Kementrian Lembaga: Kemenpora

  • Berembus Kabar Reshuffle Jilid II Kabinet Prabowo Diumumkan Hari Ini (12/9)

    Berembus Kabar Reshuffle Jilid II Kabinet Prabowo Diumumkan Hari Ini (12/9)

    Bisnis.com, JAKARTA – Halaman Istana Negara kembali riuh dengan keputusan besar, setelah Presiden Prabowo Subianto, berdiri tegak melantik jajaran baru dalam Kabinet Merah Putih pada Senin (8/9/2025). Terlihat, para menteri yang baru diangkat berdiri dengan wajah tegang, sementara para pejabat lama yang digantikan meninggalkan jabatan dengan segala kontroversi.

    Namun, meski acara pelantikan berlangsung khidmat, publik justru pulang dengan tanda tanya besar. Dua kursi strategis masih dibiarkan kosong: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), serta Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora). Di balik layar, isu perombakan atau reshuffle berikutnya pun jadi langsung berembus kencang.

    Kekosongan dua kursi penting ini bukan sekadar masalah teknis. Dia menjadi simbol dari dinamika politik yang sedang bergerak cepat, sekaligus pertanyaan baru: benarkah reshuffle kali ini belum selesai?

    Sementara itu, Presiden RI Prabowo Subianto meminta masyarakat dan media bersabar terkait jadwal pelantikan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polhukam) dan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) yang baru.

    Hal itu disampaikan Prabowo usai meninjau Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 10 Margaguna, Jakarta Selatan, Kamis (11/9/2025).

    “Ya nanti tunggu, tunggu waktu, biar kalian ada semangat, oke ya,” ujar Prabowo sambil tersenyum ketika ditanya awak media mengenai jadwal pelantikan.

    Reshuffle Kabinet Prabowo: Penyegaran atau De-Jokowi-nisasi? 

    Reshuffle kabinet selalu memicu riuh politik, terlebih jika menyentuh nama-nama besar. Kali ini, Prabowo mengganti Sri Mulyani Indrawati, Budi Arie Setiadi, Abdul Kadir Karding, Dito Ariotedjo, hingga Budi Gunawan.

    Sri Mulyani yang selama dua dekade lebih atau 14 tahun dikenal sebagai ikon stabilitas fiskal, digantikan oleh Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Purbaya Yudhi Sadewa. Pergantian ini segera menjadi headline. Pasalnya, rumor pengunduran dirinya sudah lama berembus sejak rumahnya dijarah massa dalam kerusuhan akhir Agustus.

    “Selain faktor psikologis, kejenuhan dan mentoknya ide-ide kreatif dalam mengelola ekonomi juga ikut memengaruhi. Ritme kerja dengan Presiden Prabowo pun tampaknya tidak lagi padu,” analisis Ray Rangkuti, Direktur Lingkar Madani.

    Di bidang politik, pencopotan Budi Gunawan sebagai Menko Polkam juga mengejutkan. Publik menduga ini akibat lemahnya koordinasi keamanan saat demonstrasi besar akhir Agustus. Namun Mahfud MD, mantan Menko Polkam yang namanya sempat dikaitkan sebagai pengganti, punya pandangan berbeda.

    “Kalau dari sudut pandang politik kaget juga ya saya, tapi saya tidak tahu pertimbangannya. Seorang Menko Polkam bisa berkoordinasi diam-diam tanpa harus tampil ke publik. Apalagi latar belakang BG (Budi Gunawan) kan intelijen,” ujar Ray.

    Lalu ada Budi Arie Setiadi, yang sejak lama dibayangi kasus judi online ketika menjabat Menteri Kominfo era Jokowi.

    “Janji Prabowo soal pemberantasan korupsi membuat posisinya kontraproduktif. Reshuffle ini hanya menunggu momentum yang tepat,” lanjut Ray.

    Nama Abdul Kadir Karding juga ikut tergelincir. Dia dinilai mencoreng citra pemerintah akibat perilakunya di ruang publik yang viral. Sedangkan Dito Ariotedjo, Menpora termuda, dianggap gagal tampil di tengah gelombang protes mahasiswa.

    Di luar dinamika individu, para analis membaca reshuffle kali ini sebagai upaya politik jangka panjang. Dari 12 menteri warisan era Jokowi, kini hanya tersisa 8.

    Ini menjadi sinyal bahwa Prabowo perlahan melepaskan diri dari bayang-bayang Jokowi, membangun identitas politiknya sendiri, sekaligus memperkuat dominasi partainya di lingkar kekuasaan.

    “Artinya, 25% sudah diganti. Proses de-Jokowi-nisasi jelas sedang berlangsung, sekaligus mengarah ke Gerindra-nisasi kabinet,” ujar Ray Rangkuti.

    Dua pos kosong dalam reshuffle kali ini membuat publik penasaran. Menko Polkam, jantung koordinasi keamanan negara, kini diisi sementara oleh Menhan Sjafrie Sjamsoeddin. Sedangkan kursi Menpora masih dibiarkan kosong dengan alasan kandidat terpilih sedang di luar kota.

    Rumor pun segera beredar. Nama Puteri Anetta Komarudin, politisi muda Golkar, disebut-sebut akan menggantikan Dito Ariotedjo. Namun, Dito memilih santai menanggapi.

    “Saya tidak tahu siapa yang akan ditunjuk Presiden. Apakah tetap dari Golkar atau tidak, saya juga belum tahu. Harapannya menteri baru nanti bisa melanjutkan program yang sudah kami jalankan,” ujarnya.

    Spekulasi Nama-nama Baru Masuk Kabinet

    Spekulasi semakin liar ketika muncul daftar tujuh nama lain yang dikabarkan akan dilantik, mulai dari Grace Natalie, Said Iqbal, Budiman Sudjatmiko, hingga Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman termasuk Mahfud MD, lawan politik Prabowo saat di panggung Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 lalu.

    Bagi Mahfud MD, langkah Prabowo merombak kabinet bukan sekadar pergantian personel, tetapi bagian dari strategi politik cepat.

    “Kita acungkan jempol. Quick win satu sudah menyelesaikan kerusuhan, quick win dua reshuffle, quick win tiga mungkin akan terjadi di bulan Oktober yang jangka menengahnya itu perubahan Undang-Undang,” katanya.

    Pernyataan ini menunjukkan bahwa reshuffle bisa jadi bukan akhir, melainkan awal dari agenda politik lebih besar: konsolidasi kekuasaan, perubahan regulasi, bahkan mungkin rekayasa ulang struktur pemerintahan.

    Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia memilih berhati-hati. Bahkan, saat ditanya soal isu masuknya nama lain seperti Airin Rachmi Diany ke kabinet, dia menegaskan bahwa keputusan itu merupakan hak mutlak orang nomor satu di Indonesia itu.

    “Itu hak prerogatif Bapak Presiden. Kita partai-partai jangan melampaui batas kewenangan. Biarlah Presiden yang memutuskan,” ucap Bahlil.

    Sedangkan, PDIP juga mengambil jarak. Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PDIP Aria Bima, menegaskan partainya tidak akan merebut kursi kosong kabinet.

    “Kalau hal yang sifatnya praktis, taktis pemerintahan lingkup eksekutif, ya kita tidak ikut campur. Tapi kalau menyangkut kebijakan strategis, kita akan jadi mitra kritis,” katanya.

    Sementara itu, Budiman Sudjatmiko, Kepala BP Taskin yang namanya ikut terseret dalam rumor reshuffle. Namanya masuk bursa calon yang akan dilantik pun membantah ada kabar itu.

    “Saya tidak tahu menahu. Tidak ada pembicaraan itu. Saya masih fokus di BP Taskin, menjalankan tugas percepatan pengentasan kemiskinan,” tegasnya.

    Meski reshuffle sudah diumumkan, publik merasa masih ada babak lanjutan. Spekulasi tentang siapa yang akan mengisi kursi Menko Polkam dan Menpora belum reda. Nama-nama besar masih beredar, mulai dari politisi muda hingga jenderal purnawirawan.

    Prabowo sendiri memilih menjawab dengan nada menggantung. Saat ditanya soal jadwal pelantikan Menko Polkam dan Menpora usai meninjau Sekolah Rakyat di Jakarta Selatan, dia hanya tersenyum.

    “Ya nanti tunggu, tunggu waktu, biar kalian ada semangat,” katanya singkat.

    Jawaban ini justru memperkuat dugaan bahwa reshuffle belum selesai. Perombakan kabinet Prabowo September ini menghadirkan banyak kejutan: perpisahan dengan Sri Mulyani, hilangnya Budi Gunawan dari panggung, masuknya nama-nama baru seperti Purbaya dan Ferry Juliantono, hingga pembentukan Kementerian Haji dan Umrah.

    Namun, justru kursi kosong Menko Polkam dan Menpora yang menjadi simbol tanda tanya lebih besar. Apakah Prabowo sengaja menunda demi kalkulasi politik? Atau masih mencari figur ideal untuk dua pos strategis ini?

    Maka, ketika publik menunggu babak selanjutnya, satu hal yang jelas: reshuffle kali ini bukan akhir cerita. Ia hanya membuka pintu pertanyaan baru: Benarkah reshuffle kabinet Prabowo, masih berlanjut?

  • Reshuffle Kabinet Prabowo: Netizen Skeptis, Menkeu Purbaya Jadi Sorotan

    Reshuffle Kabinet Prabowo: Netizen Skeptis, Menkeu Purbaya Jadi Sorotan

    Bisnis.com, JAKARTA — Reshuffle kabinet kedua yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada 8 September 2025 menyulut perbincangan hangat di media sosial.

    Hasil analisis Continuum INDEF mencatat ada 44.404 percakapan yang muncul di berbagai platform digital sepanjang 8–9 September 2025, dengan TikTok sebagai kanal dominan, sementara Instagram paling rendah.

    Laporan itu menyebutkan, reshuffle kali ini mencopot lima menteri, menunjuk tiga pengganti, dan menambah satu kementerian baru. Mereka yang diganti antara lain Menko Polhukam Budi Gunawan, Menkeu Sri Mulyani, Menteri P2MI Abdul Kadir Karding, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, dan Menpora Dito Ariotedjo.

    Adapun, Purbaya Yudhi Sadewa ditunjuk sebagai Menkeu baru, Mukhtarudin sebagai Menteri P2MI, Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi, serta Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan) memimpin Kementerian Haji dan Umrah yang baru dibentuk. 

    Mayoritas warganet memandang reshuffle ini tidak akan membawa perubahan signifikan. Sebanyak 64,4% sentimen yang muncul bernuansa negatif, dengan alasan reshuffle dianggap lebih bermotif politik ketimbang perbaikan kinerja. Netizen juga mempertanyakan mengapa sejumlah posisi lain yang dinilai lemah, seperti Menteri HAM dan Kapolri, tidak ikut diganti.

    Meski begitu, ada apresiasi terhadap pencopotan menteri yang dikaitkan dengan kasus atau dianggap bermasalah, misalnya Budi Arie yang terseret isu judi online. Banyak netizen menilai langkah ini sebagai bagian dari upaya “bersih-bersih” dari pengaruh oligarki lama. 

    Di sisi lain, jabatan Menkeu menyedot perhatian paling besar dengan 23,7 ribu perbincangan. Publik melepas Sri Mulyani dengan penghormatan, meski tak sedikit yang menyinggung kebijakan pajak di era kepemimpinannya.

    Sementara itu, Purbaya Yudhi Sadewa dinilai kompeten secara rekam jejak, tetapi pernyataannya mengenai tuntutan rakyat menuai kontroversi. Bahkan muncul candaan bahwa “baru kali ini ada menteri baru dilantik sudah diprediksi bakal di-reshuffle lagi.”

    Selain Menkeu, posisi Menteri Koperasi juga ramai dibicarakan. Pencopotan Budi Arie dikaitkan dengan kasus judi online, sedangkan Ferry Juliantono disambut dengan harapan agar dapat amanah.

    Abdul Kadir Karding dari P2MI juga ditinggalkan publik setelah tersorot karena kedekatan dengan tersangka korupsi, sementara Mukhtarudin sebagai penggantinya dinilai membawa harapan baru.

    Nama Budi Gunawan (Menko Polkam) dan Dito Ariotedjo (Menpora) juga menjadi sorotan. Keduanya dianggap pantas dicopot karena dinilai gagal merespons persoalan keamanan dan minimnya capaian kerja. Netizen bahkan mendesak kelanjutan penyelidikan kasus dugaan korupsi BTS yang menyeret nama Dito. 

    Lalu, pembentukan Kementerian Haji dan Umrah yang dipimpin Gus Irfan turut memunculkan pro-kontra. Di satu sisi, publik mengapresiasi langkah strategis ini untuk meningkatkan layanan haji. Namun, di sisi lain, muncul kritik bahwa kementerian baru hanya ajang bagi-bagi kursi politik dan memperkuat dominasi Gerindra.

    Tak hanya itu, perbincangan netizen juga menyinggung soal “Geng Solo”. Reshuffle ini dinilai sebagai upaya mengurangi pengaruh kelompok tersebut dalam pemerintahan. Nama-nama lain seperti Menteri Kehutanan Raja Juli, Menteri HAM Natalius Pigai, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menko Pangan Zulkifli Hasan, hingga Menko Perekonomian Airlangga Hartarto ikut dipertanyakan publik mengapa tidak ikut diganti.

  • Budiman Sudjatmiko Respons Kabar Masuk Bursa Reshuffle, Ini Katanya

    Budiman Sudjatmiko Respons Kabar Masuk Bursa Reshuffle, Ini Katanya

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko menegaskan dirinya tidak mengetahui apa pun terkait isu perombakan atau reshuffle kabinet yang belakangan ramai dibicarakan.

    Dia memastikan pertemuannya bersama Presiden Prabowo Subianto dengan Gerakan Nurani Bangsa (GNB) di Istana Kepresidenan, Kamis (11/9/2025), tidak membahas soal reshuffle.

    “Saya kurang tahu, tidak ada pembicaraan itu. Tadi bertemu dengan Bapak Presiden tidak menyinggung itu, tidak dihubungi itu. Jadi saya juga dapat pertanyaan dari banyak pihak, tapi memang tidak ada pemberitahuan sama sekali,” ujar Budiman.

    Menurut Budiman, kabar dirinya masuk dalam bursa calon menteri pada reshuffle kabinet selanjutnya tidak benar. Dia menegaskan hingga kini masih tetap menjalankan tugas memimpin BP Taskin. 

    “Saya masih mengurus BP Taskin, masih badan percepatan pengentasan kemiskinan. Pertanyaan soal reshuffle itu di luar kapasitas saya. Saya tidak tahu menahu sama sekali,” tegasnya 

    Budiman juga membantah adanya pembicaraan soal penugasan baru maupun perubahan posisi dirinya. Namun, dia mengakui pernah dilakukan evaluasi atas kinerja BP Taskin, terutama terkait penyusunan rencana induk percepatan pengentasan kemiskinan.

    “Dokumen sudah kami berikan pada Sesneg juga, pada Seskab. Tinggal tunggu tindak lanjut apakah akan kami presentasikan secara lisan. Itu memang menjadi tugas utama kami,” tandas Budiman.

    Santer dikabarkan, Presiden Prabowo Subianto akan menggelar reshuffle jilid II atau pelantikan menteri dan wakil menteri di Istana pada Jumat (12/9/2025).

    Seperti diketahui, masih ada dua posisi menteri yang masih kosong, yaitu Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) serta Menteri Pemuda dan Olah Raga (Menpora) usai dilakukan reshuffle Kabinet Merah Putih pada Senin (8/9/2025) lalu.

  • Bantah isu di-reshuffle, Budiman: Saya masih mengurus BP Taskin

    Bantah isu di-reshuffle, Budiman: Saya masih mengurus BP Taskin

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko membantah soal isu dirinya yang masuk dalam bursa perombakan (reshuffle) susunan menteri Kabinet Merah Putih dan menegaskan masih mengurus lembaga yang dipimpinnya saat ini.

    Budiman mengaku tidak tahu soal namanya yang masuk dalam salah satu kementerian menjadi wakil menteri, berdasarkan informasi yang berkembang.

    “Saya kurang tahu, tidak ada pembicaraan itu. Tadi bertemu dengan Bapak Presiden tidak menyinggung itu, tidak dihubungi itu. Jadi, saya dapat pertanyaan juga dari mana mana. Saya tidak tahu sama sekali,” kata Budiman saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis.

    Budiman menjelaskan bahwa kedatangannya ke Istana Kepresidenan Jakarta pada sore ini adalah untuk memenuhi undangan Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan bersama tokoh-tokoh Gerakan Nurani Bangsa (GNB).

    Nama Budiman dan enam nama lainnya dikabarkan akan dilantik Presiden Prabowo Subianto, berdasarkan informasi yang beredar. Ketujuh nama tersebut tidak hanya untuk mengisi kursi kementerian yang masih kosong, yakni Menko Polkam, Menpora dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan.

    Nama-nama tersebut juga dikabarkan mengisi posisi Menteri Kehutanan, Menteri Transmigrasi, Menteri Kelautan dan Perikanan, dan Wakil Menteri Koperasi.

    Saat ditanya lebih lanjut soal kemungkinan penugasan baru dari Presiden Prabowo, Budiman menegaskan tidak ada dan masih mengurus BP Taskin.

    “Tidak ada, tidak ada (penugasan baru). Saya masih mengurus BP Taskin, masih Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Saya tentang pertanyaan-pertanyaan apakah ada reshuffle itu di luar kapasitas saya. Saya tidak tahu menahu sama sekali,” kata Budiman.

    Ia juga menjelaskan evaluasi kinerja BP Taskin pernah dibahas. BP Taskin pun telah menyampaikan laporan rencana induk percepatan pengentasan kemiskinan yang menjadi tugas utama.

    Laporan tersebut sudah diberikan kepada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan menunggu tindak lanjut.

    “Tinggal nanti tunggu tindak lanjut beliau, apakah akan ditindaklanjuti untuk kami presentasikan secara lisan untuk rencana induk percepatan pengentasan kemiskinan yang mana itu memang menjadi tugas utama kami. Yang utama,” kata Budiman.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kelakar Prabowo saat ditanya pengganti Menko Polkam dan Menpora

    Kelakar Prabowo saat ditanya pengganti Menko Polkam dan Menpora

    ANTARA – Budi Gunawan dan Dito Ariotedjo resmi diberhentikan dengan hormat dari jabatan Menko Polkam dan Menpora dalam perombakan Kabinet Merah Putih, Senin (8/9). Menanggapi kekosongan jabatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto meminta waktu untuk melantik sosok yang dinilainya layak menjabat Menko Polkam dan Menpora Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan 2025-2029. (Pradanna Putra Tampi/Sandy Arizona/Gracia Simanjuntak)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Isu Reshuffle Jilid II, Bahlil Respons Kabar Airin Masuk Kabinet Prabowo

    Isu Reshuffle Jilid II, Bahlil Respons Kabar Airin Masuk Kabinet Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menegaskan penunjukan maupun perombakan (reshuffle) kabinet sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.

    Hal itu ia sampaikan saat ditanya soal isu yang menyebut nama kader Golkar, Airin Rachmi Diany, yang dikabarkan bakal masuk kabinet Merah Putih. 

    “Saya tidak tahu. Itu hak prerogatif Bapak Presiden,” kata Bahlil sebelum menemui Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/9/2025).

    Bahlil menekankan bahwa partai politik sebaiknya tidak melampaui kewenangan Presiden dalam menyusun jajaran menteri dan wakil menteri.

    “Kita itu harus tahu betul bahwa sekali lagi, untuk menteri, wakil menteri, itu hak prerogatif Bapak Presiden. Kita partai-partai ini jangan melakukan tindakan melampaui batas kewenangannya. Biarlah itu kewenangan Bapak Presiden,” ujarnya.

    Menurutnya, Golkar akan patuh terhadap keputusan yang diambil Presiden sebagai pemegang hak prerogatif.

    “Kita tunduk pada apa yang diputuskan oleh Bapak Presiden,” tandas Bahlil.

    Santer dikabarkan, Presiden Prabowo Subianto akan menggelar reshuffle jilid II atau pelantikan menteri dan wakil menteri di Istana pada Jumat (12/9/2025). Seperti diketahui, masih ada dua posisi menteri yang masih kosong, yaitu Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) serta Menteri Pemuda dan Olah Raga (Menpora). 

  • Isu Ponakan Prabowo Sara Disiapkan Menpora, Fraksi Gerindra Beri Tanggapan Begini

    Isu Ponakan Prabowo Sara Disiapkan Menpora, Fraksi Gerindra Beri Tanggapan Begini

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Rahayu Saraswati Djojohadikusumo atau Sara telah resmi menyatakan mundur sebagai anggota DPR RI pada Rabu (10/9). Seiring pengunduran diri itu, kabar mengenai dirinya bakal menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) bermunculan.

    Merespons isu yang berkembang itu, Sekretaris Fraksi Gerindra di DPR RI, Bambang Haryadi menilai kabar Sara yang bakal menjabat sebagai Menpora sebagai gosip politik semata.

    Terlebih lagi, legislator Dapil IV Jawa Timur itu merasa narasumber yang menyebarkan kabar Sara -sapaan Rahayu Saraswati menjadi Menpora tak jelas atau anonim.

    “Jadi, kami begini, lho, sebuah isu kalau tidak tahu narasumbernya, itu namanya gosip, kan. Kalau di Islam, gibah,” ujar Bambang menjawab pertanyaan awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/9).

    Dia mengatakan semua pihak sudah seharusnya tidak menindaklanjuti kabar tanpa sumber jelas atau masih gosip semata. “Jadi, tidak perlu kita bahas, kan. Kalau ada narasumbernya, boleh,” lanjut Bambang.

    Dia menilai isu Sara yang bakal menjabat Menpora setelah menyatakan mundur dari parlemen bersumber dari media sosial.

    “Itu dijadikan bahan gosip saja, kan, atau buat lucu-lucuan saja, kan,” ungkap Bambang.

    Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumo atau Sara menyatakan mundur dari legislatif.

    Pernyatan mundur keponakan Prabowo itu diunggah melalui Instagram akun @rahayusaraswati, Rabu (10/9) kemarin.

    “Dengan ini, saya menyatakan pengunduran diri saya sebagai Anggota DPR RI kepada Fraksi Partai Gerindra,” kata Sara.

  • Kabar Rahayu Saraswati Bakal Jadi Menpora, Ini Kata Gerindra – Page 3

    Kabar Rahayu Saraswati Bakal Jadi Menpora, Ini Kata Gerindra – Page 3

    Sejumlah nama calon Menpora bermunculan ke publik, antara lain Puteri Komarudin yang merupakan Anggota DPR RI dari Partai Golkar, eks Pembalap Moreno Soeprapto yang kini menjabat anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, dan Raffi Ahmad yang saat ini menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.

    Teranyar, muncul nama Rahayu Saraswati Djojohadikusumo yang baru saja mundur dari jabatannya sebagai Anggota DPR RI.

    “Di tengah jabatan Menpora yang masih kosong, saya kira tidak salah juga kalau Sara dipersiapkan untuk mengisi jabatan tersebut,” kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan merespons keputusan mundurnya Keponakan Prabowo tersebut dari kursi legislatif, Kamis (11/9/2025).

    Iwan berpandangan, jika Sara mundur untuk menjabat sebagai Menpora hal itu cukup masuk akal. Selain berasal dari partai penguasa, secara hitungan politik Sara dianggap lebih rasional dan memiliki rekam jejak yang lebih relevan ketimbang nama-nama populer lainnya yang hanya mengandalkan ketenaran.

    “Menurut saya, Menpora ini akan diambil oleh Partai Gerindra. Karena kalau Puteri Komarudin yang menjadi Menpora dan meski namanya menguat, namun ini berarti jatah Partai Golkar bertambah dan ini tidak mungkin, karena akan menimbulkan gesekan dan kecemburuan di internal partai koalisi merah putih,” analisis Iwan.

  • Kapan Menpora-Menko Polkam Dilantik? Prabowo: Tunggu Waktunya

    Kapan Menpora-Menko Polkam Dilantik? Prabowo: Tunggu Waktunya

    Jakarta

    Posisi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) dan Menko Polkam masih kosong usai reshuffle. Lantas kapan menteri baru di dua pos itu akan dilantik?

    Hal ini sempat ditanyakan ke Presiden Prabowo Subianto usai meninjau Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 10 Jakarta Selatan. Prabowo tidak menjawab gamblang dan meminta untuk menunggu waktunya nanti.

    “Ya nanti tunggu waktunya biar kalian ada semangat,” kata Prabowo, Kamis (11/9/2025).

    Diketahui, Prabowo melalukan reshuffle pada Senin (8/9) di Istana Negara, Jakarta. Seharusnya ada 5 menteri yang direshuffle dan penambahan 1 menteri beserta wamen.

    Namun, saat pelantikan hanya 3 menteri uang diumumkan. Posisi Menpora dan Menko Polkam belum diumumkan.

    Mensesneg Prasetyo Hadi menjelaskan belum dilantiknya Menko Polkam karena masih dalam pertimbangan, dan akan diisi ad interim. Terbaru, diketahui Menko Polkam ad interim yakni Menhan Sjafrie Sjamsoeddin. Sementara, posisi Menpora kini masih kosong.

    Adapun 3 menteri dan 1 wamen yang dilantik yakni:

    Menteri Keuangan: Purbaya Yudhi Sadewa
    Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: Mukhtarudin
    Menteri Koperasi: Ferry Juliantono
    Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf beserta Wamen Dahniel Anzar Simanjuntak

    (eva/azh)

  • Raffi Ahmad Masuk Bursa Calon Menpora? Jaksapedia Ingatkan Sang Artis Pernah Tersandung Narkoba

    Raffi Ahmad Masuk Bursa Calon Menpora? Jaksapedia Ingatkan Sang Artis Pernah Tersandung Narkoba

    Fajar.co.id, Jakarta — Kursi menteri pemuda dan olahraga (Menpora) saat ini masih tanda tanya.

    Kabar yang mengemuka, ada tiga tokoh yang disebut-sebut masuk Bursa calon Menpora. Mereka adalah Soeprapto, Raffi Ahmad, dan Puteri Komaruddin.

    Hanya saja, nama Raffi Ahmad menjadi sorotan di media sosial. Sejumlah akun bercentang biru membahas sosok Sultan Andara ini.

    Salah satunya dari akun Jaksapedia di X. Akun yang dikenal rutin membahas persoalan hukum dengan data yang cukup akurat ini mengingatkan tentang kasus narkoba yang sempat menyeret suami dari Nagita Slavina itu.

    “Jangan lupa, Raffi Ahmad yang masuk bursa calon Menpora, ini pernah tersandung penyalahgunaan metilon pada 2013,” tulis Jaksapedia, dikutip Kamis (10/9/2025).

    Metilon, lanjut Jaksapedia, adalah narkotika yang diproses kimia melalui bahan katinon.

    Proses kimia ini pertama kali dibuat oleh Peyton Jacob III & Alexander Shulgin, 2 farmakolog asal US, di tahun 90’an. Efeknya antara lain adalah euforia berlebih & halusinasi.

    Kendati bahan dasar metilon—katinon—sudah masuk golongan narkotika, pada 2013 metilon belum tercantum secara eksplisit dalam UU No. 35/2009/Narkotika.

    “Dasar inilah yang menjadi pemicu perdebatan sengit antara JPU & BNN saat persidangan,” ungkapnya.

    Kasus Raffi Ahmad akhirnya resmi di-SP3 pada 24 Juli 2019 melalui S.TAP/01/VII/2019/BNN & SP.Sidik/01/VII/2019/BNN. (sam/fajar)