Xcloud.id

Kementrian Lembaga: kemenperin

  • Siasat Pemerintah Dorong Hilirisasi Sawit di RI

    Siasat Pemerintah Dorong Hilirisasi Sawit di RI

    Jakarta –

    Pemerintah menjadikan hilirisasi sebagai salah satu prioritas. Hilirisasi tersebut salah satunya dilakukan pada sawit.

    Untuk memacu hilirisasi ini, pemerintah melakukan persiapan khususnya dalam bidang sumber daya manusia (SDM) sehingga memenuhi kebutuhan industri. Salah satunya dijalankan melalui pendidikan vokasi.

    Salah satu unit pendidikan vokasi milik pemerintah dalam hal ini Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yakni Politeknik Teknologi Kimia Industri (PTKI) Medan yang terus dikembangkan. Politeknik ini memiliki tenaga pengajar terdiri dari 71 dosen yang meliputi 14 lektor kepala serta 10 dosen yang bergelar doktor.

    Selain itu, PTKI Medan telah berhasil melahirkan guru besar, yaitu Prof Dr Elvri Melliaty Sitinjak, MT sebagai guru besar dalam bidang ilmu kimia di program studi Teknik Kimia PTKI Medan.

    “Peran guru besar sangat penting sebagai pelopor inovasi melalui pendidikan, riset dan pengabdian masyarakat. Pencapaian ini bukan saja merupakan capaian pribadi sebagai seorang dosen, namun juga menjadi capaian dari PTKI Medan dan Kementerian Perindustrian,” kata Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Masrokhan dalam keterangan tertulis, Minggu (15/12/2024).

    Sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasamita menyampaikan, program pengembangan industri hilir kelapa sawit diarahkan kepada penguatan produksi pangan fungsional/bernutrisi, aneka ragam produk hilir non-pangan, hingga bahan bakar nabati berbasis minyak sawit.

    “Penyediaan bahan baku berkualitas bagi industri hilir merupakan syarat utama program hilirisasi industri. Oleh sebab itu, inovasi dalam proses pemurnian dan pengolahan minyak kelapa sawit, tentunya dapat meningkatkan kualitas minyak sawit,” ujarnya.

    Kemenperin terus mendorong ekspor produk hilir kelapa sawit yang bernilai tambah tinggi. Adapun nilai ekonomi sektor industri kelapa sawit hulu-hilir saat ini mencapai lebih dari Rp 750 triliun per tahun, setara dengan 3,5% PDB nasional pada tahun 2023 yang mencapai Rp 20.892 triliun.

    (acd/acd)

  • Wamenkop Dorong Bentuk UU untuk Lindungi Tekstil dari Gempuran China

    Wamenkop Dorong Bentuk UU untuk Lindungi Tekstil dari Gempuran China

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono menyatakan dukungannya terhadap industri tekstil dengan memberikan perlindungan penuh kepada para perajin batik dari serangan produk impor.

    Ferry menegaskan pihaknya sangat fokus terhadap pentingnya perlindungan terhadap industri garmen, khususnya batik. Ia melihat memang sangat diperlukan payung hukum untuk melindungi kelompok ini.

    “Setelah melakukan rapat di Bappenas, kesimpulan sementara menunjukkan Indonesia belum memiliki Undang-Undang Perlindungan Industri Tekstil, yang menyebabkan masuknya kain dan baju bekas, serta batik printing impor menjadi mudah,” kata Ferry dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (14/12).

    Kemenkop telah menyampaikan naskah akademik RUU Perlindungan Industri Tekstil kepada Kementerian Perindustrian dan DPR. Ia berharap bisa segera dibahas dan disahkan.

    “Kemenkop juga memohon dukungan agar RUU tersebut dapat disahkan dan menjadi payung hukum bagi industri tekstil dalam negeri,” jelasnya.

    Menurut Ferry, Kemenkop terus mendorong kajian dan evaluasi terhadap kebijakan impor yang merugikan, termasuk kebijakan impor susu dengan bea nol persen yang telah diminta untuk ditinjau.

    “Kami juga mengimbau DPR dan Kementerian terkait, untuk meninjau kebijakan impor tekstil yang berdampak negatif terhadap koperasi perajin batik Indonesia,” terangnya.

    Saat Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Kemenko sudah setuju untuk dibentuk Satgas Impor.

    “Karena ini juga berdampak besar bagi kami-kami ini yang mengurus koperasi, maka dibutuhkan komitmen yang tinggi,” pungkasnya.

    Selain itu, Kemenkop juga memberi dukungan kepada Koperasi Syarikat Dagang Kauman (SDK) sebagai koperasi batik terbaik di wilayah Surakarta, Jawa Tengah.

    “Sejak awal, Kementerian Koperasi (Kemenkop) melihat semangat perjuangan yang kuat dalam Koperasi SDK. Hal ini mengingatkan pada perjuangan pendirian serikat dagang Islam di awal tahun 1900-an,” ujar Ferry.

    (ldy/dmi)

    [Gambas:Video CNN]

  • Top 5 News Bisnisindonesia.id: Tantangan Kawasan Industri hingga Pengembangan Rupiah Digital

    Top 5 News Bisnisindonesia.id: Tantangan Kawasan Industri hingga Pengembangan Rupiah Digital

    Bisnis, JAKARTA— Pengembang kawasan industri menghadapi tantangan berupa lesunya kinerja manufaktur. Namun, masih ada peluang dari investor kelas kakap untuk menyediakan kawasan dengan teknologi tinggi dan ramah lingkungan.

    Himpunan Kawasan Industri (HKI) mengatakan tahun ini investasi sektor manufaktur seperti elektronik dan kendaraan listrik masih menunjukkan minat yang stabil, utamanya dari investor asing. Penyedia lahan akan fokus mengembangkan kawasan industri nasional dan melakukan penyesuaian tren pasar, seperti pengembangan kawasan industri berbasis ramah lingkungan dan digital atau yang dikenal saat ini dengan sebutan Smart Eco Industrial Park.

    Peluang ini pun membawa optimisme di tengah kontraksi kinerja manufaktur. Indeks pembelian manajer (PMI) yang dirilis S&P Global mencatat bahwa kinerja manufaktur telah terjebak di zona kontraksi sejak Juli. Berita tersebut merupakan satu dari lima berita pilihan redaksi Bisnisindonesia.id dalam Top 5 News, Sabtu (14/12/2024). Simak ulasan singkatnya berikut ini.

    Tantangan Kawasan Industri Menjawab Kebutuhan Raksasa Teknologi
    Berdasarkan data Kementerian Perindustrian (Kemenperin), total luas lahan kawasan industri mencapai 94.054 hektare per November 2024. Lahan terisi mencapai 59,76% atau 56.423 hektare dan sisanya sebesar 40,24% atau seluas 37.631 hektare merupakan lahan yang masih tersedia untuk lokasi investasi.

    Menurut Himpunan Kawasan Industri (HKI), hal ini menunjukkan penjualan lahan di kawasan industri pada tahun 2024 menunjukkan hasil yang cukup stabil meski ada beberapa tantangan ekonomi global dan domestik. Apalagi, Kementerian Perindustrian melihat pengembangan kawasan industri yang masuk dalam proyek strategis nasional (PSN) bisa mencapai Rp2.785 triliun hingga 2039.

    Sejumlah perusahaan tercatat telah mengumumkan komitmen investasinya. Sebagai contoh, produsen pendingin ruangan terbesar dunia asal Jepang, PT Daikin Industries Indonesia (DIID) resmi menyelesaikan pembangunan pabrik AC full-scale pertama di Indonesia dengan nilai investasi mencapai Rp3,3 triliun. Pabrik tersebut berlokasi Greenland International Industrial Center (GIIC), Cikarang. 

    Pemerintah juga sedang melobi peningkatan investasi raksasa teknologi Apple Inc. di Indonesia hingga Rp15 triliun, meski belum ada kata sepakat. Bagaimana tanggapan para pengelola kawasan industri di Tanah Air? Simak artikel selengkapnya di Bisnisindonesia.id.

    Prospek Cerah Proyek LNG di Tengah Minimnya Gas Pipa

    Keberadaan gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) di Tanah Air kian diminati sebagai sumber energi, terutama di tengah minimnya pasokan gas pipa dalam beberapa tahun terakhir.

    Terlebih, dalam 10 tahun ke depan Indonesia bahkan diperkirakan mengalami surplus gas hingga 1.715 juta standar kaki kubik per hari (MMscfd) yang berasal dari sejumlah proyek potensial, termasuk peningkatan produksi LNG. Sejalan dengan itu, sejumlah perusahaan juga sudah mulai berlomba-lomba masuk ke dalam proyek LNG, seperti halnya yang dilakukan PT Pertamina International Shipping (PIS), belum lama ini.

    Melalui Papua Bersama Konsorsium, Subholding Integrated Marine Logistics Pertamina itu bakal terlibat langsung dalam proyek pengembangan fasilitas regasifikasi darat (land-based regasification plant) dan regasifikasi terapung (floating storage and regasification unit/FSRU) LNG di Papua Utara.

    Selain PT PIS, PT Sumber Energi Andalan Tbk. (ITMA) juga tengah mengerjakan proyek pembangunan processing LNG di Jawa Timur, dengan nilai investasi mencapai sekitar US$28 juta atau setara dengan Rp445,76 miliar (asumsi kurs Rp15.920 per dolar AS). Bagaimana perkembangan proyek LNG lainnya? Simak artikel selengkapnya melalui tautan yang tersedia.
     
    Langkah Taktis ECB Pangkas Suku Bunga Demi Pertumbuhan

    Bank sentral Eropa atau ECB memangkas suku bunga acuannya pada pengujung 2024 sebagai upaya membangkitkan perekonomian yang lesu. Pelonggaran diyakini akan berlanjut pada tahun depan. 

    Bank sentral untuk 20 negara yang menggunakan mata uang euro ini menurunkan suku bunga deposito bank, yang mendorong kondisi pembiayaan di benua biru menjadi 3% dari 3,25%. Suku bunga tersebut berada pada rekor 4,0% hanya pada Juni 2024.

    ECB mengisyaratkan bahwa pemangkasan lebih lanjut dimungkinkan dengan menghapus referensi untuk mempertahankan suku bunga. ECB mengatakan ekonomi ‘cukup ketat’ untuk tingkat biaya pinjaman yang mengekang pertumbuhan ekonomi. Namun, kondisi ini masih tetap ketat karena kebijakan moneter masih tetap ketat dan kenaikan suku bunga di masa lalu masih menular ke stok kredit yang ada.

    Apa saja faktor yang mendukung pemangkasan suku bunga oleh ECB? Artikel selengkapnya bisa diakses di Bisnisindonesia.id.
     
    Fintech Kontribusi ke Pajak Digital Hampir Rp3 Triliun, Kalahkan Kripto

    Negara menerima setoran pajak dari sektor pinjaman berbasis fintech hampir Rp3 triliun dalam 5 tahun terakhir, lebih besar ketimbang pajak kripto yang mencapai ratusan miliar rupiah.

    Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak fintech peer-to-peer (P2P) lending alias pinjaman online (pinjol) capai Rp2,86 triliun, dan pajak yang dipungut oleh pihak lain atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (pajak SIPP) sebesar Rp2,71 triliun.

    Berdasarkan catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terdapat 98 penyelenggara fintech lending yang terdaftar di OJK per September 2024. Adapun total aset mereka mencapai Rp8,1 triliun.
     
    Lalu, pajak digital dari perusahaan teknologi, termasuk raksasa seperti Google yang disebut sebagai Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik atau PPN PMSE mencapai Rp24,49 triliun. Total pajak dari sektor usaha ekonomi digital alias pajak digital sebesar Rp31,05 triliun hingga 30 November 2024. Sektor mana yang menjadi incaran pemerintah? Berita selengkapnya bisa diakses di Bisnisindonesia.id.

    Bank Indonesia Rampungkan Tahapan Awal Rupiah Digital

    Bank Indonesia (BI) telah merampungkan proof of concept rupiah digital tahap pertama yang merupakan bagian dari Proyek Garuda. Penyelesaian tahap pertama tersebut merupakan satu dari tiga tahap pengembangan Rupiah Digital yang telah dimulai sejak tahun 2022 dengan melewati proses penyusunan white paper, consultative paper, dan laporan konsultasi publik.

    Dalam laporan resminya yang dikutip Jumat (13/12/2024), potensi rupiah digital untuk memperkuat ekosistem sistem pembayaran Indonesia dapat terwujud apabila dapat mencapai tiga tujuan. Pertama, menjadi alat pembayaran digital yang sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

    Kedua, mendukung pelaksanaan tugas BI di bidang moneter, makroprudensial, dan sistem di era digital dan, ketiga, mendukung pengembangan sistem keuangan dan integrasi ekonomi keuangan digital (EKD) secara nasional. Bagaimana rancangan pengembangan rupiah digital oleh BI? Simak berita selengkapnya di Bisnisindonesia.id.

  • Impor Baju Bekas Makin Banyak, Kemenkop Ajukan RUU Perlindungan Industri Tekstil – Halaman all

    Impor Baju Bekas Makin Banyak, Kemenkop Ajukan RUU Perlindungan Industri Tekstil – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono mengungkap bahwa saat ini Indonesia belum memiliki Undang-Undang (UU) Perlindungan Industri Tekstil.

    Hal itu ia dapati setelah melakukan rapat di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

    Akibat belum memiliki UU Perlindungan Industri Tekstil, produk impor seperti baju bekas bisa masuk ke Indonesia secara mudah.

    “Setelah melakukan rapat di Bappenas, kesimpulan sementara menunjukkan Indonesia belum memiliki Undang-Undang Perlindungan Industri Tekstil, yang menyebabkan masuknya kain dan baju bekas, serta batik printing impor menjadi mudah,” kata Ferry di Solo, Jumat (13/12/2024), dikutip dari keterangan tertulis.

    Untuk mengatasi hal tersebut, Kemenkop telah menyampaikan naskah akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Industri Tekstil kepada Kementerian Perindustrian dan DPR.

    Ia pun mengharapkan dukungan agar RUU tersebut dapat disahkan dan menjadi payung hukum bagi industri tekstil dalam negeri.

    Menurut Ferry, Kemenkop terus mendorong kajian dan evaluasi terhadap kebijakan impor yang merugikan.

    Itu termasuk kebijakan impor susu dengan bea nol persen yang telah diminta untuk ditinjau.

    “Kami juga mengimbau DPR dan kementerian terkait untuk meninjau kebijakan impor tekstil yang berdampak negatif terhadap koperasi perajin batik Indonesia,” ujar Ferry.

    Tak hanya itu, kata Ferry, saat Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, telah disetujui pembentukan Satgas Impor.

    “Ini juga berdampak besar bagi kami-kami ini yang mengurus koperasi. Maka dibutuhkan komitmen yang tinggi,” ucap Ferry.

    Pada Jumat ini di Solo, saat agenda audiensi dengan Koperasi Syarikat Dagang Kauman (SDK), ia menyatakan dukungan penuh terhadap industri tekstil dalam negeri.

    Selain itu, ia juga berkomitmen memberikan perlindungan kepada para perajin batik terhadap serangan produk impor.

    Termasuk salah satunya dukungan kepada Koperasi SDK sebagai koperasi batik di wilayah Surakarta, Jawa Tengah.

    “Sejak awal, Kementerian Koperasi (Kemenkop) melihat semangat perjuangan yang kuat dalam Koperasi SDK,” tutur Ferry.

    “Hal ini mengingatkan pada perjuangan pendirian serikat dagang Islam di awal tahun 1900-an,” sambungnya.

    Ferry pun menegaskan Kemenkop sangat fokus terhadap pentingnya perlindungan pemerintah terhadap industri garmen, khususnya batik.

  • Konsumsi Rokok Ilegal Rugikan Negara Rp 97 Triliun Per Tahun

    Konsumsi Rokok Ilegal Rugikan Negara Rp 97 Triliun Per Tahun

    Jakarta, Beritasatu.com – Konsumsi rokok ilegal di Indonesia terus meningkat seiring naiknya tarif cukai tembakau yang diberlakukan pemerintah. Menurut riset terbaru dari Indodata, kerugian negara akibat rokok ilegal diperkirakan mencapai Rp 97 triliun per tahun, jauh melebihi estimasi pemerintah.

    Indodata, lembaga riset independen, telah melakukan survei tahunan terkait konsumsi rokok ilegal dan potensi kerugian negara akibat tidak dibayarnya cukai. Dalam survei pada 2021, sekitar 28% responden mengaku mengonsumsi rokok yang didistribusikan secara ilegal, dengan konsumsi harian mencapai 7.701 batang. Kerugian negara dari konsumsi tersebut diperkirakan mencapai Rp 53,2 triliun. Namun, angka ini terus meningkat seiring bertambahnya konsumsi rokok ilegal.

    “Ketika tarif cukai naik, masyarakat beralih ke rokok ilegal karena daya beli mereka menurun,” ujar Direktur Eksekutif Indodata, Danis Wahidin, dalam FGD yang digelar oleh B-Universe di PIK2, Kamis.

    Survei Indodata pada 2024 menunjukkan konsumsi rokok ilegal melonjak hingga 46%, menyebabkan potensi kerugian negara meningkat menjadi Rp 97 triliun.

    “Hal ini harus menjadi perhatian serius pemerintah. Meskipun target penerimaan cukai tidak tercapai, bukan berarti jumlah perokok menurun,” tambah Danis.

    Angka kerugian negara yang dipaparkan Indodata ini jauh lebih tinggi dibandingkan estimasi pemerintah. Menurut Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Merrijantij Punguan Pintaria yang hadir dalam forum tersebut, kerugian negara akibat cukai tak terbayar dari rokok ilegal diperkirakan mencapai Rp 15 triliun.

    Sementara itu, Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri) mencatat tarif cukai rokok terus mengalami kenaikan setiap tahun. Pada 2020, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikkan tarif cukai sebesar 23%, disusul kenaikan 12,5% pada tahun berikutnya. Pada 2022, tarif cukai naik 12%, dan pada 2023 naik lagi sebesar 10%.

    Meski pemerintah berhasil mengumpulkan Rp 213,5 triliun dari cukai rokok pada 2023, angka ini hanya mencapai 91,8% dari target yang ditetapkan.

  • Manufaktur Kontraksi, HKI Proyeksi Penjualan Lahan Industri Masih Cerah

    Manufaktur Kontraksi, HKI Proyeksi Penjualan Lahan Industri Masih Cerah

    Bisnis.com, JAKARTA – Himpunan Kawasan Industri (HKI) memprediksi penjualan lahan industri masih tumbuh positif meskipun kondisi industri manufaktur nasional masih mengalami kontraksi. Kebutuhan lahan untuk sejumlah industri disebut masih besar. 

    Berdasarkan data Kemenperin, total luas lahan kawasan industri mencapai 94.054 hektare per November 2024. Lahan terokupansi mencapai 59,76% atau 56.423 hektare dan sisanya sebesar 40,24% atau seluas 37.631 hektare merupakan lahan yang masih tersedia untuk lokasi investasi.

    Ketua Umum HKI Sanny Iskandar mengatakan penjualan lahan di kawasan industri pada tahun 2024 menunjukkan hasil yang cukup stabil meski ada beberapa tantangan ekonomi global dan domestik. 

    “Meskipun ada sentimen kontraksi dalam sektor manufaktur, prospek penjualan lahan di kawasan industri tetap positif,” kata Sanny kepada Bisnis, Jumat (13/12/2024). 

    Sanny menerangkan bahwa permintaan lahan industri kedepannya masih positif, terutama untuk kawasan industri yang berfokus pada sektor-sektor yang lebih tahan terhadap krisis ekonomi global, seperti teknologi dan logistik.

    Kendati demikian, tahun ini investasi sektor manufaktur seperti elektronik dan kendaraan listrik masih menunjukkan minat yang stabil, utamanya dari investor asing. 

    “Hal ini karena kebutuhan untuk pengembangan kawasan industri yang lebih ramah terhadap teknologi tinggi dan berbasis pada industri hijau masih cukup besar,” tuturnya. 

    Untuk itu, pihaknya akan fokus mengembangan kawasan industri nasional dan melakukan penyesuaian tren pasar, seperti pengembangan kawasan industri berbasis ramah lingkungan dan digital atau yang dikenal saat ini dengan sebutan Smart Eco Industrial Park.

    Dengan optimisme tersebut, pengelola kawasan industri cukup optimistis dapat berkontribusi dalam pencapaian target ekonomi 8% yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo. 

    “Salah satu strategi utama adalah memperkuat kemitraan dengan investor dan pemerintah untuk memfasilitasi pembangunan kawasan industri berbasis teknologi tinggi dan ramah lingkungan,” tuturnya. 

    Tak hanya itu, pengelola kawasan industri juga akan fokus pada peningkatan daya saing, seperti menyediakan infrastruktur yang lebih baik, mendorong digitalisasi industri, serta memperkenalkan insentif bagi perusahaan yang berinvestasi dalam sektor-sektor prioritas seperti energi terbarukan dan kendaraan listrik. 

    “Meskipun ada tantangan, kawasan industri masih menunjukkan peran positifnya sebagai pendorong bagi pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan,” pungkasnya. 

    Sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan upaya mendorong pemerataan pembangunan kawasan industri ke seluruh wilayah Indonesia dilaksanakan melalui program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta Proyek Strategis Nasional (PSN), yang sampai dengan saat ini telah terdapat 30 kawasan industri yang beroperasi, dan rata-rata berlokasi di luar Pulau Jawa.

    PSN merupakan proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

    “Dari data rencana investasi 41 kawasan industri PSN tersebut, terdapat komitmen investasi sekitar Rp2.785 triliun yang Akan direalisasikan bertahap, meliputi investasi pembangunan infrastruktur KI dan tenan di dalamnya,” sebut Agus. 

    Adapun hingga 2024, diperkirakan realisasi investasi di kawasan industri PSN mencapai Rp68 triliun. 

    “Berdasarkan hasil estimasi dan simulasi penambahan nilai investasi pada KI, target investasi dalam jangka menengah pada 2029 sebesar Rp481 triliun,” imbuhnya.

  • ESDM Buka Suara soal Nasib Gas Murah Industri yang Berakhir Tahun Ini

    ESDM Buka Suara soal Nasib Gas Murah Industri yang Berakhir Tahun Ini

    Jakarta –

    Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung merespons kelanjutan program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) US$ 6 per MMBTU. Sejumlah pengusaha sebelumnya meminta program tersebut diperpanjang oleh pemerintah.

    Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM RI Nomor 91.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Pengguna Gas Bumi Tertentu dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri, HGBT akan berakhir pada 31 Desember 2024.

    Yuliot memberi sinyal pemerintah bakal melanjutkan program tersebut. Namun saat ini hal itu masih dibahas, khususnya soal ketersediaan gas dengan kebutuhan industrinya.

    “Itu masih dalam evaluasi, seharusnya memberikan kepastian kepada pelaku usahanya itu seharusnya berlanjut. Itu lagi dibahas antara internal ketersediaan dengan kebutuhan industri,” katanya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (13/12/2024).

    Saat dikonfirmasi apakah industri penerimanya bakal diperluas, Yuliot menyebut hal itu juga masih dibahas. Menurut Yuliot pihaknya perlu melapor dulu ke Presiden Prabowo Subianto.

    Sebagai informasi, saat ini terdapat tujuh sektor industri penerima manfaat HGBT, antara lain pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet.

    “Ini kita lihat dulu, nanti akan dilaporkan ke Presiden terlebih dulu. Pak Menteri (Bahlil Lahadalia) akan lakukan pembahasan dan juga lapor sama Presiden,” terang Yuliot.

    Sebelumnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong kebijakan gas murah untuk industri alias Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) untuk diperpanjang. Langkah ini dimaksudkan untuk mendukung industri dalam negeri, termasuk industri keramik dan kaca di RI.

    Direktur Industri Semen, Keramik dan Pengolahan Bahan Galian Non-Logam Kemenperin Putu Nadi Astuti mengatakan kebijakan HGBT sebetulnya sudah berlaku sejak 2020 lalu dan akan berakhir tahun ini. Untuk itu menurutnya penting bagi pemerintah untuk segera memperpanjang insentif ini.

    “Industri ini sebenarnya sudah mendapatkan insentif berupa kebijakan HGBT sejak 2020, dan kalau kita lihat regulasinya, Peraturan Presiden-nya, itu akan berakhir di tahun 2024 ini dan pemerintah dalam hal ini Kemenperin, bapak Menteri Perindustrian (Agus Gumiwang Kartasasmita) selalu mengupayakan agar insentif HGBT ini dapat dilanjutkan,” kata Putu dalam Media Talks di Kantor Kemenperin, Rabu (11/12/2024).

    (ily/ara)

  • Indef Soal Pemberantasan Rokok Ilegal: Butuh Perintah Presiden Prabowo

    Indef Soal Pemberantasan Rokok Ilegal: Butuh Perintah Presiden Prabowo

    Jakarta, Beritasatu.com – Indef menilai tantangan pemberantasan rokok ilegal di Indonesia seperti memberantas narkoba di Amerika Latin. Terkait hal itu, butuh perintah langsung dari panglima tertinggi Presiden Prabowo Subianto.

    Kepala Pusat Industri Perdagangan dan Investasi Indef Andry Satrio Nugroho menyebutkan banyaknya kasus rokok ilegal karena mendapat backing atau perlindungan dari oknum aparat penegak hukum yang terlibat. Wajar jika kemudian upaya pemberantasan menjadi sulit.

    “Mengenai rokok ilegal sama artinya kalau kita berbicara di Amerika Latin sana bagaimana pemerintah susah payah untuk memerangi narkoba karena saya meyakini bahwa rokok ilegal ini cukup banyak yang di-back up oleh aparat penegak hukum,” ujar Andry dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar B-Universe, di HQ PIK 2, Kamis (12/12/2024).

    Andry menegaskan, langkah yang perlu dilakukan dalam memberantas rokok ilegal adalah tekanan dan koordinasi langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, sinergitas lintas kementerian tanpa mengandalkan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perindustrian saja agar membuahkan hasil maksimal.

    “Perlu adanya perintah dari presiden untuk mengatakan bahwa kita harus memerangi rokok ilegal. Kita harus berupaya sekuat mungkin untuk memberantasnya karena kita tahu kebocoran dari penerimaan negara itu salah satunya berasal dari rokok ilegal. Nah, upaya ini yang menurut saya harus ada clear statement, dikatakan oleh presiden. Kalau tidak, saya rasa kementerian akan berjalan sendiri-sendiri,” imbuhnya.

    Jika pemberantasan hanya dilakukan beberapa kementerian saja, Andry pesimis dapat membuahkan hasil. Alasannya peredaran rokok ilegal telah membentuk menjadi ekosistem besar dan sistematis yang dikhawatirkan berimbas pada  terpuruknya industri rokok legal di Indonesia.

    “Ekosistem yang sudah besar, sudah sistematik, sudah di-back up sana sini. Kita tinggal menunggu waktu saja produsen-produsen yang legal itu bisa jatuh terpuruk dan bisa jadi mereka berpindah menjadi pemain rokok ilegal,” pungkas Andry terkait pentingnya perintah langsung Presiden Prabowo Subianto soal pemberantasan rokok ilegal.

  • Samsung Galaxy S25, S25 Plus dan S25 Ultra Lolos TKDN, Salip iPhone 16

    Samsung Galaxy S25, S25 Plus dan S25 Ultra Lolos TKDN, Salip iPhone 16

    Jakarta –

    Samsung masih belum memberi sinyal akan kehadiran Galaxy S25, Galaxy S25 Plus dan Galaxy S25 Ultra. Pun begtu ada bukti kuat ketiganya segera dirilis, buktinya trio penerus Galaxy S24 itu baru saja lolos Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) Kementerian Perindustrian.

    Menjengnya Galaxy S25, S25 Plus dan S25 Ultra di situsTKDN Kemenperin menyalipiPhone 16 yang hingga kini masih belum nongol. Tiga perangkat yang muncul TKDN Kemenperin mengusung kode SM-S931B, SM-S936B, dan SM-S938B.

    Kode tersebut adalah nomor model versi global dari Galaxy S25, Galaxy S25 Plus dan Galaxy S25 Ultra. Semua model memiliki nilai TKDN 37,50% dan sudah mendukung koneksi 5G.

    TKDN Samsung Galaxy S25, S25 Plus dan S25 Ultra Foto: Screenshoot detikINET

    Walaui sudah lolos TKDN, Galaxy S25 masih perlu mengantongi restu dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Berdasarkan pantauan detikINET, ketiga HP Samsung terbaru itu belum muncul di situs Sertifikasi Postel Komdigi.

    Mengacu pada bocoran yang beredar, Samsung Galaxy S25, S25 Plus, dan S25 Ultra akan hadir dengan peningkatan signifikan pada spesifikasi. Galaxy S25 dikabarkan akan memiliki layar Dynamic AMOLED 2X 6,2 inci dengan resolusi 1080×2340 piksel dan refresh rate 120Hz, didukung oleh chipset Snapdragon 8 Elite atau Exynos 2500 tergantung pada wilayah penjualan.

    RAM 12GB LPDDR6 dan penyimpanan mulai dari 256GB akan menjadi standar, dengan kamera triple yang mencakup sensor utama 108MP, ultra-wide 12MP, dan telefoto 12MP. Baterai belum dikonfirmasi, tapi diperkirakan akan mendukung Wi-Fi 7 tanpa konektivitas UWB, dan menggunakan Android 15 dengan OneUI 7.1.

    Render Galaxy S25 Plus Foto: @OnLeaks & Android Headline

    Galaxy S25 Plus akan tampil dengan layar Dynamic AMOLED 6,7 inch, memiliki spesifikasi prosesor yang sama dengan S25, serta RAM dan penyimpanan yang identik. Kamera akan serupa, namun mungkin dengan sedikit peningkatan pada sensor. Baterai diharapkan lebih besar dibanding S25, juga mendukung Wi-Fi 7 dan berjalan pada Android 15 dengan OneUI 7.1.

    Untuk Galaxy S25 Ultra, layar AMOLED 6,8 inch atau lebih dengan resolusi 1800 x 3440 piksel dan refresh rate 144Hz, dengan layar curved, akan menjadi fitur utama. Prosesor Snapdragon 8 Elite for Galaxy dijanjikan memberikan peningkatan performa dramatis, dengan RAM 12GB LPDDR6 dan penyimpanan mulai dari 256GB hingga 1TB.

    Render Samsung Galaxy S25 Ultra Foto: OnLeaks/Android Headlines

    Sistem kamera yang mengesankan termasuk kamera utama 200MP, telefoto periskop 5x dengan sensor 50MP, ultrawide dengan sensor 50MP, dan telefoto 3x dengan sensor 10MP. Baterai 5.000mAh dengan fast charging 45W, desain dengan sudut lebih membulat dan bezel lebih tipis, serta dukungan Wi-Fi 7 dan UWB, semua akan berjalan pada Android 15 dengan OneUI 7.1.

    Semua model ini diharapkan tersedia dalam berbagai warna, termasuk hitam, hijau, biru, dan titanium, dengan varian warna eksklusif untuk setiap model. Namun, spesifikasi akhir bisa saja berubah menjelang peluncuran resmi yang akan konon berlangsung di Januari 2025.

    (afr/afr)

  • Kejagung Periksa 126 Saksi dalam Kasus Korupsi Impor Gula Tom Lembong

    Kejagung Periksa 126 Saksi dalam Kasus Korupsi Impor Gula Tom Lembong

    ERA.id – Kejaksaan Agung (Kejagung) menyampaikan pihaknya telah memeriksa 126 saksi dalam kasus korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan periode 2015-2016.

    “Keterangan dari informasi penyidik ada 126 saksi dengan tiga ahli yang sudah diperiksa dalam perkara ini,” kata Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar kepada wartawan, Kamis (12/12/2024).

    Dari pemeriksaan terhadap ratusan saksi itu, Kejagung belum mengerucut kepada tersangka baru. Harli menyebut Kejagung terus mendalami bukti-bukti dari para saksi. 

    “Penyidik juga sedang fokus melakukan pemberkasan terhadap perkara ini dan sedang menunggu hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari ahli,” jelasnya.

    Sebelumnya, Kejagung menetapkan dua orang tersangka dalam kasus tersebut, yaitu eks Menteri Perdagangan (Mendag), Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong dan Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT PPI), Charles Sitorus.

    Dalam keterangannya, Kejagung menuturkan kasus ini bermula ketika Tom Lembong selaku Menteri Perdagangan saat itu memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kepada PT AP untuk diolah menjadi gula kristal putih.

    Padahal, dalam rapat koordinasi antarkementerian pada tanggal 12 Mei 2015 disimpulkan bahwa Indonesia sedang mengalami surplus gula sehingga tidak memerlukan impor gula.

    Kejagung menyebut persetujuan impor yang dikeluarkan itu juga tidak melalui rakor dengan instansi terkait serta tanpa adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian guna mengetahui kebutuhan gula dalam negeri. (Ant)