Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemenpora

  • Airlangga Sebut Pelemahan Rupiah & IHSG Anjlok Hanya Sementara

    Airlangga Sebut Pelemahan Rupiah & IHSG Anjlok Hanya Sementara

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merespons pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dan anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) setelah reshuffle, termasuk pergantian Menteri Keuangan. Airlangga menyebutkan bahwa kondisi ini hanya sementara dan akan kembali normal.

    Berdasarkan data RTI, Selasa (9/9/2025), IHSG ditutup di level 7.628 atau melemah 138 poin (1,78%). IHSG sempat berada di rentang tertinggi pada level 7.791 dan terendah 7.619.

    Sementara nilai tukar dolar AS menguat terhadap rupiah pada penutupan perdagangan hari ini, berada di level Rp 16.400-an. Dikutip dari data Bloomberg, nilai tukar dolar AS berada pada level Rp 16.481 atau naik 17.20 poin (1.05%).

    “Ini kan temporary (Sementara). Kita lihat situasi yang berkembang, tetapi kita juga harus jaga bahwa fundamental Indonesia kan kuat. Jadi, tentu kita lihat lagi nanti ke depannya,” kata Airlangga di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (9/9/2025).

    Airlangga menyebutkan bahwa kondisi seperti juga pernah terjadi ketika BPI Danantara diluncurkan dan setelahnya rupiah dan IHSG kembali menguat.

    “Pertama, fundamental kuat, berarti ini kan masalahnya adalah masalah sentimen. Jadi, kalau masalah sentimen itu tentu kita lihat dengan kebijakan yang dilakukan pemerintah tentu ini akan berbalik. Ini mirip pada saat Danantara di-launch kan turun sebentar kemudian naik lagi,” katanya.

    Sebelumnya,Presiden Prabowo Subianto merombak lima menteri dan membentuk satu kementerian baru dalam jajaran Kabinet Merah Putih.Hal ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat, Senin (8/9/2025).

    Prasetyo mengatakan, pembentukan Kementerian Haji dan Umrah dilakukan setelah DPR bersama pemerintah menyetujui Rancangan Undang-Undang Haji. Presiden telah menandatangani keputusan pembentukan kementerian baru sekaligus menetapkan menteri dan wakil menterinya.

    “Yang kedua, atas berbagai pertimbangan, masukan, dan evaluasi yang dilakukan terus menerus oleh pak presiden maka sore hari ini presiden memutuskan perubahan susunan kabinet merah putih pada beberapa jabatan kementerian,” katanya.

    Prasetyo mengatakan perombakan jajaran menteri tersebut terjadi pada lima kementerian, yaitu Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Koperasi dan Kelima Kementerian Pemuda dan Olahraga.

    (ara/ara)

  • Reshuffle Kabinet, Profesor Firman Noor Nilai Hubungan Presiden Prabowo dengan Jokowi Semakin Panas

    Reshuffle Kabinet, Profesor Firman Noor Nilai Hubungan Presiden Prabowo dengan Jokowi Semakin Panas

    Begitu pula dengan Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi yang dinilai kerap tersangkut masalah hukum, seperti judi online (judol).

    Seirama dengan pergantian Menteri Ketenagakerjaan, Abdul Kadir Karding, dimana ada persoalan bermain domino dengan sosok yang pernah berperkara dalam kasus pembalakan liar.

    “Menteri Olahraga Dito Ariotedjo hampir sama, karena memiliki persoalan kasus BTS. Cuma untuk Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) ini, siapa yang menyangka ikut diganti,” ujarnya.

    Pergantian Menpora ini memperkuat bahwa sebenarnya Presiden Prabowo sedang menunjukkan siapa bosnya.

    “Lebih ke arah memperlihatkan who’s the boss. Jadi pergantian ini masih persoalan internal,” urainya.

    Menurut dia, reshuffle menteri ini seharusnya lebih mengakomodir kepentingan rakyat. Mengingat rakyat meminta juga pergantian untuk Kapolri.

    “Saya kira reshuffle ini belum mengakomodir keinginan rakyat yang begitu kuat terlihat dalam gelombang protes beberapa waktu lalu,” jelasnya.

    Dia menganalisa bahwa adanya gelombang protes ini juga kurang lebih akibat kebijakan dari Sri Mulyani yang terbiasa ingin menyenangkan pimpinan. Namun, dengan tidak mempertimbangkan risiko yang begitu mahal dan besar.

    “Ya, dengan program Prabowo yang mahal, Sri Mulyani justru memberikan dorongan yang meningkatkan beban rakyat dengan pengurangan transfer keuangan ke daerah. Akibatnya pajak meningkat di banyak daerah,” paparnya.

    Kondisi ini diperparah dengan ketidakpekaan elite politik terhadap kondisi rakyat. Akibatnya, muncul gelombang protes yang meledak dimana-mana.

  • Reshuffle Kabinet Prabowo, Sultan HB X Harap Menteri Baru Bisa Jalankan Tugas dengan Baik Regional 9 September 2025

    Reshuffle Kabinet Prabowo, Sultan HB X Harap Menteri Baru Bisa Jalankan Tugas dengan Baik Regional 9 September 2025

    Reshuffle Kabinet Prabowo, Sultan HB X Harap Menteri Baru Bisa Jalankan Tugas dengan Baik
    Tim Redaksi
     
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto merombak susunan Kabinet Merah Putih dengan mengganti lima menteri, termasuk posisi Menteri Keuangan yang kini dijabat oleh Purbaya Yudhi Sadewa.
    Reshuffle ini mendapat tanggapan dari Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X. Ia berharap para menteri baru mampu melaksanakan tugas dan memperkuat jalannya pemerintahan.
    “Ya semoga saja bisa melaksanakan tugas dengan baik, kalau itu keputusan presiden (mereshuffle) hak prerogatif presiden, ya harapan saya lebih baik,” ujar Sultan, Selasa (9/9/2025).
    Menurut Sultan, keputusan reshuffle merupakan hak penuh presiden. Ia hanya menekankan agar kabinet baru semakin solid.
    “Makin memperkuat itu aja, gak bisa komentar apa-apa wong hak prerogatif presiden,” katanya.
    Sebagai informasi, Prabowo mengganti lima menteri, yakni Menteri Keuangan, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Polkam), Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dan Menteri Koperasi.
    Menteri Keuangan yang sebelumnya dijabat Sri Mulyani kini diduduki oleh Purbaya Yudhi Sadewa.
    Kemudian, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dijabat oleh Mukhtarudin yang sebelumnya diduduki Abdul Kadir Karding.
    Kementerian Koperasi yang dipimpin Budi Arie Setiadi diambil alih oleh Fery Juliantono. Sedangkan Menko Polkam yang sebelumnya dijabat Budi Gunawan dan Menpora yang sebelumnya dijabat Dito Ariotedjo belum diumumkan penggantinya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bahlil Kumpulkan Fraksi Golkar di Gedung DPR Usai Temui Prabowo, Bahas Kursi Menpora? Nasional 9 September 2025

    Bahlil Kumpulkan Fraksi Golkar di Gedung DPR Usai Temui Prabowo, Bahas Kursi Menpora? Nasional 9 September 2025

    Bahlil Kumpulkan Fraksi Golkar di Gedung DPR Usai Temui Prabowo, Bahas Kursi Menpora?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengumpulkan anggota DPR Fraksi Golkar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (9/9/2025) sore. Pertemuan itu digelar usai Bahlil menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana.
    Bahlil menyatakan, dirinya akan menggelar rapat rutin bersama para kadernya.
    “Datang ke rumah rakyat. Ada rapat rutin biasa dengan Fraksi Golkar,” ujar Bahlil di Gedung DPR, Selasa.
    Saat ditanya apakah mereka akan membahas kursi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) yang kosong, Bahlil tidak menjawab terang.
    Dia hanya mengingatkan bahwa reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.
    Adapun kursi Menpora tadinya dihuni oleh kader Golkar, Dito Ariotedjo. Kini, Prabowo belum menunjuk siapa pengganti Dito.
    Namun, Golkar disebut telah mengajukan nama elite Golkar lainnya, Puteri Komarudin untuk menggantikan Dito sebagai Menpora.
    “Itu kewenangan hak prerogatif Bapak Presiden,” ucapnya.
    Diketahui, anggota DPR Fraksi Gerindra juga dikumpulkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto usai reshuffle kemarin.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PDIP Ogah Masuk Jajaran Eksekutif Pemerintah Prabowo Usai Reshuffle

    PDIP Ogah Masuk Jajaran Eksekutif Pemerintah Prabowo Usai Reshuffle

    Bisnis.com, JAKARTA — PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan sikap untuk tidak mengambil slot kosong jabatan menteri dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi PDIP, Aria Bima mengatakan bahwa partai tidak akan ikut campur terhadap kebijakan presiden dalam lingkup eksekutif.

    “Jadi kalau hal yang sifatnya praktis, taktis pemerintahan lingkup eksekutif, ya kita tidak dalam wilayah di dalam menentukan atau memberi masukan hal yang menyangkut orang,” ujar Aria di kompleks Parlemen, Selasa (9/9/20259.

    Dia menambahkan, pihaknya justru akan mengambil sikap berbeda apabila kaitannya dengan kebijakan strategis yang menyangkut hak hajat orang banyak.

    Dalam hal ini, kata Aria, pihaknya bakal mengkritisi termasuk memberikan masukan terhadap kebijakan Prabowo tersebut.

    “Hal yang menyangkut besar. Kalau ada hal yang tidak mengarah ke situ kita akan menjadi mitra kritis. Cara berpikirnya kan begitu ya,” pungkasnya.

    Dalam catatan Bisnis, Prabowo resmi melakukan reshuffle dan pengangkatan menteri baru dalam kabinet merah putih. Perinciannya, Purbaya Yudhi Sadewa selaku Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani.

    Selanjutnya, Mukhtaruddin selaku Menteri Perlindungan Pekerja Migran/ BP2MI menggantikan Abdul Kadir Karding dan Fery Joko sebagai Menteri Koperasi menggeser posisi Budi Arie.

    Sementara itu, Menkopolkam Budi Gunawan dan Menpora Dito Ariotedjo telah diberhentikan dari jabatannya. Namun, pengganti keduanya masih belum ditunjuk Prabowo.

    Adapun, khusus posisi Menkopolkam saat ini dirangkap oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin.

    Di samping itu, Prabowo juga telah menunjuk Muchamad Irfan Yusuf dan Dahnil Anzar untuk mengisi jabatan menteri baru yakni Menteri Haji dan Umrah dan Wamen Haji dan Umrah.

  • Sjafrie pimpin rapat perdana sebagai Menko Polkam ad interim

    Sjafrie pimpin rapat perdana sebagai Menko Polkam ad interim

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertahanan sekaligus Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) ad interim Sjafrie Sjamsoeddin menggelar rapat perdana dengan jajaran Kemenko Polkam di kantor Menko, Jakarta Pusat, Selasa.

    Dalam pantauan di lokasi, Sjafrie datang sekitar pukul 15.03 WIB bersama Wamenko Polkam Lodewijk Freidrich Paulus.

    Dalam pertemuan tersebut, Lodewijk langsung memperkenalkan Sjafrie kepada jajaran Kemenko Polkam sebagai Menko Polkam ad interim.

    Sjafrie pun langsung menyalami seluruh jajaran pejabat tinggi Kemenko Polkam yang telah menunggu di ruang rapat. Salah satu yang disalami Sjafrie yakni Sesmenko Polkam Letjen TNI Mohammad Hassan.

    Setelah itu, Lodewijk membuka rapat dengan memperkenalkan dirinya dan seluruh jajaran pejabat Kemenko Polkam kepada Sjafrie.

    Setelah prosesi perkenalan selesai dan ingin masuk ke materi utara rapat, para awak media dipersilahkan ke luar ruangan karena rapat akan digelar secara tertutup.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Budi Gunawan sebagai Menko Polkam dalam acara pelantikan menteri dan wakil menteri baru Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/9).

    Kebijakan itu ditetapkan oleh Presiden Prabowo dalam Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 86P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024—2029 pada 8 September 2025.

    Dalam prosesi itu, yang berlangsung tepat pukul 16.00 WIB, Budi Gunawan tidak terlihat hadir di Istana Negara. Presiden Prabowo sejauh ini belum menetapkan pengganti Budi Gunawan sehingga jabatan Menko Polkam pun masih kosong.

    Presiden Prabowo, dalam prosesi yang sama, juga melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) menggantikan Sri Mulyani Indrawati, kemudian melantik Mukhtarudin sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Ferry Joko Juliantono sebagai Menteri Koperasi menggantikan Budi Arie Setiadi, dan juga melantik Mochamad Irfan Yusuf Hasyim sebagai Menteri Haji dan Umrah berikut dengan Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah.

    Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga memberhentikan Ario Bimo Nandito Ariotedjo sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Presiden sejauh ini belum menetapkan pengganti Dito, sehingga kursi Menpora pun otomatis kosong.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bahlil Soal Peluang Kader Golkar Isi Kursi Menpora: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Bahlil Soal Peluang Kader Golkar Isi Kursi Menpora: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, menanggapi pertanyaan mengenai posisi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) dalam kabinet Presiden Prabowo Subianto.

    Saat ditanya apakah kursi tersebut akan diisi kembali oleh kader Golkar, Bahlil menegaskan hal itu sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden.

    “Itu hak prerogatif bapak presiden,” kata Bahlil kepada wartawan, Selasa (9/9/2025).

    Ketika kembali ditegaskan apakah benar posisi Menpora masih akan diisi oleh perwakilan Golkar, Bahlil mengulangi pernyataan serupa.

    “Itu hak prerogatif bapak presiden,” ujarnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi melakukan perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/9/2025).

    Presiden Prabowo melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati hingga Fery Joko Juliantono sebagai Menteri Koperasi menggantikan Budi Arie.

    Reshuffle Kabinet Merah Putih tertuang melalui Keputusan Presiden RI No 86B/2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029.

    Namun, dari deretan nama yang diambil sumpahnya, dua pos penting yakni Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam) serta Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) masih kosong.

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan untuk posisi Menko Polkam, Presiden ke-8 RI belum menunjuk sosok definitif.

    “Untuk sementara waktu beliau akan menunjuk ad interim untuk menjabat sebagai Menko Polkam. Nanti akan diumumkan,” ujar Prasetyo usai pelantikan di Istana Kepresidenan, Senin (8/9/2025).

    Adapun kursi Menpora yang ditinggalkan Dito Ariotedjo, kata Prasetyo, akan diisi kemudian lantaran pejabat yang ditunjuk sedang berada di luar kota.

    “Pengganti Menteri Pemuda dan Olahraga kebetulan posisinya sedang di luar kota, sehingga tidak bisa mengikuti pelantikan pada sore hari ini. Akan dijadwalkan kembali di prosesi berikutnya,” jelasnya.

  • 4 Prabowo Reshuffle Budi Gunawan, Apa Kata PDIP? Nasional

    4 Prabowo Reshuffle Budi Gunawan, Apa Kata PDIP? Nasional

    Prabowo Reshuffle Budi Gunawan, Apa Kata PDIP?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto resmi mencopot jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) dari Budi Gunawan.
    Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Aria Bima mengatakan bahwa pencopotan Budi Gunawan dari Kabinet Merah Putih merupakan hak prerogatif Prabowo.
    “Itu prerogatif Presiden. Enggak ada melihat apa, itu hak prerogatif Presiden, harus kita hormati,” ujar Aria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/9/2025).
    Aria mengatakan, partai berlambang kepala banteng itu memang memiliki kedekatan dengan Budi Gunawan.
    Namun, ia menekankan bahwa PDI-P sebagai organisasi tetap memilih berada di luar pemerintahan Prabowo.
    “Organisasi kan Ibu (Megawati) sudah jelas. Bahwa PDI-P ada di luar pemerintahan. Kita mendukung penuh pemerintahan Pak Prabowo. Tapi positioning politiknya kita tidak dalam lingkaran eksekutif,” ujar Aria.
    “Dan sosok seorang Pak Budi Gunawan adalah sosok yang PDI sangat hormat dengan kompetensi beliau, tapi kalau wilayah pemerintahan ya ada di wilayahnya Pak Prabowo,” sambungnya.
    Wakil Ketua Komisi II DPR itu pun enggan berkomentar soal sosok yang tepat menggantikan mantan ajudan Megawati Soekarnoputri di kursi Menko Polkam.
    “Saya yakin Pak Prabowo ini kan dari segi Menko Polkam kan memang sudah kompetensinya ya. Akan ada kriteria-kriteria yang memiliki persyaratan untuk menjadi seorang Menko Polkam, yang akan menggantikan Pak Budi Gunawan,” ujar Aria.
    Dalam pelantikan yang dilakukan pada Senin (8/9/2025), belum ada nama yang diumumkan untuk menggantikan Budi Gunawan untuk posisi Menko Polkam.
    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi pun mengungkapkan alasannya.
    “Berkenaan dengan posisi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan untuk sementara waktu memang Bapak Presiden belum menunjuk secara definitif siapa yang akan beliau tugaskan menjadi Menko Polkam,” ujar Prasetyo usai pelantikan, Senin (8/9/2025).
    “Sementara waktu beliau akan menunjuk ad interim untuk menjabat sebagai Menko Polkam,” sambungnya.
    Dalam pelantikan tersebut, Prabowo juga belum mengungkap pengganti Dito Ariotedjo di kursi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).
    Namun alasannya berbeda dengan posisi Menko Polkam, karena sosok pengganti Dito masih berada di luar kota, sehingga tidak bisa dilantik pada hari yang sama.
    “Pengganti Menteri Pemuda dan Olahraga kebetulan dalam posisi sedang di luar kota sehingga tidak bisa mengikuti pelantikan pada sore hari ini. Nanti di prosesi pelantikan yang berikutnya,” jelas Prasetyo.
    Diketahui, Prabowo kembali merombak kabinetnya pada Senin (8/9/2025). Kali ini, ada lima menteri yang terkena reshuffle.
    Berikut daftar menteri yang kena reshuffle terbaru:
    Di sisi lain, Prabowo melantik Menteri Haji dan Umrah yang berubah nomenklatur dari BP Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah.
    Sosok yang dipercaya menjadi Menteri Haji adalah Irfan Yusuf, sedangkan wakil menterinya adalah Dahnil Anzar Simanjuntak.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 4 Prabowo Reshuffle Budi Gunawan, Apa Kata PDIP? Nasional

    4 Prabowo Reshuffle Budi Gunawan, Apa Kata PDIP? Nasional

    Prabowo Reshuffle Budi Gunawan, Apa Kata PDIP?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto resmi mencopot jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) dari Budi Gunawan.
    Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Aria Bima mengatakan bahwa pencopotan Budi Gunawan dari Kabinet Merah Putih merupakan hak prerogatif Prabowo.
    “Itu prerogatif Presiden. Enggak ada melihat apa, itu hak prerogatif Presiden, harus kita hormati,” ujar Aria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/9/2025).
    Aria mengatakan, partai berlambang kepala banteng itu memang memiliki kedekatan dengan Budi Gunawan.
    Namun, ia menekankan bahwa PDI-P sebagai organisasi tetap memilih berada di luar pemerintahan Prabowo.
    “Organisasi kan Ibu (Megawati) sudah jelas. Bahwa PDI-P ada di luar pemerintahan. Kita mendukung penuh pemerintahan Pak Prabowo. Tapi positioning politiknya kita tidak dalam lingkaran eksekutif,” ujar Aria.
    “Dan sosok seorang Pak Budi Gunawan adalah sosok yang PDI sangat hormat dengan kompetensi beliau, tapi kalau wilayah pemerintahan ya ada di wilayahnya Pak Prabowo,” sambungnya.
    Wakil Ketua Komisi II DPR itu pun enggan berkomentar soal sosok yang tepat menggantikan mantan ajudan Megawati Soekarnoputri di kursi Menko Polkam.
    “Saya yakin Pak Prabowo ini kan dari segi Menko Polkam kan memang sudah kompetensinya ya. Akan ada kriteria-kriteria yang memiliki persyaratan untuk menjadi seorang Menko Polkam, yang akan menggantikan Pak Budi Gunawan,” ujar Aria.
    Dalam pelantikan yang dilakukan pada Senin (8/9/2025), belum ada nama yang diumumkan untuk menggantikan Budi Gunawan untuk posisi Menko Polkam.
    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi pun mengungkapkan alasannya.
    “Berkenaan dengan posisi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan untuk sementara waktu memang Bapak Presiden belum menunjuk secara definitif siapa yang akan beliau tugaskan menjadi Menko Polkam,” ujar Prasetyo usai pelantikan, Senin (8/9/2025).
    “Sementara waktu beliau akan menunjuk ad interim untuk menjabat sebagai Menko Polkam,” sambungnya.
    Dalam pelantikan tersebut, Prabowo juga belum mengungkap pengganti Dito Ariotedjo di kursi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).
    Namun alasannya berbeda dengan posisi Menko Polkam, karena sosok pengganti Dito masih berada di luar kota, sehingga tidak bisa dilantik pada hari yang sama.
    “Pengganti Menteri Pemuda dan Olahraga kebetulan dalam posisi sedang di luar kota sehingga tidak bisa mengikuti pelantikan pada sore hari ini. Nanti di prosesi pelantikan yang berikutnya,” jelas Prasetyo.
    Diketahui, Prabowo kembali merombak kabinetnya pada Senin (8/9/2025). Kali ini, ada lima menteri yang terkena reshuffle.
    Berikut daftar menteri yang kena reshuffle terbaru:
    Di sisi lain, Prabowo melantik Menteri Haji dan Umrah yang berubah nomenklatur dari BP Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah.
    Sosok yang dipercaya menjadi Menteri Haji adalah Irfan Yusuf, sedangkan wakil menterinya adalah Dahnil Anzar Simanjuntak.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cucun nilai Menteri P2MI diganti sebab perlu tenaga baru atasi problem

    Cucun nilai Menteri P2MI diganti sebab perlu tenaga baru atasi problem

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal menilai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) diganti oleh Presiden Prabowo Subianto karena perlu adanya tenaga dan semangat baru untuk mengatasi problematika di sektor pekerja migran.

    Berdasarkan pengawasan DPR, menurut dia, sektor pekerja migran masih memiliki beragam permasalahan. Dia mengatakan proteksi bagi pekerja migran pun harus terus ditingkatkan, selain memikirkan pendapatan devisa.

    “Presiden juga melakukan reshuffle ini bagaimana dengan tenaga baru, semangat baru, bisa lebih fresh lebih kerjanya sesuai dengan yang diharapkan,” kata Cucun di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.

    Dia mengatakan bahwa tugas negara adalah melindungi segenap tumpah darah bangsa Indonesia, termasuk para pekerja migran. Jangan sampai, kata dia, pekerja-pekerja migran yang dikirimkan ke luar negeri, proteksinya tidak mendapat kejelasan.

    “Anak-anak bangsa yang mencari hidup di negara orang itu harus betul-betul terlindungi,” kata dia.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Abdul Kadir Karding sebagai Menteri P2MI dan melantik Mukhtaruddin sebagai menteri yang baru. Mukhtaruddin sebelumnya merupakan anggota DPR RI.

    Selain Menteri P2MI, Prabowo juga melantik Menteri Keuangan yang baru yakni Purbaya Yudhi Sadewa, Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi, serta Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umroh beserta Wakilnya, Dahnil Azhar.

    Prabowo juga memberhentikan Budi Gunawan sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam), serta Dito Ariotedjo sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora). Adapun Menkopolkam akan dijabat oleh penjabat sementara, sedangkan Menpora yang baru sejauh ini belum dilantik.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.