Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemenpora

  • Mundur dari DPR, Rahayu Saraswati Pilihan Tepat Jabat Menpora

    Mundur dari DPR, Rahayu Saraswati Pilihan Tepat Jabat Menpora

    GELORA.CO – Kursi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) saat ini sedang kosong. Presiden Prabowo Subianto belum melantik pengganti Dito Ariotedjo yang dicopot sebagai Menpora pada Senin 8 September 2025 lalu.

    Analis politik sekaligus pemerhati sosial, Nasky Putra Tandjung menilai Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Rahayu Saraswati Djojohadikusumo patut dipertimbangkan untuk menduduki kursi Menpora.

    “Saraswati pilihan tepat dan strategis untuk mengisi posisi Menpora di Kabinet Merah Putih,” kata Nasky dalam keterangan elektronik di Jakarta, Kamis 11 September 2025.

    Saraswati diketahui aktif sebagai Ketua Umum Jaringan Nasional TPPO yang konsen membela dan memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak-anak Indonesia melawan perdagangan manusia di berbagai daerah. Wanita kelahiran 27 Januari 1986 ini juga dikenal sebagai aktivis, politikus, aktris, dan presenter Indonesia. 

    Nasky menguraikan, berdasarkan data tahun 2024, terdapat sekitar 64,22 juta pemuda di Indonesia atau sekitar 20 persen dari total penduduk. Mayoritas pemuda Indonesia tinggal di perkotaan (60,72 persen) dan sebagian besar merupakan lulusan SMA/SMK atau sederajat (40,94 persen).

    “Saraswati memahami denyut nadi persoalan dan tantangan kepemudaan di Indonesia,” kata Nasky.

    Nasky juga memuji sikap kesatria Saraswati yang meminta maaf secara terbuka kepada publik atas kekurangan dan kelemahannya sebagai anggota DPR RI selama ini.

    “Langkah terpuji Rahayu patut diapresiasi oleh semua elemen bangsa yang terbuka dalam menerima kritik, saran dan masukan dari berbagai elemen masyarakat dan pemuda, yang berunjuk rasa beberapa hari terakhir di gedung DPR RI,” kata Nasky. 

    Wakil Ketua Komisi VII DPR Fraksi Partai Gerindra Rahayu Saraswati Djojohadikusumo resmi menyatakan pengunduran dirinya sebagai anggota DPR RI. 

    Keponakan dari Presiden Prabowo Subianto ini menyampaikan keputusannya melalui sebuah video pernyataan yang dirilis di akun Instagram pribadinya @rahayusaraswati beberapa saat lalu, Rabu 10 September 2025. 

    Rahayu yang terpilih dari daerah pemilihan (Dapil) DKI Jakarta III mencakup Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu, menyatakan mundur dan meminta maaf kepada konstituen.

  • Mundur dari DPR, Rahayu Saraswati Pilihan Tepat Jabat Menpora

    Mundur dari DPR, Rahayu Saraswati Pilihan Tepat Jabat Menpora

    GELORA.CO – Kursi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) saat ini sedang kosong. Presiden Prabowo Subianto belum melantik pengganti Dito Ariotedjo yang dicopot sebagai Menpora pada Senin 8 September 2025 lalu.

    Analis politik sekaligus pemerhati sosial, Nasky Putra Tandjung menilai Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Rahayu Saraswati Djojohadikusumo patut dipertimbangkan untuk menduduki kursi Menpora.

    “Saraswati pilihan tepat dan strategis untuk mengisi posisi Menpora di Kabinet Merah Putih,” kata Nasky dalam keterangan elektronik di Jakarta, Kamis 11 September 2025.

    Saraswati diketahui aktif sebagai Ketua Umum Jaringan Nasional TPPO yang konsen membela dan memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak-anak Indonesia melawan perdagangan manusia di berbagai daerah. Wanita kelahiran 27 Januari 1986 ini juga dikenal sebagai aktivis, politikus, aktris, dan presenter Indonesia. 

    Nasky menguraikan, berdasarkan data tahun 2024, terdapat sekitar 64,22 juta pemuda di Indonesia atau sekitar 20 persen dari total penduduk. Mayoritas pemuda Indonesia tinggal di perkotaan (60,72 persen) dan sebagian besar merupakan lulusan SMA/SMK atau sederajat (40,94 persen).

    “Saraswati memahami denyut nadi persoalan dan tantangan kepemudaan di Indonesia,” kata Nasky.

    Nasky juga memuji sikap kesatria Saraswati yang meminta maaf secara terbuka kepada publik atas kekurangan dan kelemahannya sebagai anggota DPR RI selama ini.

    “Langkah terpuji Rahayu patut diapresiasi oleh semua elemen bangsa yang terbuka dalam menerima kritik, saran dan masukan dari berbagai elemen masyarakat dan pemuda, yang berunjuk rasa beberapa hari terakhir di gedung DPR RI,” kata Nasky. 

    Wakil Ketua Komisi VII DPR Fraksi Partai Gerindra Rahayu Saraswati Djojohadikusumo resmi menyatakan pengunduran dirinya sebagai anggota DPR RI. 

    Keponakan dari Presiden Prabowo Subianto ini menyampaikan keputusannya melalui sebuah video pernyataan yang dirilis di akun Instagram pribadinya @rahayusaraswati beberapa saat lalu, Rabu 10 September 2025. 

    Rahayu yang terpilih dari daerah pemilihan (Dapil) DKI Jakarta III mencakup Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu, menyatakan mundur dan meminta maaf kepada konstituen.

  • Reshuffle Kabinet Prabowo Berlanjut, Ini Kisi-Kisinya

    Reshuffle Kabinet Prabowo Berlanjut, Ini Kisi-Kisinya

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto dikabarkan bakal kembali mengatur ulang jajaran Kabinet Merah Putih pada pekan ini setelah sebelumnya telah melakukan perombakan pada Senin (8/10/2025).

    Informasi terkait adanya perombakan sejumlah bangku menteri dan wakil menteri kian santer. Tidak hanya itu, Prabowo juga dikabarkan bakal melantik sejumlah pejabat lembaga negara.

    Adapun, peluang Prabowo untuk melakukan reshuffle memang masih terbuka, mengingat masih adanya sejumlah posisi menteri dan wakil menteri yang kosong sejak diberhentikan beberapa waktu lalu.

    Untuk bangku kosong pada jabatan menteri misalnya, masih ada Menteri Koordinator Politik dan Keamanan yang saat ini masih dijabat interim oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsudin, sedangkan untuk Menteri Pemuda dan Olahraga masih belum ditentukan.

    Tidak hanya itu, ada pula posisi wakil menteri yang kosong seperti Wakil Menteri Ketenagakerjaan yang sebelumnya ditinggalkan Immanuel Ebenezer yang saat ini tengah tersandung kasus korupsi.

    Spekulasi sejumlah nama mulai bermunculan untuk mengisi kursi-kursi kosong tersebut. Nama yang paling santer dikabarkan bakal mengisi posisi Menpora adalah Putri Komarudin, seorang politisi dari Partai Golkar.

    Namun, belakangan beredar 7 daftar nama yang disebut bakal dilantik Prabowo untuk mengisi sejumlah kursi menteri, wakil menteri, dan lembaga negara mulai dari Grace Natalie, Said Iqbal, Budiman Sudjatmiko, Andi Wijayanto, Dudung Abdurahman, Arif Satria, dan MS Komber.

    Pengganti Menpora

    Ario Bimo Nandito Ariotedjo atau Dito Ariotedjo menanggapi kabar yang menyebut nama Puteri Anetta Komarudin sebagai calon penggantinya di kursi Menpora setelah perombakan kabinet, Senin.

    Dito mengaku belum mengetahui siapa yang akan ditunjuk Presiden Prabowo Subianto sebagai Menpora baru, termasuk terkait isu Puteri Anetta Komarudin.

    “Saya tidak tahu,” kata Dito.

    Politikus Partai Golkar itu juga belum bisa memastikan apakah jabatan Menpora tetap akan diisi kader partainya, mengingat Golkar mendapat kursi menteri pada reshuffle kali ini.

    “Apakah tetap dari Golkar atau tidak, saya juga belum tahu. Karena tadi Golkar sudah ada Pak Mukhtarudin di Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI. Jadi, kami menunggu saja. Harapannya menteri baru nanti bisa melanjutkan program yang sudah kami jalankan,” ujarnya.

  • Keponakan Prabowo Mundur dari DPR di Tengah Kosongnya Kursi Menpora

    Keponakan Prabowo Mundur dari DPR di Tengah Kosongnya Kursi Menpora

    GELORA.CO – Rahayu Saraswati Dhirakanya Djojohadikusumo resmi mengundurkan diri sebagai anggota DPR RI, Rabu (10/9/2025) melalui pernyataannya di akun media sosial Instagram pribadinya @rahayusaraswati.

    Dalam unggahan video tersebut, ia menyadari kata-katanya di sebuah podcast yang diunggah 6 bulan lalu, telah menyakiti banyak pihak terutama bagi orang yang berjuang untuk menghidupi keluarganya.

    “Kesalahan sepenuhnya ada di saya. Oleh sebab itu, melalui pesan ini, saya ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ucapan dan kesalahan saya. Dengan ini, saya menyatakan pengunduran diri saya sebagai anggota DPR RI kepada fraksi Partai Gerindra,” kata Sara, sapaan akrabnya.

    Ia menambahkan, meski mengundurkan diri, Rahayu berharap masih ada kesempatan untuk menyelesaikan satu tugas terakhirnya sebagai Wakil Ketua Komisi VII DPR RI.

    “Yaitu pembahasan dan pengesahan RUU Kepariwisataan yang merupakan produk legislasi kami di Komisi VII,” sambungnya.

    Keponakan Presiden Prabowo Subianto itu juga menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada semua masyarakat di Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu yang telah memilih dan memberikan kepercayaan kepadanya untuk menjadi wakil rakyat di periode ini.  “Saya mohon maaf jika saya telah mengecewakan Anda selama saya mengemban tugas ini,” tutunya.

    Ia memastikan, sisa dana yang masih ada di rekening khusus untuk Dapil, akan dialokasikan untuk memberikan bantuan alat kesehatan, pelatihan-pelatihan kewirausahaan, dan mendukung pemberdayaan anak-anak muda di dapilnya sampai dana tersebut habis.

    “Saya tetap berkomitmen untuk berjuang melawan perdagangan orang, pengelolaan sampah berkelanjutan dan isu krisis iklim termasuk energi terbarukan, pemberdayaan anak-anak muda Indonesia, dan keterwakilan perempuan melalui semua organisasi yang saya pimpin maupun rintis,” tegasnya.

    Rahayu kembali mengucapkan rasa terima kasih atas dukungan moral dan doa yang sangat luar biasa dari para pihak yang telah menaruh harapan kepadanya selama ini.

    “Ingat bro dan sis, berserah tidak sama dengan menyerah, dan perjuangan untuk Indonesia yang lebih baik tidak harus dari kursi di Dapil. Kita adalah pejuang politik. Selama ada ketidakadilan, selama ada rakyat yang belum bisa bersenyum, kita masih harus berjuang tiada akhir. Kepada para sindikat perdagangan orang, this is not the end,” pungkasnya.

    Sebelumnya dalam sebuah siniar keponakan dari Presiden Prabowo Subianto itu menyebut bahwa tuntutan masyarakat agar pemerintah menyediakan lapangan kerja adalah cerminan dari “mental kolonial”.

    Ia berpendapat bahwa di era modern ini, generasi muda seharusnya tidak lagi bergantung pada pemerintah untuk menciptakan pekerjaan, melainkan harus proaktif menjadi pengusaha. Sontak, pernyataan tersebut memicu amarah dan perdebatan sengit di kalangan warganet yang merasa disudutkan.

    Saraswati mendorong anak muda untuk memanfaatkan kreativitas mereka dan menjadi seorang wirausahawan yang justru bisa membuka lapangan kerja bagi orang lain.

    “Menurut saya, anak-anak muda, ayo, kalian kalau punya kreativitas, jadilah pengusaha! Jadilah entrepreneur! Daripada ngomel nggak ada kerjaan, bikinlah kerjaan buat teman-teman lo!” ujar Saraswati dalam podcast tersebut.

    Namun, puncaknya adalah ketika politisi berusia 39 tahun itu mengaitkan harapan rakyat akan lapangan kerja dari pemerintah dengan mentalitas zaman penjajahan.

    “Kalau masih bersandar kepada sektor-sektor padat karya dan bersandar kepada pemerintah untuk provide the jobs, kita masih di zaman kolonial berarti. Yang di mana kita bersandar kepada si raja dan si ratu dan si priyayi untuk ngasih kita kerjaan. No, kita udah move on dari situ,” tegasnya.

    Dekat dengan Urusan Kepemudaan

    Entah kebetulan apa bukan, mundurnya Sara dari DPR berbarengan dengan kekosongan Menteri Pemuda Olahraga (Menpora) usai terjadi perombakan kabinet. Setidaknya, Sara pernah disebut-sebut menjadi calon menteri saat Prabowo belum dilantik jadi presiden.

    Beredar bocoran kursi menteri di media sosial X, yang menyebut Sara akan menjadi Menteri Sosial, Kesejahteraan Perempuan dan Anak didampingi Grace Natalie sebagai Menteri Muda. Meski pun pada akhirnya bocoran ini tak terwujud.

    Indikasi lainnya, klarifikasi dan permintaan maaf Sara pada hari ini, menyinggung soal dirinya akan terus berjuang di bidang pemberdayaan anak-anak muda Indonesia, meski tak lagi menjadi legislator.

    Apalagi Sara, juga dekat dengan kalangan anak muda. Saat ini dia menjadi Ketua Umum PP Tunas Indonesia Raya (Tidar) organsasi sayap Partai Gerindra, yang mengakomodasi para pemuda. Sara juga pernah digadang-gadang untuk menjadi Ketum Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Apa ini pertanda dia akan dilantik jadi Menpora menggantikan Dito Ariotedjo?

  • Golkar nilai “reshuffle” menteri respons terhadap aspirasi rakyat

    Golkar nilai “reshuffle” menteri respons terhadap aspirasi rakyat

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham menilai perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto merupakan respons atas aspirasi masyarakat.

    Dia meyakini perombakan kabinet yang dilakukan Presiden dalam rangka perbaikan kinerja pemerintahan di tengah masifnya tuntutan rakyat belakangan ini.

    “Oleh karena itu menteri-menteri muncul dari mana pun dia, apakah dari partai politik atau bukan partai politik, diorientasikan dalam rangka peningkatan kinerja ke depan sesuai dengan harapan masyarakat untuk membantu rakyat memenuhi kepentingan rakyat, masa depan rakyat yg lebih baik,” ujar Idrus dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (10/9).

    Ia memprediksi ke depannya bakal ada tahap lanjutan dalam merespons aspirasi publik, mengingat sampai saat ini posisi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) dan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) masih kosong.

    Dengan demikian, kata dia, pada tahap awal terdapat lima menteri yang dirombak, tetapi terdapat kemungkinan adanya evaluasi terus-menerus.

    Pasalnya, dikatakan bahwa Prabowo telah berjanji apabila menyangkut kepentingan rakyat, maka apa pun harus dilakukan.

    Sementara terkait anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fraksi Partai Golkar Puteri Anetta Komarudin yang digadang-gadang masuk bursa calon Menpora setelah dicopotnya Dito Ariotedjo dari posisi strategis tersebut, Idrus tak menampik adanya suara dari internal yang menyodorkan nama Puteri.

    Adapun isu tersebut berhembus setelah kosongnya posisi Menpora sampai saat ini.

    “Tergantung pada Pak Prabowo. Yang pasti misalkan Pak Mukhtarudin Sekretaris Fraksi sekarang itu adalah Golkar ada di situ sebagai Menteri P2MI, misalkan di Kemenpora orang Golkar lagi alhamdulillah,” kata Idrus menambahkan.

    Namun, dirinya menegaskan posisi menteri merupakan hak prerogatif presiden, sehingga pembagian kursi menteri bukan pada penjatahan, melainkan profesionalitas.

    Elite Partai Golkar itu meyakini Presiden Prabowo mendengar aspirasi rakyat dalam melakukan perombakan kabinet.

    “Ya patut kami syukuri di satu sisi, tapi di sisi lain tantangan bagi Golkar untuk membuktikan bahwa Golkar memiliki kader terbaik. Tetapi bila tidak, ya ini memang tergantung pada presiden, ini bukan jatah-jatahan ya,” tuturnya.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Triono Subagyo
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Reshuffle Kabinet Bukti Prabowo Pelan-pelan Geser Dominasi Jokowi

    Reshuffle Kabinet Bukti Prabowo Pelan-pelan Geser Dominasi Jokowi

    GELORA.CO – Reshuffle menteri Kabinet Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto kemarin diperkirakan menggeser dominasi Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    Founder Citra Institute, Yusak Farchan mengamati dari 5 pos menteri yang diganti Presiden Prabowo, setidaknya ada tiga yang memiliki kedekatan dengan Jokowi.

    Ia menyebutkan nama-nama seperti Dito Ariotedjo yang sebelum reshuffle menjabat Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Budi Arie yang menjabat Menteri Koperasi, dan Abdul Kadir Karding yang menjabat Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bisa dibilang sebagai titipan Jokowi.

    “Pelan tapi pasti, Prabowo sudah berani secara terbuka untuk menyatakan keluar dari bayang-bayang Jokowi,” ujar Yusak kepada RMOL di Jakarta, Rabu, 10 Agustus 2025.

    Dosen FISIP UNPAM itu memperkirakan, reshuffle kemarin menandakan sikap Presiden Prabowo dalam mengelola pemerintahan.

    Ia menilai sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, Prabowo sudah mulai mengikis pengaruh Jokowi.

    “Saya kira itu pesan penting dari reshuffle kemarin,” demikian Yusak menambahkan. 

  • Soal Pengganti Menpora, Idrus Marhan: Ini Bukan Jatah-jatahan Ya

    Soal Pengganti Menpora, Idrus Marhan: Ini Bukan Jatah-jatahan Ya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Siapa pengganti Dito Ariotedjo sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) hingga saat ini belum diumumkan pihak Istana. Meski beberapa nama sempat beredar dan disebut-sebut sebagai calon Menpora.

    Terkait dengan posisi Menpora itu, Wakil Ketua Umum (Waketum) Golkar, Idrus Marham menegaskan bahwa Golkar menyerahkan kepada Presiden RI, Prabowo Subianto dalam menentukan sosok yang tepat menjabat Menpora.

    Dia menilai, Prabowo selama ini sudah menunjukkan ke publik untuk menerapkan proporsionalitas dan profesionalitas dalam menjalankan pemerintahan.

    “Kami punya keyakinan bahwa Presiden Prabowo sangat aspiratif, bahkan sensitif memperhatikan aspirasi rakyat,” tambahnya.

    Yang pasti kata dia, Golkar tentu merekomendasikan nama untuk menjabat posisi tertentu, tetapi penentuan pejabat di kabinet menjadi hak prerogatif Prabowo.

    “Tentu di dalam melakukan ini semua kami tahu bapak Prabowo itu seorang pemimpin yang tegas. Seorang pemimpin yang responsif, seorang pemimpin yang aspiratif dan yang paling penting lagi adalah yang dilakukan selalu jadi inspirasi oleh ideologi dan prinsip-prinsip falsafah negara,” bebernya.

    Idrus mengaku akan bersyukur apabila Menpora pengganti Dito Ariotedjo berasal dari parpolnya.

    “Misalkan di Kemenpora orang Golkar lagi, alhamdulillah. Ya, kami patut syukuri,” kata Idrus ditemui setelah menghadiri acara Badan Saksi Nasional Partai Golkar di Jakarta Pusat, Rabu (10/9).

    Akan tetapi, eks Menteri Sosial itu menyebut Golkar tidak juga mempermasalahkan bila bukan kader partai berkelir kuning menjabat Menpora pengganti Dito.

  • Menerka Calon Menko Polkam dan Menpora Pilihan Prabowo

    Menerka Calon Menko Polkam dan Menpora Pilihan Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA – Pengocokan ulang atau reshuffle kabinet Merah Putih yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada Senin (8/9/2025) menyisakan dua tempat kosong di pemerintahan.

    Pasalnya, dalam reshuffle tersebut Prabowo telah memberhentikan dengan hormat di antaranya Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan dan Menteri Pemuda dan Olahraga.

    Sebelumnya posisi tersebut diisi oleh Budi Gunawan sebagai Menkopolkam dan Dito Ariotedjo sebagai Menpora. Saat ini jabatan Menko Polkam dijabat interim oleh Menhan Sjafrie Sjamsoedin, sedangkan posisi Menpora masih kosong.

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan untuk posisi Menko Polkam, Presiden ke-8 RI belum menunjuk sosok definitif.

    “Untuk sementara waktu beliau akan menunjuk ad interim untuk menjabat sebagai Menko Polkam. Nanti akan diumumkan,” ujar Prasetyo usai pelantikan di Istana Kepresidenan, Senin (8/9/2025). 

    Adapun kursi Menpora yang ditinggalkan Dito Ariotedjo, kata Prasetyo, akan diisi kemudian lantaran pejabat yang ditunjuk sedang berada di luar kota.

    “Pengganti Menteri Pemuda dan Olahraga kebetulan posisinya sedang di luar kota, sehingga tidak bisa mengikuti pelantikan pada sore hari ini. Akan dijadwalkan kembali di prosesi berikutnya,” jelasnya.

    Pengganti Menpora

    Dilansir dari Antara, Ario Bimo Nandito Ariotedjo atau Dito Ariotedjo menanggapi kabar yang menyebut nama Puteri Anetta Komarudin sebagai calon penggantinya di kursi Menpora setelah perombakan kabinet, Senin.

    Dito mengaku belum mengetahui siapa yang akan ditunjuk Presiden Prabowo Subianto sebagai Menpora baru, termasuk terkait isu Puteri Anetta Komarudin.

    “Saya tidak tahu,” kata Dito.

    Politikus Partai Golkar itu juga belum bisa memastikan apakah jabatan Menpora tetap akan diisi kader partainya, mengingat Golkar mendapat kursi menteri pada reshuffle kali ini.

    “Apakah tetap dari Golkar atau tidak, saya juga belum tahu. Karena tadi Golkar sudah ada Pak Mukhtarudin di Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI. Jadi, kami menunggu saja. Harapannya menteri baru nanti bisa melanjutkan program yang sudah kami jalankan,” ujarnya.

    Dito mengakui pencopotannya berlangsung cukup mendadak karena baru menerima informasi pada Senin pagi terkait rencana pelantikan menteri baru. Namun, khusus untuk pos Menpora, pelantikan ditunda karena kandidat pengganti belum ditentukan.

    “Tadi diinfo pagi hari untuk diagendakan sore untuk pelantikan. Harusnya Menpora baru dilantik tadi, tapi masih menunggu kandidatnya,” kata Dito.

    Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, menanggapi pertanyaan mengenai posisi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) dalam kabinet Presiden Prabowo Subianto.

    Saat ditanya apakah kursi tersebut akan diisi kembali oleh kader Golkar, Bahlil menegaskan hal itu sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden.

    “Itu hak prerogatif bapak presiden,” kata Bahlil kepada wartawan, Selasa (9/9/2025).

    Pengganti Menko Polkam

    Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin resmi merangkap jabatan sebagai Menkopolkam Ad Interim. Dia berjanji akan meningkatkan kinerja sebagai Menkopolkam Ad Interim, meski mengemban dua jabatan sekaligus.

    Dia mengatakan sudah terbiasa menduduki berbagai posisi seperti menjadi Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional dan Ketua Tim Pengarahan Penertiban Kawasan Hutan.

    “Saya menggarisbawahi bahwa peran, tugas, dan fungsi para deputi kementerian koordinator akan saya tingkatkan dan para deputilah yang akan menjalankan tugasnya sehari-hari baik di dalam menjalankan tugas koordinasi dan juga menjalankan tugas sinkronisasi dengan kementerian dan lembaga yang mempunyai hal-hal permasalahan yang bisa diselesaikan,” katanya dikutip akun YouTube Kemenko Polkam, Selasa (9/9/2025).

     PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan untuk menghormati Presiden Prabowo Subianto yang telah mencopot Budi Gunawan dari jabatan Menkopolkam.

    Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi PDIP, Aria Bima menyatakan pengangkatan maupun pencopotan menteri di kabinet merah putih itu sepenuhnya hak prerogatif presiden.

    “Itu hak prerogatif presiden harus kita hormati,” ujarnya di kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (9/9/2025).

    Dia juga tidak memungkiri Budi Gunawan alias BG merupakan sosok yang dikenal dekat dengan PDIP. Bahkan, Aria mengakui bahwa partai telah menaruh hormat terhadap eks Kepala BIN itu.

    Namun, hal tersebut tidak memengaruhi sikap PDIP untuk tidak masuk dalam lingkaran eksekutif pemerintahan Prabowo.

    “Ya, secara personal ya [Budi Gunawan dekat dengan PDIP], tapi organisasi kan Ibu [Megawati] sudah jelas. Bahwa PDIP ada di luar pemerintahan,” pungkasnya.

     

  • Dito Ariotedjo Lengser dari Kursi Menpora, APO Desak Permenpora Nomor 14 Tahun 2024 Segera Dicabut

    Dito Ariotedjo Lengser dari Kursi Menpora, APO Desak Permenpora Nomor 14 Tahun 2024 Segera Dicabut

    JAKARTA – Aliansi Penyelamat Olahraga (APO) mendesak agar Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga (Permenpora) Nomor 14 Tahun 2024 segera dicabut.

    Tuntutan tersebut disampaikan massa aksi APO ketika menggelar unjuk rasa di depan kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Senayan, Jakarta, pada Selasa, 9 September 2025.

    Sekretaris Jenderal APO, La Ode Aindo, menegaskan aksi ini dilakukan demi menyelamatkan masa depan olahraga nasional. Dia mengatakan Permenpora Nomor 14 Tahun 2024 bertentangan Piagam Olimpiade (Olympic Charter).

    “Kami datang melakukan demonstrasi damai meminta Kemenpora untuk mempertegas substansi di dalam Permenpora karena dari hasil eksaminasi, kami menemukan adanya norma yang saling bertentangan,” kata dia.

    Permenpora Nomor 14 Tahun 2024 tentang Standar Pengelolaan Organisasi Olahraga Lingkup Olahraga Prestasi, ditandatangi oleh Menpora Dito Ariotedjo pada 18 Oktober 2024 dan mulai berlaku sejak 25 Oktober 2024.

    Dalam perjalanan, aturan ini menuai banyak kritik dari berbagai pihak. Selain karena bertentangan dengan Piagam Olimpiade, regulasi ini juga bentrok dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.

    “Ini bahaya karena bisa berimplikasi pada pembekuan olahraga di Indonesia. Permenpora itu bertentangan dengan Piagam Olimpiade yang sudah diratifikasi menjadi peraturan perundang-undangan,” ujar La Ode.

    Salah satu pasal Permenpora yang bermasalah ialah ketentuan bahwa kongres atau musyawarah organisasi olahraga kini hanya dapat diselenggarakan setelah memperoleh rekomendasi kementerian, termasuk perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART).

    Selain itu, aturan ini juga menyatakan bahwa menteri berwenang memberikan rekomendasi kepada kementerian terkait untuk membatalkan hasil kepengurusan jika terjadi sengeketa serta dapat membentuk tim transisi apabila konflik menghambat pembinaan atlet.

    Kepala Bagian Hukum APO, Rian Hidayat, menyoroti peran Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat dalam mendukung regulasi bermasalah tersebut. Oleh karena itu, ia mendesak agar Taufik sebaiknya mundur juga.

    “Ya tentu (dia harus mundur) karena menurut kami dia adalah representasi Menpora. Kita ketahui beliau mantan atlet, tetapi ketika berada di posisi strategis justru mendukung peraturan ini,” katanya.

    Desakan APO muncul di tengah kekosongan jabatan Menpora setelah Dito Ariotedjo terkena reshuffle (perombakan) dalam Kabinet Merah Putih pada Senin, 8 September 2025.

    Walaupun kursi Menpora masih kosong, massa aksi APO meminta agar Wamenpora Taufik Hidayat sebaiknya mengambil langkah konkret dengan mencabut Permenpora No.14/2024 atau bahkan melepaskan jabatannya.

    Desakan ini karena Permenpora dinilai membesar ruang intervensi pemerintah terhadap urusan internal organisasi olahraga. Padahal, Olympic Charter menekankan pentingnya otonomi federasi olahraga dari campur tangan negara.

    Jika hal ini dibiarkan, Indonesia bisa terancam mendapat teguran hingga sanksi dari Komite Olimpiade Internasional (IOC).

    Selain itu, Permenpora 14/2024 juga dianggap menimbulkan dualisme kewenangan antara Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Komite Olimpiade Indonesia (KOI/NOC Indonesia), dan Kemenpora.

    Kondisi tersebut dikhawatirkan memicu konflik internal dan menghambat pembinaan atlet. Selain itu, sejumlah pasal dalam regulasi ini dinilai multitafsir sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

  • Taufik Hidayat Dinilai Layak Jadi Menpora Gantikan Dito Ariotedjo Nasional 9 September 2025

    Taufik Hidayat Dinilai Layak Jadi Menpora Gantikan Dito Ariotedjo Nasional 9 September 2025

    Taufik Hidayat Dinilai Layak Jadi Menpora Gantikan Dito Ariotedjo
    Editor
    KOMPAS.com
    – Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI periode 2019–2023 Zainudin Amali menilai, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat cocok menduduki kursi Menpora menggantikan Dito Ariotedjo yang baru saja diberhentikan.
    “Dari pada susah cari lagi (pengganti Menteri Pemuda dan Olahraga), pendapat saya pribadi ya dilanjutkan Taufik (Hidayat),” kata Zainudin, usai mengikuti acara “Puncak Peringatan Hari Olahraga Nasional ke-42 Tahun 2025” di Cibubur Youth Elite Center, Cibubur, Jakarta Timur, seperti dilansir dari Antara, Selasa (9/9/2025).
    Ia menilai, Taufik telah memiliki pengalaman birokrasi di kementerian sejak menjabat sebagai Wakil Menpora pada Oktober 2024.
     
    Selain itu, kata dia, latar belakang Taufik sebagai mantan atlet bulu tangkis berprestasi internasional menjadi nilai tambah.
    “Dia (Taufik Hidayat) Olympian loh, (meraih) emas Olimpiade,” kata dia.
    Amali yang saat ini menjabat Wakil Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) menilai pengalaman Taufik Hidayat cukup mendukungnya untuk menjabat Menteri Pemuda dan Olahraga.
    “Tinggal menambah tentang kepemudaan dan itu bisa dibantu oleh deputi-deputi,” kata dia.
    Meski demikian, ia menegaskan keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.
    Jabatan Menteri Pemuda dan Olahraga saat ini masih kosong setelah Dito Ariotedjo diberhentikan dari jabatan itu, pada Senin (8/9/2025) sore.
    Menteri berusia 34 tahun itu dipastikan berhenti dari jabatannya setelah Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan perombakan kabinet Merah Putih.
    Kementerian Pemuda dan Olahraga, yang dipimpin Dito menjadi satu dari lima kementerian di Kabinet Merah Putih yang dirombak bersama Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dan Kementerian Koperasi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.