Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemensos

  • Kemensos kerahkan KPM dukung Koperasi Desa Merah Putih

    Kemensos kerahkan KPM dukung Koperasi Desa Merah Putih

    Rakor terbats di kantor Kemenko Bidang Pangan, Jakarta, Kamis (10/4/2025). Foto: Biro Humas Kemensos RI

    Kemensos kerahkan KPM dukung Koperasi Desa Merah Putih
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Kamis, 10 April 2025 – 18:28 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Sosial mengaku siap mendukung penuh program pendirian Koperasi Desa Merah Putih dengan mengerahkan jutaan keluarga penerima manfaat (KPM) sebagai anggota serta menyuplai produk hasil usaha.

    Kesiapan ini disampaikan langsung Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) saat menghadiri rapat koordinasi terbatas di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan di Jakarta,  untuk membahas tindak lanjut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, Kamis (10/4/2025).

    “Dalam Inpres Nomor 9 ada dua penugasan pada kami. Pertama, mendorong Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau Penerima Manfaat untuk menjadi anggota Koperasi Merah Putih. Dan kedua, mendorong mereka yang memiliki usaha untuk nanti bisa dijual di koperasi. Kami siap untuk mendukung dua tugas itu, sekaligus ini kami anggap sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan, jadi sangat strategis Koperasi Merah Putih,” ujarnya.

    Gus Ipul memaparkan bahwa saat ini terdapat 18 juta KPM Program Keluarga Harapan (PKH) dan 10 juta Penerima Manfaat Program Sembako. Bila digabungkan, terdapat sekitar 20 juta KPM, karena sebagian menerima kedua program tersebut secara bersamaan. Jumlah ini menjadi potensi besar untuk digerakkan bergabung dalam Koperasi Desa Merah Putih.

    “Ini nanti kita dorong menjadi anggota koperasi,” katanya.

    Selain sebagai anggota, Kemensos juga menyiapkan KPM graduasi yang potensial sebagai penyedia produk di koperasi. Tercatat klaster usaha KPM graduasi tahun 2024 meliputi 1.686 KPM di bidang jasa dan perdagangan, 315 di bidang kerajinan dan menjahit, 1.602 di bidang makanan dan minuman, 284 di bidang pertanian, serta 214 di bidang peternakan.

    “Produk dari KPM akan bisa dijual di koperasi-koperasi Merah Putih sesuai Inpres Nomor 9 Tahun 2025,” ucap Gus Ipul.

    Kemensos juga mencatat sebanyak 7.242 KPM PKH Graduasi kategori mampu tahun 2024 yang dinilai potensial untuk menjadi pengurus Koperasi Merah Putih.

    Untuk mendukung pengembangan koperasi desa, Kemensos juga siap menyediakan sumber daya manusia dari pilar-pilar sosial yang ada.

    “Kami punya 33 ribu pendamping PKH, kalau misalnya nanti diminta untuk membantu Koperasi Desa Merah Putih,” kata Gus Ipul.

    Selain pendamping PKH, Kemensos juga memiliki 6.061 Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), 24.391 Taruna Siaga Bencana (Tagana), dan 1.946 Pendamping Rehabilitasi Sosial yang siap dilibatkan.

    Dalam kesempatan ini, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyambut baik kesiapan Kemensos memberikan dukungan bagi pendirian koperasi desa merah putih. Zulhas menyebut rapat pada hari ini merupakan langkah awal menindaklanjuti Inpres Nomor 9 Tahun 2025 untuk mempercepat pembentukan koperasi dengan dukungan dari berbagai kementerian.

    “Ada Menteri Koperasi tentu, ada Menteri Desa, ada Mentan, Menteri KKP, Menteri Keuangan, Menteri BUMN, Mendagri, Mensos, Menkes, Menteri Bappenas, Menteri Komdigi, Menteri BPKP, dan yang lainnya,” Ujarnya.

    Penulis: Hutomo Budi/Ter

    Sumber : Radio Elshinta

  • Jelang Musda Golkar Sulsel, Waketum Idrus Marham: Semua Kader Sudah Komunikasi, Kecuali Taufan Pawe

    Jelang Musda Golkar Sulsel, Waketum Idrus Marham: Semua Kader Sudah Komunikasi, Kecuali Taufan Pawe

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Menjelang Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Sulawesi Selatan, dinamika internal beringin rindang mulai menghangat. 

    Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Idrus Marham, mengungkapkan bahwa sejumlah kader telah melakukan komunikasi politik dengannya terkait rencana pencalonan dalam Musda.

    “Jadi komunikasi, mau calon atau tidak, komunikasi dengan saya. Ada yang datang mau masuk, ada datang mempertanyakan siapa yang didukung di Musda, ada yang datang izin mau maju di Musda Golkar, ya udah, silakan saja,” ujar Idrus kepada wartawan, Kamis (10/4/2025)

    Namun, mantan Mensos RI itu menyebut bahwa hampir semua kader yang potensial maju dalam Musda telah berkomunikasi dengannya, kecuali Mantan Wali Kota Parepare, Taufan Pawe.

    “Hampir semua yang ada di sini (kader Golkar) pernah datang ke saya, kecuali Taufan Pawe. Saya kan harus jujur dong. Misalkan Taufan Pawe tidak ke saya, berarti ada pertimbangan khusus. Mungkin dianggap saya tidak punya peranan,” ungkapnya.

    Meski demikian, Mantan Sekjen DPP Golkar itu mengingatkan bahwa dirinya memiliki sejarah dan kontribusi terhadap perjalanan politik Taufan Pawe, terutama saat awal menjabat sebagai Wali Kota Parepare.

    “Meskipun awal-awal jadi wali kota Pare-pare saya yang tanggung jawab,” tegasnya.

  • Inpres Pengentasan Kemiskinan Atur Sinkronisasi Bansos Nasional 10 April 2025

    Inpres Pengentasan Kemiskinan Atur Sinkronisasi Bansos Nasional 10 April 2025

    Inpres Pengentasan Kemiskinan Atur Sinkronisasi Bansos
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Sosial
    Saifullah Yusuf
    mengungkapkan, Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 terkait Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan Ekstrem turut mengatur sinkronisasi penyaluran bantuan sosial.
    Gus Ipul, sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa Inpers itu mengatur bansos bakal disinkronisasi dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan penerimanya akan diberdayakan.
    “Di situ (Inpres) nanti ada sinkronisasi integrasi program lewat bansos dan juga pemberdayaan,” kata Gus Ipul saat ditemui di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Kamis (10/4/2025).
    Ia menjelaskan, penerima bansos harus diberdayakan agar tidak selamanya menerima bantuan dari negara.
    Oleh karena itu, masyarakat yang menerima bansos akan dipindahkan ke program pemberdayaan apabila mereka telah mampu hidup mandiri.
    “Jadi ada pemberdayaan, perkuatan, bagaimana mempercepat pemberdayaan ini, setelah dia masuk data, diberi bansos, dalam jangka waktu tertentu dia pindah ke program pemberdayaan,” kata Gus Ipul.
    Sebagai informasi, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang optimalisasi pengentasan kemiskinan ekstrem telah terbit.
    Inpres ini menginstruksikan lebih dari 40 kementerian dan lembaga untuk bersinergi dalam upaya terpadu, terarah, dan terintegrasi mengentaskan kemiskinan.
    Salah satu program unggulan dalam Inpres ini adalah Sekolah Rakyat, yang dirancang untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendekatan pendidikan.
    Untuk mendukung pelaksanaan program ini, Kemensos sedang merumuskan nota kesepahaman (MoU) dengan sekitar 200 kepala daerah yang telah mengajukan aset gedung dan lahan.
    Penandatanganan MoU dijadwalkan berlangsung pada akhir April atau awal Mei 2025.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • LINK Cek Penerima Bansos PKH 2025

    LINK Cek Penerima Bansos PKH 2025

    TRIBUNJAKARTA.COM – Pengecekan nama penerima bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) 2025 sudah dapat dilakukan degan menggunakan NIK KTP.

    Tentunya pengisian NIK KTP ini melalui laman reski Kementerian Soaial (Kemensos).

    Cair kembali pada April 2025, bantuan ini ditujukan bagi keluarga miskin dengan kriteria tertentu.

    Di mana pencariannya setiap tiga bulan sekali melalui bank-bank anggota Himpunan Bank Negara (HIMBARA), termasuk BNI, BRI, Bank Mandiri, dan BTN.

    Selain itu, penerima juga bisa menghubungi pengurus pendamping PKH untuk proses pencairan.

    Berikut cara cek penerimanya yang dilansir dari Tribunnews.com:

    – Akses laman https://cekbansos.kemensos.go.id/;

    – Masukkan Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan;

    lihat foto
    Di tengah musim penghujan, tak jarang si kecil terserang batuk dan pilek. Termasuk terhadap balita yang baru memulai makanan pendamping Air Susu Ibu (mpASI). Konselor Menyusui dan PMBA, Dosen Universitas Respati Indonesia (URINDO), Yuna Trisuci mengatakan, saat di kecil batuk dan pilek ada juga beberapa hal yang perlu diperhatikan dengan seksama.

    – Masukkan Nama Penerima Manfaat (PM) sesuai KTP (Kartu Tanda Penduduk);

    – Ketikkan empat huruf kode yang tertera dalam laman tersebut;

    – Klik tombol “Cari Data”.

    – Nantinya sistem akan mencari nama penerima manfaat sesuai wilayah yang diinputkan, sehingga pastikan seluruh data yang dimasukkan benar.

    Besaran Bansos PKH 2025

    – Kategori Ibu Hamil/Nifas: Rp 3 juta/tahun atau Rp 750 ribu/tiga bulan;

    – Kategori Anak Usia Dini 0 s.d. 6 Tahun: Rp 3 juta/tahun atau Rp 750 ribu/tiga bulan;

    – Kategori Pendidikan Anak SD/Sederajat: Rp 900 ribu/tahun atau Rp 225 ribu/tiga bulan;

    – Kategori Pendidikan Anak SMP/Sederajat: Rp 1,5 juta/tahun atau Rp 375 ribu/tiga bulan;

    – Kategori Pendidikan Anak SMA/Sederajat: Rp 2 juta/tahun atau Rp 500 ribu/tiga bulan;

    – Kategori Penyandang Disabilitas berat: Rp 2,4 juta/tahun atau Rp 600 ribu/tiga bulan;

    – Kategori Lanjut Usia: Rp 2,4 juta/tahun atau Rp 600 ribu/tiga bulan.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Menteri Prabowo Kumpul Bahas Koperasi Merah Putih, Mau Bikin Satgas Khusus

    Menteri Prabowo Kumpul Bahas Koperasi Merah Putih, Mau Bikin Satgas Khusus

    Jakarta –

    Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih menggelar rapat koordinasi (Rakor) untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Rancangan Keputusan Presiden Satgas Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Inpres 9/2025 pada Rabu kemarin. Pihaknya segera mengagendakan untuk rapat begitu Inpres tersebut dirilis.

    “Jadi kopdes itu kooperasi milik pemerintah desa, itu kira-kira intinya. Milik masyarakat desa,” kata Zulhas, dalam konferensi pers usai rapat di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Kamis (10/4/2025).

    Zulhas mengatakan, rakor segera digelar sebagai tidak lanjut untuk mempercepat pembentukan kopdes. Pemerintah juga bersiap untuk membentuk satuan tugas (satgas).

    “Nanti akan ditambah dengan satgas sekaligus satgas yang akan bertugas harian. Kira-kira ini, ide yang sangat bagus dan sejatinya inilah cita-cita pendiri negeri ini bahwa ekonomi kita berdasarkan gotong royong” ujarnya.

    Sementara itu, Menteri Koperasi Budi Arie mengatakan, pembentukan kopdes akan dipercepat. Harapannya, administrasi pembentukan badannya bisa rampung pada akhir Juni.

    “Pembentukan itu kan artinya kelembagaannya. Belum bangunannya, belum fisiknya. Jadi target dari tim ini adalah dalam waktu yang singkat, segera kita melakukan konsolidasi. Nanti 80 ribu pembentukan Kopdes Merah Putih itu sudah bisa terwujud,” ujar Budi.

    “Ibaratnya akta-nya dia gimana mau dibangun, gimana mau ada pinjaman kalau secara legal belum ada. Jadi targetnya akhir Juni, secepatnya seluruh 80 ribu pembentukan Kopdes Merah Putih itu sudah terbentuk di seluruh Indonesia,” sambungnya.

    Namun demikian, Budi belum dapat merincikan terkait dengan pendanaan pembangunan kopdes tersebut. Sedangkan menyangkut pembentukan satgas sendiri, Budi mengatakan, posisi ketua satgas akan diisi oleh Zulhas.

    Sebagai informasi, rakor digelar di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat. Rapat dihadiri oleh sejumlah perwakilan kementerian dan lembaga (KL), antara lain Menteri Koperasi Budi Arie, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazar.

    Kemudian ada Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Yandri Susanto, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Wakil Menteri PPN/Bappenas Febrian Ruddyard.

    Lalu ada juga hadir Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh.

    (acd/acd)

  • Gelar Seminar Nasional, SMSI Tunda Pengusulan Kakek Prabowo Menjadi Pahlawan Nasional – Halaman all

    Gelar Seminar Nasional, SMSI Tunda Pengusulan Kakek Prabowo Menjadi Pahlawan Nasional – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat pada Kamis 10 April 2025 menggelar seminar nasional pengusulan RM Margono Djojohadikusumo menjadi pahlawan nasional.

    Seminar tersebut mengambil tema “Peran RM Margono Djojohadikusumo Dalam Membangun Indonesia”.

    Dalam kegiatan yang digelar di Hall Dewan Pers, Jakarta tersebut, tampil sebagai pengantar acara Yohanes Handojo Budhisedjati, SH. CCP selaku penasehat panitia pengusul dan Drs. Firdaus, M.SI selaku Ketua Umum SMSI Pusat sekaligus penanggungjawab kegiatan.

    Sementara itu hadir sebagai pembicara Kunci Jenderal TNI (Purn) Prof. Dr. H. Dudung Abdurachman, S.E., M.M.

    Dengan nasumber kegiatan  menghadirkan dua orang akademisi yaitu Prof. Dr. Alamsyah, S.S. M. Hum, Dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Dipenogoro serta Prof. Dr. Agus Mulyana M.Hum Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian  Kebudayaan RI sekaligus Sejarawan Senior USU.

    Untuk penanggap menghadirkan tiga orang tokoh di bidangnya masing-masing yaitu, Prof. Dr. Albertus Wahyurudhanto, M.Si, Guru Besar STIK, PTIK, Prof. Dr. Harris Arthur Hedar, S.H., M.H. Guru Besar Universitas Negeri Makassar dan yang terakhir adalah Romo Chrisanctus Paschalis Saturnus Esong, seorang pastur yang juga  penggiat HAM  anti perdagangan orang (human trafficking).

    Acara dipandu oleh Putri Dewi sebagai MC dan Devi Taurisa S.H. M.H sebagai moderator.

    Suasana seminar nasional Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat pada Kamis 10 April 2025. Seminar mengambil tema “Peran RM Margono Djojohadikusumo Dalam Membangun Indonesia”. (Istimewa)

    Penundaan Pengusulan Calon Pahlawan Nasional

    Prof. Dr. dr. Fachmi Idris, M.Kes,  Ketua Panitia Pengusul Calon Pahlawan Nasional RM Margono Djojohadikusumo dari Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menuturkan,  pihaknya akan menunda pengusulan calon pahlawan nasional tersebut. Semula direncanakan pengusulan calon pahlawan nasional RM Margono Djojohadikusumo pada pertengan April 2025 ini. 

    Penundaan ini, berdasarkan pertimbangan situasi dan kondisi nasional dewasa ini.  

    “Jangan sampai ada kesan aji mumpung dalam pengusulan ini, mengingat Margono adalah kakek dari Presiden Prabowo, maka pengusulan gelar pahlawan kami tunda namun juga biarkan hal ini berjalan secara alamiah saja,” demikian disampaikan Fachmi

    Untuk dapat diusulkan menjadi calon pahlawan nasional kepada Presiden Republik Indonesia, proses pengusulan setiap calon  pahlawan nasional,  mesti melakukan perjalanan yang cukup panjang.  

    “Seminar, diskusi, maupun sarasehan, akan terus dilaksanakan. Baik ditingkat daerah maupun pusat. Mekanisme pengusulan harus melalui beberapa tahap yang mesti melalui kajian para ahli sejarah dan lainnya. Ini penting untuk penguatan data, penelitian dan kajian yang komprehensif,” ujar Fachmi.

    Menunggu Waktu yang Tepat

    Fachmi menyampaikan “Dari Seminar Lokal, Regional dan Nasional yg kita selenggarakan terbukti bahwa RM Margono Djojohadikusumo memiliki peran penting dalam membangun Indonesia sehingga beliau sangat layak untuk dicalonkan sebagai Pahlawan Nasional.

    Demikian yang terangkum dalam seminar tingkat kabupaten, tingkat provinsi dan tingkat nasional kemarin” tambah Profesor yang aktif sebagai Penggiat masalah sosial dan kesehatan masyarakat ini

    Berdasarkan aturan yang berlaku di Indonesia, lanjutnya, seseorang bisa disebut sebagai pahlawan nasional jika dapat memenuhi beberapa kriteria.

    Antara lain merupakan warga negara Indonesia yang semasa hidupnya melakukan tindakan kepahlawanan, atau memiliki prestasi dan karya bagi pembangunan Republik Indonesia.

    “Kami berharap pada waktu yg tepat, kita akan mengusulkan  RM Margono Djojohadikusumo sebagai Pahlawan Nasional kepada Presiden RI melalui Kemensos, karena peran dan karya beliau telah memenuhi bahkan melampaui semua persyaratan yang ada,” demikian ditegaskan oleh Fachmi. 

    Senada dengan Fahmi, Firdaus Ketua Umum SMSI mengatakan “SMSI melakukan proses pengusulan ini jauh sebelum bapak Prabowo menjadi Presiden”.

    “Karena kondisi saat ini,  kita melihat kepentingan bangsa dan negara menjadi prioritas, sehingga kami perlu menghitung ulang agar pengusulan pencalonan ini ditunda,” ujarnya.

    Firdaus juga menyampaikan walaupun pengusulan SMSI ini ditunda, kegiatan sosialisasi dan mendiskusikan pemikiran-pemikiran dan kejuangan Bapak Margono terus akan dilakukan pengurus SMSI se tanah air.

     

     

  • Bersama Mensos Gus Ipul, Menpan-RB Rini Bahas Akselerasi Pembangunan Sekolah Rakyat Nasional 10 April 2025

    Bersama Mensos Gus Ipul, Menpan-RB Rini Bahas Akselerasi Pembangunan Sekolah Rakyat Nasional 10 April 2025

    Bersama Mensos Gus Ipul, Menpan-RB Rini Bahas Akselerasi Pembangunan Sekolah Rakyat
    Penulis
    KOMPAS.com
    – Pemerintah semakin mematangkan rencana penyelenggaraan
    Sekolah Rakyat
    , yang dijadwalkan mulai pada tahun ajaran 2025-2026.
    Untuk itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini bersama Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul membahas percepatan pembangunan Sekolah Rakyat di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Jakarta, Rabu (9/4/2025).
    Hal tersebut dilakukan sebagai upaya pemerataan akses pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem di seluruh daerah di Indonesia.
    “Kami mendukung
    akselerasi Sekolah Rakyat
    dari sisi penyediaan guru, tenaga pendidik dan penguatan kelembagaan Sekolah Rakyat,” ungkap Menteri Rini dalam siaran persnya, Kamis (10/4/2025).
    Menteri Rini menjelaskan, dalam Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025, Kementerian PANRB diberikan mandat untuk menyiapkan formasi jabatan guru dan tenaga pendidik serta kelembagaan dalam program Sekolah Rakyat.
    Menurut Menteri Rini, Kementerian PANRB mendukung Sekolah Rakyat dari aspek sumber daya manusia (SDM) dan kelembagaan.
    Dalam aspek SDM, lanjutnya, Kementerian PANRB memiliki tugas terkait mobilitas aparatur sipil negara (ASN) untuk pemenuhan guru dan tenaga pendidik yang dibutuhkan.
    Sementara itu, dalam dukungan kelembagaan, Kementerian PANRB akan menguatkan kelembagaan Sekolah Rakyat yang dikoordinasikan oleh Kementerian Sosial.
    Pada kesempatan itu, Mensos Gus Ipul menyampaikan, hingga saat ini sudah terdapat 53 lokasi yang siap menyelenggarakan Sekolah Rakyat.
    Gus Ipul menyebutkan bahwa program Sekolah Rakyat akan mulai berjalan paling cepat pada Juli 2025 di daerah yang sudah siap infrastruktur dan penunjangnya.
    “Saya terima kasih Ibu Menteri, Bapak Wakil Menteri dan juga tim yang merespon dengan cepat apa yang harus kami kerjakan. Salah satu diantaranya adalah tentang kelembagaan Sekolah Rakyat ini,” kata Gus Ipul.
    “Kami tentu akan menindaklanjuti saran-saran semua ketentuan yang ada dalam rangka memantapkan kelembagaan ini,” ungkapnya.
    Menurut Gus lpul, Presiden Prabowo meminta agar program Sekolah Rakyati terus dimatangkan dan bisa mencakup sebanyak mungkin daerah.
    Gus Ipul juga menekankan, Sekolah Rakyat merupakan sekolah gratis dan seluruh kebutuhan siswa akan dipenuhi dalam pelaksanaannya.
    “Kami tadi dapat banyak masukan bagaimana tata kelola yang harus kita bangun sejak awal sehingga pelaksanaan penyelenggaraan itu bisa diukur dengan baik, bisa diawasi dengan baik,” kata Gus Ipul
    “Lalu, disamping tata kelola kami berdiskusi tentang sumber daya manusia yang kita butuhkan, baik untuk guru maupun juga tenaga kependidikan yang lain,” tambahnya.
    Sekolah Rakyat diharapkan menjadi model pendidikan inklusif yang mampu mengangkat anak-anak dari keluarga miskin keluar dari lingkaran kemiskinan.
    Program tersebut juga menjadi langkah strategis dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mensos: Inpres Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Telah Terbit Nasional 10 April 2025

    Mensos: Inpres Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Telah Terbit Nasional 10 April 2025

    Mensos: Inpres Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Telah Terbit
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Sosial (Mensos)
    Saifullah Yusuf
    menyampaikan bahwa Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 terkait Optimalisasi
    Pengentasan Kemiskinan
    Ekstrem telah diterbitkan.
    Dalam Inpres tersebut, Kementerian Sosial bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bekerja sama untuk program
    Sekolah Rakyat
    yang menjadi instrumen penting dalam
    pengentasan kemiskinan
    .
    “Inpres Nomor 8 tahun 2025 sudah keluar, yang menjadi pedoman kita. Di dalamnya tugas-tugas dari Kemendikdasmen maupun Kemensos juga sudah jelas,” kata Saifullah Yusuf, yang karib dikenal Gus Ipul, dikutip dalam keterangan resmi, Kamis (10/4/2025).
    Gus Ipul menuturkan, Inpres tersebut mengatur tugas Kemensos dan Kemendikdasmen, termasuk dalam proses rekrutmen guru, kurikulum, dan peserta didik.
    “Dalam proses rekrutmen guru akan melalui kontrak kerja individu,” kata Gus Ipul.
    Mendikdasmen Abdul Mu’ti menjelaskan, guru yang nantinya mengajar di Sekolah Rakyat tidak terikat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).
    “Guru yang dikontrak tidak terikat ASN, dan memang dikontrak untuk mengajar di situ (Sekolah Rakyat),” ucap Mu’ti.
    Mu’ti menambahkan, kualifikasi guru yang telah lulus PPG akan dimintakan kualifikasi agar bisa mengajar
    full-time
    di Sekolah Rakyat.
    “Yang pertama ia harus full-time, harus, dan harus disampaikan di awal. Guru-guru ini juga nantinya akan bisa mengajar lebih dari satu mata pelajaran,” imbuhnya.
    Sementara itu, kata Mu’ti, jumlah kepala sekolah tergantung jumlah muridnya.
    Satu kepala sekolah bisa mengisi tiga jenjang sekolah. “Bisa di satu lokasi hanya memiliki satu kepala sekolah yang diisi dengan tiga jenjang SD, SMP, SMA. Untuk BNBA dari guru yang akan menjadi tenaga pendidik, akan diserahkan pada 24 April,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kemarin, Prabowo lawatan ke lima negara hingga PDIP di luar koalisi

    Kemarin, Prabowo lawatan ke lima negara hingga PDIP di luar koalisi

    Jakarta (ANTARA) – Beragam peristiwa politik terjadi di Indonesia, Rabu (9/4), mulai dari Presiden Prabowo Subianto melakukan rangkaian lawatan luar negeri ke lima negara hingga posisi PDI Perjuangan berada di luar koalisi pemerintahan.

    Berikut ini lima berita politik menarik pilihan ANTARA.

    1. Prabowo bertolak ke UAE awali lawatan lima negara di Timur Tengah

    Presiden Prabowo Subianto bertolak dari Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu dini hari, untuk mengawali rangkaian lawatan luar negeri ke lima negara di kawasan Timur Tengah, yaitu Uni Emirat Arab (UAE), Turki, Mesir, Qatar, dan Jordania.

    Pesawat Kepresidenan PK-GRD yang mengangkut Presiden Prabowo beserta rombongan lepas landas sekitar 01.00 WIB, Rabu dini hari, dan dijadwalkan mendarat di Abu Dhabi, UAE, pukul 06.00 waktu setempat. Waktu antara Jakarta dan Abu Dhabi terpaut tiga jam dengan lebih dulu Jakarta.

    Selengkapnya baca di sini.

    2. Muzani: Megawati dukung pemerintahan Prabowo dari luar koalisi

    Ketua MPR RI sekaligus Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan Presiden Ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri akan mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dari luar koalisi.

    “Ibu Mega mengharapkan agar masa kepresidenan Pak Prabowo yang telah dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024 bisa efektif, untuk kebaikan dan kesejahteraan rakyat. Karena itu jika dianggap perlu silakan menggunakan PDI sebagai instrumen yang juga bisa digunakan untuk memperkuat pemerintahan tetapi tidak dalam posisi dalam koalisi,” kata Muzani di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Rabu.

    Selengkapnya baca di sini.

    3. PDIP ungkap Megawati dan Prabowo sudah berencana bertemu sejak lama

    Politikus PDI Perjuangan Guntur Romli mengungkapkan bahwa Presiden Ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto sudah merencanakan pertemuan sejak lama.

    Namun karena kesibukan masing-masing, pertemuan antara Ketua Umum PDI Perjuangan dan Ketua Umum Partai Gerindra itu baru bisa terlaksana pada Senin (7/4) malam. Adapun pertemuan itu dilaksanakan di kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar, Jakarta.

    Selengkapnya baca di sini.

    4. Panglima TNI kirim 1.090 prajurit jalankan misi perdamaian di Lebanon

    Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengirimkan 1.090 prajurit ke Lebanon untuk menjalankan misi perdamaian, Rabu.

    Ke-1.090 pasukan yang terdiri dari berbagai korps itu tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) Kontingen Garuda (Konga) Unifil Tahun Anggaran 2025.

    Selengkapnya baca di sini.

    5. Menteri PANRB dan Mensos bahas akselerasi pembangunan sekolah rakyat

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf membahas percepatan pembangunan sekolah rakyat sebagai upaya pemerataan akses pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim di seluruh Indonesia.

    Adapun rencana penyelenggaraan Program Sekolah Rakyat dijadwalkan mulai tahun ajaran 2025/2026.

    Selengkapnya baca di sini.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Besaran Bantuan dan Cara Cek Penerima

    Besaran Bantuan dan Cara Cek Penerima

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah Republik Indonesia kembali hadir dengan serangkaian program Bantuan Sosial (bansos) yang dijadwalkan cair pada bulan April 2025.

    Bantuan ini bukan hanya sekadar uluran tangan finansial, melainkan juga wujud komitmen negara dalam meringankan beban hidup masyarakat dan memastikan kesejahteraan sosial tetap terjaga.

    Artikel ini akan mengupas tuntas lima jenis bansos utama yang akan disalurkan pada April 2025, merinci besaran bantuan untuk setiap kategori penerima, serta memberikan panduan mengenai cara pengecekan status penerimaan, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan program ini secara optimal.

    5 Bansos yang Cair April 2025

    Pada bulan April 2025, setidaknya lima program bansos andalan pemerintah siap untuk disalurkan kepada keluarga penerima manfaat yang telah terdaftar. Berikut adalah rincian mengenai program-program tersebut:

    1. Program Keluarga Harapan (PKH)

    Program Keluarga Harapan (PKH) tetap menjadi garda terdepan dalam upaya pemerintah mengentaskan kemiskinan.

    Memasuki tahap kedua pencairan untuk tahun 2025, PKH menyasar keluarga sangat miskin dan rentan dengan memberikan bantuan tunai bersyarat. Besaran bantuan PKH bervariasi, disesuaikan dengan kategori penerima dalam keluarga.

    Anak Sekolah

    Siswa Sekolah Dasar (SD) menerima Rp 225.000 per tahap (pencairan triwulanan), siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) menerima Rp375.000 per tahap, dan siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) menerima Rp500.000 per tahap.

    Bantuan ini bertujuan untuk mendukung akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

    Lansia dan Penyandang Disabilitas Berat

    Masing-masing kategori penerima ini akan mendapatkan Rp600.000 per tahap. Bantuan ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kualitas hidup kelompok masyarakat yang rentan ini.

    Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Anak Usia Dini (0-6 Tahun)

    Kategori ini menerima bantuan terbesar, yakni Rp750.000 per tahap. Bantuan ini bertujuan untuk mendukung kesehatan dan gizi ibu serta tumbuh kembang anak pada usia emas.

    Pencairan PKH dilakukan setiap tiga bulan sekali melalui bank-bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) yang telah ditunjuk, seperti BRI, BNI, Mandiri, dan BTN.

    2. Bantuan Langsung Tunai (BLT)

    Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan skema bantuan yang bersifat lebih fleksibel dan seringkali disalurkan sebagai respons cepat terhadap kondisi ekonomi yang tidak stabil atau kejadian luar biasa.

    Pada April 2025, pemerintah kembali menjadwalkan penyaluran BLT kepada masyarakat yang terdaftar sebagai penerima manfaat.

    Ilustrasi bantuan sosial (bansos). Antara/Rivan Awal Lingga

    Biasanya jumlah bantuan dan kriteria penerima akan disesuaikan dengan kondisi ekonomi terkini dan kebijakan pemerintah yang berlaku.

    BLT bertujuan untuk memberikan dukungan finansial secara langsung dan cepat kepada masyarakat yang paling membutuhkan, sehingga dapat membantu mereka mengatasi kesulitan ekonomi jangka pendek.

    3. Program Indonesia Pintar (PIP)

    Program Indonesia Pintar (PIP) adalah inisiatif pemerintah untuk memberikan bantuan pendidikan kepada siswa dari keluarga kurang mampu. Tujuannya adalah untuk 1 memastikan agar anak-anak usia sekolah dapat terus melanjutkan pendidikan tanpa terkendala masalah biaya.

    Pada April 2025, dana PIP akan kembali dicairkan kepada siswa Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang memenuhi kriteria penerima.

    Besaran bantuan PIP bervariasi berdasarkan jenjang pendidikan:

    Siswa SD: Menerima bantuan sebesar Rp225.000 per tahun.

    Siswa SMP: Menerima bantuan mulai dari Rp375.000 per tahun.

    Siswa SMA/SMK: Menerima bantuan mulai dari Rp500.000 per tahun.

    Dana PIP biasanya disalurkan langsung ke rekening siswa atau melalui sekolah. Program ini merupakan investasi penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan.

    4. Bantuan Sosial Khusus untuk Lansia

    Pemerintah memberikan perhatian khusus kepada kelompok lansia melalui program bantuan sosial yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.

    Program ini sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan para lansia, terutama mereka yang sudah tidak memiliki penghasilan tetap atau dukungan keluarga yang memadai.

    Artikel yang Anda berikan tidak menyebutkan besaran pasti bantuan sosial khusus untuk lansia pada April 2025.

    Namun, program ini umumnya bertujuan untuk memberikan dukungan finansial agar para lansia dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti makanan, kesehatan, dan tempat tinggal yang layak.

    Mekanisme penyalurannya bisa berupa transfer tunai langsung atau bantuan dalam bentuk barang kebutuhan pokok.

    5. Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)

    Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), atau yang sering disebut Kartu Sembako, bertujuan untuk membantu keluarga pra-sejahtera dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.

    Pada April 2025, BPNT akan kembali disalurkan dengan nominal Rp200.000 per bulan kepada penerima yang telah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

    Pencairan BPNT dilakukan setiap tiga bulan sekali, sehingga setiap KPM akan menerima total Rp 600.000 dalam satu tahap pencairan.

    Bantuan ini disalurkan melalui kartu elektronik yang dapat digunakan untuk membeli berbagai jenis bahan pangan di e-warung (elektronik warung gotong royong) atau merchant lain yang telah bekerja sama dengan program BPNT.

    Cara Mencairkan Bansos KLJ 2025 Termudah, Bantuan Rp900 Ribu Langsung Cair Tunai atau ke Rekening.

    Program ini tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan pangan, tetapi juga memberdayakan ekonomi lokal melalui transaksi di e-warung.

    Cara Cek Penerima Bansos

    Bagi masyarakat yang ingin mengetahui apakah mereka terdaftar sebagai penerima manfaat dari berbagai program bansos di atas, pemerintah telah menyediakan mekanisme pengecekan secara daring melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

    Masyarakat dapat mengakses situs web resmi DTKS Kemensos (https://cekbansos.kemensos.go.id/) dan memasukkan data diri seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk melakukan pengecekan status penerimaan bantuan.

    Langkah ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran Bansos.

    Bagi masyarakat yang belum terdaftar sebagai penerima manfaat namun merasa memenuhi kriteria, penting untuk segera mendaftarkan diri melalui mekanisme yang telah ditetapkan.

    Pendaftaran biasanya dilakukan melalui pemerintah desa/kelurahan setempat dan kemudian diverifikasi serta diinput ke dalam DTKS.

    Dengan terdata dalam DTKS, masyarakat memiliki peluang untuk menerima berbagai program bantuan sosial di masa depan.

    Penyaluran lima program bansos utama pada April 2025 merupakan langkah konkret pemerintah dalam menghadirkan jaring pengaman sosial bagi keluarga rentan pasca perayaan Idul Fitri.

    Program PKH, BPNT, PIP, BLT, dan bantuan sosial khusus untuk lansia memiliki peran strategis dalam memberikan dukungan finansial, memenuhi kebutuhan pangan, meningkatkan akses pendidikan, dan menjamin kesejahteraan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.

    Dengan mekanisme pengecekan penerima yang transparan dan peluang pendaftaran melalui DTKS, diharapkan program-program ini dapat memberikan manfaat yang optimal dan berkontribusi pada terciptanya kesejahteraan yang lebih merata di seluruh lapisan masyarakat Indonesia.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News