendikdasmen maupun Kemensos juga sudah jelas,” kata Saifullah dalam keterangan tertulis, Rabu (9/4/2025).

    Dia menyatakan kehadirannya kali ini sekaligus mendetailkan apa saja yang menjadi tugas dari Kemensos maupun Kemendikdasmen termasuk dalam proses rekrutmen guru, kurikulum dan peserta didik.

    Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen), Abdul Mu’ti mengatakan dalam proses rekrutmen guru akan melalui kontrak kerja individu.

    “Guru yang dikontrak tidak terikat ASN, dan memang dikontrak untuk mengajar di situ (Sekolah Rakyat),” kata Abdul Mu’ti.

    “Yang pertama ia harus fulltime, harus di situ, dan harus disampaikan di awal,” katanya.

    Terkait kepala sekolah, menurutnya, dapat diputuskan tergantung jumlah muridnya. Bisa di satu lokasi hanya memiliki 1 kepala sekolah yang diisi dengan tiga jenjang SD, SMP, dan SMA.

    Abdul Mu’ti juga mengatakan kurikulum yang akan digunakan pada Sekolah Rakyat yaitu individual approach atau pemetaan peserta didik di awal.

    “Sekolah Rakyat akan dikembangkan berbeda dengan sekolah biasa. Siswa bisa masuk kapan saja tanpa mengikuti tahun ajaran, multi entry multi exit,” katanya.

    Dia mengatakan nantinya setiap siswa memiliki capaian belajarnya masing-masing.

    “Multi entry multi exit jangan dimaknai bisa keluar kapan saja. Namun bisa masuk kapan saja dan mencapai capaian pembelajaran kapan saja. Tidak harus semua siswa disamakan. Yang penting adalah mereka bisa belajar dan karakternya terbentuk melalui asrama,” ujar Abdul.

    Sementara itu untuk proses rekrutmen peserta didik akan melalui dapodik dengan diintegrasikan dengan DTSEN.

    “Kami punya dapodik, nantinya akan kami cek dengan DTSEN. Jika mereka yang masuk desil 1 dan desil 2 tidak terdata pada dapodik berarti mereka adalah anak yang putus sekolah. Sehingga tidak akan mengambil peserta didik dari mereka yang sudah bersekolah,” tutupnya.

    (prf/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Sekolah Rakyat 2025, Siswa Dapat Makan Bergizi Gratis – Halaman all

    Sekolah Rakyat 2025, Siswa Dapat Makan Bergizi Gratis – Halaman all

    Sekolah Rakyat 2025 memberikan kesempatan bagi siswa miskin untuk mendapatkan pendidikan dan makan bergizi gratis.

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sekolah Rakyat 2025 memberikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada peserta didik yang terdaftar, dimulai dari saat kegiatan belajar mengajar.

    Program ini ditujukan untuk membantu siswa dari keluarga kurang mampu agar bisa mengakses pendidikan berkualitas dengan dukungan gizi yang memadai.

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan bahwa pemberian makan bergizi akan otomatis diberikan pada setiap siswa yang terdaftar saat kegiatan belajar mengajar dimulai.

    “Otomatis nanti kalau sudah jalan, nanti ada satu makan siangnya itu ikut program MBG. Kita sudah koordinasi,” ujar Gus Ipul, di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

    Kementerian Sosial (Kemensos) akan bertanggung jawab penuh sebagai koordinator dalam pelaksanaan Sekolah Rakyat.

    Menurut Gus Ipul, Kemensos akan mengelola dan mengawasi kegiatan pendidikan tersebut, meskipun berbagai kementerian lainnya juga terlibat dalam program ini.

    Penyelenggaraan Sekolah Rakyat di 300 Daerah

    Sekolah Rakyat 2025 akan melibatkan lebih dari 300 pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, maupun kota.

    Program ini menawarkan bantuan berupa tanah di atas lima hektare serta gedung-gedung yang perlu direvitalisasi.

    Gus Ipul menambahkan bahwa lebih dari 300 pemerintah daerah telah mengajukan partisipasi dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat.

    Penerimaan Peserta Didik dan Rekrutmen Tenaga Pendidik

    Sekolah Rakyat ditargetkan mulai beroperasi pada tahun ajaran 2025/2026, dengan pendaftaran yang dimulai pada bulan April 2025.

    Proses seleksi peserta didik akan melibatkan beberapa tahapan, antara lain seleksi administratif, tes potensi akademik, psikotes, kunjungan rumah (home visit), wawancara dengan orang tua, dan pemeriksaan kesehatan.

    Pendaftaran Siswa Berdasarkan Kriteria Sosial-Ekonomi

    Calon siswa yang dapat mendaftar adalah mereka yang termasuk dalam Desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), yang menunjukkan bahwa mereka berasal dari keluarga kurang mampu.

    Program ini bertujuan untuk memberikan akses pendidikan yang lebih baik kepada mereka yang membutuhkan, sehingga bisa mencetak generasi masa depan yang lebih baik.

    Dengan adanya Sekolah Rakyat, diharapkan bahwa pendidikan yang lebih merata dan berkualitas bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkendala masalah ekonomi.

    Program ini memberikan kesempatan bagi anak-anak dari keluarga miskin untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan mendapatkan makan bergizi gratis.

  • Bantuan Sosial Mei 2025, Begini Cara Mendapatkan Bantuan dan Syaratnya – Halaman all

    Bantuan Sosial Mei 2025, Begini Cara Mendapatkan Bantuan dan Syaratnya – Halaman all

    Bantuan sosial untuk periode Mei 2025 akan segera disalurkan. Berikut ini cara mendapatkan bantuan dan syarat yang perlu dipenuhi oleh masyarakat.

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Bantuan sosial untuk periode Mei 2025 segera disalurkan, dan masyarakat dapat segera mengakses berbagai program yang tersedia.

    Untuk mendapatkan bantuan, pastikan Anda memenuhi syarat yang telah ditentukan dan mengikuti prosedur yang benar agar dapat memperoleh manfaat secara tepat waktu.

    Penyusunan Data Penerima Bansos

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf, atau yang akrab disapa Gus Ipul, menjelaskan bahwa penyaluran bantuan sosial untuk triwulan kedua tahun 2025 akan dilaksanakan pada bulan Mei.

    Saat ini, proses pematangan data penerima bantuan masih terus berlangsung bersama Badan Pusat Statistik (BPS).

    Gus Ipul menekankan bahwa validasi data merupakan langkah penting agar penyaluran bansos tepat sasaran.

    “Kami terus memastikan bahwa data penerima sudah valid dan tepat sasaran. Proses ground check sudah dilakukan untuk memastikan desil-1 dan desil-2,” ungkap Gus Ipul pada konferensi di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, pada Selasa (8/4/2025).

    Perubahan dan Pembaruan Data Penerima

    Dalam proses pemutakhiran data, ditemukan beberapa perubahan terkait daftar penerima.

    Gus Ipul mengungkapkan adanya perubahan dalam status penerima, seperti adanya kesalahan inklusi atau eksklusi yang terjadi sebelumnya.

    “Ada penerima yang sebelumnya tidak terdaftar kini akan menerima bantuan, sementara yang sebelumnya terdaftar tidak lagi mendapatkan bantuan,” jelas Gus Ipul.

    Perubahan ini merupakan bagian dari upaya untuk memastikan bantuan sosial benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.

    Program Bantuan Sosial yang Tersedia

    Program-program bantuan sosial yang akan disalurkan antara lain:

    Program Keluarga Harapan (PKH)
    Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)
    Bantuan Langsung Tunai (BLT)
    Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM)

    Penyaluran bantuan ini akan dilakukan berdasarkan data terbaru dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), yang merupakan data tunggal pertama yang digunakan untuk acuan penyaluran bansos sejak Indonesia merdeka.

    Bantuan Sosial Mei 2025 akan segera disalurkan! Temukan cara mendapatkan bantuan dan syarat-syaratnya agar dapat memperoleh manfaat tepat waktu. – (Kolase Tribunnews.com)

    Langkah Selanjutnya: Penyaluran Bansos

    Gus Ipul menargetkan bahwa penyaluran bantuan sosial akan dilaksanakan pada bulan Mei 2025, dan paling lambat pada bulan Juni jika ada keterlambatan.

    Proses verifikasi lapangan akan terus dilakukan untuk memastikan keakuratan data penerima dan menghindari adanya penerima yang tidak berhak.

    “Setelah data dinyatakan valid, kami akan segera menyalurkan bansos. Kira-kira jika tidak Mei, paling lambat Juni, tetapi kemungkinan besar pada Mei,” tambahnya.

    Cara Mengecek Status Penerima Bansos

    Untuk mengetahui apakah Anda termasuk penerima bansos, masyarakat dapat mengecek statusnya melalui situs resmi Kementerian Sosial di https://cekbansos.kemensos.go.id.

    Berikut langkah-langkah untuk mengecek status:

    Siapkan identitas diri (KTP).

    Kunjungi situs https://cekbansos.kemensos.go.id.

    Masukkan data wilayah (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa).

    Isi nama lengkap sesuai KTP.

    Masukkan kode Captcha yang muncul.

    Klik “Cari Data” untuk melihat status.

    Dengan melakukan pengecekan ini, masyarakat dapat memastikan apakah mereka terdaftar sebagai penerima bansos dan mengikuti prosedur yang diperlukan untuk mengakses bantuan.

  • Ini Jadwal Pencairan BPNT April 2025 dan Update PKH Tahap 2 yang Harus Kamu Tahu

    Ini Jadwal Pencairan BPNT April 2025 dan Update PKH Tahap 2 yang Harus Kamu Tahu

    JABAR EKSPRES – Pencairan bansos BPNT April 2025 dan PKH tahap 2 sudah mulai dilakukan! Yuk, cek informasi lengkapnya mulai dari jadwal pencairan, cara cek status penerima, hingga tips agar tidak ketinggalan informasi penting lainnya.

    Akhirnya, yang kita tunggu-tunggu cair juga! Di awal April 2025 ini, langsung gercep ngecek informasi soal Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) tahap 2.

    Karena, jujur aja, bansos ini bisa banget jadi penyambung napas setelah Lebaran kemarin. Kamu juga nunggu, kan?

    Pemerintah udah mulai mencairkan dana bansos sejak awal April. Kabar baiknya, BPNT dan PKH tahap 2 ini jadi salah satu bansos yang paling ditunggu masyarakat.

    Dan alhamdulillah, pencairannya mulai dilakukan secara bertahap ke rekening masing-masing penerima lewat kartu KKS (Kartu Keluarga Sejahtera).

    Nah, mungkin kamu masih bingung: “Saya dapet gak ya?” atau “Udah cair belum sih?”. Tenang, kami kasih tahu caranya buat cek status penerimaan bansos BPNT dan PKH biar kamu gak ketinggalan informasi penting.

    Cara Cek Status Penerima Bansos BPNT dan PKH

    Langkah-langkahnya gampang banget dan bisa kamu lakukan sendiri dari rumah:

    Buka situs https://cekbansos.kemensos.go.id di HP atau laptop kamu.Isi data sesuai tempat tinggal kamu, mulai dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa atau kelurahan.Masukkan nama lengkap sesuai KTP kamu.Ketik kode captcha yang muncul di layar.Klik tombol “Cari Data”.

    Setelah itu, sistem bakal munculin informasi status bansos kamu. Apakah kamu terdaftar sebagai penerima, jenis bantuannya apa, dan kapan pencairannya dilakukan.

    Kenapa Penting Cek Rutin?

    Jangan sampai ketinggalan! Kadang informasi pencairan ini berubah-ubah, tergantung wilayah masing-masing.

    Makanya, pastikan kamu rutin ngecek situs resmi dan rajin pantau saldo KKS kamu. Hindari percaya sama info dari media sosial yang belum jelas sumbernya.

    Kapan Jadwal Pencairannya?

    Berdasarkan update terbaru, pencairan BPNT April 2025 sudah dimulai di minggu pertama April dan akan terus dilakukan secara bertahap sampai akhir bulan.

    Sementara itu, pencairan PKH tahap 2 juga sedang berjalan dan biasanya cair bersamaan atau selisih beberapa hari dengan BPNT, tergantung wilayah distribusinya.

  • Hari Pertama Kerja ASN di Kemensos, 2 Pegawai Tidak Hadir

    Hari Pertama Kerja ASN di Kemensos, 2 Pegawai Tidak Hadir

    PIKIRAN RAKYAT – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memimpin apel pagi hari pertama masuk kerja di lingkungan Kementerian Sosial (Kemensos) usai libur lebaran, Selasa, 8 April 2025. Gus Ipul menuturkan bahwa terdapat dua pegawai yang tidak hadir tanpa pemberitahuan. 

    Sementara itu, Gus Ipul menyebut bahwa total pegawai ASN yang masuk hari ini di Kemensos ada sebanyak 3.159 pegawai.

    Adapun dua pegawai Kemensos yang tidak masuk hari ini, kata Gus Ipul memang selama beberapa bulan terakhir ini yang bersangkutan tidak ada pemberitahuan.

    Gus Ipul menyebut sanksi terberat bisa mengarah pada pemberhentian dari jabatannya.

    “Maka itu saya minta untuk diproses lebih lanjut menuju ke pemberhentian. Karena sudah lebih dari tiga bulan. Jadi yang tidak masuk, sesuai ketentuan kita akan beri sanksi, tapi yang berat kita akan berhentikan,” kata Gus Ipul.

    “Tadi saya sudah tanya ya, baru mendapatkan informasi awal memang kedua orang yang tidak masuk hari ini dari jajaran rehabilitasi sosial dan juga dari jajaran balai penelitian yang memang ini sudah beberapa bulan terakhir ini tidak masuk tanpa pemberitahuan,” ucapnya.

    Gus Ipul berkeinginan agar semua jajaran pegawai di lingkungan Kemensos tetap mengedepankan sikap disiplin dan profesional dalam bekerja.

    “Kita ingin teman-teman jajaran Kementerian Sosial ini tetap disiplin, profesional, dan terus berinovasi agar prestasi-prestasi ke depan ini bisa kita dapatkan lagi lebih baik dibanding tahun 2024,” kata Gus Ipul.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • 4
                    
                        Dua ASN Kemensos yang Absen Tanpa Izin Terancam Diberhentikan
                        Nasional

    4 Dua ASN Kemensos yang Absen Tanpa Izin Terancam Diberhentikan Nasional

    Dua ASN Kemensos yang Absen Tanpa Izin Terancam Diberhentikan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Dua aparatur sipil negara (ASN) dari lingkungan Kementerian Sosial (Kemensos) yang
    absen tanpa izin
    pada saat hari pertama kembali masuk kerja usai libur Lebaran, terancam diberhentikan.
    Hal ini dikatakan Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau karib disapa
    Gus Ipul
    usai melaksanakan Apel Pagi di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat.
    “Tentu kami akan beri sanksi sesuai ketentuan yang ada. Salah satu sanksinya yang mungkin itu adalah
    pemberhentian
    .
    Pemberhentian
    kepada yang bersangkutan,” ujar Gus Ipul, Selasa (8/4/2025).
    Gus Ipul mengatakan, ini bukan kali pertamanya dua ASN tersebut absen tanpa memberitahukan alasan.
    “Sebelum-sebelum ini sudah tidak pernah masuk tanpa pemberitahuan,” ucapnya.
    Karena itu, Gus Ipul meminta jajarannya untuk melanjutkan proses sanksi kepada dua bawahannya tersebut.
    “Maka itu saya minta untuk diproses lebih lanjut menuju ke pemberhentian karena sudah lebih dari tiga bulan,” kata Gus Ipul.
    Sebelumnya, Gus Ipul menuturkan, dua ASN yang absen tanpa izin tersebut merupakan jajaran dari Balai Penelitian dan Rehabilitasi Sosial.
    Kedua ASN tersebut absen tanpa izin pada hari pertama kerja usai Lebaran Idul Fitri 1446 H, Selasa.
    Mayoritas
    ASN Kemensos
    sudah mulai bekerja dari kantor mulai hari ini.
    Sebagian ada yang memilih work from anywhere (WFA) dengan pemantauan dari Sekretariat Jenderal.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cek Jadwal Pencairan Terbaru Bansos PKH Tahap 2

    Cek Jadwal Pencairan Terbaru Bansos PKH Tahap 2

    JABAR EKSPRES – Buat kamu yang lagi nunggu-nunggu kapan sih pencairan bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) tahap 2?

    Tenang, informasi lengkapnya sudah mulai bisa diintip nih. Setelah pencairan tahap pertama rampung beberapa waktu lalu, sekarang saatnya kita bahas jadwal distribusi bantuan untuk tahap kedua.

    Baca juga : Kapan Dana Bansos BPNT Tahap 2 2025 Cair? Ini Infonya

    Seperti diketahui, bansos PKH ini adalah salah satu program unggulan dari pemerintah yang dikelola langsung oleh Kementerian Sosial (Kemensos).

    Sasarannya adalah keluarga miskin dan kelompok rentan yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

    Tujuan utama dari program ini bukan hanya sekadar memberikan bantuan uang tunai, tapi juga sebagai upaya jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan, memperbaiki taraf hidup, dan mendorong kesejahteraan masyarakat Indonesia.

    Nah, kalau kamu atau keluargamu terdaftar sebagai penerima manfaat, simak terus artikel ini sampai akhir ya.

    Kapan Pencairan Bansos PKH Tahap 2?

    Kemensos sudah menetapkan bahwa pencairan bansos PKH dilakukan dalam empat tahap sepanjang tahun, dengan pola distribusi setiap tiga bulan sekali.

    Berikut ini skema pencairannya:

    Tahap 1: Januari – Maret 2025 (Sudah disalurkan)Tahap 2: April – Juni 2025Tahap 3: Juli – September 2025Tahap 4: Oktober – Desember 2025

    Jadi, untuk tahap kedua, kamu bisa mulai bersiap-siap di bulan April hingga Juni 2025.

    Namun, hingga saat ini tanggal pastinya memang belum diumumkan secara resmi oleh Kemensos, jadi pastikan kamu rutin mengecek update-nya ya.

    Baca juga : Hore Bansos KLJ, KPDJ, dan KAJ Tahap 1 2025 Cair Rp900 Ribu

    Besaran Bantuan PKH Berdasarkan Kategori Penerima

    Besarnya nominal bansos PKH ini berbeda-beda, tergantung pada kategori si penerima manfaat. Berikut daftar lengkapnya:

    Ibu hamil: Rp 750.000 per tahap (Total setahun: Rp 3.000.000)Anak usia 0–6 tahun: Rp 750.000 per tahap (Total setahun: Rp 3.000.000)Anak SD: Rp 225.000 per tahap (Total setahun: Rp 900.000)Anak SMP: Rp 375.000 per tahap (Total setahun: Rp 1.500.000)Anak SMA: Rp 500.000 per tahap (Total setahun: Rp 2.000.000)Lansia usia 70 tahun ke atas: Rp 600.000 per tahap (Total setahun: Rp 2.400.000)Penyandang disabilitas berat: Rp 600.000 per tahap (Total setahun: Rp 2.400.000)

  • Sekolah Rakyat Dinilai Bakal Buat Siswa di Sekolah Swasta Semakin Tergerus

    Sekolah Rakyat Dinilai Bakal Buat Siswa di Sekolah Swasta Semakin Tergerus

    JABAR EKSPRES  – Pihak SMK Swasta di Jabar turut merespon rencana pembangunan Sekolah Rakyat di wilayah Jabar yang dinilai bakal membuat sekolah swasta semakin kekurangan siswa.

    Gagasan itu disampaikan Ketua Forum Komunikasi Kepala SMK Swasta (FKKSMKS) Jabar Acep Sundjana Djakaria, Senin (7/4). Ia menguraikan, hadirnya Sekolah Rakyat itu secara tidak langsung pasti berdampak pada keberadaan sekolah swasta, termasuk di dalamnya SMK Swasta di Jabar.

    “Sekolah swasta juga banyak yang ada di pedalaman, mereka juga kekurangan siswa,” cetusnya.

    BACA JUGA: Sekolah Rakyat Akan Lahirkan Bibit Diskriminasi Strata Sosial

    Hadirnya Sekolah Rakyat ini bakal menjadi opsi lain bagi masyarakat untuk menyekolahkan anaknya, tentunya itu semakin menyusutkan pasar sekolah-sekolah swasta.

    Acep melanjutkan, selama ini di masyarakat cukup melekat bahwa sekolah swasta itu merupakan sekolah yang mahal dan berbayar. Hal tersebut, sudah menjadi tantangan tersendiri bagi sekolah swasta untuk bisa menyerap siswa.

    Walaupun memang hal tersebut tidak sepenuhnya berlaku, tetap ada sekolah swasta yang berusaha menggratiskan biaya pendidikan.

    “Mahal itu mungkin ada di sebagian sekolah yang besar. Kalau ke daerah-daerah, ada juga sekolah swasta yang gratis,” imbuhnya.

    Sejauh ini, sekolah swasta yang memberlakukan pungutan karena memang untuk kebutuhan operasional sekolah. Karena kucuran bantuan yang diterima sekolah swasta tidaklah sama dengan sekolah negeri.

    Belum lagi, kucuran bantuan dari pemerintah juga memiliki ketentuan. Artinya tidak bisa digunakan dengan sembarangan, misalnya untuk cover kebutuhan operasional lain yang penting tapi tidak bisa dilakukan karena tidak ada dalam petunjuk teknis.

    BACA JUGA: 53 Sekolah Rakyat Siap Diresmikan pada Tahun Ajaran Baru 2025, Begini Penjelasan Mensos!

    Acep berharap pemerintah bisa lebih bijak dalam mengambil kebijakan, artinya pertimbangan membangun Sekolah Rakyat itu juga perlu memperhatikan keberadaan sekolah-sekolah swasta, terutama yang kini telah tumbuh di masyarakat dari kota sampai pelosok desa.

    “Ini sekolah-sekolah swasta di daerah, apalagi yang masih kecil juga perlu dipertimbangkan. Jadi kebijakan tidak merugikan berbagai pihak,” tuturnya.

    Di sisi lain, berdasarkan dapodik Kemendikdasmen, jumlah sekolah swasta di Jabar juga tidak sedikit. Tercatat misalnya untuk jenjang SMA ada 1.337 sekolah swasta dan 2.635 SMK Swasta.(son)

  • Intip Jumlah Dana, Syarat, dan Nama Penerima secara Online

    Intip Jumlah Dana, Syarat, dan Nama Penerima secara Online

    PIKIRAN RAKYAT – Bansos andalan masyarakat yakni BPNT dan PKH untuk bulan April 2025 sudah resmi cair kepada penerima. BPNT dan PKH sudah cair sejak awal bulan melalui Bank Himbara.

    Bank Himbara yang menyalurkan bantuan kepada masyarakat diantaranya ada bank BNI, BRI, Mandiri, BTN, dan BSI.

    Penyaluran BPNT dan PKH April 2025 diterima dalam bentuk uang tunai, dimana per bulannya akan diterima Rp200.000/ bulan (BPNT) sedangkan PKH tergantung kategorinya.

    Jumlah Dana BPNT dan PKH April 2025

    BPNT dan PKH April 2025 dikonfirmasi telah cair bersamaan di awal bulan ini dengan jumlah dana yang berbeda-beda khusus bansos PKH.

    BPNT telah cair Rp600.000, jumlah dana tersebut untuk bantuan 3 bulan yang masing-masing per bulannya sebesar Rp200.000.

    Bantuan akan disalurkan secara serentak oleh pemerintah tetapi, jika ada kendala akan disalurkan secara bertahap.

    Sedangkan, untuk PKH telah cair tergantung kategorinya Balita dan Ibu Hamil akan mendapatkan Rp750.000, Lansia dan Penyandang Disabilitas akan mendapatkan Rp600.000.

    Lalu, untuk anak sekolah SD Rp225.000, SMP Rp375.000, dan SMA Rp500.000 yang disalurkan bertahap untuk 3 bulan.

    Untuk mendapatkan BPNT dan PKH April 2025 pastikan masyarakat atau penerima telah memenuhi syarat.

    Syarat yang harus dipenuhi adalah diantaranya sebagai berikut:

    – Seorang WNI/berkebangsaan Indonesia
    – Terdaftar di DTKS
    – Berasal dari keluarga miskin/kurang mampu
    – Bukan dari keluarga pejabat seperti SN, PNS, Polri, dan TNI

    Jika syarat tersebut terpenuhi, maka secara otomatis masyarakat akan dinyatakan sebagai peneriam BPNT dan PKH.

    Silahkan cek nama penerima BPNT dan PKH April 2025 untuk mengetahui pencairan bansos melalui cekbansos.kemensos.go.id.

    1. Masuk ke cekbansos.kemensos.go.id
    2. Isi kotak alamat sesuai KTP
    3. Isi kotak nama lengkap
    4. isi kode verifikasi
    5. Klik cari data

    Sistem pun akan mencari informasi, dan jika valid layar akan menampilkan sejumlah data seperti identitas penerima bansos, jumlah dana yang diterima lengkap dengan periodenya.

    Itulah tentang BPNT dan PKH April 2025 yang sudah cair kepada penerima, cek syarat dan nama penerimanya segera. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Mensos Gus Ipul Serahkan Bansos PKH Tahap 2 di Trawas Mojokerto

    Mensos Gus Ipul Serahkan Bansos PKH Tahap 2 di Trawas Mojokerto

    Mojokerto (beritajatim.com) – Menteri Sosial RI, Saifulloh Yusuf menyerahkan secara langsung bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Jatijejer, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, Minggu (6/4/2025). Ada sebanyak 89 PKM yang menerima bansos PKH tahap 2.

    Didampingi Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra dan Wakil Bupati (Wabup) Mojokerto Muhammad Rizal Oktavian, Gus Ipul (sapaan akrab, red) melaksanakan dialog bersama penerima bansos PKH. Dialog digelar di Masjid Dusun Urung Urung, Desa Jatijejer, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto.

    Menteri Sosial RI, Saifulloh Yusuf berharap, Bupati dan Wabup Mojokerto bisa menghantarkan Kabupaten Mojokerto menjadikan kabupaten yang sukses dan warga Desa Jatijejer yang mendapatkan bansos dari pemerintah bisa bermanfaat. “Program PKH ini sifatnya sementara untuk mencukupi kebutuhan pokok,” ungkapnya.

    Masih kata mantan Wakil Gubernur (Wabup) Jawa Timur ini, bansos yang diberikan adalah bersyarat dan jelas peruntukannya. Pihaknya berharap Bupati Mojokerto bisa mengevaluasi untuk program selanjutnya agar warga Kabupaten Mojokerto tidak bergantung ke program bansos dan bisa produktif serta kreatif.

    “Total bansos Kabupaten Mojokerto dengan penerima sebanyak 95.900 KPM dengan nilai Rp330.031 miliar dan harapannya uang sebesar ini bisa efektif dan bisa tersalur ke keluarga yang membutuhkan. Diharapkan setiap 6 bulan kita akan evaluasi, kedepan Gubernur dan Bupati kita kasih wewenang supaya program berjalan dengan efektif,” pungkasnya. [tin/but]