Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemenpora

  • Dony Oskaria Ditunjuk Jadi Plt Menteri BUMN, Ini Alasannya

    Dony Oskaria Ditunjuk Jadi Plt Menteri BUMN, Ini Alasannya

    Jakarta –

    Dony Oskaria ditunjuk Presiden Prabowo Subianto menjadi Plt Menteri BUMN. Posisi tersebut kosong sejak ditinggal Erick Thohir yang digeser Prabowo menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga beberapa waktu lalu.

    Dony merupakan salah satu dari tiga Wakil Menteri BUMN yang sempat mendampingi Erick Thohir di pucuk kepemimpinan Kementerian BUMN.

    “Atas petunjuk Pak Presiden dan kami sampaikan kepada pihak terkait dalam hal ini Kementerian BUMN, untuk Plt Menteri BUMN ditunjuk Wakil Menteri BUMN atas nama bapak Dony Oskaria untuk menjalankan tugas pelaksana tugas Kementerian BUMN,” ungkap Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (19/9/2025).

    Alasan Dony Oskaria Jadi Plt Menteri BUMN

    Pertimbangan penunjukan Dony adalah karena posisinya yang dekat dengan BUMN. Selain jadi Wamen BUMN, Dony juga menjabat sebagai Chief Operational Officer (COO) BPI Danantara.

    “Beliau satu memang Wamen BUMN, kedua saat ini beliau menjadi COO di Danantara harapannya dengan pelaksana tugas diberikan kepada beliau ini akan mempercepat proses apa namanya pembenahan BUMN kita yang sedang dilaksanakan oleh Danantara dan kementerian BUMN,” tegas Prasetyo.

    Prasetyo enggan menjawab ketika ditanya hingga kapan Dony jadi Plt Menteri BUMN. Yang jelas saat ini posisi strategis itu tak lagi kosong.

    Tonton juga video “Erick Thohir Jadi Menpora, Bagaimana Nasib Kementerian BUMN?” di sini:

    (hal/ara)

  • Rocky Gerung Sebut Presiden Prabowo Tak Peka dengan Tuntutan Rakyat

    Rocky Gerung Sebut Presiden Prabowo Tak Peka dengan Tuntutan Rakyat

     

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat Politik, Rocky Gerung merespons pencopotan Erick Thohir dari jabatan Menteri BUMN. Hal itu usai Presiden Prabowo Subianto melantik Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).

    “Betul Erick Thohir sudah dicopot semacam kewenangan yang merupakan bagian kekuasaan Geng Solo. Karena menguasai sumber-sumber ekonomi itu. Tapi kemudian dipindahkan ke menteri olahraga,” kata Rocky Gerung dalam kanal YouTube-nya, Kamis, (18/9/2025).

    Menurutnya, pemindahan jabatan Erick Thohir dari Menteri BUMN ke Menpora merupakan langkah Presiden Prabowo yang perlahan-lahan menendang Erick Thohir sebagai dari Kabinet.

    “Tentu itu semacam adaptasi atau periode transisi Erick Thohir nanti pergi dari kabinet. Kan tidak mungkin Erick Thohir dihilangkan langsung karena Erick Thohir adalah tim pemenangan Jokowi dan Gibran,” ujarnya.

    Erick Thohir selama ini dikenal sebagai bagian dari Geng Solo, salah satu menteri yang dekat dengan Mantan Presiden Jokowi.

    Belum lagi soal Qodari yang dipromosikan dari Wakil Kepala Staf Presiden menjadi Kepala Staf Presiden. Qodari sendiri merupakan pendukung Jokowi tiga periode.

    Dengan begitu, Rocky Gerung menilai Presiden Prabowo tidak peka dengan tuntutan Reformasi yaitu membersihkan kabinet yang tidak punya pemikiran demokratis.

    “Yang tidak dipahami oleh Presiden Prabowo bahwa orang seperti Qodari tidak boleh ada dalam kabinet. Karena pemikiran Qodari konservatif, tidak progresif,” tuturnya. (Self/Fajar)

  • Nyaris Bikin Indonesia Gelap, KPU Cabut Keputusan karena Takut ‘Di-Nepalkan’?

    Nyaris Bikin Indonesia Gelap, KPU Cabut Keputusan karena Takut ‘Di-Nepalkan’?

    Oleh: Dr. KRMT Roy Suryo, M.Kes.*

    Hampir saja kedamaian Indonesia yang baru pulih dari Tragedi Agustus berdarah kelabu bulan lalu kembali terkoyak akibat ulah Komisi Pemilihan Umum (KPU).

    Hal ini dipicu oleh Keputusan KPU No. 731 Tahun 2025 tentang “Penetapan Dokumen Persyaratan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagai Informasi Publik yang Dikecualikan”.

    Sebuah keputusan yang terkesan irasional, bahkan dalam bahasa Gen Z, “tidak masuk nurul.”

    Bagaimana tidak? Keputusan yang ditandatangani sepihak oleh pimpinan KPU pada 21 Agustus 2025 lalu tanpa konsultasi dengan DPR, khususnya Komisi II sebagai pengawasnya, langsung memicu kegaduhan publik.

    Tak sedikit warganet di media sosial bahkan melontarkan seruan agar KPU “di-Nepalkan”, meskipun, syukurlah, hal itu tidak benar-benar terjadi.

    Bisa dibayangkan, kedamaian yang dengan susah payah diraih bisa hilang begitu saja karena ulah KPU.

    Untungnya, pada Selasa, 16 September 2025, KPU buru-buru menggelar konferensi pers untuk mencabut keputusan kontroversial tersebut.

    Pengumuman disampaikan langsung oleh Ketua KPU Muh Affifuddin bersama Agust Melaz, Abdul Kholiq, dan jajaran komisioner lainnya.

    Meski patut diapresiasi karena mau mendengar desakan publik, muncul pertanyaan: apakah pencabutan ini cukup untuk dianggap selesai?

    Tak heran bila kini muncul desakan agar seluruh pimpinan dan komisioner KPU mengundurkan diri.

    Sebab, keputusan No. 731 Tahun 2025 jelas merupakan hasil kolektif-kolegial, bukan keputusan pribadi.

    Jadi, bukan hanya Muh Affifuddin yang harus bertanggung jawab, tetapi seluruh jajaran KPU, karena mereka bersama-sama gagal menjaga integritas lembaga.

    Baca Juga:

    Erick Thohir Resmi Dilantik Jadi Menpora, Status Ketua PSSI Jadi Sorotan

    Mengapa keputusan itu sangat kontroversial? Karena salah satu tujuannya tampak jelas: menutup akses publik terhadap dokumen ijazah calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

    Namun, akibatnya justru lebih fatal: seluruh 16 dokumen persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden ikut ditutup, termasuk LHKPN, surat pernyataan setia pada Pancasila dan UUD 1945, hingga keterangan bebas dari keterlibatan G30S/PKI.

    KPU beralasan ada konsekuensi bahaya bila dokumen-dokumen tersebut dibuka untuk publik, termasuk soal ijazah.

    Namun alasan ini tidak masuk akal, bahkan mencerminkan keberpihakan kepada oknum pejabat yang enggan transparan.

    Ironisnya, KPU berdalih sesuai PKPU No. 15 Tahun 2014 dan PKPU No. 22 Tahun 2018, padahal jelas-jelas bertentangan dengan UUD 1945, UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang kedudukannya lebih tinggi.

    Sebelum pencabutan keputusan itu, saya sempat membahas masalah ini dalam program Dialog Kompas Petang, Senin, 15 September 2025, bersama mantan Ketua KPU Arif Budiman (2017–2022) dan pengacara Jokowi Rivai Kusumanegara, dipandu oleh Audrey Candra.

    Dalam diskusi tersebut tampak jelas siapa yang berpihak pada transparansi dan siapa yang justru ingin menutupinya.

    Fakta akhirnya terkonfirmasi dengan dibatalkannya keputusan KPU tersebut.

    Kesimpulannya, meski Keputusan KPU No. 731 Tahun 2025 telah resmi dicabut, perjuangan menjaga demokrasi belum selesai.

    Masyarakat harus terus mengawasi KPU dan lembaga-lembaga negara lainnya.

    Setiap celah regulasi yang berpotensi melemahkan transparansi wajib dicurigai.

    Musuh demokrasi sering menyelinap dari dalam, lewat aturan-aturan yang menutup akses publik.

    Intinya, meski Presiden Prabowo Subianto baru saja melakukan reshuffle kabinet, rakyat tidak boleh lengah.

    Kita harus tetap konsisten dalam gerakan menegakkan demokrasi dan supremasi hukum, termasuk melalui seruan #AdiliJkW dan #MakzulkanFufufafa.

    *) Pemerhati Telematika, Multimedia, AI, dan OCB Independen

    Jakarta, Rabu 17 September 2025

  • Erick Thohir Pastikan Bakal Lanjutkan Kebijakan Dito Ariotedjo dengan Gagasan Baru

    Erick Thohir Pastikan Bakal Lanjutkan Kebijakan Dito Ariotedjo dengan Gagasan Baru

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir memastikan pihaknya tidak akan banyak mengubah kebijakan yang sudah dibuat Menteri Dito Ariotedjo untuk olahraga Indonesia.

    Menurut Erick, Dito Ariotedjo dan beberapa senior lain di dunia olahraga sudah memiliki peta jalan atau roadmap hingga blueprint untuk memajukan olahraga Indonesia. 

    Maka dari itu, Erick memastikan blueprint maupun roadmap yang sudah dibuat oleh menteri sebelumnya akan dikonsolidasikan sehingga olahraga nasional bisa dimajukan bersama-sama.

    “Saya yakin para senior sudah punya visi, misi dan blueprint, kenapa setiap ada pengganti, kita harus mengganti blueprint itu. Padahal kalau ini dikonsolidasi, ini semua bisa indah,” tuturnya di Jakarta, Kamis (18/9).

    Erick berjanji pihaknya akan mempelajari blueprint yang sudah ada untuk dievaluasi hingga dimodifikasi serta dikonsolidasi. Dia mengatakan bahwa perlu ada terobosan untuk memajukan olahraga Indonesia.

    “Jadi apapun yang sudah bapak-bapak ini lakukan, kita akan rapikan dan review. Jadi tidak ada perbedaan di antara kita. Kita juga harus terus melakukan terobosan,” katanya.

    Erick meyakini jika semua senior di bidang olahraga nasional bersatu, maka para atlet dan olahraga Indonesia bisa lebih maju dan membawa harum nama Indonesia ke kancah dunia.

    “Indonesia adalah bangsa yang besar, Indonesia adalah bangsa yang memiliki kekuatan jika bersatu,” ujarnya

  • Kursi Menteri BUMN Kosong, Siapa Plt Pengganti Erick Thohir?

    Kursi Menteri BUMN Kosong, Siapa Plt Pengganti Erick Thohir?

    GELORA.CO –  Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi buka suara soal kosongnya kursi Menteri BUMN usai Erick Thohir menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).

    Ia menjelaskan bahwa kursi Menteri BUMN itu akan dijabat oleh seorang Pelaksana Tugas (Plt) yang kemungkinan berasal dari Wakil Menteri BUMN.

    “(Menteri BUMN ad interim) kemungkinan dari wamen BUMN),” kata Pras di Istana Negara, Rabu, 17 September 2025.

    Meski demikian, ia mengaku belum bisa menyebutkan sosok Plt tersebut.

    “Menteri BUMN definitif memang belum ditunjuk karena kita masih mencari sosok dengan berpindahnya tugas kepada Bapak Erick Thohir ke Kementerian Pemuda dan Olahraga,” ujarnya.

    “Belum, saya belum tanda tangan ad interimnnya,” sambung dia.

    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto resmi melantik Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).

    Keputusan itu tertuang dalam Keppres 96P/2025 tentang pemberhentian dan pengangkatan menteri dan wamen kabinet merah puti periode 2024 -2029.

    Pelantikan itu ditandai dengan pengucapan sumpah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo dan diikuti oleh peserta yang dilantik.

    “Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab,” demikian bunyi sumpah jabatan tersebut.

  • Menpora Erick Thohir: Saya Agak Keras, Tapi Itu Bentuk Cinta Saya ke Tim

    Menpora Erick Thohir: Saya Agak Keras, Tapi Itu Bentuk Cinta Saya ke Tim

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan bahwa dirinya adalah sosok yang keras dan punya mimpi membawa atlet Indonesia ke kancah dunia.

    Namun, menurut Erick, sikap keras dirinya itu merupakan bentuk rasa cintanya kepada para atlet dan Indonesia. Erick mengatakan bahwa jika atlet Indonesia berhasil menang olahraga di tingkat internasional, maka hal tersebut merupakan keberhasilan seluruh warga Indonesia bukan dirinya.

    “Saya orang yang egaliter, tapi agak keras ya. Tapi percayalah, kekerasan saya itu karena saya cinta tim saya. Selain itu, sukses kita di sini bukanlah sukses pribadi melainkan sukses kita bersama,” tuturnya di Jakarta, Kamis (18/9/2025).

    Erick juga berjanji setelah ditunjuk menjadi Menpora, dirinya bakal menjadi sosok yang mengayomi, bukan memimpin Kementerian Pemuda dan Olahraga.

    “Jadi dengan segala kerendahan hati, saya di sini bukan untuk memimpin, tetapi saya ingin mengayomi,” katanya.

    Selain itu, menurut Erick, semua hal baik yang telah diwariskan oleh  Menpora Dito Ariotedjo bakal dilanjutkan agar olahraga Indonesia menjadi semakin baik dan bisa berlaga di dunia internasional.

    “Semua akan kita jalankan sebaik-baiknya. Saya juga pasti akan banyak permintaan kepada Pak Dito,” ujarnya.

    Sebagai langkah awal, menurut Erick, dia bakal membuat peta jalan atau roadmap untuk semua cabang olahraga Indonesia, kemudian mendiskusikannya dengan para sesepuh.

    “Jadi kita nanti akan konsolidasi nasional. Saya berharap nanti para tokoh nasional, pimpinan pemuda mau turun tangan dan ikut membantu agar bisa paham arah olahraga kita ke depan,” tuturnya.

    Erick Thohir berkomitmen menyusun peta jalan pembangunan olahraga nasional yang berkesinambungan hingga 2045.

    Erick mengungkapkan sudah berkomunikasi dengan sejumlah pendahulunya, termasuk Dito Ariotedjo dan Zainudin Amali. Dia berencana mengundang seluruh mantan Menpora untuk berdiskusi menyamakan arah pembangunan olahraga nasional.

    Hal ini ia sampaikan usai pelantikan menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan 2024–2029 di Istana Negara, Rabu (17/9/2025).

    “Besok kita akan diskusi, saya akan mengundang semua bekas Menpora, apakah besok atau minggu depan, untuk kita konsolidasi road map. Jangan masing-masing Menpora punya road map sendiri-sendiri. Justru kita sama-sama bersepakat, road map ke depan sampai 2045 seperti apa. Jadi semua ex-menteri kita akan undang, kita diskusi untuk kebaikan bangsa ini,” kata Erick.

    Dia menegaskan, pembahasan detail program kerja, termasuk SEA Games maupun agenda olahraga lainnya, akan dilakukan setelah serah terima jabatan (sertijab) dan rapat pimpinan internal Kemenpora. Erick juga menekankan pentingnya menciptakan tata kelola olahraga yang bersih dan transparan.

    “Olahraga ini juga harus bersih, transparan, tanpa ada hal-hal yang selama ini banyak stigma olahraga ini kurang sehat,” tegasnya.

  • Reshuffle Jilid III: Dominasi Gerindra dan Tergesernya Bekas Menteri Jokowi

    Reshuffle Jilid III: Dominasi Gerindra dan Tergesernya Bekas Menteri Jokowi

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan formasi baru Kabinet Merah Putih usai reshuffle jilid III, Rabu (17/9/2025).

    Usai terjadinya perombakan dalam kabinet pemerintahan Prabowo, terjadi perumbahan komposisi kekuatan politik di dalamnya. Saat ini, komposisi partai politik dikuasai oleh kader Gerindra dan banyak menggeser sejumlah sosok yang terafiliasi dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Reshuffle Kabinet Merah Putih Jilid III yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto tidak hanya menghadirkan wajah-wajah baru, tetapi juga menandai berakhirnya dominasi sejumlah tokoh yang selama ini dikenal sebagai orang dekat Presiden Ke-7 RI Joko Widodo. Dari Sri Mulyani hingga Erick Thohir, kursi mereka kini bergeser atau bahkan hilang sama sekali dari jajaran kabinet.

    Sri Mulyani Indrawati, yang selama hampir dua dekade menjadi ikon teknokrat keuangan, resmi digantikan oleh Purbaya Yudi Sadewa. 

    Budi Arie Setiadi, loyalis Jokowi di Kementerian Kominfo, digeser seiring pemecahan kementerian tersebut menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital yang kini dipimpin politisi Golkar, Meutya Viada Hafid. Budi Arie pun diberhentikan dengan hormat oleh Prabowo saat reshuffle dan digantikan Ferry Julianto sebagai Menteri Koperasi.

    Nasib serupa dialami Erick Thohir. Dari jabatan strategis Menteri BUMN, dia kini memimpin Kementerian Pemuda dan Olahraga. Lebih mencolok lagi, kursi Menteri BUMN dibiarkan kosong, hanya diisi wakil menteri, dan memunculkan spekulasi kemungkinan peleburan BUMN ke lembaga baru seperti BPI Danantara.

    Lalu, Immanuel Ebenezer (Noel) yang merupakan kepala dari Jokowi Mania (Joman) yang turut diganti oleh Afriansyah Noor usai Noel terjerat kasus korupsi baru-baru ini.

    Komposisi terbaru memperlihatkan semakin kuatnya dominasi Gerindra, dengan 13 posisi menteri dan pejabat setara menteri berhasil dikuasai partai banteng kepala burung itu.

    Sementara itu, partai-partai mitra koalisi seperti Golkar (11), PAN (7), Demokrat (6), PKB (3), PSI (3), Gelora (2), PBB (2), PRIMA (1), serta puluhan pejabat nonpartai (56) turut mengisi struktur pemerintahan.

    Gerindra menempatkan tokoh kunci di beberapa kementerian strategis. Antara lain Prasetyo Hadi sebagai Mensesneg, Sugiono sebagai Menlu, Fadli Zon di Kementerian Kebudayaan, serta Ferry Joko Yuliantono sebagai Menteri Koperasi.

    Selain itu, figur populer seperti Dahnil Anzar Simanjuntak (Wamen Haji & Umrah), Thomas AM Djiwandono (Wamenkeu), dan Ahmad Riza Patria (Wamendes) ikut memperkuat posisi Gerindra di lingkaran inti pemerintahan.

    Golkar tampil sebagai kekuatan kedua terbesar dengan 11 kursi. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjadi motor penting di sektor ekonomi.

    Nama Meutya Hafid di Kementerian Komunikasi dan Digital serta Maman Abdurahman di Kementerian UMKM menandai kader muda Golkar yang ikut mendapat peran.

    Demokrat mendapat 6 pos, salah satunya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang dipercaya memegang jabatan Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

    Sementara PAN dengan 7 kursi menempatkan tokoh-tokoh kunci seperti Zulkifli Hasan (Menko Pangan) dan Yandri Susanto (Menteri Desa). PKB hanya kebagian 3 pos, dipimpin langsung Ketua Umum Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang menjabat Menko Pemberdayaan Masyarakat.

    Adapun PSI dengan 3 kursi berhasil menempatkan Raja Juli Antoni (Menteri Kehutanan) dan Giring Ganesha (Wamen Kebudayaan) dan Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka

    Menariknya, kelompok nonpartai tetap mendominasi secara jumlah dengan 56 kursi, posisi tersebut diisi kalangan profesional dan birokrat dan sejumlah tokok yang terafiliasi dengan partai politik. Sejumlah nama populer dari era Jokowi seperti Tito Karnavian (Mendagri), Erick Thohir (Menpora), dan Budi Gunadi Sadikin (Menkes) masih dipertahankan.

    Namun, beberapa figur nonpartai yang dianggap dekat dengan Jokowi mulai tersisih, memperlihatkan arah konsolidasi kekuasaan kini lebih condong pada partai-partai inti koalisi.

    Berikut Formasi Kabinet Usai Reshuffle Jilid III pada Rabu (17/9/2025):

    Gerindra (Total ada 13)

    1. Menteri Sekretaris Negara: Prasetyo Hadi

    2. Menteri Luar Negeri: Sugiono

    3. Wakil Menteri Agama: R. Muhammad Syafi’i

    4. Menteri Hukum: Supratman Andi Agtas

    5. Wakil Menteri Keuangan: Thomas AM Djiwandono

    6. Menteri Kebudayaan: Fadli Zon

    7. Wakil Menteri Desa: Ahmad Riza Patria

    8. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah: Angga Raka Prabowo

    9. Wakil Menteri Pertanian: Sudaryono

    10. Menteri Koperasi: Ferry Joko Yuliantono

    11. Menteri Haji dan Umrah: Mochamad Irfan Yusuf

    12. Wakil Menteri Haji dan Umrah: Dahnil Anzar Simanjuntak

    13. Rohmat Marzuki Wakil Menteri Kehutanan

     

    Golkar (Total ada 11)

    1. Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Lodewijk Freidrich Paulus

    2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Airlangga Hartarto

    3. Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia: Mukhtaruddin

    4. Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia: Christina Aryani

    5. Menteri Perindustrian: Agus Gumiwang Kartasasmita

    6. Wakil Menteri Perdagangan: Dyah Roro Esti Widya Putri

    7. Menteri ESDM: Bahlil Lahadalia

    8. Menteri Komunikasi dan Digital: Meutya Viada Hafid

    9. Menteri Agraria dan Tata Ruang: Nusron Wahid

    10. Menteri Kependudukan & Pembangunan Keluarga: Wihaji

    11. Menteri UMKM: Maman Abdurahman

     

    Demokrat (Total ada 6)

    1. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono

    2. Menteri Pekerjaan Umum: Dody Hanggodo

    3. Menteri Transmigrasi: M. Iftitah Sulaiman

    4. Wakil Menteri Transmigrasi: Viva Yoga Mauladi

    5. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang: Ossy Darmawan

    6. Menteri Ekonomi Kreatif: Teuku Riefky Harsya

     

    PAN (Total ada 7)

    1. Menteri Koordinator Bidang Pangan: Zulkfli Hasan

    2. Wakil Menteri Dalam Negeri: Bima Arya Sugiarto

    3. Menteri Perdagangan: Budi Santoso

    4. Menteri Desa: Yandri Susanto

    5. Menteri Perhubungan: Dudy Purwagandhi

    6. Menteri Kelautan dan Perikanan: Sakti Wahyu Trenggono

    7. Menteri Lingkungan Hidup: Hanif Faisol Nurofiq

     

    PKB (Total ada 3)

    1. Menteri koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat: Abdul Muhaimin Iskandar

    2. Wakil Menteri Perindustrian: Faisol Riza

    3. Wakil Menteri Koperasi Faridah Farichah

     

    PBB (Total ada 2)

    Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan: Yusril Ihza Mahendra
    Afriansyah Noor Wakil Menteri Ketenagakerjaan

     

    PSI (Total ada 3)

    1. Wakil Menteri Kebudayaan: Giring Ganesha

    2. Menteri Kehutanan: Raja Juli Antoni

    3. Wakil Menteri Kependudukan & Pembangunan Keluarga: Isyana Bagoes Oka

     

    Gelora ( Total ada 2)

    1. Wakil Menteri Luar Negeri: Muhammad Anis Matta

    2. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman: Fahri Hamzah

     

    PRIMA (Total ada 1)

    1. Wakil Menteri Sosial: Agus Jabo Priyono

    Nonnparpol: (Total ada 56)

    1. Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago

    2. Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan: Otto Hasibuan

    2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Pratikno

    3. Wakil Menteri Sekretaris Negara: Bambang Eko Suharyanto

    4. Wakil Menteri Sekretaris Negara: Juri Ardiantoro

    5. Menteri Dalam Negeri: Muhammad Tito Karnavian

    6. Wakil Menteri Dalam Negeri: Ribka Haluk

    7. Wakil Menteri Luar Negeri: Arrmanatha Christiawan Nasir

    8. Wakil Menteri Luar Negeri: Arif Havas

    9. Menteri Pertahanan: Sjafrie Sjamsoeddin

    10. Wakil Menteri Pertahanan: Doni Hermawan

    11. Menteri Agama: Nasaruddin Umar

    12. Wakil Menteri Hukum: Edward Omar Sharif Hiariej

    13. Menteri HAM: Natalius Pigai

    14. Wakil Menteri HAM: Mugiyanto

    15. Menteri Imigrasi & Pemasyarakatan: Agus Andrianto

    16. Wakil Menteri Imigrasi & Pemasyarakatan: Silmy Karim

    17. Menteri Keuangan: Purbaya Yudi Sadewa

    18. Wakil Menteri Keuangan: Suahasil Nazara

    19. Wakil Menteri Keuangan: Anggito Abimanyu

    20. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah: Abdul Mu’ti

    21. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah: Fajar Riza Ul Haq

    22. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah: Atip Latipulhayat

    23. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Brian Yuliarto

    24. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Fauzan

    25. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Stella Christie

    26. Menteri Kesehatan: Budi Gunadi Sadiki

    27. Wakil Menteri Kesehatan: Dante Saksono Harbuwono

    28. Menteri Sosial: Saifullah Yusuf

    29. Menteri Ketenagakerjaan: Yassierli

    30. Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia: Dzulfikar Ahmad Tawala

    31. Wakil Menteri ESDM: Yuliot

    32. Wakil Menteri PU: Diana Kusumastut

    33. Menteri Perumahan & Kawasan Permukiman: Maruarar Sirait

    34. Wakil Menteri Perhubungan: Suntana

    35. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital: Nezar Patria

    36. Menteri Pertanian: Andi Amran Sulaiman

    37. Wakil Menteri Kehutanan: Sulaiman Umar

    38. Wakil Menteri Kelautan & Perikanan: Didit Herdiawan

    39. Menteri PPN: Rachmat Pambudy

    40. Wakil Menteri PPN: Febrian Alphyanto Ruddyard

    41. MenPANRB: Rini Widyantini

    42. Wakil Menteri PANRB: Purwadi Ariant

    43. Menteri Pemuda dan Olahraga : Erick Thohir

    44. Wakil Menteri BUMN: Kartiko Wirjoatmodjo

    45. Wakil Menteri BUMN: Aminuddin Ma’ruf

    46. Wakil Menteri BUMN: Dony Oskaria

    47. Wakil Menteri Lingkungan Hidup: Diaz Faisal Malik Hendropiyono

    48. Menteri Investasi & Hilirisasi: Rosan Perkasa Roeslani

    49. Wakil Menteri Investasi & Hilirisasi: Todotua Pasaribu

    50. Wakil Menteri UMKM: Helvi Yuni

    51. Menteri Pariwisata: Widianti Putri

    52. Wakil Menteri Pariwisata: Ni Luh Enik Ernawati

    53. Wakil Menteri Ekonomi Kreatif: Irene Umar

    54. Menteri PPPA: Arifatul Choiri Fauzi

    55. Wakil Menteri PPPA: Veronica Tan

    56. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga: Taufik Hidayat

     

  • Mochammad Affifudin Cs Ternyata Penakut

    Mochammad Affifudin Cs Ternyata Penakut

    GELORA.CO -Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin dan enam komisioner lainnya ternyata penakut, karena mendadak mencabut Keputusan Nomor 731 Tahun 2025, yang sebelumnya menetapkan dokumen persyaratan calon presiden dan wakil presiden sebagai informasi yang dikecualikan dari akses publik.

    Keputusan pencabutan itu diumumkan langsung oleh Afifuddin, dalam konferensi pers yang digelar di kantor KPU, Jakarta Pusat pada Selasa 16 September 2025.

    Sebelumnya, aturan yang ditandatangani pada 21 Agustus 2025 itu menyatakan bahwa dokumen tertentu terkait syarat pencalonan capres-cawapres tidak bisa diakses publik selama lima tahun, kecuali ada izin tertulis dari pihak bersangkutan atau jika berkaitan dengan jabatan publik.

    Dalam keputusan itu terdapat 16 dokumen yang dikecualikan, termasuk ijazah capres-cawapres. Dengan dicabutnya aturan tersebut, dokumen-dokumen itu kini tidak lagi bersifat rahasia.

    “Komisioner KPU buru-buru mencabut aturan yang dikeluarkan tanpa berkonsultasi dengan DPR itu kemungkinan takut nasibnya seperti pejabat Nepal,” kata mantan Menpora Roy Suryo melalui keterangan elektronik di Jakarta, Kamis 18 September 2025.

    Menurut Roy, bisa dibayangkan bagaimana rusaknya kedamaian yang sudah susah diraih akhir-akhir ini bisa sirna akibat ulah KPU yang seolah melindungi Wapres Gibran Rakabuming Raka.

    Roy menilai, pencabutan Keputusan Nomor 731 Tahun 2025 belum cukup. Karena saat ini muncul desakan agar seluruh komisioner KPU  mengundurkan diri bersama-sama sebagai wujud pertanggungjawaban moral akibat ulahnya yang hampir membuat negara ini terkoyak.

    “Perlu diingat yang harus mundur bukan hanya Affifudin saja, namun semua komisioner KPU,” kata Roy.

  • Pakar pemerintahan: Erick Thohir tidak perlu mundur dari Ketum PSSI

    Pakar pemerintahan: Erick Thohir tidak perlu mundur dari Ketum PSSI

    Jakarta (ANTARA) – Pakar ilmu pemerintahan Achmad Baidowi menilai tidak ada kewajiban bagi Erick Thohir untuk mundur dari jabatan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) meskipun kini menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).

    “Dalam perspektif hukum tata pemerintahan tidak ada larangan bagi Menpora sekaligus menjadi Ketum PSSI,” kata Achmad Baidowi dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Ia menjelaskan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan menugaskan pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga melalui kebijakan, pendidikan, pelatihan, hingga evaluasi. Ketentuan itu berlaku secara proporsional untuk semua cabang olahraga.

    Dengan demikian, kata dia, Menpora memang memiliki tugas mengayomi seluruh cabang olahraga tanpa terkecuali, termasuk di dalamnya adalah sepak bola yang saat ini dipimpin Erick Thohir melalui PSSI.

    Baidowi juga menegaskan statuta FIFA maupun statuta PSSI tidak melarang rangkap jabatan antara ketua umum federasi sepak bola dengan pejabat pemerintah. Menurut dia, aturan hanya menekankan larangan konflik kepentingan.

    “Dalam statuta PSSI syarat ketua umum mencakup warga negara Indonesia, pengalaman mengelola sepak bola, pengetahuan tata kelola dan hukum sepak bola, pengalaman di posisi strategis pemerintahan atau swasta, serta keselarasan dengan program PSSI, FIFA, dan AFC,” ujarnya.

    Ia menilai kekhawatiran sebagian pihak mengenai intervensi pemerintah dalam sepak bola nasional tidak relevan. Selama ini, Erick Thohir yang sebelumnya menjabat Menteri BUMN justru memperlihatkan dukungan nyata pemerintah terhadap pengembangan sepak bola Indonesia.

    Sebagai bukti, Baidowi menyinggung pernyataan Presiden FIFA Gianni Infantino yang memberikan ucapan selamat dan dukungan kepada Erick Thohir ketika terpilih sebagai Ketua Umum PSSI.

    Hal itu, menurut dia, menandakan tidak ada masalah dengan rangkap jabatan selama tidak terjadi konflik kepentingan.

    “Yang penting syaratnya satu, tidak boleh ada konflik kepentingan. Jika itu terpenuhi, maka rangkap jabatan tidak menjadi persoalan,” ujar Baidowi.

    Atas dasar itu, ia menegaskan bahwa dalam perspektif hukum tata pemerintahan, tidak ada larangan bagi Erick Thohir untuk menjalankan tugas sebagai Menpora sekaligus Ketua Umum PSSI, terutama demi keberlanjutan pembinaan sepak bola nasional.

    Pewarta: Aria Ananda
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Profil Menkopolkam dan Menpora

    Profil Menkopolkam dan Menpora

    Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (17/9) melantik para menteri untuk mengisi posisi yang kosong setelah reshuffle pertama, Senin (8/9). Berikut sosok dua menteri yang baru dilantik.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.