Xcloud.id

Kementrian Lembaga: kemenperin

  • 5 Jurus Ini Bakal Bantu RI Bebas Limbah Plastik Tahun 2040

    5 Jurus Ini Bakal Bantu RI Bebas Limbah Plastik Tahun 2040

    Jakarta –

    Limbah plastik menjadi persoalan serius di tengah ancaman kerusakan lingkungan. Indonesia sendiri berkomitmen untuk mencapai target bebas limbah plastik pada tahun 2040, termasuk yang mencemari laut hingga saluran air.

    Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira berpendapat ada 5 kebijakan yang perlu diambil untuk mencapai target tersebut. Pertama adalah membuat cukai pada kemasan plastik sekali pakai.

    “Untuk bebas dari polusi plastik 2040 setidaknya ada 5 strategi kebijakan. Pertama, segera membuat cukai kemasan plastik sekali pakai. Ide ini sudah cukup lama, tapi pemerintah belum juga menjalankan pengenaan cukai plastik di 2025,” katanya saat dihubungi detikcom, Minggu (29/6/2025).

    Kedua, menagih tanggung jawab perusahaan produsen plastik melalui pajak plastik yang dibebankan ke produsen. Ketiga, mendorong alternatif produk biodegradable dengan dukungan berbagai insentif, suku bunga rendah, dan belanja riset lebih besar.

    Pemerintah juga perlu menegakkan hukum dan memberi sanksi berat bagi pihak-pihak yang membuang sampah plastik di sungai atau laut. Bhima lalu menekankan pentingnya fasilitas memadai, serta edukasi ke masyarakat.

    “Keempat, penegakan hukum dengan sanksi yang berat ke individu dan korporasi yang membuang sampah plastik di sungai, dan laut. Kelima, penyediaan fasilitas pemilahan sampah plastik disertai edukasi konsisten di setiap rumah tangga,” tutur Bhima.

    Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arief mengatakan, plastik telah menjadi tulang punggung bagi banyak industri, termasuk sektor makanan dan minuman. Oleh karena itu perlu ada keseimbangan dalam menanggapi persoalan tersebut, khususnya terkait pengelolaanya.

    “Plastik menjadi tulang punggung industri makanan dan minuman khususnya kemasan sehingga keseimbangan lingkungan dan hasil industri yang ada di lingkungan perlu pengelolaan yang lebih efisien sehingga nilai ekonominya tetap berputar,” sebut Febri.

    Febri menyinggung pentingnya pengelolaan sampah lewat edukasi ke masyarakat. Poinnya, sebut dia, bukan melarang penggunaan produk plastik melainkan pengelolaannya yang butuh pemahaman dan kerja sama banyak pihak.

    Ia mencontohkan sampah plastik yang dapat dijadikan bahan baku industri kembali hingga di-recycle untuk bahan kemasan lainnya. Sampah plastik juga bisa dikelola menjadi sumber energi bagi kebutuhan industri lainnya.

    “Sampah plastik dapat dijadikan bahan baku kembali industri plastik dan bahan kemasan produk lain. Energi dari hasil pengelolaan sampah plastik juga bisa digunakan untuk industri dan kepentingan ekonomi lainnya. Jadi, sebaiknya tidak melarang penggunaan produk plastik atau sampahnya melainkan mengedukasi masyarakat untuk bijak mengelola sampah plastik tersebut,” tutup Febri.

    (ily/kil)

  • Pengelolaan Sampah Jadi Kunci buat RI Agar Bebas Limbah Plastik

    Pengelolaan Sampah Jadi Kunci buat RI Agar Bebas Limbah Plastik

    Jakarta –

    Pemerintah Indonesia berupaya mencapai target bebas polusi plastik pada tahun 2040. Secara bertahap Indonesia bakal menekan persoalan sampah plastik yang mencemari saluran air hingga laut lepas.

    Persoalan limbah plastik memang menjadi persoalan serius yang dikhawatirkan mengganggu ekosistem alam. Komposisi sampah plastik mencakup 15% dari total keseluruhan sampah yang mencapai 56 juta ton.

    Meski begitu, Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arief mengatakan, plastik telah menjadi tulang punggung bagi banyak industri, termasuk sektor makanan dan minuman. Oleh karena itu perlu ada keseimbangan dalam menanggapi persoalan itu, khususnya terkait pengelolaanya.

    “Plastik menjadi tulang punggung industri makanan dan minuman khususnya kemasan sehingga keseimbangan lingkungan dan hasil industri yang ada di lingkungan perlu pengelolaan yang lebih efisien sehingga nilai ekonominya tetap berputar,” katanya saat dihubungi detikcom, Minggu (29/6/2025).

    Febri menyinggung pentingnya pengelolaan sampah lewat edukasi ke masyarakat. Poinnya, sebut dia, bukan melarang penggunaan produk plastik melainkan pengelolaannya yang butuh pemahaman dan kerja sama banyak pihak.

    “Titik beratnya pada pengelolaan sampah atau waste masyarakat sekaligus mengedukasi mereka dan bukan melarang penggunaan hasil produk industri plastik ini. Untuk mencapai hal ini butuh pemahaman dan kerjasama yang baik semua stakeholder,” tutur Febri.

    Ia mencontohkan sampah plastik yang dapat dijadikan bahan baku industri kembali hingga di-recycle untuk bahan kemasan lainnya. Sampah plastik juga bisa dikelola menjadi sumber energi bagi kebutuhan industri lainnya.

    “Sampah plastik dapat dijadikan bahan baku kembali industri plastik dan bahan kemasan produk lain. Energi dari hasil pengelolaan sampah plastik juga bisa digunakan untuk industri dan kepentingan ekonomi lainnya. Jadi, sebaiknya tidak melarang penggunaan produk plastik atau sampahnya melainkan mengedukasi masyarakat untuk bijak mengelola sampah plastik tersebut,” beber Febri.

    Ia juga menyatakan Kemenperin mendukung lingkungan yang bersih, pengelolaan sampah yang efisien dan bisa mendukung circular economy, di mana sampah plastik dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku industri plastik kembali.

    Dengan kolaborasi berbagai pihak, termasuk Pemerintah Daerah dan Kementerian Lingkungan Hidup, Febri berharap komitmen menjaga lingkungan selaras dengan menjaga iklim investasi di industri plastik.

    “Dukungan Pemerintah daerah dan KLH untuk sama sama memajukan industri dan menjaga lingkungan menjadi langkah strategis hingga 2040 sehingga iklim investasi di industri plastik lebih meningkat untuk memenuhi kebutuhan industri terutama makanan dan minuman dan sektor lain dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional,” bebernya.

    Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira, mendorong adanya sanksi dan penegakan hukum bagi pihak-pihak yang membuang sampah plastik di sungai atau laut. Ia juga menekankan pentingnya fasilitas memadai, serta edukasi ke masyarakat.

    “Penegakan hukum dengan sanksi yang berat ke individu dan korporasi yang membuang sampah plastik di sungai, dan laut. Lalu penyediaan fasilitas pemilahan sampah plastik disertai edukasi konsisten di setiap rumah tangga,” tutup Bhima.

    (kil/kil)

  • Pengusaha Kawasan Industri Putar Otak Gaet Investor Kala Geopolitik Memanas

    Pengusaha Kawasan Industri Putar Otak Gaet Investor Kala Geopolitik Memanas

    Bisnis.com, JAKARTA — Himpunan Kawasan Industri (HKI) tengah berupaya untuk memperkuat kondisi industri manufaktur di Indonesia yang banyak menyerap lahan di tengah memanasnya situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah imbas perang Iran dan Israel.

    Ketua Umum HKI Akhmad Ma’ruf Maulana mengatakan apabila konflik ini terus berlanjut dan berlangsung dalam jangka waktu lama, Indonesia berpotensi mengalami dampak gangguan ekonomi yang signifikan. 

    “Mulai dari terganggunya rantai pasok global, lonjakan harga energi, hingga menurunnya kepercayaan investor asing untuk menanamkan modal di tanah air,” ujarnya dalam keterangan resminya, dikutip Jumat (27/6/2025).

    Dia menerangkan bahwa sektor industri manufaktur dan kawasan industri di Indonesia akan sangat terdampak, terutama pada biaya logistik dan bahan baku yang selama ini bergantung pada jalur distribusi internasional. 

    Tak hanya itu, ketidakpastian global juga bisa membuat investor menahan (wait and see) keputusan ekspansi maupun penanaman modal baru di negara berkembang, termasuk Indonesia.

    Ma’ruf menyebut ketahanan energi nasional ikut diuji. Sebab, ketergantungan industri terhadap pasokan gas sangat besar dan harga gas yang kompetitif menjadi salah satu kunci menjaga daya saing kawasan industri di tengah tekanan global.

    “Situasi geopolitik yang tidak stabil bisa mendorong harga energi global melonjak, sehingga pemerintah perlu mengambil langkah-langkah antisipatif,” tuturnya. 

    Untuk itu, pihaknya berharap pemerintah dapat menghadirkan solusi terbaik dalam penyediaan pasokan gas dan penetapan harga yang lebih kompetitif.  Menurutnya, sangat penting untuk menjaga daya saing kawasan industri nasional di tengah situasi ketidakpastian global yang sangat dinamis saat ini

    Di sisi lain, pihaknya mendukung langkah pemerintah dalam menjalin kerja sama internasional, termasuk MoU pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (Special Economic Zone/SEZ) dengan Pemerintah Singapura yang baru saja ditandatangani. 

    Namun demikian, HKI menekankan bahwa MoU saja tidak cukup karena diperlukan tindak lanjut nyata dan terstruktur, sebagaimana kerja sama Johor Bahru—Singapura yang terbukti sukses menjadi model sinergi lintas batas negara dalam mendorong pertumbuhan kawasan industri.

    Lebih lanjut, Ma’ruf menyampaikan bahwa saat ini HKI sedang merumuskan Program Paket Investasi, sebuah inisiatif strategis yang dirancang untuk mempertahankan daya tarik investasi Indonesia di tengah tekanan global. Program ini merupakan yang pertama kali akan dilaksanakan oleh HKI sebagai upaya jemput bola bagi calon investor asing (Foreign Direct Investment/FDI) untuk menanamkan modalnya di Indonesia. 

    Untuk mendukung pelaksanaannya, HKI akan bersinergi dengan Kementerian Perindustrian, Kementerian Investasi/BKPM, serta kementerian lainnya yang terkait dengan pengembangan industri manufaktur dan kawasan industri.

    Program ini akan mencakup sejumlah rekomendasi kebijakan, insentif kolaboratif, serta pendekatan baru dalam penyediaan lahan dan infrastruktur yang ramah investasi. 

    Beberapa di antaranya yaitu HKI mendorong agar pemerintah pusat dan daerah lebih proaktif dalam mendukung kawasan industri dengan penyediaan infrastruktur dasar yang kompetitif, termasuk memastikan harga gas HGBT yang bersaing, tersedianya jaringan pipa gas, dan bila diperlukan, pembangunan LNG terminal di wilayah strategis seperti Batam dan sekitarnya.

    Tak kalah penting, ketersediaan energi berbasis gas sebagai sumber listrik primer yang andal dan ramah lingkungan harus menjadi prioritas agar kawasan industri dapat terus berkembang secara berkelanjutan dan efisien.

    Program ini rencananya akan diperkenalkan secara resmi dalam acara Pelantikan Pengurus HKI Periode 2025–2029, sebagai bentuk komitmen awal para pengurus baru untuk membangun optimisme dan kepercayaan baru dari pelaku industri dan investor.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung menyampaikan bahwa pemerintah membuka opsi untuk mengimpor gas guna memastikan pasokan energi bagi sektor industri tetap terjaga.

    Opsi ini menunjukkan adanya keseriusan pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga gas, terutama bagi kawasan-kawasan industri strategis yang sangat bergantung pada energi untuk menjaga kontinuitas produksi.

  • Terapkan Standar Industri Hijau, Pabrik Semen Ini Diancungi Jempol Wamenperin – Page 3

    Terapkan Standar Industri Hijau, Pabrik Semen Ini Diancungi Jempol Wamenperin – Page 3

    Senada, Ketua Asosiasi Semen Indonesia, Lilik Unggul Raharjo mengatakan, bahwa akselerasi industri hijau sangat penting bagi industri semen. Selain kontribusi terhadap upaya  dekarbonisasi di dalam negeri, juga untuk mengantisipasi kebijakan batasan emisi karbon, baik yang akan diterapkan Pemerintah  dalam kebijakan Nilai Ekonomi Karbon, dan juga yang  ditetapkan oleh negara-negara tujuan ekspor.

    Direktur Utama SIG, Indrieffouny Indra menyampaikan terima kasih atas dukungan Kementerian Perindustrian kepada SIG selama ini, khususnya dalam perjalanan transformasi menjadi Perusahaan yang menerapkan prinsip industri hijau dan industri 4.0.

    Sebagai market leader di industri semen nasional, SIG memiliki visi untuk menjadi penyedia solusi bahan bangunan terbesar di Indonesia yang beorientasi terhadap pelanggan, praktik bisnis terbaik berdasarkan prinsip keberlanjutan, penciptaan nilai tambah bagi pemangku kepentingan, serta pengembangan sumber daya manusia.

    Semangat  keberlanjutan SIG didasari oleh kesadaran bahwa pembangunan harus berjalan beriringan dengan kebutuhan umat manusia saat ini. Karena itu, SIG berusaha memetakan tantangan dan peluang untuk bisa fit for the future melalui inisiatif dekarbonisasi, penciptaan solusi-solusi bahan bangunan inovatif, penerapan ekonomi sirkular, konservasi air dan alam, serta penciptaan nilai bagi komunitas masyarakat.

    “Komitmen keberlanjutan SIG diperkuat dengan strategi keberlanjutan yang meliputi penciptaan solusi inovatif dan modern, perlindungan terhadap lingkungan, dan penciptaan nilai bagi karyawan dan masyarakat. Ketiga pilar keberlanjutan tersebut diwujudkan melalui penerapan tata kelola yang baik dan menjunjung tinggi kepatuhan hukum, etika, dan integritas,” kata Indrieffouny Indra. 

     

  • Kapasitas CEIR Penuh, Skema Pengadaan Server Baru untuk Pengendalian IMEI Masih Dibahas

    Kapasitas CEIR Penuh, Skema Pengadaan Server Baru untuk Pengendalian IMEI Masih Dibahas

    Bisnis.com, JAKARTA— Pemerintah tengah membahas rencana pengadaan server baru untuk sistem Centralized Equipment Identity Register (CEIR), seiring dengan kapasitas server saat ini yang sudah mendekati batas maksimal. 

    Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengundang sejumlah pemangku kepentingan untuk membahas rancangan Peraturan Presiden (Perpres) dan skema pengelolaan CEIR dalam sebuah pertemuan pada 23 Juni kemarin.

    Melalui surat undangan resmi nomor B/413/ILMATE.5/IND/VI/2025, Kemenperin menyampaikan agenda pertemuan antara lain mencakup pembahasan penguatan regulasi pengendalian IMEI Nasional serta rencana penarikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pengelolaan sistem CEIR.

    Menanggapi hal ini, Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) menyatakan proses penyusunan regulasi tersebut masih berlangsung dan belum ada keputusan resmi terkait skema pembiayaan maupun pengadaan server baru.

    “Belum ya, itu di Kemenperin sedang menyusun Peraturan Presiden [Perpres] kita baru tahu setelah draftnya jadi, saat ini belum. Pengadaannya sistem CEIR bagaimana? Kalau dari ATSI lebih baik ada evaluasi, ada assessment dulu,” kata Direktur Eksekutif ATSI, Marwan O. Baasir saat dihubungi Bisnis pada Kamis (26/6/2025). 

    Pengamat Telekomunikasi dan Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi menilai membebankan biaya kepada penyedia perangkat sebenarnya merupakan skema yang cukup adil, mengingat mereka merupakan pihak yang langsung mendapatkan keuntungan dari pasar yang lebih teratur.

    Namun, dia mengingatkan bahwa tarif yang terlalu tinggi justru bisa menjadi beban tambahan bagi industri dan konsumen. 

    Menurutnya, efektivitas skema ini sangat bergantung pada transparansi penggunaan dana serta kemampuan pemerintah menjaga agar biaya tetap berada dalam batas yang wajar.

    “Kalau dikelola baik, ini bisa mendukung CEIR tanpa mengganggu ekosistem. Kalau tidak, malah bisa bikin harga naik dan pasar terganggu,” kata Heru kepada Bisnis pada Kamis (26/6/2025). 

    Dia juga menyoroti potensi dampak lanjutan jika biaya pendaftaran IMEI dibebankan ke produsen perangkat. Menurutnya ada kemungkinan besar harga perangkat naik karena mereka akan meneruskan biaya ke konsumen. 

    Hal tersebut dapat mengurangi daya beli, terutama di segmen menengah ke bawah. Selain itu, kompetisi antar merek juga bisa terpengaruh, karena merek kecil dengan margin tipis akan kesulitan bersaing dengan merek besar. 

    “Dampaknya mungkin terasa di pasar entry-level, dimana konsumen sangat sensitif terhadap harga. Pemerintah perlu atur tarif supaya enggak terlalu memukul pasar,” katanya. 

    Tak hanya itu, Heru mengingatkan skema baru ini berisiko menambah beban operasional bagi pelaku usaha kecil, dan dapat berujung pada pasar yang kurang kompetitif.

    Sebagai solusi, Heru menyarankan agar pendanaan CEIR menggunakan pendekatan hybrid, yakni sebagian ditanggung oleh APBN untuk infrastruktur dasar, sementara sisanya berasal dari kontribusi operator seluler dan produsen berdasarkan volume perangkat.

    Menurutnya, skema ini lebih adil karena beban dibagi sesuai dengan kapasitas masing-masing pihak. 

    Dia juga menekankan pentingnya transparansi tarif pendaftaran IMEI dan perlunya efisiensi teknis melalui kolaborasi dengan operator.

    Alternatif lainnya, Heru menyarankan agar pengelolaan CEIR dikembalikan ke operator telekomunikasi, dengan sistem yang dapat diakses oleh Kemenperin maupun Bea Cukai layaknya layanan cloud.

    “Toh kalau soal kebobolan, justru ketika perangkat dikelola seperti sekarang banyak kebobolan IMEI yang kemudian merugikan negara juga,” pungkas Heru.

  • Presiden Rusia Vladimir Putin Mau Bikin Aplikasi Pesan Pengganti WhatsApp dan Telegram – Page 3

    Presiden Rusia Vladimir Putin Mau Bikin Aplikasi Pesan Pengganti WhatsApp dan Telegram – Page 3

    Tidak hanya mengembangkan layanan mirip Telegram dan WhatsApp, Rusia juga ambisius dalam hal gaming. Pada Januari lalu, Rusia dilaporkan berencana untuk mengembangkan konsol game besutannya sendiri. Informasi ini diungkapkan oleh Wakil Ketua Komite Kebijakan Informasi Duma Negara Anton Gorelkin.

    Berdasarkan laporan TechSpot seperti dikutip dari Engadget, Sabtu (4/1/2025), Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Rusia saat ini sedang mengembangkan konsol game domestik.

    Kabarnya, konsol ini akan dilengkapi prosesor Elbrus dan sistem operasi Aurora atau Alt Linux, yang merupakan turunan dari sistem operasi Linux. Sementara Elbrus merupakan prosesor yang dikembangkan oleh Moscow Center of SPARC Technologies.

    Sebagai informasi, Elbrus sendiri awalnya dirancang untuk kebutuhan pertahanan, infrastruktur, dan aplikasi penting lainnya. Kemungkinan, prosesor ini mungkin belum sebanding dengan produksi Intel, AMD, termasuk menyamai performa yang ditawarkan konsol PS5 atau Xbox.

  • API Apresiasi Keputusan Pemerintah Tak Lanjutkan BMAD POY dan DTY

    API Apresiasi Keputusan Pemerintah Tak Lanjutkan BMAD POY dan DTY

    Liputan6.com, Jakarta – Keputusan pemerintah untuk tidak melanjutkan wacana BMAD benang POY dan DTY mendapatkan apresiasi dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Hal tersebut diutarakan oleh Ketua Bidang Perdagangan Apindo, Anne P Sutanto. Apindo mengapreasiasi dan berterima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto serta Kementerian Perdagangan untuk tetap mendukung program hilirisasi berdaya saing. Dirinya menekankan, pada prinsipnya API dan Apindo meyakini bahwa pemerintah mempunyai data yang jauh lebih akurat dan detail mengapa kebijakan BMAD tidak dilanjutkan.

    “Harapan kami sebelum APSyFI mengelola data anggotanya dulu secara terperinci. Karena persyaratan BMAD juga cukup konkret dan spesifik sehingga jangan sampai kebijakan pemerintah Indonesia di-challenge negara lain di WTO. Itu saran kami dari Apindo. Karena ini justru merugikan reputasi Indonesia apabila challenge negara lain tidak dapat didefend dengan data yang akurat,” paparnya.

    Lebih lanjut Ane yang juga menjabat selaku Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) ini menjelaskan awal penolakan BMAD Benang POY dan DTY yang tidak dilanjutkan oleh Kementerian Perdagangan. Menurut Anne, sebelum Menteri Perdagangan memutuskan tidak melanjutkan wacana BMAD Benang POY dan DTY, perwakilan dari APSyFI, API serta Apindo sudah diundang Kementerian Perdangan guna menghadiri pertemuan yang dihadiri Kemenperin, Kemenkeu, KPPU dan KADI.

    “Jadi sudah didengarkan fakta dan argumen serta detail detail yang disampaikan masing-masing asosiasi. Setelah itu ada rapat koordinasi, dari rapat tersebut API juga menyampaikan komitmennya bahwa anggota API akan support kapasitas anggota APSyFI dengan standard market yang ada,” ujarnya.

    Anne menambahkan bahwa, pihak API dan Apindo telah berulang kali menyampaikan kepada APSyFI dan mengajak untuk berkolaborasi dan konsolidasi mengenai kapasitas POY dan DTY agar bisa dioptimalkan oleh industri tekstil turunan supaya tetap memiliki daya saing. “Kami (API) berkomitmen untuk tetap atas POY dan DTY dimonitor impornya oleh pihak kementerian teknis yaitu Kemenperin untuk PI dan Perteknya,” jelasnya. 

    Lebih lanjut Anne menambahkan bahwa melalui siiNas, Kemenperin mengimbau agar seluruh pelaku industri mengisi dengan benar dan sesuai sehingga pemberlakuan PI dan Pertek tepat sasaran dan harmonisasi produksi dan impor tetap bisa diselaraskan sesuai dengan prinsip ekonomi Pancasila. Sehingga dengan adanya harmonisasi ini dapat mencegah oversupply dan dumping. Sehingga produsen nasional tetap memiliki daya saing.

    Dirinya juga menyampaikan, kekhawatiran APSyFI bahwa produksi dari anggotanya tidak optimal diserap industri TPT turunan adalah tidak berdasar. Hal ini sudah disaksikan saat Apindo mengumpulkan API dan APSyFI bersama dengan perwakilan 101 perusahaan tekstil guna mendengarkan komitmen mereka untuk tetap membeli apa yang diproduksi oleh anggota Apsyfi selaku produsen POY secara optimal dan sesuai praktik bisnis selayaknya.

    Anne yang juga menjabat Ketua Bidang Perdagangan Apindo mengapreasiasi dan berterima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto serta Kementerian Perdagangan untuk tetap mendukung program hilirisasi berdaya saing. Dirinya menekankan, pada prinsipnya API dan Apindo meyakini bahwa pemerintah mempunyai data yang jauh lebih akurat dan detail mengapa kebijakan BMAD tidak dilanjutkan.

    “Harapan kami sebelum APSyFI mengelola data anggotanya dulu secara terperinci. Karena persyaratan BMAD juga cukup konkret dan spesifik sehingga jangan sampai kebijakan pemerintah Indonesia di-challenge negara lain di WTO. Itu saran kami dari Apindo. Karena ini justru merugikan reputasi Indonesia apabila challenge negara lain tidak dapat didefend dengan data yang akurat,” paparnya.

    Presiden Jokowi melarang aktivitas berbelanja pakaian bekas impor atau thrifting karena sangat merugikan industri tekstil dalam negeri. Para pedagang pun resah karena menurut mereka itulah sumber mata pencaharian mereka selama ini.

  • Eks Mendag Enggartiasto Bakal Dipanggil di Sidang Impor Gula? Ini Kata Kejagung

    Eks Mendag Enggartiasto Bakal Dipanggil di Sidang Impor Gula? Ini Kata Kejagung

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) bakal menyerahkan sepenuhnya kepada hakim soal pemanggilan eks Mendag Enggartiasto Lukita untuk menjadi saksi di sidang impor gula yang sebelumnya menyeret Tom Lembong. 

    Direktur Penuntutan (Dirtut) Kejagung RI Sutikno mengatakan dalam proses persidangan pemanggilan saksi itu merupakan kewenangan penuh majelis hakim.

    “Ya nanti kalau memang terlibat, hakim buat penetapan. Kita akan mengikuti perintahnya. Jaksakan bakal mengikuti penetapan hakim,” ujarnya saat dihubungi, Rabu (25/6/2025).

    Dia menambahkan sejauh ini nama Enggartiasto tidak ada dalam daftar saksi yang bakal diajukan dalam sidang importasi gula untuk sembilan bos perusahaan swasta.

    “Ya [tidak ada] memang itu kaitannya [penyidikan] masih sampai dengan yang sekarang [eks Mendag Tom Lembong],” pungkasnya.

    Dalam catatan Bisnis, nama Enggar muncul pada sidang dakwaan Direktur Utama PT Angels Products Tony Wijaya Ng di PN Tipikor, Jakarta Pusat, pada Kamis (19/6/2025).

    Tony Wijaya Cs telah didakwa secara melawan hukum mengajukan persetujuan impor gula kristal mentah kepada dua Mendag, yakni Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong, serta Enggartiasto Lukita. 

    “Secara melawan hukum, yaitu […] mengajukan Persetujuan Impor Gula Kristal Mentah (GKM) kepada Thomas Trikasih Lembong dan Enggartiasto Lukita selaku Menteri Perdagangan Republik Indonesia yang diketahui Persetujuan Impor tersebut tanpa didasarkan Rapat Koordinasi antar Kementerian,” demikian bunyi dakwaan jaksa yang dibacakan, Kamis (19/6/2025). 

    Persetujuan impor gula kristal mentah itu dalam rangka penugasan pembentukan stok gula dan stabilisasi harga gula kepada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) atau PPI, Induk Koperasi Kartika (Kartika) serta Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Inkoppol). 

    Adapun, beberapa perbuatan melawan hukum lain yang turut didakwakan kepada para terdakwa juga meliputi pengajuan persetujuan impor ke Tom dan Enggar tanpa disertai rekomendasi dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin). 

  • Honor 400 Siap Hadir di Indonesia, Punya Fitur AI Ubah Foto jadi Video – Page 3

    Honor 400 Siap Hadir di Indonesia, Punya Fitur AI Ubah Foto jadi Video – Page 3

    Sebelumnya, untuk diketahui, Honor 400 Pro dipastikan akan meluncur di pasar Indonesia. Hal ini terungkap lewat database situs Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) milik Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

    Honor 400 sebetulnya telah lebih dulu mengantongi sertifikasi TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) dari Kemenperin pada Mei 2025 lalu, dengan nilai sebesar 39,6 persen.

    Namun, saat itu kehadiran varian “Pro” ponsel milik Honor masih menjadi misteri dan belum diketahui apakah perusahaan berbasis di China itu akan membawa model tersebut ke Indonesia.

    Kini, misteri tersebut akhirnya terpecahkan. HP Honor 400 Pro resmi terdaftar di situs P3DN dan mengantongi sertifikasi TKDN dengan nilai sebesar 39,6 persen.

    Hal ini menandakan, kedua HP Android Honor ini kemungkinan besar akan dirilis secara bersamaan dalam waktu dekat.

    Meskipun Honor Indonesia belum mengumumkan tanggal peluncuran resminya, sinyal kehadiran Honor 400 Series semakin kuat lewat sejumlah teaser di akun media sosial resmi mereka. 

    Apakah spesifikasi Honor 400 dan 400 Pro versi global akan sama dengan model di pasar China? Dan berapa harga Honor 400 dan Honor 400 Pro ini? Berikut adalah lengkapnya.

  • Pertamina NRE & LONGi Luncurkan Proyek Manufaktur Modul Panel Surya

    Pertamina NRE & LONGi Luncurkan Proyek Manufaktur Modul Panel Surya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE), bekerja sama dengan LONGi Green Technology Co., Ltd., meluncurkan proyek strategis pembangunan fasilitas manufaktur panel Surya (Photovoltaic/PV) di Indonesia. Inisiatif ini mendukung komitmen pemerintah terhadap pemenuhan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan bertujuan memenuhi permintaan yang terus meningkat terhadap modul solar PV di dalam negeri dan kawasan Asia Tenggara.

    Fasilitas ini ditargetkan memiliki kapasitas produksi sebesar 1,4 GW per tahun dan akan menggunakan teknologi terbaru dari LONGi, yakni Hybrid Passivated Back Contact (HPBC) 2.0 tipe N yang dapat menghasilkan modul surya berdaya efisiensi tinggi.

    Proyek solar PV ini berlokasi di Deltamas, Jawa Barat, merupakan wilayah strategis yang memudahkan distribusi dan rantai pasok dalam proses produksinya. Fasilitas ini diharapkan dapat menyerap tenaga lokal dan meningkatkan perekonomian nasional.

    Dirjen EBTKE Kementerian ESDM Eniya Listiani menyebut proyek strategis ini akan mendukung proses transisi energi di Indonesia, yang menargetkan bauran energi hingga 34,3% pada 2034. Eniya berharap proyek ini dapat berjalan lancar sehingga dapat mendukung Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) dengan target tambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 gigawatt (GW).

    “Dari target tersebut, 61% atau 42,6 GW berasal dari pembangkit EBT,” terang Eniya dikutip Selasa (24/6/2025).

    Sementara itu, Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Kementerian Investasi/BKPM Edy Junaedi juga menyampaikan apresiasi atas kontribusi dari LONGi dan Pertamina NRE yang meningkatkan kapabilitas manufaktur Indonesia, juga mengintegrasikan Indonesia ke dalam rantai pasok global dalam industri energi baru terbarukan.

    “Hal ini akan memperkuat dan meningkatkan kolaborasi kedua negara dalam mempercepat transisi energi” ujar Edy.

    Menurut data Kementerian Perindustrian kemampuan produksi panel surya dalam negeri saat ini baru sebesar 1.6 GWp per tahun. Sehingga proyek ini akan meningkatkan kemampuan produksi nasional hingga 3 GWp agar dapat mendukung penambahan PLTS sesuai target pemerintah sebesar 300-400 GWp di tahun 2060.

    Sementara itu, CEO Pertamina NRE John Anis menyampaikan kerja sama ini merupakan tonggak penting dalam transisi energi di Indonesia.

    “Dengan membangun kapasitas manufaktur lokal, kami ingin memperkuat rantai pasok solar pv dalam negeri, menurunkan biaya produksi, dan menciptakan lapangan kerja hijau yang berkeahlian,” tambah John.

    Menurut VP LONGi Global, Dennis She kerja sama ini merupakan peluang bagi LONGi dalam mengembangkan bisnis dalam industri energi di Asia Tenggara.

    “Dengan kerja sama ini kami harap bisa terus mendukung target transisi energi di Indonesia dengan saling berbagi pengetahuan dan teknologi dalam industri solar pv,” ujar Dennis

    Untuk diketahui Indonesia memiliki peta jalan tentang potensi peningkatan permintaan solar pv hingga tahun 2035, sehingga proyek ini dinilai potensial dan akan mendukung realisasi pengembangan proyek PLTS dalam RUPTL “terhijau”, mendukung pengembangan industri supply chain seperti solar cell, serta mendukung pengembangan proyek hidrogen hijau (green hydrogen) ke depannya.

    Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso menambahkan, langkah Pertamina NRE dalam mendorong pengembangan energi transisi merupakan upaya proaktif Pertamina dalam mendukung target swasembada energi dan net zero emission (NZE) Pemerintah.

    “Sejalan dengan program Pertamina sebagai pemimpin energi transisi, Pertamina berharap proyek pembangunan fasilitas manufaktur panel surya ini dapat memperkuat ekosistem energi transisi di Indonesia,” jelas Fadjar.

    (rah/rah)

    [Gambas:Video CNBC]