Xcloud.id

Kementrian Lembaga: kemenperin

  • Video: Jalankan TKDN Baru, Pengusaha Minta Ego Sektoral Dihilangkan

    Video: Jalankan TKDN Baru, Pengusaha Minta Ego Sektoral Dihilangkan

    Jakarta, CNBC Indonesia- Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian mengeluarkan aturan baru Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) melalui Permenperin Nomor 35 Tahun 2025 yang akan berlaku per 12 Desember 2025.

    Aturan baru TKDN memberikan sejumlah insentif yang diharapkan dapat mendorong investasi dan menumbuhkan industry dalam negeri. Insentif ini diantaranya berikan lewat insentif nilai TKDN minimal 25% bagi perusahaan yang berinvestasi dan menyerap tenaga kerja lokal, perhitungan TKDN yang disederhanakan, insentif bagi usaha yang melakukan hingga memberikan kemudahan sertifikasi bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM).

    Sektor usaha disebut Wakil Ketua Umum Bidang Perindustrian Kadin Indonesia, Saleh Husin menyambut positif aturan TKDN yang baru. Berbagai insentif melalui TKDN ini akan meningkatkan kepastian berusaha sekaligus menumbuhkan industri lokal.

    Meski demikian, Saleh menyebutkan pentingnya dukungan pemerintah untuk memberikan kepastian pasar maupun kestabilan regulasi akibat ketidakselarasan kebijakan diantara Kementerian/Lembaga yang kerap mempersulit dunia usaha dalam berekspansi bisnis.

    Seperti apa tanggapan pelaku usaha terhadap aturan baru TKDN mendorong kinerja industri dalam negeri? Selengkapnya simak dialog Andi Shalini dengan Wakil Ketua Umum Bidang Perindustrian Kadin Indonesia, Saleh Husin dalam Power Lunch, CNBC Indonesia (Jum’at, 24/09/2025)

  • Honda Klaim Penjualan Motor Listrik Naik, Total Pasar Bisa Tembus 40 Ribu Unit

    Honda Klaim Penjualan Motor Listrik Naik, Total Pasar Bisa Tembus 40 Ribu Unit

    Jakarta –

    Pasar motor listrik di Indonesia tidak tumbuh signifikan pada 2025. Direktur Pemasaran PT Astra Honda Motor (AHM) Octavianus Dwi mengungkapkan total pasar motor listrik memang turun tapi Honda mengalami tren kenaikan.

    “Tahun ini proyeksi saya total market (motor listrik) bisa 40 ribu. Ya total market (semua merek),” ujar Octa saat ditemui di arena IMOS 2025.

    Menurutnya, sejak tidak berlanjutnya aturan subsidi, pasar motor listrik lalu mengalami tren penurunan penjualan.

    “Total market malah tidak naik, sejak tidak ada subsidi, ada sedikit koreksi,” lanjut Octa.

    Meski begitu, Honda tetap mengalami pertumbuhan penjualan motor listrik. Seperti diketahui jaringan dealer motor Honda pernah memberikan diskon besar pada model CUV e:.

    “Kalau Honda naik (penjualan dari tahun lalu),” kata dia.

    Motor listrik Honda jadi bisa lebih terjangkau. Sehingga banyak masyarakat yang tergoda untuk membelinya.

    Octa menjelaskan model Honda CUV e: menjadi motor listrik terlaris. Skutik listrik bergaya modern itu disebut paling banyak dipilih konsumen ketimbang EM1 e: dan ICON e:.

    “Yang paling banyak penjualannya CUV e:, range jauh, baterainya double,” ungkap Octa.

    Bahkan, kontribusi CUV e: terhadap penjualan motor listrik Honda paling mayoritas, meski sayangnya Octa tidak merinci seberapa banyak yang sudah terjual.

    “Komposisi bisa 60 persen 70 persen dari total penjualan kami, sisanya EM1 e: dan ICON e:,” tambahnya.

    Mengutip data yang disampaikan Kementerian Perindustrian beberapa yang lalu, total populasi kendaraan listrik di Indonesia sudah tembus 274.802 unit. Khusus sepeda motor listrik mencapai 196.051 unit. Data ini diambil dari SRUT Kementerian Perhubungan per 24 Juni 2025.

    Honda pamerkan line up motor listrik di IMOS 2025

    Mulai dari Honda CUV e:, Honda ICON e:, dan Honda EM1e:Plus mejeng di IMOS 2025. Bahkan versi modifikasi juga hadir untuk memberikan inspirasi; mulai dari gaya bagger, low ride, dan dual purpose.

    Selain itu, AHM juga menghadirkan BEX (Battery Exchange Station) sebagai solusi pengisian daya cepat dan mudah, yang semakin memperkuat komitmen Honda dalam membangun ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.

    (riar/din)

  • Perjanjian IEU-CEPA Sudah Diteken, Menperin Beberkan Dampaknya ke RI

    Perjanjian IEU-CEPA Sudah Diteken, Menperin Beberkan Dampaknya ke RI

    TANGERANG – Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan, penyelesaian perundingan perdagangan Indonesia dengan sejumlah negara bisa memperluas produk RI di kancah global.

    Beberapa hari lalu, Indonesia meneken kerja sama berupa Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) dan Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA-CEPA).

    Menurut Agus, prinsip perdagangan Indonesia tidak semata-mata mengejar surplus, tetapi juga memperbesar volume perdagangan dengan mitra utama di Uni Eropa.

    “Kalau saya defisit sama surplus itu benar, tapi juga tidak kalah penting bagi prinsip saya adalah memperbesar kue dari perdagangan kami dengan negara-negara mitra dagang. Itu yang jadi prinsip,” ucap Agus saat ditemui wartawan di ICE BSD, Tangerang, Banten, Kamis, 25 September.

    Selain itu, Agus menuturkan, perjanjian tersebut juga bisa meningkatkan neraca perdagangan, mengingat dalam kerja sama perdagangan, neraca dinilai penting selain surplus dan defisit.

    “(IEU-CEPA) memperbesar neraca perdagangan antara kita dengan EU (Eropa), antara kami dengan China, Australia. Sekarang dengan Kanada, dengan UAE,” katanya.

    Sementara itu, terkait perkiraan investasi dalam kerangka IEU-CEPA, menurut Agus, kesepakatan tersebut lebih diarahkan pada perluasan pasar Indonesia di Eropa.

    “Luar biasa itu (perkiraan investasi). Kalau IEU-CEPA itu lebih kepada perluasan pasar kami. Target market kami akan lebih besar,” terang dia.

    Dia pun kembali menekankan, hal terpenting dalam perjanjian itu adalah bagaimana IEU-CEPA mampu membuka akses pasar lebih luas dan menunjukkan daya saing produk Indonesia yang dinilai lebih tinggi.

    “Kami sangat positif karena daya saing dari produk-produk (Indonesia) lebih tinggi (dari negara lain),” jelas Agus.

    Sebelumnya, Indonesia dan Uni Eropa resmi menyelesaikan tahap substansial dari perundingan IEU-CEPA pada Selasa, 23 September.

    European Union Commissioner for Trade and Economic Security Maros Sefcovic menyampaikan, kesepakatan iti akan menghapus lebih dari 98 persen tarif, menghilangkan hampir seluruh hambatan dagang serta membuka peluang baru untuk investasi antara kedua pihak.

    Menurut Maros, perjanjian tersebut dirancang dengan memperhatikan kepentingan dan sensitivitas masing-masing negara guna mencapai hasil berimbang. Sebagai ilustrasi, tarif impor kendaraan bermotor sebesar 15 persen di Indonesia akan dihapus secara bertahap selama lima tahun ke depan.

    Kebijakan itu, kata Maros, diharapkan akan membuka pasar bagi industri otomotif Uni Eropa dan sekaligus menarik investasi penting, terutama di sektor kendaraan listrik yang sedang berkembang pesat.

    “Ekspor Uni Eropa sendiri akan menghemat lebih dari 600 juta euro dalam bea masuk atas barang yang dikirim ke Indonesia, dana dapat diinvestasikan kembali untuk inovasi, ekspansi dan penciptaan lapangan kerja,” tutur Maros dalam Joint Announcement Indonesia IEU-CEPA, Selasa, 23 September.

    Selain itu, lanjut dia, IEU-CEPA juga akan memperkuat kerja sama strategis di berbagai sektor teknologi maju, seperti kendaraan listrik, farmasi dan elektronik yang semuanya merupakan elemen penting dalam pertumbuhan ekonomi masa depan.

  • Peredaran Barang-barang Ilegal Memusingkan Kementerian Perindustrian

    Peredaran Barang-barang Ilegal Memusingkan Kementerian Perindustrian

    TANGERANG – Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengakui peredaran barang-barang impor membuat pihaknya pusing hingga saat ini.

    Hal itu disampaikan oleh Agus saat merespons pertanyaan dari salah satu mahasiswa yang menghadiri acara Halal Indo 2025 di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis, 25 September.

    Mulanya, seorang mahasiswa asal Universitas Pamulang bertanya terkait bagaimana upaya pemerintah untuk mengatasi pemalsuan sertifikat halal dan penyalahgunaan logo halal yang merugikan konsumen dan pelaku usaha.

    Menurut dia, selama beberapa tahun terakhir ini, banyak sekali stand booth makanan, minuman ataupun lain sebagainya yang menyalahgunakan logo halal serta banyak menjual barang-barang ilegal.

    Lantas, Menperin Agus merespons hal tersebut. Agus tak menampik, peredaran barang-barang ilegal masih menjadi isu yang diperbincangkan hingga saat ini. Bahkan, kata dia, peredaran barang-barang ilegal itu cukup membuat pusing Kemenperin.

    “Isu mengenai peredaran barang-barang ilegal itu memang memusingkan bagi Kemenperin. Itu merupakan isu yang memang dihadapi oleh kami di Kemenperin. Produk-produk ilegal yang masuk ke pasar kami, baik itu diproduksi di dalam negeri apalagi produk-produk yang impor statusnya sama-sama ilegal yang itu menciderai, membuat sulit industri dalam negeri kami,” ujar Agus.

    Untuk itu, menurut Agus, pihaknya selalu memperkuat koordinasi dengan pihak-pihak lain, seperti kementerian dan lembaga. Kementerian dan lembaga yang dimaksud, yakni Kementerian Perdagangan (Kemendag), Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan hingga pihak kepolisian.

    “Oleh sebab itu, perlu bagi kami untuk bekerja sama dengan pihak-pihak lain, sebut saja Bea Cukai, Kemendag, kepolisian dan lain sebagainya. Jadi, isu mengenai peredaran barang-barang ilegal itu memang yang memusingkan bagi Kemenperin,” pungkasnya.

  • Bukan Main! Nilai Bisnis Halal Dunia Tembus US,36 T, di RI Berapa?

    Bukan Main! Nilai Bisnis Halal Dunia Tembus US$3,36 T, di RI Berapa?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyebut potensi industri halal dunia bakal terus tumbuh, bukan hanya makanan namun juga pada berbagai sektor seperti farmasi, kosmetik hingga fashion.

    “Tahun 2023 konsumsi umat Muslim akan demand sektor syariah tembus US$2,43 triliun. Bisa dibayangkan berapa besar potensi pasar, dan akan meningkat jadi US$3,36 triliun dalam 2 tahun. Potensi terjadi peningkatan luar biasa,” kata Agus dalam Indonesia Halal Industry Awards (IHYA) IHYA 2025, Kamis (25/9/2025).

    Lalu berapa nilai bisnis halal di Indonesia?

    Kata Agus, nilai bisnis halal di Indonesia sendiri pada tahun 2020 tercatat sebesar US$184 miliar. Tahun 2025 ini, berpotensi jadi US$282 miliar atau naik 53% dalam 5 tahun.

    Ia pun membeberkan upaya pemerintah dalam pengembangan industri halal di Indonesia. Ia menyebut alasan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengejar pertumbuhan manufaktur industri halal bukan karena karena kecenderungan ke kanan-kananan atau tidak peduli dengan Pancasila.

    “Tapi (alasan karena) adanya kebutuhan pasar domestik maupun pasar global untuk industri halal sehingga semua dasarnya potensi ekonomi, potensi pasar baik itu domestik maupun global,” kata Agus.

    Perkembangan tematik halal yang saat ini bukan lagi hanya sekadar kepatuhan terhadap aturan, namun telah berkembang menjadi bagian dari lifestyle modern yang merepresentasikan kualitas, keamanan, dan produk berkelanjutan.

    “Oleh sebab itu ketika diminta Presiden Jokowi ketika itu membantu di Kemenperin , salah satu kebijakan pertama saya gimana kita bisa kejar ketertinggalan industri halal kita dibanding negara lain. Saya bentuk PPIH atau Pusat Pemberdayaan Industri Halal setingkat eselon 3, dan perjalanannya kita ganti nomenklatur jadi pusat industri halal,” sebut Agus.

    Merujuk pada UU 59/2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), salah satu arah kebijakan pengembangan industri pengolahan adalah menjadi pusat industri halal dunia.

    Dalam rangka mengimplementasikan arah kebijakan tersebut, Pusat Industri Halal Kemenperin memiliki enam program utama yaitu penyusunan kebijakan teknis, pembentukan dan penguatan infrastruktur industri halal, pengembangan SDM industri halal, fasilitasi industri halal, peningkatan promosi dan kerja sama industri halal, serta pengawasan dan pengendalian industri halal.

    (dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Strobo-Sirene buat Pengawalan Dibekukan, Bagaimana dengan Penjualnya?

    Strobo-Sirene buat Pengawalan Dibekukan, Bagaimana dengan Penjualnya?

    Jakarta –

    Korlantas membekukan penggunaan strobo dan sirene untuk kepentingan pengawalan. Imbauan ini keluar setelah muncul gerakan stop tot tot wuk wuk lantaran banyak kasus penyalahgunaan di jalan raya, mulai dari konvoi hingga gaya hidup pamer fasilitas khusus yang sebenarnya hanya boleh digunakan kendaraan tertentu. Lalu bagaimana dari sisi penjualan perangkat strobo dan sirene?

    Menurut aturan, strobo dan sirene sebenarnya masuk dalam kategori perlengkapan khusus kendaraan bermotor yang penggunaannya diatur ketat. Warna lampu hingga suara sirene dibatasi, misalnya biru hanya untuk kepolisian, merah untuk pemadam kebakaran dan ambulans, sedangkan kuning untuk pengawasan jalan atau pengamanan tertentu.

    Namun dalam praktiknya, banyak pihak yang tidak berwenang justru memasang perlengkapan tersebut pada mobil pribadi, bahkan motor. Situasi ini yang kemudian membuat resah masyarakat.

    Di sisi lain, apakah pembekuan ini juga menyasar ke sisi penjual strobo dan sirene? Pasalnya, perangkat strobo dan sirene saat ini masih dijual bebas, baik secara offline maupun online.

    Kakorlantas Irjen Pol Agus menyampaikan soal penertiban strobo dan sirene dari sisi penjual diminta bertanya ke pihak Kementerian Perindustrian.

    “Silakan ke Kementerian Perindustrian, agar supaya sirene strobo itu digunakan pada kendaraan yang untuk peruntukkannya,” ujar Agus di ICE BSD City, Kab. Tangerang, Rabu (24/9/2025).

    Dia mengimbau supaya masyarakat tidak lagi menganggap strobo atau sirene sebagai aksesoris gaya, melainkan fasilitas keselamatan yang sangat spesifik.

    “Memang undang-undang sudah berlaku dari dulu. Cuma sekarang banyak disalahgunakan, bahkan masyarakat sipil juga menggunakan itu. Tetapi aturannya sudah jelas, untuk patroli kepolisian tetap dilaksanakan, baik itu strobo-sirene, bayangkan ketika kita patroli di jalan tol, kecepatan tinggi, tanda-tanda lampu isyarat itu tidak ada, nanti akan terjadi pelanggaran atau kecelakaan. Ini sangat penting, jadi pada saat penugasan, tentunya ini diberlakukan, tetapi saat pengawalan sementara kami bekukan, sambil kita evaluasi secara komprehensif,” tambah Agus.

    Diberitakan detikcom sebelumnya, Agus menegaskan sirene hanya boleh digunakan pada kondisi tertentu yang benar-benar membutuhkan prioritas dan demi kepentingan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (kamseltibcarlantas). Dia juga mengatakan sirene dan strobo tetap bisa digunakan untuk tugas kepolisian, khususnya pada kegiatan patroli dan pengaturan lalu lintas.

    Korlantas saat ini sedang mengevaluasi penggunaan strobo dan sirene di jalan raya. Evaluasi itu ditujukan demi keamanan, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas.

    “Korlantas Polri, kemarin saya sudah koordinasi dengan Pak Menteri Perhubungan, sedang kami evaluasi, dari kita bekukan, kami evaluasi, nanti yang tepat seperti apa, karena semuanya sudah diatur dalam undang-undang lalu lintas. Kita mengimbau saja,” jelas Agus.

    (riar/rgr)

  • Tata Niaga Tekstil, Kemenperin Sebut Impor Tak Semua Lewat Pertek – Page 3

    Tata Niaga Tekstil, Kemenperin Sebut Impor Tak Semua Lewat Pertek – Page 3

    Febri menegaskan, sejak 2017 hingga kini, pengaturan impor TPT selalu didasarkan pada aturan resmi. “Sejak 16 Februari 2017 hingga Juli 2022, alokasi impor dilakukan dengan mekanisme data kebutuhan tahunan dari Kemenperin, berdasarkan Rakortas tingkat Menteri di Kemenko Perekonomian,” ujar dia.

    Pada Juli 2022, terbit Permenperin 36/2022 yang mengatur penerbitan PI TPT berdasarkan verifikasi kemampuan industri (VKI). Awalnya VKI dilakukan oleh Kemenperin, lalu dilaksanakan oleh lembaga VKI.

    Pada 2023, tercatat 493 perusahaan disetujui dengan volume serat 142.644,85 ton disbanding total impor BPS 148.162,60 ton (96,3%). Untuk benang, VKI menyetujui 373.416,42 ton, melebihi data impor BPS 236.145,75 ton (158,1%).

     

  • Wamenperin: Generasi Muda Jadi Aset Masa Depan Industri Nasional – Page 3

    Wamenperin: Generasi Muda Jadi Aset Masa Depan Industri Nasional – Page 3

    Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar Kemenperin, Merrijantij Punguan Pintaria menyampaikan, industri makanan dan minuman (mamin) adalah subsektor manufaktur yang konsisten memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. “Industri mamin tumbuh sebesar 6,15 persen pada triwulan II Tahun 2025 atau lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,12 persen,” ujarnya.

    Pada periode yang sama, industri mamin berkontribusi sebesar 41 persen terhadap PDB industri pengolahan nonmigas, menjadikannya subsektor dengan sumbangsih paling tinggi. “Sektor industri mamin telah menjadi motor utama pertumbuhan industri pengolahan nonmigas. Selain mendominasi pangsa pasar industri, sektor ini juga menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar serta berperan penting dalam mendorong ekspor,” ungkapnya.

    Merri juga mengemukakan, hingga Juni 2025, ekspor industri mamin menembus angka USD23.05 miliar (termasuk minyak kelapa sawit). Dari capaian tersebut, industri mamin memberikan andil hingga 21,57 persen terhadap ekspor industri pengolahan non-migas yang mencapai USD106,84 miliar.

    “Bahkan, investasi di industri mamin pun turut tumbuh signifikan, dengan total investasi mencapai Rp53,17 triliun pada triwulan II-2025, yang terdiri dari penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp18,98 triliun dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp34,19 triliun,” sebutnya.

     

  • Menperin gelar pertemuan bisnis di Turki, buka peluang investasi baru

    Menperin gelar pertemuan bisnis di Turki, buka peluang investasi baru

    Kami ingin kemitraan industri ini bersifat jangka panjang, saling menguntungkan, serta mampu mendorong kontribusi nyata

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perindustrian (Menperin) Republik Indonesia Agus Gumiwang Kartasasmita menggelar pertemuan bisnis dengan sejumlah perusahaan industri terkemuka Turki di Istanbul, Turki, 23 September 2025.

    Agenda ini bertujuan untuk memperkuat hubungan kerja sama manufaktur Indonesia dan Turki, menarik investasi langsung, sekaligus membuka jalan keterlibatan Indonesia dalam rantai pasok global.

    “Pertemuan ini penting sebagai langkah awal untuk membangun ‘roadmap strategy’ untuk kerja sama di sektor manufaktur Indonesia dan Turki. Kami ingin kemitraan industri ini bersifat jangka panjang, saling menguntungkan, serta mampu mendorong kontribusi nyata bagi perekonomian kedua negara,” kata Menperin dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Saat melakukan pertemuan dengan Karadeniz Holding (grup usaha besar yang bergerak di sektor energi, keuangan, real estate, kapal, dan logistik), mereka menyampaikan ketertarikannya untuk menjajaki kerja sama di bidang shipyard (galangan kapal) serta penyediaan energi.

    “Mereka juga menyatakan dukungan untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek energi di Indonesia, salah satunya di Batam yang memiliki potensi kebutuhan energi tinggi untuk menopang aktivitas industri dan pusat data,” kata Menperin.

    Selanjutnya, ketika bertemu dengan Kale Group (produsen keramik dan bahan bangunan terbesar di Turki), Menperin menjelaskan bahwa Kale memiliki peluang besar untuk mendukung program prioritas nasional, yaitu pembangunan tiga juta rumah rakyat yang akan menyerap pasokan keramik dalam jumlah besar.

    Selain di bidang keramik dan material bangunan, Kale Group juga memiliki portofolio industri pertahanan dan dirgantara yang berpotensi dikembangkan melalui kerja sama dengan Indonesia.

    Kemudian, Menperin berdiskusi dengan Erisler, perusahaan produsen pangan Turki yang sudah memiliki kerja sama dengan Indonesia.

    Saat ini, Erisler menyalurkan tepung terigu untuk pakan hewan, namun ke depan mereka berkomitmen untuk memperluas usaha ke bidang industri makanan.

    Indonesia menyambut baik langkah ini karena sejalan dengan upaya memperkuat kemandirian industri pangan nasional.

    Sementara itu, dalam pertemuan dengan Tümosan, perusahaan produsen traktor dan mesin diesel, Menperin menegaskan bahwa peluang kerja sama dengan Turki sejalan dengan program Presiden Prabowo Subianto mengenai ketahanan pangan.

    Apalagi, Tümosan memiliki rekam jejak kerja sama di negara-negara Afrika dan Asia, yang telah menyatakan kesiapan untuk membangun fasilitas produksi di Indonesia asalkan terdapat permintaan dengan skala ekonomi tertentu.

    “Industri Turki menghendaki adanya jaminan pasar apabila mereka berproduksi di Indonesia. Untuk itu, kami akan memberikan jaminan melalui kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebesar 40 persen, sehingga produk alat mesin pertanian dari Tümosan dapat terserap di pasar domestik,” kata Agus.

    Lebih lanjut, Menperin menekankan bahwa Indonesia tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga bisa menjadi hub perdagangan produk-produk Turki di kawasan Asia.

    Hal ini didukung posisi Indonesia sebagai salah satu kekuatan ekonomi terbesar di kawasan serta adanya sejumlah perjanjian dagang yang sudah terjalin dengan berbagai negara, termasuk Australia.

    “Indonesia adalah saudara tua di Asia, dan kami siap menjadi pusat distribusi produk industri Turki untuk memperluas akses ke pasar regional,” tegasnya.

    Menperin menambahkan, kemitraan dengan pelaku industri Turki akan membawa manfaat besar bagi Indonesia. Pertama, masuknya investasi langsung dari perusahaan Turki ke sektor manufaktur nasional.

    Kedua, peluang kolaborasi teknologi dan riset bersama yang dapat meningkatkan daya saing industri dalam negeri.

    Ketiga, keterlibatan industri Indonesia dalam rantai pasok global yang akan memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain penting di sektor manufaktur internasional.

    Dengan masuknya fasilitas produksi dari perusahaan-perusahaan Turki, Indonesia akan semakin kompetitif, daya serap tenaga kerja meningkat dan industri nasional akan mendapat akses lebih luas ke pasar global.

    “Pemerintah Indonesia siap memberikan dukungan dan fasilitas yang kompetitif untuk memastikan kerja sama ini dapat terwujud,” ucap dia.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenperin yakin penguatan SDM perkebunan pacu PDB industri pengolahan

    Kemenperin yakin penguatan SDM perkebunan pacu PDB industri pengolahan

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan penguatan kualitas SDM di sektor perkebunan bisa memperkuat kontribusi industri pengolahan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di angka 21,9 persen, dengan target pertumbuhan industri 6,9–7,8 persen.

    “Kami mendukung pengembangan SDM industri yang berkualitas sehingga dapat memberikan inovasi serta memacu kinerja sektor industri nasional,” kata Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita dalam pernyataan di Jakarta, Selasa.

    Disampaikan dia, pengembangan SDM disesuaikan dengan kebutuhan berbagai sektor industri untuk mendukung aktivitas perindustrian menjadi lebih produktif dan berdaya saing, seperti yang diterapkan di industri pengolahan hasil perkebunan.

    Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin, Putu Juli Ardika turut menegaskan bahwa pembangunan industri perlu ditopang oleh SDM yang berkualitas.

    Salah satu upaya yang dilakukan dalam memperkuat SDM di sektor perkebunan yakni dengan Program Beasiswa Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) melalui pendidikan vokasi industri di bawah naungan Kemenperin.

    Menurutnya, BPDP telah bekerja sama dengan 41 lembaga pendidikan sektor kelapa sawit dari hulu ke hilir dalam menyelenggarakan program beasiswa sawit.

    Pendidikan vokasi pada industri kelapa sawit telah menjadi momen penting bagi sektor industri agro, dengan sumber daya alam Indonesia yang melimpah dan didukung oleh bonus demografi.

    “Industri pengolahan hasil perkebunan seperti industri sawit, kakao, dan kelapa tidak hanya memberikan nilai tambah, tetapi juga membuka membuka ruang besar bagi inovasi, investasi, serta penciptaan lapangan kerja berkualitas. Kami optimis, industri agro mampu menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Putu.

    Sebelumnya, Kemenperin telah mengeluarkan berbagai inisiatif strategis dalam rangka mendorong industri pengolahan, termasuk perkebunan di antaranya menjaga ketersediaan bahan baku industri hilir dalam negeri melalui kebijakan bea keluar (duty) dan penguatan ekspor (levy) yang pro Industri.

    Selanjutnya, injeksi teknologi melalui program restrukturisasi mesin dan peralatan Steamless POME-less Palm Oil Technology (SPPOT), fasilitasi investasi melalui insentif fiskal dan non-fiskal, serta komersialisasi hasil riset dengan skema industry-lead consortium.

    Program lainnya yang turut mendorong pengembangan sektor ini yaitu perbaikan tata kelola melalui sistem digitalisasi, inovasi produk pangan fungsional berbasis sawit, teknologi fraksionasi biomassa tandan kosong kelapa sawit (TKKS) untuk biochemical building-block, dan partisipasi pada kampanye positif sawit bersama kementerian/lembaga terkait.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.