Xcloud.id

Kementrian Lembaga: kemenpupr

  • Banjir Aceh – Sumut, Jalur Darat & Telekomunikasi Masih Terganggu

    Banjir Aceh – Sumut, Jalur Darat & Telekomunikasi Masih Terganggu

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan akses jalur darat hingga jaringan telekomunikasi masih mengalami gangguan akibat banjir di Provinsi Aceh dan Sumatra Utara.

    Laporan BNPB menyebutkan bahwa setidaknya tiga provinsi menghadapi banjir dan longsor yakni Aceh, Sumatra Utara hingga Sumatra Barat dengan masing-masing provinsi mencatat lebih dari 10 kabupaten kota terdampak bencana alam tersebut.

    “Khusus di Aceh, Sumatra Utara, jalur transportasi, jalur komunikasi belum lancar, sehingga itu dulu yang pertama bisa dipastikan normal. Terutama jalur transportasi darat yang masih banyak tertutup,” katanya melalui siaran video resmi, Jumat (28/11/2025).

    Beberapa wilayah yang mengalami hambatan akses seperti jalur darat antara Kabupaten Tapanuli Utara dengan Tapanulis Tengah yang dilaporkan tertutup longsor.

    Kemudian, terputusnya beberpa jembatan seperti di Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Bireuen, Aceh menyebabkan akses transportasi Medan – Banda Aceh lumpuh total.

    Sementara di Sumatra Barat tercatat wilayah Padang Pariaman dan Kota Padang mengalami dampak terparah banjir dan longsor.

    Selain berfokus pada pemulihan jalur transportasi, akses komunikasi dan distribusi logistik, BNPB juga memanfaatkan angkutan udara untuk menyalurkan logistik ke daerah terisolasi.

    “Selain itu, ada dua pesawat yang digunakan untuk modifikasi cuaca. Satu di Sumatra Utara dan satu di Aceh. Memang untuk menghentikan sama sekali siklon tidak bisa sehingga operasi modifikasi cuaca ini difokuskan pada titik-titik untu penanganan darurat,” katanya.

    Sementara itu, Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Diana Kusumastuti, melaporkan bahwa upaya identifikasi kerusakan infrastruktur masih terkendala hujan yang belum berhenti.

    Empat jembatan dilaporkan terputus di Aceh, sementara di Sibolga dan Tapanuli Tengah terdapat sekitar 20 titik longsor yang masih sulit dipetakan.

    Kementerian PUPR telah mengirimkan alat berat untuk membersihkan material longsoran dan membuka akses, dengan harapan dapat segera mencapai lokasi terdampak.

    “Sampai saat ini kami sudah mengirimkan beberapa alat berat untuk membersihkan longsoran. Mudah-mudahan segera bisa sampai ke lokasi,” kata Diana dalam keterangan resmi BNPB.

  • Mendagri Minta Gubernur Pramono Tata Kawasan Kumuh di Jakarta, Ini Daftarnya

    Mendagri Minta Gubernur Pramono Tata Kawasan Kumuh di Jakarta, Ini Daftarnya

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendorong Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung untuk melakukan penataan sejumlah kawasan kumuh di Jakarta.

    Permintaan itu diajukan lantaran Mendagri Tito percaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta punya kemampuan fiskal untuk mengalokasikan anggaran bagi masalah perumahan. 

    “Kita tahu bahwa kemampuan daerah berbeda-beda, tapi Jakarta punya kemampuan fiskal yang cukup kuat. PAD-nya (Pendapatan Asli Daerah) kalau tidak salah 68 persen dari APBD-nya,” ujar Tito di Kantor Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PKP), Jakarta, dikutip Jumat (14/11/2025).

    Tito berharap, Pramono cs dalam penyusunan APBD nantinya bisa menyelaraskan program penataan kawasan kumuh dengan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), atau bedah rumah yang digaungi oleh Kementerian PKP. 

    Menurut dia, setidaknya ada 6 standar pelayanan minimal (SPM) yang wajib dilakukan oleh pemerintah daerah. Antara lain terkait pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; serta masalah sosial. 

    “Itu yang siapkan dari DKI, sebagai salah satu standar pelayanan minimal, diantaranya adalah masalah perumahan,” kata Tito. 

    Ia mengaku tidak memegang data rinci soal berapa jumlah kawasan kumuh di Jakarta, lantaran itu dipegang oleh Pemprov DKI. “Tapi saya tahu daerah-daerah kumuh seperti Tanah Tinggi, Tambora, Jembatan Lima, kemudian di daerah Senen, Kemayoran, Cilincing, Muara Karang dan lainnya,” bebernya.

     

  • ​​Menteri PKP Tinjau Pembangunan Rumah Layak Huni untuk Binaan Astra di Banyumas

    ​​Menteri PKP Tinjau Pembangunan Rumah Layak Huni untuk Binaan Astra di Banyumas

    Banyumas: Astra menerima kunjungan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait ke Desa Tunjung, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, pada Sabtu (8/11).

    Kunjungan ini dilakukan untuk meninjau secara langsung progres pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) oleh Astra serta menghadiri prosesi penyerahan kunci rumah secara simbolis kepada sejumlah penerima manfaat program.

    Kunjungan diterima langsung oleh Chief of Corporate Affairs Astra Boy Kelana Soebroto yang turut serta mendampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Maruarar Sirait dalam menyerahkan kunci rumah secara simbolis kepada penerima manfaat RLH untuk binaan Astra atas nama Sakam Hendro Raharjo dan Anwar Mualif. Dalam kunjungan tersebut hadir pula Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono.

    “Kunjungan ini menjadi momentum penting untuk melihat langsung progres pembangunan yang telah kami mulai sejak peletakan batu pertama pada Agustus lalu. Astra berharap, setiap rumah yang dibangun dapat menjadi tempat yang layak dan nyaman bagi keluarga untuk bertumbuh serta membangun masa depan yang lebih baik. Kami juga mengajak seluruh pihak untuk terus bersinergi mendukung pembangunan Rumah Layak Huni ini agar dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan,” ujar Chief of Corporate Affairs Astra Boy Kelana Soebroto.
     

    Pelaksanaan groundbreaking pembangunan Rumah Layak Huni oleh Astra dilaksanakan pada 20 Agustus 2025 yang menjadi tanda dimulainya pembangunan 250 unit rumah layak huni gratis di dua wilayah binaan Desa Sejahtera Astra yang juga menjadi lokasi hutan karbon Astra, yaitu 165 unit di Banyumas, Jawa Tengah dan 85 unit di Garut, Jawa Barat. Program ini menjadi langkah nyata komitmen Astra untuk turut serta membangun Indonesia ke berbagai penjuru negeri.

    Selain memberikan dukungan pembangunan fisik, Astra juga mendorong keterlibatan aktif masyarakat setempat dalam proses pembangunan. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat rasa memiliki dan gotong royong, tetapi juga menumbuhkan kesadaran kolektif untuk menjaga lingkungan tempat tinggal secara berkelanjutan.

    Astra adalah salah satu perusahaan publik terbesar di Indonesia, yang terdiri dari 302 anak perusahaan, ventura bersama serta entitas asosiasi, didukung lebih dari 190.000 karyawan. Dipimpin oleh Presiden Direktur Astra Djony Bunarto Tjondro, Astra memiliki rekam jejak kontribusi publik dan sosial yang baik melalui empat pilar, yang terdiri dari kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan kewirausahaan serta sembilan yayasan yang turut berkontribusi untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia sekaligus mendukung masyarakat yang inklusif dan sejahtera.

    Semangat Astra dalam mendukung program Rumah Layak Huni ini sejalan dengan cita-cita Astra untuk sejahtera bersama bangsa dan mendukung Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia.

    Banyumas: Astra menerima kunjungan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait ke Desa Tunjung, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, pada Sabtu (8/11).
     
    Kunjungan ini dilakukan untuk meninjau secara langsung progres pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) oleh Astra serta menghadiri prosesi penyerahan kunci rumah secara simbolis kepada sejumlah penerima manfaat program.
     
    Kunjungan diterima langsung oleh Chief of Corporate Affairs Astra Boy Kelana Soebroto yang turut serta mendampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Maruarar Sirait dalam menyerahkan kunci rumah secara simbolis kepada penerima manfaat RLH untuk binaan Astra atas nama Sakam Hendro Raharjo dan Anwar Mualif. Dalam kunjungan tersebut hadir pula Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono.

    “Kunjungan ini menjadi momentum penting untuk melihat langsung progres pembangunan yang telah kami mulai sejak peletakan batu pertama pada Agustus lalu. Astra berharap, setiap rumah yang dibangun dapat menjadi tempat yang layak dan nyaman bagi keluarga untuk bertumbuh serta membangun masa depan yang lebih baik. Kami juga mengajak seluruh pihak untuk terus bersinergi mendukung pembangunan Rumah Layak Huni ini agar dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan,” ujar Chief of Corporate Affairs Astra Boy Kelana Soebroto.
     

     
    Pelaksanaan groundbreaking pembangunan Rumah Layak Huni oleh Astra dilaksanakan pada 20 Agustus 2025 yang menjadi tanda dimulainya pembangunan 250 unit rumah layak huni gratis di dua wilayah binaan Desa Sejahtera Astra yang juga menjadi lokasi hutan karbon Astra, yaitu 165 unit di Banyumas, Jawa Tengah dan 85 unit di Garut, Jawa Barat. Program ini menjadi langkah nyata komitmen Astra untuk turut serta membangun Indonesia ke berbagai penjuru negeri.
     
    Selain memberikan dukungan pembangunan fisik, Astra juga mendorong keterlibatan aktif masyarakat setempat dalam proses pembangunan. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat rasa memiliki dan gotong royong, tetapi juga menumbuhkan kesadaran kolektif untuk menjaga lingkungan tempat tinggal secara berkelanjutan.
     

     
    Astra adalah salah satu perusahaan publik terbesar di Indonesia, yang terdiri dari 302 anak perusahaan, ventura bersama serta entitas asosiasi, didukung lebih dari 190.000 karyawan. Dipimpin oleh Presiden Direktur Astra Djony Bunarto Tjondro, Astra memiliki rekam jejak kontribusi publik dan sosial yang baik melalui empat pilar, yang terdiri dari kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan kewirausahaan serta sembilan yayasan yang turut berkontribusi untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia sekaligus mendukung masyarakat yang inklusif dan sejahtera.
     
    Semangat Astra dalam mendukung program Rumah Layak Huni ini sejalan dengan cita-cita Astra untuk sejahtera bersama bangsa dan mendukung Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (PRI)

  • Jelang Natal dan Tahun Baru 2026, Tol Bakter Berlakukan Penyesuaian Tarif

    Jelang Natal dan Tahun Baru 2026, Tol Bakter Berlakukan Penyesuaian Tarif

    Liputan6.com, Lampung – Pengguna Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar (Bakter) diminta bersiap menghadapi penyesuaian tarif yang bakal diberlakukan menjelang periode libur Natal dan Tahun Baru 2026.

    PT Bakauheni-Terbanggi Besar Toll (BTB) Lampung mulai menggencarkan sosialisasi ihwal rencana kenaikan tersebut.

    Direktur PT BTB, I Wayan Mandia, mengatakan penyesuaian tarif merupakan regulasi berkala yang wajib dilaksanakan badan usaha jalan tol.

    “Tol Bakter merupakan objek vital nasional dan kebanggaan masyarakat Lampung. Kami ingin memastikan informasi yang disampaikan akurat, transparan, dan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat,” ujar I Wayan, Sabtu (8/11).

    I Wayan menjelaskan bahwa penyesuaian tarif jalan tol mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 07/PRT/M/2022.

    Aturan tersebut mewajibkan evaluasi dan penyesuaian tarif setiap dua tahun sekali, termasuk untuk ruas Bakter yang menjadi bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).

    “Penyesuaian tarif bukan semata kenaikan angka, tetapi bentuk tanggung jawab kami menjaga keberlanjutan investasi dan mutu layanan,” katanya.

    Menurut I Wayan, penyesuaian tarif memungkinkan pengelola terus meningkatkan kualitas fasilitas dan infrastruktur, mulai dari aspek keamanan, kenyamanan, hingga pengembangan layanan digital bagi pengguna jalan.

    Dia menyebut keberadaan Tol Bakter membawa dampak signifikan bagi ekonomi daerah, terutama dalam memperlancar arus logistik, membuka akses wisata, hingga menggerakkan UMKM di Lampung.

    “Tol ini memperkuat konektivitas antarwilayah di Pulau Sumatera,” katanya.

    Komitmen Pelayanan BerkelanjutanSejalan dengan rencana pemberlakuan tarif baru, PT BTB memastikan komitmen tetap berkontribusi bagi pemerintah, masyarakat, dan lingkungan sekitar.

    “Penyesuaian tarif ini menjadi langkah penting untuk menjamin layanan yang prima, aman, dan berkelanjutan bagi seluruh pengguna jalan tol,” tutup dia.

  • Tarif Tol Cipularang Belum Naik, Ini Alasannya

    Tarif Tol Cipularang Belum Naik, Ini Alasannya

    Jakarta –

    Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Jasa Marga (Persero) Tbk belum menaikkan tarif Tol Cikampek-Purwakarta-Padalarang (Cipularang). Menurut Kementerian Pekerjaan Umum (PU), saat ini Tol Cipularang masih menindaklanjuti hasil pemeriksaan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

    Sekretaris BPJT Kementerian PU Ni Komang Rasminiati menjelaskan penyesuaian tarif bisa dilakukan jika hal tersebut telah dipenuhi Jasa Marga.

    Kenaikan tarif tol biasanya dievaluasi tiap 2 tahun sekali.

    “Saat ini Cipularang lagi melaksanakan tindak lanjut perbaikan hasil pemeriksaan SPM untuk usulan penyesuaian tarif. Targetnya kalau mereka bisa menindak lanjuti secepatnya, harusnya hak mereka untuk melakukan penyesuaian tarif setiap 2 tahun sekali itu bisa kita tindak lanjuti,” terang Rasminati dalam konferensi pers di Kementerian PU, Jakarta, Jumat (31/10/2025).

    Selain itu, ruas-ruas tol lain yang sudah beroperasi umumnya memang melakukan penyesuaian tarif setiap 2 tahun sekali. Hanya saja waktu penyesuaian harganya berbeda-beda setiap ruas tolnya.

    “Dari sejumlah ruas jalan tol, yang sudah beroperasi ini, mereka secara reguler melakukan penyesuaian tarif reguler itu setiap 2 tahun sekali, dan itu berbeda-beda waktunya,” ujar Rasminati.

    Sebagai informasi, aturan soal penyesuaian tarif tol tercantum dalam Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang No. 38/2004 tentang Jalan dan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 15/2005 tentang Jalan Tol. Dijelaskan bahwa evaluasi tarif tol dilakukan oleh BPJT yang disesuaikan dengan pengaruh inflasi.

    Dalam catatan detikcom, kenaikan terakhir tarif Tol Cipularang terjadi pada 5 Juni 2023. Penyesuaian tarif itu diberlakukan tepat pada pukul 00.00 WIB pada 5 Juni 2023.

    Penyesuaian tarif ini sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No. 496/KPTS/M/2023 tanggal 02 Mei 2023 tentang Penyesuaian Tarif Tol pada Ruas Jalan Tol Cikampek-Purwakarta-Padalarang dan Keputusan Menteri PUPR No. 533/KPTS/M/2020 tanggal 17 Mei 2023 tentang Penyesuaian Tarif Tol pada Ruas Jalan Tol Padalarang-Cileunyi.

    (ily/hns)

  • Warganet Desak Pemerintah Kaji Ulang Dana APBN untuk Ponpes Al Khoziny

    Warganet Desak Pemerintah Kaji Ulang Dana APBN untuk Ponpes Al Khoziny

    Jakarta –

    encana pemerintah membangun ulang Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur, dengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menuai sorotan tajam dari publik. Ribuan warganet menilai langkah ini tidak adil dan berpotensi menjadi preseden buruk, mengingat insiden ambruknya bangunan ponpes tersebut disebabkan kelalaian konstruksi, bukan bencana alam.

    Tragedi di Ponpes Al Khoziny terjadi pada awal Oktober 2025 saat salah satu gedung mushala tiba-tiba ambruk ketika digunakan untuk kegiatan malam hari. Insiden itu menewaskan 67 orang, termasuk para santri dan pengasuh ponpes. Tim SAR gabungan sempat berjuang keras mengevakuasi 91 korban tertimbun reruntuhan selama lebih dari 72 jam masa golden time.

    Investigasi awal mengungkap bangunan tersebut tumbuh tanpa perencanaan konstruksi matang dan tidak memenuhi standar keselamatan. Polisi kini tengah menyelidiki dugaan pelanggaran hukum terkait pembangunan ilegal, termasuk penggunaan dana donasi umat untuk sertifikasi tanah pribadi, bukan atas nama wakaf.

    Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)DodyHanggodo mengumumkan pemerintah siap membangun ulang Ponpes AlKhoziny menggunakan dana APBN. “Insyaallah cuma dari APBN ya. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti kita juga ada bantuan dari swasta kita pasti bantu. Cuma sementara waktu dari APBN,” ungkapnya dalam konferensi persnya di kantor Kementerian PU, Jakarta, Selasa (7/10/2025), dikutip dari detikFinance.

    Rencana ini bagian dari upaya audit dan perbaikan bangunan pesantren rawan roboh di seluruh Indonesia, mengingat Kementerian Agama (Kemenag) mengaku minim anggaran untuk 42 ribu pesantren nasional.

    Wacana APBN ini langsung memicu gelombang protes di X (sebelumnya Twitter). Banyak warganet menilai langkah kurang tepat dan perlu dikaji ulang.

    “Mohon dikaji ulang penggunaan APBN untuk bangun ponpes Bapak Presiden @prabowo. @DivHumas_Polri @HumasPoldaJatim seharusnya bergerak cepat melakukan investigasi dan penyelidikan penyebab ambruknya atau harus nunggu LP dari keluarga korban dulu?” ujar @v1_souls.

    “Lahhh hebat kali APBN bangun ponpes swasta, proses dulu siapa yg harus bertanggung jawab atas kematian anak2 tsb, ini ada 67 manusia yg meninggal dunia loh, dan itu jumlah yg sangat banyak!,” kata @inoeable.

    “aneh bin ajaib, kesalahan pengelolah dalam management keselamatan dgn mengambil biaya malah dibangun ulang dgn biaya APBN ? trus pertanggung jawabannya dimana?” tanya @eoh_axela.

    “Seharusnya ponpes ini ditutup dan pemimpinnya diadili karena bertanggungjawab atas kematian 66 santri. Bukannya malah dikasih reward pembangunan gedung dengan APBN. Masyaallah astaghfirullah,” ungkap @sitaplana.

    “ga habis pikir itu mas. udah makan korban banyak, belum ada tindakan hukum atas kelalaian itu, eh malah dijanjikan dibangunin pakai apbn,” ujar @jogjapokeid.

    Hingga kini, tagar #APBN ramai di X, dengan lebih dari ribuan postingan. Menurut detikers bagaimana soal polemik ini? Tulis di kolom komentar ya.

    (afr/afr)

  • Masyarakat Sambut Antusias Peluncuran Sekolah Garuda di Konawe Selatan, Harap Bisa Cetak Generasi Unggul Regional 8 Oktober 2025

    Masyarakat Sambut Antusias Peluncuran Sekolah Garuda di Konawe Selatan, Harap Bisa Cetak Generasi Unggul Regional 8 Oktober 2025

    Masyarakat Sambut Antusias Peluncuran Sekolah Garuda di Konawe Selatan, Harap Bisa Cetak Generasi Unggul
    Tim Redaksi
    KENDARI, KOMPAS.com –
    Masyarakat Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menyambut gembira atas peluncuran Sekolah Garuda di Desa Lebo Jaya, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, Rabu (8/10/2025).
    Antusiasme itu datang dari salah satunya siswa SMPN 12 Konawe Selatan, Alya Aprilia.
    Ketua OSIS SMPN 12 Konawe Selatan ini menyampaikan rasa syukur atas kehadiran Sekolah Garuda tersebut.
    “Mendengar Sekolah Garuda ada di desa kami, sudah merasa senang sekali, teman-teman saya juga karena adanya SMA unggulan di tempat kami. Harapan saya semoga bisa menjadi wadah siswa-siswi berprestasi untuk menuntut ilmu pengetahuan dan terus belajar membawa nama Sultra dan membawa nama Indonesia,” ungkap Alya di hadapan para tamu.
    Ia berharap SMA Garuda ini bisa menjadi wadah bagi para siswa siswi di Provinsi Sulawesi Tenggara.
    Hal senada diungkapkan Sulfajriani Indah, seorang guru dari SMAN 1 Kendari.
    Ia melihat Sekolah Garuda sebagai terwujudnya mimpi panjang para pendidik.
    “Bisa wujudkan mimpi dengan hadirnya Sekolah Garuda ini membuka peluang bagi anak-anak unggul di Sultra yang berada dalam keterbatasan ekonomi untuk meraih mimpinya,” ungkapnya.
    Menurut dia, beasiswa unggul ini bisa dirasakan oleh para siswa untuk kolaborasi sehingga lahir generasi kuat.
    “Majulah Sekolah Garuda dan banggalah menjadi bagian dari Sultra,” ujarnya.
    Peluncuran Sekolah Garuda ini dihadiri oleh Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Diana Kusumastuti, Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri, Gubernur Sultra Andi Sumangerukka, dan beberapa bupati di Sultra.
    Sementara itu, Bupati Konsel, Irham Kolenggo, menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan yang diberikan pemerintah pusat kepada wilayahnya.
    Konawe Selatan menjadi salah satu dari empat lokasi di Indonesia yang mendapat kehormatan meluncurkan Sekolah Garuda.
    “Rasa syukur yang setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden yang telah menginisiasi sekolah unggul Garuda dan hari ini ada empat yang di-launching dan salah satunya Sultra. Terima kasih kepada Bapak Gubernur yang menunjuk Desa Lebo Jaya, kami berharap kepada seluruh instrumen, peluang kami untuk menangkap peluang lain dengan mendirikan SD dan SMP unggulan,” tandasnya.
    Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka, menekankan bahwa kehadiran Sekolah Garuda ini harus dimanfaatkan semaksimal mungkin.
    “Harus ada sekolah ini di sini, saya mohon dengan adanya keberadaan sekolah unggulan ini mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Pendidikan adalah modal dasar untuk mengubah jalan hidup kita ke depannya,” ujarnya.
    Gubernur Andi menyampaikan terima kasih kepada Presiden RI untuk memberikan kesempatan dan peluang untuk bisa bersaing.
    “Dengan adanya Sekolah Garuda ini kita akan bersaing, kita bisa menciptakan ide-ide cemerlang. Mohon dukungan dari kepala daerah di kabupaten dan kota kepada anak didik kita agar bisa diterima di sekolah ini karena seleksi dilakukan oleh Pusat,” tegasnya.
    Di tempat yang sama, Wakil Pemerintah Pusat, Wamen PU Diana Kusuma Astuti, menyatakan bahwa Sekolah Garuda adalah bukti nyata perhatian Presiden terhadap pendidikan rakyat.
    “Bapak Presiden ini memang benar-benar memikirkan pendidikan untuk semua rakyatnya. Sekolah Garuda memang benar-benar disiapkan,” tegasnya.
    Menurut Wamen PU, kita membutuhkan SDM unggul yang akan membangun Indonesia, dengan adanya sekolah unggulan dan semoga mimpi-mimpi dari adik-adik dan bu guru yang menyampaikan keinginannya bisa terwujud di Sekolah Garuda ini.
    Ia menegaskan bahwa Presiden Prabowo berharap agar Sekolah Garuda ini membina anak-anak juga membentuk karakter untuk mencintai Indonesia dan bisa diterima di 100 Perguruan Tinggi Dunia. “Ini harapan kita dan semoga bisa tercapai,” pintanya.
    Diana menambahkan, program ini merupakan bagian dari upaya besar untuk menciptakan SDM unggul demi Indonesia Unggul 2045.
    Senada itu, Wamen Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri menyampaikan bahwa sekolah ini sebagai jembatan kesetaraan bagi generasi muda Sultra.
    “Bisa bermanfaat untuk masyarakat Sultra, kita mempunyai SDM yang unggul. Kami berharap mempunyai kesempatan yang sama bukan hanya SDM unggul tapi capai cita-citanya sekolah di luar negeri. Sekolah ini merupakan jembatan agar teman-teman bisa mencapai mimpi,” pungkasnya.
    Lokasi Sekolah Garuda ini berdiri di lahan seluas 20 hektar.
    Sebelumnya, tim dari Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi meninjau tiga lokasi di Sulawesi Tenggara, yaitu di Konawe Selatan, Konawe, dan Wakatobi.
    Lokasi Sekolah Garuda sebelumnya merupakan balai produksi benih tanaman perkebunan Sultra.
    Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi salah satu dari empat provinsi di Indonesia yang ditetapkan sebagai lokasi pembangunan Sekolah Garuda.
    Sekolah Garuda ini menjadi program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) unggul menuju Indonesia Emas 2045.
    Sebagai tambahan, secara keseluruhan, Sekolah Garuda di Konsel ini merupakan satu dari 20 sekolah serupa yang diharapkan akan mencetak SDM unggul untuk masa depan bangsa.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menteri PUPR: Semua Bangunan, Termasuk Pesantren, Wajib Punya Izin Resmi

    Menteri PUPR: Semua Bangunan, Termasuk Pesantren, Wajib Punya Izin Resmi

    Liputan6.com, Jakarta – Kasus robohnya gedung Ponpes Al Khoziny di Jawa Timur yang menelan banyak korban jiwa mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dody Hanggodo, menegaskan bahwa setiap pembangunan gedung, termasuk di lingkungan pesantren, wajib memiliki izin resmi dan memenuhi standar teknis yang berlaku.

    Pernyataan itu disampaikan Dody saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Gunungkidul, Minggu (5/10/2025) siang. Ia menjelaskan bahwa izin mendirikan bangunan yang dulu dikenal sebagai IMB (Izin Mendirikan Bangunan) kini telah diganti dengan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung), sesuai amanat Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021.

    “Semua bangunan, termasuk pesantren, wajib memiliki izin resmi. Saat ini, IMB sudah diganti dengan PBG. Artinya, setiap pembangunan harus mendapat persetujuan berdasarkan standar teknis yang berlaku,” ujar Dody.

    Menurutnya, PBG bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk tanggung jawab pemilik bangunan agar setiap konstruksi aman dan layak digunakan. Pemerintah, kata Dody, akan terus mendorong agar lembaga pendidikan, khususnya pesantren, memahami dan mematuhi aturan tersebut.

     

  • Rumah Subsidi 18 Meter Dibatalkan, Tipe 36 Tetap Jadi Standar

    Rumah Subsidi 18 Meter Dibatalkan, Tipe 36 Tetap Jadi Standar

    Jakarta, Beritasatu.com — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) membatalkan rencana pembangunan rumah subsidi berukuran tipe 18 meter. Pemerintah memastikan rumah subsidi tetap mengacu pada ketentuan maksimal tipe 36.

    Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur menjelaskan dengan dibatalkannya rencana tersebut, aturan rumah subsidi kembali mengacu pada Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kepmen PUPR) Nomor 689/KPTS/M/2023.

    “Untuk rumah subsidi kembali lagi ke aturan sebelumnya, yaitu maksimal tipe 36, karena sampai sekarang belum ada perubahan aturan, maka tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku,” ujar Fitrah dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (11/7/2025).

    Dalam kepmen tersebut, luas bangunan rumah tapak subsidi ditetapkan minimal 21 meter persegi dan maksimal 36 meter persegi. Sementara itu, luas tanah minimal 60 meter persegi dan maksimal 200 meter persegi.

    Pemerintah mencatat realisasi penyaluran rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sejak Presiden Prabowo Subianto dilantik hingga awal 2025 mencapai lebih dari 93 ribu unit. Penyaluran terus dikebut untuk mencapai target pada 2025. – (ANTARA/Zubi-Noropujadi)

    Fitrah menambahkan, dalam draf usulan rumah subsidi tipe 18 dengan luas tanah minimal 25 meter persegi, implementasi kebijakan tersebut memerlukan revisi terlebih dahulu terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2016 mengenai Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

    “Karena dalam lampiran PP Nomor 12 Tahun 2021 disebutkan bahwa luas tanah efektif minimal adalah 54 meter persegi. Jadi kalau mau menjalankan kebijakan rumah mini, PP itu harus diubah terlebih dahulu,” ujarnya.

    Fitrah juga mengungkapkan rencana rumah subsidi tipe kecil sebelumnya telah diuji publik, namun tidak mendapat respons positif dari masyarakat.

    “Sebelum kami jalankan, kami uji publik terlebih dahulu. Kami tanyakan, kalau rumah subsidi dibuat lebih kecil, masyarakat menerima tidak? Ternyata tidak diterima dengan baik, maka usulan itu kami batalkan,” kata Fitrah.

  • Wacana Rumah Subsidi Mini Batal, Cek Harga & Ukuran yang Berlaku Saat Ini

    Wacana Rumah Subsidi Mini Batal, Cek Harga & Ukuran yang Berlaku Saat Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) menegaskan tidak melanjutkan rencana pembangunan rumah subsidi minimalis seluas 18 meter persegi (m2).

    Ara menegaskan, keputusan itu diambil usai mengantongi masukan dari berbagai pihak mulai dari masyarakat hingga suara angota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI).

    “Saya sudah dengar begitu banyak masukan termasuk dari teman-teman anggota DPR Komisi V. Maka saya sampaikan permohonan maaf dan saya cabut ide itu,” kata Ara dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI, Senin (10/7/2025).

    Dengan demikian, rancangan draf Keputusan Menteri (Kepmen) yang mengatur batasan luas tanah dan luas lantai rumah umum tapak dan satuan rumah susun menjadi paling kecil seluas 25 meter persegi (luas Tanah) dan 18 meter persegi (luas lantai) batal diteken.

    Adapun, payung hukum pengadaan rumah subsidi masih mengacu pada aturan lama yakni Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 689/KPTS/M/2023 yang menetapkan bahwa luas tanah paling rendah yakni 60 meter persegi dan paling tinggi 200 meter persegi. 

    Berikut Daftar Harga Rumah Subsidi yang Berlaku:

    Adapun harga rumah subsidi tersebut berbeda-beda di setiap wilayahnya. Secara terperinci, berikut daftar harga rumah subsidi 2023-2024 di seluruh wilayah Indonesia: 

    1. Jawa (kecuali Jakarta Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi): Rp162 juta untuk tahun 2023 dan Rp166 juta untuk tahun 2024 

    2. Sumatra (kecuali Kep. Riau, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai): Rp162 juta untuk tahun 2023 dan Rp166 juta untuk tahun 2024 

    3. Kalimantan (kecuali Kab. Murung Raya dan Kab. Mahakam Ulu): Rp177 juta untuk tahun 2023 dan Rp182 juta untuk tahun 2024 

    4. Sulawesi, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai, dan Kepulauan Riau (kecuali Kepulauan Anambas): Rp168 juta untuk tahun 2023 dan Rp173 juta untuk tahun 2024 

    5. Maluku, Maluku Utara, Bali dan Nusa Tenggara, Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) dan Kepulauan Anambas, Kab. Murung Raya, Kab. Mahakan Ulu: Rp181 juta untuk tahun 2023 dan Rp185 juta untuk tahun 2024 

    6. Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya: Rp234 juta untuk tahun 2023 dan Rp240 juta untuk tahun 2024.