Xcloud.id

Kementrian Lembaga: kemenperin

  • Suzuki Fronx Diproduksi Lokal, Ini Untungnya buat Konsumen

    Suzuki Fronx Diproduksi Lokal, Ini Untungnya buat Konsumen

    Jakarta –

    Suzuki telah meluncurkan SUV baru untuk pasar Indonesia, Suzuki Fronx. Mobil ini sudah diproduksi secara lokal di pabrik PT Suzuki Indomobil Motor (SIM) di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Ini untungnya buat konsumen.

    Harold Donnel, 4W Marketing Director PT Suzuki Indomobil Sales (SIS), mengatakan jika konsumen membeli kendaraan yang diproduksi lokal, maka secara langsung sudah membantu industri otomotif Indonesia. Sebab, industri otomotif adalah industri padat karya yang melibatkan banyak pihak bahkan sampai menyerap 1,5 juta tenaga kerja.

    “Selain itu, karena diproduksi di dalam negeri, maka harga yang didapatkan pun biasanya lebih kompetitif. Sparepart availability (ketersediaan suku cadang) pun akan lebih terjamin, karena semua parts diproduksi di dalam negeri,” kata Harold kepada detikOto.

    “Dan yang pastinya komitmen jangka panjang akan model tersebut sehingga secara tidak langsung akan berimbas dengan ‘kestabilan’ harga after sales,” sambung Harold.

    Suzuki Fronx bermain di kelas SUV ringkas. Mobil ini sudah mendapatkan teknologi hybrid yang disebut Smart Hybrid Vehicle by Suzuki (SHVS) khususnya untuk tipe GX dan SGX.

    Mesin K15B (non-hybrid) pada Fronx tipe GL memiliki tenaga maksimal hingga 104,7 PS / 6.000 rpm dan torsi maksimal 138 Nm / 4.400 rpm. Sedangkan mesin K15C mild hybrid pada tipe GX dan SGX memiliki tenaga maksimal 100,6 PS / 6.000 rpm dan torsi maksimal 135 Nm / 4.400 rpm.

    Sebagai produk lokal, Suzuki Fronx tetap dibekali segudang fitur yang dibutuhkan konsumen. Salah satunya adalah fitur ADAS yang disebut Suzuki Safety Support. Ada beberapa fungsi keselamatan dalam fitur tersebut di antaranya Dual Sensor Brake Support, Lane Keep Assist, Adaptive Cruise Control, Blind Spot Monitor, Lane Departure Warning, High Beam Assist, Hill Hold Control, hingga Electronic Stability Program.

    Suzuki Fronx ditawarkan dengan harga yang kompetitif. Mobil ini dijual mulai Rp 250 jutaan hingga Rp 320 jutaan.

    Produk Lokal Bantu Dongkrak Ekonomi Nasional

    Suzuki Fronx memiliki tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang tinggi. Berdasarkan informasi dari Kementerian Perindustrian, Suzuki Fronx memiliki TKDN 60 persen.

    Tak tanggung-tanggung, untuk memproduksi lokal Suzuki Fronx, Suzuki pun menanamkan investasi yang tidak sedikit. Di awal tahun lalu, Suzuki mengumumkan adanya penambahan investasi Rp 5 triliun untuk memproduksi lokal model baru tersebut.

    Suzuki memamerkan Fronx di GIIAS 2025. Tak hanya mobil utuh yang sudah jadi, Suzuki juga menghadirkan rangka mobil dan Fronx yang terbelah. Foto: Rangga Rahadiansyah/detikOto

    Suzuki juga melibatkan lebih dari 200 perusahaan lokal dalam penyediaan komponen produksi. Bahkan, industri UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) juga dilibatkan sebagai penyedia aktivitas penunjang non-produksi yang jika dijumlahkan bisa melebihi 250 perusahaan mitra.

    Selain itu, pabrik Suzuki dipercaya akan membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM), mengingat lahirnya Suzuki Fronx di Indonesia ikut menambah lineup produksi mereka.

    “Kami percaya, aksi ini juga akan memperkuat iklim industri nasional agar tetap sehat melalui efek berganda secara ekonomi,” kata Managing Director PT Suzuki Indomobil Motor, Shodiq Wicaksono.

    Suzuki memamerkan Fronx di GIIAS 2025. Tak hanya mobil utuh yang sudah jadi, Suzuki juga menghadirkan rangka mobil dan Fronx yang terbelah. Foto: Rangga Rahadiansyah/detikOtoPesanan Membludak, Suzuki Kebut Produksi

    Presiden Direktur PT Suzuki Indomobil Motor dan PT Suzuki Indomobil Sales Minoru Amano menyebut, Suzuki Fronx mendapat pesanan hingga 4.000 unit. Padahal, mobil ini baru meluncur di Indonesia.

    Deputy Managing Director PT Suzuki Indomobil Sales Donny Saputra menambahkan, jumlah pemesanan Suzuki Fronx itu melebihi rencana produksi di pabrik Suzuki. Alhasil, konsumen kemungkinan harus menunggu sampai unit Suzuki Fronx pesanannya tiba di garasi rumah. Meski begitu, Suzuki akan mengebut produksi Fronx. Apalagi mobil ini sudah diproduksi secara lokal sehingga seharusnya lebih mudah berkoordinasi untuk mempercepat produksi.

    “Saat ini secara volume sangat tinggi, bahkan pemesanan melebihi perencanaan produksi kami. Memang ada sedikit kebutuhan waktu. Kami bekerja keras untuk mempercepat pendistribusian. Memang ada sedikit waktu tunggu,” kata Donny ditemui di GIIAS 2025 di ICE, BSD, Tangerang.

    “Jadi kalau kita bisa asumsikan, bahwa kami mendapatkan pemesanan 4.000 unit, dan saat ini produksinya belum sampai 4.000 unit. Akan ada sedikit perbedaan waktu,” ucap Donny.

    (rgr/riar)

  • Dirancang untuk Jalanan RI, Menperin Apresiasi Hyundai STARGAZER Cartenz X

    Dirancang untuk Jalanan RI, Menperin Apresiasi Hyundai STARGAZER Cartenz X

    Jakarta –

    PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) turut mendorong kemajuan industri otomotif Indonesia dengan hadir di GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025. Hyundai menandai partisipasinya di GIIAS 2025 dengan peluncuran STARGAZER Cartenz dan STARGAZER Cartenz X sebagai ‘The Real Indonesian Car’ yang dirancang untuk jalanan Indonesia.

    Sehari setelah peluncurannya, kendaraan ini langsung mendapat apresiasi dari pemerintah melalui kunjungan Menteri Perindustrian (Menperin) Republik Indonesia, Agus Gumiwang Kartasasmita ke booth Hyundai yang berlokasi di Hall 2 Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD City. Dalam kunjungannya, Agus Gumiwang menandatangani unit STARGAZER Cartenz X sebagai bentuk apresiasi dan dukungan terhadap penguatan industri otomotif Indonesia.

    President Director PT Hyundai Motors Indonesia, Ju Hun Lee menyambut positif apresiasi yang diberikan pemerintah atas komitmen Hyundai dalam mengembangkan industri otomotif Indonesia. Ia mengatakan dukungan dari Menteri Perindustrian Agus Gumiwang dan jajaran kementerian menjadi motivasi besar bagi pihaknya untuk terus berkontribusi terhadap pertumbuhan sektor otomotif di Indonesia.

    “Kami berharap kehadiran STARGAZER Cartenz dan STARGAZER Cartenz X sebagai ‘The Real Indonesian Car’ yang dibuat untuk jalanan Indonesia dapat menghadirkan pengalaman mobilitas yang lebih baik bagi masyarakat, sekaligus memperkuat fondasi produksi dalam negeri,” ujar Ju Hun Lee dalam keterangan tertulis, Jumat (25/7/2025).

    STARGAZER Cartenz juga akan diekspor dan dikembangkan sesuai kebutuhan pasar global, menegaskan komitmen Hyundai dan peran strategis Indonesia sebagai pusat produksi berstandar internasional. Selama kunjungan, Agus Gumiwang didampingi oleh President Director Hyundai Motors Indonesia, Ju Hun Lee dan Chief Operating Officer Hyundai Motors Indonesia, Fransiscus Soerjopranoto.

    Hyundai Foto: dok. Hyundai

    Dalam kesempatan tersebut, Ju Hun Lee memaparkan beragam teknologi canggih yang tersemat pada model terbaru Hyundai, mulai dari Shift by Wire (SBW), Built-in Navigation, hingga fitur keamanan aktif Hyundai SmartSense, seperti Blind Spot View Monitor (BVM), Surround View Monitor (SVM), dan Rear & Front Parking Distance Warning yang telah dirancang untuk menjawab tantangan berkendara di jalanan Indonesia.

    Agus Gumiwang juga menunjukkan antusiasmenya terhadap desain dan fitur STARGAZER Cartenz dan STARGAZER Cartenz X. Beliau mencoba langsung kenyamanan interior STARGAZER Cartenz X yang menawarkan ruang kabin lapang, konfigurasi captain seat, serta nuansa premium yang telah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.

    Diluncurkan pada 23 Juli 2025 sebagai World Premiere, STARGAZER Cartenz dan STARGAZER Cartenz X diproduksi langsung di fasilitas PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia (HMMI). Nama ‘Cartenz’ terinspirasi dari Puncak Cartenz, titik tertinggi di Indonesia, yang mencerminkan standar kualitas dan kenyamanan tingkat tinggi.

    Dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) lebih dari 40%, kehadiran STARGAZER Cartenz dan STARGAZER Cartenz X turut memperkuat posisi STARGAZER sebagai mobil pilihan masyarakat Indonesia, melengkapi jajaran model Hyundai lainnya yang diproduksi secara lokal.

    Lebih dari itu, Hyundai secara konsisten menunjukkan komitmen jangka panjang melalui upaya berkelanjutan dalam menghadirkan solusi mobilitas masa depan. Salah satunya dengan membangun ekosistem kendaraan listrik terintegrasi di Indonesia, didukung oleh total investasi senilai USD 3 miliar.

    Untuk melengkapi pengalaman pelanggan dari proses membeli, memiliki, hingga menjual kendaraan, Hyundai juga menghadirkan program

    myHyundai Care sebagai benefit tambahan bagi pelanggan. Kunjungi booth Hyundai di GIIAS 2025 yang terletak di Hall 2 ICE, BSD City, mulai tanggal 24 Juli sampai 3 Agustus 2025 untuk menjelajahi seluruh produk dan layanan terbaru Hyundai serta menikmati pengalaman kepemilikan kendaraan terdepan bersama Hyundai.

    Ikuti informasi terkait kegiatan dan produk terkini Hyundai di www.hyundai.com/id/id atau melalui berbagai kanal media sosial, yaitu Instagram HyundaiMotorIndonesia, YouTube Hyundai Motors Indonesia, Facebook Hyundai Motors Indonesia, dan X @HyundaiMotorID!

    (prf/ega)

  • Momen Menperin ‘Jajal’ Mobil Baru Honda di GIIAS 2025

    Momen Menperin ‘Jajal’ Mobil Baru Honda di GIIAS 2025

    Jakarta –

    Setelah membuka pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIIAS 2025, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita langsung berkeliling untuk menyambangi booth-booth kendaraan, salah satunya Honda.

    Di booth Honda, Agus Gumiwang memang tak berlama-lama. Dia hanya melihat mobil terbaru mereka, Honda HR-V Hybrid di selasar pameran. Menariknya, dia sempat masuk kendaraan untuk merasakan sensasi ruang kabinnya.

    Pada momen tersebut, Agus terdengar bertanya soal status HR-V Hybrid ke perwakilan Honda. Dia penasaran, apakah mobil tersebut masih impor atau sudah diproduksi di Indonesia?

    “(Mobil) ini sudah diproduksi lokal? Atau belum?” demikian tanya Agus di lokasi pameran, pada Kamis (24/7) kemarin.

    Menperin di booth Honda di GIIAS 2025. Foto: Septian Farhan Nurhuda/detik.com

    Perwakilan dari PT Honda Prospect Motor (HPM) kemudian menjelaskan, HR-V Hybrid sudah diproduksi di dalam negeri. Ketika mendengar itu, Menperin lantas memberikan senyum.

    Di dalam kendaraan, dia nampak melihat-lihat seisi kabin dan memegang setir. Dia kemudian keluar dari mobil dan melanjutkan perjalanan ke booth-booth lain.

    Sebagai catatan, Honda HR-V Hybrid baru meluncur di Indonesia bulan lalu. Kendaraan tersebut dibanderol mulai dari Rp 449 juta dengan status on the road Jakarta.

    Honda HR-V hybrid dilengkapi teknologi Honda Sensing yang mencakup Adaptive Cruise Control (ACC), Collision Mitigation Braking System (CMBS), With Low Speed Follow (ACC with LSF), Lane Keeping Assist System (LKAS), Road Departure Mitigation (RDM), Lead Car Departure Notification (LCDN), dan Auto High Beam with Adaptive Driving Beam (AHB dengan ADB).

    Selain itu, terdapat 6 airbags, Hill Start Assist, Hill Descent Control, kamera belakang multi-sudut, HondaLaneWatch, serta fitur keamanan seperti Walk-Away Auto Lock dan Rear Seat Reminder. Seluruh fitur ini tersedia di semua varian Honda HR-V Hybrid, yang telah meraih rating keselamatan bintang 5 dari ASEAN NCAP.

    (sfn/lth)

  • Ikuti Rekomendasi KPK, ESDM Syaratkan Jaminan Reklamasi untuk Ajukan RKAB

    Ikuti Rekomendasi KPK, ESDM Syaratkan Jaminan Reklamasi untuk Ajukan RKAB

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral alias ESDM mensyaratkan jaminan reklamasi bagi perusahaan tambang yang mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) mulai tahun 2025. 

    Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) ESDM Tri Winarno mengatakan, pihaknya telah mengubah aturan pengajuan RKAB dari tiga menjadi satu tahun. Hal itu sejalan dengan rekomendasi perbaikan kebijakan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

    Perubahan itu, terangnya, sudah akan berlaku bagi perusahaan-perusahaan yang mengajukan RKAB mulai dari Oktober 2025 mendatang. Hal itu kendati pengajuan RKAB yang sebelumnya sudah disetujui untuk 2025, 2026 hingga 2027 belum menerapkan syarat jaminan reklamasi. 

    “Mulai tahun 2026 pengajuan RKAB pada Oktober 2025 sudah mempunyai syarat yaitu jaminan reklamasi. Jadi apabila perusahaan belum menempatkan jaminan reklamasi maka RKAB-nya tidak mendapatkan persetujuan,” terang Tri pada konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (24/7/2025). 

    Tri kemudian memaparkan sejumlah rekomendasi atau perbaikan lain dari KPK yang sudah dilakukan Kementerian ESDM. Misalnya, meluncurkan sistem informasi data Minerba One Data Indonesia (MODI) dan Minerba One Map Indonesia (MOMI). 

    Kemudian, rekomendasi perbaikan tata kelola penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dengan sistem ePNBP. Digitalisasi sistem PNBP itu mulai efektif berlaku 2019, dan Tri mengeklaim sistem itu berdampak positif pada penerimaan negara. 

    “Apabila dibandingkan 5 tahun setelah 2019, itu kira-kira penerimaan negaranya kurang lebih 2-3 kali lipatnya,” ujarnya.

    Adapun Tri mencatat bahwa kementeriannya juga melakukan penertiban perizinan tambang sejak 2009. Hasilnya, akselerasi penertiban perizinan telah memangkas dari awalnya terdapat sekitar 12.500 izin tambang menjadi 4.250 saja. 

    Untuk diketahui, KPK resmi menyerahkan temuan hasil kajian pencegahan korupsi di sektor pertambangan ke tujuh kementerian yaitu Kementerian Kehutanan, Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan serta Kementerian Perhubungan. 

  • KPK dan Kemenhut Beda Data Soal Tambang Ilegal di Kawasan Hutan

    KPK dan Kemenhut Beda Data Soal Tambang Ilegal di Kawasan Hutan

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap temuan atas sejumlah tambang yang beroperasi di kawasan hutan, namun tidak memiliki izin Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) dari Kementerian Kehutanan (Kemenhut). Masalahnya, data jumlah perusahaan yang diduga beroperasi ilegal di kawasan hutan itu masih berbeda antarlembaga. 

    Awalnya, Ketua KPK Setyo Budiyanto menyebut kajian dari Kedeputian Pencegahan dan Monitoring serta Kedeputian Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK mengungkap beberapa permasalahan terkait dengan perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) di kawasan hutan.

    Hasil kajian menunjukkan, ternyata tidak semua pemegang IUP itu memiliki izin untuk beroperasi di kawasan hutan. “Nah ini ada IUP yang kemudian dia memiliki PPKH, Pinjam Pakai Kawasan Hutan. Tapi ada yang tidak punya,” ujarnya pada konferensi pers bersama dengan tujuh kementerian di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (24/7/2025). 

    Setyo tidak memerinci lebih lanjut berapa tambang yang dimaksud olehnya diduga beroperasi ilegal di hutan. Namun demikian, dia menyebut ada total 9.009 tambang dengan kepemilikan IUP. Hanya lebih dari setengahnya yang diketahui aktif.

    Temuan itu berdasarkan kajian ataupun gerakan yang dilakukan oleh KPK sejak beberapa tahun lalu.   “IUP itu ada 9.000-an lah. Kemudian dari 9.000 itu yang aktif 4.252. Berarti sisanya 4.755 itu [ditemukan] enggak aktif,” terangnya.

    Untuk diketahui, pemerintah mengatur bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH). 

    Pada kesempatan yang sama, saat dikonfirmasi secara terpisah, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni masih enggan memberikan data yang dihimpun kementeriannya ihwal jumlah IUP yang beroperasi tanpa PPKH. 

    Raja Juli mengatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Kedeputian Pencegahan untuk melakukan rekonsiliasi data. Menurutnya, data soal luas lahan tambang yang beroperasi di kawasan hutan tanpa izin pun masih berbeda antar kementerian dan lembaga. 

    “Sementara, data yang kami miliki masih selisih sekitar 50.000 hektare dengan KPK, kami juga memiliki data berbeda dengan [BKPM, red],” ujarnya.

    Pria yang juga Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu menargetkan, kementeriannya bakal mengundang lagi KPK untuk rekonsiliasi data terkait dengan IUP tanpa PPKH itu. 

    “Apakah kesalahannya karena memang data yang belum komplit atau metodologinya, berdasarkan citra satelit, tingkat kepercayaannya berapa persen sehingga memiliki implikasi pada berapa luasan sebenarnya,” ujarnya. 

    Adapun hari ini KPK menyerahkan temuan hasil kajian pencegahan korupsi di sektor pertambangan kepada tujuh kementerian yaitu Kementerian Kehutanan, Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan serta Kementerian Perhubungan.

  • Menperin Minta Pabrikan Mobil Jangan PHK: Indonesia Akan Segera Pulih

    Menperin Minta Pabrikan Mobil Jangan PHK: Indonesia Akan Segera Pulih

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita pabrikan otomotif agar tetap bertahan di tengah situasi sulit. Salah satu langkah yang diarahkan oleh pemerintah adalah jangan terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada para pekerjanya.

    “Perintah dari pemerintah, jangan ada PHK. Kita berkomitmen menciptakan iklim usaha yang stabil termasuk melalui kebijakan yang menetapkan penentuan harga serta memastikan sektor manufaktur termasuk otomotif tetap jadi sektor utama penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan,” katanya di GIIAS 2025, Kamis (24/7/2025).

    Saat ini penjualan mobil di Tanah Air tengah menurun. Selain itu ‘kue’ penjualan harus terbagi dengan banyaknya merek baru masuk ke Indonesia. Namun Agus menilai, kondisi sulit ini tidak akan berlangsung lama.

    “Ini kita lihat sebagai masa transisi dan kita optimis ini hanya lewat saja, ekonomi Indonesia akan segera pulih, pasar akan segera bergeliat. Ketika momentum itu datang, industri otomotif kami harap siap untuk terbang tinggi,” sebut Agus.

    Ketika pasar otomotif dalam negeri tengah lesu, Ia pun meminta pabrikan harus memutar otak agar bisa mencari pasar lain, diantaranya yakni melalui ekspor.

    “Mari kita jadikan Indonesia sebagai pusat produksi dan ekspor otomotif yang berdaya saing. Gaikindo telah membuktikan dirinya sebagai mitra strategis dan terpercaya bagi pemerintah dalam masa sulit maupun masa baik ketika market tumbuh baik,” ujar Agus.

    (dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Pengusaha Dorong Penguatan TKDN dan SNI setelah Tarif AS 19 Persen

    Pengusaha Dorong Penguatan TKDN dan SNI setelah Tarif AS 19 Persen

    Tangerang, Beritasatu.com – Pengusaha mebel dan kerajinan di Indonesia menginginkan pemerintah memperkuat penggunaan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dan standar nasional Indonesia (SNI), dalam menghadapi tarif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mencapai 19%.

    Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) Abdul Sobur mengatakan, penggunaan TKDN dan SNI adalah instrumen nontarif yang bisa diberlakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menghadapi produk furnitur dari AS.

    “Poin yang paling spesifik yang kita harus kawal bahwa ini bisa membahayakan market dalam negeri. Bayangin coba, barang-barang dari AS melenggang masuk ke sini semuanya,” jelas Sobur dalam program Investor Market Today Beritasatu TV, Kamis (24/7/2025).

    “Misalnya, untuk furnitur yang dibuat dari teknologi proses yang sangat mudah, katakanlah dari jenis-jenis plastik yang dibuat oleh AS, itu pasti dengan mudah masuk ke sini. Juga produk-produk yang lainnya. Ini yang mungkin harus kita mitigasi juga,” sambungnya.

    Bahkan, Sobur mengusulkan agar pemerintah membuat aturan apabila produk furnitur dari AS bisa melalui pelabuhan yang berada di luar Pulau Jawa.

    “Saya pernah mengusulkan kepada rekan-rekan di Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan agar pelabuhan ekspor dipindahkan ke luar Jawa, tidak hanya terpusat di Jawa. Langkah ini dimaksudkan untuk menambah beban biaya logistik Amerika Serikat, sehingga laju impor mereka ke Indonesia dapat sedikit terhambat,” tegas Sobur.

    Pada sisi lain, Sobur mengapresiasi Pemerintah Indonesia yang mampu menurunkan tarif Trump yang semula sebesar 32% menjadi 19%. Namun, menurutnya perjanjian perdagangan tersebut masih tidak adil untuk Indonesia.

    “Ini sebuah perjanjian atau kesepakatan yang tidak adil. Resiprokal yang sangat tidak adil. Bayangkan saja, kita 19%, mereka nyaris 0, atau 1%. Bagaimana bisa itu? Kan enggak fair ya? Namanya perjanjian perdagangan antar negara itu harus berimbang,” pungkas Sobur.

    Sobur pun menyadari, AS adalah negara adidaya yang memiliki segalanya. Ia berharap tarif Trump 19% jangan sampai mendikte Indonesia.

  • KPK Serahkan Temuan Potensi Korupsi Pertambangan ke ESDM hingga Kemenkeu

    KPK Serahkan Temuan Potensi Korupsi Pertambangan ke ESDM hingga Kemenkeu

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan sejumlah temuan yang berangkat dari pencegahan korupsi di sektor pertambangan, kepada tujuh kementerian.

    Temuan-temuan yang diberikan meliputi soal tumpang tindih perizinan hingga potensi pelanggaran. 

    Ketua KPK Setyo Budiyanto menyebut kajian yang dilakukan lembaganya itu sudah ada sejak 2009, atau saat kepemimpinan Antasari Azhar, berlangsung sampai dengan sekarang. Kajian itu meliputi temuan soal potensi-potensi korupsi yang berangkat dari masalah perizinan maupun pengelolaan. 

    “Di antaranya seperti informasi dan basis data, kemudian tumpang tindih perizinan, kemudian kegiatan penambangan yang tanpa izin, tanpa IUP, kemudian juga masalah ketidaksinkronan dan disparitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” ujar Setyo pada konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (24/7/2025). 

    Di sisi lain, kajian yang sudah dilakukan sejak 16 tahun yang lalu itu turut mencakup temuan ihwal rendahnya pemenuhan kewajiban perusahaan tambang yang harusnya dipenuhi. Baik secara keuangan maupun administrasi. 

    “Kemudian ada kaitan juga dengan masalah BBM, LPG, dan terakhir adalah disparitas harga antara pasar ekspor dan domestik,” tuturnya. 

    Ketua KPK jilid VI itu lalu menyebut telah menyerahkan kajian maupun temuan itu kepada tujuh kementerian, yakni Kementerian Kehutanan, Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan serta Kementerian Perhubungan. 

    Hasil kajian lalu akan ditindaklanjuti menjadi rencana aksi yang bakal dilakukan setiap kementerian itu.

    Meski demikian, kajian Kedeputian Pencegahan dan Monitoring itu juga, terang Setyo, sudah menghasilkan sejumlah keberhasilan. Baik dari masalah perizinan serta sistem informasi dan data. 

    Contohnya, berangkat dari kajian itu, kini pemerintah melalui kementerian-kementerian sudah memiliki sistem informasi dan data pertambangan seperti Minerba One Data Indonesia (MODI), Minerba One Map Indonesia (MOMI), integrasi geoportal, sistem pembayaran PNBP elektronik atau ePNBP, Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara (SIMBARA), Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) dan lain-lain. 

    Setyo mengakui bahwa sampai dengan saat ini pun penunggakan PNBP di sektor tambang masih mengalami tunggakan. Namun, dia mengeklaim besaran penerimaan negara di luar pajak itu sudah naik signifikan di sektor energi. 

    “Kemudian pelaksanaan penerimaan PNBP di sektor energi juga naik signifikan, dari yang Rp9 triliun di tahun 2013 menjadi Rp14 triliun, harapannya juga semakin tahun ini akan semakin meningkat. Itu beberapa keberhasilannya,” tuturnya.

    Mantan Direktur Penyidikan KPK itu lalu berpesan bahwa masalah pertambangan merupakan tanggung jawab lintas kementerian. Dia berharap agar ke depannya tidak ada lagi ego sektoral.

    “Tidak ada lagi yang bersifat sektoral, semuanya nanti bisa dilakukan secara sinergi antara kementerian dan tentunya melipatkan Komisi Pemberantasan Korupsi,” pungkasnya. 

  • DPR tekankan sinergi industri perkuat Politeknik Petrokimia Banten

    DPR tekankan sinergi industri perkuat Politeknik Petrokimia Banten

    Kabupaten Serang (ANTARA) – Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menekankan pentingnya sinergi antara industri dan pemerintah dalam memperkuat Politeknik Industri Petrokimia Banten guna menjawab kebutuhan tenaga kerja di sektor kimia dan petrokimia.

    “Politeknik Petrokimia ini punya potensi luar biasa. Di Banten saja ada lebih dari 20 perusahaan petrokimia, dan masing-masing butuh ribuan tenaga kerja. Tapi sekarang baru 124 lulusan, meskipun semuanya terserap,” kata Evita saat meninjau Kampus Politeknik Banten di Ciruas, Kabupaten Serang, Selasa.

    Dengan keterbatasan anggaran pemerintah, khususnya di Kementerian Perindustrian, menurut Evita, perlu adanya investasi langsung dari industri dalam bentuk beasiswa, pelatihan, hingga dukungan sarana laboratorium.

    “Menyekolahkan SDM (sumberdaya manusia) itu bukan pengeluaran, tapi investasi karena nanti mereka (industri) juga yang pakai,” ujarnya.

    Oleh karena itu, kata dia, Komisi VII DPR RI akan mendorong dari sisi alokasi anggaran. Namun ia juga menekankan kolaborasi konkret antara politeknik dan dunia usaha menjadi kunci.

    “Kita ini jangan hanya andalkan APBN, tapi industri harus ikut membesarkan kampus ini,” ujarnya.

    Evita juga menyoroti pentingnya penguatan kurikulum berbasis teknologi dan digitalisasi karena Politeknik Petrokimia Banten telah memiliki visi besar ke arah sana, sehingga perlu dukungan anggaran dan SDM berkualitas untuk mewujudkannya.

    “Saya sudah sampaikan ke Pak Dirut dan Kementerian Perindustrian agar duduk bersama industri. Harus ada grand design Politeknik ke depan, ini kan dibentuk juga atas dorongan industri waktu itu,” ujar dia.

    Menurut Evita, komitmen industri selama ini sudah terlihat, termasuk melalui hibah tanah dan keterlibatan dalam kerja sama pendidikan.

    Namun, dia berharap kontribusi itu tidak berhenti di awal. “Kita nggak boleh puas. Industri harus lebih aktif lagi dalam membesarkan kualitas pendidikan vokasi ini,” katanya.

    Ia menegaskan pentingnya politeknik sebagai penopang hilirisasi industri petrokimia, yang disebutnya sebagai mother of industrial.

    “Petrokimia itu sektor strategis karena jadi bahan baku banyak industri lain. Maka politeknik seperti ini adalah fondasi,” ujar Evita.

    Dia menyampaikan bahwa kunjungan Komisi VII DPR RI ini akan dilanjutkan dialog dengan perusahaan-perusahaan petrokimia besar di Banten.

    “Kami akan kunjungi industri-industri setelah ini. Kita ingin tahu seberapa besar komitmen mereka terhadap pendidikan vokasi yang mereka sendiri usulkan saat awal berdirinya politeknik ini,” ucapnya.

    Evita berharap agar kampus politeknik ini menjadi contoh sukses pendidikan vokasi yang benar-benar relevan dengan kebutuhan industri.

    “Bukan hanya outputnya terserap, tapi juga kampusnya jadi pusat inovasi dan keunggulan vokasi petrokimia Indonesia,” katanya.

    Dalam kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI ke Banten, selain dipimpin oleh Evita Nursanty sebagai ketua tim dan Lamhot Sinaga (wakil ketua tim), juga hadir anggota komisi dewan tersebut, seperti Banyu Biru Djarot, Maria Lestari, Muzakkir Zuhri, H. Kardaya Warnika, Jamal Mirdad, Rico Sia, Siti Mukaromah, Alifudin serta Muhammad Hatta.

    Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi VII DPR RI kunjungan kerja spesifik ke PTKI Medan

    Komisi VII DPR RI kunjungan kerja spesifik ke PTKI Medan

    Medan (ANTARA) – Komisi VII DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Politeknik Teknologi Kimia Industri (PTKI) Medan, Sumatera Utara, sebagai upaya mencari masukan terkait pengembangan sumber daya manusia di bidang industri.

    Ketua tim kunjungan kerja spesifik Komisi VII, Chusnunia Chalim di Medan, Senin, mengatakan, kunjungan kali ini khusus melihat peran Kementerian Perindustrian dalam hal penyediaan sumber daya manusia dalam bidang industri, dan khususnya kali ini melakukan dialog dengan jajaran PTKI Medan.

    PTKI Medan memang merupakan salah satu perguruan tinggi di bawah naungan Kementerian Perindustrian yang konsen dalam menciptakan lulusan handal pada bidang industri dan kimia.

    PTKI ke depan diharapkan bisa lebih berkembang, termasuk menjawab berbagai tantangan terkini dalam pengembangan bidang industri. Karena memang pastinya tak bisa kalau hanya menerapkan metode lama, sementara industrinya terus bergerak maju seiring perkembangan zaman.

    Ia mengatakan, ada beberapa poin penting yang ingin dibahas dalam pertemuan dengan pihak PTKI Medan yang secara umum demi menjawab tantangan dan situasi terkini dalam hal kebutuhan SDM di dunia industri dengan berbagai perkembangannya.

    Poin penting lain yang ingin diketahui adalah apa yang menjadi target dan program PTKI Medan dalam pengembangan dan kampus demi menghasilkan lulusan lulusan yang siap memenuhi kebutuhan sumber daya manusia di bidang industri.

    “Kalau ada usulan-usulan yang selama ini belum terakomodir, bisa disampaikan dalam forum ini sehingga bisa kita diskusikan dengan harapan bisa diwujudkan di tahun tahun mendatang. Yang jelas dunia industri kita butuh SDM yang berkualitas dan mampu menjawab kebutuhan dunia industri. Nah ini menjadi tantangan kita semua,” katanya.

    Direktur PTIK Medan, Poltak Evencus Hutajulu, mengatakan PTKI Medan memiliki tiga program studi yakni teknik kimia, teknik mekanika dan agrobisnis kelapa sawit dengan jumlah mahasiswa aktif saat ini sebanyak 1.078 orang.

    Para mahasiswa tersebut berasal dari Sumatera Utara 807, Riau 111, Sumatera Barat 13, Aceh 11, Jambi 11, Kalimantan Barat 7, Sumatera Selatan 6, Jawa Barat 6, Kepulauan Riau 5, Bengkulu 5, Jakarta 3, Sulawesi barat 2, Lampung 2, Kaltim 2, Kalteng 2, Babel 2, Papua 1, Kalimantan Utara 1, Jawa Timur 1 dan Banten 1.

    Sejumlah mahasiswa juga mendapat beasiswa dari berbagai oerusahaan melalui kerja sama yang dilakukan yakni dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, PT.Ecogreen oleochemical, PTPN IV, PT Inalum, PT Unilever Oleochemical Indonesia, PT Toba Pulp Lestari, Pemkot Dumai dan RAPP.

    Untuk pengembangan PTKI Medan ke depannya, pihaknya telah menyusun sejumlah program, di antaranya pembukaan program studi baru berstandar global,kerja sama strategis dengan institusi luar negeri, magang internasional di industri global dan peningkatan kompetensi dosen.

    “Tentunya untuk rencana pengembangan tersebut, kami sangat membutuhkan dukungan semua pihak. Jumlah alumni PTKI Medan per 2024 tercatat sebanyak 9.113 orang yang saat ini sudah bekerja di sejumlah perusahaan ternama baik di Indonesia maupun internasional,” katanya.

    Pewarta: Juraidi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.