Xcloud.id

Kementrian Lembaga: kemenpupr

  • Bos OIKN Siapkan Lahan Terpisah Buat Rumah Menteri Baru Prabowo di IKN

    Bos OIKN Siapkan Lahan Terpisah Buat Rumah Menteri Baru Prabowo di IKN

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Bos Otorita IKN Basuki Hadimuljono sedang menyiapkan lahan untuk rumah menteri baru Presiden Prabowo Subianto.

    Mulanya, rumah menteri di IKN Nusantara hanya ada 36 unit. Ini sesuai dengan jumlah pembantu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) di Kabinet Indonesia Maju.

    “Iya dong (pasti rumah dinas menteri di IKN ditambah),” kata Basuki selepas bertemu Menteri ATR Nusron Wahid di Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan, Selasa (31/12).

    “Tanahnya pasti ada, cuma berapa yang akan kita bangun, nanti saya koordinasikan dengan PU dan (Kementerian) Perumahan,” jelasnya.

    Ia belum bisa memastikan penambahan rumah jabatan itu akan menjadi 50 unit atau 100 unit. Basuki hanya menekankan dirinya perlu menghitung lebih lanjut.

    Di lain sisi, bos Otorita IKN itu menegaskan belum membahas secara rinci dengan Presiden Prabowo. Ia mengatakan sang Kepala Negara baru berpesan akan berbicara lebih lanjut dengannya nanti.

    Mantan menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) itu memastikan penambahan rumah menteri itu tak mengubah masterplan pembangunan IKN. Namun, lahannya ditempatkan terpisah dari yang sudah dibangun.

    “Enggak lah (mengubah masterplan IKN). Kan kalau rencana detail tata ruang (RDTR)-nya mana (yang) kawasan permukiman. Jadi, tetap, enggak mengubah RDTR,” tegasnya.

    “(Di tempat serupa dengan rumah menteri yang sudah dibangun?) Enggak, pasti di (tempat) lain. Kan sudah penuh di situ, jadi tempat lain. Iya (dicarikan area belum terpakai),” tutup Basuki.

    (skt/agt)

  • Basuki Ungkap Ucapan Prabowo soal IKN: ‘Ya, Nanti Kita Ngomong!

    Basuki Ungkap Ucapan Prabowo soal IKN: ‘Ya, Nanti Kita Ngomong!

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengungkapkan ucapan Presiden Prabowo Subianto soal nasib IKN Nusantara.

    Basuki menyebut bertemu Presiden Prabowo saat menghadiri Musrenbangnas RPJMN 2025-2029 di Kantor Bappenas, Jakarta pada Senin (30/12). Ia menegaskan sang Kepala Negara mengajaknya untuk berbincang soal IKN.

    “Kemarin waktu ketemu beliau (Prabowo Subianto) di Bappenas, waktu salaman, ‘Ya, nanti kita ngomong!’,” ucap Basuki di Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan, Selasa (31/12).

    Mantan menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) itu menegaskan tengah mempersiapkan tanah untuk rumah dinas menteri di IKN. Apalagi, pembantu Presiden Prabowo di Kabinet Merah Putih lebih banyak dari pemerintahan sebelumnya.

    Walau, Basuki belum bisa memastikan penambahan rumah dinas jabatan itu akan menjadi 50 unit atau 100 unit. Ia menekankan masih perlu menghitungnya lebih lanjut.

    “Tanahnya pasti ada, cuma berapa yang akan kita bangun, nanti saya koordinasikan dengan PU dan (Kementerian) Perumahan,” tegasnya.

    Bos OIKN itu juga menyinggung soal rencana groundbreaking ke-9 di ibu kota baru. Ia menyebut investasi anyar yang masuk mencapai Rp6,5 triliun.

    Salah satu proyek yang akan di-groundbreaking adalah kawasan permukiman. Basuki mengatakan investornya adalah perusahaan Malaysia, yakni Citadel Group Sdn Bhd.

    “Kami usulkan kepada pak presiden (groundbreaking ke-9 pada Januari 2025), karena menteri PU mengusulkan beberapa yang sudah siap untuk diresmikan,” bebernya.

    “Kami (OIKN) mengusulkan groundbreaking. Supaya dibikin jadwal yang sekaligus beliau (Prabowo) ke sana, kalau beliau berkenan ke sana. Kami harapkan beliau akan ke sana, meresmikan dan groundbreaking. (Pasti di Januari 2025?) Tergantung jadwalnya beliau,” tutup Basuki.

    (skt/agt)

  • Investor Malaysia Bakal Masuk IKN Tahun Depan, Ini Bocorannya

    Investor Malaysia Bakal Masuk IKN Tahun Depan, Ini Bocorannya

    Jakarta –

    Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengungkapkan perusahaan Malaysia akan investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN).

    Menurut Basuki, perusahaan tersebut akan menggarap sektor permukiman.

    “Satu dari luar, yang Citadel Malaysia, itu permukiman,” kata Basuki di Kantor ATR/BPN Jakarta, Selasa (31/12/2024).

    Selain itu, Basuki juga menyebutkan beberapa proyek yang segera groundbreaking berupa hotel, sekolah, restoran, hingga perkantoran. Proyek ini akan digarap oleh investor dalam negeri.

    Jika tidak ada halangan, proses groundbreaking akan dilakukan langsung Presiden Prabowo Subianto.

    Selain groundbreaking, Prabowo juga dijadwalkan untuk meresmikan 7 bangunan di IKN diantaranya yakni, Istana Garuda beserta bangunan pendukungnya, Jalan Tol Segmen Karangau ke Simpang Pulau Balang, Jalan Tol Segmen Jembatan Sepadung, Kantor Kemensetneg, Kantor Kementerian Koordinator, dan PST dan SPAM Sepaku dari Jaringan Distribusi Utama (JDU) dan Jaringan Distribusi Pelanggan (JDP).

    “Kami usulkan pada Pak Presiden, karena dari menteri pu ngusulkan beberapa yang sudah siap untuk diresmikan. Kami juga mengusulkan groundbreaking supaya dibikin jadwal sekaligus kalau beliau berkenan ke sana dan kami haeapkan beliau ke sana meresmikan dan groundbreaking,” terang mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat itu.

    (hns/hns)

  • Daftar Berita Ekonomi Terpopuler 2024 dari Isu Mundur Sri Mulyani-PPN

    Daftar Berita Ekonomi Terpopuler 2024 dari Isu Mundur Sri Mulyani-PPN

    Daftar Isi

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Sejumlah berita ekonomi menarik perhatian publik sepanjang 2023 kemarin.

    Dari daftar berita menarik itu ada yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah, ada juga yang berkaitan dengan dinamika politik jelang Pilpres 2024.

    Berikut daftarnya;

    1. Isu mundurnya Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan dan Basuki Hadimuljono sebagai Menteri PUPR dari kabinet Jokowi

    Isu mundurnya dua menteri andalan Jokowi itu dihembuskan oleh almarhum Faisal Basri. 

    Faisal mengungkapkan para menteri teknokrat ini sudah tak nyaman lagi berada di Kabinet Indonesia Maju. Alasannya karena Jokowi  sudah melanggar aturan dengan menggunakan kekuasaan demi kepentingan politik.

    Salah satu pelanggaran dituduhkan terhadap Jokowi terkait keberpihakannya pada pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.

    “Saya ngobrol kan dengan petinggi-petinggi partai. Nah muncul lah katanya yang paling siap itu Ibu Sri Mulyani, Pak Basuki juga. Dalam kaitannya dalam Gibran ini ya, karena ini sudah beyond akal sehat gitu,” ungkap Faisal awal tahun lalu.

    Namun, sampai dengan masa pemerintahan Jokowi berakhir, baik Sri Mulyani dan Basuki tak juga mengundurkan diri dari kabinet.

    2. Budi Karya Sumadi menjadi Menteri PUPR Ad Interim di tengah kabar Basuki Hadimuljono Mundur dari kabinet

    Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi ditunjuk menjadi menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR) ad interim menggantikan Basuki Hadimuljono.

    Penunjukan dilakukan di tengah kabar Basuki mundur dari kabinet.  Tapi, Penunjukan rupanya tak dilakukan karena masalah itu. 

    Penunjukkan dilakukan lantaran Basuki sedang menghadiri 5th Mediterranean Water Forum di Tunisia.

    Sebagai menteri PUPR ad interim, Budi hari ini mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Jalan Tol Seksi Tebing Tinggi – Indrapura dan Indrapura – Lima Puluh yang merupakan akses baru kawasan Danau Toba di Sumatera Utara.

    3. Profil Elaine Low

    Profil Elaine Low juga menjadi berita populer pada 2024. Elaine diketahui merupakan anak raja batu bara Low Tuck Kwong.

    Nama dan profilnya dicari setelah ia menerima pengalihan 22 persen kepemilikan saham dari Low Tuck Kwong di PT Bayan Resources Tbk (BYAN).

    “Dato’ Low Tuck Kwong sebagai ayah berkeinginan untuk mengalihkan (menghibahkan) sebagian saham-sahamnya kepada anaknya yang bernama Elaine Low dengan tujuan perencanaan suksesi jangka panjang keluarga,” kata Sekretaris Perusahaan Bayan Resources Jenny Quantero dikutip dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (29/8)

    Elaine kini menggenggam 7,33 miliar saham BYAN dengan nilai Rp123,75 triliun.

    Elaine Low merupakan putri bungsu dari Low Tuck Kwong.

    Mengutip website The Farrer Park Company, bisnis penyumbang harta kekayaan terbesar keluarga Low Tuck Kwong yang bergerak di sektor kesehatan dan gaya hidup, Elaine merupakan jebolan magister The Lee Kuan Yew School of Public Policy.

    Ia pernah tergabung dalam afiliasi asosiasi akuntan profesional dan anggota dari Institute of Singapore Chartered Accountants. Dirinya juga lulus dengan gelar master di bidang kebijakan publik pada 2014 dari National University of Singapore.

    Perusahaan Farrer Park mengendalikan Farrer Park Hospital dan One Farrer Hotel berstandar bintang lima di Singapura.

    Selain bertanggung jawab di perusahaan Farrer Park, Elaine menjadi investor utama di Seax Group, penyedia infrastruktur dan konektivitas teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang berbasis di Singapura.

    Ia duduk di dewan direksi di berbagai perusahaan Seax dan mengawasi kepentingan keluarga di perusahaan tersebut. Elaine memegang beberapa jabatan direktur di industri medis, pendidikan, dan energi.

    Meski telah mencopot jabatannya, Elaine juga sempat menjabat Direktur Eksekutif Metis Energy yang dulunya perusahaan bernama Manhattan Resources, perusahaan sektor energi terbarukan.

    Kendati demikian, dia bersama kakaknya Low Yi Ngo dan ayahnya masih berstatus pengendali dan penerima manfaat terbesar dengan porsi kepemilikan 34 persenatas Kaiyi Investment Pte Ltd dan Energy Resource Investment Pte Ltd.

    Kedua perusahaan tersebut saat ini merupakan investor terbesar Metis Energy dengan total kepemilikan 61,63 persen saham.

    Dia juga tercatat mengisi berbagai posisi di anak perusahaan BYAN seperti PT Kariangau Power, PT Dermaga Perkasapratama, dan entitas BYAN di Singapura seperti Seax Global Pte Ltd, Singxin Resources Pte Ltd, dan Onward Capital Pte Ltd.

    Elaine pada 2011 silam, pernah menyumbang uang Rp6,8 miliar untuk Jepang. Kala itu Jepang tengah dilanda gempa dan tsunami.

    Elaine memberikan cek Rp6,8 miliar itu kepada Duta Besar Jepang. Ia berharap bantuannya bisa meringankan beban para korban.

    “Keluarga saya dan saya merasa itu merupakan bencana yang dan kami ingin mengulurkan bantuan,” ucap Elaine kala itu seperti dikutip dari china.org.

    4. Penyerahan uang pensiun Jokowi

    PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) alias TASPEN menyerahkan manfaat Program Pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) kepada Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

    Penyerahan manfaat diberikan langsung oleh Direktur Operasional TASPEN Ariyandi, Direktur Keuangan Rena Latsmi Puri, serta Direktur Compliance & Control Bank Mandiri Taspen Resi Lora kepada Jokowi di Surakarta, Jawa Tengah, pada Rabu (6/11).

    Jokowi pun mengapresiasi atas pelayanan TASPEN tersebut.

    Adapun besaran manfaat Program Pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) yang diberikan ke Jokowi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 dan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1978.

    Mengutip Pasal 6 ayat 2 Jokowi berhak menerima uang pensiun setara 100 persen gaji pokok terakhir.

    Sebagai informasi gaji Jokowi saat lengser adalah Rp30,2 juta. Dengan begitu, nominal tersebut yang akan didapatkan Jokowi sebagai uang pensiun seumur hidup.

    Jumlah tersebut enam kali lebih besar dari gaji tertinggi pegawai negeri sipil (PNS), yakni sekitar Rp5 juta.

    5. Rencana kenaikan tarif PPN jadi 12 persen

    Berita soal kenaikan tarif PPN juga menjadi salah satu yang terpopuler di kanal ekonomi sepanjang 2024. Pemerintah bersikukuh menaikkan tarif PPN jadi 12 persen mulai 1 Januari 2025.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan PPN 12 persen mulai 2025 dikenakan hanya untuk barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat kelas atas.

    “Desil paling kaya, desil 9-10 kita akan berlakukan pengenaan PPN-nya,” kata Sri Mulyani saat konferensi pers Paket Kebijakan Ekonomi pada Senin (16/12).

    Ia mencontohkan salah satunya yang dikenakan PPN adalah jasa mewah yang biasanya digunakan dan dikonsumsi orang kaya, seperti sekolah berstandar internasional hingga rumah sakit kelas VIP.

    “Maka kita juga akan menyisir untuk kelompok harga untuk barang-barang dan jasa yang merupakan barang jasa kategori premium tersebut seperti rumah sakit kelas VIP, pendidikan yang standar internasional yang berbayar mahal,” jelasnya.

    Barang lain yang dikenakan PPN 12 persen adalah daging wagyu yang memang diimpor dan harganya per kilogramnya tembus puluhan juta. Sedangkan, daging yang dikonsumsi masyarakat luas tidak dikenakan.

    Sejumlah barang mewah yang awalnya disebut pemerintah menjadi PPN 12 persen di antaranya beras premium; buah-buahan premium; daging premium (wagyu, daging kobe); ikan mahal (salmon premium, tuna premium); udang dan crustacea premium (king crab); jasa pendidikan premium; jasa pelayanan kesehatan medis premium; dan listrik pelanggan rumah tangga 3500-6600 VA.

    Namun, kenyataannya PPN 12 persen tak hanya menyasar barang-barang mewah. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan tarif PPN 12 persen berlaku untuk seluruh barang dan jasa yang selama ini dikenakan tarif 11 persen.

    “Kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen berlaku untuk seluruh barang dan jasa yang selama ini dikenakan tarif 11 persen,” ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Dwi Astuti dalam rilis resmi, Minggu (21/12).

    Artinya, kenaikan PPN menjadi 12 persen akan berlaku untuk barang dan jasa yang biasa dibeli masyarakat mulai dari sabun mandi, pulsa, hingga langganan video streaming seperti Netflix.

    Dwi menegaskan hanya ada 3 barang pokok yang tak terdampak kenaikan tarif PPN mulai 1 Januari 2025 yakni minyak goreng curah pemerintah dengan merek Minyakita, tepung terigu, serta gula industri. Ketiganya tetap dengan tarif lama 11 persen.

    Kendati demikian, ada sejumlah kebutuhan pokok lain yang mendapatkan fasilitas bebas PPN. Artinya, barang dan jasa tersebut tidak akan dipungut pajak pertambahan nilai alias tarifnya nol persen, sama seperti yang berlaku saat ini.

    Barang dan jasa yang mendapatkan fasilitas bebas PPN di 2025 terbagi ke dalam tiga kelompok, yakni sebagai berikut:

    1. Kebutuhan pokok
    Ada beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, dan sayur-sayuran.

    2. Sejumlah jasa
    Jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa pendidikan. Kemudian, jasa angkutan umum di darat dan di air, jasa tenaga kerja, serta jasa persewaan rumah susun umum dan rumah umum.

    3. Barang lain
    Ini mencakup buku, kitab suci, vaksin polio, rumah sederhana, rumah susun sederhana milik (rusunami), listrik, dan air minum.

    (agt/agt)

  • Erick Thohir Kaji Ulang Rencana Pangkas BUMN Karya, Ini Alasannya

    Erick Thohir Kaji Ulang Rencana Pangkas BUMN Karya, Ini Alasannya

    Jakarta –

    Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berencana mengkaji ulang terkait pemangkasan jumlah BUMN Karya dari 7 menjadi 3. Hal ini dikarenakan kajian pemangkasan itu dilakukan di era Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PPR) Basuki Hadimuljono.

    Erick mengatakan karena menterinya sudah berganti, kajiannya juga harus diulang kembali. Rencananya, kajian tersebut dikirim oleh Erick ke Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo pada Januari 2025.

    “Terus kajian untuk karya-karya, kemarin kan surat pertama untuk zamannya Pak Bas. Sekarang berbeda menteri, kajiannya harus kita ulang memang secara hukumnya bisa pas itu. Mungkin Januari baru dikirimkan kembali,” kata Erick saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (24/12/2024).

    Dia menegaskan perampingan BUMN memang membutuhkan proses hingga dua tahun. Dia menyinggung perampingan BUMN bidang pelayaran, seperti Pelindo, Pelni, dan ASDP sudah menyampaikan ke Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi. Dia bilang Dudy mendukung dengan rencana pemangkasan tersebut.

    “Perlu proses. Ada yang setahun ada yang bisa dua tahun, tetapi kalau yang Pelindo, Pelni, ASDP kan kita sudah sounding juga ke Menteri Perhubungan. Beliau dukung, karena ini bagian solusi juga,” terang Erick.

    Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir sudah bertemu dengan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo untuk mendiskusikan hal tersebut. Erick memastikan perampingan jumlah BUMN karya tidak akan mengganggu penugasan dan percepatan yang ditargetkan pemerintah. Konsolidasi ini juga akan mempercepat dan mendorong efektivitas dalam pelaksanaan program strategis nasional.

    “Tadi kita sudah bicara, menjelaskan bahwa ketujuh BUMN ini nanti akan dipayungi oleh tiga induk. Jadi, ini hanya bagian kita restrukturisasi tidak akan mengganggu penugasan dan percepatan. Justru ini yang kita pastikan bahwa perlu percepatan jadi itu bukan sesuatu isu yang menjadi kemudian hari ini insyaallah nanti kita laksanakan,” kata Erick di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Jumat (15/11/2024).

    (ara/ara)

  • Begal Resahkan Pengendara di Suramadu, Aba Syafi Serukan Pengamanan Ketat

    Begal Resahkan Pengendara di Suramadu, Aba Syafi Serukan Pengamanan Ketat

    Bangkalan (beritajatim.com) – Dugaan aksi pembegalan yang terjadi di Jembatan Suramadu belakangan ini semakin meresahkan pengendara, khususnya pengguna roda dua. Meski demikian, hingga saat ini belum ada petugas yang melakukan patroli selama 24 jam di jembatan terpanjang di Jawa Timur tersebut.

    Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB Dapil Jatim XI Madura, H. Syafiuddin, menyatakan pentingnya kehadiran petugas patroli untuk menjaga keamanan di jembatan yang menghubungkan Bangkalan dan Surabaya. Menurutnya, Jembatan Suramadu memiliki potensi besar dimanfaatkan oleh oknum untuk melakukan tindak kejahatan.

    “Memang perlu ada petugas yang melakukan patroli di sepanjang jembatan itu,” tegas Syafiuddin, Minggu (22/12/2024).

    Politisi yang akrab disapa Aba Syafi itu juga mengungkapkan bahwa dirinya telah mengajukan permohonan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk menyediakan petugas jaga di Jembatan Suramadu. Langkah tersebut, menurutnya, sangat mendesak guna mencegah penyalahgunaan fasilitas umum oleh pihak tak bertanggung jawab.

    “Sudah saya sampaikan itu sebelumnya namun belum bisa diakomodir. Namun nanti akan saya sampaikan lagi ke PUPR supaya bisa disediakan petugas patroli di jembatan itu,” pungkasnya. [sar/but]

  • Menteri PKP ungkap SKB tiga menteri bantu masyarakat kecil

    Menteri PKP ungkap SKB tiga menteri bantu masyarakat kecil

    Kabupaten Bandung (ANTARA) – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan bahwa Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian PKP, serta Kementerian Pekerjaan Umum (PU), membantu masyarakat kecil.

    Maruarar mengatakan dalam SKB tersebut, memungkinkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ketika membangun rumah, tidak perlu membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

    “Tolong sampaikan, terutama pada masyarakat kecil, bahwa sekarang membangun rumah BPHTB-nya tidak perlu bayar lagi, gratis,” kata Maruarar di Rusunawa Rancaekek, Kabupaten Bandung, Rabu.

    Berikutnya, kata dia, keputusan ini juga membebaskan pengenaan biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), hingga mengatur percepatan proses pengajuan dari semula 28 hari menjadi 10 hari saja.

    “Selain itu, tolong sampaikan pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) juga dibebaskan untuk yang nilainya di bawah Rp2 miliar,” tuturnya.

    Dia mengharapkan pemerintah daerah segera mengeluarkan kebijakan untuk menindaklanjuti SKB tiga menteri ini, untuk mendorong penyediaan rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

    “Dari SKB ini nanti akan diturunkan menjadi peraturan kepala daerah. Sehingga makin banyak masyarakat yang memiliki rumah,” ucapnya.

    Adapun kriteria MBR diatur dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/Kpts/M/2023 tentang Besaran Penghasilan MBR dan Batasan Luas Lantai Rumah Umum dan Rumah Swadaya.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024

  • Presiden Prabowo pimpin rapat persiapan Nataru

    Presiden Prabowo pimpin rapat persiapan Nataru

    Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat memimpin Rlagenda rapat terbatas terkait Natal dan Tahun Baru 2025 di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (16/12/2024). (ANTARA/Andi Firdaus)

    Presiden Prabowo pimpin rapat persiapan Nataru
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Senin, 16 Desember 2024 – 18:35 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas (ratas) di Kantor Presiden, Jakarta, Senin sore, membahas persiapan menyambut perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025. Dalam arahannya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya menciptakan suasana yang aman dan nyaman agar masyarakat dapat merayakan momen tersebut dengan penuh kebaikan dan sukacita.

    “Saya ingin dapat laporan terkini dari pihak keamanan juga sektor transportasi, kemudian laporan tentang pasokan bahan bakar, ketersediaan bahan pangan, dan bahan pokok lainnya, serta tenaga kerja, dan sektor pariwisata,” ujar Presiden Prabowo saat membuka ratas.
     

    Dikatakan Presiden, persiapan Nataru kali ini sudah dibahas dalam beberapa kali rapat dan Kepala Negara yakin seluruh menteri terkait sudah melakukan koordinasi dengan baik dan benar. Dalam rapat tersebut, Presiden menegaskan bahwa aspek-aspek tersebut harus dikelola dengan baik untuk memastikan kelancaran dan kenyamanan masyarakat dalam menjalani hari-hari penting ini.

    Hadir dalam rapat yang digelar sekitar pukul 15.30 WIB itu, antara lain Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.
     

    Selain itu juga hadir Menteri Agama Nasarudin Umar, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dody Hanggodo,  Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kepala Kepolisian Negara RI (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi dan Hilirisasi Bahlil Lahadalia, serta Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Herindra.

    Selain para menteri, turut hadir Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri dan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi.

    Sumber : Antara

  • Ponpes Miftah Ternyata Ada Campur Tangan Jokowi, Andi Sinulingga: Ada Uang Rakyat di Aset Miliknya Rupanya

    Ponpes Miftah Ternyata Ada Campur Tangan Jokowi, Andi Sinulingga: Ada Uang Rakyat di Aset Miliknya Rupanya

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Politisi senior Andi Sinulingga menduga ada uang rakyat. Di balik aset milik Miftah Maulana atau Gus Miftah.

    Hal dimaksud, adalah Pondok Pesantren Ora Aji. Yang diketahui diasuh oleh Miftah.

    “Oooh, ada uang rakyat banyak di aset miliknya tersebut rupanya,” kata Andi dikutip dari unggahannya di X, Kamis (12/12/2024).

    Itu diketahui dari pemberitaan terdahulu. Saat peresmian asrama Pondok Pesantren (Ponpes) Ora Aji di Kalurahan Purwomartani, Kapanewon Kalasan, Sleman, Sabtu sore (15/1/2022).

    Peresemian tersebut dihadiri oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono. Atas arahan langsung Presiden Jokowi, yang menjabat saat itu.

    Di kesempatan itu, Basuki mengatakan pemerintah mengguyur bantuan pada Ponpes tersebut. Mesti diakuinya belum sempurna.

    “Ini belum bisa mencukupi kebutuhannya, saya akan laporkan pada presiden. Nanti akan saya tindaklanjuti,” jelas Basoeki diitemui usai peresmian asrama Ponpes Ora Aji.

    Saat itu, Miftah menyambut baik hal tersebut.

    “Kalau ada yang bilang pemerintah tidak perhatian kepada pesantren dan ulama tentunya ini bisa sangat keliru. Ini adalah bentuk kecintaan presiden terhadap pesantren yang ada di Indonesia” kata Gus Miftah.

    Dia menambahkan, kualitas bangunan Ponpes Ora Aji dinilai sangat layak dan memadahi. Ponpes ini dapat menampung setidaknya sebanyak 84 santri yang nantinya akan terus dikembangkan.

    “Walaupun tadi disampaikan Pak Menteri belum semuanya, tapi ini sudah membantu bagi kami karena total santri kami ada 500. Termasuk tempat tidur langsung dikasih dari kementerian,” ujar Gus Miftah.

  • Jalan Tol IKN Seksi 6A & 6B Bakal Rampung Juni 2025, Intip Progresnya

    Jalan Tol IKN Seksi 6A & 6B Bakal Rampung Juni 2025, Intip Progresnya

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah tengah mempercepat pembangunan jalan tol Ibu Kota Nusantara (IKN). Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menargetkan pembangunan Jalan Tol IKN Seksi 6A dan 6B rampung pada Juni 2025.

    “Nanti Juni 2025 sudah nyambung. Juni 2025 sudah sampai IKN,” kata Kepala OIKN Basuki Hadimuljono di Jakarta, Senin (9/12/2024).

    Mengenai sebagian lahan proyek Tol IKN Seksi 6A dan 6B yang masuk dalam 2.086 hektare lahan bermasalah, eks Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) itu menyebut bahwa sekitar 40 hektare lahan telah diselesaikan proses ganti ruginya.

    Dalam proses pembebasan lahan, Basuki menegaskan bahwa tidak ada pemaksaan terhadap masyarakat sekitar. 

    “[Jalan tol] 6A-6B total semua menerima, nggak ada yang konsinyasi,” ujarnya.

    Dalam catatan Bisnis, Basuki yang kala itu menjabat sebagai Menteri PUPR sempat mengungkap bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran mencapai Rp140 miliar untuk menyelesaikan 2.086 hektare lahan bermasalah di IKN.

    Anggaran tersebut untuk mempercepat realisasi mandat Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.75/2024 tentang Percepatan Pembangunan IKN. 

    “Kita siapkan Rp140 miliar di [Dipa anggaran] PUPR untuk membayar itu nanti [penyelesaian 2.086 ha lahan bermasalah],” tuturnya saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jumat (23/8/2024).

    Dia menuturkan, anggaran tersebut akan dialokasikan untuk biaya ganti rugi masyarakat yang terdampak pembangunan Jalan Tol Akses IKN, pembangunan proyek penanganan banjir Sepaku, hingga masjid negara IKN.

    Eksekusi pendataan dan sosialisasi akan dilakukan langsung oleh tim terpadu (Timdu) yang disebut Basuki sudah mulai melaksanakan tugas. 

    “Sudah, tim nya sudah saya bentuk 2 minggu lalu sekarang mereka tinggal kerja proses negosiasi di lapangan. Kalau perpres langsung dibayar,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Basuki memerinci bahwa sebanyak 22 bidang tanah seluas 2,75 hektare untuk lokasi pengendali banjir Daerah Aliran Sungai (DAS) Sepaku dan 48 bidang tanah seluas 44,6 hektare untuk pembangunan jalan tol segmen IKN 6A dan 6B telah diselesaikan oleh pemerintah.  

    Dia pun menekankan bahwa nantinya dalam penyelesaian lahan bermasalah, pembayaran ganti rugi menjadi upaya yang akan dilakukan pemerintah termasuk Proyek Strategis Nasional dilakukan oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).  

    Sementara itu, pemerintah menggunakan metode ganti rugi sebagai bentuk kompensasi kepada pemilik tanah, daripada metode Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK) yang digunakan sebelumnya.