Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemenpora

  • Jangan Terus Panggil Atlet Luar

    Jangan Terus Panggil Atlet Luar

    GELORA.CO – Komisi X DPR RI telah resmi menyetujui naturalisasi Kevin Diks dan dua atlet lainnya pada Senin (4/11/2024).

    Tanggal sumpah WNI Kevin Diks pun sudah ditetapkan yakni 7 November 2024 di Denmark. Pada saat itu berkas-berkas naturalisasi pemain Belanda-Indonesia itu akan diserahkan.

    Hal ini berarti, Kevin Diks bisa segera membela Timnas Indonesia dalam waktu dekat, khususnya berkaitan dengan babak kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Gelora Bung Karno (GBK) November 2024.

    Meski memberikan kabar gembira untuk Timnas Indonesia, rupanya naturalisasi Kevin Diks ini menjadi pertanyaan besar, khususnya bagi para anggota Komisi X DPR.

    Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Demokrat, Anita Jacoba Gah pun bertanya kepada Kementerian Pemuda dan Olah Raga (Kemenpora) soal apakah tiga atlet yang akan dinaturalisasi bisa membanggakan.

    “Apakah ini tiga atlet yang luar biasa ini, kita berharap dengan penuh mereka bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Itu doa kita semua ya, tapi bagaimana kalau ini gagal lagi apa yg akan dilakukan Kemenpora?” ujar Anita, dalam rapat dengan PSSI, Senin (4/11/2024).

    Dirinya pun mengatakan, selama ini atlet Indonesia tetap mengalami banyak kegagalan meski sudah panggil banyak atlet dari luar negeri.

    “Jangan kita terus begini, panggil dari luar tapi tidak pernah membanggakan,” tambahnya.

    Blak-blakan, Anita berharap agar naturalisasi Kevin Diks dan dua pemain lainnya akan menjadi terakhir dilakukan PSSI dan Kemenpora.

    Sebab, dirinya menilai masih banyak potensi anak dalam negeri yang bisa dikembangkan menjadi atlet kelas dunia.

    “Saya berharap bahwa semoga ini yang terakhir, karena kita tidak miskin atlet. Siapa bilang kita miskin? Kita banyak atlet. Kenapa harus ambil dari luar terus?” kata dia menegaskan.

    Lebih lanjut, Anita menyoroti soal memberikan pelatihan yang cukup untuk para atlet muda di Indonesia.

    Menurutnya, yang menjadi masalah soal kualitas atlet bisa jadi berkaitan dengan pelatih Indonesia yang kurang baik.

    Sebab, menurut pandangannya, semua atlet pasti bisa berkembang lebih baik jika memiliki pelatih yang mendukung.

    “Kalau memang perlu, jangan atletnya, kita ambil pelatihnya dari luar negeri, kalau misalnya pelatih kita dianggap belum mampu untuk mencetak atlet yang luar biasa,” kata dia lagi. 

  • Profil Noa Leatomu, Calon Pemain Naturalisasi Timnas Putri

    Profil Noa Leatomu, Calon Pemain Naturalisasi Timnas Putri

    Liputan6.com, Bandung – Komisi XIII DPR RI baru-baru ini telah resmi menyetujui naturalisasi tiga pesepakbola keturunan Indonesia yaitu Kevin Diks, Estella Loupatty dan Noa Leatomu. Keputusan tersebut diambil dalam rapat kerja (raker) Komisi XIII DPR RI pada Senin (4/11/2024).

    Diketahui rapat tersebut digelar bersama Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo dan Sekjen PSSI Yunus Nusi. Yunus juga sempat berharap DPR RI dapat mengabulkan permohonan tersebut.

    “Semoga dukungan dari Komisi 13 ini, Insya Allah akan mempercepat proses naturalisasi dan tentu kami berharap bisa mendapat hasil yang terbaik,” katanya mengutip dari Merdeka.

    Sementara itu, Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya sempat menanyakan kesepakatan usulan pemberian status kewarganegaraan terhadap ketiga pesepakbola keturunan Indonesia tersebut kepada peserta rapat yang kemudian dijawab setuju.

    “Apakah Komisi XIII DPR RI menyetujui permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan RI atas nama Kevin Diks, Estella Loupatty, dan Noa Leatomu,” tanyanya.

    “Setuju,” jawab para peserta.

    Sebagai informasi, PSSI terus melakukan manuver merekrut pemain keturunan untuk bisa memperkuat Timnas Indonesia. Termasuk ketiga pemain yang saat ini diproses naturalisasinya yaitu Kevin Diks, Noa Leatomu, dan Estella Loupatty.

    Diketahui salah satu calon pemain naturalisasi putri, Noa Leatomu berhasil jadi sorotan publik. Sosoknya dikenal sebagai pemain Jong Fortuna Sittard wanita yang dikenal sebagai klub sepak bola di Belanda.

  • BPODT-Kopi Setara jalin kerjasama tingkatkan pariwisata Danau Toba

    BPODT-Kopi Setara jalin kerjasama tingkatkan pariwisata Danau Toba

    Medan (ANTARA) – Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) bersama Koperasi Jasa Sentra Wisata Alam Nusantara (Kopi Setara) menjalin kerjasama dalam rangka meningkatkan kepariwisataan di Kawasan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Danau Toba, khususnya di Toba Caldera Resort, Kabupaten Toba, Sumatera Utara.

    Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba, Jimmy Panjaitan, mengatakan bahwa kerjasama ini dilakukan guna menggali potensi wisata yang ada di Kawasan DPSP Danau Toba.

    “Hal ini juga sekaligus mendukung program yang sedang dikembangkan oleh BPODT yaitu produk wisata eco-adventures “Trail Of The Kings,” ujar Jimmy, di Toba, Sabtu.

    Dia menjelaskan program tersebut merupakan pengembangan narasi baru dalam rangka menjadikan DPSP Danau Toba sebagai single destination dengan aktivitas multi atraksi dan sekaligus sebagai bentuk pendukungan kepada Geopark Kaldera Toba sebagai bagian dari UNESCO _Global Geopark.

    Pengembangan dimaksud juga mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dimana pemerintah pusat mencanangkan pengembangan ekosistem pariwisata di Sumatera secara holistik melalui 6A, yaitu attractions, accesibilities, amenities, avaliable packages, activites dan ancillary services.

    “Jadi kegiatan kita bersama Kopi Setara yang beranggotakan para pelaku wisata alam dan wisata petualangan dari Jakarta ini, kami harapkan menjadi kolaborasi yang solid untuk meningkatkan kepariwisataan di Danau Toba,” kata dia.

    Dia menjelaskan bahwa pihaknya bersama Kopi Setara berkomitmen mengembangkan kepariwisataan dalam hal wisata alam dan wisata petualangan.

    “Rencananya kita berkolaborasi dengan mereka untuk membuka camping ground di area Toba Caldera Resort, beserta beberapa aktivitas dan atraksi outbound,” sebut dia.

    Dalam hal itu, pihaknya memberikan rekomendasi sejumlah lokasi kepada Kopi Setara guna melakukan peninjauan terlebih dahulu terkait lokasi yang berpotensi dapat dikerjasamakan.

    Nantinya, kolaborasi dan kerjasama ini akan menghasilkan daya tarik dan paket wisata baru untuk menikmati keindahan DPSP Danau Toba, khususnya di sekitar Toba Caldera Resort.

    “Itu terdiri dari berbagai aktivitas petualangan sekaligus tentunya menikmati keindahan alam Danau Toba, yang akan dirancang untuk menyambungkan dan menghubungkan 8 kabupaten, 16 geosite, 33 geopoint, puluhan desa wisata dan juga ratusan cagar budaya serta semua landmark di kawasan Danau Toba,” jelas dia.

    Dia berharap dengan adanya kerjasama tersebut, wisatawan yang berkunjung di Kawasan DPSP Danau Toba dapat meningkat sehingga perekonomian daerah dapat menggeliat.

    “Kita berkolaborasi dengan investor untuk membuat sesuatu yang baru yang saling menguntungkan secara ekonomi namun tetap melibatkan komunitas dan masyarakat lokal, sehingga mereka tetap bisa menikmati hasil dari kegiatan kepariwisataan,” ujar Jimmy.

    Ketua Kopi Setara Eko Binarso mengatakan tujuan kerjasama itu guna mengembangkan Eco Basecamp yang merupakan fasilitas sarana dan prasarana yang dapat mendukung seluruh kegiatan daya tarik wisatawan.

    “Kami sejak lama menilai Danau Toba sangat cocok sebagai area yang mengintegrasikan wisata alam, tujuan kami ke sini pertama untuk mengidentifikasi potensi apa saja yang bisa diangkat sebagai usaha wisata alam,” ujar Eko Binasoro.

    Menurutnya, dengan menggali potensi wisata di Kawasan DPSP Danau Toba dapat menjadi daya tarik wisatawan sehingga meningkatkan kepariwisataan di daerah itu.

    “Kalau disini banyak hotel namun tidak ada kegiatannya, pasti tidak akan bertahan lama. Saat ini, Danau Toba sudah dikembangkan menjadi daerah Destinasi Pariwisata Super Prioritas dan kami juga bergerak di pariwisata. Karena itu, kami terdorong untuk turut mengembangkan daerah,” kata dia.

    Saat ini, kata dia, pihaknya tengah melakukan peninjauan sejumlah lokasi yang akan digunakan dalam menggali potensi wisata yang ada di Kawasan Danau Toba, khususnya di Toba Caldera Resort.

    Dia berharap setelah melakukan peninjauan, pihaknya dan BPODT dapat menindaklanjuti nota kesepahaman yang telah dilakukan.

    “Ini merupakan survei awal dari berbagai tahap yang akan dilakukan kedepannya. Dan setelah survei ini kami akan memaparkan konsep dan jika diterima kita lanjut tahap perjanjian kerjasama dan perencanaan desain,” kata dia.

    Baca juga: Menpora pastikan siap berkolaborasi sukseskan kejuaraan dunia Aquabike
    Baca juga: Pameran DIAFT diharapkan berdampak pada pariwisata Danau Toba
    Baca juga: Memacu pariwisata Sumut via interkoneksi Tol Trans Sumatera
     

    Pewarta: Anggi Luthfi Panggabean
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Presiden Prabowo cek dan tandai menteri yang berhalangan hadir di GSN

    Presiden Prabowo cek dan tandai menteri yang berhalangan hadir di GSN

    “Dari Partai Gerindra diwakili oleh Sekjen Gerindra saudara Ahmad Muzani yang sekaligus Ketua MPR RI, dan juga diwakili oleh saya sendiri karena saya Ketua Umum Partai Gerindra,”

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto mengecek dan menandai para menteri Kabinet Merah Putih yang hadir dan berhalangan hadir pada acara deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional di Indonesia Arena Senayan, Jakarta, Sabtu.

    Sebelum memulai sambutannya, Presiden Prabowo yang juga Dewan Pembina GSN memanggil Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, kemudian Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin dan para ketua umum partai politik, mulai dari Golkar, PAN, Demokrat, PSI, Partai Gelora, dan para sekjen partai koalisi Indonesia Maju.

    “Dari Partai Gerindra diwakili oleh Sekjen Gerindra saudara Ahmad Muzani yang sekaligus Ketua MPR RI, dan juga diwakili oleh saya sendiri karena saya Ketua Umum Partai Gerindra,” kata Prabowo.

    Setelah itu, Presiden Prabowo pun mengecek kehadiran para tokoh nasional, seperti Wiranto, Luhut Binsar Pandjaitan, dan Dudung Abdurachman, serta beberapa calon kepala daerah, seperti Dedi Mulyadi dan Ridwan Kamil.

    Tidak lupa, Prabowo juga mengenalkan Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi yang lantas disambut meriah oleh para undangan yang hadir.

    “Ibu…Siti Hediati Hariyadi. Kok tepuk tangannya paling keras ini heran jadinya. Maksudnya apa?,” tanya Prabowo kepada hadirin dengan raut muka yang datar.

    Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto pun langsung berdiri sambil menangkupkan tangannya di depan wajah, seraya mengucapkan terima kasih pada Prabowo.

    Prabowo juga menyebutkan banyak menteri-menteri Kabinet Merah Putih yang hadir. Namun, karena GSN disebutnya sebagai acara sosial, ia tidak ingin mengarah pada jabatan politis.

    Presiden pun menyebutkan satu per satu menteri tanpa jabatannya, melainkan gelar pendidikan yang diperoleh. Saat tiba giliran Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo, Prabowo pun berkelakar seolah tengah mencari pulpen dari kantongnya. Ia pun memberi gestur seakan menandai Menpora Dito yang berhalangan hadir.

    Selain Menteri Dito, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga berhalangan hadir, namun Prabowo telah mengetahui bahwa Amran sedang berada di luar kota.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • Jimly Asshiddiqie Apresiasi Kejaksaan Usai Tom Lembong Ditangkap, Warganet: Masih Tebang Pilih Prof

    Jimly Asshiddiqie Apresiasi Kejaksaan Usai Tom Lembong Ditangkap, Warganet: Masih Tebang Pilih Prof

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Usai Tom Lembong dijadikan tersangka atas kebijakan impor gula saat dia menjabat menteri, banyak yang membuat postingan di media sosial yang menyinggung hal tersebut.

    Hal yang menarik dan jadi sorotan netizen adalah munculnya pernyataan dari mantan Ketua MK, Prof Jimly Asshiddiqie. Dia mengaku mengapresiasi Kejaksaan setelah kasus tersebut diumumkan.

    “Kita mesti apresiasi tinggi kpd kejaksaan agung yg semakin memperlihatkan kesungguhan dlm upaya pemberantasan korupsi & penegak hukum yg berkeadilan. Selamat utk pak jaksa agung beserta timnya yg semoga terus tampil berkualitas & berintegritas,” tulis Jimly, dilansir dari akun pribadinya di X, @JimlyAs, Rabu (30/10/2024).

    Cuitan Jimly Asshiddiqie pun kini ramai dilihat warganet. Lebih dari 59 ribu pengguna X telah membacanya. Komentar pun bermunculan dari para netizen.

    “Kayaknya belum prof masih tebang pilih🤔 Kasus minyak goreng,kasus hutan,kasus tambang yg nyata² namanya disebut disidang gubernur Maluku Utara menguap🥴,” ujar warganet di kolom komentar.

    “Apanya kesungguhan, Pak Jim? Kasus semrawutnya jemaah haji 2024, kasus pengembalian 27M tanpa tahu uang siapa dan siapa yang terima, Airlangga, Zul Hasan, menpora, ini sampai mana prosesnya? Bapak ga pernah baca berita?,” tanya lainnya.

    “Laporan ke @KPK_RI.. Ubaidillah Badrun Untuk anak-anak Jokowi triak donk pak @JimlyAs … untuk diselidiki serta mantu nya wkkkk pasti bpk enggk brni😂😂,” cuap warganet lainnya.

    Sementara itu, menurut catatan Said Didu, selama masa pemerintahan Jokowi, setiap Menteri Perdagangan yang menjabat telah mengeluarkan kebijakan impor gula dalam jumlah besar.

  • Gemabudhi Gelar Anjangsana Kebangsaan, Wapres Gibran Dijadwalkan Hadir – Page 3

    Gemabudhi Gelar Anjangsana Kebangsaan, Wapres Gibran Dijadwalkan Hadir – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Generasi Muda Buddhis Indonesia (Gemabudhi) akan menggelar Anjangsana Kebangsaan di Candi Muara Jambi, di Candi Kedaton pada 2-3 November 2024. Kegiatan ini mengangkat tema “Generasi Muda Buddhis Indonesia Menyongsong Indonesia Emas 2045”.

    Anes Dwi Prasetya selaku Ketua Steering Comite (SC), mengatakan alasan memilih tempat di sana, yakni mengingat Candi Muara jambi merupakan candi terluas di Asia Tenggara dengan luasnya yang mencapai 3981 Hektare dan merupakan pusat pendidikan Agama Buddha di wilayah Sumatera pada zaman kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Melayu.

    “Sehingga sudah selayaknya kita sebagai generasi muda buddhis harus mengingat itu dan jangan sampai kita tergerus zaman hingga pada akhirnya lupa pada sejarah peradaban agama buddha di Indonesia,” kata Anes dalam keterangan tertulis diterima, Rabu (30/10/2024).

    Anes mendorong, seharusnya generasi muda berkolaborasi untuk kemajuan komunitas dan bangsa, karena dengan adanya kolaborasi diharapkan bisa lebih memperkokoh persatuan dan kesatuan antar umat beragama terkhusus bagi pemeluk keyakinan buddha itu sendiri.

    Menurut susuan acara, Kegiatan Anjangsana akan menghadirkan sejumlah tokoh bangsa seperti Gibran Rakabuming Raka Wakil Presiden Republik Indonesia (RI), Dito Ariotedjo Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI), Jendral Polisi Listyo Sigit Prabowo Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Supriyadi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Ditjen Bimas) Buddha, Bambang Patijaya Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) juga sekaligus Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Generasi Muda Buddhis Indonesia (DPP Gemabudhi).

    “Dijadwalkan hadir Candra Aditya Nugraha Ketua Umum Presidium Pusat Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (PP Himahbudhi), Michael Kirana Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Patria, Denny Michael Lie Ketua Umum Pemuda Buddhaya, Hans Adi Saputra Ketua Umum Sadhu United, Lestari Agustin Ketua Umum Petrisia dan Organisasi Kepemudaan (OKP) yang lainnya,” sambung Anes.

  • Prabowo terbitkan Perpres Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian

    Prabowo terbitkan Perpres Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 pada tanggal 21 Oktober 2024.

    Sebagaimana dikutip dalam siaran pers dari laman setkab.go.id, di Jakarta, Selasa, di dalam Perpres disebutkan bahwa kementerian negara pada Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 terdiri atas 48 kementerian, sebagai berikut:

    1. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
    2. Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan;
    3. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
    4. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
    5. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan;
    6. Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
    7. Kementerian Koordinator Bidang Pangan;
    8. Kementerian Sekretariat Negara;
    9. Kementerian Dalam Negeri;
    10. Kementerian Luar Negeri;
    11. Kementerian Pertahanan;
    12. Kementerian Agama;
    13. Kementerian Hukum;
    14. Kementerian Hak Asasi Manusia;
    15. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
    16. Kementerian Keuangan;
    17. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
    18. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
    19. Kementerian Kebudayaan;
    20. Kementerian Kesehatan;
    21. Kementerian Sosial;
    22. Kementerian Ketenagakerjaan;
    23. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
    24. Kementerian Perindustrian;
    25. Kementerian Perdagangan;
    26. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
    27. Kementerian Pekerjaan Umum;
    28. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
    29. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
    30. Kementerian Transmigrasi;
    31. Kementerian Perhubungan;
    32. Kementerian Komunikasi dan Digital;
    33. Kementerian Pertanian;
    34. Kementerian Kehutanan;
    35. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
    36. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
    37. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
    38. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
    39. Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
    40. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
    41. Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
    42. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
    43. Kementerian Koperasi;
    44. Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
    45. Kementerian Pariwisata;
    46. Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif;
    47. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
    48. Kementerian Pemuda dan Olahraga.

    Adapun tujuh Kementerian Koordinator yang ada dalam Kabinet Merah Putih akan membawahi sejumlah kementerian dan instansi sebagai berikut:

    Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan mengoordinasikan:
    a. Kementerian Dalam Negeri;
    b. Kementerian Luar Negeri;
    c, Kementerian Pertahanan;
    d. Kementerian Komunikasi dan Digital;
    e. Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
    f. Tentara Nasional Indonesia;
    g. Kepolisian Negara Republik Indonesia; serta
    h. instansi lain yang dianggap perlu.

    “Instansi lain sebagaimana dimaksud dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi yang terkait dengan isu di bidang politik dan keamanan,” demikian disebutkan dalam perpres.

    Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan mengoordinasikan:
    a. Kementerian Hukum;
    b. Kementerian Hak Asasi Manusia;
    c. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan; dan
    d. instansi lain yang dianggap perlu.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengoordinasikan:
    a. Kementerian Ketenagakerjaan;
    b. Kementerian Perindustrian;
    c. Kementerian Perdagangan;
    d. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
    e. Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
    f. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
    g. Kementerian Pariwisata; dan
    h. instansi lain yang dianggap perlu.

    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengoordinasikan:
    a. Kementerian Agama;
    b. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
    c. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
    d. Kementerian Kebudayaan;
    e. Kementerian Kesehatan;
    f. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
    g. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
    h. Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
    i. instansi lain yang dianggap perlu.

    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Kewilayahan mengoordinasikan:
    a. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
    b. Kementerian Pekerjaan Umum;
    c. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
    d. Kementerian Transmigrasi;
    e. Kementerian Perhubungan; dan
    f. instansi lain yang dianggap perlu.

    Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat mengoordinasikan:
    a. Kementerian Sosial;
    b. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
    c. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
    d. Kementerian Koperasi;
    e. Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
    f. Kementerian Ekonomi Kreatif/ Badan Ekonomi Kreatif; dan
    g. instansi lain yang dianggap perlu.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan mengoordinasikan:
    a. Kementerian Pertanian;
    b. Kementerian Kehutanan;
    c. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
    d. Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
    e. Badan Pangan Nasional;
    f. Badan Gizi Nasional; dan
    g. instansi lain yang dianggap perlu.

    Melalui Perpres 139/2024, Presiden Prabowo Subianto juga membubarkan Sekretariat Kabinet.

    “Untuk selanjutnya pelaksanaan tugas dan fungsi dari Sekretariat Kabinet diintegrasikan ke dalam kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara,” bunyi perpres tersebut.

    Di dalam ketentuan peralihan disebutkan bahwa seluruh sumber daya manusia yang menduduki jabatan sesuai dengan nomenklatur jabatannya di lingkungan kementerian dan lembaga tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diatur kembali berdasarkan perpres mengenai organisasi dan tata kerja masing-masing kementerian dan lembaga.

    Penataan organisasi kementerian dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden ini diselesaikan paling lambat 31 Desember 2024.

    Perpres Nomor 139 Tahun 2024 berlaku sejak diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Oktober 2024.

    Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • Petugas keamanan siaga di rumah Prabowo Subianto di Kertanegara

    Petugas keamanan siaga di rumah Prabowo Subianto di Kertanegara

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah petugas keamanan dari unsur TNI dan Polri terlihat bersiaga di sekitar rumah calon presiden terpilih pada Pemilu 2024 Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan menjelang pelantikan pada Minggu (20/10) pagi.

    Pantauan ANTARA di lokasi, belum terlihat ada aktivitas menonjol di dalam rumah bernomor K4 tersebut.

    Terdapat puluhan karangan bunga yang menghadap tepat ke depan rumah, yang berisikan ucapan selamat atas pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden RI periode 2024—2029.

    Awak media juga terlihat memadati area depan rumah untuk menunggu keberangkatan Prabowo menuju Senayan Jakarta guna menjalani prosesi pelantikan presiden ke-8 Republik Indonesia bersama calon wakil presiden terpilih pada Pemilu 2024 Gibran Rakabuming Raka.

     

    Suasana di depan rumah Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan menjelang Pelantikan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Hasil Pemilu 2024 menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI Periode 2024—2029 pada Minggu (20/10/2024) pagi. ANTARA/Adimas Raditya

    Baca juga: Prabowo-Gibran akan dilantik jadi Presiden dan Wapres pada hari ini
    Baca juga: Lontong kikil dan jajanan pasar menu utama pisah sambut kepala negara

    Sebelumnya, pada pekan lalu Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh dan para menteri Kabinet Indonesia Maju ke kediamannya, Kertanegara, yang dikabarkan akan menjabat sebagai menteri pilihan Prabowo.

    Sebanyak 49 tokoh yang disebut sebagai calon menteri diundang untuk bertemu Prabowo Subianto di rumahnya, Senin (14/10).

    Hingga pukul 20.30 WIB, berikut nama-nama tokoh yang sudah hadir.

    1. Prasetio Hadi (Ketua DPP Partai Gerindra)
    2. Sugiono (Wakil Ketua Umum Partai Gerindra)
    3. Widiyanti Putri Wardhana (Pengusaha)
    4. Natalius Pigai (Pegiat HAM)
    5. Yandri Susanto (Wakil Ketua Umum PAN)
    6. Fadli Zon (Wakil Ketua Umum Partai Gerindra)
    7. Nusron Wahid (politikus Golkar)
    8. Saifullah Yusuf (Sekjen PBNU/Menteri Sosial)
    9. Maruarar Sirait (politikus Partai Gerindra)
    10. Abdul Kadir Karding (politikus PKB)
    11. Wihaji (Wakil Ketua Umum Golkar)
    12. Teuku Riefky Harsya (Sekjen Partai Demokrat)
    13. Agus Harimurti Yudhoyono (Ketua Umum Partai Demokrat/Menteri ATR BPN)
    14. Arifatul Choiri Fauzi (Muslimat NU)
    15. Tito Karnavian (Mantan Kapolri/Menteri Dalam Negeri)
    16. Zulkifli Hasan (Ketua Umum PAN/Menteri Perdagangan)
    17. Satryo Soemantri Brodjonegoro (Akademisi)
    18. Yassierli (Akademisi)
    19. Yusril Ihza Mahendra (Pakar Hukum Tata Negara/politikus PBB)
    20. Bahlil Lahadalia (Ketua Umum Partai Golkar/Menteri ESDM)
    21. Abdul Mu’ti (Sekretaris Umum PP Muhammadiyah)
    22. Muhaimin Iskandar (Ketua Umum PKB)
    23. Raja Juli Antoni (Sekjen PSI/Wamen ATR)
    24. Agus Gumiwang (Menteri Perindustrian)
    25. Pratikno (Menteri Sekretaris Negara)
    26. Iftitah Sulaiman (Orang Kepercayaan SBY)
    27. Komjen Pol. Agus Andrianto (Wakapolri)
    28. Ribka Haluk (Pj. Gubernur Papua Tengah)
    29. Maman Abdurahman (politikus Partai Golkar)
    30. Rachmat Pambudy (Akademisi)
    31. Hanif Faisol Nurofiq (Dirjen KLHK)
    32. Erick Thohir (Menteri BUMN)
    33. Andi Amran Sulaiman (Menteri Pertanian)
    34. Nasaruddin Umar (Imam Besar Masjid Istiqlal)
    35. Dito Ariotedjo (Menpora)
    36. Budi Gunadi Sadikin (Menteri Kesehatan)
    37. Sultan Bachtiar Najamudin (Ketua DPD RI)
    38. Dody Hanggodo (profesional)
    39. Sakti Wahyu Trenggono (Menteri Kelautan dan Perikanan)
    40. Budi Santoso (Sekjen Kemendag)
    41. Dudy Purwagandhi (Dewan Komisaris PLN)
    42. Airlangga Hartarto (Menko Perekonomian)
    43. Sri Mulyani (Menteri Keuangan)
    44. Veronica Tan
    45. Supratman Andi Agtas (Menkumham/politikus Gerindra)
    46. Donny Ermawan Taufanto (Plt. Sekjen Kemenhan)
    47. Rosan Perkasa Roeslani (Menteri Investasi)
    48. M. Herindra (Wamenhan)
    49. ⁠Meutya Hafid (Ketua Komisi I DPR/politikus Partai Golkar)

    Pewarta: Adimas Raditya Fahky P
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Biaya MotoGP Mandalika Rp 231 Miliar Dibayar 2 Kali, Sumbernya dari Mana?

    Biaya MotoGP Mandalika Rp 231 Miliar Dibayar 2 Kali, Sumbernya dari Mana?

    Jakarta –

    Sirkuit Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi tuan rumah seri ke-15 MotoGp 2024 pada 27-29 September. Dalam ajang tersebut penyelenggara perlu membayar biaya penyelenggaraan atau hosting fee sesuai mekanisme yang ada.

    Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno menjelaskan, hosting fee penyelenggaraan MotoGp adalah sebesar Rp 231 miliar. Sandiaga memastikan pembayaran biaya hosting dirampungkan sesuai mekanisme yang ada.

    “Hosting fee sudah selesai. Kita akan menyesuaikan mekanisme hosting fee ,” ujar Sandiaga, dikutip dari Antara, Sabtu (28/9/2024).

    Adapun pembayaran dilakukan dalam dua kali periode. Menurut dia, untuk tahap pertama penyelesaian beberapa saat sebelum ajang MotoGP Mandalika berlangsung dan berikutnya penyelesaian setelah kejuaraan internasional itu selesai.

    “Metode pembayarannya adalah dua kali dalam periode beberapa saat sebelum MotoGP dan mungkin satu bulan setelah MotoGP,” tutur Menparekraf.

    Sebelumnya, pada Rabu (18/9) pekan lalu, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (ITDC) menyatakan pembayaran hosting fee kepada Dorna sport sedang dalam proses dan dipastikan ajang MotoGP Indonesia di Sirkuit Mandalika, 27-29 September 2024 tetap digelar.

    “Pembayaran biaya hosting MotoGP cukup banyak yang mendukung. Artinya perlombaan dipastikan tetap berlangsung,” kata Direktur Operasi ITDC Troy Reza Warokka.

    Ia mengatakan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) memberikan perhatian khusus terkait dengan biaya hosting MotoGP Indonesia 2024.

    Selain itu, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI direncanakan kembali memberikan dukungan untuk ajang MotoGP Indonesia di Sirkuit Mandalika.

    Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah Lombok Tengah yang telah memiliki wacana untuk mendukung pembayaran hosting fee ajang MotoGP Indonesia tersebut, meskipun secara resmi belum disampaikan.

    Selain itu, untuk persiapan ajang MotoGP Indonesia 2024 telah mencapai 95 persen dan dipastikan bisa berjalan dengan baik, karena ajang ini tidak melaksanakan tahun ini saja, namun telah dilaksanakan sebelumnya.

    Pada 27-29 September 2024, Indonesia menjadi tuan rumah MotoGP untuk ketiga kalinya. Seri kejuaraan balap sepeda motor itu terletak di Sirkuit Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.

    MotoGP Mandalika 2024 dirancang menjadi pergelaran yang inklusif, tidak hanya untuk para penggemar otomotif, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat.

    (ily/hns)

  • Angka Pernikahan di Indonesia Turun Drastis, Kepala BKKBN Khawatir Hal Ini Bakal Terjadi

    Angka Pernikahan di Indonesia Turun Drastis, Kepala BKKBN Khawatir Hal Ini Bakal Terjadi

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

    TRIBUNNEWS.COM,SEMARANG – Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Dokter Hasto menyoroti angka pernikahan di Indoensia yang terus menurun dari tahun ke tahun. 

    “Dulu pernikahan setahun 2 juta lebih, sekarang meskipun jumlah usia nikahnya masih cukup besar, tapi hanya sekitar 1,5 sampai 1,7 juta,” kata dia di Universitas Negeri Semarang (UNNES), Semarang, Jawa Tengah, Rabu (26/6/2024),

    Dokter Hasto memaparkan, mayoritas pernikahan bertujuan untuk prokreasi atau mendapatkan keturunan.

    Selain itu juga rekreasi, supaya hubungan suami-istri sah, maupuan ‘security’ yakni bisa mendapatkan perlindungan.

    “Kini tejadi perubahan persepsi tentang pernikahan saat ini, di mana pernikahan dianggap sebagai tradisi atau budaya yang tidak mesti perlu dilakukan,” ungkap dia.

    Ada sejumlah penelitian menemukan bahwa keinginan menikah mengalami penurunan sehingga Total Fertility Rate (TFR) ada di angka 2,18.

    Ia khawatir, menurunnya angka pernikaha memunculkan zero population growth atau jumlah masyarakat di suatu negara sama dengan nol, tidak bertambah maupun berkurang.

    “Saya berharap adik-adik perempuan nanti punya anak rata-rata 1 perempuan. Kalau di desa ada 1000 perempuan maka harus ada 1000 bayi perempuan lahir. Hal itu diperlukan agar suatu desa tidak ‘zero growth’ bahkan ‘minus growth’, lama-lama habis orangnya,” ujar Dokter Hasto. Meski demikian, ia mengimbau remaja agar jangan menikah terlalu muda.

    “Siap nikah itu memiliki makna yang dalam, artinya menyiapkan kehamilan,” tukasnya.

    Direktur Bina Ketahanan Remaja BKKBN, Edi Setiawan mengajak para mahasiwa untuk merefleksikan arti keluarga dan peran para rekan muda saat ini untuk membentuk keluarga berkualitas. 

    “Karena kalian seperempat dari populasi di Indonesia, kalian punya peran yang sangat nyata untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Kita berharap kalian nantinya dapat membentuk keluarga yang harmonis, samawa, dan berkualitas,” ujar Edi.

    Edi mengingatkan untuk mencapai cita-cita tersebut, program Siap Nikah dan Keluarga Muda Berdaya hadir di kampus-kampus untuk memberikan pembekalan pada generasi muda mengenai persiapan kehidupan berkeluarga.

    “Kegiatan ini merupakan kolaborasi lintas sektor antara BKKBN, Kemenpora, dan civitas akademika. Kerjasama ini merupakan komitmen untuk kita bisa bergerak bersama untuk mengawal remaja dan pemuda Indonesia dalam meningkatkan kesadaran membangun keluarga yang sehat, berkualitas, dan berdaya,” papar Edi. Dirinya juga mengatakan bahwa saat ini BKKBN dan Kemenpora sedang menggodok sebuah program bertajuk ‘Olah Rasa’. Ini ditujukan untuk mengawal kesehatan mental para remaja.