Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemensos

  • Bansos BPNT April 2025 Sudah Cair? Begini Cara Cek Penerimanya!

    Bansos BPNT April 2025 Sudah Cair? Begini Cara Cek Penerimanya!

    JABAR EKSPRES – Kami bagikan pengalaman dan panduan lengkap cara cek status penerima dan mendaftar Bansos BPNT April 2025.

    Siapa sih yang nggak mau dapat bantuan sembako atau BPNT dari pemerintah? Apalagi di tahun 2025 ini, bantuannya dirapel dan bisa sampai Rp600 ribu!

    Nah, di artikel ini, kami bakal bahas dan cara cek status penerima serta cari tahu jadwal pencairannya.

    BACA JUGA: Ini Dia Review POCO F7 Pro, Layak Dibeli?

    BPNT April 2025 Cair Kapan?

    Jadi begini, kami sempat bertanya-tanya juga “Bantuan BPNT April 2025 cairnya tanggal berapa, ya?”

    Setelah browsing dan cek informasi resmi dari Kemensos, kami temukan bahwa bansos BPNT tahap dua (periode April–Juni) biasanya mulai cair pada tanggal 25 April.

    Tapi, perlu dicatat ya, ini cairnya bertahap. Jadi, jangan panik kalau belum langsung masuk ke rekening atau diambil lewat e-Warong.

    Yang menarik, tahun ini pemerintah ngerapel bantuan untuk Januari, Maret, dan April, jadi totalnya langsung Rp600 ribu per Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Lumayan banget, kan?

    Cara Kami Cek Status Penerima BPNT

    Nggak ribet kok, kami cuma butuh HP dan koneksi internet buat cek. Ini langkah-langkah yang kami lakukan:

    Buka website cekbansos.kemensos.go.idMasukkan nama provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan.Tulis nama lengkap sesuai KTP.Masukkan kode captcha yang muncul.Klik Cari Data, dan… tinggal tunggu hasilnya.

    Kalau nama kamu muncul, selamat! Kamu tinggal nunggu pencairan. Tapi kalau belum terdaftar, jangan putus asa dulu. Kamu masih bisa daftar bansos BPNT tahun ini, lho.

    Gimana Cara Daftarnya?

    Kami juga sempat bantu tetangga buat daftar, dan ini langkahnya:

    Datangi kantor kelurahan atau desa dengan membawa data KTP dan KK.Usulan akan diajukan lewat musyawarah desa/kelurahan.Data kamu akan diinput ke dalam sistem aplikasi Bansos.Dinas sosial akan verifikasi dan validasi data.Setelah itu, hasilnya difinalisasi dan disahkan kepala daerah.

    Proses ini memang butuh waktu, tapi kalau kamu memang memenuhi syarat, kemungkinan besar bisa diterima.

  • Menteri PANRB tegaskan komitmen penempatan sejak awal seleksi CASN

    Menteri PANRB tegaskan komitmen penempatan sejak awal seleksi CASN

    Menteri PANRB Rini Widyantini saat bertemu dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu (9/4/2025). ANTARA/HO-Humas Kementerian PANRB

    Menteri PANRB tegaskan komitmen penempatan sejak awal seleksi CASN
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 17 April 2025 – 13:35 WIB

    Elshinta.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini menegaskan bahwa sejak awal proses seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) tahun 2024 telah ditegaskan bahwa pelamar harus bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar negeri sesuai kebutuhan instansi.

    “Ketentuan ini penting sebagai bentuk komitmen pelamar terhadap pemerataan kualitas pendidikan tinggi nasional,” kata Rini saat dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Kamis, merespons sebanyak 714 orang calon pegawai negeri sipil (CPNS) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Tahun Anggaran 2024 yang mengundurkan diri dari proses pengadaan ASN.

    Dari jumlah tersebut, sebanyak 653 peserta mengundurkan diri secara resmi, sementara 61 peserta dianggap mengundurkan diri karena tidak menyelesaikan pengisian daftar riwayat hidup (DRH) hingga batas waktu yang telah ditentukan.

    “Pengunduran diri ini didominasi oleh alasan yang berkaitan dengan lokasi penempatan, kesehatan, urusan keluarga, maupun institusi tempat mereka ditugaskan,” ujarnya.

    Rini menyampaikan bahwa sesuai dengan regulasi yang berlaku, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, serta ketentuan teknis lainnya, peserta yang mengundurkan diri dapat dikenakan sanksi berupa larangan mengikuti seleksi CASN pada periode berikutnya.

    Sebagai tindak lanjut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersama Panitia Seleksi Nasional, Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan instansi terkait akan memperkuat sistem pengadaan ASN secara menyeluruh.

    Penguatan akan mencakup semua tahapan mulai dari pengumuman, pelaksanaan seleksi berbasis computer assisted test (CAT), hingga proses pengangkatan.

    Sumber : Antara

  • Wamensos Ajak Kampus dan Mahasiswa Terlibat Tuntaskan Kemiskinan Ekstrem

    Wamensos Ajak Kampus dan Mahasiswa Terlibat Tuntaskan Kemiskinan Ekstrem

    BANDUNG – Wakil Menteri Sosial (Wamensos) RI Agus Jabo Priyono mengajak kalangan kampus dan mahasiswa untuk aktif terlibat dalam program pengentasan kemiskinan ekstrem di Indonesia. Ajakan tersebut disampaikan Agus saat menjadi keynote speaker pada Kuliah Umum di Aula Anwar Musyadad Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djadi (UIN SGD) Bandung, Rabu (16/4).

    Agus Jabo mengatakan, bahwa Presiden telah menugaskan Kementerian Sosial untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan ekstrem sebanyak 3,1 juta jiwa hingga tahun 2026, serta menurunkan angka kemiskinan nasional ke kisaran 4,5–5 persen pada 2029.

    “Kemensos tidak bisa bekerja sendiri. Pemerintah butuh sinergi dengan kampus, mahasiswa, dan pihak swasta. Untuk itu, saya mengajak UIN Bandung bersinergi, apalagi sudah ada kerja sama sebelumnya dalam program desa binaan,” ujar Agus.

    Ia menyebutkan bahwa desa binaan seperti Desa Sakinah dan desa lainnya yang didampingi UIN Bandung akan dijadikan model pemberdayaan ekonomi produktif, bukan sekadar penerima bantuan sosial.

    “Kita ingin masyarakat desa menjadi produktif, mandiri, dan punya penghasilan sendiri. Supaya bisa tersenyum, bisa bahagia, bisa makmur. Itu harapan dari pemerintah,” ujarnya.
    Dalam rangka menyongsong Indonesia Emas 2045, Agus Jabo juga menyampaikan pentingnya pemenuhan gizi anak melalui program Makan Bergizi Gratis. Program ini ditujukan untuk anak-anak dari keluarga miskin agar tumbuh sehat dan memiliki masa depan yang cerah.

    Lebih lanjut, ia mengungkapkan rencana pemerintah membangun Sekolah Rakyat Boarding, yang khusus menampung anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Saat ini sudah ada 53 titik lokasi yang disiapkan sebagai pilot project.

    “Anak-anak miskin ini kita sekolahkan, kita latih jadi pemimpin. Mereka akan menjadi agen perubahan, membawa perubahan bagi keluarga dan masyarakat,” terang Agus.
    Kemensos juga menargetkan lahirnya generasi muda yang tangguh, cerdas, dan berdaya saing global di usia seabad Indonesia merdeka nanti. (bbs)

  • Sekolah Rakyat Prabowo, Komisi X DPR Beri Dukungan!

    Sekolah Rakyat Prabowo, Komisi X DPR Beri Dukungan!

    Jakarta, Beritasatu.com – Program sekolah rakyat berkonsep asrama yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto mendapat dukungan penuh dari Wakil Ketua Komisi X DPR Maria Yohana Esti Wijayati.

    Namun, Esti mengusulkan agar pengelolaan sekolah rakyat berada langsung di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), bukan Kementerian Sosial (Kemensos) seperti yang direncanakan saat ini.

    “Sebaiknya sekolah rakyat langsung dikelola oleh Kemendikdasmen sesuai tugas dan fungsinya. Kemensos cukup memberikan data masyarakat miskin ekstrem yang perlu diintervensi,” ujar Esti kepada wartawan, Rabu (16/4/2025).

    Menurut Esti, keberadaan sekolah rakyat sangat krusial karena mampu menjawab dua tantangan mendasar sekaligus, yaitu peningkatan kualitas pendidikan dan pengentasan kemiskinan ekstrem. Ia menekankan bahwa sekolah rakyat dapat mencegah anak-anak dari keluarga kurang mampu atau yang tinggal di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) agar tidak putus sekolah.

    “Sekolah rakyat juga menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam menjamin pendidikan merata bagi seluruh anak bangsa,” tegasnya.

    Esti menjelaskan bahwa konsep sekolah rakyat dirancang berjenjang dari SD, SMP, hingga SMA dengan sistem asrama. Ia menilai sistem asrama akan sangat membantu anak-anak yang kesulitan akses ke sekolah dan efektif dalam membentuk prestasi akademik serta karakter siswa.

    “Sekolah rakyat sangat bermanfaat, khususnya bagi anak-anak miskin ekstrem, dengan fasilitas lengkap termasuk asrama dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari,” ujar Esti.

    Pemerintah saat ini tengah mematangkan rekrutmen guru dan peserta didik, serta penyusunan kurikulum untuk sekolah rakyat yang akan dimulai pada tahun ajaran 2025/2026. Program ini didasari oleh Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang optimalisasi pengentasan kemiskinan ekstrem.

    Esti menjelaskan bahwa gagasan sekolah rakyat sebenarnya bukan hal baru. Sebelumnya telah ada bentuk serupa seperti sekolah darurat, sekolah alternatif, dan program kejar paket. Namun, kali ini konsep sekolah rakyat lebih terstruktur melalui Inpres dan rekrutmen guru formal dari lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG).

    Oleh karena itu, Esti kembali menekankan pentingnya sekolah rakyat berada di bawah Kemendikdasmen. Terlebih, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, telah memastikan guru-guru akan direkrut dari lulusan PPG dengan kualifikasi tertentu.

    “Langkah merekrut lulusan PPG sangat strategis. Namun, perlu dipastikan mereka tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga punya kapasitas sosial dan kultural untuk mengajar di wilayah dengan karakteristik kompleks. Insentif dan jaminan kesejahteraan juga harus diperhatikan,” jelasnya.

    Berdasarkan data Kemendikbudristek tahun 2023, terdapat lebih dari 80 ribu desa dengan akses pendidikan dasar yang masih minim. Tanpa dukungan anggaran dan lintas sektor yang kuat, sekolah rakyat akan menghadapi tantangan besar secara operasional.

    “Sekolah rakyat tidak boleh menjadi tempat buangan, melainkan ruang inovasi, penguatan literasi, dan pemberdayaan komunitas,” tandas Esti.

    Komisi X DPR menilai, perlu adanya mekanisme pengawasan, evaluasi, serta pembiayaan berkelanjutan agar program ini tidak berhenti di tengah jalan atau kehilangan esensinya akibat pergantian pemerintahan. Esti juga menyarankan agar sekolah rakyat dapat memanfaatkan infrastruktur pendidikan yang sudah ada.

    “Banyak sekolah di daerah yang minim murid. Sebaiknya lokasi-lokasi tersebut digunakan untuk sekolah rakyat agar efisien secara anggaran,” pungkasnya terkait program sekolah rakyat gagasan Presiden Prabowo.

  • Dedi Mulyadi Gandeng Poltekesos Urus Anak dan Perempuan

    Dedi Mulyadi Gandeng Poltekesos Urus Anak dan Perempuan

    Bandung: Gubernur Jawa Barat H. Dedi Mulyadi, atau akrab dengan sapaan Kang Dedi Mulyadi (KDM), menggandeng Poltekesos Bandung, sekolah tinggi kedinasan milik Kemensos RI untuk berperan aktif membantu dalam penanganan dan penyelesaian masalah anak dan perempuan. 

    Menurut KDM, persoalan anak dan perempuan di Jawa Barat sangat penting untuk diselesaikan karena banyak terjadi kasus tindak kekerasan, eksploitasi (anak yang tinggal di jalanan), dan anak yang salah asuh.

    Persoalan ini, kata KDM, perlu langkah taktis dan terukur dalam penyelesaiannya, tidak bersifat sporadis. Untuk itu KDM memerintahkan Dinas Perempuan dan Anak untuk melaksanakan penanganan dan penyelesaiannya dengan menggandeng Poltekesos Bandung.
     

    KDM sudah tidak asing lagi dengan Kemensos dengan salah satu unit teknisnya Poltekesos. Kemensos tahun 2017 pernah melakukan kegiatan bedah kampung di Purwakarta, saat KDM menjabat bupati. Saat itu, 120 rumah warga miskin diperbaiki seutuhnya. Pada saat itu juga terungkap persoalan-persoalan sosial lainnya yang secara terintegrasi dapat diselesaikan.

    Selaku Gubernur Jawa Barat, KDM mengusung visi “Lembur Diurus, Kota Ditata.” Salah satu langkahnya dilakukan kegiatan “nganjang ka desa” atau berkunjung ke desa.

    Poltekesos menyambut baik keinginan dari Gubernur Jawa Barat ini dengan menurunkan tenaga tenaga terlatihnya, yang juga bersatatus sebagai dosen bersertifikat keahlian di bidang anak dan perempuan. 

    Para dosen tersebut dibantu oleh mahasiswa dari unit kajian anak dan perempuan melakukan layanan dukungan psikososial. Layanan ini ada yang bersifat langsung (penjangkauan ke target sasaran sesuai domisili) dan ada layanan tidak langsung melalui layanan hotline service.

    Adapun Tim Poltekesos terdiri atas DR. Bambang Rustamto, DR. Uke Hani Rasalwati, dan DR. Yana Sundayani. Mereka segera merespons layanan langsung melalui mobil layanan lapangan bernama Mobil Anti Galau.

    Bambang Rustamto menjelaskan, “Poltekesos telah lama bekerja dalam mengatasi persoalan anak dan perempuan, dan banyak yang sudah diselesaikan, walaupun kalau diukur secara statistik belum terlihat secara signifikan karena banyak kasus yang tidak mau diungkap dan terlambat diketahui.”

     

    Hani Rasalwati menambahkan, banyak kasus anak dan perempuan berhubungan dengan aspek psikologis, keresahan, depresi, dan pola perlakuan.

    Sementara itu Yana Sundayani mengatakan, “Penanganan kasus dan penyelesaiannya dilakukan dengan mengikuti tahap-tahap yang terkukur, mulai dari asesmen sampai langkah terapinya.”

    Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Barat sangat berharap keikutsertaan Poltekesos ini dapat terus dijalin karena Poltekesos memiliki kepakaran dan banyak pegalaman dalam kaitan dengan anak dan perempuan.

    Bandung: Gubernur Jawa Barat H. Dedi Mulyadi, atau akrab dengan sapaan Kang Dedi Mulyadi (KDM), menggandeng Poltekesos Bandung, sekolah tinggi kedinasan milik Kemensos RI untuk berperan aktif membantu dalam penanganan dan penyelesaian masalah anak dan perempuan. 
     
    Menurut KDM, persoalan anak dan perempuan di Jawa Barat sangat penting untuk diselesaikan karena banyak terjadi kasus tindak kekerasan, eksploitasi (anak yang tinggal di jalanan), dan anak yang salah asuh.
     
    Persoalan ini, kata KDM, perlu langkah taktis dan terukur dalam penyelesaiannya, tidak bersifat sporadis. Untuk itu KDM memerintahkan Dinas Perempuan dan Anak untuk melaksanakan penanganan dan penyelesaiannya dengan menggandeng Poltekesos Bandung.
     

    KDM sudah tidak asing lagi dengan Kemensos dengan salah satu unit teknisnya Poltekesos. Kemensos tahun 2017 pernah melakukan kegiatan bedah kampung di Purwakarta, saat KDM menjabat bupati. Saat itu, 120 rumah warga miskin diperbaiki seutuhnya. Pada saat itu juga terungkap persoalan-persoalan sosial lainnya yang secara terintegrasi dapat diselesaikan.

    Selaku Gubernur Jawa Barat, KDM mengusung visi “Lembur Diurus, Kota Ditata.” Salah satu langkahnya dilakukan kegiatan “nganjang ka desa” atau berkunjung ke desa.
     

     
    Poltekesos menyambut baik keinginan dari Gubernur Jawa Barat ini dengan menurunkan tenaga tenaga terlatihnya, yang juga bersatatus sebagai dosen bersertifikat keahlian di bidang anak dan perempuan. 
     
    Para dosen tersebut dibantu oleh mahasiswa dari unit kajian anak dan perempuan melakukan layanan dukungan psikososial. Layanan ini ada yang bersifat langsung (penjangkauan ke target sasaran sesuai domisili) dan ada layanan tidak langsung melalui layanan hotline service.
     

     
    Adapun Tim Poltekesos terdiri atas DR. Bambang Rustamto, DR. Uke Hani Rasalwati, dan DR. Yana Sundayani. Mereka segera merespons layanan langsung melalui mobil layanan lapangan bernama Mobil Anti Galau.
     
    Bambang Rustamto menjelaskan, “Poltekesos telah lama bekerja dalam mengatasi persoalan anak dan perempuan, dan banyak yang sudah diselesaikan, walaupun kalau diukur secara statistik belum terlihat secara signifikan karena banyak kasus yang tidak mau diungkap dan terlambat diketahui.”
     
     
     
    Hani Rasalwati menambahkan, banyak kasus anak dan perempuan berhubungan dengan aspek psikologis, keresahan, depresi, dan pola perlakuan.
     
    Sementara itu Yana Sundayani mengatakan, “Penanganan kasus dan penyelesaiannya dilakukan dengan mengikuti tahap-tahap yang terkukur, mulai dari asesmen sampai langkah terapinya.”
     
    Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Barat sangat berharap keikutsertaan Poltekesos ini dapat terus dijalin karena Poltekesos memiliki kepakaran dan banyak pegalaman dalam kaitan dengan anak dan perempuan.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ROS)

  • Komisi X DPR Usul Sekolah Rakyat di Bawah Kemendikdasmen

    Komisi X DPR Usul Sekolah Rakyat di Bawah Kemendikdasmen

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi X DPR RI My Esti Wijayati menyarankan agar Sekolah Rakyat berada langsung di bawah naungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), bukan Kementerian Sosial (Kemensos).

    Terlebih, katanya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyatakan bahwa guru untuk Sekolah Rakyat akan direkrut dari lulusan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dengan kualifikasi tertentu.

    “Sebaiknya langsung di bawah Kemendikdasmen yang memang sesuai dengan tupoksinya. Kemensos cukup menyampaikan data-data masyarakat miskin ekstrem yang harus diberikan akses,” katanya dalam keterengan tertulis yang dikutip pada Selasa (15/4/2025).

    Adapun, legislator PDI Perjuangan (PDIP) ini berpendapat bahwa sebenarnya gagasan Sekolah Rakyat bukanlah hal baru, karena pernah diterapkan dalam berbagai bentuk seperti sekolah darurat, sekolah alternatif, hingga program kejar paket.

    Namun, tambahnya, yang membedakan adalah konsep Sekolah Rakyat berada di bawah komando Kemensos dengan pendekatan lebih terstruktur melalui Instruksi Presiden (Inpres) dan rekrutemen guru formal dari PPG.

    Lebih jauh, dia mengingatkan bahwa dalam membangun Sekolah Rakyat dibutuhkan komitemen anggaran dan dukungan lintas sektor yang baik. Jika tidak ada itu, maka Sekolah Rakyat dinilai akan mendapat tantangan operasional.

    “Sekolah Rakyat tidak boleh menjadi tempat ‘buangan’ pendidikan, melainkan harus menjadi ruang inovasi, penguatan literasi, dan pemberdayaan komunitas,” pesan Esti.

    Sebagai informasi, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan untuk pengadaan Sekolah Rakyat, tahun ini ditargetkan sebanyak 200 unit. Sebanyak 53 Sekolah Rakyat selesai pada Juni 2025 dan sisanya 147 unit ditargetkan selesai akhir tahun.

    “Kita berusaha targetnya untuk tahun ini akan memulai sebanyak 200 sekolah. Tetapi yang 53 sekolah pada posisi sudah siap untuk tahun ini, hanya perbaikan-perbaikan karena memanfaatkan bangunan eksisting. Selanjutnya sisanya 147 sekolah kita harus membangun dari baru,” ujarnya. 

    Berdasarkan catatan Bisnis, pembangunan satu sekolah rakyat bakal menelan anggaran sebesar Rp100 miliar. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin). 

    “[Anggaran] tergantung kebutuhan masing-masing lokasi, rata-rata Rp100 miliar untuk satu sekolah,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (10/3/2025).

  • 53 Sekolah Rakyat Tuntas Juni 2025, Ini Lokasinya – Page 3

    53 Sekolah Rakyat Tuntas Juni 2025, Ini Lokasinya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Pemerintah target pembangunan 53 Sekolah Rakyat selesai pada Juni 2025, agar dapat digunakan pada Tahun Ajaran 2025-2026.

    Menteri Pekerjaan Umum (PU)Dody Hanggodo mengatakan, Kementerian PU secara intensif telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Sosial serta kementerian/lembaga terkait guna mempercepat pelaksanaan program Sekolah Rakyat.

    Langkah ini juga diiringi dengan survei usulan lokasi Sekolah Rakyat untuk mengidentifikasi kebutuhan di lapangan dan kesiapan lokasi, sekaligus memastikan pemenuhan kelengkapan readiness criteria.

    “Kita sudah melakukan survei-survei di daerah yang menjadi lokasi pembangunan Sekolah Rakyat. Bersama dengan Mensos, kami tengah merancang prototipe dan Detail Engineering Design (DED) untuk pembangunan Tahap 1 yang direncanakan selesai pada bulan Juli 2025,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (15/4/2025).

    Dody mengutarakan, dukungan survei calon lokasi Sekolah Rakyat dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan ketersediaan bangunan eksisting maupun lahan.

    Untuk tahap 1, sebanyak 53 lokasi saat ini seluruhnya telah selesai dilaksanakan survei dan dalam tahap perencanaan DED. DED ditargetkan selesai pada pekan kedua April 2025, dan mulai konstruksi pada pekan pertama Mei 2025.

    “Kalau bangun PU selalu pakai teknologi besar, makanya ada renovasi yang nanti kita sesuaikan dengan inovasi-Inovasi Kementerian PU, tidak hanya menambah toilet atau ruang kelas, tetapi juga harus memperhatikan tahan gempa,” kata Dody.

    Saat ini, Kementerian PU telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Sekolah Rakyat yang bertugas melakukan pendampingan dalam perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan/renovasi Sekolah Rakyat.

    “Selanjutnya, kami mengharapkan Kementerian Sosial dapat memetakan keberlanjutan sistem sekolah terhadap aset terbangun oleh Kementerian PU,” imbuh dia.

     

  • Komisi X Sarankan Sekolah Rakyat di Bawah Naungan Kemendikdasmen, Bukan Kemensos Nasional 15 April 2025

    Komisi X Sarankan Sekolah Rakyat di Bawah Naungan Kemendikdasmen, Bukan Kemensos Nasional 15 April 2025

    Komisi X Sarankan Sekolah Rakyat di Bawah Naungan Kemendikdasmen, Bukan Kemensos
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Wakil Ketua Komisi X DPR RI My Esti Wijayati menyarankan agar program
    Sekolah Rakyat
    berada langsung di bawah naungan
    Kementerian Pendidikan
    Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
    Terlebih, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, telah menyatakan guru untuk Sekolah Rakyat akan direkrut dari lulusan PPG dengan kualifikasi tertentu.
    Adapun saat ini, Sekolah Rakyat berada di bawah komando Kementerian Sosial (Kemensos).
    “Sebaiknya langsung di bawah Kemendikdasmen yang memang sesuai dengan tupoksinya. Kemensos cukup menyampaikan data-data masyarakat miskin ekstrem yang harus diberikan akses,” jelas Esti dalam siaran pers, Selasa (15/4/2025).
    Esti juga mengingatkan, insentif dan jenjang karier guru perlu dipertimbangkan.
    Diketahui, guru
    sekolah rakyat
    direkrut dari guru formal lulusan Pendidikan Profesi Guru.
    Ia menilai rekrutmen guru dari lulusan PPG memang menjanjikan mutu pengajaran yang lebih terstandar.
    “Pengambilan dari lulusan PPG adalah langkah strategis, tetapi perlu dipastikan bahwa mereka tidak hanya kompeten secara akademik, melainkan juga memiliki kapasitas sosial dan kultural untuk mengajar di daerah dengan karakteristik kompleks,” ucapnya.
    Ia tak ingin Sekolah Rakyat justru menjadi sekolah buangan ketika terdapat lebih dari 80.000 desa yang masih minim akses pendidikan dasar berdasarkan data Kemendikbudristek tahun 2023.
    Oleh karenanya, tanpa komitmen anggaran dan dukungan lintas sektor, Sekolah Rakyat bisa saja menghadapi tantangan operasional.
     
    “Sekolah Rakyat tidak boleh menjadi tempat ‘buangan’ pendidikan, melainkan harus menjadi ruang inovasi, penguatan literasi, dan pemberdayaan komunitas,” pesan Esti.
    Di sisi lain, ia menilai perlu adanya mekanisme pengawasan, evaluasi, dan pembiayaan berkelanjutan agar Sekolah Rakyat tidak terhenti di tengah jalan maupun kehilangan esensinya karena pergantian pemerintahan.
    Esti pun menyarankan agar bangunan Sekolah Rakyat memanfaatkan bangunan sekolah-sekolah yang ada.
    “Banyak sekolah yang sudah ada, minim jumlah muridnya, juga di daerah-daerah kepulauan sebaiknya menggunakan lokasi tersebut agar bisa lebih efisien dalam pembiayaan,” imbau legislator dari Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) itu.
    Seperti diketahui, pemerintah tengah mematangkan proses rekrutmen guru dan peserta didik, serta penyusunan kurikulum untuk Sekolah Rakyat yang dijadwalkan akan dimulai tahun ajaran 2025/2026.
    Program ini menggunakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang optimalisasi pengentasan kemiskinan ekstrem sebagai payung kebijakan.
    Sekolah Rakyat berkonsep asrama dengan jenjang SD, SMP, dan SMA.
    Sistem asrama ini dinilai akan banyak membantu anak-anak yang kesulitan akses menuju sekolah dan lebih efektif dalam membentuk prestasi akademik maupun karakter siswa.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 53 Sekolah Rakyat Ditargetkan Rampung Dibangun Juni 2025, Sisa 74% Lagi

    53 Sekolah Rakyat Ditargetkan Rampung Dibangun Juni 2025, Sisa 74% Lagi

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah segera memulai pembangunan sekolah rakyat yang bakal tersebar di sejumlah wilayah. Pada tahap awal sebanyak 53 Sekolah Rakyat ditargetkan rampung pada Juni 2025. 

    Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menjelaskan bahwa apabila pembangunan itu berjalan sesuai tenggat waktu yang telah ditetapkan, maka 53 Sekolah Rakyat itu bisa langsung digunakan untuk Tahun Ajaran 2025 – 2026. 

    “Kita sudah melakukan survei-survei di daerah yang menjadi lokasi pembangunan Sekolah Rakyat. Bersama dengan Mensos kami tengah merancang prototipe dan Detail Engineering Design (DED) untuk pembangunan Tahap 1 yang direncanakan selesai pada bulan Juli 2025,” jelas Dody dalam keterangan resmi, Selasa (15/4/2025).

    Adapun saat ini, Kementerian PU telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Sekolah Rakyat yang bertugas melakukan pendampingan dalam perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan atau renovasi Sekolah Rakyat. 

    Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan untuk pengadaan Sekolah Rakyat, tahun ini ditargetkan sebanyak 200 unit. Sebanyak 53 Sekolah Rakyat selesai pada Juni 2025 dan sisanya 147 unit ditargetkan selesai akhir tahun.

    “Kita berusaha targetnya untuk tahun ini akan memulai sebanyak 200 sekolah. Tetapi yang 53 sekolah pada posisi sudah siap untuk tahun ini, hanya perbaikan-perbaikan karena memanfaatkan bangunan eksisting. Selanjutnya sisanya 147 sekolah kita harus membangun dari baru,” ujarnya. 

    Nantinya, Sekolah Rakyat itu bakal tersebar di sejumlah wilayah Indonesia mulai dari Sumatra, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, Kalimantan, Maluku, hingga Papua. 

    Selain itu, dua perguruan tinggi, yaitu Universitas Brawijaya Malang dan Universitas Negeri Surabaya (UNESA) telah menyatakan komitmen mereka dalam mendukung penyelenggaraan program ini.

    Berdasarkan spesifikasinya, setiap sekolah rakyat nantinya bakal memiliki luas mulai dari 5 hektare hingga 10 hektare yang meliputi ruang kelas SD, SMP hingga SMA beserta seluruh fasilitasnya.

    Sementara berdasarkan catatan Bisnis, pembangunan satu sekolah rakyat bakal menelan anggaran sebesar Rp100 miliar. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

    “[Anggaran] tergantung kebutuhan masing-masing lokasi, rata-rata Rp100 miliar untuk satu sekolah,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (10/3/2025).

  • PHK Massal Akibat Tarif Impor Trump, Bansos Kemensos Tunggu Data BPS

    PHK Massal Akibat Tarif Impor Trump, Bansos Kemensos Tunggu Data BPS

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Sosial (Kemensos) menegaskan, bantuan sosial (bansos) untuk korban PHK massal akibat kebijakan tarif impor Presiden Amerika Serikat Donald Trump tidak bisa asal diberikan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan, pihaknya masih menunggu update data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN) dari Badan Pusat Statistik (BPS).

    “Soal angka kemiskinan, kita berangkat dari data. Data itu diperbarui setiap tiga bulan,” jelasnya, Senin (14/4/2025).

    Gus Ipul juga menyebut, bansos untuk korban PHK massal terdampak tarif impor Trump baru bisa disalurkan jika calon penerima sudah terverifikasi dalam DTSEN, terutama mereka yang masuk dalam kategori desil 1 dan 2, yang mencakup masyarakat miskin dan rentan miskin.

    “Tidak bisa tiba-tiba ngomong, terus langsung kasih bantuan. Harus masuk data dahulu, dan datanya resmi dari BPS,” tegas Gus Ipul.

    Langkah ini diambil untuk memastikan bantuan tepat sasaran, khususnya bagi pekerja yang terdampak kebijakan tarif timbal balik impor dari Presiden Donald Trump, yang memicu gelombang PHK massal di sektor-sektor tertentu.