Xcloud.id

Kementrian Lembaga: kemenperin

  • Pengusaha Minta Pemerintah Turun Tangan Atasi Mafia Impor

    Pengusaha Minta Pemerintah Turun Tangan Atasi Mafia Impor

    Jakarta –

    Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) merespons pernyataan Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arief yang menyerang anggota APSyFI tidak lapor data SIINAS.

    Sebelumnya, Febri menyebut hanya 15 dari 20 anggota APSyFI yang melaporkan aktivitas industrinya. Terkait ini, Sekretaris Jenderal APSyFI Farhan Aqil Sauqi balik bertanya bagaimana caranya anggota yang telah tutup mengisi SIINAS?

    “Ada 5 perusahaan anggota APSyFI yang tutup sebagai korban dari over kuota yang terbitkan oleh Kemenperin, yaitu PT. Panasia, PT. Polichem Indonesia, PT. Sulindafin, PT Rayon Utama Makmur dan yang terakhir PT. Asia Pacific Fiber plant Karawang,” ujar Farhan dalam keterangan tertulis, Senin (25/8/2025).

    Terkait tuduhan adanya anggota APSyFI yang gemar impor, Farhan menyatakan anggota APSyFI adalah produsen hulu tekstil yang memproduksi serat dan benang filament.

    “Kalau pun anggota kami perlu impor, maka yang diimpor adalah bahan baku berupa asam tereftalat, etilin glycol atau polyester chip, jadi kalau ada anggota kami mendapat kuota impor kain terlebih dalam jumlah besar, maka yang perlu diperiksa adalah pejabat Kemenperin yang kasih kuota” terang Farhan.

    Sebelumnya, Febri menyebut dalam data Kemenperin tercatat adanya anomali pada kinerja industri anggota APSyFI. Di tengah permintaan asosiasi agar pemerintah memperketat impor, justru terjadi lonjakan signifikan impor oleh anggotanya sendiri.

    Data menunjukkan, volume impor benang dan kain oleh perusahaan anggota APSyFI meningkat lebih dari 239% dalam satu tahun, dari 14,07 juta kilogram (2024) menjadi 47,88 juta kilogram (2025).

    Farhan berpendapat serangan balik terhadap anggota APSyFI Adalah hal yang mengada-ada. Ia mempertanyakan kinerja pemerintah dalam menjaga ekosistem rantai pasok industri, termasuk dalam hal penyediaan bahan baku.

    Menurutnya sudah menjadi tugas pemerintah menjaga ketersediaan bahan baku baik hulu, intermediate hingga hilir, tapi juga kewajiban pemerintah menjaga keberlangsungan seluruh rantai industrinya.

    Mafia Impor

    Adapun APSyFI menyambut sikap Menteri Perindustrian (Menperinn) Agus Gumiwang Kartasasmita yang siap menindak tegas mafia kuota impor tekstil.

    Farhan menyatakan bahwa dugaan ini bermula dari lonjakan impor benang dan kain sementara disisi lain 60 perusahaan yang memproduksi barang sejenis justru harus tutup dan mem-PHK karyawannya.

    Sebelumnya, Menperin menegaskan pihaknya siap menindaklanjuti dugaan praktik mafia impor tekstil dan meminta laporan bukti konkret kepada agar dapat segera ditindak.

    “Kalau memang ada mafia di kantor kita, sampaikan kepada kami, jangan ditutup-tutupi. Sampaikan siapa namanya, pasti kita bersihkan. Kami tidak ragu mengambil langkah tegas,” tegas Agus Gumiwang

    (ily/hns)

  • Kendaraan Listrik di RI Menjamur, Nilai Investasinya Tembus Segini

    Kendaraan Listrik di RI Menjamur, Nilai Investasinya Tembus Segini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Investasi kendaraan listrik di Indonesia mencapai Rp 5,653 triliun, nilai tersebut terdiri dari tiga jenis kendaraan yakni mobil listrik, motor listrik serta bus listrik.

    Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan pada Kementerian Perindustrian RI Mahardi Tunggul Wicaksono menyebut nilai investasi itu masih berpotensi akan terus bertambah.

    “Investasi di mobil listrik masih menjadi yang terbesar dengan total investasi Rp 4,12 triliun dengan jumlah pabrikan mobil listrik sebanyak 9 perusahaan dengan kapasitas produksi 70.060 unit/tahun,” katanya dalam diskusi Forum Wartawan Industri (Forwin) mengenai Polemik Insentif BEV Impor di Kemenperin, Senin (25/8/2025).

    Sementara itu total investasi dari motor listrik menempati posisi kedua yakni sebanyak Rp 1,15 Triliun. Jumlah pabrikan motor listrik sebanyak 66 perusahaan dengan kapasitas produksi 2,37 Juta Unit.

    “Lalu dari bus listrik juga ada investasi sebesar Rp 0,38 Triliun dengan jumlah pabrikan bus listrik sebanyak 7 pabrik, dengan kapasitas produksi sebanyak 3.100 Unit/tahun,” sebut Tunggul.

    Seiring dengan dilakukannya program percepatan pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia, populasi kendaraan listrik di Indonesia setiap tahun mengalami peningkatan.

    Foto: Mobil Listrik Hyundai IONIQ 5 yang di pamerkan dalam ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2022 di JIExpo-Kemayoran, Kamis (31/3/2022). IONIQ 5 merupakan mobil listrik yang diproduksi di pabrik Hyundai di Cikarang, Jawa Barat. (CNBC Indonesia/ Tri Susilo).
    Mobil Listrik Hyundai IONIQ 5 Produksi Indonesia yang di pamerkan dalam ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2022 di JIExpo-Kemayoran, Kamis (31/3/2022). IONIQ 5 merupakan mobil listrik yang diproduksi di pabrik Hyundai di Cikarang, Jawa Barat. (CNBC Indonesia/ Tri Susilo).

    “Pada tahun 2024 total populasi Kendaraan Listrik di Indonesia mencapai 207 ribu unit atau meningkat sebesar 78% dari tahun 2023 yang berjumlah 116 ribu unit,” ujar Tunggul.

    Jika ditotal dengan semua jenis kendaraan, baik internal combustion engine (ICE), hybrid dan lainnya, maka investasi kendaraan bermotor baik roda dua, tiga dan empat di Indonesia telah mencapai ratusan triliun. bahkan menyebut investasi roda empat lebih mendominasi.

    “Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, ekosistem industri kendaraan bermotor KBM roda 4 memiliki total 32 pabrikan dengan total investasi Rp 143,91 triliun dan kapasitas produksi mencapai 2,35 juta unit/tahun,” kata Tunggul

    Industri kendaraan bermotor Roda 4 pada Januari-Juni 2025 memiliki kinerja produksi sebesar 553 ribu unit, penjualan sebesar 374 ribu unit, ekspor completely built up (CBU) sebesar 230 ribu unit dan impor CBU sebesar 61 ribu unit.

    Sementara ekosistem industri kendaraan bermotor roda 2 dan 3 memiliki total 73 pabrikan dengan total investasi Rp 30,4 triliun dan kapasitas produksi mencapai 10,72 juta unit/tahun.

    “Industri Kendaraan bermotor roda 2 pada Januari-Juni 2025 memiliki kinerja produksi sebesar 3,37 juta unit, penjualan sebesar 3,1 juta unit, dan ekspor CBU sebesar 268 ribu unit,” ujar Tunggul.

    (fys/wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Insentif Mobil Listrik Impor Berakhir Desember, Belum Ada Kepastian Lanjut

    Insentif Mobil Listrik Impor Berakhir Desember, Belum Ada Kepastian Lanjut

    Jakarta –

    Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengungkapkan belum ada pembahasan mengenai kelanjutan insentif impor mobil listrik buat tahun depan. Kebijakan tersebut bakal berakhir pada Desember 2025.

    Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi dan Pertahanan Kemenperin Mahardi Tunggul Wicaksono mengatakan, sampai saat ini belum ada pembahasan antar Kementerian Lembaga (K/L) terkait insentif tersebut.

    “Terkait dengan insentif ini, memang sampai dengan hari ini, kami belum juga, atau belum ada sama sekali rapat atau pertemuan dengan K/L terkait keberlanjutan insentif ini,” ujar Tunggul dalam diskusi Forwin di Kantor Kemenperin, Jakarta Selatan, Senin (25/8/2025).

    Oleh karena itu, Tunggul menyebut insentif tersebut akan berakhir sesuai regulasi yang ada. Adapun insentif yang dimaksud tercantum dalam Peraturan Menteri Investasi Nomor 6 tahun 2023 junto Nomor 1 Tahun 2024.

    “Bisa kita asumsikan karena sampai hari ini belum ada diskusi dan pertemuan, sehingga asumsinya insentif ini akan berakhir sesuai regulasi yang ada,” sebut Tunggul.

    Sebagai informasi, saat ini sejumlah pabrikan mobil listrik memasarkan produk mereka dalam status Completely Built Up (CBU) di Tanah Air.

    Dengan insentif tersebut, pabrikan mobil listrik dapat mengimpor kendaraan CBU tanpa harus membayar penuh bea masuk dan PPnBM, sehingga harga jual menjadi lebih terjangkau..

    Namun pihak pabrikan harus memenuhi sejumlah komitmen terhadap pemerintah. Misalnya, membayar bank garansi yang merupakan jaminan keuangan yang disetorkan pabrikan melalui bank senilai bea masuk dan PPnBM yang ditangguhkan pemerintah.

    Jika pabrikan tidak memenuhi kewajiban investasi maupun produksi lokal sesuai ketentuan, maka pemerintah berhak mencairkan jaminan tersebut. Pabrikan seperti BYD hingga VinFast yang menikmati insentif tersebut juga harus berinvestasi dan mendirikan pabrik di Indonesia,

    Mereka harus memproduksi mobil listrik di Tanah Air dengan komitmen produksi adalah 1:1. Artinya pabrikan harus memproduksi mobil di Indonesia dengan jumlah yang sama dari jumlah yang sebelumnya diimpor.

    “Mulai Januari 2026 sampai Desember 2027, mereka harus memulai komitmen produksi 1:1,” tutup Tunggul.

    (ily/hns)

  • Insentif Motor Listrik Tak Kunjung Dirilis, Ternyata Masih Koordinasi

    Insentif Motor Listrik Tak Kunjung Dirilis, Ternyata Masih Koordinasi

    Jakarta –

    Subsidi motor listrik tak kunjung keluar menjelang empat bulan terakhir 2025. Padahal produsen dan konsumen sedang menanti kebijakan tersebut.

    Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian bilang subsidi motor listrik masih dalam tahap pembahasan antar lembaga terkait.

    “Masih kita koordinasikan,” kata Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan (ILMATAP) Kemenperin, Mahardi Tunggul Wicaksono di Jakarta, Senin (25/8/2025).

    Saat dikonfirmasi terkait kejelasan insentif motor listrik, dia belum bisa memastikan kapan serta bagaimana bentuk insentif motor listrik nantinya.

    Tunggul kembali menyebut bahwa Kemenperin akan terus melakukan koordinasi. Ia hanya menekankan bahwa program tersebut sudah menjadi kebutuhan.

    “Ya, karena sudah menjadi kebutuhan, harapannya memang kita coba koordinasikan tetap dengan kementerian atau lembaga terkait,” kata dia.

    Diberitakan detikcom sebelumnya, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan kabar terkini soal insentif motor listrik. Sebelumnya, insentif untuk pembelian motor listrik disebut akan meluncur pada Agustus 2025.

    Agus menjelaskan, pemerintah berupaya menggairahkan perekonomian lewat berbagai stimulus. Dalam hal ini, pemberian insentif motor listrik menjadi salah satu yang akan didorong Kemenperin.

    “Menteri Keuangan kan mengatakan bahwa pemerintah juga sekarang sedang menyiapkan stimulus-stimulus untuk tahun 2025 ini untuk bisa lebih menggairahkan ekonomi. Ini yang salah satu yang nanti akan kita push forward berkaitan dengan insentif motor listrik,” katanya di Kemenperin, Jakarta Selatan, Rabu (6/8/2025).

    Pabrikan meminta kejelasan subsidi motor listrik. Keraguan masyarakat untuk membeli motor listrik dipicu oleh ketidakjelasan soal keberlanjutan program subsidi kendaraan listrik. Masyarakat tentunya menginginkan harga yang lebih murah karena kehadiran subsidi.

    “Ketidakpastian ada subsidi atau tidak itu yang membikin konsumen banyak menunda keputusan pembelian,” kata Direktur Komersial Polytron Tekno Wibowo, beberapa waktu yang lalu.

    “Buat kita lebih baik, pasti ada atau tidak (kelanjutan subsidi) diumumkan, sehingga kita bisa membuat plan yang lebih jelas,” tegasnya.

    Senada dengan Polytron, Alva pun berharap keputusan segera diketok palu.

    “Kami berharap ada kejelasan dari sisi pemerintah, terkait apakah kebijakan untuk insentif ini ada atau tidak, lalu kalau memang ada mekanisme seperti apa, jadi supaya ada kejelasan untuk konsumen,” ujar Putu Swaditya Yudha selaku Chief Marketing Officer Alva.

    (riar/dry)

  • Sinyal Insentif Mobil Listrik Impor Tidak Lanjut Tahun Depan

    Sinyal Insentif Mobil Listrik Impor Tidak Lanjut Tahun Depan

    Jakarta –

    Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian belum melakukan diskusi lebih lanjut soal insentif mobil listrik completely built up (CBU). Seperti diketahui aturan soal insentif mobil listrik CBU bakal berakhir pada 31 Desember 2025.

    Hal ini diungkapkan Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan (ILMATAP) Kemenperin, Mahardi Tunggul Wicaksono, bahwa pihaknya belum melakukan diskusi antar lintas lembaga.

    “Sampai dengan hari ini belum ada diskusi atau rapat pertemuan. Asumsinya insentif ini akan berakhir sesuai dengan regulasi yang ada,” kata Tunggul di kantor Kementerian Perindustrian dalam diskusi bertajuk “Polemik Insentif BEV Impor” di Jakarta, Senin (25/8/2025).

    Insentif mobil listrik CBU berlaku sesuai kebijakan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Investasi Nomor 6 Tahun 2023 junto Nomor 1 Tahun 2024. Beleid ini berlaku sejak tanggal peraturan diundangkan sampai dengan 31 Desember 2025.

    Berkat insentif tersebut, mobil listrik CBU masih bebas bea masuk dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM).

    Bebas bea impor dan PPnBM merupakan dua insentif yang ditawarkan, namun harus memenuhi tiga kriteria, antara lain:

    Perusahaan industri yang akan membangun fasilitas manufaktur KBL berbasis baterai roda empat di Indonesia.Perusahaan industri yang sudah melakukan investasi fasilitas manufaktur kendaraan bermotor berbasis motor bakar (internal combustion engine) roda empat di Indonesia yang yang akan melakukan alih produksi menjadi mobil listrik berbasis baterai, baik sebagian atau keseluruhan.Perusahaan industri yang sudah melakukan investasi fasilitas manufaktur mobil listrik berbasis baterai di Indonesia dalam rangka pengenalan produk baru dengan cara peningkatan rencana dan/atau kapasitas produksi.

    Dia melanjutkan berlaku pula ketentuan bank garansi bagi setiap unit impor.

    Lebih lanjut soal ketentuan, Tunggul menjelaskan produsen yang memanfaatkan fasilitas terkait diwajibkan berkomitmen memproduksi kendaraan di dalam negeri setelah impor dengan rasio 1:1.

    Kemudian pada 31 Maret 2025 ditetapkan sebagai batas akhir pengajuan permohonan insentif impor, sementara insentif ini bakal berakhir pada 31 Desember 2025.

    Tunggul melanjutkan selanjutnya dalam periode 1 Januari 2026 hingga 31 Desember 2027, produsen wajib mewujudkan komitmen produksi 1:1 sesuai road map tingkat kandungan dalam negeri (TKDN). Pemerintah lalu dapat mengeksekusi klaim atas bank garansi dari peserta program yang gagal memenuhi kewajiban produksinya pada tahun 2028.

    Tunggul mengatakan seiring berlakunya program percepatan pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia, populasi kendaraan listrik setiap tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2024 total populasi kendaraan listrik di Indonesia mencapai 207 ribu unit atau meningkat sebesar 78% dari tahun 2023 yang berjumlah 116 ribu unit.

    “Peningkatan ini terjadi seiring pemberlakuan insentif atau kebijakan program percepatan pengembangan ekosistem kendaraan listrik,” kata dia.

    (riar/dry)

  • Bahlil tegaskan perubahan UU Minerba Blbukti pemerintah hadir untuk sejahterakan daerah

    Bahlil tegaskan perubahan UU Minerba Blbukti pemerintah hadir untuk sejahterakan daerah

    Sumber foto: Radio Elshinta/ ADP

    Bahlil tegaskan perubahan UU Minerba Blbukti pemerintah hadir untuk sejahterakan daerah
    Dalam Negeri   
    Editor: Valiant Izdiharudy Adas   
    Senin, 25 Agustus 2025 – 12:57 WIB

    Elshinta.com – Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan komitmennya untuk mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi sektor pertambangan. Hal ini ia sampaikan dalam Musyawarah Daerah (Musda) XI DPD Partai Golkar Sulawesi Tengah di Palu, Minggu (24/8/2025).

     

    Dalam pidatonya, Bahlil menilai Sulawesi Tengah memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar, termasuk sektor pertambangan yang menjadi penopang ekonomi daerah. Namun, ia menyoroti belum optimalnya kontribusi sektor tersebut terhadap PAD.

     

    “Pertumbuhan ekonomi nasional kuartal kedua 5,12 persen, inflasi terjaga di bawah tiga persen. Saya yakin pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah lebih tinggi. Tapi PAD belum maksimal akibat persoalan tambang ini, betul atau tidak?” kata Bahlil di hadapan kader Partai Golkar dan pejabat daerah.

     

    Bahlil mengungkapkan, salah satu langkah strategis pemerintah untuk mengoptimalkan manfaat sumber daya alam adalah melalui hilirisasi tambang. Ia menyebut hilirisasi merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang diharapkan dapat memberikan nilai tambah serta pemerataan hasil pembangunan bagi masyarakat daerah.

     

    “Hilirisasi adalah program andalan Bapak Presiden. Kami di Kementerian ESDM bersama Partai Golkar dan koalisi sudah mengubah Undang-Undang Minerba untuk memastikan sumber daya alam benar-benar dikelola untuk kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

     

    Menurut Bahlil, perubahan regulasi ini juga bertujuan memberikan keadilan kepada masyarakat daerah. Ia menilai, selama ini izin usaha pertambangan (IUP) lebih banyak dikuasai oleh perusahaan besar yang berkantor di Jakarta, sementara masyarakat lokal kurang mendapat porsi.

     

    “Saya mantan pengusaha, saya tahu rasanya susah mengurus izin dulu. Barang nenek moyang kita, tapi pemegang IUP-nya orang Jakarta semua. Ini tidak adil. Kita ubah supaya anak daerah jadi tuan di negeri sendiri,” katanya.

     

    Dalam UU Minerba yang baru, lanjut Bahlil, pemerintah memberikan prioritas IUP kepada koperasi, UMKM, dan BUMD. Skema ini, kata dia, menjadi jalan bagi masyarakat daerah untuk berperan langsung dalam pengelolaan tambang.

     

    “Kita harus membangun konglo (konglomerat) konglo baru di daerah. Jangan konglonya Jakarta terus. Kita butuh sinergi, sinergitas yan besar. Jangan kota kecilkan, kita pertahankan, kita dorong. Tapi juga kita ingin untuk yang (pengusaha) yang baru muncul. Kalau tidak akan susah untuk mewujudkan pemerataan,” ucapnya. 

     

    Selain itu, Bahlil menegaskan akan menindaklanjuti persoalan perizinan yang menghambat peningkatan PAD Sulawesi Tengah. Ia mencontohkan, ada perbedaan regulasi perizinan antara Kementerian ESDM dan Kementerian Perindustrian yang membuat potensi pendapatan daerah tidak maksimal.

     

    “Kalau semua potensi PAD bisa kita tarik, Sulteng bisa dapat tambahan Rp2 triliun. Kalau APBD sekarang sekitar Rp5,5 triliun, tambahan Rp2 triliun ini akan cukup memperkuat fiskal daerah,” kata Bahlil.

     

    Ia menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan persoalan tersebut dan membawa laporan langsung kepada Presiden Prabowo. “Saya janji ini jadi tugas utama saya. Saya sudah tahu celahnya. Kita akan pastikan pengelolaan sumber daya alam berjalan baik untuk kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

     

    Sebelumnya, Revisi keempat atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara—UU Minerba—disahkan oleh DPR RI pada 18 Februari 2025 dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II di Gedung DPR RI, pada era kepemimpinan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

     

    Revisi UU ini merupakan inisiatif DPR RI, disetujui secara bulat oleh delapan fraksi, dan dibawa bersama Pemerintah melalui Badan Legislasi (Baleg) sebagai RUU yang diajukan oleh DPR. UU Minerba terbaru memperkenalkan skema pemberian izin tambang (WIUP/IUP) dengan mekanisme prioritas, tidak melulu melalui tender. Prioritas diberikan kepada UMKM, Koperasi, BUMD, dan ormas keagamaan. 

     

    Sementara untuk perguruan tinggi, IUP diberikan melalui penugasan kepada BUMN/BUMD/swasta dalam konteks pendanaan riset dan beasiswa alias bukan mendapatkan tambang langsung. Kemudian BUMN/BUMD/swasta yang mendapatkan IUP digunakan untuk pendalaman hilirisasi dan industrialisasi tambang, serta memperkuat nilai tambah lokal. (ADP)

    Sumber : Radio Elshinta

  • Produksi Mobil di RI Tembus 1,2 Juta Unit/Tahun, 40% Disumbang Daihatsu

    Produksi Mobil di RI Tembus 1,2 Juta Unit/Tahun, 40% Disumbang Daihatsu

    Jakarta –

    Meski sedikit mengalami penurunan, namun produksi mobil di Indonesia masih tetap berada di atas 1 juta unit setahun. Menariknya, dari angka tersebut, 40 persennya disumbang Daihatsu.

    Setidaknya, hal itu yang disampaikan Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita, pekan lalu. Itulah mengapa, dia menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Daihatsu yang telah menjadi kontributor utama di industri mobil nasional.

    “Berdasarkan data kinerja industri otomotif 2024, total produksi nasional mencapai hampir 1,2 juta unit dan sekitar 40 persennya berasal dari fasilitas produksi Astra Daihatsu,” ujar Agus Gumiwang pada suatu seremoni Daihatsu yang digelar di Sunter, Jakarta Utara.

    Produksi 9 juta unit mobil Daihatsu Foto: (Septian Farhan Nurhuda/detikOto)

    Daihatsu, kata dia, turut berperan penting dalam mendukung kebijakan ekspor nasional. Bahkan, sekira 22 persen dari total ekspor kendaraan Indonesia berasal dari pabrik mereka dengan cakupan 60 negara di seluruh dunia.

    “Pencapaian ini tak lepas dari kinerja perseroan, termasuk kinerja dari pusat RnD yang terbesar, terlengkap dan didukung sepenuhnya oleh putra-putri bangsa Indonesia,” kata dia.

    Daihatsu Produksi 9 Juta Mobil di RI

    Sejak pertama masuk Indonesia pada 1978 atau 46 tahun lalu, Daihatsu telah memproduksi sembilan juta unit kendaraan. Menariknya, mereka hanya membutuhkan waktu dua tahun untuk meningkatkan penjualan dari delapan juta ke sembilan juta unit di Indonesia.

    “Kami menyambut akumulasi produksi ke 9 juta unit, kami mengucapkan terima kasih kepada pelanggan, supplier dan seluruh pihak terkait. Seremoni ini kami dedikasikan kepada mitra kami juga,” kata Yasushi Kyoda selaku Presiden Direktur PT Astra Daihatsu Motor (ADM) di Sunter, Jakarta Utara.

    Pabrik Daihatsu. Foto: Doc. ADM.

    Kini, Daihatsu tumbuh sebagai salah satu produsen mobil terbesar di Indonesia. Mereka punya 10 ribu karyawan dengan kapasitas produksi hingga 530 ribu unit setahun. Sementara fasilitas produksi mereka tersebar di sejumlah kawasan, seperti Sunter, Cibitung dan Karawang.

    Pabrik mereka tak hanya melayani penjualan domestik, melainkan juga ekspor ke 60 negara di dunia. Fasilitas mereka juga melibatkan 1.700 pemasok dan 700 UKM lokal. Sementara tingkat kandungan lokalnya telah mencapai 80 persen.

    (sfn/rgr)

  • Pilot Project Tangkap Karbon di Gresik Bisa Jadi Cuan

    Pilot Project Tangkap Karbon di Gresik Bisa Jadi Cuan

    Jakarta –

    Menteri Perindustrian menyampaikan pemerintah telah memprioritaskan langkah-langkah strategis dalam mewujudkan transformasi industri hijau. Upaya tersebut, seperti efisiensi energi, pemanfaatan energi terbarukan, serta penerapan teknologi rendah karbon.

    Agus menilai diperlukan solusi tambahan untuk emisi yang sulit dihilangkan sepenuhnya, seperti menggunakan teknologi Carbon Capture Utilization (CCU). Teknologi tersebut mampu menangkap dan memanfaatkan karbon dari proses produksi.

    “Saat ini, kami sedang melaksanakan pilot project (proyek percontohan) CCU berbasis hidrometalurgi di PT Petrokimia Gresik,” kata Agus dalam keterangannya, dikutip Minggu (24/8/2025).

    Agus menerangkan proyek percontohan tersebut berpotensi menangkap karbondioksida (CO₂) hingga 65% atau lebih dari gas buang, sekaligus mengubahnya menjadi soda ash atau baking soda yang bernilai komersial sehingga bisa mengurangi impor. “Teknologi ini bukan hanya mendukung target NZE, tetapi juga memberi nilai tambah ekonomi,” tambah Agus.

    Selain itu, pihaknya juga tengah mengeksplorasi pemanfaatan mikroalga sebagai solusi penangkapan karbon yang menghasilkan biomassa, green hydrogen, hingga bahan baku kosmetik. Pasalnya, karbondioksida menjadi sumber nutrisi utama dari makanan mikro alga.

    “Mikro alga memiliki nilai tambah yang bisa kita push melalui hilirisasi dalam memproduksi biomassa, green hydrogen, dan bahan baku kosmetik,” tambah dia.

    Teknologi Carbon Capture Utilization (CCU) ini dikembangkan oleh UWin Resources Regeneration Inc., di bawah kepemimpinan Prof. Kenny Hsu, telah memperoleh paten di berbagai negara. Pada tahap laboratorium, prototipe sistem CCU ini telah menjalani pengujian resmi oleh lembaga terakreditasi TÜV Rheinland Taiwan, dengan hasil yang menunjukkan tingkat pengurangan emisi CO₂ lebih dari 99%.

    Berdasarkan capaian tersebut, pada 22 Januari 2025 di Jakarta, Kemenperin RI, UWin Resources Regeneration Inc., dan PT Petrokimia Gresik telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tiga pihak untuk melaksanakan pilot project berskala industri di fasilitas produksi PT Petrokimia Gresik.

    Saat ini, pilot project CCU berbasis hidrometalurgi tersebut sedang berlangsung di PT Petrokimia Gresik (PKG). Dalam kurun waktu dua bulan mendatang, Agus berharap dapat memperoleh data mengenai tingkat serapan CO₂, sehingga dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap upaya pencapaian net zero emissions gas rumah kaca pada tahun 2050. Selain itu, proyek ini diharapkan mampu mendukung ekonomi sirkuler melalui pemanfaatan produk samping bernilai tambah, yaitu Soda Ash dan Baking Soda, yang hingga kini masih banyak diimpor oleh Indonesia.

    “Sebagaimana disampaikan oleh Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita pada acara AIGIS 2025, pilot project ini memiliki potensi untuk menangkap hingga 65% atau lebih CO₂ dari gas buang industri serta mengubahnya menjadi produk komersial bernilai ekonomi, sehingga memberikan nilai tambah sekaligus memperkuat ketahanan industri nasional,” ujar Kenny Hsu, Chief Scientist Uwin Resources Regeneration Inc.

    (kil/kil)

  • Minta Perlindungan tapi Aktif Impor

    Minta Perlindungan tapi Aktif Impor

    Jakarta –

    Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menegaskan pentingnya transparansi, kepatuhan administratif, serta konsistensi strategi bagi industri tekstil nasional dalam menjaga daya saing, khususnya pada sektor hulu di bawah naungan Asosiasi Produsen Benang Serat dan Filamen Indonesia (APSyFI).

    Berdasarkan data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), kepatuhan pelaporan industri anggota APSyFI tercatat masih rendah. Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arief mengatakan, dari 20 perusahaan anggota, hanya 15 yang melaporkan aktivitas industrinya, sementara 5 perusahaan lainnya absen atau lalai.

    “Masih ada perusahaan besar anggota Apsyfi yang tidak melaporkan kinerjanya sama sekali. Padahal, kewajiban pelaporan ini adalah bentuk akuntabilitas industri kepada negara. Minimnya komitmen administratif justru melemahkan posisi asosiasi yang mengklaim sebagai garda depan tekstil nasional,” kata Febri dalam keterangan resminya, Sabtu (23/8/2025).

    Febri menjelaskan, dalam data Kemenperin tercatat adanya anomali pada kinerja industri anggota APSyFI. Di tengah permintaan asosiasi agar pemerintah memperketat impor, justru terjadi lonjakan signifikan impor oleh anggotanya sendiri.

    Data menunjukkan, volume impor benang dan kain oleh perusahaan anggota APSyFI meningkat lebih dari 239% dalam satu tahun, dari 14,07 juta kilogram (2024) menjadi 47,88 juta kilogram (2025).

    “Ada anggota APSyFI yang memanfaatkan fasilitas kawasan berikat maupun API Umum sehingga bebas melakukan impor besar-besaran. Di satu sisi, mereka menuntut proteksi, namun di sisi lain aktif menjadi importir. Ini jelas kontradiktif dengan semangat kemandirian industri,” ujarnya.

    Selama ini, pemerintah telah memberikan berbagai bentuk perlindungan dan instrumen fiskal bagi industri hulu tekstil, antara lain Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) Polyester Staple Fiber (PSF) yang sudah berjalan sejak tahun 2010 dan berlaku hingga tahun 2027.

    Selain itu, BMAD Spin Drawn Yarn (SDY) yang berlaku hingga tahun 2025, Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) Benang dari serat sintetis yang berlaku hingga 2026, serta masih ada BMTP Kain yang berlaku sampai tahun 2027.

    “Artinya, industri anggota APSyFI selama ini sudah menikmati keuntungan ganda, yaitu proteksi tarif sekaligus fasilitas impor. Namun, sayangnya tidak diimbangi dengan investasi baru maupun modernisasi teknologi,” jelas Febri.

    Kemenperin menegaskan, kebijakan rekomendasi impor maupun perlindungan industri selalu berbasis pada prinsip keadilan dan keseimbangan antara hulu, intermediate, dan hilir.

    Industri hilir yang berorientasi ekspor diberikan kemudahan agar kompetitif di pasar global, sementara pasar domestik diarahkan untuk substitusi impor sesuai verifikasi kemampuan industri nasional.

    Febri menambahkan, jika usulan BMAD dengan tarif 45% diterapkan sesuai hitungan KADI, risikonya adalah PHK hingga 40.000 pekerja di industri hilir.

    “Ini akan menjadi tragedi nasional. Sedangkan potensi PHK di sektor hulu yang jauh lebih kecil masih bisa dimitigasi melalui optimalisasi serapan lokal,” tegasnya.

    Sektor tekstil sendiri pada kuartal I dan II 2025 masih tumbuh di atas 4%. Menurut Febri, hal ini merupakan sebuah capaian positif yang harus terus dijaga.

    “Kemenperin berharap asosiasi industri dapat melihat kebijakan pemerintah secara objektif. Justru di tengah pertumbuhan ini, yang dibutuhkan adalah kolaborasi dan kepatuhan, bukan narasi yang menyesatkan publik,” tutup Febri.

    (acd/acd)

  • 2 Pabrik Tableware di Tangerang Rumahkan 700 Karyawan, Ada Potensi PHK

    2 Pabrik Tableware di Tangerang Rumahkan 700 Karyawan, Ada Potensi PHK

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kebijakan pembatasan pemanfaatan harga gas bumi tertentu (HGBT) untuk industri kembali menuai sorotan. Sejumlah pelaku usaha manufaktur mulai merasakan dampak serius hingga harus merumahkan ratusan karyawan.

    “Yang paling baru aja ada dua industri Tableware di Tangerang terpaksa merumahkan sekitar 700 karyawannya. Ini ya karena pembatasan kuota pemanfaatan HGBT dan ketika masuk ke surcharge Gas regasifikasi LNG harganya mahal,” kata Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik (Asaki), Edy Suyanto kepada CNBC Indonesia, dikutip Minggu (24/8/2025).

    Keputusan tersebut didorong oleh informasi terbaru untuk industri keramik yang berada di Jawa bagian Barat ada pembatasan pemakaian gas harian, yakni mulai tanggal 13 Agustus sampai dengan 31 Agustus 2025. Artinya ketika industri ini memanfaatkan lebih banyak maka terkena biaya lebih besar.

    “Jadi hanya diperbolehkan memanfaatkan volume gas HGBT sebanyak 48%, dan selebihnya dikenakan Surcharge 120% dari harga $14,8usd/mmbtu setara $17,8usd/mmbtu, alasannya sih katanya force majeure,” ujar Edy.

    Asaki sangat menyayangkan kondisi gangguan supply Gas yang telah berlarut-larut dengan tanpa ada solusi atau perbaikan pasokan gas telah memakan korban,

    “Pemerintah perlu cari solusi segera berkaitan gangguan supply gas, supaya tidak semakin banyak industri yang merumahkan karyawan, kita khawatir nantinya bisa lebih dari itu, ada potensi PHK,” sebut Edy.

    Sebelumnya Kemenperin menyebut gas bumi memiliki peran vital, baik sebagai bahan baku maupun sumber energi dalam proses produksi. Industri pupuk, kaca, keramik, baja, oleokimia, hingga sarung tangan karet termasuk di antara penerima manfaat program HGBT yang selama ini ditetapkan pemerintah melalui Peraturan Presiden dengan harga sekitar USD 6,5 per MMBTU.

    “Ini yang mengherankan. Pasokan gas harga di atas US$ 15-17 lancar. Tapi, pasokan gas US$ 6,5 tidak lancar. Jika terjadi pengetatan, harga melonjak hingga US$ 15-US$ 17 per MMBTU. Ini kan aneh. Mesin-mesin produksi bisa terpaksa dihentikan, dan untuk menyalakan kembali butuh waktu lama serta energi dan biaya lebih besar,” jelas Jubir Kemenperin Febri Hendri Antoni Arief.

    Pembatasan HGBT tidak hanya mengancam kelangsungan produksi, tetapi juga berpotensi menurunkan utilisasi pabrik, bahkan hingga penutupan usaha dan PHK pekerja industri.

    “Lebih dari 100 ribu pekerja di sektor penerima manfaat HGBT akan terdampak. Bila industri menurunkan kapasitas atau menutup pabrik, PHK tidak dapat dihindarkan,” tegasnya.

    (wur)

    [Gambas:Video CNBC]