Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemensos

  • Prabowo Akan Evakuasi 1.000 Warga Gaza, Mensos: Kami Sudah Siap

    Prabowo Akan Evakuasi 1.000 Warga Gaza, Mensos: Kami Sudah Siap

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah Indonesia tengah bersiap evakuasi warga Palestina dari Gaza sebagai bagian dari misi kemanusiaan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan evakuasi ini bersifat sementara, bukan relokasi permanen.

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan, Kementerian Sosial (Kemensos) telah menyiapkan sejumlah aset negara yang dapat difungsikan sebagai lokasi penampungan sementara. Namun, langkah konkret masih menunggu instruksi langsung dari Presiden Prabowo.

    “Pada dasarnya, kami semua yang menjadi bagian dari kabinet presiden tentu siap menjalankan langkah-langkah jika evakuasi benar-benar dilakukan,” ujar Saifullah Yusuf di Jakarta, Senin (14/4/2025).

    Gus Ipul, sapaan akrabnya, juga mengapresiasi langkah Prabowo yang dinilainya sebagai bentuk nyata komitmen Indonesia dalam aksi kemanusiaan. Ia menegaskan kesiapan pemerintah tidak hanya administratif, tetapi juga dalam aspek perlindungan sosial.

    Sebelumnya, Prabowo menyatakan rencana evakuasi 1.000 warga Gaza murni kemanusiaan, bukan relokasi. Para korban akan dipulangkan kembali ke Gaza jika situasi di sana membaik.

    “Tidak, tidak, tidak (relokasi). Ini murni untuk membantu,” tegas Prabowo seusai menghadiri Antalya Diplomacy Forum (ADF) 2025 di Turki.

    Rencana ini masih dalam tahap koordinasi dengan pemimpin Palestina dan negara Timur Tengah lain. Indonesia, melalui berbagai jalur, telah aktif memberikan bantuan kemanusiaan untuk Gaza, termasuk pengiriman kapal rumah sakit, obat-obatan, hingga tim medis.

    Gelombang pertama evakuasi direncanakan akan menampung 1.000 orang, di antaranya korban luka, anak-anak yatim piatu, dan penyintas trauma akibat konflik.

    Langkah Prabowo terkait evakuasi warga Gaza ini diharapkan mampu memperkuat peran Indonesia dalam misi kemanusiaan global dan menjadi bukti solidaritas terhadap Palestina.

  • Jadwal Pencairan Bansos Kemensos PKH Tahap 2 2025, Kapan Cair Tanggal Berapa?

    Jadwal Pencairan Bansos Kemensos PKH Tahap 2 2025, Kapan Cair Tanggal Berapa?

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah Republik Indonesia terus menunjukkan komitmennya dalam mensejahterakan masyarakat kurang mampu melalui berbagai program bantuan sosial (bansos).

    Salah satu program unggulan yang dinanti-nantikan pencairannya adalah Program Keluarga Harapan (PKH).

    Kabar baiknya, setelah sukses menyalurkan tahap pertama di awal tahun, kini jadwal pencairan bansos PKH tahap 2 tahun 2025 telah resmi diumumkan, membawa angin segar bagi jutaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

    PKH, sebagai program bantuan langsung tunai (BLT), dirancang untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga miskin dan rentan miskin, memberikan harapan dan dukungan finansial yang signifikan.

    Penyalurannya yang terstruktur dan bertahap memastikan bantuan ini sampai kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Lantas, kapan tepatnya dana PKH tahap 2 ini akan cair dan bagaimana mekanisme penyalurannya?

    Jadwal Pencairan Bansos PKH Tahap 2

    Bagi para KPM yang telah menantikan kepastian jadwal, kini dapat bernapas lega. Merujuk pada informasi resmi dan pola penyaluran tahun-tahun sebelumnya, Kementerian Sosial (Kemensos) telah mengonfirmasi bahwa pencairan bansos PKH tahap 2 tahun 2025 akan dimulai pada periode April hingga Juni 2025.

    Seperti yang telah berjalan, penyaluran bansos PKH dilakukan secara triwulanan atau setiap tiga bulan sekali.

    Setelah tahap 1 sukses disalurkan pada periode Januari hingga Maret 2025, kini giliran tahap 2 untuk menjangkau para penerima manfaat.

    Berikut adalah rincian lengkap jadwal pencairan bansos PKH tahun 2025:

    Tahap 1: Januari – Maret 2025 (Telah Selesai Disalurkan)

    Tahap 2: April – Juni 2025

    Tahap 3: Juli – September 2025

    Tahap 4: Oktober – Desember 2025

    Dengan adanya kepastian jadwal ini, diharapkan para KPM dapat mempersiapkan diri dan memanfaatkan dana bantuan ini dengan sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

    Pemerintah melalui Kemensos terus berupaya untuk memastikan proses penyaluran berjalan lancar dan tepat waktu.

    Mekanisme Pencairan Bansos PKH 2025

    Dalam menyalurkan bansos PKH, Kemensos masih mengandalkan dua mekanisme utama yang telah terbukti efektif dan menjangkau seluruh KPM di berbagai wilayah Indonesia. Mekanisme tersebut adalah:

    1. Melalui Rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Bank Himbara

    Bagi KPM yang telah memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang diterbitkan oleh bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) seperti BRI, BNI, Mandiri, dan BTN, dana bansos PKH akan langsung ditransfer ke rekening yang bersangkutan.

    KPM dapat melakukan penarikan dana melalui ATM, kantor cabang bank, atau agen bank terdekat. Mekanisme ini dinilai lebih efisien dan aman.

    Berikut jadwal pencairan, mekanisme pencairan, nominal bantuan, dan cara cek status penerima bansos PKH Tahap 2.* Dok. Humas Kemensos

    2. Melalui Kantor Pos

    Bagi KPM yang belum memiliki atau terkendala dengan rekening KKS, penyaluran dana bansos PKH akan dilakukan melalui kantor pos.

    Petugas pos akan menyalurkan dana secara langsung kepada KPM yang terdaftar sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

    KPM biasanya akan menerima surat pemberitahuan dari kantor pos mengenai jadwal dan lokasi pengambilan dana.

    Kedua mekanisme ini bertujuan untuk memastikan seluruh KPM, tanpa terkecuali, dapat menerima hak mereka dengan mudah dan aman.

    Pemerintah terus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap sistem penyaluran untuk meminimalisir kendala dan memastikan efisiensi.

    Nominal Bansos PKH 2025

    Salah satu aspek penting dalam program bansos PKH adalah besaran dana bantuan yang diterima oleh setiap KPM. Pemerintah telah menetapkan nominal bantuan yang berbeda-beda, disesuaikan dengan komponen kebutuhan masing-masing keluarga. Pembagian ini bertujuan untuk memberikan dukungan yang lebih proporsional sesuai dengan kondisi dan tanggungan keluarga penerima manfaat.

    Berikut adalah rincian lengkap saldo dana bansos PKH 2025 per tahap (triwulanan) dan per tahun:

    – PKH Kesehatan Ibu Hamil: Rp750.000 per tahap atau Rp3.000.000 per tahun.

    – PKH Kesehatan Anak Usia Dini (0-6 tahun): Rp750.000 per tahap atau Rp3.000.000 per tahun.

    – PKH Kesejahteraan Lanjut Usia: Rp600.000 per tahap atau Rp2.400.000 per tahun.

    – PKH Kesejahteraan Penyandang Disabilitas Berat: Rp600.000 per tahap atau Rp2.400.000 per tahun.

    – PKH Pendidikan Siswa Sekolah Dasar (SD): Rp225.000 per tahap atau Rp900.000 per tahun.

    – PKH Pendidikan Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP): Rp375.000 per tahap atau Rp1.500.000 per tahun.

    – PKH Pendidikan Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA): Rp500.000 per tahap atau Rp2.000.000 per tahun.

    Cara Cek Status Penerima Bansos PKH 2025

    Bagi masyarakat yang ingin memastikan apakah dirinya atau keluarganya terdaftar sebagai penerima manfaat bansos PKH tahun 2025, Kemensos telah menyediakan platform daring yang mudah diakses.

    Anda dapat melakukan pengecekan status kepesertaan melalui website resmi Kemensos di cekbansos.kemensos.go.id.

    Berikut adalah langkah-langkah sederhana untuk melakukan pengecekan:

    1. Akses website resmi Kemensos melalui peramban (browser) Anda.

    2. Pada halaman utama, cari dan klik menu atau tautan yang berkaitan dengan “Cek Bansos”.

    3. Anda akan diminta untuk mengisi beberapa informasi seperti provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Anda.

    4. Masukkan nama lengkap sesuai dengan KTP.

    5. Isi kode captcha yang tertera pada layar untuk verifikasi.

    6. Klik tombol “Cari Data”.

    Ilustrasi aplikasi Cek Bansos – Cara Cek Penerima PKH 2025 Lewat HP.

    Sistem akan melakukan pencarian berdasarkan data yang Anda masukkan dan menampilkan informasi mengenai status kepesertaan Anda dalam program bansos PKH.

    Jika Anda terdaftar sebagai KPM, maka akan muncul informasi mengenai periode penyaluran dan status pencairan bantuan.

    Pencairan bansos PKH tahap 2 tahun 2025 ini tentu menjadi kabar yang sangat dinantikan oleh jutaan keluarga di Indonesia.

    Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban ekonomi, memenuhi kebutuhan pokok, serta meningkatkan kualitas hidup para penerima manfaat.

    Pemerintah melalui Kemensos mengimbau kepada seluruh KPM untuk memanfaatkan dana bansos ini dengan sebaik-baiknya dan bijaksana, terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga, pendidikan anak, serta meningkatkan kesehatan.

    Penggunaan dana bansos yang tepat sasaran akan memberikan dampak yang signifikan bagi kesejahteraan keluarga dan masyarakat secara luas.

    Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk berhati-hati terhadap berbagai informasi tidak resmi atau hoaks yang mungkin beredar terkait pencairan bansos PKH.

    Selalu rujuk informasi resmi dari Kemensos atau sumber-sumber berita terpercaya untuk mendapatkan informasi yang akurat.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • 53 Daerah Siap Selenggarakan Sekolah Rakyat Tahun Ini

    53 Daerah Siap Selenggarakan Sekolah Rakyat Tahun Ini

    Mojokerto, Beritasatu.com – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menyatakan sebanyak 53 daerah siap menyelenggarakan sekolah rakyat.

    Hal tersebut diungkapkan Gus Ipul saat meninjau rumah aman anak di Desa Kedungmaling, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Minggu (13/4/2025). Lokasi ini direncanakan akan difungsikan sebagai sekolah rakyat.

    Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan fasilitas bangunan yang berada di kompleks Panti Werdha milik Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto, baik dari segi sarana maupun prasarana pendukung penyelenggaraan sekolah rakyat.

    “Seperti arahan presiden, kita ingin setiap sekolah rakyat mampu menampung hingga 1.000 siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Termasuk pula penyediaan asrama dan perumahan guru, sehingga dibutuhkan lahan yang luas,” ujar Gus Ipul.

    Mantan wali kota Pasuruan ini juga menegaskan bahwa pemerintah kabupaten atau kota yang ingin mengajukan program sekolah rakyat di daerahnya, wajib menyediakan lahan minimal seluas lima hektare.

    “Secara nasional, lebih dari 250 daerah telah mengusulkan pembangunan sekolah rakyat kepada kami. Saat ini, seluruh usulan tengah dalam proses verifikasi. Ada yang menawarkan lahan seluas 5 hektare hingga 10 hektare. Khusus gedung atau bangunan yang sudah tersedia, tetap akan diverifikasi lebih lanjut oleh Kementerian Pekerjaan Umum,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Gus Ipul mengungkapkan bahwa dari total usulan tersebut, sebanyak 53 daerah telah dipastikan akan memulai penyelenggaraan sekolah rakyat pada tahun ini.

    “Hari ini, sudah ada 53 daerah yang dinyatakan siap menyelenggarakan sekolah rakyat. Sementara lebih dari 80 daerah lainnya masih dalam tahap survei. Beberapa di antaranya kemungkinan besar akan mulai berjalan tahun ini, termasuk di Kabupaten Mojokerto,” pungkasnya.

  • Mojokerto Mulai Bangun Sekolah Rakyat, Fokus untuk Anak dari Keluarga Miskin Ekstrem

    Mojokerto Mulai Bangun Sekolah Rakyat, Fokus untuk Anak dari Keluarga Miskin Ekstrem

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah Kabupaten Mojokerto resmi masuk dalam daftar wilayah yang siap memulai pembangunan Sekolah Rakyat tahun ini.

    Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, saat melakukan kunjungan kerja ke UPT Pesanggrahan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) Majapahit, Mojokerto, Jawa Timur.

    Kunjungan tersebut merupakan bagian dari rangkaian verifikasi dan survei lokasi yang telah diajukan sebagai calon titik pembangunan Sekolah Rakyat yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

    “Insya Allah tahun ini kita mulai dari dua rombongan belajar dulu di Mojokerto. Gedungnya sudah cukup memadai untuk tahap awal. Ini akan jadi model sekolah berasrama, di mana siswa tinggal, makan, dan belajar ditanggung negara,” ujar pria disapa akrab gus Ipul, Minggu 13 April 2025.

    Penyediaan lahan

    Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra, menyatakan kesiapan mendukung penuh pembangunan Sekolah Rakyat, termasuk dari aspek penyediaan lahan.

    “Pemkab Mojokerto telah menyiapkan lahan seluas 3,5 hektare dan akan kami maksimalkan menjadi 6 hektare di daerah Dawarblandong. Kami sangat mendukung program ini karena akan memberikan kesempatan kepada anak-anak dari keluarga tidak mampu untuk bisa bersekolah hingga jenjang SMA secara gratis, bahkan dengan fasilitas asrama dan kebutuhan hidup yang ditanggung negara,” katanya.

    Pemkab Mojokerto resmi masuk dalam daftar wilayah yang siap memulai pembangunan Sekolah Rakyat.

    Untuk tahun ajaran pertama di Mojokerto, Sekolah Rakyat akan menyelenggarakan dua rombongan belajar setingkat SMP, masing-masing berisi 25 siswa. Nantinya, skala akan diperluas mencakup semua jenjang pendidikan.

    Gus Ipul menegaskan program ini dikhususkan bagi anak-anak dari keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah di Indonesia.

    “Yang bisa sekolah di sini adalah mereka yang ada di desil 1 dan 2. Ini tidak bisa ditawar-tawar. Negara hadir sepenuhnya untuk anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, memberi akses pendidikan dan kehidupan layak,” katanya.

    Pihak UPT Pesanggrahan PMKS Majapahit juga menyampaikan dukungan penuh terhadap rencana ini. Mutoharoh, kepala UPT Pesanggrahan Majapahit, menyampaikan kesiapan lembaganya untuk menjadi bagian dari solusi pendidikan di Mojokerto.

    “Alhamdulillah, kegiatan hari ini berjalan lancar. Ke depannya, bila Sekolah Rakyat ini terealisasi, tentu akan sangat membantu warga Mojokerto yang tidak mampu agar bisa melanjutkan sekolah hingga jenjang SMA. Kami dari pihak UPT mendukung penuh kegiatan dimaksud, dan siap menyediakan tempat belajar bagi calon siswa,” ujarnya.

    Dengan dimulainya Sekolah Rakyat di Mojokerto tahun ini, diharapkan akan terbuka jalan baru bagi generasi muda dari keluarga kurang mampu untuk menggapai masa depan yang lebih cerah melalui pendidikan berkualitas dan inklusif.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Bumi Difabel Istimewa Cimahi, Rumah Harapan bagi Anak-Anak di Tengah Minimnya Kepedulian

    Bumi Difabel Istimewa Cimahi, Rumah Harapan bagi Anak-Anak di Tengah Minimnya Kepedulian

    JABAR EKSPRES – Di tengah hiruk-pikuk Kota Cimahi, ada sebuah rumah sederhana yang menjadi tempat bertumbuh, berbagi, dan saling menguatkan bagi anak-anak istimewa. Rumah itu bernama Bumi Difabel, komunitas yang menjadi wadah para penyandang disabilitas dari berbagai latar belakang dan usia.

    Berlokasi di Jalan Melong Blok 11 No. 60 RT 01 RW 06, Kampung Sekamaju, Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, komunitas ini sudah ada sejak tahun 2023 dan kini menjadi tempat berkumpul dan aktivitas bagi sedikitnya 87 anggota penyandang disabilitas dari Kota Cimahi.

    “Kalau untuk di Cimahi sekarang itu, sekitar 87 anggota penyandang disabilitas,” ujar Linda, Koordinator Wilayah Bumi Difabel Kota Cimahi, saat ditemui di kediamannya, Minggu (13/4/2025).

    Linda menuturkan, anggota komunitas ini terdiri dari anak-anak dan orang dewasa dengan berbagai jenis disabilitas, seperti autisme, ADHD, bipolar, cerebral palsy, down syndrome, dan berbagai jenis difabel lainnya.

    BACA JUGA:Samsat Soreang Tingkatkan Fasilitas Pelayanan untuk Disabilitas, Ibu Hamil, dan Lansia

    Aktivitas yang digelar komunitas ini pun beragam dan penuh warna. Salah satu kegiatan rutin mereka adalah pertemuan bulanan yang diisi dengan tausiyah, halal bihalal, hingga ajang unjuk bakat seperti menyanyi, mewarnai, dan fashion show.

    “Anak-anak berprestasi menyanyi, fashion show, mewarnai. Usianya dari 0 hingga dewasa, bahkan ada yang sudah mencapai 25 tahun dan 35 tahun,” tuturnya bangga.

    Awalnya, yayasan ini hanya berbentuk komunitas bernama FKKADD ( Forum Komunikasi Keluarga Anak Dengan Disabilitas ) sekotamadya Bandung saja yang dibentuk oleh Kementrian Sosial pada tahun 2007.

    Seiring berjalannya waktu , banyaknya kegiatan yang diadakan oleh para anggota difabel dan keluarganya, dan antusiasme dari banyak keluarga difabel di luar kotamadya bandung, maka pada akhir tahun 2022.

    “Komunitas ini dibentuk tiga tahun lalu, yang bernama FKAADK, dan sekarang berganti jadi Bumi Difabel,” jelas Linda.

    “Tercetus nama Bumi Difabel dari ketua umum se-Bandung Raya. Kala itu belum ada korwil jadi menginduk ke Bandung,” tambahnya.

    FKKADD diubah oleh para aktivisnya menjadi Yayasan berbadan hukum dan berganti nama menjadi Bumi Difabel Istimewa, yang mencakup seluruh difabel, segala jenis difabel, segala usia dan posisi dalam keluarga, dan di berbagai kota di Indonesia, meski saat ini baru hanya bisa meluas ke Cimahi dan Kabupaten Bandung.

  • Syarat dan Cara Cek Penerima Bansos BPNT April 2025

    Syarat dan Cara Cek Penerima Bansos BPNT April 2025

    PIKIRAN RAKYAT – Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kembali menjadi harapan bagi jutaan keluarga di Indonesia. Pada April 2025, pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) akan mencairkan BPNT tahap kedua, yang mencakup periode April, Mei, dan Juni 2025.

    Program ini bertujuan untuk meringankan beban ekonomi keluarga miskin dan rentan miskin, dengan memberikan bantuan berupa dana yang dapat digunakan untuk membeli kebutuhan pangan.

    Siapa yang Berhak Menerima BPNT?

    Tidak semua warga negara Indonesia berhak menerima BPNT. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi, yaitu:

    – Warga Negara Indonesia (WNI)

    – Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP)

    – Terdaftar dalam DTKS

    – Keluarga miskin atau rentan miskin

    Ada beberapa kelompok masyarakat yang secara otomatis tidak memenuhi syarat sebagai penerima BPNT, antara lain:

    – Pegawai Negeri Sipil (PNS)

    – Pensiunan PNS

    Cara Mencairkan Bansos KLJ 2025 Termudah, Bantuan Rp900 Ribu Langsung Cair Tunai atau ke Rekening.

    – Prajurit TNI

    – Anggota Polri

    – Karyawan BUMN/BUMD

    Cara Cek Penerima BPNT

    Untuk mengetahui apakah Anda termasuk dalam daftar penerima BPNT April 2025, Kemensos menyediakan platform daring yang mudah diakses:

    1. Buka laman cekbansos.kemensos.go.id melalui peramban di perangkat Anda.

    2. Masukkan data sesuai dengan KTP Anda, meliputi: Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan

    3. Pastikan nama yang dimasukkan sesuai dengan yang tertera di KTP.

    4. Ketikkan kode verifikasi yang muncul di layar.

    5. Klik tombol “Cari Data” untuk melihat hasilnya.

    Jika nama Anda terdaftar, informasi detail mengenai status penerimaan BPNT akan ditampilkan.

    Dana BPNT disalurkan melalui rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Penerima manfaat dapat menggunakan dana tersebut untuk membeli berbagai kebutuhan pangan di e-warong atau tempat yang telah ditentukan.

    Program ini tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga mendorong perekonomian lokal.

    Pemerintah terus berupaya memperbarui dan memvalidasi data penerima BPNT untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Proses ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, pendamping sosial, dan masyarakat.

    Dengan adanya program BPNT, pemerintah berharap dapat menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan berdaya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Bansos PKH Cair Setelah Lebaran April 2025 di cekbansos.kemensos.go.id, Begini Cara Ceknya – Halaman all

    Bansos PKH Cair Setelah Lebaran April 2025 di cekbansos.kemensos.go.id, Begini Cara Ceknya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Simak inilah cara cek penerima bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2025.

    Pengecekan nama penerima bansos PKH 2025 dapat dilakukan melalui laman resmi Kementerian Sosial (Kemensos) di cekbansos.kemensos.go.id dengan menggunakan NIK KTP.

    Adapun pencairan PKH ini sudah memasuki tahap kedua untuk periode April, Mei, dan Juni 2025.

    Bansos PKH disalurkan setiap tiga bulan sekali melalui bank-bank anggota Himpunan Bank Negara (HIMBARA), termasuk BNI, BRI, Bank Mandiri, dan BTN.

    Selain itu, penerima juga bisa menghubungi pengurus pendamping PKH untuk proses pencairan.

    Diketahui, pemerintah terus mendukung masyarakat melalui berbagai program bantuan sosial (bansos) yang dicairkan, khususnya setelah momen Lebaran.

    Bansos PKH ini merupakan salah satu bansos yang kembali cair pada April 2025.

    PKH ditujukan untuk keluarga miskin yang memenuhi kriteria tertentu, dengan besaran bantuan yang bervariasi tergantung kategori Penerima Manfaat (KPM).

    Sembari menunggu informasi selengkapnya, Anda dapat mengecek apakah nama Anda termasuk dalam daftar penerima bansos PKH 2025 atau tidak.

    Cara Cek Penerima Bansos PKH 2025 dengan NIK KTP

    Dilansir dari laman resmi Kemensos, cara cek penerima bansos PKH tahun 2025 sebagai berikut:

    Akses laman https://cekbansos.kemensos.go.id/;
    Masukkan Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan;
    Masukkan Nama Penerima Manfaat (PM) sesuai KTP (Kartu Tanda Penduduk);
    Ketikkan empat huruf kode yang tertera dalam laman tersebut;
    Klik tombol “Cari Data”.
    Nantinya sistem akan mencari nama penerima manfaat sesuai wilayah yang diinputkan, sehingga pastikan seluruh data yang dimasukkan benar.

    Jika nama yang dicari masuk dalam daftar penerima manfaat PKH, akan muncul keterangan pada kolom bansos PKH.

    Sementara itu, jika nama yang diinput tidak masuk dalam daftar penerima, maka akan muncul keterangan “Tidak Terdapat Peserta/PM”.

    Maka Anda tidak termasuk sebagai penerima bansos.

    Besaran Bansos PKH 2025

    Terdapat 7 kategori penerima bansos PKH dengan nominal yang berbeda-beda. Selengkapnya, inilah besaran bansos PKH per 2025:

    Kategori Ibu Hamil/Nifas: Rp 3 juta/tahun atau Rp 750 ribu/tiga bulan;
    Kategori Anak Usia Dini 0 s.d. 6 Tahun: Rp 3 juta/tahun atau Rp 750 ribu/tiga bulan;
    Kategori Pendidikan Anak SD/Sederajat: Rp 900 ribu/tahun atau Rp 225 ribu/tiga bulan;
    Kategori Pendidikan Anak SMP/Sederajat: Rp 1,5 juta/tahun atau Rp 375 ribu/tiga bulan;
    Kategori Pendidikan Anak SMA/Sederajat: Rp 2 juta/tahun atau Rp 500 ribu/tiga bulan;
    Kategori Penyandang Disabilitas berat: Rp 2,4 juta/tahun atau Rp 600 ribu/tiga bulan;
    Kategori Lanjut Usia: Rp 2,4 juta/tahun atau Rp 600 ribu/tiga bulan.

    (Tribunnews.com/Latifah/Sri Juliati)

  • BPNT dan PKH April 2025 Masih Akan Cair? Simak informasi Lengkapnya di Sini dan Cara Cek Penerima

    BPNT dan PKH April 2025 Masih Akan Cair? Simak informasi Lengkapnya di Sini dan Cara Cek Penerima

    PIKIRAN RAKYAT – BPNT dan PKH April 2025 sudah cair sejak awal bulan, dan bansos pun langsung disalurkan KKS masing-masing penerima. KKS yang menampung dana bansos masyarakat yakni dari Bank BNI, BRI, Mandiri, BTN, dan BSI.

    BPNT dan PKH April 2025 telah cair bersamaan kepada penerima, tentu dengan nominal yang tak sama setiap masing-masing penerima khususnya bansos PKH.

    BPNT April 2025 telah cair Rp600.000 nilai tersebut adalah gabungan bantuan selama 3 bulan, dimana setiap bulannya masyarakat menerima Rp200.000 dan akan diterima oleh 18,8 juta masyarakat.

    Sementara, bansos PKH April 2025 memang selalu disalurkan dengan nilai yang berbeda tergantung kategori penerimanya.

    Berikut nilai dan kategori penerima PKH April 2025:

    – Balita Rp750.000
    – Ibu Hamil Rp750.000
    – Lansia Rp600.000
    – Disabilitas Rp600.000
    – SD Rp225.000
    – SMP Rp375.000
    – SMA Rp500.000

    Bansos PKH April 2025 sendiri nantinya akan diterima bertahap selama 3 bulan dan akan diterima oleh 9 juta masyarakat yang layak mendapatkannya.

    Pencairan BPNT dan PKH April 2025

    BPNT dan PKH April 2025 masih akan cair sampai diterima secara merata oleh masyarakat penerima bansos.

    Biasanya kedua bansos ini akan berlangsung sampai akhir bulan dan akan disambung dengan penyaluran bulan berikutnya.

    Jadi, masyarakat yang sampai saat ini belum menerima bansos tidak usah khawatir karena pasti akan menerimanya.

    Namun, tidak semua masyarakat akan menerimanya khusus mereka yang data dirinya sudah terdaftar di DTKS Kemensos.

    Silahkan cek penerima bansos di link cekbansos, berikut langkah-langkahnya di bawah ini:

    1. Akses link cekbansos.kemensos.go.id
    2. Masukan alamat dan nama lengkap
    3. Isi kode verifikasi di kotak
    4. Klik cari data

    Sistem pun akan mencari dan informasi penerima bansos akan muncul berupa data diri lengkap dengan periodenya.

    Untuk menerima BPNT dan PKH April 2025, pastikan tergolong dari kalangan miskin atau kurang mampu dan tercatat sebagai WNI.

    Itulah terkait BPNT dan PKH April 2025 yang masih akan cair kepada masyarakat dan akan berlangsung sampai akhir bulan ini. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Pemkab Banyumas Siapkan Lahan untuk Sekolah Rakyat di Desa Banteran

    Pemkab Banyumas Siapkan Lahan untuk Sekolah Rakyat di Desa Banteran

    Banyumas, Beritasatu.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyumas menyiapkan lahan seluas lima hektare untuk mendukung realisasi program sekolah rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

    Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono mengatakan lahan tersebut berlokasi di Desa Banteran, Kecamatan Sumbang dan berstatus milik pemerintah daerah (Pemda). “Sudah kita siapkan, lokasinya di Sumbang, tepatnya di Desa Banteran,” ujarnya, Jumat (11/4/2025).

    Sadewo menjelaskan Banyumas menjadi salah satu daerah yang paling awal mempersiapkan pembangunan sekolah rakyat. Ia bahkan telah bertemu dengan menteri sosial di Semarang beberapa waktu lalu untuk membahas program tersebut.

    “Setelah pertemuan itu, kami mengajukan beberapa lokasi. Salah satunya kemudian ditinjau langsung oleh pihak kementerian,” jelasnya.

    Menurut Sadewo, meski sekolah rakyat berada di bawah kewenangan Kementerian Sosial, proses pembangunannya akan dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum.

    Sekolah Rakyat nantinya akan mengusung konsep serupa sekolah berasrama (boarding school), dengan jenjang pendidikan mulai dari SD, SMP, hingga SMA atau SMK. Fasilitas asrama juga akan disiapkan agar siswa dapat tinggal dan belajar di lokasi yang sama.

    “Sudah ditinjau, lokasinya di Sumbang, Banteran. Usulan kami sih lebih ke SD, SMP, dan SMK, sehingga ketika lulus sudah ada bekal keahlian,” kata dia.

    Sadewo menilai, program sekolah rakyat merupakan langkah strategis dalam memperluas akses pendidikan, khususnya bagi anak-anak usia sekolah yang belum mengenyam pendidikan formal, terutama karena kendala ekonomi.

    “Semoga program sekolah rakyat segera terealisasi dan pembangunannya berjalan lancar,” pungkas Sadewo.

  • Hapus DTKS Jadi DTSEN, Apakah Penerima Bansos Lama Turut Dihapuskan? Megapolitan 11 April 2025

    Hapus DTKS Jadi DTSEN, Apakah Penerima Bansos Lama Turut Dihapuskan? Megapolitan 11 April 2025

    Hapus DTKS Jadi DTSEN, Apakah Penerima Bansos Lama Turut Dihapuskan?
    Penulis
    KOMPAS.com – 
    Pemerintah menghapus Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (
    DTKS
    ) sebagai acuan data penerima
    bantuan sosial
    (
    bansos
    ).
    Penghapusan tersebut dilakukan setelah Presiden Prabowo resmi menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (
    DTSEN
    ) pada 5 Februari 2025.
    Dengan terbitnya Inpres tersebut, maka pemerintah akan menggunakan DTSEN sebagai acuan data penerima bansos.
    Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, atau yang akrab dipanggil Gus Ipul, mengatakan bahwa penggunaan DTSEN sebagai acuan penerima bansos secara efektif akan dilakukan antara Mei atau Juni 2025.
    Lantas, dengan tidak lagi mengacu pada DTKS dan akan menggunakan DTSEN, apakah masyarakat terdaftar sebagai penerima bansos sebelumnya akan dihapus?
    Perubahan Dalam Daftar Penerima Bansos
    Gus Ipul mengatakan, akan ada perubahan dalam daftar penerima bansos karena Kementerian Sosial (Kemensos) akan menggunakan DTSEN sebagai acuan data penerima.
    Penerima bansos sebelumnya bisa saja tidak akan lagi terdaftar sebagai
    Keluarga Penerima Manfaat
    (
    KPM
    ).
    Sebaliknya, masyarakat yang belum terdaftar sebagai penerima bansos bisa saja kemudian terdaftar sebagai KPM bansos.
    Hal tersebut terjadi karena adanya perubahan data, seperti penambahan, penghapusan, atau perbaikan data KPM bansos untuk dihimpun dalam DTSEN.
    Gus Ipul menyebutkan, bahwa perubahan data dilakukan melalui jalur formal dari pemerintah daerah, dan jalur partisipasi masyarakat.
    Selanjutnya, Badan Pusat Statistik (BPS) akan menjadi lembaga yang bertanggung jawab untuk memvalidasi seluruh data tersebut.
    Penyesuaian baru daftar masyarakat penerima bansos ini mengikuti arahan dari Presiden Prabowo yang menekankan pentingnya akurasi data agar tidak terjadi kekeliruan yang dapat berdampak langsung pada penerima manfaat.
    Selain itu, penyesuaian ini juga sebagai langkah perubahan paradigma kebijakan sosial dari social protection menjadi empowerment heavy agar masyarakat bisa naik kelas.
    Bagi masyarakat yang sebelumnya terdaftar sebagai penerima bansos, dapat melakukan cek ulang apakah masih terdaftar sebagai penerima bansos setelah DTSEN efektif digunakan.
    Adapun cara untuk mengecek data penerima bansos dapat dilakukan melalui website cekbansos.kemensos.go.id.
    Apabila masyarakat masuk dalam kriteria penerima bansos, namun tidak terdaftar sebagai penerima, maka dapat menghubungi RT/RW setempat untuk diajukan sebagai penerima bansos.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.