Xcloud.id

Kementrian Lembaga: kemenperin

  • Purbaya Pastikan Cukai Rokok Tidak Naik, Industri Bisa Bernapas Lega – Page 3

    Purbaya Pastikan Cukai Rokok Tidak Naik, Industri Bisa Bernapas Lega – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Keputusan pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Purbaya Yudhi Sadewa tidak menaikkan cukai hasil tembakau (CHT) tahun 2026 bertujuan untuk mendapatkan penghidupan jutaan pekerja yang bergantung pada sektor industri hasil tembakau (IHT) nasional. Keputusan Menkeu Purbaya itu beroleh dukungan dari Kemenko Perekonomian, Kementerian Perindustrian, dan pimpinan Komisi XI DPR RI.

    Menyikapi putusan tersebut, Ketua umum Perkumpulan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI), Henry Najoan mengapresiasi langkah Menkeu Purbaya. Keputusan itu dinilai Henry Najoan bahwa negara hadir untuk melindungi warga negaranya yang mempertaruhkan haknya untuk bekerja.

    Hal itu, lanjut Henry Najoan, industri kretek merupakan sektor strategis nasional yang mempekerjakan sekitar 5,8 juta orang, mulai dari petani tembakau, pekerja pabrik, hingga distributor. Namun, sektor ini telah mengalami tekanan berat sejak diterbitkannya sejumlah aturan.

    “Berbagai tekanan regulasi terhadap industri kretek nasional dirasa memberatkan bagi multi-sektor yang terkait. Maka itu, GAPPRI meminta pemerintah perlu berhati-hati dalam mengambil kebijakan, mengingat kondisi sosio-ekonomi Indonesia yang memiliki karakteristik berbeda dari negara lain,” tegas Henry Najoan di Jakarta, Kamis (2/10/2025).

    Kendati demikian, pemerintah masih memiliki pekerjaan untuk meninjau ulang beberapa regulasi.

    Pada titik inilah, GAPPRI mendorong pemerintah untuk membuka ruang dialog yang inklusif dan transparan guna menciptakan regulasi yang adil dan berimbang, agar tercipta kebijakan yang bukan dominan hanya berorientasi kesehatan masyarakat, yang pada akhirnya mengorbankan sektor lain, tetapi harus adil juga bagi kepentingan pembangunan ekonomi, sosial dan industri.

    “Hal ini diperlukan untuk memastikan keberlanjutan industri, melindungi jutaan pekerja, dan menjaga stabilitas perekonomian nasional sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo,” pungkas Henry Najoan. 

     

     

  • Industri Halal Nasional Makin Kuat, BRI Jadi Partner Strategis Halal Indo 2025 – Page 3

    Industri Halal Nasional Makin Kuat, BRI Jadi Partner Strategis Halal Indo 2025 – Page 3

    Selain memperkuat literasi digital, BRI juga memanfaatkan momentum Halal Indo 2025 untuk memberdayakan UMKM halal binaan BRI yang telah siap naik kelas. Beberapa UMKM unggulan tampil memamerkan produk-produk berkualitas, antara lain Roka Collection (Tangerang) dengan sofa dan kerajinan rotan, Urban Factor (Depok) dengan produk tas dan fashion pria, Liyan Indonesia (Jakarta) dengan fashion wanita dan batik, Kaula Snack Indonesia (Subang) dengan produk olahan snack halal, serta Ria Jewellery (Jakarta Timur) dengan perhiasan dan aksesoris halal lifestyle.

    UMKM binaan tersebut tidak hanya memperoleh akses permodalan melalui KUR dan pembiayaan komersial BRI, tetapi juga telah terintegrasi dengan layanan digital perbankan seperti BRImo, QRIS, dan berbagai fasilitas transaksi lainnya. Dengan dukungan ini, BRI memastikan UMKM halal mampu memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan daya saing di tingkat global.

    Apresiasi terhadap BRI juga datang dari Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Eko S.A. Cahyanto, yang menyampaikan rasa bangga atas kesuksesan Halal Indo 2025. Menurutnya, capaian transaksi hingga Rp77 miliar dan jumlah pengunjung yang menembus 25.000 orang merupakan bukti nyata besarnya potensi industri halal di Indonesia.

    “Saya senang sekali, bangga sekali dengan Halal Indo 2025 yang jauh lebih baik, meriah, dan lebih sukses dari Halal Indo 2024. Oleh karena itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dyandra Promosindo yang telah bekerjasama dengan Kementerian Perindustrian, para sponsor, peserta, pengunjung, dan seluruh pihak yang telah mensukseskan acara Halal Indo 2025,” ucapnya dalam acara penutupan.

  • Jadi Banking Partner, BRI Dukung Halal Indo 2025

    Jadi Banking Partner, BRI Dukung Halal Indo 2025

    Jakarta –

    PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) terus berupaya untuk memberikan dukungan terhadap industri halal di Tanah Air. Salah satu realisasinya yakni dengan menjadi banking partner di ajang Halal Indonesia International Industry Expo (Halal Indo) 2025.

    Adapun Halal Indo 2025 digelar di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang, pada 25-28 September 2025.

    Selama 4 hari penyelenggaraan, Halal Indo 2025 mencatatkan jumlah pengunjung sebanyak lebih dari 25 ribu atau berada di atas target 15 ribu yang ditetapkan penyelenggara. Pengunjung tersebut bukan hanya berasal dari Indonesia tapi juga berasal dari luar negeri seperti Tiongkok, Finlandia, Amerika Serikat, Malaysia, Singapura, Thailand, Jepang, Filipina, Turki, Uzbekistan, Afghanistan, Korea Selatan, Albania, India, hingga Yordania.

    Selain itu, Halal Indo 2025 juga mencatatkan realisasi penjualan sebesar Rp 7,7 miliar serta berhasil mendapatkan komitmen investasi sebesar Rp 7,2 triliun.

    Corporate Secretary BRI Dhanny mengungkapkan bahwa partisipasi BRI dalam perhelatan berskala internasional ini bukan hanya sekadar dukungan terhadap industri halal. Namun juga strategi perseroan untuk memperluas ekosistem transaksi digital di Indonesia.

    “BRI konsisten untuk mendukung penguatan ekosistem halal melalui solusi finansial digital yang inklusif. Kami percaya, industri halal Indonesia masih memiliki potensi besar untuk bersaing di kancah global, dan UMKM merupakan motor penggeraknya. Kehadiran BRI di Halal Indo 2025 adalah bukti nyata komitmen kami dalam menghubungkan UMKM halal ke pasar yang lebih luas sekaligus memperluas literasi dan inklusi keuangan masyarakat,” kata Dhanny dalam keterangan tertulis, Rabu (1/10/2025).

    Selama pameran, BRI menghadirkan berbagai program menarik, mulai dari ‘Perbanyak Transaksi BRImo’ dengan hadiah langsung bagi nasabah, hingga promo cashback hingga 20% di merchant F&B serta cashback 10% di merchant non-F&B menggunakan QRIS BRI.

    Inisiatif ini mendapatkan sambutan positif dari pengunjung karena tidak hanya menghadirkan keuntungan langsung, tetapi juga mendorong perubahan perilaku transaksi menuju cashless society yang lebih aman, praktis, dan efisien.

    “Selain memperkuat literasi digital, BRI juga memanfaatkan momentum Halal Indo 2025 untuk memberdayakan UMKM halal binaan BRI yang telah siap naik kelas. Beberapa UMKM unggulan tampil memamerkan produk-produk berkualitas, antara lain Roka Collection (Tangerang) dengan sofa dan kerajinan rotan, Urban Factor (Depok) dengan produk tas dan fashion pria, Liyan Indonesia (Jakarta) dengan fashion wanita dan batik, Kaula Snack Indonesia (Subang) dengan produk olahan snack halal, serta Ria Jewellery (Jakarta Timur) dengan perhiasan dan aksesoris halal lifestyle,” tuturnya.

    UMKM binaan tersebut tidak hanya memperoleh akses permodalan melalui KUR dan pembiayaan komersial BRI, tetapi juga telah terintegrasi dengan layanan digital perbankan seperti BRImo, QRIS, dan berbagai fasilitas transaksi lainnya. Dengan dukungan ini, BRI memastikan UMKM halal mampu memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan daya saing di tingkat global.

    Apresiasi terhadap BRI juga datang dari Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Eko S.A. Cahyanto yang menyampaikan rasa bangga atas kesuksesan Halal Indo 2025. Menurutnya, capaian transaksi hingga Rp 77 miliar dan jumlah pengunjung yang menembus 25.000 orang merupakan bukti nyata besarnya potensi industri halal di Indonesia.

    “Saya senang sekali, bangga sekali dengan Halal Indo 2025 yang jauh lebih baik, meriah, dan lebih sukses dari Halal Indo 2024. Oleh karena itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dyandra Promosindo yang telah bekerjasama dengan Kementerian Perindustrian, para sponsor, peserta, pengunjung, dan seluruh pihak yang telah mensukseskan acara Halal Indo 2025,” tutupnya.

    (akn/ega)

  • UMKM Halal Naik Kelas Lewat Dukungan BRI di Halal Indo 2025 – Page 3

    UMKM Halal Naik Kelas Lewat Dukungan BRI di Halal Indo 2025 – Page 3

    Selama pameran, BRI menghadirkan berbagai program menarik, mulai dari “Perbanyak Transaksi BRImo” dengan hadiah langsung bagi nasabah, hingga promo cashback hingga 20% di merchant F&B serta cashback 10% di merchant non-F&B menggunakan QRIS BRI.Inisiatif ini mendapatkan sambutan positif dari pengunjung karena tidak hanya menghadirkan keuntungan langsung, tetapi juga mendorong perubahan perilaku transaksi menuju cashless society yang lebih aman, praktis, dan efisien.

    Selain memperkuat literasi digital, BRI juga memanfaatkan momentum Halal Indo 2025 untuk memberdayakan UMKM halal binaan BRI yang telah siap naik kelas. Beberapa UMKM unggulan tampil memamerkan produk-produk berkualitas, antara lain Roka Collection (Tangerang) dengan sofa dan kerajinan rotan, Urban Factor (Depok) dengan produk tas dan fashion pria, Liyan Indonesia (Jakarta) dengan fashion wanita dan batik, Kaula Snack Indonesia (Subang) dengan produk olahan snack halal, serta Ria Jewellery (Jakarta Timur) dengan perhiasan dan aksesoris halal lifestyle.

    UMKM binaan tersebut tidak hanya memperoleh akses permodalan melalui KUR dan pembiayaan komersial BRI, tetapi juga telah terintegrasi dengan layanan digital perbankan seperti BRImo, QRIS, dan berbagai fasilitas transaksi lainnya. Dengan dukungan ini, BRI memastikan UMKM halal mampu memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan daya saing di tingkat global.

    Apresiasi terhadap BRI juga datang dari Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Eko S.A. Cahyanto, yang menyampaikan rasa bangga atas kesuksesan Halal Indo 2025. Menurutnya, capaian transaksi hingga Rp77 miliar dan jumlah pengunjung yang menembus 25.000 orang merupakan bukti nyata besarnya potensi industri halal di Indonesia.

    “Saya senang sekali, bangga sekali dengan Halal Indo 2025 yang jauh lebih baik, meriah, dan lebih sukses dari Halal Indo 2024. Oleh karena itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dyandra Promosindo yang telah bekerjasama dengan Kementerian Perindustrian, para sponsor, peserta, pengunjung, dan seluruh pihak yang telah mensukseskan acara Halal Indo 2025,” ucapnya dalam acara penutupan.

  • Komisi VI Panggil 11 Importir, Minta Klarifikasi Gula Rafinasi Bocor ke Pasar

    Komisi VI Panggil 11 Importir, Minta Klarifikasi Gula Rafinasi Bocor ke Pasar

    Jakarta –

    Komisi VI DPR RI memanggil Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan 11 perusahaan pemegang izin impor gula rafinasi. Agenda ini dalam rangka klarifikasi dan pertanggungjawaban atas dugaan pelanggaran distribusi gula rafinasi ke pasar konsumsi.

    Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade mengatakan, rapat ini dihadiri oleh Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag Moga Simatupang dan sejumlah eselon I Kemendag, mewakili Menteri Perdagangan Budi Santoso yang berhalangan hadir.

    “Hadirnya Bapak Ibu dari 11 perusahaan importir pada hari ini merupakan tindak lanjut dari kesimpulan Rapat Komisi VI DPR 29 September 2025 yang meminta Kementerian Perdagangan untuk memanggil seluruh pemegang izin impor guna memberikan klarifikasi dan pertanggungjawaban terhadap dugaan pelanggaran distribusi gula rafinasi ke pasar konsumsi,” kata Andre, saat membuka Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kemendag di Senayan, Jakarta, Rabu (1/9/2025).

    Andre menjelaskan, izin impor gula rafinasi diberikan secara terbatas dan dengan tujuan khusus untuk memenuhi kebutuhan industri pengguna akhir, bukan untuk dijual ke pasar konsumsi rumah tangga. Namun, berbagai temuan dilaporkan menunjukkan adanya indikasi kuat kebocoran distribusi gula rafinasi yang masuk ke pasar konsumsi.

    Menurutnya, hal ini telah mengganggu stabilitas harga Gula Kristal Putih (GKP), menekan penyerapan GKP, serta melemahkan industri gula nasional. Selaras dengan kondisi ini, Komisi VI DPR RI memandang bahwa rapat ini sangat penting untuk meminta penjelasan dan klarifikasi langsung dari masing-masing perusahaan importir gula rafinasi.

    “Kami berharap Bapak, Ibu, Pimpinan perusahaan dapat menggunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk memberikan klarifikasi yang jelas, transparan, dan akuntabel, demi kepentingan industri nasional dan keberlangsungan tata niaga gula yang sehat,” ujar Andre.

    Temuan 6 Merek Gula

    Sebagai informasi, Menteri Perdagangan Budi Santoso sebelumnya mengungkap temuan enam merek gula yang ternyata mengandung Gula Kristal Rafinasi (GKR). Padahal GKR hanya diperuntukan bagi industri makanan dan minuman, bukan untuk dijual bagi konsumsi masyarakat.

    Temuan ini berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri terhadap peredaran GKR di pasaran. Sayangnya, Budi tidak disebutkan nama-nama merek yang ditemukan menjual gula industri tersebut.

    “Satgas Pangan Polri pada tahun 2025 hasil investigasi menyeluruh dari hulu ke hilir ditemukan adanya 6 merek dan dari 30 merek gula yang dilakukan sampling dan uji di laboratorium terdapat indikasi dari komposisi terbukti berbahan baku gula kristal rafinasi,” kata dia dalam rapat dengan Komisi VI DPR RI, Senin (29/9/2025).

    Budi menyebut, temuan ini telah masuk dalam proses penyidikan oleh Satgas Pangan Polri. Pemeriksaan oleh perusahaan juga telah dilakukan. Untuk penindakan jangka panjang, Budi tengah mengkaji untuk pelarangan penggunaan GKR sebagai salah satu bahan baku pengolahan Gula Kristal Putih (GKP).

    “Jadi diubah menjadi GKP dengan mungkin tambahan bahan penyatu dalam prosesnya. Nah padahal aturannya kalau GKR itu harus dipakai oleh industri pengguna, makanan minuman, industri jamu, jadi tidak boleh diubah menjadi GKP,” tegasnya.

    Budi meyakini, revisi aturan pelarangan penggunaan GKR pada produksi GKP akan dilakukan dalam waktu dekat. Saat ini prosesnya masih dalam pengkajian bersama kementerian terkait, salah satunya Kementerian Perindustrian.

    Aturan yang akan dibuat melalui revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Permendag Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perdagangan Gula Kristal Rafinasi.

    Halaman 2 dari 2

    (shc/ara)

  • HP Dicuri Maling Bisa Langsung Blokir IMEI, Komdigi Siapkan Aturannya

    HP Dicuri Maling Bisa Langsung Blokir IMEI, Komdigi Siapkan Aturannya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tengah merancang layanan pemblokiran International Mobile Equipment Identity (IMEI) ponsel yang hilang atau dicuri.

    Direktur Penataan Spektrum Frekuensi Radio, Orbit Satelit, dan Standardisasi Infrastruktur Digital Komdigi, Adis Alifiawan, menegaskan layanan ini tidak akan bersifat wajib seperti registrasi kartu prabayar.

    “Kami di Komdigi memang sedang merencanakan layanan untuk pemblokiran IMEI ini. Tapi yang perlu digarisbawahi, layanan ini tidak seperti registrasi prabayar yang sifatnya mandatori. Kalau layanan ini pun diluncurkan, sifatnya opsional. Jadi bagi yang ingin mendapatkan manfaatnya silahkan registrasi, tapi tidak wajib,” ujar Adis dalam sebuah diskusi publik, dikutip dari akun YouTube Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB, Rabu (1/10/2025).

    Adis menjelaskan, terdapat enam tujuan utama dari layanan ini. Pertama, memberikan perlindungan konsumen. Kedua, menurunkan nilai ekonomis ponsel curian.

    “Kalau handphonenya sudah tidak bisa pakai sinyal seluler, sudah diblokir IMEI nya, jadinya kan turun. Dia cuma bisa wifi only. Kita kalau lihat marketplace, memang harga-harga miring handphone itu kalau dia wifi only,” terangnya.

    Ketiga, mengurangi tindak kriminalitas. Dengan ponsel curian tak lagi bernilai tinggi, pencuri diharapkan berpikir ulang karena risiko lebih besar daripada keuntungan. Keempat, mencegah kekerasan saat perampasan ponsel, yang kerap menimbulkan kecelakaan jika korban kehilangan kendali ketika sedang berkendara.

    Kemudian mendorong masyarakat lebih jeli dalam membeli ponsel agar peredaran perangkat ilegal menurun. Menurut Adis, edukasi konsumen sangat penting, termasuk memeriksa kesesuaian nomor IMEI dengan perangkat. “Kalau masyarakat lebih kritis, peredaran handphone ilegal bisa ditekan,” tegasnya.

    Dan terakhir, menjaga keamanan ruang digital. “Ketika digitalisasi sudah jadi bagian hidup, tentu kita tidak ingin penipuan dan lain sebagainya merajalela. Salah satu cara adalah dengan mengurangi ponsel ilegal,” tambahnya.

    Komdigi, jelas Adis, merancang sistem yang memungkinkan pengguna melakukan blokir dan membuka blokir IMEI secara mandiri. Jika ponsel hilang, pemilik bisa memblokirnya, dan jika sudah ditemukan, bisa membuka blokir kembali.

    Meski begitu, Adis menegaskan layanan ini membutuhkan sinergi lintas instansi. Pengguna tetap perlu melapor ke kepolisian, lalu kepolisian akan berkoordinasi dengan Komdigi.

    Dari Komdigi, instruksi diteruskan ke sistem operator seluler. Kementerian Perindustrian sebagai pengelola database IMEI nasional juga berperan, bersama operator dan asosiasi ponsel.

    Selain itu, Komdigi juga mempertimbangkan regulasi untuk ponsel bekas agar lebih transparan. “Handphone second itu nanti kita harapkan juga jelas gitu ya, mungkin seperti kita jual-beli motor. Ada balik namanya, ada identitasnya. Handphone ini beralih dari atas nama A kepada atas nama B. Agar menghindari penyalahgunaan identitas,” kata Adis.

    Adis mengatakan bahwa Komdigi saat ini juga masih menjaring masukan dari berbagai pihak, termasuk YLKI dan BPKN. “Kadang kita berada dalam dilema ingin memberikan kenyamanan atau keamanan bagi konsumen. Jadi ya titik tengahnya kita perlu cari sama-sama.” pungkasnya.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Prediksi Harga iPhone 17 Series di Indonesia Oktober 2025

    Prediksi Harga iPhone 17 Series di Indonesia Oktober 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Simak prediksi harga iPhone 17 series di Indonesia berikut ini agar Anda bisa mempersiapkan dana tunainya.

    Sebagaimana diketahui, iPhone 17 series diprediksi akan tiba di Indonesia pada Oktober 2025 ini.

    Dilansir dari Antaranews, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan produk terbaru Apple, iPhone 17 bisa mulai dipasarkan di Indonesia pada awal Oktober 2025.

    Kepala Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Kemenperin, Heru Kustanto ditemui di Jakarta, Kamis, menyatakan hal itu karena pihak Apple sebelumnya sudah mengajukan berkas untuk memperoleh sertifikat tingkat komponen dalam negeri (TKDN) iPhone 17, dan menyatakan sertifikat tersebut akan terbit pada Kamis malam ini.

    Setelah mendapatkan sertifikat TKDN dari Kemenperin, Heru menjelaskan pihak Apple mesti mengantongi izin edar dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dan Perizinan Impor (PI) dari Kementerian Perdagangan.

    “Paling cepat tiga minggu,” ucapnya, seperti dilansir dari Antaranews.

    “Awal Oktober barangnya udah ada di Indonesia,” katanya lagi.

    Akan tetapi, postingan Apple enthusiast Bagus Hermawan di Twitter sempat menjadi bahasan.

    Dilansir dari unggahannya, Bagus Hermawan mengatakan bahwa iPhone 17 kemungkinan akan dirilis tanggal 17 Oktober 2025 dan mulai pre order pada tanggal 10.

    Harga iPhone 17 Series

    Saat ini, iPhone 17 masih dijual secara global alias belum masuk ke Indonesia. Harga di bawah ini adalah harga global.

    Akan tetapi, harga iPhone 17 series di Indonesia diprediksi tak akan jauh beda dari harga di bawah ini.

    iPhone 17 256GB: 799 dollar AS atau Rp13 jutaan

    iPhone 17 512GB: 999 dollar AS atau Rp 16,4 juta

    iPhone 17 Air 256GB: 999 dollar AS atau Rp16,4 juta

    iPhone 17 Air 512GB: 1.199 dollar AS atau Rp19,7 juta

    iPhone 17 Air 1 TB: 1.399 dollar AS atau Rp23 juta

    iPhone 17 Pro 256GB: 1.099 dollar AS atau Rp18 jutaan

    iPhone 17 Pro 512GB: 1.299 dollar AS atau Rp21,3 juta

    iPhone 17 Pro 1 TB: 1.499 dollar AS atau Rp24,6 juta

    iPhone 17 Pro Max 256GB: 1.199 dollar AS atau Rp19,7 juta

    iPhone 17 Pro Max 512GB: 1.399 dollar AS atau Rp23 jutaan

    iPhone 17 Pro Max 1TB: 1.599 dollar AS atau Rp26,3 juta

    iPhone 17 Pro Max 2TB: 1.999 dollar AS atau Rp32,8 juta

    Itulah prediksi harga iPhone 17 series di Indonesia yang dikabarkan akan masuk bulan Oktober 2025 ini.

  • Bocoran Tanggal Perilisan iPhone 17 Series di Indonesia Oktober 2025

    Bocoran Tanggal Perilisan iPhone 17 Series di Indonesia Oktober 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Memasuki bulan Oktober 2025, salah satu hal yang ditunggu adalah kapan perilisan iPhone 17 series di Indonesia.

    Sebagaimana diketahui, iPhone 17 series sudah dirilis secara global pada 9 September 2025 lalu.

    Meski belum ada pengumuman resmi, namun melansir Antaranews, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan bahwa produk terbaru Apple tersebut bisa mulai dipasarkan di Indonesia pada awal Oktober 2025.

    Kepala Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Kemenperin Heru Kustanto menyatakan bahwa pihak Apple sebelumnya sudah mengajukan berkas untuk memperoleh sertifikat tingkat komponen dalam negeri (TKDN) iPhone 17.

    Setelah mendapatkan sertifikat TKDN dari Kemenperin, pihak Apple akan mengantongi izin edar dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dan Perizinan Impor (PI) dari Kementerian Perdagangan.

    “Paling cepat tiga minggu. Awal Oktober barangnya udah ada di Indonesia,” katanya dilansir dari Antaranews.

    Akan tetapi, postingan Apple enthusiast Bagus Hermawan di Twitter sempat menjadi bahasan.

    Dilansir dari unggahannya, Bagus Hermawan mengatakan bahwa iPhone 17 kemungkinan akan dirilis tanggal 17 Oktober 2025 dan mulai pre order pada tanggal 10.

    “Sepertinya tahun ini jadi rekor iPhone masuk paling cepat!!! iPhone 17 series 17 Oktober 2025 Pre-order 10 Oktober ya Harga mulai 17 jutaan, paling mahal 42 jutaan,” tulisnya.

    Berapa Harganya? lanjut halaman 2..

  • AS Deteksi Radioaktif di Produk Cengkeh RI, Kemenperin Buka Suara

    AS Deteksi Radioaktif di Produk Cengkeh RI, Kemenperin Buka Suara

    Jakarta –

    Kementerian Perindustrian (Kemenperin) buka suara soal temuan radioaktif pada produk cengkeh Indonesia yang masuk Amerika Serikat (AS). Menurut Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arief, pihaknya belum mengetahui pasti rincian temuan tersebut.

    Namun Kemenperin bakal melakukan penelusuran terkait cemaran radioaktif yang ditemukan pihak AS. Penelusuran lebih lanjut bakal dilakukan bersama Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten).

    “Ya nanti kan setelah ditelusuri akan kelihatan seperti apa, di mana kejadiannya, dalam wadah seperti apa, dan siapa yang membuat barang radioaktif itu di situ. Kita belum tahu, tapi nanti kan ada tim dari Bapeten,” ujar Febri di kantor Kemenperin, Jakarta Selatan, Selasa (30/9/2025).

    Dilansir dari AP News, Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat (FDA) pekan lalu memblokir impor seluruh rempah dari PT Natural Java Spice, Indonesia.

    Keputusan itu dilakukan setelah terdeteksinya keberadaan cesium 137 pada satu pengiriman cengkeh yang dikirim ke California. Cesium 137 merupakan isotop radioaktif yang terbentuk sebagai produk sampingan dari reaksi nuklir, termasuk bom nuklir, uji coba, operasi reaktor, maupun kecelakaan.

    Zat ini tersebar luas di seluruh dunia, dan dalam jumlah jejak dapat ditemukan di lingkungan, mulai dari tanah, makanan, hingga udara.

    PT Natural Java Spice sendiri diketahui memasok rempah ke Amerika Serikat dan sejumlah negara lain. Tercatat perusahaan tersebut telah mengirim sekitar 440.000 pon (200.000 kilogram) cengkeh ke Negeri Paman Sam sepanjang tahun ini.

    (acd/acd)

  • Wakil Ketua Komisi VII usulkan bentuk pansus soal Krakatau Steel

    Wakil Ketua Komisi VII usulkan bentuk pansus soal Krakatau Steel

    “Kalau hanya panja, ruang lingkupnya terbatas pada Komisi VII. Padahal, persoalan Krakatau Steel ini menyangkut Kementerian Perindustrian, Perdagangan, BUMN, bahkan Kementerian Keuangan,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga mengusulkan pembentukan panitia khusus (pansus) untuk mengurai persoalan Krakatau Steel di antaranya terkait utang, produk yang dinilai kurang kompetitif, serta bahan baku yang masih bergantung pada impor.

    Lamhot dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Selasa, mengatakan penyelesaian masalah tidak cukup hanya dibahas di tingkat Panitia Kerja (Panja) DPR, tetapi perlu ditingkatkan ke pansus.

    “Kalau hanya panja, ruang lingkupnya terbatas pada Komisi VII. Padahal, persoalan Krakatau Steel ini menyangkut Kementerian Perindustrian, Perdagangan, BUMN, bahkan Kementerian Keuangan,” kata dia.

    Menurut Lamhot, pansus diperlukan karena persoalan Krakatau Steel melibatkan berbagai kementerian/lembaga serta lintas komisi di DPR. “Idealnya pansus, supaya bisa melibatkan lintas komisi dan menghasilkan rekomendasi politik yang lebih komprehensif,” ucapnya.

    Dia menyebut usulan pembentukan pansus merupakan bentuk keseriusan DPR untuk mencari solusi menyeluruh. Dengan pansus, parlemen bisa memanggil kementerian/lembaga dan pihak terkait secara lebih luas, sekaligus mengawal restrukturisasi Krakatau Steel agar berjalan efektif.

    “Kalau masalah hulunya bisa diselesaikan melalui koordinasi pansus, hilirisasi baja akan lebih kokoh, dan Krakatau Steel bisa kembali menjadi industri besi dan baja kebanggaan nasional,” ujarnya.

    Adapun dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR di Senayan, Senin (29/9), Lamhot menuturkan ketergantungan penuh pada bahan baku impor membuat biaya produksi baja Krakatau Steel jauh lebih tinggi dibandingkan harga market di tingkat global.

    Sebagai contoh, kata dia, harga slab baja di pasar internasional berkisar 500 dolar AS per ton, sementara produk Krakatau Steel bisa mencapai 535 dolar AS per ton. “Ada gap sekitar 35 dolar AS per ton sehingga industri pengguna baja pasti akan lebih memilih harga yang jauh lebih murah,” katanya.

    Di sisi lain, Lamhot menyebut restrukturisasi utang saja tidak cukup untuk menyelesaikan permasalahan. Dia menekankan bahwa perbaikan Krakatau Steel tidak bisa hanya mengandalkan proteksi berupa bea masuk atau kebijakan safeguard.

    “Kalau bahan baku masih 100 persen impor, harga produk KS (Krakatau Steel) tidak akan pernah bisa kompetitif. Investasi di hulu harus segera dilakukan,” katanya.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.