Kementrian Lembaga: Kemensos

  • Zulhas Optimistis Indonesia Tak Impor Beras hingga 2026, Swasembada di Depan Mata – Halaman all

    Zulhas Optimistis Indonesia Tak Impor Beras hingga 2026, Swasembada di Depan Mata – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kabar menggembirakan datang dari sektor pangan nasional. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menyatakan keyakinannya bahwa Indonesia tidak perlu lagi melakukan impor beras hingga tahun depan.

    Pernyataan ini disampaikan Zulhas menjelang acara Halalbihalal dan Pengumuman Pengurus DPP PAN di Jakarta, Minggu (20/4/2025).

    Menurutnya, hasil serapan beras nasional sejauh ini sudah sangat menjanjikan. Hingga April 2025, serapan beras nasional sudah mencapai 1,5 juta ton dan ditargetkan tembus 2 juta ton pada akhir tahun ini.  

    “Saya barusan ditelepon Mentan, Mentan lagi di Makassar sana. Wamentan besok ada di Sukabumi. Mentan melaporkan pada kami, kita sampai akhir April ini sudah berhasil menyerap 1,5 juta (ton) beras yang baru. Baru sampai April nih,” kata Zulhas.

    Zulhas menilai capaian tersebut menjadi bukti nyata bahwa swasembada pangan bukan lagi mimpi. 

    Ia menyebut, jika dengan capaian 1,5 juta ton saja kebutuhan dalam negeri bisa tertutupi, maka tambahan hingga 2 juta ton di akhir tahun akan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara mandiri pangan.

    “Bahasa terangnya kita kalau dikatakan swasembada sudah kita capai sampai April, itu contohnya,” ujarnya.

    MENKO ZULKIFLI HASAN – Ketua Umum PAN sekaligus Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) pada acara halal bihalal DPP PAN, Jakarta Selatan, Minggu (20/4/2025). Ia mengatakan Indonesia tidak akan impor beras sampai tahun depan. (Tribunnews.com/Rahmat W. Nugraha)

    Ia menambahkan, keberhasilan ini tak lepas dari sejumlah langkah strategis, seperti pemangkasan birokrasi yang menghambat, hingga distribusi pupuk yang lebih merata dan efisien.

    “Insya Allah di akhir tahun, produksi kita akan meningkat lagi. Ini bukti pelayanan yang baik, dan arah kebijakan pangan yang semakin jelas,” tutup Zulhas.

    Prabowo target Swasembada Pangan 2025, Impor Beras hingga Gula Dihentikan

    Apa yang disampaikan Zulhas juga sejalan dengan target ambisius Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwa pemerintah tidak akan lagi mengimpor beras, jagung, gula konsumsi, dan garam mulai tahun 2025.

    “Kalau swasembada pangan, saya juga gembira. Target yang saya berikan 4 tahun, tapi saya percaya akan tercapai jauh sebelum tahun keempat,” kata Prabowo saat meresmikan puluhan proyek strategis bidang ketenagalistrikan di Sumedang, Jawa Barat, pada 20 Januari 2025 lalu.

    “Saya dapat laporan dari menteri-menteri bidang pangan bahwa sebelum tahun kedua kita sudah swasembada pangan. Kita tidak akan impor pangan lagi. Energi saya kira dengan kemampuan kita menuju swasembada energi dalam waktu tidak lama,” tambah Prabowo.

    Bahkan, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menegaskan bahwa perintah untuk menghentikan impor pangan adalah mandat langsung dari Presiden Prabowo-Gibran.

    “Ini target namanya perintah (dari Prabowo) nih, kita tidak boleh impor beras di tahun ini 2025. Tidak impor beras, tidak impor jagung, tidak impor gula konsumsi, dan tidak impor garam konsumsi,” kata Sudaryono usai bertemu Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, 20 Januari 2025.

     

  • Khofifah Pastikan Dua Lokasi Sekolah Rakyat di Unesa Siap Beroperasi

    Khofifah Pastikan Dua Lokasi Sekolah Rakyat di Unesa Siap Beroperasi

    SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan dua lokasi calon Sekolah Rakyat (SR) di lingkungan Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Kampus Lidah Wetan siap beroperasi dan ramah disabilitas.

    “Alhamdulillah, kami melihat kesiapan Unesa dalam mendukung penyelenggaraan Sekolah Rakyat Luar Biasa. Fasilitas belajar dan asrama sudah didesain ramah disabilitas, sehingga siap menerima peserta didik anak berkebutuhan khusus (ABK),” ujar Khofifah dalam keterangan di Surabaya, Sabtu.

    Ia menuturkan keberadaan SR di Kampus Unesa juga merupakan bentuk upaya pemerataan pendidikan di seluruh kabupaten/kota di Jatim.

    Kota Surabaya sendiri sebelumnya belum mengusulkan lokasi calon SR sebagaimana hasil pendataan oleh Kementerian Sosial RI selaku pengampu program.

    “Fasilitas di Unesa sangat lengkap, mulai dari klinik, sarana olahraga dalam dan luar ruangan, serta lingkungan yang inklusif. Ini menjadi poin penting karena bisa menampung siswa difabel,” katanya.

    Lebih lanjut, Gubernur Khofifah mengungkapkan bahwa peserta didik SR nantinya dapat mengakses berbagai fasilitas di lingkungan Unesa untuk pengembangan bakat dan potensi, mengingat kampus tersebut merupakan pusat Sport Science Nasional.

    “Oleh karena itu, kami meminta kepada Pak Rektor agar asrama ini diajukan sebagai SR atas nama Kota Surabaya. Dengan begitu, 38 kabupaten/kota di Jatim siap secara fisik menyelenggarakan SR,” ujarnya.

    Tak hanya kesiapan fisik, Khofifah juga menekankan pentingnya kesiapan non-fisik berupa konsep penyelenggaraan. Ia mengapresiasi pendekatan pendidikan berbasis karakter yang dikembangkan oleh Unesa, yakni melalui tahapan input, proses, hingga output.

    “Konsep ini akan sangat bagus jika dipaparkan pada Rakor RPJMD tanggal 29 April mendatang di hadapan bupati/wali kota serta pemangku kepentingan lainnya,” ucapnya.

    Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Jatim juga terus berkoordinasi aktif dengan pemerintah pusat terkait pelaksanaan SR, termasuk pendataan keluarga dalam kategori Desil 1 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

    “Sekitar 42 persen masyarakat Jatim berada di Desil 1. Maka jika pusat menggunakan basis ini dalam perekrutan peserta SR, kami siap melaksanakan pada Juli nanti,” ujarnya.

    Mantan Menteri Sosial itu menambahkan Pemprov Jatim juga menunggu arahan lanjutan dari pemerintah pusat terkait mekanisme pembelajaran, rekrutmen pendidik, serta pengelolaan asrama.

    “Untuk saat ini kita baru pada tahap kesiapan gedung. Proses berikutnya akan menyesuaikan arahan dari pusat,” katanya.

    Sementara itu, Rektor Unesa Prof Dr Nurhasan menegaskan kesiapan institusinya dalam mendukung Program Sekolah Rakyat.

    Menurutnya, Unesa memiliki berbagai keunggulan, di antaranya adalah kampus ramah disabilitas, fasilitas olahraga lengkap, serta ruang-ruang seni dan budaya.

    “Asrama dengan kapasitas 150 orang sudah kami siapkan. Jika ditugaskan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan SR tingkat SMA, kami Insya Allah siap,” ujarnya.

    Kesiapan ini, kata Nurhasan, diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain agar percepatan pengentasan kemiskinan melalui pendidikan bisa segera terwujud.

  • BLT BBM 2025 Sudah Mulai April, Cek Jadwal dan Kriteria Penerima  

    BLT BBM 2025 Sudah Mulai April, Cek Jadwal dan Kriteria Penerima  

     

    TRIBUNJATENG.COM- BLT BBM 2025 adalah singkatan dari Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak. Program ini merupakan bantuan dari pemerintah Indonesia yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu untuk membantu meringankan beban ekonomi mereka akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

    Penyaluran BLT BBM 2025 dilakukan dalam dua tahap:

    Tahap Pertama: Dimulai pada 6 Januari 2025 dengan besaran Rp300.000 per Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

    Tahap Kedua: Dijadwalkan pada April 2025, dengan jumlah bantuan yang sama, yaitu Rp300.000 per KPM.Total bantuan yang diterima setiap KPM selama dua tahap ini adalah Rp600.000.

     

    Kriteria Penerima BLT BBM 2025

    Agar bantuan tepat sasaran, pemerintah telah menetapkan beberapa kriteria penerima BLT BBM 2025, yaitu:

    Masyarakat kurang mampu yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

    Warga Negara Indonesia (WNI): Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) e-KTP yang masih aktif.

    Bukan ASN, TNI, atau Polri: Bantuan ini ditujukan hanya untuk masyarakat sipil yang membutuhkan.

     

    Cara Mengecek Status Penerima BLT BBM

    Untuk memeriksa apakah Anda terdaftar sebagai penerima BLT BBM, ikuti langkah-langkah berikut:

    Kunjungi situs resmi di cekbansos.kemensos.go.id.

    Pilih data wilayah sesuai dengan domisili Anda (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan).

    Masukkan nama lengkap sesuai KTP.

    Masukkan kode verifikasi yang tampil di layar.

    Klik “Cari Data” untuk mengetahui apakah Anda terdaftar sebagai penerima bantuan.

    Harapan Pemerintah untuk BLT BBM 2025

    Pemerintah berharap bahwa penyaluran BLT BBM 2025 dapat membantu masyarakat yang terdampak oleh kenaikan harga BBM dan menjaga stabilitas perekonomian.

    (*)

  • Universitas Pasundan Tawarkan 12 Jalur Masuk Penerimaan Mahasiswa Baru

    Universitas Pasundan Tawarkan 12 Jalur Masuk Penerimaan Mahasiswa Baru

    JABAR EKSPRES – Bagi para lulusan SMA, Universitas Pasundan atau dikenal dengan Unpas bisa menjadi pilihan untuk melanjutkan ke Perguruan Tinggi.

    Berada di Pusat Kota Bandung, Universitas Pasundan merupakan perguruan tinggi swasta ternama yang telah memiliki reputasi dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi.

    Wakil Rektor III Bidang Inovasi dan Kerja Sama Unpas, Prof. Muhamad Budiana, S.IP, M.Si mengatakan, Universitas Pasundan menawarkanberbagai keunggulan, baik dari sisi akademik maupun non akademik.

    BACA JUGA: Gus Ahad Sikapi 7 Perguruan Tinggi di Jabar Banten Terancam Tutup, Sebut Akreditasi Penting dan Dorong Pendampingan Transfer Mahasiwa

    ‘’Dari suasana belajar yang nyaman, fasilitas modern, hingga tenaga pengajar yang kompeten dan berprestasi.’’ Ujar Budiana dalam keterangannya, Sabtu, (19/04/2025).

    Unpas merupakan salah satu perguruan tinggi swasta favorit di Indonesia yang memiliki reputasi sangat baik dengan didukung oleh dosen-dosen yang memiliki kompetensi di bidangnya.

    Selain itu, dalam sistem pembelajaran, Dosen-dosen di Unpas selalu mengedepankan inovasi yang bertujuan memberikan pembelajaran kepada mahasiswa agar selalu aktif dan fokus dalam mengikuti perkuliahan.

    “Ini bisa langsung diaplikasikan oleh mahasiswa dalam proses pembelajaran,” cetus nya.

    Salah satu dosen yang memiliki prestasi adalah di Fakultas Teknik Informatika yang telah berhasil mengembangkan teknologi Internet of Things (IoT) di bidang pangan.

    BACA JUGA: Berantas Kemiskinan Ekstrem di Jabar, Kemensos MoU dengan 13 Perguruan Tinggi

    Bersama timnya, termasuk mahasiswa, Dosen Feri menciptakan aplikasi yang berkontribusi besar bagi sektor pertanian dan ketahanan pangan.

    Selain itu, untuk Soft skills selalu ditanamkan selama perkuliahan. Hal ini menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan mahasiswa ketika menghadapi dunia kerja maupun sebagai entrepreneur.

    Universitas Pasundan atau Unpas saat ini penerimaan mahasiswa baru melalui 12 Jalur pendaftaran masuk. Yaitu Jalur akademik dan Non akademik.

    Bagi calon mahasiswa yang ingin masuk ke Unpas ada beberapa syarat yang harus terpenuhi  di antaranya:

    Ujian Saringan Masuk UmumUjian Seleksi Masuk KedokteranJalur PMDK Akademik (nilai rapor)Jalur Prestasi Non-AkademikJalur Hafidz Al-Qur’anJalur Nilai UTBKJalur RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau)Jalur SMA/SMK Islam TerpaduJalur One Day Service (ODS)Jalur Anak Alumni Unpas & Keluarga Besar Paguyuban PasundanJalur Prestasi Seni dan Budaya SundaJalur Hybrid Learning (Online & Tatap Muka)

  • Pemkab Situbondo Siapkan Lahan 6 Hektare untuk Bangun Sekolah Rakyat
                
                    
                        
                            Surabaya
                        
                        19 April 2025

    Pemkab Situbondo Siapkan Lahan 6 Hektare untuk Bangun Sekolah Rakyat Surabaya 19 April 2025

    Pemkab Situbondo Siapkan Lahan 6 Hektare untuk Bangun Sekolah Rakyat
    Tim Redaksi
    SITUBONDO, KOMPAS.com
    – Menteri Sosial Saifullah Yusuf mendatangi Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur bertujuan untuk berkoodinasi tentang program
    sekolah rakyat
    pada Sabtu (19/4/2025).
    Tokoh yang kerap disapa Gus Ipul ini menyampaikan pesan Presiden, program sekolah rakyat bertujuan menjadi salah satu cara memutus mata rantai kemiskinan di semua provinsi se-Indonesia.
    “Target nasional pembentukan sekolah rakyat sebanyak 200 sekolah, semoga Kabupaten Situbondo masuk dalam gelombang pertama,” kata Gus Ipul di Situbondo, Sabtu (19/4/2025).
    Dia juga menyampaikan, untuk di Provinsi Jawa Timur akan ada 30 sekolah rakyat yang akan dibangun. Persebarannya sudah ditentukan dan hanya menunggu proses validasi.
    “Sekolah ini untuk mereka yang masuk dalam kategori miskin dan miskin ekstrem, bupati atau walikota mengusulkan 1.000 siswa mulai dari SD, SMP, SMA dan semua dibiayai oleh pemerintah dari APBN,” kata dia.
    Data yang diajukan menjadi siswa di sekolah rakyat harus akurat. Tidak boleh dimanupulasi keberadaannya. Siswa harus benar-benar dari keluarga yang miskin dan tidak mampu.
    “Ketika data sudah akurat dan sudah lengkap maka program ini akan segera dimulai,” ucapnya.
    Bupati Situbondo
    , Yusuf Rio Wahyu Prayogo menyatakan kebijakan ini langkah yang bagus dan berdasarkan data.
    “Saya kira itu menjadi cara untuk menurunkan angka kemiskinan,” kata Yusuf.
    Pemkab Situbondo juga telah menyiapkan sejumlah lahan untuk dibangun sekolah rakyat. Namun ada juga bangunan yang siap untuk dialihfungsikan menjadi sekolah rakyat.
    “Permintaan dari kementerian minimal 5 hektare, namun kami telah menyiapkan 6 hektare, lokasinya masih ada beberapa opsi tinggal menunggu dipilih saat di Jakarta,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Persiapan 200 Sekolah Rakyat, Mensos Minta Pemda Siapkan Tanah

    Persiapan 200 Sekolah Rakyat, Mensos Minta Pemda Siapkan Tanah

    Situbondo, Beritasatu.com- Menteri Sosial Republik Indonesia Syaifullah Yusuf (Gus Ipul) menyampaikan bahwa tahun 2025 ada sekitar 100 hingga 200 Sekolah Rakyat (SR) dibuka, dipersiapkan untuk di seluruh Indonesia. 

    “Itu untuk seluruh Indonesia ya,” ujar Gus Ipul, sapaan akrab Syaifullah Yusuf, saat berkunjung ke Kabupaten Situbondo, Jawa Timur,  Sabtu, (19/4/2025).

    Menurut Gus Ipul saat ini, sudah ada 280 pemerintah daerah (pemda) mengajukan tanah ke Kemensos dan sedang dalam proses verifikasi lebih lanjut. Diketahui, untuk Provinsi Jawa Timur sendiri sudah ada sekitar 30 daerah lebih yang mengajukan.

    Gus Ipul mengungkap, Kemensos meminta pemda untuk menyiapkan tanah yang akan ditempati pembangunan gedung SR.

    Diketahui, selama kunjungan kerja ke Kabupaten Situbondo, Mensos Gus Ipul berkoordinasi pembangunan sekolah rakyat dan berdialog bersama pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Taruna Siaga Bencana (TAGANA).

    “Saya minta setiap pendamping bisa punya target 10 keluarga penerima manfaat (KPM) setiap tahunnya untuk lepas (graduasi) dari kepesertaan PKH,” pungkas Gus Ipul singkat. 

    Keberadaan ratusan sekolah rakyat (SR) ini, sebagai upaya pemerintah untuk memutus mata rantai kemiskinan di Indonesia lewat pendidikan. 
     

  • TNI Masuk Kampus UI, Agus Jabo Ingatkan Tugas Masing-masing
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        19 April 2025

    TNI Masuk Kampus UI, Agus Jabo Ingatkan Tugas Masing-masing Nasional 19 April 2025

    TNI Masuk Kampus UI, Agus Jabo Ingatkan Tugas Masing-masing
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Mantan aktivis gerakan reformasi 1998,
    Agus Jabo Priyono
    mengingatkan, agar semua pihak dapat saling menjaga dan menjalankan tugasnya masing-masing.
    Wakil Menteri Sosial ini menanggapi soal maraknya aksi prajurit TNI yang masuk ke kampus di sejumlah wilayah. Terbaru, tentara masuk kampus saat Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) menyelenggarakan kegiatan diskusi pada Rabu (16/4/2025) lalu.
    “Saya mengajak seluruh komponen bangsa saling menjaga dan menjalankan tugasnya masing-masing,” kata Agus Jabo kepada
    Kompas.com
    , Sabtu (19/4/2025).
    Agus Jabo mengatakan penting bagi setiap komponen bangsa, termasuk TNI, untuk menjaga situasi negara tetap kondusif dan menghindari kegaduhan.
    “Agar situasi terus kondusif, tidak gaduh, mendahulukan kepentingan bangsa di atas kepentingan yang lain, serta menjaga persatuan nasional,” ucapnya.
    Ia menyebut pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat ini sedang fokus menjalankan program besar untuk mensejahterakan rakyat.
    Beberapa program di antaranya adalah Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, Sekolah Rakyat, dan Makan Bergizi Gratis (MBG).
    “Tentunya agar program tersebut bisa sesuai target dan sasaran, dibutuhkan sinergi antar kementerian, lembaga negara, termasuk kampus dan masyarakat,” ucapnya.
    Sebelumnya, beredar kabar viral di media sosial bahwa tentara masuk kampus Universitas Indonesia (UI) saat ada kegiatan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM).
    Pihak rektorat UI menyatakan tidak mengundang TNI masuk area kampusnya.
    Kehadiran sejumlah anggota TNI di area Pusat Kegiatan Mahasiswa (Pusgiwa) UI, Depok, dikabarkan terpantau pada Rabu (16/4) pukul 23.00 WIB malam lalu.
    Malam itu, mahasiswa sedang menggelar
    Konsolidasi Nasional Mahasiswa
    di Pusgiwa UI.
    Pihak yang hadir adalah perwakilan BEM dari berbagai kampus dan organisasi mahasiswa lain dari seluruh Indonesia. Mereka membahas isu kebangsaan.
    Direktur Hubungan Masyarakat UI, Arie Afriansyah, menyatakan bahwa Rektorat UI tidak pernah mengundang militer untuk hadir dalam acara konsolidasi mahasiswa yang tengah berlangsung di Pusgiwa.
    “Terkait hal tersebut, pihak Rektorat UI tidak pernah mengundang militer untuk hadir dan mengikuti acara konsolidasi mahasiswa yang diadakan di Pusgiwa,” tegas Arie kepada Kompas.com.
    Terpisah, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen Kristomei Sianturi mengatakan kedatangan prajurit ke UI karena diundang oleh salah satu mahasiswa yang dikenal baik.
    Undangan tersebut, kata dia, ditujukan untuk Komandan Distrik Militer (Dandim) 0508/Depok.
    “Dandim Depok diundang/diajak oleh seorang mahasiswa atas nama F dan Kabagpam (Kepala Bagian Pengamanan -red) UI atas nama AR, yang memang dikenal baik oleh Dandim, untuk diskusi, ngobrol,” kata Kristomei saat dihubungi Kompas.com, Jumat (18/4/2025).
    Kristomei mengatakan kedatangan prajurit TNI saat itu dilakukan setelah pulang bertugas sehingga saat masuk kampus, anggotanya masih memakai seragam.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gus Ipul Berharap Banyuwangi Bisa Jadi Pelopor Sekolah Rakyat
                
                    
                        
                            Surabaya
                        
                        18 April 2025

    Gus Ipul Berharap Banyuwangi Bisa Jadi Pelopor Sekolah Rakyat Surabaya 18 April 2025

    Gus Ipul Berharap Banyuwangi Bisa Jadi Pelopor Sekolah Rakyat
    Tim Redaksi
    BANYUWANGI, KOMPAS.com
    – Kabupaten
    Banyuwangi
    , Jawa Timur, diharapkan dapat menjadi pelopor beroperasinya program
    sekolah rakyat
    yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
    Hal tersebut diungkapkan Menteri Sosial
    Saifullah Yusuf
    saat kunjungan kerja di
    Banyuwangi
    untuk mensosialisasikan sekolah rakyat yang rencananya akan mulai dioperasikan pada tahun ajaran 2025.
    “Diharapkan Banyuwangi bisa menjadi pelopor (beroperasinya sekolah rakyat) dan kami berharap ini bisa signifikan dalam mendorong penurunan
    kemiskinan
    ,” kata pria yang akrab disapa Gus Ipul itu di Pendopo Sabha Swasta Blambangan, Jumat (18/4/2025).
    Bukan tanpa alasan, Kabupaten Banyuwangi disebutnya memiliki rekam jejak yang baik dalam penurunan angka kemiskinan, yang diharapkan dapat terus ditekan dengan beroperasinya sekolah rakyat.
    Gus Ipul menjelaskan, Banyuwangi menjadi satu dari 200 kabupaten/kota di Indonesia yang menjadi target pengalokasian sekolah rakyat, dan saat ini telah memasuki tahap verifikasi.
    Pemerintah daerah mendapatkan bagian untuk menyediakan tanah yang akan menjadi tempat berdirinya sekolah rakyat.
    Dari syarat minimum tanah 6 hektar, Banyuwangi telah mengusulkan lahan seluas lebih dari 7 hektar.
    “Ini berarti Banyuwangi sudah mencukupi (syarat), nantinya di sana ada tiga jenjang yaitu SD, SMP, SMA, termasuk perumahan guru, fasilitas lengkap. Sekarang sudah diverifikasi tim dari berbagai kementerian,” tambahnya.
    Selain tanah, rekrutmen guru nantinya juga akan dilakukan pemerintah daerah bersama Kemensos.
    Spesifikasinya adalah ASN, PPPK penuh. Apabila tidak ada, akan merekrut PPPK paruh waktu, dan jika seluruhnya tidak ada, maka jalan terakhir adalah mempertimbangkan rekrutmen PPG.
    Sementara untuk kriteria murid adalah siswa yang masuk desil 1, atau kelompok rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan paling rendah, yaitu rumah tangga yang masuk dalam kelompok 1-10 persen terendah secara nasional.
    Kelompok ini biasanya dianggap sebagai rumah tangga miskin.
    “Desil 1 ada 9 juta KPM (keluarga penerima manfaat) di seluruh Indonesia,” tuturnya.
    Apabila memenuhi syarat secara keseluruhan, Banyuwangi dapat memulai pembelajaran pada tahun 2025 ini dengan kuota yang menyesuaikan.
    Untuk mengawali, dapat dimulai dengan dua rombongan belajar (rombel), masing-masing rombel terdiri dari 25 siswa.
    Dan apabila fasilitas memenuhi, bisa mencapai empat rombel atau 100 siswa.
    “Yang jelas alokasi 1.000 siswa untuk SD, SMP, SMA,” tambahnya.
    Nantinya, seluruh biaya sekolah, makan minum, hingga alat belajar, seluruhnya akan ditanggung pemerintah.
    Sementara itu, Bupati Banyuwangi Ipul Fiestiandani mengatakan bahwa pihaknya telah mengusulkan dua lokasi beroperasinya sekolah rakyat.
    Yaitu di rusunawa Klatak, Kalipuro, dan balai diklat di Kecamatan Licin, dan dia menyerahkan sepenuhnya pilihan yang tepat menurut Kemensos.
    “Saat ini masih tahap awal, perlu diverifikasi layak tidaknya. Semoga tempat menjadi tempat yang layak,” tandasnya.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BLT BBM 2025 Kapan Cair? Segera Cair Tahap Pertama Simak Golongan Penerimanya

    BLT BBM 2025 Kapan Cair? Segera Cair Tahap Pertama Simak Golongan Penerimanya

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) akan segera menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM 2025 tahap pertama sebesar Rp600.000.

    Bantuan ini ditujukan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk membantu mereka yang terdampak kenaikan harga bahan bakar dan tekanan inflasi global. 

    BLT BBM termasuk dalam program perlindungan sosial nasional, bersamaan dengan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Bantuan Indonesia Pintar Terintegrasi (PBINTI).

    Kapan BLT BBM Cair?

    Meskipun belum ada jadwal resmi, pencairan bantuan ini diperkirakan akan dimulai pada April 2025. Penyaluran dilakukan secara bertahap di berbagai wilayah agar proses distribusi berjalan lancar dan merata.

    Bantuan ini akan disalurkan melalui beberapa jalur, seperti:

    Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Merah Putih PT Pos Indonesia Rekening bank milik penerima Siapa yang Berhak Menerima?

    Tidak semua orang bisa menerima bantuan ini. Pemerintah menetapkan beberapa syarat penerima BLT BBM 2025, yaitu:

    Termasuk dalam kategori miskin atau rentan miskin Terdampak langsung oleh kenaikan harga BBM Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Memiliki rekening bank aktif Bukan ASN, anggota TNI, atau Polri

    Masyarakat yang merasa memenuhi kriteria diimbau untuk memastikan data mereka di DTKS sudah benar dan aktif.

    Untuk mendukung proses penyaluran, pemerintah menggunakan sistem verifikasi dengan barcode digital. Inovasi ini bertujuan agar bantuan dapat:

    Disalurkan lebih cepat Menghindari penyalahgunaan Menjamin keakuratan data penerima

    Beberapa penerima telah mulai mengecek saldo rekening mereka, namun sebagian masih melihat saldo Rp0 karena dana disalurkan secara bertahap.

    Apa yang Harus Dipersiapkan Penerima?

    Pemerintah menyarankan masyarakat untuk:

    Rutin mengecek saldo rekening Menyiapkan dokumen pendukung seperti KTP dan Kartu Keluarga Memastikan nomor rekening aktif dan terdaftar Tidak mudah percaya dengan informasi yang belum jelas sumbernya Komitmen Pemerintah Melindungi Warga Rentan

    Melalui program BLT BBM ini, pemerintah menunjukkan komitmennya dalam menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Bantuan senilai Rp600.000 ini diharapkan dapat meringankan beban pengeluaran rumah tangga yang terdampak kondisi ekonomi global.

    Penting untuk diketahui, bantuan ini diberikan berdasarkan validasi data, bukan melalui pendaftaran baru.

    Untuk diingat, belakangan, banyak beredar kabar palsu terkait jadwal pencairan BLT BBM. Pemerintah mengingatkan masyarakat untuk selalu mengecek informasi melalui sumber resmi seperti Kemensos, situs DTKS, dan dinas sosial setempat. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Bansos BPNT Tahap 2 Rp600 Ribu Siap Cair

    Bansos BPNT Tahap 2 Rp600 Ribu Siap Cair

    JABAR EKSPRES – Pemerintah kembali menyalurkan Bansos BPNT tahap kedua untuk tahun 2025. Kali ini, bantuan senilai Rp600 ribu siap dicairkan kepada para Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Namun, ada kabar penting yang wajib diketahui masyarakat: daftar penerima kini banyak berubah, seiring dengan diberlakukannya sistem data baru bernama Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

    Perubahan besar dalam sistem penyaluran bantuan sosial ini terjadi setelah pemerintah memutuskan untuk tidak lagi menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Mulai Mei atau Juni 2025, semua jenis bansos, termasuk BPNT, akan mengacu penuh pada data DTSEN yang dikelola Badan Pusat Statistik (BPS).

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf, atau yang akrab disapa Gus Ipul, menegaskan bahwa data penerima bansos akan terus diperbarui setiap tiga bulan oleh BPS. Artinya, tidak semua orang yang sebelumnya rutin menerima bantuan dijamin akan terus mendapatkannya.

    “Sekarang tidak ada lagi jaminan bansos akan diterima sepanjang tahun. Bisa jadi hanya untuk satu periode, tergantung hasil verifikasi terbaru dari BPS,” ungkap Gus Ipul.

    Baca juga : Cek 3 Kelompok KPM Ini Bisa Dapat Bansos PKH dan BPNT

    Langkah ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 sebagai dasar hukum penerapan DTSEN.

    BPNT tahap kedua mencakup periode April, Mei, dan Juni 2025. Penyalurannya kini dilakukan setiap tiga bulan sekali, bukan lagi setiap bulan. Dengan demikian, KPM akan menerima bantuan sebesar Rp600.000 sekaligus (Rp200.000 x 3 bulan).

    Namun hingga pertengahan April 2025, belum tampak adanya pergerakan saldo baru di rekening para penerima. Jika ada dana masuk, kemungkinan besar itu adalah sisa dari tahap pertama yang sebelumnya tertunda.

    Masyarakat diminta untuk bersabar dan terus memantau rekening atau aplikasi e-wallet resmi yang terhubung dengan program BPNT.

    Di sisi lain, berita gembira datang dari Kabupaten Badung, Bali. Pemerintah daerah setempat menggelontorkan bantuan sosial sebesar Rp2 juta per keluarga bagi lebih dari 81.000 Kepala Keluarga (KK) beragama Hindu dalam rangka menyambut Hari Raya Galungan pada 23 April 2025.