Kementrian Lembaga: kemenpupr

  • Taspen serahkan manfaat pensiun ke sejumlah mantan menteri era Jokowi

    Taspen serahkan manfaat pensiun ke sejumlah mantan menteri era Jokowi

    Jakarta (ANTARA) – PT Taspen (Persero) menyerahkan manfaat pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) kepada sejumlah mantan menteri Kabinet Indonesia Maju serta mantan petinggi negara.

    Penyerahan dilakukan langsung di kantor kementerian masing-masing oleh Komisaris Utama Taspen Suhardi Alius, Plt. Direktur Utama Taspen Rony Hanityo Aprianto, dan Direktur Operasional Taspen Ariyandi sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi para menteri.

    Corporate Secretary Taspen Henra mengatakan Taspen sebagai pengelola jaminan sosial bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pejabat negara senantiasa proaktif dalam memberikan seluruh hak dan manfaat para abdi negara.

    “Taspen mengapresiasi kinerja dan seluruh pengabdian serta dedikasi para menteri kepada negara melalui penyerahan manfaat Program Pensiun dan THT. Kami berharap manfaat yang diterima dapat memberikan kesejahteraan bagi mereka dan keluarga,” ujar Henra dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

    Beberapa menteri dan petinggi negara yang menerima manfaat Pensiun dan THT secara langsung di kantornya masing-masing antara lain: Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan HAM Hadi Tjahjanto, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga, dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

    Selanjutnya ada juga Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Pariwisata & Ekonomi Kreatif Sandiaga S. Uno, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Ibu Siti Nurbaya Bakar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan dan Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin.

    “Nuna ikut senang saya dapat uang pensiun dari TASPEN sebesar Rp27 juta selama saya menjabat jadi Kepala Staf Presiden dan Menteri Koperasi dan UKM. Mulai 1 November akan dapat uang pensiun Rp3 juta tiap bulan. Alhamdulillah,” ujar Teten Masduki berseloroh melalui akun sosial media resminya. Nuna adalah kucing peliharaaan Teten.

    Para menteri dan petinggi negara memasuki masa pensiun pada 1 November 2024, setelah menjalankan amanah sebagai menteri selama periode pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Ma’ruf Amin dan berakhirnya masa jabatan sebagai petinggi negara.

    Adapun manfaat yang disalurkan meliputi Program Pensiun dan Tabungan Hari Tua, sebagai bagian dari hak yang diterima oleh pejabat negara setelah masa baktinya.

    Sebelumya, Taspen juga telah menyerahkan manfaat pensiun dan THT secara langsung kepada Wakil Presiden Ma’ruf Amin di Istana Wakil Presiden pada pertengahan September lalu. Selain para menteri, Taspen juga memberikan layanan pensiun kepada berbagai pejabat negara lainnya, seperti anggota Dewan Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Komisi Pemberantasan Korupsi, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, duta besar dan kepala daerah. Hal itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

    Penyaluran manfaat pensiun dan THT tersebut merupakan wujud apresiasi pemerintah kepada pejabat negara atas dedikasi dan pengabdian selama bertugas. Sebagai pengelola program jaminan sosial ASN dan Pejabat Negara, Taspen terus berupaya menjaga kepercayaan dengan memberikan layanan yang andal dan proaktif.

    Taspen akan terus memperkuat peran pentingnya dalam mengelola program jaminan sosial bagi ASN dan pejabat negara, dengan tetap berkomitmen pada prinsip 5T dalam penyelenggaraan program pensiun, yaitu Tepat Administrasi, Tepat Orang, Tepat Waktu, Tepat Jumlah, dan Tepat Tempat.

    Hal itu sejalan dengan arahan Menteri BUMN Erick Thohir yang menekankan bahwa perusahaan BUMN harus terus mendorong produktivitas bisnis yang lebih efisien, melakukan perbaikan, dan berorientasi layanan.

    Pewarta: Citro Atmoko
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2024

  • Segera Berlaku! Cek Tarif Tol Tebing Tinggi-Dolok Merawan-Sinaksak

    Segera Berlaku! Cek Tarif Tol Tebing Tinggi-Dolok Merawan-Sinaksak

    Jakarta

    PT Hutama Marga Waskita (Hamawas) akan menetapkan tarif dalam waktu dekat untuk Tol Kuala Tanjung – Tebing Tinggi – Parapat (Kutepat) Seksi 3 (Junction Tebing Tinggi-Interchange Dolok Merawan) dan Sebagian Seksi 4 (Interchange Dolok Merawan – Interchange Sinaksak).

    Dikutip dari keterangan Hamawas, Sabtu (9/11/2024), hal ini menyusul terbitnya Surat Keputusan (SK) Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 2791/KPTS/M/2024 tanggal 15 Oktober 2024. Hamawas sebelumnya telah melakukan sosialisasi selama dua pekan sejak tanggal 16 Oktober 2024.

    Berdasarkan SK Menteri PUPR tersebut yang, berikut besaran tarif pada Tol Tebing Tinggi – Dolok Merawan – Sinaksak:

    IC Indrapura-Junction Indrapura:
    Gol 1: Rp 6.000
    Gol II: Rp 9.000
    Gol III: Rp 9.000
    Gol IV: Rp 12.000
    Gol V: Rp 12.000

    IC Indrapura-IC Tebing Tinggi:
    Gol 1: Rp 28.500
    Gol II: Rp 43.000
    Gol III: Rp 43.000
    Gol IV: Rp 57.000
    Gol V: Rp 57.000

    IC Indrapura-Tebing Tinggi KM 86+250:
    Gol 1: Rp 31.000
    Gol II: Rp 46.000
    Gol III: Rp 46.000
    Gol IV: Rp 61.500
    Gol V: Rp 61.500

    IC Indrapura-IC Dolok Merawan:
    Gol 1: Rp 63.500
    Gol II: Rp 95.000
    Gol III: Rp 95.000
    Gol IV: Rp 127.000
    Gol V: Rp 127.000

    IC Indrapura-IC Sinaksak
    Gol 1: Rp 80.500
    Gol II: Rp 120.500
    Gol III: Rp 120.500
    Gol IV: Rp 161.000
    Gol V: Rp 161.000

    Junction Indrapura-IC Tebing Tinggi
    Gol 1: Rp 22.500
    Gol II: Rp 34.000
    Gol III: Rp 34.000
    Gol IV: Rp 45.000
    Gol V: Rp 45.000

    Junction Indrapura-Tebing Tinggi KM 86+250
    Gol 1: Rp 25.000
    Gol II: Rp 37.500
    Gol III: Rp 37.500
    Gol IV: Rp 49.500
    Gol V: Rp 49.500

    Junction Indrapura-IC Dolok Merawan
    Gol 1: Rp 57.500
    Gol II: Rp 86.500
    Gol III: Rp 86.500
    Gol IV: Rp 115.000
    Gol V: Rp 115.000

    Junction Indrapura-IC Sinaksak
    Gol 1: Rp 74.500
    Gol II: Rp 112.000
    Gol III: Rp 112.000
    Gol IV: Rp 149.000
    Gol V: Rp 149.000

    Junction Indrapura-IC Indrapura
    Gol 1: Rp 6.000
    Gol II: Rp 9.000
    Gol III: Rp 9.000
    Gol IV: Rp 12.000
    Gol V: Rp 12.000

    IC Tebing Tinggi-Tebing Tinggi KM 86+250
    Gol 1: Rp 2.000
    Gol II: Rp 3.500
    Gol III: Rp 3.500
    Gol IV: Rp 4.500
    Gol V: Rp 4.500

    IC Tebing Tinggi-IC Dolok Merawan
    Gol 1: Rp 35.000
    Gol II: Rp 52.500
    Gol III: Rp 52.500
    Gol IV: Rp 69.500
    Gol V: Rp 69.500

    IC Tebing Tinggi – IC Sinaksak
    Gol 1: Rp 52.000
    Gol II: Rp 78.000
    Gol III: Rp 78.000
    Gol IV: Rp 103.500
    Gol V: Rp 103.500

    IC Tebing Tinggi-IC Indrapura
    Gol 1: Rp 28.500
    Gol II: Rp 43.000
    Gol III: Rp 43.000
    Gol IV: Rp 57.000
    Gol V: Rp 57.000

    IC Tebing Tinggi-Junction Indrapura
    Gol 1: Rp 22.500
    Gol II: Rp 34.000
    Gol III: Rp 34.000
    Gol IV: Rp 45.000
    Gol V: Rp 45.000

    Junction Tebing Tinggi KM 85+450S-IC Dolok Merawan
    Gol 1: Rp 32.500
    Gol II: Rp 49.000
    Gol III: Rp 49.000
    Gol IV: Rp 65.500
    Gol V: Rp 65.500

    Junction Tebing Tinggi KM 85+450S-IC Sinaksak
    Gol 1: Rp 49.500
    Gol II: Rp 74.500
    Gol III: Rp 74.500
    Gol IV: Rp 99.500
    Gol V: Rp 99.500

    Junction Tebing Tinggi KM 85+450S-IC Indrapura
    Gol 1: Rp 31.000
    Gol II: Rp 46.000
    Gol III: Rp 46.000
    Gol IV: Rp 61.500
    Gol V: Rp 61.500

    Junction Tebing Tinggi KM 85+450S-Junction Indrapura
    Gol 1: Rp 25.000
    Gol II: Rp 37.500
    Gol III: Rp 37.500
    Gol IV: Rp 49.500
    Gol V: Rp 49.500

    Junction Tebing Tinggi KM 85+450S-IC Tebing Tinggi
    Gol 1: Rp 2.000
    Gol II: Rp 3.500
    Gol III: Rp 3.500
    Gol IV: Rp 4.500
    Gol V: Rp 4.500

    IC Dolok Merawan-IC Sinaksak
    Gol 1: Rp 17.000
    Gol II: Rp 25.500
    Gol III: Rp 25.500
    Gol IV: Rp 34.000
    Gol V: Rp 34.000

    IC Dolok Merawan-IC Indrapura
    Gol 1: Rp 63.500
    Gol II: Rp 95.000
    Gol III: Rp 95.000
    Gol IV: Rp 127.000
    Gol V: Rp 127.000

    IC Dolok Merawan-Junction Indrapura
    Gol 1: Rp 57.500
    Gol II: Rp 86.500
    Gol III: Rp 86.500
    Gol IV: Rp 115.000
    Gol V: Rp 115.000

    IC Dolok Merawan-IC Tebing Tinggi
    Gol 1: Rp 35.000
    Gol II: Rp 52.500
    Gol III: Rp 52.500
    Gol IV: Rp 69.500
    Gol V: Rp 69.500

    IC Dolok Merawan-Junction Tebing Tinggi KM 85+450S
    Gol 1: Rp 32.500
    Gol II: Rp 49.000
    Gol III: Rp 49.000
    Gol IV: Rp 65.500
    Gol V: Rp 65.500

    IC Sinaksak-IC Indrapura
    Gol 1: Rp 80.500
    Gol II: Rp 120.500
    Gol III: Rp 120.500
    Gol IV: Rp 161.000
    Gol V: Rp 161.000

    IC Sinaksak-Junction Indrapura
    Gol 1: Rp 74.500
    Gol II: Rp 112.000
    Gol III: Rp 112.000
    Gol IV: Rp 149.000
    Gol V: Rp 149.000

    IC Sinaksak-IC Tebing Tinggi
    Gol 1: Rp 52.000
    Gol II: Rp 78.000
    Gol III: Rp 78.000
    Gol IV: Rp 103.500
    Gol V: Rp 103.500

    IC Sinaksak-Junction Tebing Tinggi KM 85-450S
    Gol 1: Rp 49.500
    Gol II: Rp 74.500
    Gol III: Rp 74.500
    Gol IV: Rp 99.500
    Gol V: Rp 99.500

    IC Sinaksak-Dolok Merawan
    Gol 1: Rp 17.000
    Gol II: Rp 25.500
    Gol III: Rp 25.500
    Gol IV: Rp 34.000
    Gol V: Rp 34.000

    Sebagai simulasi, untuk pengguna jalan tol yang masuk/keluar dari gerbang tol jaringan Ruas Tol Kutepat dan masuk/keluar di gerbang tol yang dikelola oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) lain.

    Cek simulasi penyesuaian tarif di bawah ini:

    A) Jika pengguna jalan tol kendaraan golongan I masuk dari Gerbang Tol (GT) Sinaksak di Ruas Tol Kutepat dan keluar melalui GT Kualanamu di Ruas Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi (MKTT) yang dikelola oleh PT Jasamarga Kualanamu Tol , maka simulasi pengenaan tarif adalah sebagai berikut:

    GT Sinaksak-Junction Tebing Tinggi :
    – Tarif lama Rp 0
    – Tarif baru Rp 49.500

    Junction Tebing Tinggi-GT Kualanamu (Tarif Ruas Tol MKTT):
    – Tarif lama Rp 56.000
    – Tarif baru Rp 53.000

    Tarif GT Sinaksak-GT Kualanamu:
    -Tarif lama Rp 56.000
    – Tarif baru Rp 102.500

    B) Jika pengguna jalan tol kendaraan golongan I masuk dari GT Sinaksak di Ruas Tol kutepat dan keluar melalui GT Binjai di Ruas Tol Medan-Binjai (Mebi) yang dikelola oleh PT Medan Binjai Tol akan dikenakan tarif sebagai berikut:

    GT Sinaksak – Junction Tebing Tinggi (Tarif Ruas Kutepat):
    -Tarif lama Rp 0
    – Tarif baru Rp 49.500

    Junction Tebing Tinggi-Tanjung Morawam (Tarif Ruas Tol MKKT)
    -Tarif lama Rp 60.000
    – Tarif baru Rp 57.000

    Tanjung Morawa-Tanjung Mulia (Tarif Ruas Tol Belmera)
    -Tarif lama Rp 6.000
    – Tarif baru Rp 6.000

    Tanjung Mulia-GT Binjai
    -Tarif lama Rp 26.500
    – Tarif baru Rp 26.500

    Tarif GT Sinaksak-GT Binjai
    -Tarif lama Rp 92.500
    -Tarif baru Rp 139.000

    Sistem transaksi di Jalan Tol Medan Raya menggunakan sistem transaksi tertutup, sehingga bagi pengguna jalan yang tidak terus menerus akan dikenakan tarif proporsional berdasarkan jarak tempuhnya.

    Direktur Utama Hamawas , Dindin Solakhuddin mengatakan bahwa Jalan Tol Tebing Tinggi – Dolok Merawan – Sinaksak sudah beroperasi selama hampir 1,5 bulan. Selama masa operasi, Hamawas sudah melakukan sosialisasi dan edukasi secara masif.

    Mulai dari tata cara penggunaan kartu uang elektronik, profil jalan tol, edukasi berkendara yang baik dan benar, hingga informasi kuliner dan wisata di sekitar jalan tol melalui seluruh saluran komunikasi online dan offline.

    “Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kepada seluruh pengguna jalan tol mengenai manfaat keberadaan jalan tol ini serta sekaligus menumbuhkan kebiasaan untuk berkendara yang benar di jalan tol, serta menginformasikan kepada pengguna jalan bahwa Jalan Tol Tebing Tinggi – Dolok Merawan – Sinaksak akan menerapkan penerapan tarif dalam waktu dekat,” Ujar Dindin.

    (ily/hns)

  • Siaga Perang Meluas! Prabowo Gas Swasembada Pangan, Rem Proyek IKN

    Siaga Perang Meluas! Prabowo Gas Swasembada Pangan, Rem Proyek IKN

    Bisnis.com, JAKARTA – Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menjadi salah satu warisan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang banyak disebut dalam kampanye paslon Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka.

    Kelanjutan megaproyek pemindahan ibu kota negara tersebut seakan menjadi harapan yang diletakkan di pundak Prabowo-Gibran jika memenangi Pilpres 2024. Saat berkampanye, Prabowo-Gibran pun berjanji melanjutkan proyek tersebut.

    Penegasan janji yang sama disampaikan Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Garuda, IKN Nusantara, Kalimantan Timur, pada Agustus lalu. Prabowo yang saat itu masih menjabat Menteri Pertahanan sekaligus Presiden Terpilih menyampaikan kembali komitmennya untuk melanjutkan dan menyelesaikan pembangunan IKN Nusantara.

    Dia menekankan bahwa proyek IKN sangat penting untuk pemerataan pembangunan dan untuk mengurangi beban Pulau Jawa yang selama ini menjadi pusat populasi dan kegiatan ekonomi.

    Perbesar

    Penampakan proyek pembangunan IKN Nusantara / Bisnis 

    “Saya kira supaya jelas dan tadi sudah saya tegaskan beberapa kali bahwa IKN ini akan kita tuntaskan, akan kita selesaikan dengan baik. Karena memang sangat dibutuhkan, tadi Bapak Presiden [Jokowi] menyampaikan soal pemerataan dan keinginan kita untuk juga meringankan daya dukung Pulau Jawa terhadap konsentrasi populasi dan konsentrasi kegiatan,” ujar Prabowo.

    Bahkan, Prabowo menjanjikan anggaran jumbo pada 2025 untuk megaproyek total anggarannya ditaksir mencapai Rp466 triliun.

    “Dan untuk ini juga, saya ingin meyakinkan Otorita bahwa ruang anggaran yang kita siapkan cukup besar, dan kita bisa saya kira selesaikan beberapa hal yang penting dalam IKN ini,” imbuhnya.

    Swasembada Pangan 

    Sayangnya, isu proyek IKN Nusantara sama sekali tidak disebutkan dalam pidato perdana Prabowo sebagai Presiden RI. Swasembada pangan dan energi menjadi isu yang banyak disoroti Prabowo.

    Presiden ke-8 RI itu menjanjikan swasembada pangan secepatnya terwujud di Tanah Air mengingat ancaman krisis global yang menghantui saat ini.

    “Saudara-saudara sekalian saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, kita tidak boleh tergantung sumber makanan dari luar, dalam krisis dalam keadaan genting tidak ada yang akan mengizinkan barang-barang mereka untuk kita beli karena itu tidak ada jalan lain dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kita harus mencapai ketahanan pangan,” ujar Prabowo dalam pidatonya.

    Hal yang sama seakan ditegaskan kembali beberapa waktu kemudian oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo. Dia menyampaikan bahwa Presiden Prabowo bakal lebih fokus untuk mewujudkan swasembada pangan dalam rangka mengantisipasi proses ketidakpastian global yang disebabkan oleh perang geopolitik di beberapa negara timur tengah yang hingga saat ini terus memanas.

    Perbesar

    Dody Hanggodo / Bisnis

    “Dari hasil diskusi dengan Pak Presiden dalam beberapa kesempatan, IKN tetap akan kita teruskan cuma mungkin kecepatannya mungkin tak seperti dulu. Karena yang dikhawatirkan Pak Presiden perang benar-benar terjadi secara massif, kemudian kemampuan kita untuk swasembada pangan belum terjadi,” jelasnya dalam RDP bersama Komisi V DPR RI, Rabu (30/10/2024).

    Dody menambahkan, apabila masalah swasembada pangan tak kunjung menjadi perhatian pemerintah, hal itu dikhawatirkan bakal memantik masalah ketahanan pangan nasional dalam skala yang lebih besar.

    Akan tetapi, kekhawatiran melambatnya pembangunan IKN tersebut seakan dipatahkan usai Prabowo melantik mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) andalan Jokowi, yakni Basuki Hadimuljono.

    Usai dilantik, Basuki membocorkan bahwa dirinya mendapat Amanah dari Prabowo untuk dapat segera mempersiapkan cetak biru atau grand design program pembangunan prioritas IKN untuk 2025.

    “Ya itu tadi, sekarang ini kan baru November, Desember kami ingin buat program 2025. Perintah beliau. Jadi saya lebih sering di sana [IKN] nanti,” pungkas Basuki.

    Anggaran IKN vs Swasembada Pangan

    Jelang akhir masa jabatannya sebagai Menteri PUPR, Basuki menyampaikan bahwa kementeriannya mengajukan penambahan anggaran senilai Rp9,11 triliun untuk melanjutkan pembangunan IKN Nusantara.

    Dia menjelaskan bahwa alokasi anggaran prmbangunan IKN ini bakal disalurkan pada 3 direktorat jenderal (Ditjen).

    “Keberlanjutan pembangunan IKN sebesar Rp9,11 triliun ini  akan dipakai untuk Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Perumahan,” kata Basuki dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi V DPR RI, Rabu (18/9/2024).

    Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono menyampaikan bahwa pemerintah mengalokasikan anggaran untuk IKN 2025 senilai Rp15 triliun. Di mana Rp9,11 berada di Kementerian PUPR dan sisanya Rp5,89 triliun berada di Badan Otorita IKN (OIKN). 

    Berdasarkan catatan Bisnis, nilai tersebut belum termasuk pagu awal IKN, baik di Kementerian PUPR maupun OIKN yang masing-masing senilai Rp4,13 triliun dan Rp500 miliar.

    Adapun, proyek IKN Nusantara ditaksir membutuhkan total anggaran Rp466 triliun dan ditarget rampung pada HUT ke-100 Kemerdekaan RI yakni pada 2045. Dari total anggaran itu, 20%-nya diambil dari APBN, sedangkan sisanya berasal dari investasi swasta hingga BUMN/BUMD.

    Perbesar

    Ilustrasi beras / Bisnis

    Sementara itu, anggaran yang disiapkan pemerintahan Prabowo melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan pada 2025 untuk mewujudkan swasembada pangan mencapai Rp139,4 triliun.

    “Kita perlu menyatukan langkah dan membentuk tim kerja sama yang kuat untuk mencapai tujuan swasembada pangan. Anggaran untuk ketahanan pangan di tahun 2025 cukup besar, yaitu sekitar Rp139,4 triliun,” ujar Menko Pangan Zulkifli Hasan dilansir dari laman Kementerian PANRB, Kamis (31/10/2024).

    Namun, sambung Zulkifli, anggaran itu akan tersebar di beberapa kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), serta dana pupuk yang dikelola oleh BUMN. 

  • Rencana Prabowo Terkait IKN Diungkap Pak Bas

    Rencana Prabowo Terkait IKN Diungkap Pak Bas

    Jakarta

    Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengungkap rencana Presiden Prabowo Subianto terkait IKN. Basuki menyebut Prabowo minta IKN rampung dalam 4 tahun.

    Dirangkum detikcom, Prabowo resmi melantik Basuki sebagai Kepala OIKN. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) ini sebelumnya mengemban tugas sebagai Plt Kepala Otorita IKN.

    Pelantikan Basuki sebagai Kepala OIKN ini digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024). Prabowo mengambil sumpah jabatan Kepala OIKN.

    Acara kemudian dilanjutkan dengan pembacaan keputusan presiden. Setelah itu, Prabowo memandu pengucapan sumpah jabatan.

    “Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab,” demikian bunyi sumpah jabatan tersebut.

    Basuki kemudian menandatangani berita acara pelantikan. Setelah itu, Prabowo dan para undangan yang hadir menyampaikan ucapan selamat kepada Basuki.

    Rencana Prabowo Terkait IKN

    “Oh, nggak, justru beliau minta supaya (IKN) selesai 3-4 tahun kan,” kata Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/11/2024). Basuki merespons pertanyaan wartawan terkait pernyataan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo perihal proses pembangunan IKN.

    Untuk diketahui, Menteri Dody mengungkapkan bahwa ada kemungkinan terjadi perlambatan proses pembangunan IKN. Hal ini seiring dengan fokus pemerintah yang saat ini lebih mengarah ke swasembada pangan.

  • Profil Basuki Hadimuljono: Kepala Otoritas IKN

    Profil Basuki Hadimuljono: Kepala Otoritas IKN

    Jakarta: Basuki Hadimuljono adalah seorang insinyur dan birokrat berpengalaman yang saat ini menjabat sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) sejak 5 November 2024.

    Sebelumnya, ia menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo selama dua periode, mulai dari tahun 2014 hingga 2024.
     
    Kehidupan Awal dan Pendidikan
    Basuki lahir di Surakarta, Jawa Tengah, pada 5 November 1954. Ia adalah anak keempat dari delapan bersaudara, dengan ayah seorang anggota TNI Angkatan Darat.

    Masa kecilnya diwarnai dengan kepindahan mengikuti tugas ayahnya, di mana ia menyelesaikan pendidikan dasar di Palembang dan menamatkan SMA di Surabaya.

    Setelah menyelesaikan pendidikan menengah, Basuki melanjutkan studi ke Universitas Gadjah Mada (UGM) dengan mengambil jurusan Teknik Geologi dan berhasil meraih gelar insinyur pada usia 25 tahun.

    Ia kemudian melanjutkan pendidikannya ke jenjang magister dan doktor di Colorado State University, Amerika Serikat, dengan beasiswa dari Kementerian Pekerjaan Umum.
     
    Karier dan Jabatan
    Basuki memulai kariernya sebagai pegawai negeri sipil di Kementerian Pekerjaan Umum, tempat ia berkarier selama lebih dari 31 tahun.

    Ia menduduki berbagai posisi penting, termasuk Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Inspektur Jenderal, hingga Direktur Jenderal Penataan Ruang. Basuki dikenal sebagai pekerja lapangan yang memiliki pemahaman mendalam baik dalam aspek teknis maupun birokrasi.

    Selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, Basuki diangkat sebagai Menteri PUPR dalam Kabinet Kerja (2014-2019) dan kemudian di Kabinet Indonesia Maju (2019-2024).

    Selama menjabat sebagai Menteri PUPR, ia memimpin sejumlah proyek besar, termasuk pembangunan infrastruktur jalan tol, jembatan, dan perumahan rakyat.

    Salah satu prestasi utamanya adalah percepatan pembangunan Jalan Tol Trans-Jawa dan Trans-Sumatra serta penanganan rehabilitasi pasca bencana, seperti tsunami di Aceh dan Lumpur Lapindo di Sidoarjo.
     
    Kepala Otorita IKN
    Setelah masa jabatannya sebagai Menteri PUPR berakhir, Basuki dipercaya menjadi Kepala Otorita IKN. Pengangkatannya berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 151/P Tahun 2024.

    Sebagai Kepala Otorita IKN, Basuki bertugas memimpin pembangunan dan pengelolaan Ibu Kota Nusantara yang baru, proyek besar untuk memindahkan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

    Tugas ini mencakup tantangan pembangunan infrastruktur serta koordinasi dengan berbagai pihak terkait.
     
    Penghargaan dan Kontribusi
    Atas dedikasinya, Basuki telah menerima berbagai penghargaan, seperti tiga medali Satyalancana Karya Satya, Satyalancana Pembangunan, dan Satyalancana Wira Karya.

    Pada tahun 2023, ia juga dianugerahi “The Order of the Rising Sun, Gold and Silver Star” oleh Kaisar Jepang atas kontribusinya dalam memperkuat kerja sama antara Indonesia dan Jepang.

    Basuki dikenal sebagai sosok berdedikasi tinggi dalam pekerjaannya. Banyak proyek infrastruktur besar dan tugas lapangan yang dipercayakan kepadanya diselesaikan dengan baik, sehingga ia mendapat julukan sebagai “menteri lapangan”.

    Ketegasan dan komitmennya terhadap pembangunan infrastruktur menjadikannya salah satu tokoh penting di balik modernisasi dan peningkatan kualitas infrastruktur Indonesia.

    Baca Juga:
    Dasco Bocorkan Isi Pertemuan Malam Prabowo-SBY, Bahas Pembentukan Lembaga Investasi

    Jakarta: Basuki Hadimuljono adalah seorang insinyur dan birokrat berpengalaman yang saat ini menjabat sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) sejak 5 November 2024.
     
    Sebelumnya, ia menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo selama dua periode, mulai dari tahun 2014 hingga 2024.
     
    Kehidupan Awal dan Pendidikan
    Basuki lahir di Surakarta, Jawa Tengah, pada 5 November 1954. Ia adalah anak keempat dari delapan bersaudara, dengan ayah seorang anggota TNI Angkatan Darat.
     
    Masa kecilnya diwarnai dengan kepindahan mengikuti tugas ayahnya, di mana ia menyelesaikan pendidikan dasar di Palembang dan menamatkan SMA di Surabaya.
    Setelah menyelesaikan pendidikan menengah, Basuki melanjutkan studi ke Universitas Gadjah Mada (UGM) dengan mengambil jurusan Teknik Geologi dan berhasil meraih gelar insinyur pada usia 25 tahun.
     
    Ia kemudian melanjutkan pendidikannya ke jenjang magister dan doktor di Colorado State University, Amerika Serikat, dengan beasiswa dari Kementerian Pekerjaan Umum.
     
    Karier dan Jabatan
    Basuki memulai kariernya sebagai pegawai negeri sipil di Kementerian Pekerjaan Umum, tempat ia berkarier selama lebih dari 31 tahun.
     
    Ia menduduki berbagai posisi penting, termasuk Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Inspektur Jenderal, hingga Direktur Jenderal Penataan Ruang. Basuki dikenal sebagai pekerja lapangan yang memiliki pemahaman mendalam baik dalam aspek teknis maupun birokrasi.
     
    Selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, Basuki diangkat sebagai Menteri PUPR dalam Kabinet Kerja (2014-2019) dan kemudian di Kabinet Indonesia Maju (2019-2024).
     
    Selama menjabat sebagai Menteri PUPR, ia memimpin sejumlah proyek besar, termasuk pembangunan infrastruktur jalan tol, jembatan, dan perumahan rakyat.
     
    Salah satu prestasi utamanya adalah percepatan pembangunan Jalan Tol Trans-Jawa dan Trans-Sumatra serta penanganan rehabilitasi pasca bencana, seperti tsunami di Aceh dan Lumpur Lapindo di Sidoarjo.
     
    Kepala Otorita IKN
    Setelah masa jabatannya sebagai Menteri PUPR berakhir, Basuki dipercaya menjadi Kepala Otorita IKN. Pengangkatannya berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 151/P Tahun 2024.
     
    Sebagai Kepala Otorita IKN, Basuki bertugas memimpin pembangunan dan pengelolaan Ibu Kota Nusantara yang baru, proyek besar untuk memindahkan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur.
     
    Tugas ini mencakup tantangan pembangunan infrastruktur serta koordinasi dengan berbagai pihak terkait.
     
    Penghargaan dan Kontribusi
    Atas dedikasinya, Basuki telah menerima berbagai penghargaan, seperti tiga medali Satyalancana Karya Satya, Satyalancana Pembangunan, dan Satyalancana Wira Karya.
     
    Pada tahun 2023, ia juga dianugerahi “The Order of the Rising Sun, Gold and Silver Star” oleh Kaisar Jepang atas kontribusinya dalam memperkuat kerja sama antara Indonesia dan Jepang.
     
    Basuki dikenal sebagai sosok berdedikasi tinggi dalam pekerjaannya. Banyak proyek infrastruktur besar dan tugas lapangan yang dipercayakan kepadanya diselesaikan dengan baik, sehingga ia mendapat julukan sebagai “menteri lapangan”.
     
    Ketegasan dan komitmennya terhadap pembangunan infrastruktur menjadikannya salah satu tokoh penting di balik modernisasi dan peningkatan kualitas infrastruktur Indonesia.
     
    Baca Juga:
    Dasco Bocorkan Isi Pertemuan Malam Prabowo-SBY, Bahas Pembentukan Lembaga Investasi

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (SUR)

  • Basuki Hadimuljono sebut Jokowi ingin lebih sering berkunjung ke IKN

    Basuki Hadimuljono sebut Jokowi ingin lebih sering berkunjung ke IKN

    “Iya nanti lihat beliau. Tapi beliau memang ingin lebih sering ke sana,”Jakarta (ANTARA) – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadimuljono mengatakan Presiden ke-7 RI Joko Widodo ingin lebih sering berkunjung ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, usai purna-tugas sebagai Kepala Negara.

    “Iya nanti lihat beliau. Tapi beliau memang ingin lebih sering ke sana,” kata Basuki dijumpai di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

    Basuki menyampaikan dirinya terakhir berkomunikasi dengan Joko Widodo dua hari lalu dan Jokowi memang berniat mengunjungi IKN kembali.

    Basuki Hadimuljono dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala OIKN di Istana Negara Jakarta, Selasa.

    Basuki pada era kabinet Presiden Joko Widodo merupakan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sekaligus Pelaksana Tugas OIKN.

    Terkait tugas yang diberikan Prabowo kepadanya, Basuki menyebut Presiden Prabowo sudah menginstruksikan kepadanya untuk melaksanakan pembangunan IKN.

    Basuki menekankan Prabowo meminta IKN dapat diselesaikan dalam 3-4 tahun ke depan.

    Dia mengatakan selama empat tahun ke depan, OIKN akan membangun gedung-gedung yudikatif dan legislatif termasuk ekosistem prasarana dasar, hunian, perkantoran, hingga kementerian.

    Selain itu pembangunan juga tidak hanya berfokus pada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) saja, karena ada beberapa investor yang berminat melakukan investasi di wilayah II IKN.

     

    Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga, Andi Firdaus
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • Prabowo Khawatir Perang Meluas, Proyek IKN akan Direm?

    Prabowo Khawatir Perang Meluas, Proyek IKN akan Direm?

    Bisnis.com, JAKARTA – Nasib konstruksi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara belakangan menjadi sorotan. Pasalnya, Presiden Prabowo Subianto tampak tak banyak memberikan perhatian pada mega proyek yang digagas oleh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) tersebut.

    Asumsi tersebut diperkuat usai Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo baru-baru ini menegaskan bahwa kecepatan pembangunan IKN bakal melambat selama masa pemerintahan Presiden Prabowo.

    Pasalnya, terang Dody, Presiden Prabowo Subianto bakal lebih fokus untuk mewujudkan swasembada pangan dalam rangka mengantisipasi proses ketidakpastian global yang disebabkan oleh perang geopolitik di beberapa negara timur tengah yang hingga saat ini terus memanas.

    “Dari hasil diskusi dengan Pak Presiden dalam beberapa kesempatan, IKN tetap akan kita teruskan cuma mungkin kecepatannya mungkin tak seperti dulu. Karena yang dikhawatirkan Pak Presiden perang benar-benar terjadi secara masif, kemudian kemampuan kita untuk swasembada pangan belum terjadi,” jelasnya dalam RDP bersama Komisi V DPR RI, Rabu (30/10/2024).

    Dody menambahkan, apabila masalah swasembada pangan tak kunjung menjadi perhatian pemerintah, hal itu dikhawatirkan bakal memantik masalah ketahanan pangan nasional dalam skala yang lebih besar.

    Akan tetapi, kekhawatiran melambatnya pembangunan IKN tersebut tampak dipatahkan pada hari ini usai Presiden Prabowo Subianto melantik sosok mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) andalan Jokowi, yakni Basuki Hadimuljono.

    Pada hari ini, Basuki resmi ditunjuk sebagai Kepala OIKN definitif, usai sebelumnya Bambang Susantono selaku Kepala OIKN definitif mundur dari jabatannya.

    Usai dilantik, Basuki membocorkan bahwa dirinya mendapat Amanah dari Prabowo untuk dapat segera mempersiapkan cetak biru atau grand design program pembangunan prioritas IKN untuk 2025.

    “Ya itu tadi, sekarang ini kan baru November, Desember kami ingin buat program 2025. Perintah beliau. Jadi saya lebih sering di sana [IKN] nanti,” pungkas Basuki.

  • Intip Garasi Basuki Hadimuljono yang Dilantik Jadi Kepala Otorita IKN

    Intip Garasi Basuki Hadimuljono yang Dilantik Jadi Kepala Otorita IKN

    Jakarta

    Basuki Hadimuljono dilantik sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN). Menilik sisi lain dari eks Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ini, apa saja koleksi otomotif-nya?

    Dikutip dari LHKPN di situs KPK, Basuki terakhir kali menyampaikan hartanya pada 15 Februari 2024 periodik 2023. Basuki tercatat memiliki harta sebesar Rp 33.166.308.557 (Rp 33,1 miliaran).

    Untuk isi garasinya, Basuki mendaftarkan dua alat transportasi dan mesin dengan nilai sebesar Rp 90 juta. Berikut ini daftarnya:

    Royal Enfield Bullet Classic Tahun 2017 senilai Rp 40 jutaToyota Crown Royal Saloon 3.0 G A/T tahun 2009 senilai Rp 50 juta

    Tidak ada daftar isi garasi lain yang dimiliki oleh Basuki. Semua isi garasinya diperoleh atas hasil sendiri.

    Basuki diketahui hobi mengendarai beragam jenis motor saat mendampingi Jokowi kunjungan kerja. Basuki juga sebut kepincut untuk memiliki motor chopper seperti Jokowi dan memesannya ke Elders Garage.

    Terakhir kali Basuki terpantau menemani Joko Widodo menjajal jalan tol di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Juli 2024. Dia menunggangi Honda Rebel 500, moge bergaya cruiser.

    Kini Basuki dilantik di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024). Pelantikan diawali dengan pembacaan Keputusan Presiden 151 P tahun 2024 tentang Pengangkatan Kepala Otorita IKN. Adapun jabatan tersebut disebut setingkat menteri.

    Pembacaan sumpah yang dilakukan Prabowo dan diikuti para tokoh yang dilantik. Berikut sumpah yang dibacakan Prabowo dan diikuti para pejabat yang dilantik:

    “Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.”

    Sebagai informasi, Basuki merupakan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di era Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Basuki ditugaskan sebagai Pelaksana Tugas Kepala Otorita IKN sejak Juni 2024, menggantikan Bambang Susantono.

    (riar/rgr)

  • Presiden Prabowo lantik Basuki Hadimuljono sebagai Kepala OIKN

    Presiden Prabowo lantik Basuki Hadimuljono sebagai Kepala OIKN

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto melantik Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) di Istana Negara, Jakarta, Selasa.

    Basuki yang dilantik untuk kembali memegang amanah sebagai Kepala OIKN itu berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 151/P tahun 2024 tentang Pengangkatan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.

    “Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Kesatu, mengangkat Mohammad Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara,” kata Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretaris Negara Ninik Purwanti di Istana Negara Jakarta, Selasa.

    Penetapan Basuki Hadimuljono sebagai Kepala OIKN itu per tanggal 4 November 2024.

    Baca juga: DPR setujui usulan pengangkatan Basuki Hadmuljono sebagai Kepala OIKN

    Bersamaan dengan pelantikan Basuki, Presiden Prabowo Subianto juga melantik ketua, wakil ketua dan anggota Komisi Kepolisian Nasional masa jabatan 2024–2028, anggota KPU, serta ketua dan anggota Dewan Ekonomi Nasional.

    Acara pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian pembacaan keputusan presiden tentang pengangkatan Kepala OIKN.

    Usai pembacaan keputusan presiden dan daftar nama pejabat yang akan dilantik, Presiden Prabowo membacakan sumpah jabatan yang diikuti para pejabat yang dilantik.

    “Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan Negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” kata Presiden yang diikuti para pejabat.

    Baca juga: Ketua Komisi II DPR apresiasi penunjukan Basuki sebagai Kepala OIKN

    Setelah itu, Basuki Hadimuljono menandatangani berita acara yang disaksikan secara langsung Presiden Prabowo Subianto.

    Basuki Hadimuljono yang pada sebelumnya menjabat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat periode 2014–2024, diberi amanah oleh Presiden Ke-7 RI Joko Widodo sebagai Pelaksana Tugas Kepala OIKN pada Juni 2024.

    Basuki mengisi jabatan tersebut setelah Bambang Susantono yang menjadi Kepala OIKN sebelumnya mengundurkan diri.

    Baca juga: Basuki Hadimuljono: Presiden Prabowo akan mempercepat pembangunan IKN
    Baca juga: Ketua Komisi II DPR sebut Prabowo tunjuk Basuki jadi Kepala OIKN

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati/Andi Firdaus
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • DPR setujui usulan pengangkatan Basuki Hadmuljono sebagai Kepala OIKN

    DPR setujui usulan pengangkatan Basuki Hadmuljono sebagai Kepala OIKN

    Jakarta (ANTARA) – DPR RI menyetujui usulan Presiden Prabowo Subianto untuk mengangkat mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang juga Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadmuljono sebagai Kepala OIKN definitif.

    Dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco mengatakan bahwa DPR RI telah menerima dan memproses Surat Presiden (Surpres) RI Nomor R56 tertanggal 23 Oktober 2024 ihwal penyampaian calon Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.

    “Hasilnya DPR RI dapat memahami dan menerima usulan calon Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan dan mekanisme berlaku,” kata Dasco yang memimpin jalannya rapat.

    Dia menjelaskan bahwa persetujuan DPR RI atas usulan pengangkatan Basuki Hadmuljono sebagai Kepala OIKN definitif sebagaimana Surpres tersebut diambil dalam rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI pada Senin (4/11) kemarin.

    Mekanisme pemberian persetujuan tersebut, kata dia, sesuai dengan ketentuan Pasal 228 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR RI.

    “Menyetujui pembahasan calon Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dilakukan dalam rapat konsultasi antara pimpinan DPR RI, pimpinan fraksi-fraksi, dan pimpinan Komisi II DPR dengan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional pada tanggal 4 November 2024,” kata dia.

    Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengapresiasi penunjukan mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) definitif.

    “Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Presiden Prabowo Subianto yang merespons dengan cepat surat pimpinan DPR RI yang baru kemarin kami melaksanakan rapat konsultasi antara pimpinan DPR RI, pimpinan fraksi, dan pimpinan Komisi II, menyetujui pengangkatan Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita IKN,” kata Rifqi dalam keterangan suara yang diterima di Jakarta, Selasa.

    Sementara itu, dia mengharapkan dengan dilantiknya Basuki sebagai Kepala OIKN, maka pembangunan infrastruktur maupun kawasan di IKN yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) atau non-APBN dapat dipercepat, dan berjalan baik.

    Baca juga: Ketua Komisi II DPR apresiasi penunjukkan Basuki sebagai Kepala OIKN

    Baca juga: Basuki hadir di Istana Jakarta untuk dilantik jadi Kepala OIKN

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2024