Xcloud.id

Kementrian Lembaga: kemenperin

  • Izin Smelter Nikel Baru Dimoratorium, Pengusaha Pede Hilirisasi Makin Ngebut

    Izin Smelter Nikel Baru Dimoratorium, Pengusaha Pede Hilirisasi Makin Ngebut

    Bisnis.com, JAKARTA — Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) menyebut kebijakan moratorium atau penangguhan smelter nikel khususnya yang menghasilkan ferronickel, nickel matte, nickel pig iron (NPI), hingga mixed hydroxide precipitate (MHP) akan memperluas arah hilirisasi.

    Kebijakan yang tertuang lewat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko itu mendorong pelaku usaha untuk membangun smelter dengan produksi pengolahan nikel lainnya. 

    Ketua Umum FINI Arif Perdanakusumah mengatakan, kebijakan tersebut tak hanya memperdalam hilirisasi, tetapi juga menjaga stabilitas kapasitas produksi smelter saat ini yang mengalami oversupply atau kelebihan pasokan. 

    “Tapi yang menjadi isu dari PP 28/2025 ini adalah ada beberapa perusahaan yang memang sudah melakukan investasi, makanya diperlukanlah kebijakan dari pemerintah,” kata Arif saat ditemui Bisnis, Kamis (27/11/2025) 

    FINI mencatat terdapat investasi smelter nikel mencapai US$56 miliar atau setara Rp932 triliun pada periode 2026-2029 yang akan menciptakan lapangan pekerjaan hingga 50.000 pekerja. 

    Untuk itu, pengusaha menantikan penyesuaian dan kepastian hukum untuk keberlanjutan investasi yang telah masuk dan sedang dalam tahap konstruksi tersebut. 

    Arif mengungkapkan FINI telah melakukan koordinasi dengan berbagai kementerian terkait untuk mencari solusi. Pemerintah pun disebut memberi sinyal positif terhadap penanganan masalah tersebut.

    “Nah, terkait itu kami sudah berkoordinasi dengan Kemenko Ekonomi, Kemenperin, juga BKPM dan ya ada kabar gembira tentunya terkait dengan ini ya,” jelasnya. 

    Namun, Arif tak membeberkan kabar tersebut lebih lanjut. Dalam hal ini, pemerintah berupaya bersikap adil dengan tetap menjaga arah kebijakan hilirisasi, tetapi juga memastikan kepastian hukum bagi investor yang sedang membangun fasilitas pengolahan.

    Terkait minat investor baru, Arif menjelaskan bahwa arah investasi global di sektor nikel kini cenderung bergerak ke rantai produksi yang lebih hilir. Dia menyebut, tren tersebut sejalan dengan tujuan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah.

    “Iya sebetulnya kan kalau kita lihat tren investor terkait dengan investasi ini, di industri nikel ini mereka melihatnya sudah lebih jauh lagi yaitu rantai produksinya itu sampai ke advanced material gitu kan,” ujarnya.

    Menurut Arif, kebijakan penghentian sementara smelter produk antara dapat menjadi langkah tepat untuk membuka peluang industri hilir tumbuh di dalam negeri. 

    Apalagi, selama ini Indonesia masih mengekspor produk intermediate atau barang setengah jadi dan kembali mengimpor barang jadi dengan harga lebih tinggi.

    “Negara lain mengolah itu jadi barang jadi masuk ke Indonesia dengan harga lebih tinggi. Karena memang nilai tambahnya di situ. Nah, dengan kebijakan ini ya itu yang akan dicapai oleh pemerintah sebetulnya,” pungkasnya.

  • Airlangga Sebut Tahun Depan Tidak Ada Insentif Buat Industri Otomotif

    Airlangga Sebut Tahun Depan Tidak Ada Insentif Buat Industri Otomotif

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut tahun depan tidak ada insentif buat industri otomotif. Sebelumnya Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyebut pemerintah sedang menggodok insentif industri otomotif buat tahun depan.

    “Insentif (otomotif) tahun depan tidak ada,” buka Airlangga kepada wartawan di arena GJAW 2025, ICE-BSD City, Tangerang, Rabu (26/11/2025).

    Airlangga menyebut, industri otomotif di Indonesia sudah cukup kuat. Apalagi banyak didukung oleh pameran otomotif, baik skala nasional maupun internasional.

    “Karena industrinya sudah cukup kuat. Apalagi udah pameran di sini. Kuat banget,” sambung politisi Partai Golkar tersebut.

    “Lagi dikaji (rencana pemberian insentif pemberian otomotif). Dikaji, tapi belum (ada keputusan),” sambung Airlangga.

    Pernyataan Airlangga bertolak belakang dengan pernyataan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.

    Logo mobil hybrid. Foto: Doc. ACEA

    Sebelumnya Agus mengatakan industri otomotif adalah industri yang sangat penting dan menjadi salah satu andalan Indonesia. Maka itu pemerintah akan memberikan insentif lagi tahun depan.

    “Ya, sekarang sedang kita susun, dan insentif otomotif itu menurut saya sebuah keharusan ya, karena sektor yang terlalu penting, sangat-sangat penting. SBIN (Strategi Baru Industrialisasi Nasional) strateginya kita melihat backward dan forward linkage dari setiap kegiatan manufaktur,” kata Agus di arena GJAW 2025, ICE-BSD City, Tangerang (26/11/2025).

    “Backward dan forward linkage paling besar itu ada di sektor otomotif. Jadi memang pemerintah itu, sudah seharusnya juga menyiapkan insentif buat sektor otomotif di tahun 2026. Jangan tanya jenis insentif-nya, bentuk insentif-nya itu sekarang sedang kita susun,” terang Agus.

    Melansir laman resmi Kemenperin, industri otomotif merupakan salah satu sektor andalan dengan kontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) manufaktur, ekspor, dan penyerapan tenaga kerja. Investasi di sektor ini diperkirakan telah mencapai sekitar Rp 174 triliun dengan penyerapan hampir 100 ribu tenaga kerja langsung di industri kendaraan roda empat, roda dua, dan roda tiga.

    (lua/lth)

  • Erick Thohir Gandeng Menperin Genjot Industri Alat Olahraga

    Erick Thohir Gandeng Menperin Genjot Industri Alat Olahraga

    Jakarta –

    Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong kemandirian industri nasional, khususnya pada sektor kepemudaan dan keolahragaan.

    Upaya ini ditandai melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kemenperin dan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) mengenai Sinergitas Pengembangan Industri Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan.

    Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis untuk memperkokoh struktur industri olahraga dalam negeri, mulai dari alat olahraga, apparel, hingga alas kaki.

    “Industri olahraga Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi kekuatan ekonomi baru. Kinerja ekspor yang terus tumbuh, kualitas produk yang meningkat, serta komitmen standardisasi menunjukkan bahwa industri kita semakin siap bersaing di tingkat global,” ujar Agus dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (26/11/2025).

    Industri alat olahraga Indonesia terus mencatat pertumbuhan positif. Pada 2024, ekspor tumbuh 4,6% menjadi US$ 275,3 juta, dan hingga September 2025 nilai ekspor telah mencapai US$ 222,3 juta atau naik 11,9% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

    Produk olahraga Indonesia semakin kuat di pasar internasional dengan negara tujuan utama seperti Amerika Serikat, Korea Selatan, Jepang, Belanda, dan China.

    Menurut data BPS dan SIINas, Indonesia memiliki 128 unit industri alat olahraga yang menyerap lebih dari 15.600 tenaga kerja, tersebar di berbagai provinsi termasuk Sumatera Utara, Kepulauan Riau, dan Bali.

    Pulau Jawa tetap menjadi basis produksi utama dengan 14 Sentra IKM alat olahraga yang berfungsi sebagai pusat produksi, pembinaan, dan pengembangan teknologi.

    Di samping alat olahraga, industri olahraga nasional juga mencakup subsektor industri tekstil dan industri pakaian jadi, terutama pakaian olahraga. Selama tiga tahun terakhir, industri pakaian jadi mengalami tantangan besar baik pasar ekspor maupun pasar dalam negeri.

    Sementara itu, subsektor industri sepatu olahraga justru menjadi salah satu komoditi industri pengolahan nonmigas terbesar penyumbang nilai ekspor, yaitu di posisi 9 terbesar. Adapun negara tujuan ekspor terbesar industri ini yaitu ke Amerika Serikat (36,1%).

    Pada subsektor apparel, industri pakaian jadi berkontribusi sekitar 4,3% terhadap PDB industri pengolahan nonmigas, dengan pertumbuhan nilai tambah bruto 5,07% pada periode Januari-September 2025. Industri sepatu olahraga juga tetap menjadi komoditas strategis dengan nilai ekspor mencapai US$ 3,06 miliar pada Januari-Agustus 2025.

    Bersambung ke halaman berikutnya. Langsung klik

    Kemenperin melalui Ditjen IKMA juga mendorong pelaku industri olahraga untuk menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI). Melalui program pegembangan industri alat olahraga berbasis SNI, pemerintah telah menyusun mekanisme sertifikasi yang mencakup pendaftaran produk, proses sertifikasi oleh lembaga berwenang, pengambilan sampel, pengujian laboratorium, hingga penerbitan sertifikat SNI.

    Selain memenuhi pasar ekspor, industri alat olahraga nasional juga diarahkan untuk memenuhi kebutuhan domestik secara optimal, baik kebutuhan atlet, lembaga pendidikan, komunitas olahraga, maupun konsumsi masyarakat umum.

    Pertumbuhan kegiatan olahraga dan gaya hidup sehat di masyarakat membuka ruang pasar yang sangat besar bagi produk nasional. Dalam konteks pemenuhan permintaan domestik tersebut, Kemenperin mendorong kebijakan izin edar berbasis threshold TKDN dan pemberlakuan SNI wajib untuk berbagai jenis alat olahraga.

    Kebijakan ini bertujuan memastikan bahwa produk yang beredar di Indonesia berasal dari pelaku industri yang memproduksi dengan tingkat kandungan dalam negeri yang memadai serta memenuhi standar mutu dan keamanan. Menperin menegaskan bahwa penguatan TKDN dan standardisasi melalui Standar Nasional Indonesia (SNI) merupakan dua instrumen vital dalam membangun kemandirian dan kualitas industri olahraga nasional.

    Saat ini terdapat 37 pelaku industri yang telah menghasilkan produk ber-TKDN hingga lebih dari 65%, meliputi bola, raket, shuttlecock, perlengkapan gymnastik, hingga peraga pendidikan.

    “Melalui TKDN, pemerintah ingin memastikan bahwa belanja produk olahraga nasional dapat memberikan nilai tambah maksimal bagi industri dalam negeri dan memperkuat ekonomi lokal,” jelas Menperin.

    Sementara itu, penerapan SNI terus diperluas sebagai bentuk perlindungan konsumen sekaligus peningkatan daya saing produk. Menperin menyebut penerapan SNI bukan hanya memenuhi ketentuan teknis, tetapi memastikan bahwa setiap produk alat olahraga benar-benar aman, berkualitas, dan kompetitif secara internasional.

    Hingga kini, sudah terdapat enam pelaku industri yang menjadi pionir produk ber-SNI yang mengikuti standar federasi internasional. Sejalan dengan itu, Kemenperin juga mendorong penerapan SNI wajib bagi alat olahraga dan apparel tertentu.

    Standardisasi ini memastikan produk memenuhi aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan ketahanan, baik untuk penggunaan harian maupun kebutuhan prestasi. Menperin menekankan bahwa proses sertifikasi pun dibuat lebih selektif.

    “Proses sertifikasi SPPT SNI memang kami buat lebih sulit dengan tujuan untuk melindungi industri dalam negeri dan juga perlindungan konsumen,” tegasnya.

    Penerapan TKDN dan SNI ini memberikan dampak signifikan diantaranya menumbuhkan industri dalam negeri, meningkatkan daya saing, memperluas kesempatan usaha, membangun fondasi yang kuat agar industri alat olahraga dapat menembus pasar ekspor secara berkelanjutan.

    Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir memberikan apresiasi terhadap langkah Kemenperin dalam memperkuat kualitas dan kemandirian produk olahraga dalam negeri. Ia menekankan pentingnya kebijakan yang mendorong kemudahan dan keberlanjutan ekosistem industri.

    “Deregulasi ini jangan mengekang, justru mensupport ekosistem industri agar dimudahkan,” tegas Erick yang menambahkan bahwa regulasi yang adaptif akan membuka ruang inovasi dan membantu pelaku industri tumbuh lebih cepat.

    Kemenperin dan Kemenpora menyepakati sejumlah ruang lingkup kerja sama, termasuk penguatan rantai pasok industri olahraga, pengembangan SDM melalui pelatihan dan pemagangan, integrasi data dan teknologi, promosi penggunaan produk lokal, hingga pengembangan kawasan industri tematik olahraga.

    Halaman 2 dari 2

    (ily/hns)

  • Kemenperin Godok Insentif Otomotif buat Tahun Depan

    Kemenperin Godok Insentif Otomotif buat Tahun Depan

    Jakarta –

    Kementerian Perindustrian sedang menggodok rancangan insentif buat industri otomotif. Menurut Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, industri otomotif adalah industri yang sangat penting dan menjadi salah satu andalan Indonesia.

    “Ya, sekarang sedang kita susun, dan insentif otomotif itu menurut saya sebuah keharusan ya, karena sektor yang terlalu penting, sangat-sangat penting. SBIN (Strategi Baru Industrialisasi Nasional) strateginya kita melihat backward dan forward linkage dari setiap kegiatan manufaktur,” kata Agus di arena GJAW 2025, ICE-BSD City, Tangerang (26/11/2025).

    “Backward dan forward linkage paling besar itu ada di sektor otomotif. Jadi memang pemerintah itu, sudah seharusnya juga menyiapkan insentif buat sektor otomotif di tahun 2026. Jangan tanya jenis insentif-nya, bentuk insentif-nya itu sekarang sedang kita susun,” terang Agus.

    Melansir laman resmi Kemenperin, industri otomotif merupakan salah satu sektor andalan dengan kontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) manufaktur, ekspor, dan penyerapan tenaga kerja. Investasi di sektor ini diperkirakan telah mencapai sekitar Rp 174 triliun dengan penyerapan hampir 100 ribu tenaga kerja langsung di industri kendaraan roda empat, roda dua, dan roda tiga.

    Selain itu, jutaan pekerja lainnya terlibat di sepanjang rantai nilai otomotif, mulai dari pemasok komponen, logistik, hingga jaringan penjualan dan bengkel resmi maupun tidak resmi.

    Menperin menegaskan, perumusan usulan insentif untuk 2026 juga mempertimbangkan transisi kebijakan yang sudah berjalan, terutama terkait kendaraan rendah emisi serta elektrifikasi. Saat ini, insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk kendaraan listrik berbasis baterai dan sebagian kendaraan bus telah diatur melalui kebijakan fiskal yang berlaku hingga 2025.

    Menperin menambahkan, usulan insentif 2026 akan disinergikan dengan agenda pengembangan ekosistem kendaraan listrik, termasuk rencana kelanjutan dan penyempurnaan insentif untuk pembelian motor listrik yang sebelumnya sudah pernah diluncurkan pemerintah.

    Menperin menegaskan bahwa Kemenperin terus memperkuat dialog dengan pelaku industri otomotif, asosiasi, dan pemangku kepentingan terkait dalam mematangkan usulan insentif tersebut.

    “Kami akan terus berkoordinasi dengan Kemenko Ekon, Kementerian Keuangan, dan juga asosiasi seperti Gaikindo dan pelaku industri lainnya. Tujuan akhirnya jelas: menjaga daya saing, memperkuat ekosistem rantai pasok produksi otomotif di dalam negeri, serta memastikan industri otomotif tetap menjadi motor pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja,” bilang Agus dikutip Rabu (26/11/2025).

    (lua/rgr)

  • 200 Calon PMI Ikuti Latihan Las, Akan Dikirim ke Eropa Timur

    200 Calon PMI Ikuti Latihan Las, Akan Dikirim ke Eropa Timur

    Jakarta –

    Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) memberi pelatihan juru las (plate welder) bagi 200 calon PMI. Para juru las akan dikirim ke Eropa Timur.

    “Diklat welder untuk batch kedua yang ini merupakan implementasi dari arahan Bapak Presiden Prabowo terkait dengan kita menyiapkan 500 ribu tenaga kerja untuk mengisi pasar kerja luar negeri,” kata Menteri P2MI Mukhtarudin di Balai Diklat Industri Jakarta, Rabu (26/11/2025).

    Pelatihan ini juga melibatkan Kementerian Perindustrian dan Balai Diklat Industri Jakarta. Mukhtarudin mengatakan program ini dirancang khusus untuk pelatihan plate welder dengan kompetensi 3G GTAW.

    Sebagai informasi, plate welder 3G GTAW ialah keahlian menyambung pelat logam menggunakan metode Gas Tungsten Arc Welding (GTAW) atau sering disebut las argon pada posisi pengelasan 3G (vertikal ke atas).

    Pelatihan akan berlangsung selama 15 hari yang terdiri dari 14 hari pelatihan teori dan praktik welder, sementara 1 hari lainnya dikhususkan untuk uji kompetensi.

    Pelatihan berlangsung 15 hari yang terdiri dari 14 hari pelatihan teori dan praktik welder, sementara 1 hari lainnya dikhususkan untuk uji kompetensi. (Rachma I/detikcom)

    Dia menyebut KP2MI sudah memetakan penempatan peserta di luar negeri. Rencananya, peserta akan ditempatkan di negara-negara Eropa Timur, seperti Slovakia dan Ceko.

    “Begitu selesai dilatih bahasa, kemudian dilatih juga skill, kemudian sudah ada juga akan langsung penempatannya. Dan inilah sebagai bukti kita dalam rangka percepatan. Ini namanya program percepatan crash program dari Bapak Presiden,” tuturnya.

    Dia berharap pelatihan kompetensi ini akan semakin membuat tenaga kerja Indonesia terampil di berbagai sektor. Ia juga berharap adanya pergeseran tren dari low skill ke middle high skill untuk mengisi pasar kerja di luar negeri.

    “Jadi negara hadir dari menyiapkan pendidikannya, vokasinya, melakukan penempatannya kemudian sampai kita mencari lapangan pekerjaannya. Insyaallah ini akan kita realisasikan, akan kita optimalkan dan berharap kita mengatasi lapangan pekerjaan dan sekaligus juga kita memberdayakan masyarakat,” tutupnya.

    (jbr/dhn)

  • Kemenperin gelar temu usaha industri keramik pacu daya saing global

    Kemenperin gelar temu usaha industri keramik pacu daya saing global

    Prioritas utama strategi ini meliputi perlindungan pasar domestik dengan memperkuat tingkat komponen dalam negeri (TKDN) serta penguatan instrumen tarif dan nontarif,

    Bandung (ANTARA) – Kementerian Perindustrian menggelar temu usaha industri keramik dengan mempertemukan produsen sektor itu dengan lembaga standardisasi, institusi sertifikasi halal hingga perguruan tinggi untuk memacu produktivitas dan daya saing global.

    “Sehingga kami harap hal ini dapat meningkatkan sinergi dan kolaborasi kepada seluruh stakeholder menuju industri nasional keramik dan mineral nonlogam yang berdaya saing global,” kata Kepala Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam (BBSPJIKMN) Kementerian Perindustrian, Azhar Fitri di Bandung, Selasa.

    Azhar menjelaskan bahwa Kementerian Perindustrian saat ini tengah memperkuat ekosistem industrialisasi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing melalui berbagai kebijakan pembangunan industri nasional. Salah satunya melalui Strategi Baru Industrialisasi Nasional (SBIN).

    Menurut dia, SBIN hadir sebagai cetak biru industrialisasi Indonesia di era pasca pandemi dan pasca karbon. Strategi ini memadukan nilai-nilai kemandirian ekonomi, transformasi teknologi, serta keberlanjutan lingkungan dalam satu kerangka terpadu.

    “Prioritas utama strategi ini meliputi perlindungan pasar domestik dengan memperkuat tingkat komponen dalam negeri (TKDN) serta penguatan instrumen tarif dan nontarif,” katanya.

    Azhar menambahkan, sektor industri halal juga menjadi prioritas penting dalam pengembangan industri keramik dalam negeri.

    Ia menyebut sejumlah produk keramik yang bersentuhan dengan bahan pangan, seperti peralatan makan, minum, dan peralatan masak, kini perlu memenuhi persyaratan keamanan, higienitas, serta sertifikasi halal.

    “Sinergi antara pelaku industri keramik dengan lembaga standardisasi dan lembaga sertifikasi halal diperlukan untuk memastikan kesiapan industri menghadapi pasar produk halal, baik domestik maupun global,” ujarnya.

    Ia menyampaikan bahwa BBSPJI Keramik dan Mineral Nonlogam juga telah melakukan penelitian mengenai regulasi halal, termasuk simulasi bahan sintetis untuk kebutuhan industri keramik.

    Azhar berharap kegiatan temu usaha ini dapat memperkuat kolaborasi dan memberi kontribusi pada peningkatan daya saing industri keramik dan bahan lokal, sejalan dengan implementasi SBIN.

    “Kami mengundang para narasumber yang akan memberikan wawasan mengenai penyelenggaraan halal. Kami berharap seluruh peserta dapat mengikuti diskusi yang telah disiapkan,” ujarnya.

    Pewarta: Rubby Jovan Primananda
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Iperindo-pemerintah dorong penerapan SMK3 di industri galangan kapal

    Iperindo-pemerintah dorong penerapan SMK3 di industri galangan kapal

    Jakarta (ANTARA) – Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) bersama Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Perindustrian mendorong penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau SMK3 pada industri galangan kapal.

    Sebagai negara maritim dan kepulauan, industri galangan memiliki peranan penting di Indonesia. Sumber daya manusia dinilai sebagai aset vital dalam industri tersebut sehingga SMK3 perlu diterapkan sebagai langkah mengantisipasi risiko kecelakaan kerja.

    “Galangan ini adalah industri yang padat karya, padat teknologi, dan padat modal. Ini berarti sumber daya manusia merupakan aset yang terbesar karena untuk operasional galangan kapal, semuanya tergantung kepada sumber daya manusia itu sendiri,” kata Ketua Dewan Penasihat Iperindo Bambang Haryo Soekartono di Jakarta, Selasa.

    Bambang menyampaikan hal itu saat acara Awareness Safety Leadership pada Industri Galangan Kapal yang digelar di kantor PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) (Persero), Jakarta.

    Bambang mengatakan industri galangan kapal dapat berkembang maupun hancur karena sumber daya manusia. Oleh sebab itu, penerapan SMK3 di sektor maritim perlu didorong oleh berbagai pemangku kepentingan.

    “Dengan adanya SMK3 ini, kita sangat mengharapkan tentu konsumen industri pelayaran ini bisa lebih percaya kepada industri galangan yang ada di dalam negeri,” ucap anggota Komisi VII DPR RI yang membidangi urusan perindustrian itu.

    Ia pun mewanti-wanti agar SMK3 tidak hanya dijadikan slogan yang diabaikan setelah perusahaan mendapatkan sertifikasi.

    Bambang berharap industri galangan kapal konsisten menerapkan SMK3 pada operasional sehari-hari perusahaan.

    Pada kesempatan itu, Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan Kemenperin Mahardi Tunggul Wicaksono mengatakan industri galangan kapal memerlukan penanganan dan perhatian serius agar mampu berkembang dan memiliki daya saing.

    Bagi Indonesia, kata dia, sektor maritim bukan hanya berfungsi meningkatkan aktivitas ekonomi, melainkan juga sebagai simbol kekuatan dan kedaulatan negara.

    Dalam hal ini, dia menyoroti perkembangan industri galangan kapal dalam negeri dewasa ini.

    “Industri galangan kapal nasional saat ini mencapai 300-an industri yang tersebar di 29 provinsi dengan kapasitas terbesar mencapai 300.000 DWT (deadweight tonnage) serta menyerap sekitar 46 ribu lebih tenaga kerja,” ucapnya.

    Ia menekankan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen perusahaan. Menurut dia, SMK3 tidak sekadar aspek kepatuhan administratif dan regulasi.

    “Tetapi, SMK3 ini berfungsi sebagai instrumen strategis untuk mengelola risiko kerja secara proaktif, menjaga kelancaran produksi, serta melindungi tenaga kerja sebagai aset utama perusahaan,” tuturnya.

    Di sisi lain, Koordinator Bidang Akreditasi Kelembagaan dan SMK3 Kemenaker Sudi Astono menyatakan penerapan SMK3 di sektor maritim merupakan langkah strategis untuk mendukung upaya Presiden Prabowo Subianto mewujudkan pembangunan ekonomi biru.

    Sudi mengingatkan bahwa SMK3 merupakan amanat konstitusi, khususnya Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan tiap-­tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

    “Menurut ILO (Organisasi Ketenagakerjaan Internasional), kehidupan yang layak atau pekerjaan yang layak atau decent work itu salah satunya yang mendasar adalah K3. Tahun 2022, ILO mendeklarasikan bahwa K3 merupakan prinsip dan hak dasar di tempat kerja,” ucapnya.

    Dengan demikian, imbuh Sudi, K3 adalah bagian dari hak asasi pekerja.

    “Jadi, kalau mengabaikan K3 itu sama dengan mengabaikan nyawa manusia karena kita tahu kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, itu menimbulkan kerugian, penderitaan, cacat, cedera, sampai juga kematian, dan itu bisa dicegah dengan ilmu K3, termasuk dengan penerapan SMK3,” ujarnya.

    Adapun Ketua Umum DPP Iperindo Anita Puji Utami mengatakan sebagian besar pelaku industri galangan kapal sudah melaksanakan SMK3. Namun demikian, menurut dia, masih ada sebagian kecil yang belum menerapkannya.

    Maka dari itu, Iperindo bersama Kemenperin, Kemenaker, dan PT BKI menggelar Bimbingan Teknis Penerapan SMK3 pada Industri Galangan Kapal untuk Manager dan Staf K3 mulai Selasa ini hingga Kamis (27/11) mendatang.

    “Kegiatan ini tidak hanya sekadar kita bicara sosialisasi terkait SMK3, tapi bagaimana dengan pembaruan isu-isu yang terkait dengan masalah SMK3. Dan kita memastikan kembali yang terkait dengan masalah kebijakan maupun komitmen dari top manajemen untuk melaksanakan kegiatan SMK3 ini dengan baik,” ucapnya.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Peran Wuling Jadi Penggerak Industri Kendaraan Listrik Indonesia

    Peran Wuling Jadi Penggerak Industri Kendaraan Listrik Indonesia

    Jakarta –

    Wuling menjadi salah satu pembuka jalan industri kendaraan listrik di Indonesia. Tak hanya jualan mobil listrik impor, sejak awal kelahirannya mobil listrik Wuling sudah diproduksi di dalam negeri. Atas dasar itu, Wuling meraih penghargaan ” Penggerak Industri Kendaraan Listrik Indonesia” di ajang detikcom Awards 2025.

    Wuling membuktikan keseriusannya di industri kendaraan listrik Indonesia dengan meluncurkan produk dalam negeri sedari awal. Tak mau coba-coba, sejak pertama kali meluncurkan kendaraan listrik di Indonesia, mobil listrik Wuling sudah diproduksi di dalam negeri. Bahkan, tingkat komponen dalam negeri (TKDN) mobil listrik Wuling terbilang tinggi.

    Kini, produk buatan dalam negeri Wuling semakin beragam. TKDN mobil listrik Wuling pun meningkat seiring perkembangan waktu. Berdasarkan data Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri (P3DN) Kementerian Perindustrian, mobil listrik Wuling saat ini sudah ada yang memiliki 50 persen TKDN.

    Untuk kendaraan listrik produk lokal, Wuling mengandalkan ABC Stories, yang terdiri dari Air ev, BinguoEV, dan Cloud EV. Selain itu, produk mobil listrik buatan dalam negeri Wuling terus bertambah.

    Terbaru, Wuling juga telah meluncurkan MPV listrik Wuling Darion. Sama seperti ABC Stories, Wuling Darion juga sudah diproduksi lokal di pabrik PT SGMW Motor Indonesia (Wuling) di Cikarang, Jawa Barat. Indonesia jadi negara pertama di dunia yang memperkenalkan dan memproduksi Wuling Darion. Berdasarkan data P3DN, TKDN Wuling Cortez Darion sudah mencapai 42,5 persen.

    Untuk mendukung roda ekonomi, Wuling juga menyajikan kendaraan komersial bertenaga listrik, Wuling Mitra EV.

    Langkah Wuling memproduksi kendaraan di Indonesia tidak hanya soal perakitan, tapi juga menanamkan investasi pabrik produksi kendaraan yang berdiri di Cikarang, Jawa Barat, sejak 2017.

    detikcom Awards 2025 digelar untuk memberikan apresiasi bagi yang berkontribusi nyata untuk Indonesia. Tahun ini, ajang penghargaan mengusung tema ‘Apresiasi Karya Insan Nusantara, Merajut Indonesia Gemilang’.

    Penghargaan ini ditujukan bagi individu, pelaku usaha, dan unsur pemerintah yang telah menorehkan prestasi serta memberi dampak signifikan bagi bangsa.

    Awards ini menyoroti karya, tata kelola, dan pencapaian unggul di berbagai bidang. Ajang ini menjadi salah satu cara detikcom untuk menjaga semangat berkarya, berdedikasi, dan bertransformasi dalam ‘rumah besar’ Indonesia.

    (rgr/dry)

  • China akan bangun basis percontohan nasional untuk industri emerging

    China akan bangun basis percontohan nasional untuk industri emerging

    Beijing (ANTARA) – China mulai membangun basis demonstrasi pengembangan industri baru nasional, dengan tujuan mendirikan sekitar 100 basis demonstrasi kawasan industri dan 1.000 basis demonstrasi jenis perusahaan pada tahun 2035, menurut Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi.

    Berdasarkan surat edaran tersebut, pembangunan basis percontohan akan selaras dengan strategi pembangunan nasional 2035 dan periode Rencana Lima Tahun ke-15 (2026-2030), dengan fokus pada sektor-sektor emerging utama, seperti industri teknologi informasi generasi berikutnya, energi baru, material baru, biologi, perangkat canggih, kendaraan energi baru (new energy vehicle/NEV) terhubung cerdas, peralatan ketinggian rendah (low-altitude), dan kedirgantaraan, serta perlindungan hijau dan lingkungan hidup.

    Basis-basis percontohan kawasan industri akan bertujuan untuk mendorong pengembangan industri-industri unggulan terklaster, berskala besar, dan berteknologi tinggi, memperkuat pasokan teknologi generik utama, meningkatkan transformasi dan penerapan industri atas capaian ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), serta mengeksplorasi pendekatan manajemen yang sesuai dengan industri-industri emerging.

    Perusahaan-perusahaan percontohan akan berfokus pada penguatan pengembangan produk, pemanfaatan teknologi utama dan inti, serta pencapaian terobosan dalam inovasi orisinal utama.

    Perusahaan-perusahaan tersebut juga akan berupaya mengembangkan bentuk dan model bisnis baru, serta mendorong inovasi dalam skenario aplikasi, demikian menurut kementerian tersebut.

    Penerjemah: Xinhua
    Editor: Alviansyah Pasaribu
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pabrik BYD di Subang Beroperasi Awal Tahun 2026

    Pabrik BYD di Subang Beroperasi Awal Tahun 2026

    Jakarta –

    BYD sudah merajai penjualan mobil listrik di Indonesia. Produknya masih impor utuh dari China. Di sisi lain, proses pembangunan pabrik BYD di Subang masih terus berjalan. Rencananya pabrik itu mulai beroperasi pada kuartal pertama 2026.

    “Sementara ini kita sudah masuk tahap akhir ya, karena kita sudah dapat audit dari BKPM, sekarang lagi konsisten koordinasi dengan Kementerian Perindustrian, karena ini adalah transisi, ke depan mitra kita adalah Kementerian Perindustrian,” kata Luther selaku Head of Public and Government Relations PT BYD Motor Indonesia di ICE BSD City, Tangerang, belum lama ini.

    “Ini mulai start proses tahap terakhir, harusnya lancar. Itu semua dimulai di kuartal I 2026,” jelas Luther.

    Sebanyak 69.146 unit mobil listrik sudah terdistribusi sepanjang tahun 2025. BYD menjadi model yang paling populer di Indonesia dengan capaian 30.670 unit. Sementara sub brand mewahnya, Denza mendistribusikan sebanyak 6.967 unit.

    PT BYD Auto Indonesia merupakan merek yang mengikuti program insentif impor mobil listrik dengan investasi terbesar. Mereka membangun pabrik senilai Rp 11,2 triliun dengan kapasitas produksi 150 ribu unit per tahun.

    BYD optimistis jika pabrik sudah berdiri tetap bisa memimpin pasar mobil listrik di Indonesia.

    “Malah kalau kita berbasis manufaktur, itu kita justru lebih confidence dan lebih optimis. Karena assurance terhadap production dan supply itu lebih clear,” jelas dia.

    “Kalau sekarang kan kita dengan metode ini, kita mungkin masih dapat kondisi-kondisi tertentu. Yang mungkin membuatnya menjadi tidak certain. Kalau berbasis manufaktur pasti lebih certain secara keseluruhan,” tambah Luther.

    BYD sebagai penerima insentif itu harus melaksanakan komitmennya untuk memproduksi mobil di dalam negeri.

    Hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Investasi No. 6 Tahun 2023 jo No. 1 Tahun 2024. Berdasarkan aturan itu, ada sejumlah kewajiban yang harus ditunaikan produsen mobil listrik penerima insentif EV CBU. Sebelum mendapatkan insentif, pabrikan itu harus menyertakan surat komitmen yang salah satu isinya adalah janji untuk memproduksi mobil listrik di dalam negeri.

    Mereka harus mulai memproduksi mobil listrik di dalam negeri paling lambat 1 Januari 2026. Dalam rentang Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2027, pabrikan mobil listrik itu harus memproduksi mobil dengan jumlah dan spesifikasi teknis yang minimal sama dengan yang diimpor.

    (riar/dry)