Xcloud.id

Kementrian Lembaga: kemenperin

  • UMP Naik 6,5 Persen, Menperin Siapkan Solusi Ini untuk Industri

    UMP Naik 6,5 Persen, Menperin Siapkan Solusi Ini untuk Industri

    JABAR EKSPRES – Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 6,5 persen mendorong pemerintah untuk menyiapkan berbagai insentif bagi dunia usaha. Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan, pihaknya tengah merumuskan stimulus yang dapat meringankan beban industri akibat kebijakan ini.

    “Kemarin kita membahas bantuan-bantuan atau insentif apa atau stimulus apa yang perlu dan akan disiapkan oleh pemerintah untuk membantu dunia usaha, untuk membantu industri,” ujar Agus dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (5/12).

    Salah satu insentif yang sedang dikaji adalah stimulus terkait sektor otomotif, mencakup Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPn DTP). Menariknya, insentif ini tidak hanya berlaku untuk kendaraan listrik, tetapi juga kendaraan hybrid dan jenis lainnya.

    BACA JUGA:Tiga Wilayah di Bogor Rawan Banjir, Pemkot Rumuskan Kajian

    “Kita lakukan bukan hanya untuk mobil listrik tapi juga kita akan upayakan untuk mobil-mobil di luar listrik seperti hybrid dan sebagainya, dan itu kemarin sudah kami bicarakan,” kata dia.

    Menurut Agus, kenaikan UMP tersebut bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi. “adi kenaikan itu memang menurut pandangan saya suatu hal yang perlu dilakukan sekali lagi untuk menciptakan daya beli yang ada di masyarakat,” tegasnya.

    Sebelumnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyebut bahwa pelaku industri akan melakukan penyesuaian untuk mematuhi kebijakan baru ini.

    Sekretaris Jenderal Kemenperin, Eko Cahyanto, menjelaskan bahwa industri akan terus berusaha memenuhi regulasi yang ditetapkan. “Dunia industri berharap agar kebijakan dan regulasi yang diterbitkan pemerintah bisa menjadi instrumen pendukung peningkatan daya saing,” ujar Eko di Jakarta, Sabtu (30/11) lalu.

    BACA JUGA:Tanggapi Kekhawatiran Publik, PPN 12 Persen akan Dikaji Ulang

    Di sisi lain, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan siap memberikan solusi bagi perusahaan yang mengalami kendala finansial akibat kenaikan UMP.

    “Beberapa waktu yang lalu kami sudah bertemu juga dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), sekali lagi kami sampaikan kami sangat paham bahwa ada perusahaan yang mungkin akan mengalami kesulitan finansial dan kita sedang membentuk tim, join bareng dan dibantu oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, bagaimana (memberikan) treatment spesifik untuk industri-industri yang mungkin akan memiliki kendala dalam penerapan beleid ini. Kita masih punya waktu karena penerapan (Upah Minimum 2025) itu mulai diberlakukan pada 1 Januari 2025,” jelas Yassierli.

  • Menteri Rosan ungkap investasi Apple berupa produksi komponen HP

    Menteri Rosan ungkap investasi Apple berupa produksi komponen HP

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Menteri Rosan ungkap investasi Apple berupa produksi komponen HP
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 05 Desember 2024 – 22:23 WIB

    Elshinta.com – Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengungkapkan investasi Apple di Indonesia akan berupa produksi komponen untuk handphone (HP).

    Ia menjelaskan komunikasi masih terus terjalin untuk memastikan komitmen investasi tersebut dipenuhi dan memberikan kesepakatan yang diinginkan oleh Pemerintah Indonesia.

    “Progresnya sangat baik, kita masih fine tuning dan harapannya nanti malam, karena kalau malam di kita kan di sananya siang, kita akan berbicara lagi. Dan mereka juga sudah menyampaikan juga investasinya di dalam komponen apa saja,” kata Rosan di kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

    Menteri Investasi itu mengatakan targetnya dalam waktu satu pekan, kesepakatan terkait investasi Apple di Indonesia bisa dicapai.

    Ia masih belum mengungkapkan detail komponen apa saja yang bakal diproduksi di Indonesia lewat pembangunan pabrik, namun yang jelas komponen yang akan diproduksi mereka nantinya adalah komponen bagian dalam dan luar ponsel.

    “Harapannya seperti saya sampaikan dalam waktu seminggu ke depan ini sudah kita mendapatkan komitmen tertulis dari mereka,” kata Rosan.

    Sebelumnya, diwartakan bahwa Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menginginkan agar investasi Apple sebesar 1 miliar dolar Amerika Serikat (AS) dapat melalui skema investasi fasilitas produksi atau membangun pabrik di Indonesia.

    “Terkait iPhone, insya Allah mereka akan mengambil skema pertama, yaitu investasi fasilitas produksi,” katanya dalam Industrial Fest 2024, di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (4/12).

    Agus mengaku dirinya sudah berkomunikasi secara intensif dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani mengenai skema yang paling baik untuk merealisasikan investasi Apple.

    Meski demikian, ia menuturkan kepastian mengenai skema, teknik, dan kawasan industri yang akan diarahkan mengenai investasi Apple sebesar 1 miliar dolar AS masih perlu dikoordinasikan lebih lanjut.

    Sumber : Antara

  • Microsoft Kucurkan Rp27,6 T Buat RI, Investasi Apple Apa Kabar?

    Microsoft Kucurkan Rp27,6 T Buat RI, Investasi Apple Apa Kabar?

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Indonesia mendapat kado akhir tahun dari sektor investasi asing, salah satunya berasal dari raksasa teknologi Microsoft. Sementara, Apple mulai melunak dan diklaim akan berinvestasi dengan nilai yang cukup besar demi memuluskan masuknya iPhone 16 Series ke Indonesia.

    Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dan Microsoft mencanangkan program ElevAIte untuk pelatihan kecerdasan buatan dengan nilai investasi sebesar Rp27,6 triliun.

    “Kami mengucapkan terima kasih ada komitmen investasi sebesar US$1,7 Miliar atau sekitar Rp27,6 Triliun, angka yang merupakan investasi terbesar dalam sejarah 29 tahun Microsoft hadir di Indonesia,” ujar Menkomdigi Meutya Hafid dalam Peluncuran ElevAIte di Kantor Komdigi, Senin (2/12).

    Teknologi AI sangat populer dan diadopsi di berbagai sektor termasuk pemerintahan. Meutya berharap investasi bidang AI dari Microsoft dapat meningkatkan efisiensi layanan publik dan membantu mengawasi ruang digital.

    Program ElevAIte yang menjadi wadah investasi Microsoft adalah sebuah inisiatif pelatihan AI untuk membekali 1 juta talenta Indonesia dengan keterampilan yang relevan di era transformasi digital.

    ElevAIte sendiri nantinya akan melibatkan mitra dari pemerintahan, industri, institusi pendidikan, dan komunitas. Program ini dirancang untuk menghubungkan talenta Indonesia dengan peluang baru yang tercipta dari teknologi AI, seperti peningkatan produktivitas, kreativitas, dan kualitas pekerjaan, serta percepatan inovasi yang bertanggung jawab.

    Selain Microsoft, Indonesia juga akan segera mendapatkan investasi dari Apple. Investasi yang tengah menjadi perhatian publik ini diklaim sedang dalam tahap pembahasan dengan Kementerian Investasi.

    Investasi Apple ini merupakan buntut dari pelarangan penjualan iPhone 16 Series di Indonesia karena masalah sertifikasi TKDN. Pemerintah baru mau mengeluarkan sertifikasi TKDN setelah Apple memberikan investasinya.

    Nilai investasi sendiri beberapa kali berubah dari awalnya hanya penambahan sekitar Rp200 miliar hingga kini berujung Rp15,8 triliun. Meski masih tertinggal jauh dari nilai investasi Microsoft, angka terbaru ini cukup besar dibandingkan dengan komitmen awal raksasa teknologi AS tersebut.

    Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang mengklaim Apple sudah mau melakukan investasi Rp15,8 triliun tersebut.

    Agus menyebut Apple akhirnya memilih opsi investasi pembangunan pabrik di Indonesia.

    “Mereka (Apple) sudah melakukan pembicaraan awal dengan Kementerian Investasi. Angka yang mereka sampaikan, rencana investasi mereka ke depan itu sekitar US$1 miliar (Rp15,8 triliun),” ujar Agus dalam rekaman suara yang disebar tim humas Kemenperin Kamis (5/12).

    “Saya sendiri sudah intensif berbicara dengan Bapak Menteri Investasi, Pak Rosan. Bahkan, kami bicarakan skema yang paling baik untuk Apple bisa merealisasikan investasi yang secara verbal sudah dikomitmenkan oleh Apple melalui kantor Kementerian Investasi yang sebesar US$1 miliar tadi,” tegasnya.

    Terkait urusan teknis lainnya, kata Agus, masih akan dibicarakan. Ia mengatakan koordinasi ini bakal dilakukan antara Kementerian Perindustrian dengan Kementerian Investasi.

    (lom/dmi)

    [Gambas:Video CNN]

  • Top 3: Beli Mobil Konvensional dan Hybrid Bakal Bebas PPN dan PPnBM di 2025 – Page 3

    Top 3: Beli Mobil Konvensional dan Hybrid Bakal Bebas PPN dan PPnBM di 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Pemerintah tengah menyiapkan insentif bagi dunia usaha guna meningkatkan daya beli sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dunia otomotif pun juga akan mendapat insentif tersebut.

    Di tahun-tahun sebelumnya hanya mobil listrik yang mendapat insentif pajak, ke depannya akan diperluas. Mobil-mobil konvensional hingga mobil hybrid juga akan diberikan insentif pajak berupa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM).

    Artikel Beli Mobil Konvensional dan Hybrid Bakal Bebas PPN dan PPnBM Tahun Depan telah menyita perhatian pembaca di Kanal Bisnis Liputan6.com. Ingin tahu artikel terpopuler lainnya di Kanal Bisnis? Berikut tiga artikel terpopuler di Kanal Bisnis yang dirangkum Jumat (6/12/2024).

    1. Tak Cuma Mobil Listrik, Beli Mobil Konvensional dan Hybrid Bakal Bebas PPN dan PPnBM Tahun Depan

    Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, pemerintah tengah menyiapkan insentif bagi dunia usaha. Langkah ini untuk meningkatkan daya beli sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dunia otomotif pun juga akan mendapat insentif tersebut.

    Menurut Agus, di tahun-tahun sebelumnya hanya mobil listrik yang mendapat insentif pajak, ke depannya akan diperluas. Mobil-mobil konvensional hingga mobil hybrid juga akan diberikan insentif pajak berupa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM).

    “Kemarin yang sudah dibahas ya, yaitu insentif atau stimulus yg berkaitan dengan sektor otomotif. Policy seperti PPNBM, policy seperti PPNDTP, itu akan kita ambil, kita lakukan bukan hanya utk mobil listrik tapi juga kita akan upayakan untuk mobil-mobil di luar listrik seperti mobil hybrid dan sebagainya. Itu kemarin sudah kami bicarakan,” kata dia Kamis (5/12/2024).

    Baca artikel selengkapnya di sini 

  • PP Kesehatan Matikan Industri, Kemenperin & Kemenkes Cari Titik Temu

    PP Kesehatan Matikan Industri, Kemenperin & Kemenkes Cari Titik Temu

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah masih mencari titik keseimbangan aturan Peraturan Pemerintah (PP) No 28/2024 tentang Kesehatan yang bertujuan untuk menurunkan pravelensi konsumsi rokok. Namun, aturan tersebut justru mengancam industri hasil tembakau (IHT). 

    Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Kemenperin Merrijantij Punguan Pintaria mengatakan dalam menciptakan kesehatan masyarakat, pemerintah juga tidak bisa mengorbankan pilar ekonomi, salah satunya industri. 

    “Kita harus mempertimbangkan pilar ekonomi dan pilar kesehatan ini dalam bentuk keseimbangan, mana titik keseimbangannya disana,” kata Merri dalam Bisnis Indonesia Forum: Peran Industri Tembakau Nasional Terhadap Pencapaian PDB, Kamis (5/12/2024). 

    Dalam hal ini, dia menyoroti kesadaran dari masyarakat juga penting. Apabila pembatasan industri tembakau dilakukan secara besar-besaran maka produksi industri akan terancam berhenti. Padahal, industri merupakan pelaku usaha yang berorientasi pada keuntungan. 

    Terlebih, industri hasil tembakau (IHT) berkontribusi 4% terhadap APBN lewat cukai hasil tembakau (CHT). Angka tersebut bukan jumlah kecil, adapun CHT 2023 tercatat sebesar Rp213 triliun, sedangkan pada 2022 sebesar Rp218 triliun. 

    Sementara, Kemenperin juga mengaku tidak memiliki dana untuk pembinaan khusus bagi industri hasil tembakau (IHT). Merri menuturkan bahwa selama ini industri bertahan sendirian tanpa intervensi pemerintah. 

    “Kami Kemenperin hanya mencoba bagaimana iklim usaha ini kondusif karena investasinya usdah ada, tenaga kerja nya sudah ada kalau 550.000 tenaga kerja langsung dikali 4 itu artinya 2 juta lebih,” tuturnya. 

    Di sisi lain, Kementerian Kesehatan juga meluruskan bahwa hingga saat ini pihaknya masih menggodok aturan turunan PP Kesehatan agar dapat sesuai dengan kepentingan seluruh stakeholder. 

    Staf Ahli Bidang Hukum Kesehatan Kemenkes, Sundoyo mengatakan PP kesehatan ditujukan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Dia memastikan pihaknya akan menerima berbagai masukkan dari berbagai pihak untuk membuat aturan turunan berupa Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes). 

    “Ini banyak kepentingan stakeholder, satu sebenarnya yang harus kita sepakat adalah bagaimana mencari titik temu. Titik temu itulah yang kita tuangkan ke dalam peraturan menteri,” jelasnya. 

    Untuk diketahui, pemerintah tengah menggodok pasal-pasal Pengamanan Zat Adiktif dalam PP No 28 Tahun 2024 dan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (R-Permenkes) mengenai Produk Tembakau dan Rokok Elektronik, termasuk penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas dan merek.

    Aturan tersebut dinilai akan berdampak kepada pemutusan hubungan kerja dan membuat situasi tidak kondusif dalam mewujudkan proyeksi pertumbuhan ekonomi 8% yang dikedepankan sebagai visi misi oleh Presiden Prabowo.

  • Anak Buah Airlangga Minta Rancangan Permenkes Tak Batasi Ruang Gerak Industri Tembakau

    Anak Buah Airlangga Minta Rancangan Permenkes Tak Batasi Ruang Gerak Industri Tembakau

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berharap regulasi turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) No 28/2024 tentang produk tembakau dan rokok elektronik dirancang dengan optimal dan tidak membatasi ruang gerak industri tembakau. 

    Sebagai informasi, saat ini pemerintah tengah merancang peraturan turunan PP No 28/2024, yakni Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Rancangan Permenkes) tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik. 

    Asisten Deputi Pengembangan Industri Kemenko Perekonomian Ekko Harjanto menjelaskan, regulasi PP No 28/2024 yang telah dikeluarkan sudah sangat ketat dan cukup mengurangi ruang gerak industri hasil tembakau (IHT). Apalagi, sektor ini juga tengah menghadapi tantangan lain seperti kenaikan harga jual eceran dan tarif cukai yang tinggi. 

    Oleh karena itu, Ekko berharap, Rancangan Permenkes yang merupakan regulasi turunan PP tersebut dapat ditinjau dengan lebih komprehensif dan mengedepankan peningkatan pengawasan atas implementasi regulasi yang sudah ada. 

    Ekko mengatakan, pembahasan Rancangan Permenkes harus dilakukan dengan optimal. Hal ini mengingat multiplier effect industri tembakau yang signifikan baik terhadap perekonomian Indonesia maupun pada pelaku usaha hingga ke para petani.

    “Karena, industri tembakau ini bukannya tidak mau diatur, mereka sangat mau diatur. Bahkan ketika mereka akan ekspor ke negara manapun, semuanya (regulasi) mereka patuhi,” kata Ekko dalam Bisnis Indonesia Forum “Peran Industri Tembakau Nasional Terhadap Pencapaian PDB” di Jakarta, Kamis (5/12/2024).

    Selain itu, dia mengatakan, pembahasan Rancangan Permenkes itu juga perlu melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait, termasuk pelaku usaha hingga kementerian-kementerian teknis lain. 

    Dia menuturkan, penyusunan peraturan tersebut sebaiknya tidak hanya melibatkan instansi dibawah Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) saja. Kementerian teknis terkait industri tembakau seperti Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) juga perlu dilibatkan agar peraturan tersebut dapat mengakomodir kepentingan berbagai pihak. 

    Sebelumnya, Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo mengingatkan pemerintah untuk menyeimbangkan kepentingan kesehatan dan ekonomi dalam menetapkan kebijakan terkait industri tembakau. 

    “Jangan hanya menggunakan satu sudut pandang, kita harus melihat isu ini secara imbang,” katanya, dikutip melalui keterangan tertulis.

    Rahmad menyampaikan bahwa tembakau bukan hanya menyangkut masalah kesehatan, tetapi juga berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, termasuk petani dan pekerja di sektor tersebut. 

    Dia juga menyoroti tingginya impor tembakau yang mencapai hampir 50%, dengan nilai mendekati US$1 miliar dari negara-negara seperti China dan Zimbabwe.

    “Kondisi ini membuat kita semakin tergantung pada tembakau impor, sementara lahan pertanian dalam negeri terus menyusut,” kata dia. 

    Rahmad mengatakan, produk hasil tembakau memang memberikan dampak negatif terhadap kesehatan. Namun demikian, industri tembakau juga memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian, sekitar Rp200 triliun hingga Rp300 triliun. 

    Oleh karena itu, dia mengharapkan kebijakan yang akan diambil dapat mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan kesehatan dan ekonomi. 

  • Ini Alasan Kemenperin Dorong Apple Bikin Pabrik untuk TKDN iPhone

    Ini Alasan Kemenperin Dorong Apple Bikin Pabrik untuk TKDN iPhone

    Jakarta –

    Apple dikabarkan bersedia memenuhi permintaan investasi USD 1 miliar atau sekitar Rp 16 triliun yang disodorkan pemerintah. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong investasi untuk memenuhi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) iPhone itu diperuntukkan bangun pabrik.

    “Kemenperin tentu ingin mereka (Apple) ikut dalam mekanisme manufaktur. Mereka bisa investasi di kawasan industri. Bisa juga mereka mengambil supplier lokal. Jadi industri dalam negeri bisa dijadikan global supply chain,” kata Febri Hendri Antoni Arif, Juru Bicara Kemenperin saat dihubungi detikINET, Kamis (5/12/2024).

    Febri menyebutkan kalau Apple mengambil industri dalam negeri menjadi pemasok komponen global, jika ada kenaikan permintaan, ini akan mendorong peningkatan pendapatan.

    Namun yang menjadi pertanyaan bagaimana nasib Apple Developer Academy jika raksasa teknologi asal Cupertino itu pilih investasi manufaktur. Seperti kita ketahui, Apple selama ini memilih untuk berinvestasi inovasi untuk mendapatkan TKND iPhone.

    Ditanya soal itu, Febri mengatakan pihaknya menunggu proposal yang hendak dikirimkan Apple. Namun dia tidak menutup kemungkinan Apple memadukan investasi pabrik dan inovasi.

    “Bisa saja di-mixed, itulah yang akan kami lihat dari proposal mereka,” ujar Febri.

    Pun begitu, Kemenperin punya keinginan prioritas investasi Apple tetap pada manufaktur di Indonesia. Ini biar mempermudah dalam mengurus TKDN iPhone ke depannya.

    “Inginnya prioritas utama tetap bikin manufaktur di Indonesia. Kalau pakai skema inovasi dalam bentuk bikin Apple Developer Academy itu setiap tiga tahun perlu dievaluasi terus. Tapi kalau mereka bikin manufaktur, tidak ada tuh evaluasi setiap tiga tahun,” kata Febri.

    “Jadi kita tunggulah dalam waktu seminggu ini proposalnya. Kalau dari kami inginnya manufaktur agar saling menguntungkan,” pungkasnya.

    Sebelumnya diberitakan Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang mengungkap Apple memberi sinyal bersedia investasi Rp 16 triliun di Indonesia demi memenuhi TKDN iPhone 16. Apple disebutkan sudah melakukan pembicaraan awal dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM soal rencana investasi.

    “Mereka (Apple) sudah melakukan pembicaraan awal dengan Kementerian Investasi. Angka yang mereka sampaikan, rencana investasi mereka ke depan itu sekitar USD 1 miliar,” kata Agus seperti dikutip dari detikFinance.

    “Saya sendiri sudah intensif bicara dengan Bapak Menteri Investasi (Rosan Roeslani), kami bicarakan skema yang paling baik untuk Apple bisa merealisasikan investasi yang secara verbal dikomitmenkan oleh Apple ke Kementerian Investasi sebesar USD 1 miliar tadi,” sambungnya.

    Lebih lanjut Agus mengungkap Apple akhirnya memilih opsi investasi pembangunan pabrik di Indonesia. Ini ditempuh agar memenuhi syarat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), demi bisa menjual iPhone 16.

    “Insya Allah mereka akan mengambil skema pertama, yaitu investasi fasilitas produksi atau pabrik di Indonesia,” ujarnya.

    (afr/fay)

  • Genjot Startup Dalam Negeri, Pemerintah Mau Bentuk Badan Ekosistem Digital

    Genjot Startup Dalam Negeri, Pemerintah Mau Bentuk Badan Ekosistem Digital

    Jakarta –

    Dalam waktu dekat Indonesia akan memiliki badan khusus yang diperuntukkan menggenjot ekosistem digital dalam negeri, termasuk soal nasib startup dalam negeri di masa mendatang.

    Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar mengatakan rencana pembentukan badan ekosistem digital tersebut akan dibahas oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Kementeriaan BUMN, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan lainnya.

    “Jadi, kita coba menyatukan banyak stakeholder nantinya. Kita akan bicara dengan sejumlah kementerian dan lembaga terkait yang beririsan untuk membangun ekosistem digital,” ujar Nezar di acara Nex-BE Fest 2024, Jakarta, Kamis (5/12/2024).

    Untuk Komdigi memiliki program yang berhubungan dengan ekosistem digital dan startup, mulai dari Startup Studio Indonesia, Hub.id, hingga Gerakan 1.000 Startup Digital.

    “Nah, kami berpikir untuk menggagas satu, mungkin kita bisa bilang concern lah gitu ya, untuk mempersupervisi pertumbuhan startup dan memperkuat ekosistem digital. Mungkin, kita bilang semacam Indonesia Digital Enterpreneurship Council, seperti itu,” ungkapnya.

    Badan ekosistem digital tersebut, ungkap Nezar, masih dalam pembahasan sehingga belum diketahui kapan akan terbentuk. Adapun sejauh ini, tiap pemangku kebijakan yang memiliki program digital untuk nantinya gabungkan sehingga dapat berdampak besar terhadap ekonomi digital nasional.

    “Karena kita tahu ada kekosongan ataupun ada katakanlah kelemahan kita dalam pembangunan startup yang belum match dengan satu proyek nasional untuk melakukan riset dan inovasi. Jadi, kita masih agak tertinggal dan soal R&D ini juga yang dilihat oleh lembaga-lembaga internasional terhadap kondisi yang ada di Indonesia,” tuturnya.

    Wamenkomdigi menambahkan penguatan penelitian dan pengembangan akan memperkuat Indonesia agar lebih mandiri dan memiliki sovereignty dalam sektor teknologi.

    “Nah, ini harus dimulai sekarang karena ini pertumbuhannya sudah ada. Kita nggak bisa mundurin lagi lah gitu ya. Kita mulai sekarang atau tidak sama sekali karena ini lima tahun ke depan sangat challenging dan kalau kita memang punya cita-cita Indonesia Emas 2024. Itu harus kita lakukan sekarang,” pungkasnya.

    (agt/fay)

  • Apple Kurang Blusukan, Tak Lihat Potensi Pasar Hp di Indonesia

    Apple Kurang Blusukan, Tak Lihat Potensi Pasar Hp di Indonesia

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang mengklaim Apple telah mau melakukan investasi US$1 miliar atau Rp15,8 triliun (asumsi kurs Rp15.868) di Indonesia.

    Sejak beberapa pekan ke belakang, produk terbaru Apple, iPhone 16 Series, tak jelas nasibnya imbas kewajiban Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang belum mereka penuhi.

    Masalah TKDN ini berujung negosiasi alot antara pemerintah dengan Apple, yang akhirnya kini berujung di angka Rp15,8 triliun.

    Komentar berdatangan soal langkah pemerintah melawan Apple, salah satunya dari Pengamat Telekomunikasi, Moch S Hendrowijono. Ia mengapresiasi langkah tersebut, karena belum pernah terjadi.

    “Saya merasa terkesima benar-benar terkesima, ketika pemerintah dalam hal ini Kementerian perindustrian melawan Apple, itu belum pernah ada kejadian dulu,” kata Hendro dalam acara Selular Business Forum di Jakarta, Kamis (5/12).

    Hendro membandingkan konsumsi produk gadget di Tanah Air dengan negara tetangga. Pada tahun lalu, kata Hendro, Indonesia mengimpor produk HKT (handphone, komputer, tablet) sebanyak 2,17 juta unit, sedangkan Vietnam hanya 1,3 juta unit, Singapura tak sampai 1 juta unit, dan Malaysia sekitar 1,2 juta unit.

    “Penduduk kita 278 juta. Di Vietnam, Malaysia, Filipina, Singapura yang paling kecil bahkan penduduknya tidak sampai 20 juta. Potensi kita itu tidak dilihat Apple sama sekali. Apple memberi hanya sekadarnya saja,” ucap Hendro.

    Hendro menganggap Apple tidak melihat Indonesia sebagai pasar penting, padahal Indonesia memiliki potensi besar yang dapat menguntungkan Apple.

    Menurutnya, Indonesia memiliki banyak teknisi dan manufaktur yang mampu membuat peralatan dan perlengkapan Apple.

    “Kita memiliki teknisi yang banyak dan mampu. Kita ada tujuh manufaktur yang mampu membuat peralatan, perlengkapan komponen Apple di beberapa daerah. Ini yang belum pernah dilihat oleh Apple dan baru sekarang diajukan oleh pemerintah kita,” tuturnya.

    Lebih lanjut, ia menyarankan Apple untuk blusukan di Indonesia agar melihat potensi-potensi yang akan menguntungkan mereka.

    “Jadi coba bicara antar Apple, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Bea Cukai tidak usah bertengkarlah yang baik-baik saja. Ajak orang Apple blusukan ke store, ke dealer-dealer, ke pabrik kita punya potensi mereka mesti tahu dan itu menguntungkan kedua belah pihak,” kata Hendro.

    (lom/mik)

    [Gambas:Video CNN]

  • Rasio Kepemilikan Mobil di Indonesia Rendah, Beda Jauh dari Brunei-Malaysia

    Rasio Kepemilikan Mobil di Indonesia Rendah, Beda Jauh dari Brunei-Malaysia

    Jakarta –

    Rasio kepemilikan mobil di Indonesia masih sangat rendah dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara. Padahal, Indonesia berstatus sebagai market leader di kawasan setempat.

    Menurut data Kementerian Perindustrian (Kemenperin), market share penjualan mobil di Indonesia mencapai 30 persen. Angka tersebut mengungguli Malaysia dengan 24 persen dan Thailand dengan 23 persen. Meski demikian, Indonesia tak masuk tiga besar dalam daftar ‘rasio kepemilikan mobil di ASEAN’.

    “Kami melihat saat ini (rasio kepemilikan mobil) di Indonesia baru 99/1000 atau 1/10 orang. Jadi sebenarnya dari sisi pasar, ini sangat potensial,” ujar Andi Oscar La Galigo selaku Ketua Tim Kerja Industri Alat Transportasi Darat Non Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB), Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin di Kuningan, Jakarta Selatan.

    Rasio kepemilikan mobil di Indonesia masih rendah. Foto: Pradita Utama

    Andi menegaskan, angka kepemilikan yang kecil tersebut seharusnya menjadi peluang untuk produsen roda empat di Indonesia. Sebab, potensinya masih sangat besar. Hal itu tentu mengacu pada jumlah penduduk yang mencapai 270 juta orang.

    “Meskipun memiliki penjualan domestik tertinggi, Indonesia masih memiliki rasio kepemilikan mobil yang rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa potensi pasar kendaraan motor di Indonesia masih menjanjikan,” kata dia.

    Lalu lintas di Bangkok, Thailand. Foto: Septian Farhan Nurhuda / detikoto

    Menurut data yang dihimpun Kemenperin, Indonesia hanya menempati posisi lima dalam daftar ‘Rasio Kepemilikan Mobil di ASEAN’. Bahkan, Indonesia jauh lebih rendah dibandingkan negara-negara tetangga seperti Brunei dan Malaysia.

    Brunei merupakan negara ASEAN dengan rasio kepemilikan tertinggi, yakni 805/1000 atau 8/10. Hal itu menandakan, populasi mobil di sana 80 persen dari total penduduk setempat.

    Berikut Rasio Kepemilikan Mobil Tertinggi di ASEANBrunei: 805/1000Malaysia: 490/1000Thailand: 275/1000Singapura: 211/1000Indonesia: 99/1000Filipina: 49/1000Vietnam: 34/1000Myanmar: 20/1000.

    (sfn/dry)