Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemenpora

  • Bambang Soesatyo Menjadi Ketum PB Kodrat Kedua Kalinya

    Bambang Soesatyo Menjadi Ketum PB Kodrat Kedua Kalinya

    Jakarta –

    Pengurus Besar Keluarga Olahraga Tarung Derajat (PB Kodrat) periode 2025-2029 resmi dilantik dengan formasi kepemimpinan baru, kali ini Bambang Soesatyo menjadi Ketua Umum untuk kedua kalinya. Dalam pelantikan ini Bamsoet menyebut, pelantikan ini sebagai momentum penting bagi perkembangan beladiri asli Indonesia.

    Kepengurusan pada periode 2025-2029 diperkuat dengan formasi Ketua Dewan Pembina Jenderal Pol (Purn”) Budi Gunawan, Ketua Dewan Penasehat Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman, Ketua Harian Brigjen Pol Putu Putera Sadana, dan Sekjen Brigjen TNI AD Asep Sugiharto.

    Tarung Derajat yang mengedepankan filosofi ‘Aku Ramah Bukan Berarti Takut, Aku Tunduk Bukan Berarti Takluk’, bukan sekadar sebuah cabang olahraga, tetapi juga cerminan karakter dan budaya bangsa.

    “Dengan semangat baru dari kepengurusan PB Kodrat periode 2025-2029, harapan besar tertumpu pada langkah-langkah nyata dan keberanian dalam membuka jalan internasionalisasi Tarung Derajat. Ini bukan hanya soal olahraga, tetapi juga tentang mengangkat marwah bangsa melalui jalur prestasi olahraga. Karena pada akhirnya, setiap tetes keringat petarung Tarung Derajat bukan hanya demi medali, tetapi demi nama baik Indonesia di mata dunia,” ujar Bamsoet dalam keterangan resmi pada, Sabtu (14/06/2025).

    Hal ini disampaikan pada saat Pelantikan Pengurus Besar Keluarga Olahraga Tarung Derajat (PB Kodrat) periode 2025-2029 di Jakarta.

    Dalam acara pelantikan juga dihadiri jajaran Pengurus PB Kodrat antara lain, Sang Guru Achmad Dradjat, Indung Aprilyanti, Sang Guru Badai Meganagara, Sang Guru Rimba Dirgantara, Sang Guru Dara Mentari, Ketua Dewan Penasehat Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman, Dewan Penasehat Rivan A. Purwantono, Ketua Umum Bambang Soesatyo, Ketua Harian Brigjen Pol. Putu Putera Sadana dan Sekjen Brigjen TNI AD Asep Sugiharto. Hadir pula Wakil Ketua Umum II KONI Pusat Mayjen TNI (Purn) Soedarmo.

    Hal Ini membuktikan bahwa semangat Tarung Derajat melampaui sekat geografis dan etnis, menjadi bagian dari denyut nadi nasionalisme dan semangat kebangsaan.

    ‘Kiprah Tarung Derajat di kancah nasional sudah tidak diragukan lagi. Cabang ini rutin dipertandingkan dalam ajang multievent seperti Pekan Olahraga Nasional (PON), Kejuaraan Nasional (Kejurnas), Kejuaraan Daerah (Kejurda), Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) dan Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (Pomnas) yang terus menghidupkan semangat kompetitif di kalangan atlet Tarung Derajat,” kata Bamsoet.

    Dengan upaya strategis yang akan dilakukan oleh PB Kodrat bersama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Luar Negeri, serta KONI, Tarung Derajat diharapkan dapat mendapatkan pengakuan resmi dari badan olahraga internasional seperti Olympic Council of Asia (OCA) dan International Olympic Committee (IOC). Ini adalah langkah penting untuk memantapkan posisi Tarung Derajat di dunia internasional dan membuka peluang selebar-lebarnya bagi atlet Indonesia meraih prestasi di kancah internasional.

    “Dengan keberlanjutan dan kesinambungan program-program yang ada, diharapkan dapat terus menarik minat bagi generasi muda untuk terlibat dalam Tarung Derajat. Kegiatan pembinaan atlet muda serta pengembangan pelatihan yang profesional adalah hal yang mendesak untuk dilaksanakan. Dengan pendekatan yang tepat, Tarung Derajat berpotensi mencetak atlet berprestasi siap untuk berlaga di tingkat internasional,” pungkas Bamsoet.

    Kepengurusan organisasi PB Kodrat mulai dibentuk sejak tahun 1994. Ketua Umum pertama dipegang Wakil Gubernur Jawa Barat Brigade Jenderal TNI H.M. Sampurna (1994-1997). Selanjutnya Letnan Jenderal TNI (purn) Soeryatama Soebrata (1997-2002), Kepala Staf/TNI Angkatan Darat ke-23 Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu (2002-2006), Menteri Kehutanan ke-9 M.S. Kaban (2006-2010), Menteri Kehutanan Indonesia ke-10 Zulkifli Hasan (2010- 2014), Letnan Jenderal TNI Mar (purn) Alfan Baharudin (2014-2017), dan Harry Tanoesoedibjo (2017-2021) dan Ketua MPR RI ke-15 Bambang Soesatyo (2021-2025).

    Dengan adanya kepengurusan yang baru, diharapkan Tarung Derajat dapat meningkatkan prestasi serta mempertahankan dan memperkuat identitasnya sebagai seni bela diri yang khas dari Indonesia.

    (prf/prf)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Industri Pertahanan Dinilai Bisa jadi Wadah Anak Muda Berkembang

    Industri Pertahanan Dinilai Bisa jadi Wadah Anak Muda Berkembang

    Industri Pertahanan Dinilai Bisa jadi Wadah Anak Muda Berkembang
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora)
    Dito Ariotedjo
    menilai,
    industri pertahanan
    , baik swasta maupun BUMN, bisa menjadi wadah bagi diaspora maupun anak-
    anak muda
    untuk berkembang.
    Saat mengunjungi pamerang
    Indo Defence 2025
    di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Jumat (13/6/2025) malam, Dito mengatakan, banyak anak muda yang saat ini telah terlibat langsung di dalam pengembangan teknologi pertahanan dalam negeri.
    “Ini merupakan sebuah ekosistem yang saya rasa bisa untuk mewadahi potensi-potensi diaspora kita yang tersebar di seluruh negara, ini bisa kembali ke sini dan berbakti kepada Merah Putih,” kata Dito.
    Politikus Golkar ini juga menilai kualitas produk pertahanan dalam negeri semakin menjanjikan dan mulai mendapat tempat di pasar internasional.
    Menurutnya, sejumlah perusahaan pertahanan lokal bahkan telah menerima pesanan dari negara-negara lain.
    “Saya rasa untuk kualitasnya, saya (rasa) menjanjikan. Karena saya tadi lihat beberapa booth yang di mana banyak sekali order dari negara-negara lain selain Indonesia. Dan ini mengartikan bahwa produk lokal kita, karya anak bangsa kita ini bersaing dengan kompetitor dari negara-negara asing lainnya,” tutur dia.
    Ia mencontohkan beberapa inovasi yang dipamerkan, termasuk kapal patroli tanpa awak (unmanned patrol vessel) dan sistem senjata kendali jarak jauh (Remote-Controlled Weapon System/RCWS) yang sepenuhnya dikembangkan oleh anak bangsa.
    “Bisa dilihat dari perhelatan Indo Defence ini di mana tadi ada booth yang sudah kita lihat, unmanned dari kapal patroli yang tak berawak 100 persen sudah Indonesia dengan senjatanya, dan seperti ini ada RCWS yang saya rasa, mungkin orang Indonesia kaget ternyata ini produk Indonesia,” katanya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kasus Tuduhan Ijazah Palsu Jokowi Dilimpahkan ke Polda Metro karena Atensi Publik Tinggi Megapolitan 12 Juni 2025

    Kasus Tuduhan Ijazah Palsu Jokowi Dilimpahkan ke Polda Metro karena Atensi Publik Tinggi Megapolitan 12 Juni 2025

    Kasus Tuduhan Ijazah Palsu Jokowi Dilimpahkan ke Polda Metro karena Atensi Publik Tinggi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Penanganan kasus tuduhan ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), yang sebelumnya ditangani Polres Metro Jakarta Selatan, kini resmi dilimpahkan ke
    Polda Metro Jaya
    .
    Penggabungan dilakukan karena kasus tersebut dinilai memiliki atensi publik yang tinggi.
    Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan Komisaris Murodih mengatakan, keputusan itu diambil atas pertimbangan dampak sosial dan politik dari kasus tersebut.
    “Dasarnya karena ada pertimbangan perkara tersebut merupakan atensi publik,” ujar Murodih saat dikonfirmasi, Kamis (12/6/2025).
    Ia juga menyebutkan perkara ini memiliki dampak luas, tidak hanya secara sosial, tetapi juga berkaitan dengan tokoh publik.
    “(Perkara) berdampak besar terhadap sosial dan politik serta ada kaitannya dengan tokoh publik,” tambahnya.
    Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari Polda Metro Jaya terkait kelanjutan proses hukum kasus ini.
    Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Peradi Bersatu, Ade Darmawan, mengungkapkan laporan mereka yang semula diproses di Polres Jakarta Selatan telah ditarik untuk digabungkan dengan laporan serupa di Polda Metro Jaya.
    “Jadi hari ini kami diperiksa dua kali. Yang tadinya itu ada penarikan dari Polres Jakarta Selatan ke Polda Metro Jaya, dan semua laporan terkait Pasal 160 KUHP dikumpulkan menjadi satu,” kata Ade kepada wartawan, Selasa (10/6/2025), sebelum menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya.
    Dengan penggabungan laporan ini, Ade mendesak agar penyidik segera menaikkan status perkara ke tahap penyidikan, mengingat bukti-bukti yang diajukan sudah dianggap lengkap.
    “Kami tidak ingin kasus ini berlarut-larut. Jangan hanya klarifikasi di media, karena itu justru memperkeruh suasana,” ujarnya.
    “Klarifikasi tempatnya di pengadilan. Kalau alat buktinya sudah cukup, segera naik sidik,” tambah Ade.
    Selain itu, timnya juga meminta penyidik untuk menambahkan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam tuntutan hukum yang diajukan.
    Peradi Bersatu sebelumnya melaporkan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Roy Suryo, serta empat orang lainnya berinisial RS, T, ES, dan K ke Polres Jakarta Selatan.
    Kelima terlapor tersebut diduga menyebarkan informasi tidak benar melalui media sosial terkait ijazah Jokowi yang disebut palsu.
    Laporan tersebut didaftarkan oleh Wakil Ketua Peradi Bersatu, Lechumanan, dengan nomor laporan LP/B/1387/V/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/
    POLDA METRO JAYA
    .
    Mereka dituding melanggar Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Pasal 160 KUHP tentang penghasutan.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Roy Suryo Curigai Koran yang Berisi Pengumuman Hasil Ujian Masuk UGM Palsu

    Roy Suryo Curigai Koran yang Berisi Pengumuman Hasil Ujian Masuk UGM Palsu

    GELORA.CO -Sebuah bukti media massa cetak yang ditampilkan Bareskrim Polri saat menggelar konferensi pers terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi pada Kamis 22 Mei 2025 lalu, dicurigai palsu.

    Demikian dikatakan mantan Menpora Roy Suryo melalui keterangan tertulisnya yang dikutip Rabu 11 Juni 2025.

    Menurut Roy Suryo, ada fakta krusial yang menunjukkan kesalahan besar pada barang bukti yang ditampilkan saat konferensi tersebut.

    Barang bukti yang dimaksud Roy Suryo ialah tampilan layar yang disebut sebagai surat kabar Kedaulatan Rakyat (KR) edisi Jumat Kliwon, 18 Juli 1980.

    Surat kabar itu disebut berisi pemberitaan daftar pengumuman kelulusan ujian masuk Proyek Perintis I (PPI) Universitas Gadjah Mada (UGM) tahun 1980.

    Tampilan layar pemberitaan koran Kedaulatan Rakyat yang diragukan Roy Suryo ini menambah deretan barang bukti yang dipertanyakan oleh Rismon Hasiholan Sianipar dan dr Tifauzia Tyassuma.

    Yaitu lembar pembayaran SPP, formulir heregistrasi, hingga kartu hasil studi (KHS) Jokowi.

    “Mengapa Harian KR ini sangat penting, karena dikatakan juga bahwa di dalamnya terdapat Lembar Pengumuman Hasil Ujian Masuk Proyek Perintis I UGM tahun 1980,” kata Roy Suryo.

    Roy Suryo menyoroti penulisan hari, pasaran, tanggal masehi, dan penanggalan Jawa yang tertulis di Harian KR yang dijadikan barang bukti Bareskrim Polri.

    “Bila barang bukti itu memang benar atau autentik yang terbit 18/7/1980 kala itu, maka seharusnya tertulis Jumat Kliwon 18 Juli 1980 (5 Pasa 1912). Sebagaimana diketahui Harian KR selalu menuliskan tanggal penerbitannya dalam dua versi, yakni masehi/nasional dan penanggalan Jawa,” kata Roy Suryo.

    Tetapi, Roy Suryo menilai ada keanehan di mana penanggalan pada surat kabar tersebut tertulis Jumat Kliwon 18 Juli 1980 (5 Puasa 1912).

    Roy Suryo menyoroti penulisan bulan penanggalan Jawa yaitu ‘Puasa’ yang semestinya ‘Pasa’.

    “Hal ini senada dengan narasi yang disampaikan oleh Brigjen Djuhandhani di mana yang disebut adalah kata Puasa (dan bukan Pasa, sebagaimana seharusnya),” kata Roy Suryo.

    “Hal ini kelihatannya adalah sepele namun sangat fatal sebenarnya, karena telah menunjukkan kesalahan besar dalam menampilkan ‘barang bukti’ tersebut,” sambungnya.

    Menurutnya, tidak ada kata ‘Puasa’ dalam penanggalan Jawa, karena seharusnya ‘Pasa’.

    Roy Suryo mengatakan bulan Pasa ini merupakan bulan ke-9 dalam penanggalan Jawa atau disebut bulan Ramadan dalam penanggalan hijriah,

    “Saya sangat yakin KR (yang asli di Yogyakarta) pasti tidak akan mungkin membuat kesalahan fatal, karena template bulan penanggalan Jawa tersebut sudah dilakukan semenjak harian ini terbit tanggal 27 September 1945 alias sudah hampir berusia 80 tahun bulan September mendatang,” kata Roy Suryo.

    “Ingat, kita tetap percaya mau direkayasa apa pun, teknologi akan bisa membongkar kepalsuannya dan Gusti Allah SWT tidak sare (Allah SWT tidak tidur), kalau memang salah seharusnya seleh,” pungkas Roy Suryo.

    Sebelumnya, Bareskrim Polri secara resmi penghentian penyelidikan atas laporan dugaan penggunaan ijazah palsu oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Keputusan tersebut diumumkan setelah tim penyidik tidak menemukan unsur tindak pidana dalam perkara tersebut, yang dilaporkan oleh sekelompok masyarakat sipil.

  • Rumah Hayono Isman Dijaga Sejumlah Polisi, Kuasa Hukum dan Kolega Duga Sebagai Bentuk Teror

    Rumah Hayono Isman Dijaga Sejumlah Polisi, Kuasa Hukum dan Kolega Duga Sebagai Bentuk Teror

    JAKARTA – Kolega mantan Menpora dan Anggota DPR-RI Hayono Isman, Widodo mengaku kaget di depan rumah kediaman Hayono Isman di Kemang Timur, sudah dipagar tinggi dan dijaga sejumlah polisi. Widodo yang tahun lalu bertemu dengan Hayono Isman, tak percaya rumah tersebut kini ditutup aksesnya dan diawasi banyak polisi saat berkunjung Kamis (29/6) pekan lalu.

    “Serius, saya heran sekali. Yang saya tahu, rumah ini tempat tinggal Pak Hayono Isman. Saya terkejut sekali, tiba-tiba di depan rumahnya ada pagar tinggi dan banyak polisi. Saya bahkan kaget ketika dimintai KTP (oleh para polisi). Padahal ini rumah sahabat dan mentor saya di KORMI dan IKAL Lemhannas RI. Baru kali ini, saya bertamu ke rumah Pak Hayono dimintai KTP dan ada penjagaan polisi yang agak berlebihan ini,” kata dia dalam keterangan kepada awak media, Sabtu (7/6) pagi.

    Widodo pun baru tahu dari penjelasan polisi bahwa kehadiran mereka tersebut berkaitan erat dengan sengketa kepemilikan rumah yang ditempati Hayono Isman. Padahal sepengetahuannya, rumah tersebut masih menjadi milik koleganya dan belum berpindah tangan. Dirinya pun heran kenapa ada pihak yang berani melakukan aksi arogan menghalang-halangi tamu dan keluarga Hayono Isman yang ingin bersilaturahmi ke rumahnya.

    “Rumah pak Hayono Isman kok dijaga polisi. Padahal Pak Hayono tidak pernah meminta para aparat polisi ini ada disini. Apakah ini bentuk teror kepada pak Hayono Isman dan keluarganya? Kalo ada sengketa kepemilikan rumah, kok dijalani dengan cara-cara yang kurang beradab begini. Menggunakan (aparat) Polisi lagi….. ?,” tanya Widodo.

    Widodo pun tidak mendapat kejelasan informasi alasan kehadiran sejumlah oknum polisi di situ. Padahal Widodo sempat berkomunilasi langsung dengan oknum polisi tersebut, namun sayang tidak ada jawaban jelas alasan keberadaan aparat kepolisian di rumah Hayono Isman.

    “Saya minta apa dasarnya meminta saya keluar dari halaman rumah Pak Hayono. Hingga saya pulang, oknum kepolisian ini tidak dapat menunjukkan surat dan keperluan mereka berada di sana. Saya heran para polisi dari kesatuan Brimob ini, diperintah siapa? Masak bertugas di rumah Hayono Isman tanpa dasar hukum yang pasti,” tegas dia.

    Menurut kuasa hukum Hayono Isman, advokat Victor R.M. Sohilait, rumah kliennya tersebut diduga ingin diambil paksa oleh seseorang yang mengklaim sudah mempunyai hak kepemilikan rumah tersebut. Padahal, hingga saat ini, rumah tersebut masih dalam proses pembelian yang dilakukan Hayono Isman.

    “Secara fakta hukum, objek tanah dan bangunan tersebut masih dalam proses pembelian klien kami (Hayono Isman). Atas dasar hal tersebut, kami pun melakukan upaya hukum dengan mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan telah teregister dengan No. Perkara : 245 / Pdt. G/ 2025/ PN. JkT. TIM. Tertanggal 6 Mei 2025 kemarin, perkara tersebut sudah dalam proses persidangan yang sedang berlangsung saat ini. Sehingga secara hukum, objek tanah & bangunan tersebut tidak boleh diganggu gugat atau ditutup aksesnya untuk klien kami keluar masuk rumah. Objek tersebut juga tidak boleh dijaga oleh oknum -oknum yang diduga aparat kepolisian berseragam yang tidak mempunyai surat tugas resmi dari kesatuan mereka alias ilegal,” ucap Victor.

    Victor pun menghimbau semua pihak harus tunduk dan patuh ketentuan hukum hingga diterbitkannya Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah. Termasuk diantaranya, ungkap dia, tidak boleh ada pihak-pihak yang mengklaim kepemilikan tanah tersebut dengan menggunakan oknum-oknum aparat kepolisian untuk kepentingan intimidatif.

    “Tindakan penggunaan aparat kepolisian ini sangat merugikan klien kami atau siapapun kerabat yang ingin bersilaturahmi ke rumah klien kami. Atas dasar itu, kami protes dan menolak tegas tindakan-tindakan tersebut dengan menggunakan sejumlah oknum kepolisian,” tutur dia.

  • BNPT: Australia mitra kuat ASEAN tanggulangi kejahatan transnasional

    BNPT: Australia mitra kuat ASEAN tanggulangi kejahatan transnasional

    “Australia merupakan mitra wicara ASEAN yang sangat robust dalam menjalin kerja sama penanggulangan terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan dengan negara-negara ASEAN. Kerja sama yang intensif tersebut terefleksi dari banyaknya inisiatif kerja s

    Jakarta (ANTARA) – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI menilai bahwa pemerintah Australia merupakan mitra kerja ASEAN yang kuat dan konsisten dalam upaya bersama menanggulangi kejahatan transnasional.

    Dalam Pertemuan Ke-4 ASEAN-Australia Counter Terrorism Dialogue di Jakarta, Selasa (27/5), Deputi Bidang Kerjasama Internasional BNPT RI Andhika Chrisnayudhanto mengatakan Indonesia melalui BNPT telah bekerja sama secara intensif dengan pemerintah Australia dalam menghadapi tantangan penanggulangan terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan kawasan.

    “Australia merupakan mitra wicara ASEAN yang sangat robust dalam menjalin kerja sama penanggulangan terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan dengan negara-negara ASEAN. Kerja sama yang intensif tersebut terefleksi dari banyaknya inisiatif kerja sama konkret,” kata Andhika, seperti dikutip dari keterangan tertulis yang dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

    Komitmen kuat Australia untuk terus bekerja sama menanggulangi terorisme di Asia Tenggara juga ditegaskan kembali oleh Duta Besar Australia untuk Isu Penanggulangan Terorisme Gemma Huggins.

    Ia menekankan bahwa Asia Tenggara penting secara strategis bagi masa depan Australia, sehingga dibutuhkan kawasan yang stabil di mana ASEAN memainkan peran utama.

    “Oleh karena itu, Australia mendukung inisiatif yang dipimpin ASEAN dalam mengatasi tantangan transnasional, termasuk terorisme, melalui kerangka kerja ASEAN-Australia yang diharapkan menuju pada tahap mature,” tutur Huggins dalam kesempatan yang sama.

    Pada kesempatan tersebut, Indonesia juga menyampaikan pembaruan mengenai pelaksanaan berbagai proyek kerja sama dengan mitra wicara Australia, termasuk beberapa program peningkatan kapasitas yang dilakukan, seperti ASEAN-Australia Workshop Good Practice Approaches for the Rehabilitation and Reintegration of Foreign Terrorist Fighters and Their Families, yang telah sukses terselenggara pada Maret 2025.

    Turut dibahas pula rencana penyelenggaraan ASEAN-Australia Workshop on Good Practice Approaches to Empower Youth and Enhance Their Capacity to Prevent the Rise of Radicalisation and Violent Extremism yang akan digelar di Jakarta pada akhir tahun 2025.

    Selain itu, usulan Australia untuk membuat perangkat mengenai rehabilitasi dan reintegrasi Pejuang Teroris Asing alias Foreign Terrorist Fighter (FTF) dan keluarga juga didiskusikan, sebagai hasil workshop atau lokakarya bulan Maret 2025.

    Pertemuan juga menyetujui usulan Australia untuk mengembangkan kerja sama di beberapa area, yaitu penilaian ancaman terorisme dan pengumpulan informasi intelijen dari sumber terbuka, perlindungan target rentan dan ruang publik, penanganan penyalahgunaan teknologi baru dan emerging, pemanfaatan olah raga dalam upaya Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan (P/CVE), serta penanggulangan jaringan keuangan terorisme dan donasi.

    Pengembangan kerja sama tersebut disarankan dapat tertuang dalam draf komponen terorisme dari dokumen suksesor Rencana Kerja SOMTC + Australia.

    Adapun delegasi Indonesia pada pertemuan tersebut dipimpin Polri dari Divisi Hubungan Internasional, dengan anggota dari unsur kementerian/lembaga terkait, yaitu Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai), Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kejaksaan Agung, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta BNPT.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Masih Ada Diskriminasi, Wagub Jabar Tegaskan Perlakuan Terhadap Atlet Disabilitas Harus Setara

    Masih Ada Diskriminasi, Wagub Jabar Tegaskan Perlakuan Terhadap Atlet Disabilitas Harus Setara

    Sementara itu Sekjen NPC Indonesia, Ukun Rukaendi, mengucapkan terima kasih kepada Dito dan jajaranya yang sudah senantiasa mendukung NPC Indonesia.

    “Dengan tanda tangan perjanjian kerja sama ini otomatis kita sudah difasilitasi untuk pelatnas menjelang Asean Paragames 2025 Thailand, Asian Games dan Paralimpiade 2028 Los Angeles nanti,” ujar Ukun.

    Sebelumnya, Indonesia resmi terpilih sebagai tuan rumah World Abilitysport Games 2025. Ini adalah multievent olahraga untuk atlet dengan disabilitas fisik.

    Penetapan ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara National Paralympic Committee (NPC) Indonesia dengan World Abilitysport yang dilakukan di Paris, Perancis, Jumat, 30 Agustus 2024.

    Penandatanganan nota kesepahaman disaksikan langsung oleh Dito Ariotedjo bersama Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Surono.

    Dito juga menyampaikan rasa syukurnya karena Indonesia dapat dipercaya menjadi tuan rumah untuk kejuaraan bergengsi di dunia.

    “Saya sebagai Menpora bersyukur Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah salah satu kejuaraan paling bergengsi ini. Semoga persiapanya lancar dan terlaksana dengan baik,” ujar Dito.

    Sementara itu, Presiden World Abilitysport, Rudi van den Abbeele, mengatakan alasan memilih Indonesia sebagai tuan rumah edisi 2025.

    Indonesia dipandang sebagai negara yang menunjukkan kemajuan pesat dalam event olahraga disabilitas.

    “Indonesia merupakan pendatang baru di dunia Paralympic, namun kemajuan Indonesia begitu pesat dalam gerakan Paralympic. Kami sangat yakin untuk memberikan kepercayaan terhadap Indonesia sebagai penyelenggara World Abilitysport Games 2025,” kata Rudi van den Abbeele dalam keterangan yang sama.

    World Abilitysport Games

    World Abilitysport Games sebelumnya dikenal sebagai IWAS World Games yang awalnya hanya ditujukan untuk atlet pengguna kursi roda dan amputasi.

    Thailand merupakan negara tuan rumah edisi 2023 sekaligus menjadi momen perubahan nama dari IWAS World Games menjadi World Abilitysport Games.

    Indonesia sebagai negara yang berkali-kali sukses menggelar multievent olahraga disabilitas kemudian mengajukan diri sebagai tuan rumah World Abilitysprot Games 2025.

    MoU antara NPC Indonesia dan World Abilitysport dilakukan setelah perwakilan dari organisasi yang bermarkas di Inggris itu mengecek 14 venue olahraga dan satu wisma atlet di DKI Jakarta pada Juli 2024.

  • Postingan Eks Wakapolri soal Menpora Dito Kecipratan Uang Korupsi BTS Banjir Dukungan

    Postingan Eks Wakapolri soal Menpora Dito Kecipratan Uang Korupsi BTS Banjir Dukungan

    GELORA.CO – Mantan Wakapolri Komjen (Purn) Oegroseno baru-baru ini membeberkan kasus yang menyeret Menteri Pemuda dan Olahraga Ario Bimo Nandito Ariotedjo alias Dito Ariotedjo dalam kasus proyek pengadaan menara Base Transceiver Station (BTS) 4G.

    Hal itu diungkapkannya dalam unggahan di akun Instagram pribadinya.

    Dalam unggahan tersebut, Oegroseno menampilkan foto pribadinya dengan berseragam lengkap kedinasan Polri yang disertai dengan pernyataan bertuliskan: 

    “kasus korupsi BTS Penerima Uang Hasil kejahatan sebesar 27 Milyar yang diterima Sdr. Dito Ariotedjo yang saat ini menjabat sebagai Menpora RI Tidak diproses kepengadilan. padahal sudah cukup memenuhi Unsur Pasal 33 UU No: 31 Tahun 2009 jo Pasal 480 KUHP. Penadah uang hasil korupsi sama dengan penadah HP curian. Apakah masih ada Equality Before The Law di Indonesia?” dikutip RMOL, Minggu, 1 Juni 2025.

    Menpora Dito Ariotedjo sebelumnya pernah membantah tuduhan tersebut. Hal itu disampaikan politikus Golkar tersebut dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Rabu, 11 Oktober 2023.

    Dito menegaskan bahwa dirinya tidak pernah mengetahui siapa Komisaris PT Solitech Media Sinergy Irwan Hermawan seperti yang diberitakan oleh media. 

    Hakim Fahzal pun menjelaskan alur pengamanan perkara berdasarkan keterangan dari saksi, yakni Irwan merupakan perantara dari Dirut Bakti Anang Achmad Latif untuk memberikan saweran ke beberapa pihak untuk menutup kasus BTS.

    “Jadi, Irwan diperintah oleh Anang, kemudian (diberikan melalui) Galumbang Menak. Galumbang bawa si Resi datang ke tempat saudara. Makanya perlu kami konfirmasi dengan saudara,” kata hakim menjelaskan. 

    “Jadi, kalau umpamanya saudara membantah, itu hak saudara,” tegas Fahzal. 

    Dito Ariotedjo kembali membantah seluruh keterangan yang menyebutkan namanya terlibat dalam pengamanan perkara tersebut. 

    Ia mengaku hanya bertemu dua kali dengan Galumbang Menak untuk persoalan bisnis. 

    “Itu enggak benar itu?” tanya hakim. 

    “Tidak benar yang mulia,” tukas Dito. 

    Terkait postingan Oegroseno tersebut, Dito juga belum mengomentari atau memberi tanggapan. Namun unggahan itu dibanjiri komentar dukungan dari netizen.

    “Mantap jenderal, teruslah bersuara untuk keadilan di negeri kita,” tutur akun nasruddintv.

    “menyalaaa Jenderal..Salam dari warga Poso Pak..Gbu,” timpal akun evelinprk_17.

    “Malah jadi menteri lagi…luar biasa kan pak,” tulis akun deehoomaan.

    “Hukum hanya berlaku untuk rakyat jelata,” timpal akun guusindhrasta.

    Hampir seluruh komentar netizen memberikan dukungannya kepada Oegroseno. Hingga berita ini dibuat, unggahan tersebut telah mendapat 932 likes.

  • Dari Pencak Silat, Presiden Prabowo Berharap Bisa Perkuat Karakter Bangsa

    Dari Pencak Silat, Presiden Prabowo Berharap Bisa Perkuat Karakter Bangsa

    JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto, yang juga menjabat Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia (PB IPSI), berharap pencak silat dapat ikut memperkuat pembangunan karakter bangsa Indonesia.

    Menurut Presiden, sebagaimana disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PB IPSI Sugiono, bangsa yang besar diisi orang-orang yang berkarakter kuat, tangguh, dan berjiwa kesatria.

    “Di momen yang berbahagia ini, izinkan saya mengucapkan selamat ulang tahun dari Ketua Umum PB IPSI kepada seluruh insan pencak silat Indonesia, serta harapan beliau kepada pencak silat Indonesia agar pencak silat Indonesia mewarnai pembangunan karakter dan pembangunan jiwa masyarakat Indonesia,” kata Sugiono meneruskan ucapan dan harapan dari Presiden Prabowo saat puncak peringatan HUT Ke-77 PB IPSI di Padepokan Pencak Silat TMII, Jakarta, Sabtu.

    Sugiono mengatakan bahwa Presiden Prabowo dalam beberapa kesempatan pernah mengingatkan pencak silat merupakan salah satu warisan budaya bangsa yang menyimpan banyak nilai positif, yang berguna untuk memperkuat karakter bangsa.

    “Bangsa yang kuat adalah bangsa yang karakter orang-orangnya kuat, karakter orang-orangnya tangguh, karakter orang-orangnya diisi dengan nilai-nilai kependekaran dan kesatria,” kata Sugiono, yang juga Menteri Luar negeri RI, meneruskan pesan Presiden Prabowo.

    Presiden Prabowo juga berpesan, “Pencak silat merupakan salah satu media yang berasal dari budaya bangsa kita sendiri untuk bisa menanamkan nilai-nilai tersebut ke dalam hati sanubari dan jiwa masyarakat Indonesia.”

    Kehadiran Presiden Prabowo dalam puncak peringatan HUT Ke-77 PB IPSI di Jakarta, Sabtu sore, diwakili oleh Sugiono selaku Waketum PB IPSI.

    Sugiono, saat memberikan sambutannya di hadapan kurang lebih 7.000 pendekar dari berbagai perguruan silat, meneruskan permintaan maaf Presiden.

    “Perkenankan juga saya menyampaikan permintaan maaf dari Ketua Umum PB IPSI, yang juga merupakan Presiden Republik Indonesia yang pada kesempatan sore hari ini tidak bisa hadir bersama kita, dikarenakan ada tugas lain yang harus beliau hadiri,” kata Sugiono.

    Dalam sambutan yang sama, Sugiono kemudian menekankan target PB IPSI ke depan ialah menjadikan pencak silat sebagai cabang olahraga yang dipertandingkan dalam Olimpiade.

    “Kami berharap pada tahun 2028 yang akan datang di Los Angeles, Amerika Serikat, pencak silat bisa hadir sebagai ekshibisi, dan pada tahun 2032 di Brisbane, Australia, pencak silat bisa dipertandingkan sebagai cabang olahraga Olimpiade,” kata Waketum PB IPSI.

    Di lokasi puncak peringatan HUT Ke-77 PB IPSI, beberapa tokoh yang turut hadir, antara lain, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo, dan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat Letjen TNI Purn. Marciano Norman.

  • Menlu Sugiono wakili Presiden Prabowo hadiri puncak HUT Ke-77 IPSI

    Menlu Sugiono wakili Presiden Prabowo hadiri puncak HUT Ke-77 IPSI

    Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia (PB IPSI) Sugiono memberikan sambutan saat puncak peringatan HUT Ke-77 PB IPSI di Padepokan Pencak Silat Indonesia TMII, Jakarta, Sabtu (31/5/2025). ANTARA/HO-PB IPSI.

    Menlu Sugiono wakili Presiden Prabowo hadiri puncak HUT Ke-77 IPSI
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Sabtu, 31 Mei 2025 – 19:59 WIB

    Elshinta.com – Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono, yang menjabat Wakil Ketua Umum PB IPSI, mewakili Presiden RI Prabowo Subianto selaku Ketua Umum PB IPSI, menghadiri puncak peringatan HUT Ke-77 PB IPSI di Jakarta, Sabtu.

    Sugiono, saat memberikan sambutannya, meneruskan permintaan maaf Presiden Prabowo yang tidak dapat menghadiri puncak peringatan HUT Ke-77 Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia (PB IPSI) di Padepokan Pencak Silat Indonesia TMII, Jakarta, pada sore hari ini.

    “Perkenankan juga saya menyampaikan permintaan maaf dari Ketua Umum PB IPSI, yang juga merupakan Presiden Republik Indonesia yang pada kesempatan sore hari ini tidak bisa hadir bersama kita, dikarenakan ada tugas lain yang harus beliau hadiri,” kata Sugiono saat memberikan sambutan di hadapan ribuan pendekar dan atlet pencak silat dari berbagai perguruan di Indonesia.

    Sugiono kemudian menyebut PB IPSI harus berbesar hati manakala ketua umumnya tidak menghadiri acara-acara penting IPSI, termasuk puncak peringatan HUT ke-77 hari ini.

    “Kita sama-sama berbesar hati karena sebagai insan silat, kita telah mewakafkan kader terbaik IPSI untuk memimpin negara ini dan memberikan kesempatan kepada Beliau (Presiden Prabowo, red.) untuk menjalankan tugas dan amanat tersebut dengan sebaik-baiknya,” sambung Sugiono.

    Dalam puncak peringatan HUT Ke-77 PB IPSI, sebanyak kurang lebih 7.000 pendekar dari berbagai perguruan mengikuti Apel Nasional Pendekar Pencak Silat Indonesia Menuju Olimpiade.

    Sugiono, dalam sambutannya, menekankan pencak silat pada tahun 2019 telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak beda dunia.

    “Ini merupakan sebuah pencapaian yang luar biasa bagi bangsa dan negara yang kita cintai,” kata Sugiono.

    Ia mengatakan bahwa target PB IPSI berikutnya ialah membawa pencak silat menjadi cabang olahraga yang dipertandingkan dalam Olimpiade.

    “Kami berharap pada tahun 2028 yang akan datang di Los Angeles, Amerika Serikat, pencak silat bisa hadir sebagai ekshibisi, dan pada tahun 2032 di Brisbane, Australia, pencak silat bisa dipertandingkan sebagai cabang olahraga Olimpiade,” kata Waketum PB IPSI.

    Oleh karena itu, Sugiono berharap pencak silat ke depannya makin membumi, dan juga makin dapat diterima oleh khalayak dunia.

    Dalam puncak peringatan HUT Ke-77 PB IPSI, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo juga hadir memberikan arahannya di hadapan pengurus serta ribuan pendekar pencak silat.

    Di lokasi yang sama, ada juga Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat Letjen TNI Purn. Marciano Norman.

    Sumber : Antara