Xcloud.id

Kementrian Lembaga: kemenperin

  • Komisi VII DPR nilai ada potensi besar industri MRO pesawat di Batam

    Komisi VII DPR nilai ada potensi besar industri MRO pesawat di Batam

    Batam (ANTARA) – Komisi VII DPR RI menilai ada potensi besar untuk pengembangan industri perawatan pesawat atau Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) di Batam, Kepulaaun Riau (Kepri), khususnya melalui fasilitas Batam Aero Technic (BAT).

    Wakil Ketua Komisi VII selaku Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Chusnunia Chalim menyebut kebutuhan pesawat di Indonesia yang mencapai lebih dari 700 unit membuka ruang besar bagi tumbuhnya industri MRO.

    “Inilah Batam Aero Technic menjadi harapan untuk berkembangnya industri nasional sebagai bengkel pesawat. Ini menjadi kebanggaan sendiri, karena selain merawat pesawat lokal, BAT juga sudah mendapatkan kepercayaan signifikan dari negara tetangga,” ujarnya di Batam, Jumat.

    Chusnunia menegaskan bahwa kepercayaan internasional terhadap BAT terus meningkat, terlihat dari bertambahnya volume pekerjaan pesawat dari negara-negara tetangga.

    “Selain menangani pesawat lokal, kita sudah bisa mendapatkan kursi internasional yang sangat membanggakan. Kita tentu berharap posisi strategis Batam Aero Technic ini bisa terus kita dukung bersama agar daya saingnya semakin kuat,” katanya.

    Dari aspek kualitas, ia menilai BAT telah mampu memenuhi standar internasional. Sebagai informasi, pelaku MRO yang merupakan anak perusahaan Lion Air Group itu, telah mendapatkan klien dari maskapai dari Filipina dan India.

    Sementara itu, Direktur Elektronika dan Telematika Kementerian Perindustrian RI Junadi Marki menyampaikan bahwa industri MRO harus diperkuat seiring meningkatnya penggunaan pesawat di Indonesia.

    “Kita melihat ada perkembangan pesat di industri ini dan pentingnya untuk menginvestasi ke fasilitas MRO. Sejalan dengan penambahan penggunaan pesawat di Indonesia, harus ada fasilitas perawatannya,” kata dia.

    Pewarta: Amandine Nadja
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • FINI Ungkap Jurus Tarik Investor Hilirisasi Nikel ke RI

    FINI Ungkap Jurus Tarik Investor Hilirisasi Nikel ke RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) menilai percepatan hilirisasi nikel membutuhkan langkah strategis untuk menarik lebih banyak investasi, khususnya dari sektor swasta.

    Ketua Umum FINI Arif Perdanakusumah mengatakan, pembangunan industri bernilai tambah dianggap menjadi kunci agar Indonesia mampu memperluas kapasitas produksi dan menghasilkan produk jadi yang lebih kompetitif.

    “Pertama adalah kaitannya dengan jaminan investasi, insentif fiskal karena negara-negara di Asean maupun Asia Timur berlomba-lomba menarik investor sehingga kita perlu ada strategi bagaimana bisa menarik investor ke dalam negeri,” kata Arif dalam Bisnis Indonesia Forum (BIF), Kamis (20/11/2025). 

    Arif menambahkan, untuk menarik investor, maka diperlukan pengembangan infrastruktur yang memadai, penyederhanaan kerangka regulasi serta kepastian kebijakan pemerintah. 

    Dia juga menekankan bahwa keberlanjutan dan aspek lingkungan juga perlu diperhatikan agar industri hilir dapat tumbuh secara bertanggung jawab. Selain itu, Arif menilai kualitas sumber daya manusia menjadi komponen paling penting. 

    “Yang paling penting adalah pengembangan tenaga kerja dan kerangka teknologi, kita harus menginvestasikan secara serius bagaimana pengembangan tenaga kerja ini bisa menghasilkan tenaga kerja yang kompeten, andal yang bisa terlibat di dalam industri digital,” ujarnya.

    Sejumlah kebijakan tersebut dapat mendorong pertumbuhan industrialisasi nikel ke arah yang lebih hilir. Pasalnya, saat ini Indonesia baru mampu mengolah bijih nikel hingga ke produk intermediate. 

    “Harapannya kami dapat memfokuskan pada produk-produk prioritas dan juga untuk mengisi rantai pasok yang masih kosong,” tuturnya. 

    Senada, Direktur Hilirisasi Mineral dan Batu Bara Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Rizwan Aryadi Ramdhan menambahkan pihaknya sepakat bahwa diperlukan terobosan baru dan insentif tambahan untuk meningkatkan daya tarik investasi ke Indonesia. 

    “Selama ini yang sudah kita berikan ada beberapa seperti tax holiday, tax allowance, pembebasan bea masuk atau master list untuk bahan baku dan mesin, dan ada tax deduction,” jelasnya, dalam kesempatan yang sama. 

    Namun, berakhirnya aturan terkait tax holiday pada 2025 serta penerapan Global Minimum Tax (GMT) mendorong pemerintah mencari skema alternatif yang tetap kompetitif. 

    Di sisi lain, dukungan terhadap kegiatan riset dan pengembangan juga diperkuat melalui skema super tax deduction sebesar 200–300% dari nilai investasi untuk mendorong perusahaan meningkatkan aktivitas research and development (R&D) di dalam negeri.

    Saat ini, kementerian terkait termasuk Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian ESDM disebut sedang membahas bentuk insentif baru bagi sektor-sektor pionir. 

    “Memang kalau selama ini kita bisa dibilang insentif itu bukan utama dalam penentuan keputusan investor dalam melakukan investasi di Indonesia tapi itu menjadi nilai tambah,” pungkasnya. 

  • RI Diguyur Rp 22,37 T buat Proyek Mobil Rendah Emisi

    RI Diguyur Rp 22,37 T buat Proyek Mobil Rendah Emisi

    Kabupaten Bekasi –

    Sebanyak 15 perusahaan telah menggelontorkan investasi Rp 22,37 triliun dalam partisipasinya pada program Low Carbon Emission Vehicle (LCEV) atau kendaraan rendah emisi karbon. Program tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 36 Tahun 2021.

    Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE), Kemenperin Setia Diarta mengatakan, investor telah memproduksi berbagai jenis kendaraan rendah emisi. Rinciannya, Kendaraan Bermotor Hemat Energi dan Harga Terjangkau (KBH2), Hybrid Electric Vehicles (HEV), Plug-in Hybrid Electric Vehicles (PHEV), dan Battery Electric Vehicles (BEV).

    “15 perusahaan telah berpartisipasi dalam program tersebut dan memproduksi berbagai jenis kendaraan rendah emisi yang meliputi Kendaraan Bermotor Hemat Energi dan Harga Terjangkau (KBH2), Hybrid Electric Vehicles (HEV), Plug-in Hybrid Electric Vehicles (PHEV), serta Battery Electric Vehicles (BEV),” kata pria yang akrab disapa Tata itu dalam groundbreaking Pabrik Bosch di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (19/11/2025).

    Secara kumulatif total produksi kendaraan LCEV pada periode 2022 hingga September 2025 telah mencapai 878 ribu unit. Kemenperin mencatat ada 274 industri komponen lokal yang terlibat, dan menyerap 182.348 tenaga kerja hingga Agustus 2025.

    “Secara kumulatif, total produksi kendaraan LCEV pada periode 2022 hingga September 2025 telah mencapai 878 ribu unit dengan melibatkan 274 industri komponen lokal. Selain itu, hingga Agustus 2025 program ini telah menyerap tenaga kerja sebesar 182 ribu orang,” tuturnya.

    Pada kesempatan itu, Tata berharap pembangunan pabrik baru PT Robert Bosch Indonesia di Cikarang dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mendukung pelaksanaan program LCEV.

    Hal ini penting mengingat peserta LCEV diwajibkan memenuhi aturan TKDN tertentu bagi kategori BEV, serta melokalisasi komponen utama dan komponen pendukung bagi kategori non-BEV.

    Pabrik Bosch

    Bosch menggelar acara peletakan batu pertama untuk fasilitas manufaktur terbarunya di Deltamas Industrial Estate, Cikarang, Kabupaten Bekasi. Fasilitas yang dirancang dengan konsep modular inovatif ini akan menjadi pendorong bagi fase pertumbuhan Bosch berikutnya di Indonesia.

    Dibangun di atas lahan seluas 82.000 m², fasilitas manufaktur baru ini akan dikembangkan secara bertahap dengan tujuan memperluas kegiatan produksi Bosch secara signifikan di Indonesia. Lokasi baru ini akan menggantikan pabrik Bosch yang sudah ada untuk komponen otomotif dan perangkat elektronik di Cikarang.

    Fasilitas baru ini akan jauh lebih besar dibandingkan pabrik saat ini,0 yang mana selain memproduksi lini komponen otomotif seperti electronic control units (ECUs) dan engine cooling fans (ECF), juga akan menghasilkan produk teknologi bangunan.

    Fasilitas baru ini akan menjadi pabrik manufaktur Bosch pertama yang menerapkan konsep modular. Konsep ini memungkinkan berbagai unit bisnis dari sektor usaha Bosch yang berbeda, dengan beragam proses produksi dan teknologi, dapat beroperasi secara bersamaan dalam satu lokasi.

    “Fasilitas ini tidak hanya merepresentasikan perluasan kapasitas, tetapi juga transformasi dalam cara kami beroperasi di Indonesia. Unit bisnis kami akan dapat dengan mudah dan cepat membangun serta memperluas lini produksinya sesuai dengan permintaan pelanggan,” sebut Pirmin Riegger, Managing Director Bosch Indonesia.

    Halaman 2 dari 2

    (ily/hns)

  • RI Diguyur Rp 22,37 T buat Proyek Mobil Rendah Emisi

    RI Diguyur Rp 22,37 T buat Proyek Mobil Rendah Emisi

    Kabupaten Bekasi –

    Sebanyak 15 perusahaan telah menggelontorkan investasi Rp 22,37 triliun dalam partisipasinya pada program Low Carbon Emission Vehicle (LCEV) atau kendaraan rendah emisi karbon. Program tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 36 Tahun 2021.

    Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE), Kemenperin Setia Diarta mengatakan, investor telah memproduksi berbagai jenis kendaraan rendah emisi. Rinciannya, Kendaraan Bermotor Hemat Energi dan Harga Terjangkau (KBH2), Hybrid Electric Vehicles (HEV), Plug-in Hybrid Electric Vehicles (PHEV), dan Battery Electric Vehicles (BEV).

    “15 perusahaan telah berpartisipasi dalam program tersebut dan memproduksi berbagai jenis kendaraan rendah emisi yang meliputi Kendaraan Bermotor Hemat Energi dan Harga Terjangkau (KBH2), Hybrid Electric Vehicles (HEV), Plug-in Hybrid Electric Vehicles (PHEV), serta Battery Electric Vehicles (BEV),” kata pria yang akrab disapa Tata itu dalam groundbreaking Pabrik Bosch di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (19/11/2025).

    Secara kumulatif total produksi kendaraan LCEV pada periode 2022 hingga September 2025 telah mencapai 878 ribu unit. Kemenperin mencatat ada 274 industri komponen lokal yang terlibat, dan menyerap 182.348 tenaga kerja hingga Agustus 2025.

    “Secara kumulatif, total produksi kendaraan LCEV pada periode 2022 hingga September 2025 telah mencapai 878 ribu unit dengan melibatkan 274 industri komponen lokal. Selain itu, hingga Agustus 2025 program ini telah menyerap tenaga kerja sebesar 182 ribu orang,” tuturnya.

    Pada kesempatan itu, Tata berharap pembangunan pabrik baru PT Robert Bosch Indonesia di Cikarang dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mendukung pelaksanaan program LCEV.

    Hal ini penting mengingat peserta LCEV diwajibkan memenuhi aturan TKDN tertentu bagi kategori BEV, serta melokalisasi komponen utama dan komponen pendukung bagi kategori non-BEV.

    Pabrik Bosch

    Bosch menggelar acara peletakan batu pertama untuk fasilitas manufaktur terbarunya di Deltamas Industrial Estate, Cikarang, Kabupaten Bekasi. Fasilitas yang dirancang dengan konsep modular inovatif ini akan menjadi pendorong bagi fase pertumbuhan Bosch berikutnya di Indonesia.

    Dibangun di atas lahan seluas 82.000 m², fasilitas manufaktur baru ini akan dikembangkan secara bertahap dengan tujuan memperluas kegiatan produksi Bosch secara signifikan di Indonesia. Lokasi baru ini akan menggantikan pabrik Bosch yang sudah ada untuk komponen otomotif dan perangkat elektronik di Cikarang.

    Fasilitas baru ini akan jauh lebih besar dibandingkan pabrik saat ini,0 yang mana selain memproduksi lini komponen otomotif seperti electronic control units (ECUs) dan engine cooling fans (ECF), juga akan menghasilkan produk teknologi bangunan.

    Fasilitas baru ini akan menjadi pabrik manufaktur Bosch pertama yang menerapkan konsep modular. Konsep ini memungkinkan berbagai unit bisnis dari sektor usaha Bosch yang berbeda, dengan beragam proses produksi dan teknologi, dapat beroperasi secara bersamaan dalam satu lokasi.

    “Fasilitas ini tidak hanya merepresentasikan perluasan kapasitas, tetapi juga transformasi dalam cara kami beroperasi di Indonesia. Unit bisnis kami akan dapat dengan mudah dan cepat membangun serta memperluas lini produksinya sesuai dengan permintaan pelanggan,” sebut Pirmin Riegger, Managing Director Bosch Indonesia.

    Halaman 2 dari 2

    (ily/hns)

  • Perluas Investasi, Raksasa Industri Jerman Bangun Pabrik Baru di RI

    Perluas Investasi, Raksasa Industri Jerman Bangun Pabrik Baru di RI

    Cikarang, Beritasatu.com – Perusahaan raksasa industri asal Jerman, Bosch, terus memperluas bisnisnya di Indonesia dengan membangun fasilitas pabrik manufaktur di Cikarang. Langkah ini diambil karena Indonesia dinilai memiliki basis konsumsi yang besar, tenaga kerja muda yang produktif, dinamis, dan melek teknologi.

    President of Bosch for Southeast Asia, Vijay Ratnaparkhe, menjelaskan bahwa Bosch telah hadir di Indonesia sejak 1919 untuk ekspansi penjualan dan membuka kantor pada 2008. Pada 2013, Bosch mendirikan pabrik pertamanya yang memproduksi komponen otomotif.

    “Terobosan hari ini menandai babak baru bagi Bosch. Ini adalah konfirmasi dari komitmen kami yang berkelanjutan kepada Indonesia. Fasilitas manufaktur baru akan memungkinkan kami memenuhi permintaan masyarakat Indonesia yang terus berkembang dan mendukung kebutuhan produksi seluruh divisi Bosch dalam satu atap,” kata Vijay di Cikarang, Rabu (19/11/2025).

    Vijay menambahkan, ekspansi ini tidak akan terwujud tanpa dukungan pemerintah daerah dan masyarakat lokal yang telah menciptakan iklim investasi semakin ramah bisnis.

    “Indonesia berkontribusi pada strategi global Bosch. Sebagai negara berpenduduk terbesar keempat di dunia, basis konsumen yang luas serta tenaga kerja yang muda dan paham teknologi menjadi fondasi kuat bagi ekspansi berkelanjutan kami,” ujarnya.

    Selain iklim industri yang terus berkembang, perekonomian Indonesia juga menunjukkan ketahanan yang kuat dengan pertumbuhan stabil sekitar 5% dari tahun ke tahun, meski menghadapi ketidakpastian global dan perubahan dinamika geopolitik.

    “Ini memperkuat keyakinan kami bahwa berinvestasi lebih dalam di Indonesia bukan hanya keputusan yang tepat, tetapi juga tepat waktu. Pada tahap ekspansi berikutnya, ada dua bidang utama yang akan kami fokuskan,” jelasnya.

    Bosch juga berkomitmen mengembangkan kompetensi teknis talenta lokal di bidang teknologi manufaktur sebagai bagian dari kontribusi perusahaan memperkuat kapabilitas nasional.

    Pada kesempatan yang sama, Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ralf Beste, menegaskan pentingnya memperkuat kerja sama bilateral antara Indonesia dan Jerman sebagai mitra strategis.

    Dengan potensi ekonomi yang terus bertumbuh dan demografi muda yang dinamis, kedua negara dinilai memiliki peluang besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
    Selain itu, pemanfaatan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa (IEU-CEPA) membuka akses pasar lebih luas dan memperkuat integrasi rantai pasok, sehingga mendorong investasi dan inovasi di sektor industri kedua negara.

    “Kerja sama ini juga mendukung program Kementerian Perindustrian, Making Indonesia 4.0, yang bertujuan mempercepat transformasi digital industri nasional dan meningkatkan daya saing global,” pungkasnya.

  • Motor Listrik Masih Butuh Insentif

    Motor Listrik Masih Butuh Insentif

    Jakarta –

    Raksasa sepeda motor Indonesia, PT Astra Honda Motor bilang insentif masih dibutuhkan untuk meningkatkan minat sepeda motor listrik. Pemerintah lewat Kementerian Perindustrian diketahui akan mengajukan kembali usulan pemberian insentif motor listrik.

    “Kalau ngomongin EV tahun depan, salah satu pendorongnya adalah insentif, dan kita harapkan bisa diberikan lagi oleh government, sehingga ini bisa dinikmati oleh konsumen, secara tidak langsung ini akan bisa mendorong meningkatkan permintaan di segmen motor listrik,” kata General Manager Corporate Communication AHM Ahmad Muhibbuddin saat di Garut, Jawa Barat.

    “Kami menanti itu, karena memang sangat berarti buat mendorong tumbuhnya permintaan para konsumen yang pengin motor listrik,” tambah dia.

    Kelanjutan dari subsidi motor listrik ini memang sempat jadi tanda tanya. Ketidakpastian itu pun sudah berdampak signifikan terhadap penurunan penjualan motor listrik. Konsumen menunda pembelian karena insentif yang tak kunjung turun.

    Menurut data Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli), pada kuartal pertama 2025, penjualan motor listrik turun hingga 30-40%. Artinya, penjualan motor listrik sangat bergantung kepada bantuan pemerintah. Sebab, harga motor listrik dirasa masih cukup mahal tanpa insentif maupun diskon dealer.

    Honda mengamini penjualan motor listrik masih kecil. Sepanjang Januari-Oktober 2025, Honda sudah menjual motor sebanyak 4,2 juta unit.

    “Motor listrik masih kecil (kontribusi penjualan). Sepertinya belum sampai,” ujar Muhib saat disinggung apakah penjualan motor listrik Honda sudah menyentuh satu persen.

    “Kita agak challenging ngomongin motor EV ini, kami di Honda terus melakukan penetrasi ke market,” tambah dia.

    “Insentif ini penting sebagai, namanya insentif ya, daya dorong supaya mereka bisa tertarik beli di segmen EV ini. Paralel kami juga berusaha menyempurnakan proses-proses yang ada di kita, terutama terkait infrasktruktur yang ada di kita,” jelas Muhib.

    Diberitakan detikcom sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita akan mengajukan program insentif pembelian motor listrik tahun depan. Program ini diketahui pertama kali meluncur pada tahun 2023 dengan besaran subsidi Rp 7 juta.

    Agus mengatakan usulan tersebut sudah diajukan sejak awal tahun 2025. Namun, hingga sekarang tak kunjung mendapatkan kepastian lantaran keputusan tersebut berada di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

    “Jadi kalau berkaitan motor listrik yang kami anggap penting, siapkan insentif atau stimulus. Karena sedikit banyak dia punya backward dan power linkage, itu kami penting. Oleh sebab itu kami usulkan,” ujar Agus kepada awak media, di kantornya, Jakarta Selatan, Kamis (13/11/2025).

    “Untuk 2026 akan diajukan kembali. Tapi sekali lagi, bolanya tidak ada di kami,” sambung Agus.

    (riar/dry)

  • Aturan TKDN Baru Mulai Disosialisakan, Pelaku Industri Dapat Relaksasi

    Aturan TKDN Baru Mulai Disosialisakan, Pelaku Industri Dapat Relaksasi

    Jakarta –

    Kementerian Perindustrian bersama PT SUCOFINDO (Persero) menyosialisasikan aturan baru terkait sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP). Sosialisasi dilakukan secara hybrid dan diikuti asosiasi serta pelaku industri.

    Aturan baru ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2025. SUCOFINDO yang menjadi verifikator independen menegaskan komitmen mendukung peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

    Kepala Bagian Fasilitasi Kandungan Lokal PT SUCOFINDO (Persero) Andi Lukman Hakim menjelaskan bahwa implementasi Program Peningkatan Produk Dalam Negeri (P3DN) melalui sertifikasi TKDN dan BMP berperan penting dalam memperkuat industri.

    “Regulasi ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri, sekaligus memberikan kemudahan dalam proses penerbitan sertifikat maupun tata cara perhitungan TKDN,” ujar Andi Lukman Hakim dalam keterangannya, Selasa (18/11/2025).

    Ia menambahkan, “Hal ini membuka peluang bagi produk dalam negeri untuk berkontribusi lebih luas di berbagai sektor seperti, sektor ketenagalistrikan, minyak dan gas bumi, mineral dan batu bara, pertahanan, pendidikan dan sektor komersial lainnya.”

    Andi menegaskan komitmen lembaganya. “SUCOFINDO akan terus komitmen untuk mendukung penerapan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2025 sesuai dengan peran kami sebagai lembagai verifikasi independen TKDN dan BMP.”

    Dari sisi pemerintah, Kepala Pusat P3DN Kemenperin Heru Kustanto menyampaikan bahwa implementasi TKDN menjadi bukti nyata pemberdayaan industri nasional, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018.

    “Setiap produk dalam negeri harus dibuktikan melalui verifikasi TKDN yaitu diproduksi oleh perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia, menggunakan seluruh/sebagian tenaga kerja warga negara Indonesia dan menggunakan seluruh atau sebagian bahan baku dalam negeri,” jelas Heru.

    Heru menambahkan bahwa perhitungan TKDN kini dipermudah. “Penghitungan TKDN kini lebih sederhana, tidak lagi menggunakan pendekatan biaya secara keseluruhan kecuali untuk TKDN Jasa Industri yang tetap berbasis biaya.”

    Untuk industri kecil, ada tambahan relaksasi. “Pelaku usaha industri kecil kini dapat memperoleh nilai TKDN di atas 40% melalui metode self declare dengan masa berlaku sertifikasi selama 5 tahun.”

    Ia menegaskan bahwa hanya produk hasil produksi industri dalam negeri yang dapat dinilai. “Barang harus sesuai dengan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia yang tercantum dalam Perizinan Berusaha,” tutup Heru.

    (fdl/fdl)

  • Larangan Thrifting jadi Angin Segar Produsen Tekstil, Garmen, dan UMKM Lokal

    Larangan Thrifting jadi Angin Segar Produsen Tekstil, Garmen, dan UMKM Lokal

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengusaha menilai langkah pemerintah menertibkan impor pakaian bekas (thrifting) membuat persaingan yang lebih sehat bagi industri tekstil, garmen, hingga UMKM dalam negeri.

    Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani menilai kebijakan pemerintah menekan impor pakaian bekas ilegal sekaligus mendorong substitusi produk lokal sebagai langkah strategis untuk memperkuat pondasi industri dalam negeri.

    Apalagi, Shinta menyebut, selama bertahun-tahun industri formal menghadapi tekanan dari pakaian bekas impor yang masuk tanpa standar, tidak melalui jalur legal, dan dijual jauh di bawah harga produksi lokal.

    “Secara prinsip, kebijakan ini dapat menciptakan level playing field yang lebih adil bagi pelaku industri lokal,” kata Shinta kepada Bisnis, Selasa (18/11/2025).

    Shinta menilai kebijakan ini juga berpotensi memperluas ruang pasar bagi UMKM dan merek lokal. 

    Hal ini sejalan dengan langkah pemerintah yang tengah mengonsolidasikan sekitar 1.300 merek lokal melalui Kementerian UMKM, yang diharapkan mendorong pertumbuhan industri fesyen domestik dan rantai pasok yang lebih sehat.

    Namun, Shinta menyampaikan, pakaian bekas impor selama ini mengisi ceruk harga ultra-murah yang sulit ditandingi produk baru, termasuk UMKM lokal.

    “Ketika pasokan di segmen ini ditekan, sementara substitusi produk lokal masih berada pada level harga yang lebih tinggi, maka konsumen berpendapatan rendah akan menghadapi kenaikan biaya untuk memenuhi kebutuhan berpakaian,” tuturnya.

    Menurutnya, pengetatan impor bisa meningkatkan biaya bagi konsumen berpendapatan rendah, sehingga kebijakan perlu diposisikan sebagai re-desain pasar untuk memastikan produk lokal tetap terjangkau, berkualitas, dan tersedia merata.

    Lebih lanjut, Shinta juga mendukung pengembangan ekosistem daur ulang tekstil, mengolah pakaian bekas menjadi bahan baku industri lokal untuk mengurangi tekanan lingkungan sekaligus menambah nilai tambah.

    Di sisi lain, Apindo melihat industri garmen dan tekstil Indonesia memiliki kapasitas dan pengalaman panjang dalam memasok produk untuk brand global maupun pasar domestik. Menurut Shinta, pelaku industri besar dan menengah siap meningkatkan produksi apabila ada kepastian kebijakan dan permintaan stabil.

    Pasalnya, Shinta menyebut tantangan terbesar terletak pada kesenjangan harga struktural antara thrifting dan produk lokal. Menurutnya, dengan struktur biaya masuk yang sangat rendah, pakaian bekas impor dapat dijual jauh di bawah biaya produksi pakaian baru.

    “Pelaku usaha siap untuk mengisi kebutuhan pasar yang sebelumnya dipenuhi oleh thrifting, selama ekosistem diatur dengan konsisten dan adil, serta biaya berusaha di Indonesia dapat ditekan,” terangnya.

    Tantangan lainnya, lanjut Shinta, mencakup perlindungan pedagang kecil yang sebagian besar merupakan pelaku usaha mikro dengan modal terbatas hingga konsistensi koordinasi antarkementerian dan penegakan hukum agar pasar tidak kembali dibanjiri barang ilegal.

    Ke depan, Apindo berharap pemerintah memperkuat sinergi antara Kementerian Perdagangan, Bea Cukai, Kementerian Perindustrian, Kementerian UMKM, pemerintah daerah (Pemda), hingga aparat penegak hukum untuk memastikan transisi menuju dominasi produk lokal berjalan efektif, sekaligus memberikan kepastian yang adil bagi pelaku usaha formal.

    Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman sebelumnya menuturakan pemerintah sudah mulai melakukan substitusi dari menjual barang thrifting ke produk lokal secara bertahap. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Sudah kami jalankan kok, sudah mulai kami pelan-pelan kami lakukan substitusi. Per hari ini [pedagang thrifting] sudah mulai jalan semua kok, pelan-pelan,” kata Maman saat ditemui di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta, Senin (17/11/2025).

    Maman memastikan pedagang thrifting masih dapat berjualan dalam waktu dekat lantaran mereka masih memiliki stok lama. Namun, pasokan thrifting tersebut akan menipis seiring pengetatan larangan impor barang bekas.

    Meski begitu, Maman menyatakan pemerintah tidak akan membiarkan para pedagang kehilangan sumber usaha, dan berencana mendorong mereka beralih menjual produk-produk merek lokal sebagai substitusi ketika stok barang impor bekas benar-benar habis.

    Pemerintah juga telah mengonsolidasikan sekitar 1.300 merek lokal, mencakup beragam kategori seperti pakaian, celana, sepatu, dan sandal.

    Dia menambahkan, dalam waktu dekat, sejumlah daftar merek tersebut akan dibahas bersama para pedagang pakaian bekas untuk mendorong substitusi produk lokal.

    “Nanti juga dari Kementerian Perdagangan juga akan ikut kolaborasi untuk bagaimana mempercepat dan melakukan akselerasi substitusi produk ini,” imbuhnya.

    Sementara itu, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan pihaknya bersama dengan Kementerian UMKM tengah memperkuat koordinasi untuk meningkatkan daya saing UMKM.

    Budi menyampaikan sejumlah program siap dikolaborasikan, salah satunya program UMKM Bisa Ekspor yang membutuhkan dukungan lintas kementerian agar pelaku UMKM dapat menembus pasar global.

    Di samping itu, Kemendag juga akan melakukan harmonisasi kebijakan antarkementerian untuk memastikan seluruh regulasi tetap berpihak pada UMKM.

    “Dari perspektif masing-masing kementerian, kami terus kebijakan kita yang selalu mendukung UMKM kita,” pungkas Budi.

  • Anggota DPR: Industri kecil fondasi ekonomi rakyat butuh pendampingan

    Anggota DPR: Industri kecil fondasi ekonomi rakyat butuh pendampingan

    Tanpa legalitas, tanpa akses modal, tanpa literasi digital, sangat sulit bagi pelaku UMKM untuk naik kelas

    Jakarta (ANTARA) – Anggota DPR RI Komisi VII Novita Hardini menyebut industri kecil sebagai fondasi dan tulang punggung perekonomian rakyat dan nasional, membutuhkan regenerasi pelaku usaha serta pendampingan yang lebih terstruktur.

    Menurut data Kementerian Perindustrian, hingga triwulan III tahun 2024, sektor industri kecil dan menengah telah menyerap lebih dari 13 juta tenaga kerja, atau 65 persen dari total tenaga kerja industri. Kontribusinya terhadap PDB mencapai 3,69 persen, dan sekitar 21 persen dari total output industri pengolahan nonmigas.

    “Angka ini menunjukkan bahwa industri kecil adalah fondasi ekonomi rakyat, tapi kekuatannya tidak akan berkelanjutan tanpa regenerasi, peningkatan kemampuan teknis, dan pendampingan yang konsisten,” kata legislator perempuan dari Dapil 7 Jawa Timur itu dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Hal tersebut ia sampaikan saat membuka Program Penumbuhan dan Pengembangan Wirausaha Baru (WUB) Industri Kecil di Kabupaten Trenggalek (17/11).

    Program WUB tahun ini berfokus pada tiga komoditas strategis yakni paving block, dengan permintaan tinggi seiring pembangunan infrastruktur desa. Kedua, kerajinan ukiran barongan, yang memiliki nilai budaya dan potensi ekonomi khas Jawa Timur. Ketiga, perbengkelan roda dua, dengan pasar besar karena jumlah kendaraan bermotor di Jatim melampaui 20 juta unit.

    “Tiga sektor ini dipilih karena prospeknya kuat dan paling dekat dengan karakter ekonomi masyarakat Trenggalek,” ujarnya.

    Ia juga menyoroti berbagai hambatan yang dihadapi pelaku usaha kecil. Data Kemenkop UKM menunjukkan 77 persen UMKM belum memiliki legalitas, serta banyak yang belum memiliki akses pembiayaan formal.

    “Tanpa legalitas, tanpa akses modal, tanpa literasi digital, sangat sulit bagi pelaku UMKM untuk naik kelas,” kata Novita.

    Selain itu, masih banyak wirausaha yang tertinggal dalam pemasaran digital, branding, dan teknologi produksi. Menurutnya, kondisi ini mempertegas pentingnya program WUB sebagai sarana penguatan kapasitas pelaku usaha.

    Ia berharap kegiatan ini dapat melahirkan lebih banyak wirausaha industri yang kuat dan berdaya saing. Program WUB menghadirkan paket lengkap mulai dari pelatihan kewirausahaan, perizinan usaha, akses permodalan, pelatihan teknis, hingga kunjungan lapangan.

    “Tujuannya bukan hanya menghasilkan produk berkualitas, tetapi juga menciptakan pelaku usaha yang memahami manajemen, pemasaran, dan literasi digital,” tuturnya.

    Ia juga menekankan pentingnya memperkuat rantai nilai industri kecil di Trenggalek dan menciptakan lapangan kerja baru. Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, lembaga pembiayaan, komunitas kreatif, dan masyarakat dinilai sangat penting agar pembinaan wirausaha berjalan berkelanjutan.

    Novita juga mengajak seluruh peserta memanfaatkan program ini sebagai investasi masa depan. “Semoga ini menjadi langkah awal bagi wirausaha Trenggalek yang tangguh dan berdaya saing,” kata Novita.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah Siapkan Insentif Otomotif, Mirip PPNBM Covid 19?

    Pemerintah Siapkan Insentif Otomotif, Mirip PPNBM Covid 19?

    Jakarta –

    Industri otomotif Indonesia berdarah-darah tahun ini. Daya beli masyarakat lemah, penjualan mobil turun dibanding tahun lalu. Pemerintah menjanjikan akan memberikan insentif untuk menyelamatkan industri otomotif.

    Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mencatat, penjualan mobil di Indonesia selama 10 bulan pertama tahun ini baru mencapai 635 ribuan unit. Angka itu turun sekitar 10 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

    Angka penjualan mobil sampai Oktober juga masih jauh dari target 900 ribu unit hingga akhir tahun. Untuk mencapai target itu, pabrikan harus menjual 264 ribuan unit kendaraan lagi. Itu artinya, harus ada 132 ribuan unit mobil yang terjual setiap bulan tersisa.

    Dengan penjualan yang babak belur, pemerintah menjanjikan akan memberikan insentif untuk otomotif. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tengah memfinalkan usulan kebijakan insentif bagi sektor otomotif yang akan diajukan kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai bagian dari paket kebijakan fiskal tahun 2026.

    Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan, langkah ini diambil untuk mempercepat pemulihan dan penguatan industri otomotif nasional yang saat ini menghadapi tekanan daya beli di pasar domestik dan dinamika pasar global.

    “Kami di Kemenperin melihat sektor otomotif terlalu penting untuk diabaikan. Multiplier effect yang tinggi, baik keterkaitan ke depan dan belakang (backward dan forward linkage) subsektor terhadap sektor lain dalam ekonomi nasional, dan di dalamnya ada penyerapan tenaga kerja yang tinggi pula maka kita mengambil keputusan mengusulkan insentif bagi sektor ini. Hampir mirip dengan insentif otomotif pada saat Covid 19 dulu,” kata Agus dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (17/11/2025).

    Menurutnya, Kemenperin tengah menyusun desain skema insentif dan stimulus yang paling tepat sasaran, baik untuk mendorong permintaan (demand side) maupun menjaga utilisasi produksi dan melindungi investasi industri (supply side). Usulan tersebut akan dibahas bersama dan diajukan secara resmi melalui Menko Perekonomian.

    “Kemenperin sekarang dalam proses merumuskan usulan yang akan diajukan pemerintah, dalam hal ini Menko Ekon. Kami sedang menggodok kebijakan insentif dan stimulus untuk sektor otomotif yang akan kami ajukan untuk kebijakan fiskal 2026,” jelas Agus.

    Menperin menekankan, fokus utama dari usulan insentif ini adalah perlindungan tenaga kerja dari PHK dan penciptaan lapangan kerja baru di sektor otomotif, sekaligus menjaga keberlanjutan investasi industri otomotif di Indonesia.

    “Harapan kami, sektor otomotif mendapat perhatian khusus, sehingga ada perlindungan terhadap tenaga kerja yang sudah ada dan menciptakan lapangan kerja baru. Paling tidak, melalui kebijakan fiskal 2026, sektor otomotif bisa tumbuh jauh lebih cepat, berkontribusi lebih besar bagi pertumbuhan manufaktur dan pertumbuhan ekonomi nasional,” imbuhnya.

    (rgr/din)