Xcloud.id

Kementrian Lembaga: kemenperin

  • Pasokan Gas Terbatas, Kemenperin Gerak Cepat Bantu Pengguna HGBT – Page 3

    Pasokan Gas Terbatas, Kemenperin Gerak Cepat Bantu Pengguna HGBT – Page 3

    Beberapa perusahaan mulai menyampaikan laporan terkait pembatasan pasokan dan tekanan gas yang tidak stabil, yang memaksa rekayasa operasional agar produksi tetap berjalan.

    “Di lapangan, ada yang harus mematikan salah satu unit lini produksinya atau mengganti bahan bakar dari gas ke solar. Langkah itu menjaga produksi tetap berjalan, tetapi biaya produksi meningkat signifikan. Bahkan, sudah ada industri yang menghentikan produksinya dan berpotensi merumahkan pekerjanya,” jelas Febri. Kasus ini banyak terjadi di sektor keramik, gelas kaca, baja, dan oleokimia.

    Febri menegaskan, gas adalah komponen vital dalam produksi industri. Gangguan pasokan atau lonjakan harga berdampak langsung pada daya saing, produktivitas, dan kelangsungan usaha.

    “Kalau gas dibatasi, tekanannya turun, atau harganya melonjak, industri pasti terpukul. Ini bukan hanya soal biaya produksi meningkat, tapi juga bisa memicu pengurangan kapasitas, ancaman PHK, dan penurunan daya saing produk Indonesia,” tegasnya.

     

  • Top 3 Tekno : Telkomsel Sebar Promo HUT RI ke-80 hingga Galaxy S25 FE Tembus TKDN – Page 3

    Top 3 Tekno : Telkomsel Sebar Promo HUT RI ke-80 hingga Galaxy S25 FE Tembus TKDN – Page 3

    Galaxy S25 FE, Galaxy Tab S11, Galaxy Tab S11 Ultra, hingga Galaxy A71 dipastikan meluncur di pasar Indonesia. Hal ini terungkap melalui situs Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

    Pantauan tim Tekno Liputan6.com di situs TKDN, Minggu (17/8/2025), empat perangkat baru Samsung sudah terdaftar dengan masing-masing memiliki nomor model SM-S731B, SM-A175F, SM-X736B, dan SM-X936B.

    Kode nomor SM-S731B adalah Galaxy S25 FE dengan nilai TKDN sebesar 38,20 persen, dan SM-A175F untuk Galaxy A71 (TKDN 40.30 persen).

    Baca selengkapnya di sini

  • Industri Dapat “Kado Pahit” saat HUT ke-80 RI akibat Pembatasan Harga Gas Bumi Tertentu – Page 3

    Industri Dapat “Kado Pahit” saat HUT ke-80 RI akibat Pembatasan Harga Gas Bumi Tertentu – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyampaikan alih-alih bergembira merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia atau HUT ke-80 RI, pelaku industri justru menerima kabar buruk.

    Produsen gas bumi mengumumkan adanya pembatasan pasokan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) bagi sektor industri, sehingga menimbulkan kegelisahan di kalangan para investor sektor manufaktur di tanah air.

    Juru Bicara Kementerian Perindustrian, Febri Hendri Antoni Arief menegaskan, keputusan tersebut merupakan “kado buruk” bagi sektor manufaktur nasional.

    “Pada momen HUT ke-80 RI, seharusnya seluruh rakyat Indonesia, termasuk pelaku industri, dapat bergembira. Namun, kabar pembatasan HGBT justru menimbulkan luka dan membuat industri kembali memaknai arti kemerdekaan,” kata Febri di Kantor Kemenperin, Jakarta, Senin (18/8/2025).

    Menurut Febri, gas bumi memiliki peran vital, baik sebagai bahan baku maupun sumber energi dalam proses produksi. Industri pupuk, kaca, keramik, baja, oleokimia, hingga sarung tangan karet termasuk di antara penerima manfaat program HGBT yang selama ini ditetapkan pemerintah melalui Peraturan Presiden dengan harga sekitar USD 6,5 per MMBTU.

     

  • Kenaikan HPE konsentrat tembaga dipicu peningkatan biaya produksi

    Kenaikan HPE konsentrat tembaga dipicu peningkatan biaya produksi

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebut kenaikan harga patokan ekspor (HPE) komoditas konsentrat tembaga dipicu oleh meningkatnya permintaan global dan kenaikan biaya produksi.

    Plt Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Tommy Andana mengatakan HPE rata-rata untuk komoditas konsentrat tembaga (Cu ≥ 15 persen) periode 15-31 Agustus 2025 ditetapkan sebesar 4.658,55 dolar AS per wet metric ton (WMT).

    Nilai ini naik tipis 0,10 persen dibanding periode pertama Agustus 2025 yang sebesar 4.653,74 dolar AS per WMT.

    “Kenaikan HPE dipicu oleh meningkatnya permintaan global dan naiknya biaya produksi. Selain itu, naiknya harga mineral ikutan seperti emas sebesar 0,38 persen dan perak 0,13 persen menarik minat investor untuk investasi,” ujar Tommy dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

    Ia juga menyebut tingginya permintaan dari industri elektronik, perhiasan, dan energi terbarukan seperti panel surya turut menopang harga konsentrat tembaga.

    Penetapan HPE tersebut dituangkan dalam Keputusan Menteri Perdagangan (Kepmendag) Nomor 1765 Tahun 2025 tentang Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertambangan yang Dikenakan Bea Keluar.

    Kepmendag ini ditetapkan pada 13 Agustus 2025 dan berlaku untuk periode 15-31 Agustus 2025.

    HPE konsentrat tembaga ditetapkan berdasarkan masukan teknis dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang mengacu pada data London Metal Exchange (LME) untuk tembaga serta London Bullion Market Association (LBMA) untuk emas dan perak.

    Penetapan HPE dilakukan secara kredibel dan transparan untuk memberikan kepastian berusaha bagi pelaku industri.

    “HPE ditetapkan melalui koordinasi lintas kementerian, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kemendag, Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perindustrian dengan mempertimbangkan kondisi dan perkembangan pasar global secara objektif,” kata Tommy.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pasar Lesu, Pabrikan Mobil Diminta Tak Tambah Karyawan Kontrak di RI

    Pasar Lesu, Pabrikan Mobil Diminta Tak Tambah Karyawan Kontrak di RI

    Jakarta –

    Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) telah meminta produsen roda empat tak menambah karyawan kontrak untuk kegiatan produksi di dalam negeri. Permintaan tersebut merupakan respons dari penjualan mobil yang masih lesu di Indonesia.

    Ketua Umum (Ketum) Gaikindo, Yohannes Nangoi mengatakan, pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah meminta produsen tak melakukan PHK saat permintaan mobil sedang turun-turunnya. Maka, untuk menyikapi permintaan tersebut, dia mengimbau pabrikan tak menambah karyawan kontrak baru.

    “Kami berusaha, yang kami lakukan adalah kami (produsen otomotif) tidak menambah karyawan kontrak sementara. Kami hentikan dulu (rekrutmen) dan bertahan dengan yang ada,” ujar Nangoi saat dikonfirmasi.

    Pabrik mobil diminta tak tambah karyawan kontrak. Foto: Ridwan Arifin

    Nangoi secara tak langsung menegaskan, produsen harus bisa memanfaatkan tenaga kerja yang ada. Jika rekrutmen karyawan kontrak biasanya dilakukan rutin, maka sementara dihentikan dulu.

    “Kami sedang mengusahakan hal tersebut, berkali-kali Menperin mengimbau kami agar tak terjadi pemutusan hubungan kerja. Meskipun kami agak menderita dengan penjualan yang menurun ini,” kata Nangoi.

    Sebagai catatan, penjualan mobil baru selama semester I 2025 masih lesu dan mengalami penurunan dibanding periode yang sama pada tahun lalu.

    Gaikindo mencatat retail atau penjualan langsung ke konsumen pada Januari-Juni 2025 berjumlah 390.467 unit, lebih sedikit 9,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun kemarin.

    Sementara wholesales atau distribusi dari pabrik ke dealer mengalami penyusutan 8,6 persen menjadi 374.740 unit, dari sebelumnya mencapai 410.020 unit.

    Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Foto: Rifkianto Nugroho

    Diberitakan sebelumnya, Menperin Agus Gumiwang meminta tiga produsen otomotif asal Jepang, yakni Toyota, Suzuki dan Daihatsu agar tidak menaikkan harga jual kendaraan dan tidak melakukan PHK terhadap tenaga kerja di Indonesia. Hal itu disampaikan Menperin saat berada di World Expo 2025, Osaka, Jepang.

    Menperin menyampaikan keprihatinan atas potensi gejolak di sektor otomotif nasional jika terjadi lonjakan harga kendaraan atau pengurangan tenaga kerja.

    “Maka itu, saya secara khusus meminta agar tidak ada kenaikan harga mobil dan tidak ada PHK di Indonesia. Ini penting demi menjaga daya beli masyarakat dan menjaga lapangan kerja di sektor otomotif, yang merupakan salah satu penopang industri nasional,” kata Agus.

    (sfn/dry)

  • Kritik pakai data, bukan perasaan

    Kritik pakai data, bukan perasaan

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi saat menyampaikan keterangan di agenda konferensi pers, bertempat di Kantor PCO, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (14/8/2025). ANTARA/Andi Firdaus

    Serapan tenaga kerja diragukan, PCO: Kritik pakai data, bukan perasaan
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 15 Agustus 2025 – 09:43 WIB

    Elshinta.com – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menegaskan kritik terkait serapan tenaga kerja sebaiknya dilakukan dengan mengacu pada data resmi, bukan semata pada persepsi atau perasaan.

    “Kalau tidak percaya atau meragukan data silakan kita berdebat untuk menyajikan data yang lain. Jadi tidak hanya pakai perasaan, jadi ada data juga yang disandingkan supaya kita bisa diskusikan soal data itu,” kata Hasan di Jakarta, Kamis.

    Pernyataan Hasan merespons pemberitaan tentang keraguan serikat buruh terhadap data penyerapan tenaga kerja yang dilaporkan Kementerian Perindustrian, yang mencapai 303.000 orang pada paruh pertama 2025.

    Hasan menjelaskan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor industri mencatat pertumbuhan sekitar 5,6 persen, sementara investasi tumbuh 6,9 persen.

    Adapun hingga Agustus 2025, investasi yang masuk telah menciptakan 1.259.000 lapangan kerja baru.

    “Yang jelas dari BPS, sektor industri tumbuh sekitar 5,6 persen, kemudian juga investasi tumbuh sekitar 6,9 persen. Ini yang menjadi pengungkit pertumbuhan kita,” ujarnya.

    Hasan merujuk data Kementerian Investasi dan Hilirisasi yang mencatat lima sektor terbesar merealisasikan investasi pada paruh pertama tahun ini adalah industri logam dasar, transportasi dan telekomunikasi, pertambangan, perumahan, serta kawasan industri.

    “Jadi, kalau misalnya ada yang meragukan silakan munculkan data yang lain, jadi kita kalau mau berdebat data dengan data jadi bisa enak,” kata Hasan.

    Dalam rilis Indeks Kepercayaan Industri (IKI) Juli 2025, kepercayaan industri tercatat sebesar 52,89 poin, atau naik 1,05 poin dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 51,84.

    Menurut Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif di Jakarta, Rabu (6/8), tren ini mencerminkan optimisme dan ketahanan pelaku industri nasional di tengah tekanan global dan pelemahan ekonomi di sejumlah negara mitra dagang utama seperti Amerika Serikat, Eropa, Jepang dan China.

    Dia menambahkan geliat pertumbuhan manufaktur tidak hanya tercermin dari angka statistik, tetapi juga dari aktivitas nyata di lapangan.

    Pada semester I tahun 2025, tercatat sebanyak 1.641 perusahaan telah melaporkan pembangunan fasilitas produksi baru melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) dengan nilai investasi mencapai Rp803,2 triliun.

    Dampak langsung dari ekspansi industri ini adalah penyerapan tenaga kerja baru yang diperkirakan mencapai 303 ribu orang.

    Angka ini jauh lebih besar dibandingkan jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) yang disampaikan oleh kementerian lain maupun asosiasi pengusaha.

    ‎Febri menyatakan pihaknya berkomitmen untuk terus menjaga momentum pertumbuhan industri pengolahan sebagai fondasi utama pertumbuhan ekonomi nasional dan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas.

    Sumber : Antara

  • Kemenperin nilai pengetatan pasokan HGBT berimbas ke manufaktur

    Kemenperin nilai pengetatan pasokan HGBT berimbas ke manufaktur

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan pengetatan pasokan gas dalam program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) dengan harga khusus akan berimbas luas terhadap keberlangsungan industri manufaktur.

    Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif dalam pernyataan di Jakarta, Jumat menyatakan gangguan suplai dan tingginya surcharge gas, seperti tarif sebesar 16,77 dolar AS per MMBTU, memberatkan pelaku usaha, terutama di sektor padat energi seperti industri keramik, kaca, baja, pupuk, petrokimia, dan oleokimia.

    Disampaikan dia pihaknya menerima banyak surat dan laporan dari industri pengguna HGBT yang merasakan dampak langsung kebijakan tersebut, serta menyampaikan keprihatinan mendalam atas pengetatan penerapan subsidi gas industri.

    “Seolah-olah ini menjadi masalah klasik yang berulang. Padahal, HGBT adalah keputusan Presiden, yang sudah menetapkan baik harga 6,5 dolar AS per MMBTU dan keberlanjutan pasokannya. Tidak seharusnya ada pihak atau lembaga yang mencoba melakukan subordinasi terhadap perintah Presiden tersebut dalam bentuk menaikkan harga di atas 6,5 dolar AS dan membatasi pasokannya,” kata dia.

    Menurutnya, biaya energi merupakan komponen signifikan dalam struktur biaya produksi pada industri penerima HGBT. Kenaikan harga atau berkurangnya pasokan akan langsung menggerus margin keuntungan, menurunkan utilisasi pabrik, dan dalam jangka panjang menekan minat investor untuk menanamkan modal di sektor manufaktur terutama pada industri di sektor pengguna padat energi.

    Data Kemenperin mencatat, beberapa sektor industri saat ini mulai menunjukkan penurunan utilisasi akibat kendala pasokan gas. Misalnya, industri keramik nasional yang pada semester I-2025 baru mampu mencapai tingkat utilisasi sekitar 70-71 persen, meski telah membaik dibandingkan tahun sebelumnya.

    “Jika pasokan gas terus terganggu, capaian ini bisa tergerus lagi terutama industri pupuk yang akan memasok kebutuhan pupuk dalam program swasembada pangan Presiden Prabowo,” ucap Febri.

    Febri menekankan bahwa penerima manfaat terbesar dari program HGBT selama ini berasal dari BUMN. Kebutuhan gas industri secara keseluruhan diperkirakan mencapai sekitar 2.700 MMSCFD, sementara volume HGBT yang tersedia hanya sekitar 1.600 MMSCFD.

    “Di sisi lain, perusahaan industri swasta yang menjadi tulang punggung manufaktur nasional kerap mendapat perlakuan berbeda. Ini menciptakan ketimpangan yang tidak sehat dan berpotensi mengganggu iklim usaha,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, pihaknya mencatat total pekerja yang saat ini menggantungkan nasib pada keberlanjutan pasokan HGBT di sektor industri mencapai 134.794 orang. Apabila pasokan HGBT diketatkan menjadi hanya 48 persen dari kebutuhan, maka sebagian besar pekerja ini berpotensi terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

    Dari jumlah yang terancam PHK tersebut, rinciannya sebagai berikut: industri pupuk (10.420 pekerja), industri petrokimia (23.006 pekerja), industri oleokimia (12.288 pekerja), industri baja (31.434 pekerja), industri keramik (43.058 pekerja), industri kaca (12.928 pekerja), dan industri sarung tangan karet (1.660 pekerja).

    Kemenperin berharap koordinasi lintas kementerian dan lembaga dapat segera dilakukan untuk memastikan ketersediaan HGBT yang adil dan merata. “Gas bumi adalah sumber energi strategis. Kebijakan terkait HGBT harus menjaga keseimbangan antara kebutuhan BUMN dan industri swasta, sehingga daya saing industri nasional tetap terjaga,” kata Febri.

    Ia juga mengingatkan bahwa industri manufaktur merupakan penyumbang terbesar PDB nonmigas dan memiliki peran penting dalam menyerap jutaan tenaga kerja.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Serapan tenaga kerja diragukan, PCO: Kritik pakai data, bukan perasaan

    Serapan tenaga kerja diragukan, PCO: Kritik pakai data, bukan perasaan

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menegaskan kritik terkait serapan tenaga kerja sebaiknya dilakukan dengan mengacu pada data resmi, bukan semata pada persepsi atau perasaan.

    “Kalau tidak percaya atau meragukan data silakan kita berdebat untuk menyajikan data yang lain. Jadi tidak hanya pakai perasaan, jadi ada data juga yang disandingkan supaya kita bisa diskusikan soal data itu,” kata Hasan di Jakarta, Kamis.

    Pernyataan Hasan merespons pemberitaan tentang keraguan serikat buruh terhadap data penyerapan tenaga kerja yang dilaporkan Kementerian Perindustrian, yang mencapai 303.000 orang pada paruh pertama 2025.

    Hasan menjelaskan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor industri mencatat pertumbuhan sekitar 5,6 persen, sementara investasi tumbuh 6,9 persen.

    Adapun hingga Agustus 2025, investasi yang masuk telah menciptakan 1.259.000 lapangan kerja baru.

    “Yang jelas dari BPS, sektor industri tumbuh sekitar 5,6 persen, kemudian juga investasi tumbuh sekitar 6,9 persen. Ini yang menjadi pengungkit pertumbuhan kita,” ujarnya.

    Hasan merujuk data Kementerian Investasi dan Hilirisasi yang mencatat lima sektor terbesar merealisasikan investasi pada paruh pertama tahun ini adalah industri logam dasar, transportasi dan telekomunikasi, pertambangan, perumahan, serta kawasan industri.

    “Jadi, kalau misalnya ada yang meragukan silakan munculkan data yang lain, jadi kita kalau mau berdebat data dengan data jadi bisa enak,” kata Hasan.

    Dalam rilis Indeks Kepercayaan Industri (IKI) Juli 2025, kepercayaan industri tercatat sebesar 52,89 poin, atau naik 1,05 poin dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 51,84.

    Menurut Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif di Jakarta, Rabu (6/8), tren ini mencerminkan optimisme dan ketahanan pelaku industri nasional di tengah tekanan global dan pelemahan ekonomi di sejumlah negara mitra dagang utama seperti Amerika Serikat, Eropa, Jepang dan China.

    Dia menambahkan geliat pertumbuhan manufaktur tidak hanya tercermin dari angka statistik, tetapi juga dari aktivitas nyata di lapangan.

    Pada semester I tahun 2025, tercatat sebanyak 1.641 perusahaan telah melaporkan pembangunan fasilitas produksi baru melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) dengan nilai investasi mencapai Rp803,2 triliun.

    Dampak langsung dari ekspansi industri ini adalah penyerapan tenaga kerja baru yang diperkirakan mencapai 303 ribu orang.

    Angka ini jauh lebih besar dibandingkan jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) yang disampaikan oleh kementerian lain maupun asosiasi pengusaha.

    ‎Febri menyatakan pihaknya berkomitmen untuk terus menjaga momentum pertumbuhan industri pengolahan sebagai fondasi utama pertumbuhan ekonomi nasional dan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Harga gula di bawah HPP, kebijakan Mendag ancam gagalkan swasembada pangan 

    Harga gula di bawah HPP, kebijakan Mendag ancam gagalkan swasembada pangan 

    Sumber foto: Efendi Murdiono/elshinta.com.

    Harga gula di bawah HPP, kebijakan Mendag ancam gagalkan swasembada pangan 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 14 Agustus 2025 – 20:56 WIB

    Elshinta.com – Sekjen Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) M Nur Khabsyin menjelaskan kedatangannya ke beberapa kementerian dan lembaga negara pada hari Selasa (12/08) menyampaikan aspirasi petani terkait anjloknya harga gula dan tetes tebu yang akan menjadi pemicu gagalnya swasembada pangan yang digadang dalam pemerintahan Kabinet Merah Putih.

    Rombongan pengurus DPN APTRI mendatangi Kementerian Pertanian, Kemenko Pangan, dan Badan Pangan Nasional (Bapanas). Di Kementerian Pertanian, mereka diterima langsung oleh Dirjen Perkebunan, Abdul Roni sementara di Kemenko Pangan diterima oleh Deputi bidang pangan dan pertanian,Widiastuti serta di Bapanas diterima Deputi bidang ketersediaan dan stabilisasi pangan, I gusti Ketut Astawa serta mendatangi Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian, sedangkan untuk DPR RI pekan depan.

    Khabsyin menjelaskan kondisi gula petani saat ini kian mengkhawatirkan. Stok gula yang tidak laku di sejumlah pabrik gula telah mencapai 100 ribu ton secara nasional dan terus akan bertambah.

    Menurut DPRD Provinsi Jawa Tengah dari fraksi PKB periode 2019-2024 hal ini terjadi karena penawaran harga dari pedagang saat lelang berada di bawah Harga Patokan Petani (HPP) yang telah ditetapkan sebesar Rp 14.500 per kilogram.

    “Pasar gula kita dibanjiri gula rafinasi dan daya beli masyarakat turun sehingga gula petani tidak terserap. Kami menagih janji pemerintah segera mencairkan dana Rp 1,5 triliyun pembelian gula petani sesuai HPP sesuai janji pemerintah sebulan lalu,” tegas Khabsyin seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Efendi Murdiono, Kamis (14/08).

    Selain gula, petani juga terpukul akibat anjloknya harga tetes tebu. Tahun ini, harga tetes turun menjadi Rp 1.500 per kilogram, bahkan pembeli tetes minta penurunan harga dari yang sudah disepakati. Padahal tahun lalu harganya mencapai Rp 3.000 per kilogram. 

    Khabsyin menilai penyebabnya adalah adanya permendag 16 tahun 2025 yang membuka kran impor etanol secara bebas tanpa persetujuan impor, bebas kuota dan bebas bea masuk. Kita tahu bahwa tetes adalah bahan baku ethanol.

    “Ironis,  produksi etanol dan tetes tebu dalam negeri surplus dan sebagian diekspor, pemerintah justru membebaskan impor etanol. Siapapun bisa impor tanpa syarat, tanpa kuota, tanpa persetujuan impor, tanpa rekomendasi menperin, ini membuat harga tetes petani jatuh,” ujarnya.

    DPN APTRI meminta pemerintah segera membeli gula petani yang tidak laku sesuai HPP yang berlaku, serta menghentikan impor etanol secara bebas. Ethanol ini barang yang perlu diawasi bukannya dibebaskan. 

    Khabsyin menegaskan permasalahan harga gula dan tetes yang anjlok akan mengancam swa sembada gula karena petani tidak lagi semangat untuk menanam tebu. jika aspirasi ini tidak segera direspons, ribuan petani siap turun ke jalan.

    “Kondisi ini sudah membuat petani tidak betah. Jika aspirasi kami diabaikan, kami akan menggelar aksi unjuk rasa dengan kekuatan 5.000 petani tebu dari seluruh Indonesia,” cetusnya.

    Sementara itu Ketua APTRI Lumajang Jawa Timur Haji Didik Purwanto menegaskan adanya pembelian yang dibawah HPP yang merugikan petani telah menambah menumpukan di gudang Pabrik Gula (PG) Djatiroto, selain itu ditambah kebijakan keluarnya aturan Mendag telah menyebabkan kebingungan petani membayar ongkos tebang angkut. Sementara kuli masing-masing petani bukan dari golongan ekonomi berada rata-rata ekonomi menengah kebawah dan memenuhi kebutuhan hidupnya dari sumber satu-satunya baik dari dari keluarga yang menebang maupun sebagai kuli angkutan.

    “Gula petani tidak laku terus menumpuk di gudang PG Djatiroto karna tawaran rendah, sementara tuntutan petani harus bayar kuli secara kontinyu dan keuangan yang diandalkan dari penjualan gula,” pungkasnya.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Wamenperin RI ajak IMIP dukung pengembangan IKM di kawasan industri

    Wamenperin RI ajak IMIP dukung pengembangan IKM di kawasan industri

    Morowali, Sulawesi Tengah (ANTARA) – Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) RI Faisol Riza mengajak PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) mendukung pengembangan dan pelibatan industri kecil menengah (IKM) dalam rantai pasok produksi di kawasan industri guna menumbuhkan perekonomian daerah.

    Faisol Riza dalam kunjungannya ke PT IMIP di Morowali, Sulawesi Tengah, Kamis, mengatakan Kabupaten Morowali mendapat Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk mengembangkan dan membangun sentra IKM yang berkaitan dengan industri logam.

    “Sebagai mitra strategis pemerintah, kawasan IMIP memiliki peran penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional. IMIP diharapkan berkontribusi dalam pengembangan IKM ini,” katanya.

    Menurut dia, eksistensi IKM dapat memberi kontribusi dalam peningkatan perekonomian serta menciptakan lapangan kerja.

    Untuk itu, ia meminta IMIP memasukkan ekosistem IKM sebagai salah satu mata rantai produksi di sektor industri berbasis nikel.

    Dengan kapasitas yang dimiliki, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) meyakini IMIP dapat terus menjadi tulang punggung perekonomian nasional, termasuk di sektor IKM.

    Ia berharap inisiasi Kementerian Perindustrian untuk membangun kerja sama di semua lini industri, termasuk rantai pasok sektor IKM, dapat terwujud.

    Ia juga mengatakan kawasan industri IMIP terus berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Hal tersebut membuktikan bahwa semua aspek di kawasan itu cukup lengkap, sehingga menjadi pendorong dan daya dukung proses produksi dari hulu ke hilir, khususnya komoditas nikel.

    Menurut Wamenperin, keberadaan kawasan IMIP sebagai etalase dalam memenuhi permintaan pasar global sudah sangat kuat memberikan pesan kepada penanam modal, bahwa investasi di Indonesia sangat baik dan menguntungkan.

    “Silakan datang ke Indonesia untuk berinvestasi, dan pemerintah akan terus mendukung perkembangan kawasan industri,” ujar dia.

    Direktur Komunikasi PT IMIP Emilia Bassar mengatakan mereka telah beberapa kali melakukan pertemuan dengan pemerintah di Morowali untuk mendorong terciptanya ekosistem industri skala rumahan sebagai upaya meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah.

    “Untuk skala UMKM, IMIP telah memiliki sejumlah mitra lokal sebagai pemasok bahan makanan,” ujar dia.

    Ia mengatakan mereka sangat terbuka dan mendukung program pemerintah. Mereka juga telah melaksanakan pelatihan kriya logam yang bertujuan untuk menciptakan industri skala rumahan yang dapat menghasilkan produk akhir seperti sendok dan garpu.

    Pewarta: Nur Amalia Amir
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.