Xcloud.id

Kementrian Lembaga: kemenperin

  • Alat Makan Keramik Wajib Bersertifikat Halal Mulai 2026, Apa Alasannya? – Halaman all

    Alat Makan Keramik Wajib Bersertifikat Halal Mulai 2026, Apa Alasannya? – Halaman all

     

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Alat makan keramik atau ceramic tableware diwajibkan memiliki sertifikat halal pada 2026 mendatang.

    Hal itu diungkap oleh Direktur Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam (ISKPBGN) Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Putu Nadi Astuti.

    “Nanti akan diberlakukan terhadap ceramic tableware sertifikasi halal ini di tahun 2026,” katanya dalam diskusi saat acara “Twin Fest 2024: Ceramic Tableware & Glassware Indonesia” di Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2024).

    Ia pun mengatakan pelaku industri alat makan keramik untuk menyiapkannya agar semua perusahaan bisa menerapkan sertifikat halal.

    Dalam acara yang sama, Ketua Umum Asosiasi Keramik Indonesia (ASAKI) Edy Suyanto mengungkap bahwa dari keseluruhan anggota ASAKI, baru dua yang sudah bersertifikasi halal.

    Menurut dia, baru dua anggota ASAKI yang memiliki standar sertifikasi halal karena ini berkaitan dengan kepentingan perusahaan atau skala prioritas masing-masing.

    Contohnya seperti bagi perusahaan yang mayoritas ekspor, apalagi yang ke negara-negara timur atau Malaysia, akan menjadikan sertifikasi halal ini sebagai prioritas.

    Namun, pada dasarnya, ia mengatakan industri dalam negeri akan mendukung berbagai kebijakan pemerintah terkait dengan sertifikasi halal.

    Sertifikasi halal ini juga dinilai akan melindungi produk alat makan keramik lokal dari gempuran yang impor.

    “95 persen impor tableware ini dari mana? Dari China. Nah, dengan adanya sertifikasi halal ini, tentunya ini kan untuk melindungi konsumen dari sisi keamanan, dari sisi kesehatan,” kata Edy.

    “Sertifikasi halal ini yang belum tentu bisa dipenuhi oleh produk impor,” lanjutnya.

    Ia pun menegaskan pengusaha keramik sangat mendukung dan siap dengan kewajiban sertifikasi halal untuk produk alat makan keramik.  

  • PLN Klaim Ngecas Mobil Listrik di SPKLU Rest Area Kini Tak Antre

    PLN Klaim Ngecas Mobil Listrik di SPKLU Rest Area Kini Tak Antre

    Jakarta –

    PT PLN (Persero) mengklaim, pengecasan mobil listrik di stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) di rest area tol saat ini bebas antre. Sebab, jumlahnya sudah banyak dan mulai tersebar ke banyak titik!

    Executive Vice President (VP) Retail Product Development PLN Ririn Rahmawardani mengatakan pihaknya sudah tak pernah menerima komplain mengenai antrean SPKLU di rest area. Meski demikian, timnya akan terus melakukan penambahan titik untuk memudahkan pemilik mobil listrik di Indonesia.

    “Untuk (SPKLU) di (rest area) jalan tol kami pastikan sudah tidak ada komplain antrean, karena kemarin waktu Lebaran kami membangun setiap rest area minimal 1 SPKLU,” ujar Ririn Rahmawardani saat berbincang bersama wartawan di Cikini, Jakarta Pusat.

    Ngecas Mobil Listrik Toyota bZ4X di SPKLU Ultrafast Charging 200 kW Foto: Rangga Rahadiansyah/detikOto

    Ririn menjelaskan, penambahan jumlah SPKLU yang masif di rest area merupakan hasil kolaborasi antara pihak internal dengan mitra. Sebagai catatan, PLN memang membolehkan badan usaha mendirikan fasilitas terkait dengan konsep kerja sama.

    “Kecepatan PLN membangun (SPKLU) tidak bisa dilakukan sendiri, makanya kami bekerja sama dengan beberapa mitra. Saat ini sudah ada lima mitra besar yang bekerja sama bikin SPKLU,” ungkapnya.

    PLN terus menjalin kolaborasi dengan sejumlah kementerian terkait untuk menentukan angka SPKLU yang hendak dibangun di Indonesia. Sebab, jika penambahannya melampaui jumlah kebutuhan, maka akan terjadi over supply.

    “Kami berkolaborasi dengan Kementerian ESDM, Kementerian Infrastruktur, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Perindustrian. Kami mengukur kemampuan industri penyedia EV dalam menyediakan unit per tahun,” tuturnya.

    “Kami juga koordinasi dengan Gaikindo soal berapa proyeksi penjualan (mobil listrik) per tahun. Kami juga koordinasi dengan Korlantas soal berapa mobil yang beredar. Kemudian kami meramu bersama. Jadi kami punya formulasi tepat berapa SPKLU yang harus dibangun,” kata Ririn menambahkan.

    (sfn/rgr)

  • Industri Keramik Ngeluh Harga Gas Mahal, Minta HGBT Diperpanjang

    Industri Keramik Ngeluh Harga Gas Mahal, Minta HGBT Diperpanjang

    Jakarta –

    Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong kebijakan gas murah untuk industri alias Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) untuk diperpanjang. Langkah ini dimaksudkan untuk mendukung industri dalam negeri, termasuk industri keramik dan kaca di RI.

    Direktur Industri Semen, Keramik dan Pengolahan Bahan Galian Non-Logam Kemenperin Putu Nadi Astuti mengatakan kebijakan HGBT sebetulnya sudah berlaku sejak 2020 lalu dan akan berakhir tahun ini. Untuk itu menurutnya penting bagi pemerintah untuk segera memperpanjang insentif ini.

    “Industri ini sebenarnya sudah mendapatkan insentif berupa kebijakan HGBT sejak 2020, dan kalau kita lihat regulasinya, Peraturan Presiden-nya, itu akan berakhir di tahun 2024 ini dan pemerintah dalam hal ini Kemenperin, bapak Menteri Perindustrian (Agus Gumiwang Kartasasmita) selalu mengupayakan agar insentif HGBT ini dapat dilanjutkan,” kata Putu dalam Media Talks di Kantor Kemenperin, Rabu (11/12/2024).

    “Saat ini memang masih dalam proses ya, proses revisi Peraturan Presiden tersebut. Jadi, kalau misalnya revisinya sudah selesai, kami harapkan bisa selesai segera, karena tahun 2025 ini sebentar lagi. Jadi, kita dorong ya dari pemerintah, dorong supaya revisi Perpres tersebut dapat segera diselesaikan, sehingga insentif HGBT ini dapat berlanjut,” jelasnya lagi.

    Menurutnya keberlanjutan kebijakan gas murah ini sangat penting bagi industri, khususnya yang bergerak di bidang keramik dan kaca, mengingat sekitar 20-30% ongkos produksi dipengaruhi oleh harga gas untuk industri.

    “Industri glassware dan keramik, tableware ini kebutuhan energinya sangat tinggi ya. Jadi industri ini termasuk industri yang lahap energi. Kebutuhan energinya sekitar 20-30%, sehingga harga energi di industri ini sangat berdampak terhadap biaya produksi,” terang Putu.

    Selain perpanjangan masa berlaku aturan gas murah, Putu juga meminta kepada pihak terkait agar implementasi gas murah ini dapat berlaku sesuai dengan aturan yang ada. Sebab menurutnya selama ini harga gas yang dikenakan kepada para pelaku industri masih di atas kebijakan HGBT.

    “Secara kebijakan sebenarnya harga gas bumi yang diberikan itu sesuai regulasi itu US$ 6 per MMBTU, tetapi implementasinya itu tidak seperti itu. Jadi, rata-rata itu sekitar US$ 6,5 per MMBTU,” ucapnya.

    Sebagai informasi, sebelumnya Ketua Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (ASAKI) Edy Suyanto mengeluhkan tingginya harga gas untuk industri jika tidak ada kebijakan HGBT.

    Sebab tanpa kebijakan ini, harga gas yang perlu mereka bayar untuk produksi berada di kisaran US$ 13,8 per MMBTU. Nilai ini menurutnya jauh lebih mahal bahkan jika dibandingkan dengan tetangga RI, Malaysia, yang berada di kisaran US$ 10 per MMBTU.

    Selain terkait harga yang sangat tinggi, Edy juga mengeluhkan kelancaran distribusi gas murah untuk industri. Sebab keterbatasan suplai gas murah ini secara langsung dapat menurunkan utilisasi industri keramik dan alat makan lainnya.

    “Ya gimana kita memproduksi full kalau harga gasnya hanya boleh pakai 60%? Bagaimana memproduksi full kalau hanya boleh pakai 70%? Sisanya kita harus membayar dengan biaya teramat mahal, US$ 13,8 (per MMBTU) yang mana itu tidak berdaya saing,” katanya.

    Tonton juga video: IPA Convex 2024 Jadi Momentum Bagi Ketahanan Energi Indonesia

    (kil/kil)

  • Pengusaha Keramik Kirim Surat ke Prabowo Minta Aturan Gas Murah Diperpanjang

    Pengusaha Keramik Kirim Surat ke Prabowo Minta Aturan Gas Murah Diperpanjang

    Jakarta –

    Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (ASAKI) telah mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk meminta agar kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) dapat diperpanjang. Sebab masa berlaku kebijakan gas murah untuk industri ini akan habis pada 2024 ini.

    Ketua ASAKI Edy Suyanto mengatakan surat permintaan ini diajukan pekan lalu dengan tembusan Menteri Perindustrian dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

    “Kalau kita membaca Permen ESDM terakhir, itu hanya sampai tahun 2024. Ini kan menjadikan sebuah pertanyaan, menjadi sebuah kekhawatiran daripada semua industri yang menerima, 7 sektor penerima HGBT, bagaimana kelanjutannya. Ini yang kami juga ingin mendapatkan sebuah kepastian,” kata Edy dalam Media Talks di Kantor Kementerian Perindustrian, Rabu (11/12/2024).

    “Minggu lalu dari ASAKI kami juga sudah mengirimkan surat resmi kepada Presiden Prabowo-Gibran, dan kami juga memberi terpusat ke Pak Men Perik dan Pak Menteri SGM bahwa industri keramik dalam negeri ini membutuhkan dua hal berkaitan energi gas. Satu, kepastian keberlanjutan daripada HGBT yang US$ 6,5 ini,” ucapnya lagi.

    Menurutnya kebijakan gas murah ini menjadi sangat penting bagi keberlangsungan industri. Sebab lebih dari 30% ongkos produksi industri keramik dan kaca ini dipengaruhi oleh harga gas untuk industri.

    “30% ke atas production cost-nya kami itu hampir di gas. Jadi itu satu yang sudah diberikan oleh pemerintah kepada kami, kami sangat mengapresiasi itu,” terang Edy.

    Selain kepastian akan kelanjutan kebijakan gas murah untuk industri, Edy turut meminta Prabowo untuk memperlancar suplai gas untuk industri. Sebab keterbatasan suplai gas murah ini secara langsung dapat menurunkan utilisasi industri keramik dan alat makan lainnya.

    “Ya gimana kita memproduksi full kalau harga gasnya hanya boleh pakai 60%? Bagaimana memproduksi full kalau hanya boleh pakai 70%? Sisanya kita harus membayar dengan biaya teramat mahal, US$ 13,8 (per MMBTU) yang mana itu tidak berdaya saing,” katanya.

    Belum lagi menurut Edy mahalnya harga gas di RI ini juga membuat banyak investor ogah untuk menanamkan modal. Apalagi bagi investor yang baru membangun pabrik di Tanah Air karena tidak mendapat bantuan keringanan harga gas dari kebijakan HGBU tadi.

    “Kembali lagi adalah gas. Untuk industri dalam negeri, meskipun kita sebagai penerima HGBT, untuk industri baru itu dikenakan harga gas US$ 13,8 per MMBTU. Sedangkan di Malaysia, semua industri mendapatkan harga gas yang sama di angka US$ 10,” ucapnya.

    “Jadi bagi mereka produsen yang akan ekspansi, lebih untung, lebih murah, lebih efisien adalah di sebelah US$ 10 (per MMBTU), kita US$ 13,8 untuk sesama pemain baru,” terang Edy lagi.

    (kil/kil)

  • LPEI Salurkan Kredit Rp 300 M ke Bio Farma buat Genjot Ekspor

    LPEI Salurkan Kredit Rp 300 M ke Bio Farma buat Genjot Ekspor

    Jakarta –

    Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI/Indonesia Eximbank) memberikan fasilitas kredit modal kerja ekspor Rp 300 miliar kepada PT Bio Farma (Persero) melalui program Penugasan Khusus Ekspor (PKE) Industri Farmasi dan Alat Kesehatan. Pemberian fasilitas kredit kepada Bio Farma ini sebagai upaya komitmen LPEI untuk mendorong industri farmasi Indonesia agar dapat bersaing di pasar global.

    Dengan penandatanganan perjanjian kredit ini antara LPEI dan PT Bio Farma (Persero) menciptakan sinergi yang lebih kuat dalam pengembangan industri farmasi di Indonesia, serta meningkatkan daya saing produk-produk farmasi Indonesia di pasar global. Sebab, berdasarkan data Kementerian Perindustrian menunjukkan, nilai ekspor industri farmasi dan obat bahan alam Indonesia sepanjang Januari hingga September 2024 mencapai US$ 639,42 juta atau Rp9,9 triliun.

    Penandatangan Perjanjian Kredit dilakukan oleh Kepala Divisi Bisnis III LPEI, Nurrohmanudin dengan Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Bio Farma (Persero), IGN Suharta Wijaya dan disaksikan oleh Direktur Pelaksana Bisnis, Anton Herdianto, Plt Direktur Pelaksana Pengembangan Bisnis, Maqin U. Norhadi, dan Direktur Utama PT Bio Farma (persero), Shadiq Akasya.

    Direktur Pelaksana Bisnis LPEI, Anton Herdianto, mengatakan perjanjian kredit tersebut merupakan wujud nyata peningkatan kemandirian industri farmasi Indonesia melalui PKE Industri Farmasi dan Alat Kesehatan. Menurut dia, Bio Farma memiliki peran penting dalam mendukung program vaksinasi serta memperluas penetrasi pasar internasional, yang menjadi bukti atas kualitas dan kepercayaan global terhadap produk-produk vaksinnya.

    “Program PKE merupakan wujud negara hadir untuk mendorong ekspor nasional dan merupakan bentuk diplomasi ekonomi Indonesia ke mancanegara secara terukur, bertujuan untuk meningkatkan daya saing industri lokal agar dapat bersaing dengan negara-negara lain sehingga ekspor Indonesia bisa meningkat. Sinergi LPEI dengan Bio Farma sebagai salah satu BUMN terbesar di farmasi, merupakan langkah awal untuk mendukung kemandirian industri farmasi Indonesia,” kata Anton dalam keterangannya, Rabu (11/12/2024).

    Sementara itu, Direktur Utama Bio Farma, Shadiq Akasya, mengatakan, Bio Farma, sebagai produsen vaksin terbesar di Indonesia, berkomitmen untuk memproduksi vaksin berkualitas tinggi dan berkontribusi pada ketahanan kesehatan nasional dan mendukung program imunisasi nasional.

    Bio Farma saat ini merupakan pemain global dengan menempati posisi ke 9 berdasarkan WHO global vaccine market report 2023 dan telah mendistribusikan vaksin ke lebih dari 160 negara di dunia. Sebagai supplier vaksin terbesar ke 5 melalui badan Kesehatan dunia (WHO).

    “Bio Farma memiliki kapasitas produksi 3,1 miliar dosis per tahun, dengan sekitar 52% dari total produksi kami diekspor. Ini menunjukkan bahwa Bio Farma tidak hanya berfokus pada pasar domestik, tetapi juga berkomitmen untuk memenuhi permintaan internasional,” kata Shadiq.

    Lebih lanjut, Total dana PKE sebesar Rp 8,7 triliun telah disalurkan LPEI untuk delapan progam PKE yang sedang berjalan, yaitu PKE Penerbangan, PKE Kawasan, PKE Pariwisata Mandalika, PKE Trade Finance, PKE UKM, PKE Alat Transportasi, PKE Destinasi Pariwisata Super Prioritas dan PKE Industri Farmasi dan Alat Kesehatan.

    Akumulasi disbursement PKE sejak diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan (KMK) sampai dengan 30 November 2024 adalah sebesar Rp 19,9 triliun dengan jumlah pelaku usaha yang memanfaatkan sebanyak 231 pelaku usaha. Adapun total new disbursement tahun 2024 per 30 November 2024 mencapai sebesar Rp 6,6 triliun atau 121% dari target Rp 5,5 triliun.

    Lihat juga video: Bos Bio Farma Bicara Kasus Utang Pinjol Rp 1,26 M yang Menjerat Indofarma

    (ara/ara)

  • Apple Dipaksa Investasi 2025, Kapan iPhone 16 Mulai Bisa Dijual?

    Apple Dipaksa Investasi 2025, Kapan iPhone 16 Mulai Bisa Dijual?

    Jakarta, CNBC Indonesia-Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berkomunikasi secara intensif dengan Apple perihal kewajiban pemenuhan aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Hal ini bertujuan agar Apple bisa menjual produk terbaru yaitu iPhone 16 di Indonesia.

    “Pembahasan kita sangat intens setiap hari ya dengan pihak Apple,” jelas Menteri Investasi Rosan Roeslani di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Rabu (11/12/2024)

    Kementerian Investasi telah berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian dalam pemenuhan kewajiban tersebut. Termasuk rencana investasi dari salah satu vendor Apple di dalam negeri sebesar US$ 1 miliar.

    “Investasinya pembeliannya juga sampai US$ 1 miliar dolar juga mereka sudah cantumkan,” ujarnya. Rosan menambahkan, 320 vendor yang terlibat dalam produksi Apple bisa masuk ke Indonesia.

    Investasi tahap awal, kata Rosan diharapkan terealisasi tahun depan atau lebih cepat dari rencana sebelumnya yaitu 2026.

    “Dari Kementerian Industri juga inginnya supaya realisasinya mulai bangunnya di 2025, dan mereka mulai investasinya itu realisasinya 2026, itu hanya permainan waktu, nah sekarang sedang kita push ke sana untuk bisa realisasi 2025,” paparnya.

    Adanya investasi tersebut sekaligus membuka pintu bagi iPhone 16 bisa dikonsumsi masyarakat Indonesia.

    “Mereka juga menginginkan adanya investasi ini, supaya iPhone 16-nya juga bisa berjalan di sini, jadi ini sudah tinggal fine tuning,” tegas Rosan.

    (mij/mij)

  • Ini Daftar Pemenang Ericsson Hackathon 2024, Siapa Juaranya? – Page 3

    Ini Daftar Pemenang Ericsson Hackathon 2024, Siapa Juaranya? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Ericsson bersama Kementerian Perindustrian, PIDI 4.0, Kementerian Komunikasi dan Digital, Innovation and Learning Center, Swiss German University, serta KORIKA, mengumumkan tiga pemenang Ericsson Hackathon 2024.

    Setelah melalui proses panjang, Ericsson menobatkan Grup Molca sebagai juara pertama, Grup Mentos dari Universitas Indonesia sebagai juara kedua, dan Grup OpenMachine sebagai juara ketiga.

    Ketiga pemenang Ericsson Hackathon 2024 diklaim berhasil mengembangkan inovasi yang mengutamakan tiga aspek penilaian Utama: orisinalitas inovasi, keunggulan teknis, dan profit proyek.

    Head of Ericsson Indonesia, Krishna Patil, mengaku bangga melihat inovasi yang diciptakan oleh para peserta Ericsson Hackathon 2024.

    “Ericsson memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para pemenang karena telah berhasil menciptakan inovasi yang orisinal, dan dapat mengatasi tantangan yang dihadapi industri manufaktur di Indonesia,” ujar Krishna melalui keterangan resminya, Rabu (11/12/2024).

    Ia menyebut Hackathon ini merupakan wujud komitmen perusahaan terhadap inovasi di sektor manufaktur, melalui pemanfaatan kekuatan Gen AI dan teknologi 5G yang canggih.

    Sementara Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI), Masrokhan, berharap kolaborasi strategis dari para Mitra PIDI 4.0 ini dapat terus menghasilkan program-program transformasi serta penguatan SDM dan teknologi 4.0 di Indonesia.

    “Ericsson Hackathon 2024 telah memfasilitasi para generasi muda dan inovator Indonesia untuk meningkatkan pemanfaatan Generative AI dan 5G broadband dalam mendukung peningkatan produktivitas industri manufaktur dan pembangunan industri berkelanjutan,” tuturnya.

     

  • Kadin Dorong Insentif Fiskal bagi Industri Otomotif

    Kadin Dorong Insentif Fiskal bagi Industri Otomotif

    Jakarta: Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendorong pemerintah memberikan insentif fiskal bagi industri otomotif. Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie menyatakan insentif fiskal bagi industri otomotif dapat memperkuat investasi di Indonesia.
     
    “Pemerintah memang sudah memberikan insentif bagi industri yang meraih Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada level tertentu. Namun, jika Kementerian Keuangan memberikan insentif fiskal untuk mendongkrak industri otomotif, dampaknya bagi industri dan perekonomian akan sangat besar,” kata Anindya melalui keterangan tertulis yang diterima, Selasa, 10 Desember 2024. 
     
    Pernyataan Anindya itu dinyatakan saat menghadiri kegiatan link and match yang diadakan Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Kegiatan ini mempertemukan industri kecil dan menengah (IKM) di bidang otomotif dengan industri besar, dalam hal ini, agen pemegang merek (APM).
    Hadir pada pertemuan ini Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza beserta jajarannya; Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Kemenperin, Reni Yanita; Chief of Corporate Affairs PT Astra Internasional Tbk, Riza Deliansyah; Ketua Yayasan Dharma Bhakti Astra (YDBA) Rahmad Samulo; dan Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perindustrian, Saleh Husin.
     

    Wamen Perindustrian Faisol Riza mengatakan insentif perlu diberikan, terutama bagi pelaku industri besar yang terlibat program link and match dengan sektor IKM. “Upaya ini penting karena dari komitmen dan konsistensi ini semua lini bisnis bisa jadi satu atau terintegrasi dan membangun rantai pasok industri di dalam negeri,” kata Faisol.
     
    Potensi transaksi besar
    Dalam kesempatan yang sama, Anindya mengungkapkan potensi transaksi dari APM tingkat 1 atau tier 1 dari industri komponen otomotif bisa mencapai Rp130 miliar per tahun.
     
    Sebagai wadah dunia usaha dan memiliki jaringan terhadap seluruh perusahaan termasuk koperasi di Tanah Air, Anindya mengajak pengusaha memanfaatkan pertemuan bisnis atau link and match untuk meningkatkan industri komponen otomotif.
     
    “Karena Kadin ini bukan saja membantu dari sisi usulan dan kebijakan, tapi juga mempunyai kaki tangan sampai provinsi, ada 38 provinsi. Jadi hal-hal seperti ini sangat kami sambut baik,” kata dia.
     
    Temu link and match ini menghasilkan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) secara simbolis antara 28 APM tier 1 dengan 57 IKM. Sebelumnya, Link and Match pada November 2022 juga menghasilkan MoU antara 16 APM tier 1 dan 32 IKM dengan nilai realisasi potensial omzet sebesar Rp115 miliar.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (UWA)

  • Pemberian Insentif Fiskal Bagi Industri Otomotif Dinilai Bakal Mendongkrak Perekonomian RI – Halaman all

    Pemberian Insentif Fiskal Bagi Industri Otomotif Dinilai Bakal Mendongkrak Perekonomian RI – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie mengatakan, insentif fiskal untuk industri otomotif dapat memperkuat Indonesia sebagai potensi investasi.

    “Ya, Kadin (Kamar Dagang dan Industri) mendukung insentif fiskal bagi industri otomotif sebagaimana diungkapkan Pak Wamen (Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza),” kata Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie, usai acara Link & Match yang diadakan Kementerian Perindustrian, di Jakarta, Selasa (10/12/2024).

    Hadir pada pertemuan pers ini Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza beserta jajarannya, Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Reni Yanita, Chief of Corporate Affairs Astra Riza Deliansyah, Ketua Yayasan Dharma Bhakti Astra (YDBA) Rahmad Samulo, dan Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perindustrian, Saleh Husin.

    Anindya mengapresiasi pemerintah yang sudah memberikan insentif bagi industri yang meraih Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada level tertentu. Namun, jika Kementerian Keuangan memberikan insentif fiskal untuk mendongkrak industri otomotif, dampaknya bagi industri dan perekonomian akan sangat besar.

    Sebelumnya, Wamen Perindustrian Faisol mengatakan, Vietnam baru saja menurunkan PPN dari 10 persen ke level 8 persen untuk menggerakkan ekonomi.

    Sebagaimana diberitakan, pemerintah berencana memberlakukan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen per 1 Januari 2025. PPN baru itu berlaku untuk barang-barang mewah, seperti mobil mewah, apartemen mewah, dan rumah mewah.

    Jenis kendaraan tergolong mewah misalnya, mengacu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.010/2021 tentang Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Tata Cara Pengenaan Pemberian dan Penatausahaan Pembebasan, dan Pengembalian Pajak Penjualan atas Barang Mewah (termasuk kendaraan bermotor angkutan orang untuk pengangkutan kurang dari 10 orang–termasuk pengemudi–dengan kapasitas isi silinder sampai 3.000 cc). Untuk kendaraan bermotor beroda dua atau tiga dengan kapasitas isi silinder lebih dari 250-500 cc termasuk barang mewah.

    Dalam kesempatan yang sama, Anindya juga mengungkapkan potensi transaksi dari Agen Pemegang Merek (APM) tingkat 1 atau tier 1 dari industri komponen otomotif yang bisa mencapai Rp 130 miliar per tahun.

    “Jumlah daripada APM tier 1 28 dan 57 IKM kalau tidak salah, sedangkan transaksinya hampir Rp 130 miliar per tahun,” tuturnya.

    Sebagai wadah dunia usaha dan memiliki jaringan terhadap seluruh perusahaan termasuk koperasi di Tanah Air, Anindya mengajak untuk memanfaatkan pertemuan bisnis atau Link and Match untuk meningkatkan industri komponen otomotif.

    “Karena memang Kadin ini, bukan saja membantu dari sisi usulan dan kebijakan, tapi mempunyai juga kaki tangan sampai kepada provinsi, ada 38 provinsi. Jadi hal-hal seperti ini sangat kami sambut baik,” katanya.

    Acara Link and Match ini juga menghasilkan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) secara simbolis antara 28 APM tier 1 dan 57 IKM. Sebelumnya, Link and Match pada November 2022 juga sempat menghasilkan MoU antara 16 APM tier 1 dan 32 IKM dengan nilai realisasi potensial omzet sebesar Rp 115 miliar. 

  • Kejagung Periksa Pejabat Kemendag sebagai Saksi Kasus Korupsi Tom Lembong

    Kejagung Periksa Pejabat Kemendag sebagai Saksi Kasus Korupsi Tom Lembong

    ERA.id – Kejaksaan Agung memeriksa seorang pejabat Kementerian Perdagangan (Kemendag) sebagai saksi dalam penyidikan perkara dugaan korupsi importasi gula di Kemendag pada tahun 2015–2016, Senin (9/12/2024).

    “Tim jaksa penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) memeriksa NI selaku Kepala PDSI Kementerian Perdagangan,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Selasa (10/12/2024), dikutip dari Antara.

    Selain NI, penyidik juga memeriksa tiga orang saksi lainnya yang berasal dari pihak swasta, yaitu FN selaku Manajer Sales PT Makassar Tene dan PT Permata Dunia; IA selaku Bagian Impor PT KTM; dan AMR selaku Bagian Pemasaran PT KTM.

    Harli mengatakan empat orang saksi tersebut diperiksa untuk tersangka atas nama Thomas Trikasih Lembong (TTL) alias Tom Lembong dan kawan-kawan.

    “Pemeriksaan saksi ini untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara tersebut,” ucapnya.

    Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan dua orang tersangka dalam kasus tersebut, yaitu Tom Lembong selaku Menteri Perdagangan periode 2015–2016 dan CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI.

    Dalam keterangannya, Kejagung menuturkan bahwa kasus ini bermula ketika Tom Lembong selaku menteri perdagangan saat itu memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kepada PT AP untuk diolah menjadi gula kristal putih.

    Padahal, dalam rapat koordinasi antarkementerian pada tanggal 12 Mei 2015 disimpulkan bahwa Indonesia sedang mengalami surplus gula sehingga tidak memerlukan impor gula.

    Kejagung menyebut persetujuan impor yang dikeluarkan itu juga tidak melalui rakor dengan instansi terkait serta tanpa adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian guna mengetahui kebutuhan gula dalam negeri.