Xcloud.id

Kementrian Lembaga: kemenpupr

  • Kejari Kota Blitar Tetapkan 2 Tersangka Korupsi Proyek IPAL Rp1,5 M

    Kejari Kota Blitar Tetapkan 2 Tersangka Korupsi Proyek IPAL Rp1,5 M

    Blitar (beritajatim.com) – Kejaksaan Negeri Kota Blitar menetapkan GTH dan MJ sebagai tersangka kasus korupsi proyek Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), penambahan sambungan rumah, pembangunan tangki septik komunal, serta jasa Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) yang dilaksanakan di wilayah Kota Blitar pada tahun 2022. Kegiatan ini menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dengan total anggaran sebesar Rp1.475.780.000,- yang bersumber dari Kementerian PUPR.

    Kedua tersangka ini masing-masing bertindak sebagai Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Pemberdayaan dan TFL Teknis. Dari hasil penyelidikan Kejaksaan Negeri Kota Blitar, ditemukan sejumlah pelanggaran yang diduga menyebabkan kerugian negara, yang salah satunya adalah ketidakpatuhan terhadap peraturan yang ada dan penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan proyek.

    Menurut Jaksa Penyidik, GTH dan MJ diduga tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022, serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Infrastruktur. Kedua tersangka dinilai tidak melaksanakan seleksi terhadap tenaga fasilitator lapangan dan penunjukkan Ketua TPS-KSM yang melanggar prosedur yang telah ditetapkan.

    “Melalui ekspose ini, kami menjelaskan bahwa kedua tersangka diduga telah mengabaikan prosedur yang ada dan berpotensi menimbulkan kerugian negara yang diperkirakan mencapai sekitar Rp500 juta. Dalam hal ini, kami juga akan terus mendalami keterlibatan pihak-pihak lain yang mungkin terlibat dalam tindak pidana korupsi ini,” ujar Kepala Kejari Kota Blitar Baringin, Senin (9/12/2024).

    Selain itu, dalam pelaksanaannya, ditemukan bahwa proyek-proyek yang dibiayai oleh DAK tersebut tidak dapat berfungsi dengan baik, dan masyarakat yang menjadi penerima manfaat proyek ini tidak mendapatkan hasil sesuai dengan yang diharapkan. Bahkan, meskipun pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan standar, termin pembayaran tetap dicairkan oleh Dinas PUPR Kota Blitar berdasarkan laporan yang disusun oleh para tersangka, yang tidak didukung oleh bukti teknis yang memadai.

    Sebagai tindak lanjut dari penetapan tersangka ini, tim penyidik Kejari Kota Blitar memutuskan untuk melakukan penahanan terhadap kedua tersangka selama 20 hari di Rumah Tahanan (Rutan) Lapas Kelas IIB Blitar guna kepentingan penyidikan lebih lanjut. Penahanan ini dilakukan untuk mencegah tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau menghalangi proses penyidikan.

    “Dalam waktu dekat, kami akan menyelesaikan penyidikan ini dan melanjutkan ke proses persidangan. Kami berkomitmen untuk terus memerangi korupsi dengan tegas dan transparan,” tambah Baringin.

    Dengan ditetapkannya kedua tersangka ini, Kejari Kota Blitar berharap dapat memberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana korupsi dan mengingatkan semua pihak akan pentingnya transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan dana negara. [owi/beq]

  • Dukung RHL, Persemaian Bibit Skala Besar Dilakukan di Sejumlah Wilayah

    Dukung RHL, Persemaian Bibit Skala Besar Dilakukan di Sejumlah Wilayah

    Jakarta: Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) gencar dilakukan pemerintah dalam upaya memulihkan, mempertahankan, meningkatkan fungsi hutan dan lahan. Salah satu kegiatan yang telah dilakukan yaitu persemaian di sejumlah wilayah.

    Persemaian tersebut yakni Persemaian Liang Anggang (PLA) di Kalimantan Selatan, bersamaan dengan empat persemaian skala besar lainnya, yaitu Persemaian Labuan Bajo (NTT), Persemaian Mandalika (NTB), Persemaian Likupang (Sulawesi Utara) dan Persemaian Toba (Sumatera Utara), telah diresmikan operasionalnya pada Senin, 14 Oktober 2024. 

    Kelima persemaian tersebut menyusul Persemaian Modern Rumpin, Jawa Barat, dan Persemaian Mentawir di IKN untuk mendukung Program RHL yang telah mengalami proses evolutif, terutama dalam hal pendekatan target dari yang awalnya berdasarkan jumlah bibit yang berhasil ditanam, menjadi jumlah luasan areal yang berhasil di tanami.

    Mantan Menteri LHK era Presiden Joko Widodo, Siti Nurbaya, saat itu meresmikan lima Persemaian bersama dengan Duta Besar Kerajaan Norwegia untuk Indonesia dan Timor Leste, Rut Krüger Giverin.
     

    Siti Nurbaya mengungkapkan bahwa merehabilitasi lahan dengan penanaman pohon harus jelas hasilnya dan diukur dari luasan penanaman tersebut, bukan hanya menanam 1 juta atau 1 miliar pohon.

    “Harus jelas dan ada realisasi konkret tentang berapa luas hasil yang telah ditanam dan yang  akan dicapai pemulihannya hasil dari penanaman pohon,” ujar Siti Nurbaya.

    Ia pun menegaskan bahwa berdasarkan pengalaman sejak 2015-2016 hingga 2022-2023, maka terbukti bahwa pertimbangan perlunya kejelasan luasan areal yang berhasil ditanam merupakan pendekatan cukup tepat. 

    “Gambaran yang dihasilkan dari monitoring hutan dan deforestasi tahun 2022- 2023 menurut Ditjen PKTL, sudah bisa terlihat pada citra satelit bahwa muncul hutan-hutan baru dari hasil penanaman pohon atau RHL setelah lebih kurang 5-6 tahun penanaman,” kata Siti Nurbaya.

    Selanjutnya kerja kolaborasi multipihak merupakan langkah yang didorong oleh Pemerintah dalam kerja RHL ini. Pembangunan persemaian skala besar Liang Anggang (PLA) ini merupakan pembangunan menggunakan langkah kolaborasi dengan skema Skema Public-Private Partnership (PPP). Dengan kolaborasi ini PLA dibangun melalui kerja sama KLHK dengan Kementerian PUPR Ditjen Sumber Data Air (BWS Kalimantan III) untuk penyediaan airnya, dan PT Adaro Energy Indonesia untuk konstruksi areal produksinya.

    “Sudah saatnya dilakukan pola kerja public private partnership dan seyogyanya bisa dibangun di seluruh Indonesia, untuk mendapatkan Indonesia yang pulih dan menjadi baik lingkungannya. Dan atensi ini menjadi concern global bahwa kerja-kerja pelestarian alam merupakan kerja penting juga dalam tanggung jawab dunia usaha atau private sector,” kata Siti Nurbaya.

    Pembangunan Persemaian Skala Besar merupakan paradigma baru dari pelajaran  sangat berharga, yaitu kombinasi kerja antara pola pembibitan banyak jenis bibit atau pohon yang biasa dilakukan pemerintah melalui Persemaian Permanen, dikombinasikan  dengan pembibitan skala sangat besar, dengan puluhan hingga juta bibit dengan pola monokultur yang biasa diterapkan oleh Perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI).

    “Pemerintah belajar dari perusahaan-perusahaan besar HTI tentang ini. Dengan demikian kita mendapatkan pola yang baru yaitu dengan skala besar dan dari berbagai jenis tanaman, dalam pola kerja public private partnerships, di mana sarana dasar disiapkan oleh pemerintah melalui KLHK dan  KemenPUPR dan sarana produksi bibit dibangun oleh dunia usaha, seperti yang kita lihat saat ini. Sarana produksi seperti  bangunan untuk mother plat, untuk germination house, aclimatisation area dan open growth area, hingga tanaman siap didistribusikan,” ucap Siti Nurbaya.

    Kolaborasi juga dilakukan dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan mulai dari proses perencanaan, distribusi, hingga monitoring bibitnya. Bibit dari PLA diharapkan dapat  mempercepat kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di wilayah pengelolaan BPDAS Barito baik yang dilakukan oleh Kementerian LHK maupun yang dilakukan pemerintah daerah.

    Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan menyambut baik peresmian PLA. Dengan keberadaan PLA maka dapat mendukung  Gerakan Revolusi Hijau yang diprogramkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan untuk memulihkan lahan melalui rehabilitasi lahan dan hutan.

    “Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sangat sangat mendukung pembangunan PLA karena akan membantu menyukseskan program Gerakan Revolusi Hijau Provinsi Kalimantan Selatan, juga mendukung target pengurangan emisi yang tercantum dalam  target NDC Indonesia yang salah satunya diwujudkan melalui Program Indonesia FOLU Net Sink 2030,” ujar Sekretaris Daerah Kalsel.

    Pemerintah mendorong semua pihak untuk berkolaborasi dalam percepatan pemulihan  lingkungan, termasuk upaya peningkatan tutupan hutan dan lahan atau reforestasi, serta berkaitan sangat erat dengan langkah-langkah Indonesia dalam merespons kondisi global dengan isu pokok dan paling popular, yaitu berkaitan dengan sustainability, biodiversity dan sirkuler ekonomi juga dalam orientasi carbon offset. 

    Pada konteks ini, Indonesia telah menegaskan agenda Indonesia’s FoLU Net Sink 2030 sebagai aksi mitigasi yang menunjukkan ambisi aksi iklim dalam pelaksanaan target kinerja melalui pendekatan yang lebih terstruktur  dan sistematis. Salah satu kunci pertama dan memegang peranan penting untuk mencapai hal tersebut yaitu penyediaan bibit berkualitas untuk kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) yang lebih masif dan terstruktur.  
     

    Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia serius dalam menangani dampak perubahan iklim. Salah satunya melalui produksi bibit di persemaian skala besar dengan melibatkan perusahaan swasta yang bergerak di sektor perkebunan dan pertambangan, yang memiliki kepedulian dan komitmen untuk turut serta dalam mendukung aksi mitigasi perubahan iklim dan pembangunan nasional.

    Upaya penyediaan bibit secara besar-besaran melalui pembangunan persemaian skala besar, juga untuk terus mendorong perbaikan lingkungan melalui kegiatan rehabilitasi  hutan dan lahan, khususnya pada lahan-lahan kritis, daerah rawan bencana banjir dan tanah longsor, waduk/bendungan, dan daerah-daerah tangkapan air pada semua tipe ekosistem. 

    “Sebagaimana komitmen-komitmen yang selalu disampaikan pada berbagai forum global/multilateral, Indonesia memandang sangat penting untuk memastikan bahwa  komitmen-komitmen tersebut dipenuhi melalui kebijakan dan aksi-aksi nyata, untuk menurunkan emisi dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya melalui Indonesia’s  FOLU Net Sink 2030. Persemaian Skala Besar ini adalah  salah satu wujud konkretnya,” tutur Siti Nurbaya.

    Pembangunan persemaian merupakan bagian dari kerja aksi mitigasi iklim, pemulihan kualitas lingkungan hidup, percepatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, serta upaya untuk memperbaiki kualitas lingkungan dengan memperbanyak tegakan pohon/tanaman serta meningkatkan wawasan dan pemahaman masyarakat umum atas pelaksanaan program pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan khususnya  kegiatan penanaman pohon.

    Saat ini, selain Persemaian Liang Anggang, KLHK memiliki tujuh persemaian skala besar lainnya yang sudah beroperasi, yaitu (1) Pusat Persemaian Mentawir – IKN (2) Pusat Persemaian Rumpin – Jawa Barat, (3) Pusat  Persemaian Toba – Sumatera Utara, (4) Persemaian Mangrove Bali, (5) Pusat Persemaian Likupang – Sulawesi Utara, (6) Pusat Persemaian Labuan Bajo – Nusa  Tenggara Timur, (7) Pusat Persemaian Mandalika – Nusa Tenggara Barat. 

    “Semua persemaian skala besar yang sudah beroperasi saat ini, memiliki kapasitas produksi 5 juta hingga 15 juta bibit per tahun,” kata Siti Nurbaya.

    Pada pembangunan PLA, juga sebagian menggunakan dana dari Kerjasama Indonesia – Norwegia melalui Partnership in Support of Indonesia’s Effort to Reduce Greenhouse Gas Emission from Forestry and Other Land Use yang mendukung target aksi mitigasi Indonesia’s FOLU Net Sink 2030.  

    “Saya juga ingin menegaskan langkah-langkah selanjutnya bahwa proses evolutionary ini masih akan terus berlangsung, dan terutama pada konteks aksi mitigasi iklim melalui RHL dengan didahului oleh persemaian untuk menyediakan tanaman. Langkah lanjut yang akan berkembang atau mau tidak mau harus dikembangkan dalam nexus iklim dan hutan, climate and forest, yaitu berkenaan dengan sistem distribusi bibit, supervisi dan monitoring pertanaman, reward kredit karbon dengan aksi mitigasi iklim, pengembangan multiplier effect ekonomi bagi masyarakat. Itu semua akan menghasilkan kredit karbon yang berkualitas tinggi dengan kerja-kerja simultan aksi iklim yang berkualitas (partisipatif, regulatif, sistematis, multiplier) serta kredit karbon dengan environmental high integrity (transparent, accuracy, completeness, comparability dan consistency),” ucap Siti.

    Jakarta: Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) gencar dilakukan pemerintah dalam upaya memulihkan, mempertahankan, meningkatkan fungsi hutan dan lahan. Salah satu kegiatan yang telah dilakukan yaitu persemaian di sejumlah wilayah.
     
    Persemaian tersebut yakni Persemaian Liang Anggang (PLA) di Kalimantan Selatan, bersamaan dengan empat persemaian skala besar lainnya, yaitu Persemaian Labuan Bajo (NTT), Persemaian Mandalika (NTB), Persemaian Likupang (Sulawesi Utara) dan Persemaian Toba (Sumatera Utara), telah diresmikan operasionalnya pada Senin, 14 Oktober 2024. 
     
    Kelima persemaian tersebut menyusul Persemaian Modern Rumpin, Jawa Barat, dan Persemaian Mentawir di IKN untuk mendukung Program RHL yang telah mengalami proses evolutif, terutama dalam hal pendekatan target dari yang awalnya berdasarkan jumlah bibit yang berhasil ditanam, menjadi jumlah luasan areal yang berhasil di tanami.
    Mantan Menteri LHK era Presiden Joko Widodo, Siti Nurbaya, saat itu meresmikan lima Persemaian bersama dengan Duta Besar Kerajaan Norwegia untuk Indonesia dan Timor Leste, Rut Krüger Giverin.
     

    Siti Nurbaya mengungkapkan bahwa merehabilitasi lahan dengan penanaman pohon harus jelas hasilnya dan diukur dari luasan penanaman tersebut, bukan hanya menanam 1 juta atau 1 miliar pohon.
     
    “Harus jelas dan ada realisasi konkret tentang berapa luas hasil yang telah ditanam dan yang  akan dicapai pemulihannya hasil dari penanaman pohon,” ujar Siti Nurbaya.
     
    Ia pun menegaskan bahwa berdasarkan pengalaman sejak 2015-2016 hingga 2022-2023, maka terbukti bahwa pertimbangan perlunya kejelasan luasan areal yang berhasil ditanam merupakan pendekatan cukup tepat. 
     
    “Gambaran yang dihasilkan dari monitoring hutan dan deforestasi tahun 2022- 2023 menurut Ditjen PKTL, sudah bisa terlihat pada citra satelit bahwa muncul hutan-hutan baru dari hasil penanaman pohon atau RHL setelah lebih kurang 5-6 tahun penanaman,” kata Siti Nurbaya.
     
    Selanjutnya kerja kolaborasi multipihak merupakan langkah yang didorong oleh Pemerintah dalam kerja RHL ini. Pembangunan persemaian skala besar Liang Anggang (PLA) ini merupakan pembangunan menggunakan langkah kolaborasi dengan skema Skema Public-Private Partnership (PPP). Dengan kolaborasi ini PLA dibangun melalui kerja sama KLHK dengan Kementerian PUPR Ditjen Sumber Data Air (BWS Kalimantan III) untuk penyediaan airnya, dan PT Adaro Energy Indonesia untuk konstruksi areal produksinya.
     
    “Sudah saatnya dilakukan pola kerja public private partnership dan seyogyanya bisa dibangun di seluruh Indonesia, untuk mendapatkan Indonesia yang pulih dan menjadi baik lingkungannya. Dan atensi ini menjadi concern global bahwa kerja-kerja pelestarian alam merupakan kerja penting juga dalam tanggung jawab dunia usaha atau private sector,” kata Siti Nurbaya.
     
    Pembangunan Persemaian Skala Besar merupakan paradigma baru dari pelajaran  sangat berharga, yaitu kombinasi kerja antara pola pembibitan banyak jenis bibit atau pohon yang biasa dilakukan pemerintah melalui Persemaian Permanen, dikombinasikan  dengan pembibitan skala sangat besar, dengan puluhan hingga juta bibit dengan pola monokultur yang biasa diterapkan oleh Perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI).
     
    “Pemerintah belajar dari perusahaan-perusahaan besar HTI tentang ini. Dengan demikian kita mendapatkan pola yang baru yaitu dengan skala besar dan dari berbagai jenis tanaman, dalam pola kerja public private partnerships, di mana sarana dasar disiapkan oleh pemerintah melalui KLHK dan  KemenPUPR dan sarana produksi bibit dibangun oleh dunia usaha, seperti yang kita lihat saat ini. Sarana produksi seperti  bangunan untuk mother plat, untuk germination house, aclimatisation area dan open growth area, hingga tanaman siap didistribusikan,” ucap Siti Nurbaya.
     
    Kolaborasi juga dilakukan dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan mulai dari proses perencanaan, distribusi, hingga monitoring bibitnya. Bibit dari PLA diharapkan dapat  mempercepat kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di wilayah pengelolaan BPDAS Barito baik yang dilakukan oleh Kementerian LHK maupun yang dilakukan pemerintah daerah.
     

     
    Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan menyambut baik peresmian PLA. Dengan keberadaan PLA maka dapat mendukung  Gerakan Revolusi Hijau yang diprogramkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan untuk memulihkan lahan melalui rehabilitasi lahan dan hutan.
     
    “Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sangat sangat mendukung pembangunan PLA karena akan membantu menyukseskan program Gerakan Revolusi Hijau Provinsi Kalimantan Selatan, juga mendukung target pengurangan emisi yang tercantum dalam  target NDC Indonesia yang salah satunya diwujudkan melalui Program Indonesia FOLU Net Sink 2030,” ujar Sekretaris Daerah Kalsel.
     
    Pemerintah mendorong semua pihak untuk berkolaborasi dalam percepatan pemulihan  lingkungan, termasuk upaya peningkatan tutupan hutan dan lahan atau reforestasi, serta berkaitan sangat erat dengan langkah-langkah Indonesia dalam merespons kondisi global dengan isu pokok dan paling popular, yaitu berkaitan dengan sustainability, biodiversity dan sirkuler ekonomi juga dalam orientasi carbon offset. 
     
    Pada konteks ini, Indonesia telah menegaskan agenda Indonesia’s FoLU Net Sink 2030 sebagai aksi mitigasi yang menunjukkan ambisi aksi iklim dalam pelaksanaan target kinerja melalui pendekatan yang lebih terstruktur  dan sistematis. Salah satu kunci pertama dan memegang peranan penting untuk mencapai hal tersebut yaitu penyediaan bibit berkualitas untuk kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) yang lebih masif dan terstruktur.  
     

    Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia serius dalam menangani dampak perubahan iklim. Salah satunya melalui produksi bibit di persemaian skala besar dengan melibatkan perusahaan swasta yang bergerak di sektor perkebunan dan pertambangan, yang memiliki kepedulian dan komitmen untuk turut serta dalam mendukung aksi mitigasi perubahan iklim dan pembangunan nasional.
     
    Upaya penyediaan bibit secara besar-besaran melalui pembangunan persemaian skala besar, juga untuk terus mendorong perbaikan lingkungan melalui kegiatan rehabilitasi  hutan dan lahan, khususnya pada lahan-lahan kritis, daerah rawan bencana banjir dan tanah longsor, waduk/bendungan, dan daerah-daerah tangkapan air pada semua tipe ekosistem. 
     
    “Sebagaimana komitmen-komitmen yang selalu disampaikan pada berbagai forum global/multilateral, Indonesia memandang sangat penting untuk memastikan bahwa  komitmen-komitmen tersebut dipenuhi melalui kebijakan dan aksi-aksi nyata, untuk menurunkan emisi dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya melalui Indonesia’s  FOLU Net Sink 2030. Persemaian Skala Besar ini adalah  salah satu wujud konkretnya,” tutur Siti Nurbaya.
     
    Pembangunan persemaian merupakan bagian dari kerja aksi mitigasi iklim, pemulihan kualitas lingkungan hidup, percepatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, serta upaya untuk memperbaiki kualitas lingkungan dengan memperbanyak tegakan pohon/tanaman serta meningkatkan wawasan dan pemahaman masyarakat umum atas pelaksanaan program pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan khususnya  kegiatan penanaman pohon.
     
    Saat ini, selain Persemaian Liang Anggang, KLHK memiliki tujuh persemaian skala besar lainnya yang sudah beroperasi, yaitu (1) Pusat Persemaian Mentawir – IKN (2) Pusat Persemaian Rumpin – Jawa Barat, (3) Pusat  Persemaian Toba – Sumatera Utara, (4) Persemaian Mangrove Bali, (5) Pusat Persemaian Likupang – Sulawesi Utara, (6) Pusat Persemaian Labuan Bajo – Nusa  Tenggara Timur, (7) Pusat Persemaian Mandalika – Nusa Tenggara Barat. 
     
    “Semua persemaian skala besar yang sudah beroperasi saat ini, memiliki kapasitas produksi 5 juta hingga 15 juta bibit per tahun,” kata Siti Nurbaya.
     
    Pada pembangunan PLA, juga sebagian menggunakan dana dari Kerjasama Indonesia – Norwegia melalui Partnership in Support of Indonesia’s Effort to Reduce Greenhouse Gas Emission from Forestry and Other Land Use yang mendukung target aksi mitigasi Indonesia’s FOLU Net Sink 2030.  
     
    “Saya juga ingin menegaskan langkah-langkah selanjutnya bahwa proses evolutionary ini masih akan terus berlangsung, dan terutama pada konteks aksi mitigasi iklim melalui RHL dengan didahului oleh persemaian untuk menyediakan tanaman. Langkah lanjut yang akan berkembang atau mau tidak mau harus dikembangkan dalam nexus iklim dan hutan, climate and forest, yaitu berkenaan dengan sistem distribusi bibit, supervisi dan monitoring pertanaman, reward kredit karbon dengan aksi mitigasi iklim, pengembangan multiplier effect ekonomi bagi masyarakat. Itu semua akan menghasilkan kredit karbon yang berkualitas tinggi dengan kerja-kerja simultan aksi iklim yang berkualitas (partisipatif, regulatif, sistematis, multiplier) serta kredit karbon dengan environmental high integrity (transparent, accuracy, completeness, comparability dan consistency),” ucap Siti.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ROS)

  • Evaluasi Kinerja dari Kemendagri, Iwan Kurniawan Jadi Pj Wali Kota Terbaik

    Evaluasi Kinerja dari Kemendagri, Iwan Kurniawan Jadi Pj Wali Kota Terbaik

    Malang (beritajatim.com) – Penjabat Wali Kota Malang Iwan Kurniawan meraih prestasi dalam evaluasi penilaian kinerja Penjabat Kepala Daerah oleh Mendagri. Dalam penilaian yang dilakukan di Jakarta beberapa waktu lalu, Iwan menjadi yang terbaik diantara semua Penjabat Wali Kota lainnya dengan raihan skor 84,00.

    Ada sejumlah indikator yang membuat Iwan mendapat skor tinggi. Seperti, implementasi program prioritas nasional dengan upaya pengendalian inflasi serta menuntaskan isu strategis daerah melalui 11 prioritas kinerjanya. Dalam mewujudkan itu, prinsip kolaborasi dibangun oleh Iwan dengan efektif hingga membuahkan hasil positif.

    Iwan sendiri telah menjabat sebagai Pj selama 4 bulan. Selama itu, dia memang getol berkolaborasi dengan berbagai pihak, revitalisasi Pasar Besar dan penanganan banjir di Jalan Sukarno Hatta diupayakannya hingga masuk rencana pembangunan tahun 2025 di KemenPUPR dan Propinsi Jawa Timur.

    Beberapa lainnya juga sudah berproses seperti pengadaan lahan parkir terpusat di kayutangan heritage, rencana gebyar bansos dan UMKM. Belum lagi kolaborasinya dalam merehabilitasi gedung sekolah rusak dan modernisasi tempat pembuangan sampah yang melibatkan dunia usaha dan swasta dalam program TSP.

    Ada lagi yang menjadi perhatian nasional seperti strategi percepatan penanganan anak tidak sekolah yang melibatkan PKBM secara gratis.

    Iwan menyebut keberhasilan yang diraihnya ini berkat dukungan yang diberikan jajaran Pemerintah Kota Malang dalam mewujudkan 11 prioritas kinerjanya. Kerjasama dengan stakeholder terkait sebagai salah satu faktor kunci keberhasilannya.

    “Tentu saya mengucapkan syukur dan Terima kasih, saya diberikan penilaian terbaik. Dan tentu ini juga tidak lepas dari amanah yang diberikan Pak Mendagri kepada saya. Saya berusaha menjalankan apa yang menjadi instruksi dan pesan beliau,” ujar Iwan.

    “Dengan jajaran di Pemkot Malang yang sudah mendukung implementasi 11 prioritas kinerja saya. Juga kepada para stakeholder, para pengusaha dan swasta yang ikut berperan aktif, memberikan sumbangsih dan problem solving nya, lewat TSP sehingga ada langkah nyata kita bersama menyelesaikan masalah di Kota Malang,” imbuhnya.

    Iwan sendiri berkomitmen untuk terus menyelesaikan prioritas kinerjanya di sisa masa jabatan sebagai Penjabat Wali Kota Malang. Dirinya memastikan dari semua prioritas itu telah menunjukkan progres yang positif.

    “Komitmen saya tentu berusaha menyelesaikan apa yang menjadi prioritas saya disini. Progres nya positif, beberapa aspek sudah ada kejelasan seperti pasar besar dan drainase di Jalan Sukarno Hatta. Rehab gedung sekolah, TPS juga, UMKM, semuanya akan terus kita selesaikan setidaknya bisa menjadi keberlanjutan bagi kepala daerah definitif nantinya,” ujar Iwan. [luc/suf]

  • Prabowo Target Berkantor di IKN 17 Agustus 2028 – Page 3

    Prabowo Target Berkantor di IKN 17 Agustus 2028 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Presiden Prabowo Subianto target untuk bisa berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 17 Agustus 2028. Selain RI 1, para aparatur sipil negara (ASN) atau PNS di pemerintah pusat pun diproyeksikan bakal pindah ke IKN di waktu yang sama.

    Hal itu diungkapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo saat dijumpai di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (6/12/2024)

    “Targetnya pak Prabowo, 17 Agustus 2028 itu sudah berkantor di sana. Selambatnya 17 Agustus 2029. Eksekutif, Legislatif sama Yudikatif, beserta seluruh ASN penunjangnya,” ujar Dody.

    Tak hanya pemerintahan, lembaga kehakiman hingga MPR/DPR juga akan turut berpindah secepatnya di IKN. “Kesiapan infrastruktur agar eksekutif, yudikatif, legislatif bisa secepatnya berkantor di ibu kota negara Nusantara,” imbuh Dody.

    Timeline Proyek IKN

    Sebelumnya, Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menyampaikan, Prabowo telah menetapkan dua timeline untuk IKN.

    “Kemudian apa programnya ke depan, sesuai dengan perintah Presiden pak Prabowo, timeline-nya ada dua, 2025 dan 2028. Tahun 2025 saya sudah koordinasi dengan Menpan (Rini Widyantini) tentang kepastian kepindahan awal dari ASN,” kata pak Bas di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, beberapa waktu lalu.

    Mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ini menargetkan, ekosistem IKN untuk kegiatan pemerintahan pusat bisa rampung pada Desember 2024 mendatang. Mulai dari perkantoran hingga restoran dan tempat hiburan.

    “Kalau itu emang jadi, apa yang harus dilakukan, ekosistem pada 2025. Semua perkantoran sudah akan selesai mulai Desember, hunian 47 tower sudah akan selesai, sudah siap semua,” ujarnya.

    “Ekosistem kotanya di bawah Kemenko sudah banyak gerai-gerai yang buka, selain Excelso yang sekarang, itu sudah ada beberapa, rumah makan juga,” Basuki menambahkan.

     

  • Kemenkeu beri penghargaan Anugerah Reksa Bandha kepada K/L berprestasi

    Kemenkeu beri penghargaan Anugerah Reksa Bandha kepada K/L berprestasi

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan penghargaan Anugerah Reksa Bandha kepada kementerian/lembaga (K/L) yang berprestasi di bidang pengelolaan barang milik negara (BMN) dan lelang pada periode 2023-2024.

    “Anugerah ini merupakan bentuk apresiasi sekaligus dorongan agar pengelolaan kekayaan negara semakin optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan perekonomian,” kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam kegiatan Anugerah Reksa Bandha Tahun 2024 di Aula Dhanapala, Kementerian Keuangan, dikutip di Jakarta, Kamis.

    Anugerah Reksa Bandha Tahun 2024 terdiri dari 4 kategori penghargaan di bidang pengelolaan BNM dan 4 kategori di bidang lelang.

    Pada bidang pengelolaan BNM, kategori pertama adalah utilisasi BNM. Pada kelompok 1, penghargaan diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (MK), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai juara 1, 2, dan 3 secara berturut-turut.

    Pada kelompok 2, pemenangnya adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Badan Kependudukan dan Keluarga Bencana Nasional (BKKBN).

    Pada kelompok 3, pemenangnya yaitu Kemenkeu, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

    Kategori berikutnya yaitu kualitas pelaporan BMN. Untuk kelompok 1, pemenangnya adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Kementerian BUMN, dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan.

    Untuk kelompok 2, pemenangnya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM), dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

    Untuk kelompok 3, pemenangnya Komisi Pemilihan Umum (KPU), Mahkamah Agung (MA), dan Badan Narkotika Nasional (BNN).

    Kategori selanjutnya yaitu sertifikasi BMN. Untuk kelompok 1, pemenangnya Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, Ombudsman, dan Badan Informasi Geospasial.

    Untuk kelompok 2, pemenangnya Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, dan Badan Kepegawaian Negara.

    Untuk kelompok 3, pemenangnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dan Kementerian Agama (Kemenag).

    Kategori terakhir yaitu peningkatan tata kelola berkelanjutan (continous improvement). Pemenang kategori ini di antaranya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Kepolisian Negara.

    Adapun untuk bidang lelang, kategori pertama adalah penjual lelang eksekusi terbaik. Untuk kelompok 1, pemenangnya adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

    Untuk kelompok 2, pemenangnya Kejaksaan Agung (Kejagung), PT Bank Central Asia Tbk, dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

    Kategori berikutnya yaitu penjual lelang noneksekusi terbaik. Untuk kelompok 1, pemenangnya adalah Kemenkeu, Kepolisian, dan Kemenag. Untuk kelompok 2, pemenangnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), KPU, dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    Kategori selanjutnya yaitu balai lelang dengan tata kelola terbaik, di mana pemenangnya adalah PT Balai Lelang Serasi, PT Mega Armada Sudeco, dan PT Balai Lelang Megatama.

    Kategori terakhir yaitu pejabat lelang kelas II berkinerja terbaik yang dimenangkan oleh Cari Azhari, Chitra W. Mukhsin, dan Dhody Ananta Rivandi Widjajaatmadja.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Siap-Siap, Prabowo Mulai Pindahkan PNS ke IKN di 2025 – Page 3

    Siap-Siap, Prabowo Mulai Pindahkan PNS ke IKN di 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintahan Kabinet Indonesia Merah Putih besutan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk terus melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Termasuk rencana pemindahan aparatur sipil negara (ASN) atau PNS yang bisa dimulai pada 2025 mendatang.

    Hal itu disampaikan oleh Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono saat menyambangi Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) di Jakarta, Senin (18/11/2024).

    Pria yang juga dikenal dengan sapaan Pak Bas ini mengatakan, dirinya berjumpa dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy untuk melaporkan progres pembangunan IKN sampai November 2024. Sekaligus membahas rencana pemindahan PNS ke ibu kota baru tersebut.

    “Kemudian apa programnya ke depan, sesuai dengan perintah Presiden pak Prabowo. Timeline-nya ada dua, 2025 dan 2028. Tahun 2025 saya sudah koordinasi dengan Menpan (Rini Widyantini) tentang kepastian kepindahan awal dari ASN,” kata pak Bas.

    Mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ini menargetkan, ekosistem IKN untuk kegiatan pemerintahan pusat bisa rampung pada Desember 2024 mendatang. Mulai dari perkantoran hingga restoran dan tempat hiburan.

    “Kalau itu emang jadi, apa yang harus dilakukan, ekosistem pada 2025. Semua perkantoran sudah akan selesai mulai Desember, hunian 47 tower sudah akan selesai, sudah siap semua,” ujarnya.

    “Ekosistem kotanya di bawah Kemenko sudah banyak gerai-gerai yang buka, selain Excelso yang sekarang, itu sudah ada beberapa, rumah makan juga,” Basuki menambahkan.

    Namun, Basuki masih menunggu keputusan resmi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), terkait jadwal pasti kapan ASN bisa mulai berpindah ke IKN di tahun depan.

    “Bertahap kan. Saya harus melaporkan apa saja yang sudah siap, atau kantor-kantor. Semua sudah siap, tapi juga eselon I berapa saja, eselon II berapa saja, staf berapa, termasuk huniannya,” ungkap dia.

    Sementara untuk tahap kedua di 2028, pembangunan IKN akan difokuskan untuk pembangunan ekosistem bagi lembaga yudikatif dan legislatif. Semisal Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), hingga DPR dan MPR.

    “Saya minta arahan beliau (Menteri PPN/Kepala Bappenas), sampai dengan 2028 untuk menyelesaikan ekosistem yudikatif, legislatif, termasuk huniannya sesuai perintah bapak Presiden yang saya harus selesaikan,” tutur Basuki.

  • Tiga cagub Jakarta beri solusi pipanisasi untuk akses air bersih warga

    Tiga cagub Jakarta beri solusi pipanisasi untuk akses air bersih warga

    Arsip foto – Warga membawa ember berisi air bersih di Cipayung, Jakarta Timur, Rabu (13/11/2019). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/wsj/aa.

    Tiga cagub Jakarta beri solusi pipanisasi untuk akses air bersih warga
    Dalam Negeri   
    Widodo   
    Senin, 18 November 2024 – 00:51 WIB

    Elshinta.com – Ketiga calon gubernur DKI Jakarta 2024 memberi solusi jaringan pipanisasi dari waduk dan sungai agar warga bisa mengakses air bersih meskipun mereka tidak memiliki hak atas tanah dan air tanah.

    Dalam debat terakhir Pilkada DKI Jakarta 2024 di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Minggu, calon gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil mengatakan bahwa program pipanisasi air minum merupakan visi-misi gubernur sebelumnya, yakni Anies Baswedan agar cakupan air bersih Jakarta menuju 100 persen.

    “Sebenarnya itu visi-misi dari gubernur dahulu, tinggal kita hormati, kita jaga, kita urus (agar tahun) 2029-2030, Insya Allah cakupan 100 persen,” kata Ridwan.

    Ridwan mengatakan bahwa berdasarkan perhitungan dari mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, waduk Jatiluhur cukup untuk memenuhi kebutuhan air minum warga Jakarta. Karena itu, pipanisasi harus segera terbangun.

    Namun di sisi lain, Ridwan menyoroti bahwa selama pipa belum terbangun, masyarakat masih harus membeli air dari jeriken yang harganya bisa dua kali lipat dari harga air melalui pipa PAM Jaya.

    Pasangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) berkomitmen untuk mensubsidi air jerigen dengan membayar selisih antara air jerigen yang dibayar masyarakat dengan tarif air dari PAM Jaya.

    Sedangkan calon gubernur (cagub) nomor urut 2 Dharma Pongrekun berkomitmen untuk menormalisasi 13 sungai di Jakarta, sampai air dari sungai tersebut layak untuk dikonsumsi.

    Kemudian, pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana juga akan mempersiapkan kolam pipi monyet sebagai waduk kering untuk menampung hujan, hingga banjir kiriman sehingga air tampungan tersebut bisa dihubungkan dengan jaringan pipanisasi PAM Jaya.

    “Saat-saat debit hujan turun, kami sudah persiapkan juga kolam pipi monyet di RPTRA atau di taman-taman kota maupun lapangan tenis, lapangan basket. Di situ ada namanya ‘hidden dam’ yang dapat menampung air hujan,” kata Dharma.

    Dharma menilai dengan kolam pipi monyet yang menampung air tawar itu, warga Jakarta tidak perlu khawatir mengakses air bersih karena larangan penggunaan air tanah jika warga tidak memiliki kepemilikan tanah.

    Adapun calon gubernur nomor urut 3 Pramono Anung mencatat bahwa cakupan air bersih di Jakarta saat ini hanya mencapai 44 persen sehingga program pipanisasi menjadi sangat penting melalui dua Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Waduk Jatiluhur dan Krayan.

    “Kalau itu bisa dilakukan, saya meyakini bahwa untuk kebutuhan masyarakat yang selama ini belum memperoleh seperti yang saya sampaikan di dalam visi-visi tadi mudah-mudahan di tahun 2029 semua masyarakat Jakarta 100 persen sudah bisa menerima air di mana pun mereka berada,” kata Pramono.

    Pasangan Pramono-Rano juga berkomitmen untuk mengajak masyarakat menghemat konsumsi air, terutama di pusat perbelanjaan maupun kantor perusahaan besar yang mengambil air tanah secara langsung.

    Pramono menilai harus ada pembatasan konsumsi air di sektor tersebut agar pada 2029, seluruh warga Jakarta dapat mengakses air bersih.

    Sumber : Antara

  • Basuki Hadimuljono Ditetapkan sebagai Ketua Umum Kagama Menggantikan Ganjar Pranowo

    Basuki Hadimuljono Ditetapkan sebagai Ketua Umum Kagama Menggantikan Ganjar Pranowo

    Jakarta, Beritasatu.com – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono ditetapkan sebagai ketua umum pengurus pusat Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama) periode 2024-2029, menggantikan mantan gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

    Basuki Hadimuljono yang merupakan alumnus teknik geologi UGM ditetapkan sebagai ketua umum PP Kagama berdasarkan hasil Musyawarah Nasional (Munas) ke-XIV Kagama yang dihadiri seribuan peserta di Hotel Mercure Convention Center Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (16/11/2024). 

    “Saya berjanji akan memenuhi kewajiban pengurus pusat Kagama dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Kagama serta menjalankan keputusan munas Kagama dengan penuh ketulusan serta berbakti kepada nusa dan bangsa,” kata Basuki seperti dikutip dari situs resmi UGM, Minggu (17/11/2024). 

    Mantan menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ini bersyukur atas amanah yang diberikan dan menurutnya ini kesempatan dirinya untuk mengabdikan diri di sisa umurnya.

    ”Saya kira ini kesempatan saya bersilaturahmi dengan alumni Gadjah Mada. Keluarga saya merupakan keluarga Kagama. Tiga anak saya dan seluruh menantu saya lulusan Universitas Gadjah Mada. Sekarang saya ingin balas budi dengan Universitas Gadjah Mada, mengabdikan sisa hidup saya dengan (Universitas) Gadjah Mada,” ujarnya.

    Basuki berjanji melanjutkan semua program dan capaian yang ditorehkan oleh pengurus pusat Kagama di era Ganjar Pranowo dan Arie Dwipayana.

  • 6 Basuki Hadimuljono Jadi Ketum PP Kagama Gantikan Ganjar Pranowo Nasional

    6 Basuki Hadimuljono Jadi Ketum PP Kagama Gantikan Ganjar Pranowo Nasional

    Basuki Hadimuljono Jadi Ketum PP Kagama Gantikan Ganjar Pranowo
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) 
    Basuki Hadimuljono
     ditunjuk sebagai Ketua Umum (Ketum) Pengurus Pusat Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama) untuk periode 2024-2029.
    Pelantikan Basuki berlangsung dalam Musyawarah Nasional Kagama XIV yang diadakan di Hotel Mercure Convention Center Ancol, Jakarta, pada Sabtu (16/11/2024).
    Basuki resmi terpilih setelah berhasil mengungguli tujuh calon lainnya. Setelah hasil verifikasi keluar, Basuki dan Budi Karya Sumadi sebagai calon urutan kedua dengan pemilih terbanyak, diminta oleh komisi sidang untuk bermusyawarah menentukan sosok ketua umum. 
    “Saya kira ini kesempatan saya bersilaturahmi dengan alumni Gadjah Mada. Keluarga saya merupakan keluarga Kagama. Tiga anak saya dan seluruh menantu saya lulusan Universitas Gadjah Mada,” ungkap Basuki dalam keterangan tertulis yang dirilis oleh laman resmi
    UGM
    pada Minggu (17/11/2024).
    Basuki menekankan bahwa amanah yang diterimanya sebagai Ketum PP Kagama akan dimanfaatkan sebagai wadah untuk membalas budi kepada UGM.
    Ia menyatakan komitmennya untuk selalu mengingatkan almamaternya selama bertugas di mana pun, yang menjadi motivasi baginya untuk tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat mencoreng nama besar UGM.
    “Sekarang saya ingin balas budi dengan Universitas Gadjah Mada, mengabdikan sisa hidup saya dengan (universitas) Gadjah Mada,” ucap Basuki.
    Mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) era Presiden Joko Widodo ini juga berjanji untuk menjalankan visi dan misi Kagama, serta melanjutkan program-program yang telah dijalankan oleh
    Ganjar Pranowo
    , ketum sebelumnya.
    Basuki berharap dapat meningkatkan capaian-capaian yang telah diraih oleh Kagama pada masa kepengurusan sebelumnya.
    “Harus kita rawat betul ya. Kalau program-program lainnya saya kira sudah dilaksanakan dengan baik oleh Pak Ganjar dan Pak Ari, saya hanya melanjutkan dengan modifikasi kondisi kekinian yang harus kita hadapi,” tambah Basuki.
    Rektor Universitas Gadjah Mada Ova Emilia berharap Basuki dapat melanjutkan prestasi dari pengurus periode sebelumnya.
    “Selain itu, harapan besar agar Kagama bisa menjadi perekat antar alumni dan bisa memberikan kontribusi yang terbaik untuk bangsa,” ucap Ova.
    Sementara itu, Ganjar Pranowo, ketum sebelumnya, berpesan agar Basuki dan seluruh jajaran Kagama terus berkontribusi dalam mengatasi berbagai persoalan bangsa dan negara.
    Ia menyoroti kepedulian seluruh pengurus dan anggota Kagama terhadap isu-isu penting seperti pangan, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan.
    “Saya yakin semua anggota Kagama yang ada di seluruh dunia mampu berkontribusi, tinggal Pak Bas nanti yang menghubungkan kontekstual pada zaman, waktu, dan isunya saja,” ungkap Ganjar.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jelang Nataru, Tol Klaten-Prambanan Dibuka Gratis Mulai Desember 2024

    Jelang Nataru, Tol Klaten-Prambanan Dibuka Gratis Mulai Desember 2024

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan Ruas Tol Seksi Kartosuro-Purwomartani untuk Segmen Klaten-Prambanan akan difungsionalkan alias gratis sepanjang 8,6 km mulai Desember 2024. 

    Upaya ini demi mendukung kelancaran arus mudik libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru).

    Hal itu disampaikan Dody tatkala meninjau progres pembangunan Tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulonprogo di Klaten, Jawa Tengah. Sabtu (16/11/2024).

    Donny menjelaskan, difungsikannya segmen Klaten-Prambanan akan melengkapi Seksi Kartasura-Klaten yang telah beroperasi sejak Oktober 2024 sepanjang 20,1 km. Hal ini juga diyakini dapat mengurai kemacetan saat arus mudik dan arus balik, serta mempersingkat waktu tempuh.

    “Klaten-Prambanan konstruksinya sudah selesai, tinggal kelengkapan saja dan insya Allah awal-awal Desember 2024 sudah bisa difungsikan. Memang masih butuh kelengkapan-kelengkapan, tetapi terus kita kejar untuk menghadapi traffic saat Nataru,” kata Dody seperti dikutip dari akun Instagram resmi Kementerian PU, @kementerianpu.

    Doddy berharap nantinya Segmen Klaten-Prambanan dapat difungsionalkan selama 24 jam. Dengan begitu, tol tersebut dapat mengurangi beban jalan nasional dan angka kecelakaan.

    “Tadi saya minta agar penerangan diprioritaskan sehingga bisa digunakan malam hari, karena kalau orang mudik dari Jakarta, biasanya sampai sini (Klaten/Prambanan) sudah dini hari. Kondisi capek dan untuk mengurangi angka kecelakaan di jalan nasionalnya,” kata Dody.

    Jalan Tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulonprogo sepanjang 96,57 km terdiri dari 3 tahap pembangunan. Tahap 1 Kartasura-Purwomartani telah beroperasi sebagian dan akan beroperasi penuh pada akhir 2025. Sementara itu, tahap 2 dan 3 ditargetkan selesai pada 2027.

    Usai beroperasi fungsional pada September 2024 lalu, Jalan Tol Solo – Yogyakarta – YIA Kulon Progo Segmen Kartasura – Klaten kini mulai bertarif.

    Mengutip informasi yang dibagikan oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR), penetapan tarif tersebut sebagaimana telah tertuang dalam keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 2816/KPTS/M/2024.

    Dalam perinciannya, tarif paling murah dari GT Kartasura menuju GT Banyudono untuk golongan I dipatok seharga Rp3.500. Kemudian, tarif paling mahal yakni Rp84.500 untuk kendaraan golongan IV dan V yang melintas dari GT Kartasura hingga Klaten.